Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
Reformasi Kelembagaan: Tantangan dan Peluang Penerimaan Pajak
Wihana Kirana Jaya, Prof..
[email protected] 1
Outline Presentasi
Botlenecking Penerimaan Perpajakan Paradigma dan Konsep Analisis Kelembagan Road Map
BOTLENECKING
• • • • • • • •
Empiris Paradigma Perilaku Mental Model Aturan Formal Tata Kelola Bisnis Proses Organisasi SDM Insentif
Empiris Existing DJP:
Shortfall penerimaan Negara -> optimalisasi penerimaan pajak
kinerja tidak efektif dan efisien -> tidak mencapai target
Ruang gerak DJP terbatas karena minimnya kewenangan dll
Restrukturisasi Kelembagaan DJP
RINGKASAN EKSEKUTIF
4
Permasalahan Kelembagaan Apakah pengelolaan pajak yang dilakukan DJP sudah optimal terkait isu kelembagaan (tax governance) DJP yang relative kurang memiliki kewenangan? Perlukah DJP melakukan restrukturisasi dan penataan ulang struktur kerangka kerja organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi? Bagaimana bentuk kelembagaan yang tepat bagi DJP agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sebagai badan pengelola pajak?
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
5
Konsep Kesejahteraan Rakyat Penerimaan Pajak yang Optimal Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Penguatan Basis Data
Perluasan Basis Data
Pelayanan & Kehumasan
Pengawasan
Law Enforcement
Penyuluhan Sosialisasi Kemitraan
Ekstensifikasi Intensifikasi Pemeriksaan
Penagihan Aktif Pemeriksaan Bukti Permulaan & Penyidikan
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Regulasi Penguatan DJP
IT , SDM, Anggaran, Organisasi, dan Business Process (Reformasi Birokrasi)
BEST PRACTICES: Institutional Arrangements for Tax Administration in World Non-OECD
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0 2008 USB
USB: USBB:
2010 USBB
SDMOF
MDMOF
2013
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
2008
Other
Unified semi-autonomous body Unified semi-autonomous body with board
Sumber: OECD Tax Administration, 2013
50
%
%
OECD
USB
SDMOF: MDMOF:
2010 USBB
SDMOF
MDMOF
2013 Other
Single directorate in ministry of finance Multiple directorates in ministry of finance 7
Kewenangan Otoritas Pajak di Indonesia dan Berbagai Negara Terpilih Aturan Pajak
Negara
Denda dan Bunga
Desain Struktur Internal
Prancis Belanda Indonesia Swiss
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ X √
Belgia Yunani
√ √
√ √
X √
Australia Brazil India Jepang Rep. Ceko
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ X √ X √
Afrika Selatan Kanada U.S U.K Singapura
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Malaysia China
√ √
√ √
√ √
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
Alokasi Anggaran
Standar Menentukan Pelayanan Formasi Pegawai
Single Directorate in Ministry of Finance √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ Multiple Directorates in Ministry of Finance X √ X √ √ √ Unified Semi-Autonomous Body √ √ √ X X X √ √ √ X √ X √ √ √ Unified Semi-Autonomous Body with Board √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Other √ √ X √ √ √
Kriteria Rekruitmen Pegawai
Mempekerjakan dan Menegosiasikan Memecat Pegawai Level Gaji Pegawai
√ √ √ √
√ √ X √
√ √ X √
√ √
X √
X X
√ √ √ √ √
√ X √ √ √
√ X X X √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √
√ √
√ X
OECD Non-OECD
Sumber: OECD Tax Administration, 2013
8
Kewenangan DJP Negara Indonesia
Aturan Pajak √
Denda Desain Menentukan Kriteria Mempekerjakan Menegosiasikan Alokasi Standar dan Struktur Formasi Rekruitmen dan Memecat Level Gaji Anggaran Pelayanan Bunga Internal Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai √
X
X
√
√
√
X
X
√: memiliki kewenangan X: tidak memiliki kewenangan
9
PARADIGMA: Ekonomi Kelembagaan Institusi Aturan main, formal/informal beserta aturan penegakan. Organisasi Kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Ekonomi Kelembagaan mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan infomal dan aturan formal (regulasi) yang mempengaruhi tata kelola (governance) dan membentuk struktur insentif (Williamson, 2000).
Level Analisis Kelembagaan DJP
1. Regulasi: landasan hukum dan regulasi. 2. Bisnis Proses: kerangka kerja tata kelola. 3. Organisasi: pengalokasian sumber daya.
10
MODEL: Williamson Model
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
11
Struktur Organisasi Pemerintah: Derajat Otonomi
Sumber: Crandall, 2010
12
Good Tax Governance Framework Berdasar Konsens us
Partisip atif
Berdasar Hukum
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
Akunta bel Transpa ran
Good Tax Governance
Efektif dan Efisien
Respon sif
Adil dan Inklusif
13
Analisis Kondisi DJP DJP memiliki kewenangan pada:
DJP tidak memiliki kewenangan
• Peraturan pajak
• Desain Struktur Internal
• Denda dan Bunga
• Alokasi Anggaran
• Standar Pelayanan
• Mempekerjakan dan Memecat Pegawai
• Menentukan Formasi Pegawai
• Menegosiasikan Level Gaji Pegawai
• Kriteria Rekruitmen Pegawai Evaluasi DJP: DJP minim kewenangan di bidang anggaran, organisasi, dan SDM sehingga butuh reformasi DJP agar pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien
14
International Best Practices: Amerika Serikat: Internal Revenue Service tipe 4 (unified semi-autonomous body with board) Unsur
IRS
Dasar Hukum
IRS Restructuring and Reform Act 1998
Organisasi
Struktur: 1. Dipimpin oleh seorang Commissioner 2. 2 Deputy Commissioner: for Services and Enforcement & for Operations Support 3. Beberapa Chief yang membawahi Offices dan beberapa Director yang membawahi Direktorat. Commissioner diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan Senat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang.
Kepegawaian
Peqawai IRS diatur melalui (Article 5 US Code 2301) yang mengatur perekrutan, evaluasi, promosi dan pemberhentian pegawai federal. Secara umum dibagi dalam 2 kategori: General Schedule dan Senior Executive Service. § 9501 – 9510 mengatur lebih lanjut fleksibilitas personil sepanjang konsisten dengan aturan terkait merit system principles, prohibited personnel practices, and preference eligibles
Keuangan
Anggaran diajukan oleh Commissioner, disetujui IRS Oversight Boards, diserahkan ke Secretary Dept. of Treasury. Diperiksa oleh the Inspector General of the Department of the Treasury, the Treasury Inspector General for Tax Administration, dan Government Audit Office. Laporannya diserahkan kepada Kongres.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
15
Best Practices: Australia: Australian Taxation Service tipe 3 (unified semi-autonomous body) Unsur
ATS
Dasar Hukum
Commonwealth Consolidated Acts: Taxation Administration Acts 1953 as lastly amended by Act No. 124, 2013 dated 12 March 2014
Organisasi
Struktur berbentuk: 1 (satu) orang Commissioner of Taxation merangkap Registrar of the Australian Business Register 3 (tiga) orang Second Commissioners of Taxation First Assisstant of Commissioner / Deputy Commissioner / Chief Information Officer / Chief Tax Counsel / Chief Internal Audit / General Manager Dipimpin oleh Seorang Komisioner. Commissioner dan Second Commissioner diangkat oleh Governor General (Kepala Negara) untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat diperpanjang.
Kepegawaian
Pegawai, (selain Commissioner dan Second Commissioner), terdiri atas: 1. Ongoing employees (Pegawai tetap) 2. Non-ongoing employees (Pegawai kontrak): for a specified term or for the duration of a specified task 3. Casual employees (Pegawai khusus): for duties that are irregular or intermittent sesuai Public Service Act 1999 Art 22.
Keuangan
Budget ditentukan oleh Pemerintah (Menteri) sedangkan operasionalisasi budget tersebut dilakukan secara independen oleh ATO Laporan Tahunan diserahkan setiap 30 Juni tahun takwim berikut kepada Menteri untuk diteruskan kepada Parlemen.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
16
Best Practices: Malaysia: Inland Revenue Board of Malaysia tipe other (body corporate) Unsur
IRBM
Dasar Hukum
Act 533 Tahun 1995
Organisasi
Berbentuk Body Corporate, terdiri atas: 1. Board Member 2. Internal Audit Department 3. Chief Executive Officer 4. Deputy Dalam operasional sehari-hari, dipimpin oleh CEO yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Board. Masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilh kembali. Memiliki wewenang menunjuk dan mempekerjakan konsultan/agen dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan.
Kepegawaian
Terdiri atas: 1. Pegawai tetap IRBM, sebagaimana diatur dalam Penal Code [Act 574]. 2. Pegawai luar (Non PNS)
Keuangan
1. Mengelola keuangan secara independen, dapat menerima pinjaman dan hibah, dan melakukan investasi dan membukukan keuntungan. 2. Boards terikat kewajiban membuat Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam The provisions of the Statutory Bodies (Accounts and Annual Reports) Act 1980 [Act 240]
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
17
Hasil Empiris Sebelumnya
•
Maureen Kidd dan William Crandall (2006), Revenue Autohoities : Issue and Problems in Evaluating Their Success” Hasil: Semakin besar angka rangking yang diperoleh, maka semakain besar alasan negara untuk memisahkan diri dan mengadopsi SARA.
•
B.Bawono Kristiaji dan Adri A.L Poesoro (2013), Kelembagaan Sebagai Faktor Utama Pencampaian Penerimaan Pajak “ Hasil: Menunjukan bahwa 49 Negara berkembang dan maju yang diantaranya 28 Negara mengadopsi model SARA dan 21 Negara mengadopsi Model Non SARA memberikan masukan kepada Indonesia untuk memisahkan diri dari Kementerian Keuangan.
Hasil Empiris Sebelumnya
•
Arthur Mann (2004), “ Are Semi-Autonomous Revenue Authorities the Answer to Tax Administration Problems in Developing Countries?” Hasil: Dari hasil negara yang di analisis memperoleh hasil sebagai berikut : (+) Reformasi yang dilakukan oleh Negara yang diteliti dalam hal ini melakukan pembentukan SUNAT ( Institusi publik yang merumuskan kebijakan, manajerial dan administrasi internal serta pemeriksaan dan cara pemungutan pajak) membawa dampak peningkatan penerimaan pajak salah satunya pada tahun 1992 yang bernilai 11,99 % menjadi 14,24 % tahun 1997. (+) Terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari segi etos kerja dan budaya administrasi pajak (+) Kredibilitas dari perpjakan dan pemerintah mengalami peningkatan (+) Lebih komperhensif dalam perhitungan pendapatan pajak (-) Lingkup penelitan dan data yang didapati tidak terlalu lengkap
Hasil Empiris Sebelumnya
•
William Crandall (2010), “ Revenue Administration : Autonomy in Tax Administration and The Revenue Authority Model” Hasil: (+) Integritas basis data pajak dan wajib pajak yang saling berkaitan. (+) Kemampuan dalam mendesain, menegakan dan mengimplementasikan akuntabilitas internal dan eksternal serta mekanisme anti korupsi. (-) Pembentukan SARA memelukan waktu yang tidak sebentar dan menciptakan biaya yang besar dalam perombakan sistem kelembagaan yang baru. (-) Belum menjamin 100 % akan mengalami efektivitas otoritas pajak
.
Model Penelitian (Fajar dan wihana, 2015) Spesifikasi Model
Tax Ratio
: Hasil perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto dalam bentuk persen.
Inst model
: Model kelembagaan yang terdiri dari variabel dummy SARA (1) dan Non SARA (0) Independet variabel :
◦ Jumlah Konsumsi : Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam bentuk barang dan jasa (dalam bentuk % PDB) ◦ FDI : penanaman modal asing (PMA) per PDB ◦ Opennes : Keterbukaan dalam perdagangan ◦ Pertumbuhan Populasi : Berkaitan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan capital stock per pekerja. ◦ Age Dependent Ratio : Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan usi produktif
21
Data dan Alat Analisis Data Data 51 Negara Berkembang yang terdiri dari (18 Negara dengan mengadopsi SARA dan 33 Negara dengan mengadopsi Non SARA) pada tahun 2007 sampai 2012. Data didapatkan dari World Bank
Alat Analisis Random Effect Model , Fixed Effect Model, Probit & Logit, Hausman Test 22
Hasil dan Pembahasan Hasil Tax Ratio Negara Berkembang Model SARA Tahun 2007-2012 35 30 25
%
20 15 10 5 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tahun BRA
COL
GHA
IND
KEN
ZAF
DOM
GTM
JAM
ETH
MDG
RWA
SYC
SLE
UGA
AZE
BLR
ROM
- Rata-rata pergerakan tax ratio 18 Negara berkembang model SARA berada pada tingkat 11-16 % - Tiga negara dengan tax ratio terbesar yaitu South Africa, Jamaica, Secychelle. - Hanya negara India yang pergerakan Tax Ratio nya tidak terlalu signifikan dan berakhir pada tingkat 9 %. 23
Sumber: Diolah dari software Eviews 8 2015
Hasil dan Pembahasan Hasil Tax Ratio Negara Berkembang Model Non SARA Tahun 2007-2012 35.00 30.00
%
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tahun
BGD
KHM
IDN
LAO
MYS
PRY
PHL
THA
TUR
UKR
BLZ
SLV
GRD
HND
NIC
LCA
CHN
MNG
CIV
LBR
MLI
NAM
NGA
TGO
AFG
NPL
PAK
LKA
ARM
BIH
GEO
SRB
VCT
- Kenaikan pada 33 negara berkembang Non SARA hanya berada pada level nilai 11-15 % dengan persentase kenaikan 1-2 % . - Dua negara dengan tax ratio terbesar yaitu Mongolia, St Vincent. - Negara Bangladesh menjadi negara dengan tax ratio terrendah dengan berada pada nilai antara 6-8 %. 24
Sumber: Diolah dari software Eviews 8 2015
Analisis Indonesia Best Practice BI SK MIGAS
BPN
LPS
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
OJK
KPK
25
Bank Indonesia Unsur
BI
Dasar Hukum
UU Nomor 23 Tahun 1999
Organisasi
Merupakan lembaga negara independen Berwenang membentuk unit pelaksana tugas dan kantor perwakilan
Kepegawaian
Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR Masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 x masa jabatan Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai BI
Keuangan
1. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai BI 2. Dana BI berasal dari: a. cadangan umum b. sumber lainnya dalam hal pelaksanaan kebijakan moneter 3. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Gaji dan penghasilan lain Gubernur maksimal 2x gaji dan penghasilan lain pegawai dengan jabatan tertinggi di BI 4. Laporan Keuangan Tahunan BI paling lambat selesai 30 hari sejak berakhirnya tahun anggaran, diserahkan kepada BPK paling lambat 7 hari setelahnya
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
26
Otoritas Jasa Keuangan Unsur
OJK
Dasar Hukum
UU Nomor 21 Tahun 2011
Organisasi
1. Merupakan lembaga yang independen 2. Dipimpin 9 orang Dewan Komisioner bersifat kolektif kolegial, dipilih oleh DPR atas usul Presiden dan ditetapkan melalui Keppres. Khusus Ex officio BI diangkat dan ditetapkan Presiden atas usul Gubernur BI, Ex officio KemenKeu diangkat dan ditetapkan Presiden atas usul Menteri Keuangan 3. Masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 x masa jabatan 4. Berwenang membentuk unit-unit sendiri sesuai dengan kebutuhan 5. OJK dapat mengangkat staf ahli
Kepegawaian
1. Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK 2. OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Keuangan
1. Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK 2. Anggaran OJK berasal dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan 3. Standar biaya, dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
27
Komisi Pemberantasan Korupsi Unsur
KPK
Dasar Hukum
UU Nomor 30 Tahun 2002
Organisasi
1. Merupakan lembaga negara independen 2. Berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 3. Pimpinan KPK sebanyak 5 Anggota, Tim Penasihat sebanyak 4 Anggota. Pimpinan dipilih DPR atas usul Presiden dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali 1 x masa jabatan 4. Memiliki Sekretariat Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bertanggungjawab kepada Pimpinan KPK 5. Struktur Organisasi ditetapkan melalui UU No 30 tahun 2002 6. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan tipikor dilakukan berdasarkan hukum acara UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor 1. Pejabat dan pegawai KPK merupakan Pegawai Tetap dan PNS 2. Pegawai pada KPK diatur lebih lanjut melalui Keputusan KPK 3. Penyidik dan Penuntut diangkat KPK. Khusus yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan, diberhentikan sementara dari instansi asalnya. 1. Seluruh kebutuhan dana operasional KPK dapat disediakan anggarannya dalam DIPA KPK, setelah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR dan Kementerian Keuangan 2. Anggaran KPK dibebankan dalam APBN dalam bentuk DIPA 3. Standar biaya mengikuti Standar Biaya Pemerintah 4. Laporan berkala tahunan kepada Presiden, DPR, dan BPK
Kepegawaian
Keuangan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
28
Lembaga Penjamin Simpanan Unsur Dasar Hukum Organisasi
Kepegawaian
Keuangan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
LPS UU Nomor 24 Tahun 2004 1. Merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. Bertanggung jawab terhadap Presiden. 2. Dipimpin oleh Dewan Komisioner dan 1 orang Kepala Eksekutif merangkap Anggota Dewan Komisioner.. Diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. 3. Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1x masa jabatan. 4. Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS, membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan 1. Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Kep Dewan Komisioner. Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan Komisioner ditetapkan paling banyak 2 kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi. 2. Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS. 1. Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). 2. Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. 3. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI wajib menjadi peserta Penjaminan dan membayar Premi Penjaminan 4. Wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Presiden dan DPR selambatnya 30 April 2014, dimana Laporan Keuangan wajib diaudit oleh BPK
29
SKK Migas Unsur
SKK Migas
Dasar Hukum
Perpres Nomor 9 Tahun 2013
Organisasi
1.Dipimpin oleh seorang Kepala SKK Migas yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri ESDM dengan mempertimbangkan pendapat Komisi Pengawas. Diangkat 2.Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala SKK Migas 3.Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SKK Migas dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang
Kepegawaian
1.Pegawai SKK Migas dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Pegawai SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKK Migas. 2.Pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Keuangan
1.Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha huiu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 2.Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Menteri ESDM, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
30
Alternative Roadmap: Four Broad Categories for Conducting Tax Administration
Unified SemiAutonomous Body Multiple Directorates in MOF Single Directorate in Ministry of Finance (MOF) Pengelolaan pajak merupakan tanggung jawab satu unit organisasi di dalam Kementerian Keuangan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengelolaan pajak merupakan tanggung jawab beberapa unit organisasi di dalam Kementerian Keuangan.
Pengelolaan pajak beserta fungsi pendukung yang diperlukan lainnya dibawahi oleh sebuah badan semi otonom, dimana kepala badan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan.
Unified SemiAutonomous Body with Board Pengelolaan pajak beserta fungsi pendukung yang diperlukan lainnya dibawahi oleh sebuah badan semi otonom, dimana kepala bertanggung jawab pada Menteri Keuangan, badan pengawas/dewan komisaris yang terdiri dari para professional dari luar lingkup pemerintahan.
Sumber: OECD Tax Administration, 2013 31
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIVERSITAS GADJAH MADA
TERIMA KASIH 32