PENTINGNYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
Oleh : Dr. Arif Budimanta Anggota DPR RI, A-341, FPDI Perjuangan Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR RI Disampaikan Pada Seminar Nasional “Optimalisasi Penerimaan Negara: Aspek Pajak dan Cukai“ yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Jakarta, 25 September 2013
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
FUNGSI UTAMA APBN
1. Stabilisasi 2. Alokasi 3. Redistribusi
FUNGSI STABILISASI Dalam konteks makro Stabilisasi digunakan untuk smoothing out perekonomian Misalnya : Menaikkan pajak saat perekonomian dalam kondisi puncak dan menurunkan pajak pada kondisi sebaliknya
Dalam konteks mikro Stabilisasi di suatu pasar komoditi (at single comodity market) Misalnya : melalui operasi pasar, subsidi, dan pajak
FUNGSI ALOKASI
Fungsi ini mengatur bagaimana hubungan kebijakan anggaran terhadap penggunaan sumberdaya (allocation of resources)
Misalnya : pengenaan pajak ekspor untuk produk mentah untuk mengurangi eksploitasi dan peningkatan industri pengolahan di dalam negeri
FUNGSI REDISTRIBUSI
Fungsi ini dimaksudkan untuk meredistribusi pertumbuhan ekonomi maupun hasil-hasil pembangunan, Sehingga ketimpangan ekonomi baik antar masyarakat maupun antar daerah tidak terlalu besar.
Misalnya : pengenaan pajak progresif (ex : pph 21)
PAJAK BERPERAN PENTING DALAM APBN
Selain sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja negara, ternyata pajak juga merupakan instrumen penting dalam menjalankan ketiga fungsi anggaran (Stabilisasi, Alokasi, dan Redistribusi)
PERAN PAJAK SAAT INI
PENERIMAAN PAJAK INDONESIA 13.5
1400
13.3
13
1200
12.5
12.6 1000 12.2
12
11.8
11.5 11
11.1 658.7
619.9
11.3 723.3
873.9
11.9 980.5
1,148.40
800
1,310.20
600 400
10.5
200
10
0 2008
2009
2010
2011
Penerimaan Pajak (Triliun rupiah) Tax Ratio (%)
2012
APBN-P 2013
RAPBN 2014
RASIO PAJAK INDONESIA MASIH RELATIF RENDAH
Mengingat dalam meningkatkan tax ratio tidak bisa dilakukan sekaligus dalam jumlah yang besar, maka rasio pajak Indonesia perlu segera mulai ditingkatkan secara bertahap sehingga dapat membantu mengurangi beban defisit anggaran saat ini maupun di masa yang akan datang
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA
Proporsi pajak penghasilan (pajak progresif) juga relatif rendah (sedikit diatas PPN), sehingga fungsi redistribusi pendapatan menjadi terganggu. Hal ini berkontribusiterhadap meningkatnya gini ratio Indonesia
Sumber: Bappenas, BPS
MENGAPA PENERIMAAN PAJAK BELUM OPTIMAL Tingginya tax gap yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Tax gap dibedakan menjadi tiga: non-filing gap yaitu tax gap yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT, underreporting gap yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, underpayment gap yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Contoh paling tepat adalah porsi sektor informal (informal sector) dan ekonomi bawah tanah (underground economy) yang masih besar. Porsi sektor ini diperkirakan 30-40% dari PDB (sekitar Rp 2.800 triliun). Jika perhitungan potensi didekati menggunakan tarif efektif 7,5% saja, potensi pajak adalah Rp 210 trilyun/tahun dan potensi PPN jika dihitung dengan tarif efektif 3% adalah Rp 84 trilyun Selain itu, modus penghindaran pajak juga berpotensi menghilangkan penerimaan pajak. Contohnya: Transfer Pricing
PERKEMBANGAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA
Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rasio Kepatuhan
33,51%
30,38%
28,55%
30,96%
52,61%
54,16%
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah
AKIBATNYA (1)
Akibat belum optimalnya penerimaan negara, akibatnya adalah Defisit anggaran untuk membiayai belanja negara. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan keseimbangan primer kita bernilai negatif. Padahal, keseimbangan primer merupakan indikator penting bagi fiscal sustainability
AKIBATNYA (2)
Besarnya kebutuhan pembiayaan, dan sebagian besar dibiayai dengan Utang
KESIMPULAN DAN SARAN Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk stabilisasi perekonomian, mengatur pengalokasian sumberdaya, serta redistribusi pembangunan (mengurangi kesenjangan) Secara teoritis dan pengalaman banyak negara, tidak baik meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara ekstrem sehingga peningkatan pajak di Indonesia harus mulai dilakukan bertahap mulai dari sekarang
LANJUTAN… KESIMPULAN DAN SARAN Optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan basis data seluruh wajib pajak serta peningkatan kinerja pegawai pajak khususnya Struktur anggaran harus diperhatikan sebagai upaya optimalisasi pajak dari sisi pengeluaran Peran aktif masyarakat sipil termasuk dunia akademis dalam mengawasi kinerja perpajakan perlu ditingkatkan dan hal ini harus dimulai dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan peran dan fungsi pajak dalam pembangunan.
TERIMA KASIH Dr. Arif Budimanta Anggota DPR RI, FPDI Perjuangan Komisi Keuangan dan Perbankan Gedung Nusantara I Ruang 0719, Jl Jenderal Gatot Subroto Jakarta Telp. 5756022, 5715210, 5756267
Twitter ; @budimanta
