BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pajak adalah iuran rakyat yang disetorkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan walaupun tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pada tahun 2015, kontribusi target penerimaan pajak sebesar 70% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan yang paling tinggi. Kontribusi pajak pada 5 (lima) tahun terakhir berkisar 55%-60% terhadap total penerimaan negara. Peningkatan kontribusi penerimaan pajak ditargetkan seiring dengan rencana pemerintah menurunkan defisit anggaran dari 2.4% (terhadap PDB) di tahun 2014 menjadi 1.9% pada tahun 2015. (pajak.go.id) Pada tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp1.244,7 triliun. Hal tersebut merupakan sebuah peningkatan sebesar 38.6% dari total realisasi penerimaan pajak tahun 2014 yakni Rp897 triliun. Peningkatan target penerimaan pajak pada tahun 2015 tersebut adalah sebuah angka di luar pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2014 dimana pada tahun tersebut rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak hanya sebesar 15,73%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata PDB sebesar 15,40%.
1
Tabel 1. Target dan Rata-rata Pertumbuhan PDB dan Pajak (dalam nominal) Uraian Target (asumsi APBNP 2015) Pertumbuhan rata-rata (20032014) Pertumbuhan tertinggi Pertumbuhan terendah
Pajak 38,60%
PDB 11,09%
15,73%
15,40%
28,27% (2008) 0,08% (2009)
25,25% (2008) 10,38% (2013)
Sumber: Pajak.go.id
Berdasarkan Tabel 1 pertumbuhan tertinggi penerimaan pajak dicapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 28.27% dimana saat itu PDB juga bertumbuh sebesar 25.25%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tantangan bagi DJP di tahun 2015 dengan target pertumbuhan sebesar 38,6% (1.244,7 triliun) cukup besar mengingat pertumbuhan rata-rata dari tahun 2003 hingga tahun 2014 hanya sebesar 15,73%. Menyikapi peningkatan target penerimaan pajak yang cukup besar pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan upaya besar guna ketercapaian target penerimaan pajak yaitu dengan menggali setiap potensi pajak dalam perekonomian, salah satunya dengan peningkatan perpajakan
administrasi menurut
Lumbanturuan
pajak (tax administration). Administrasi
Ensiklopedi
(2005)
yaitu
perpajakan “Administrasi
yang
ditulis
Perpajakan
oleh (Tax
Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak” sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep administrasi pajak adalah pemahaman kepada Wajib Pajak tentang bagaimana proses pajak yang ada di Indonesia.
2
Penyempurnaan konsep di dalam sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu sarana dalam mengetahui kesadaran Wajib Pajak. Tugas administrasi perpajakan adalah pembinaan kepada masyarakat Wajib Pajak yaitu melalui kegiatan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan tersebut perlu dilaksanakan secara terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong terciptanya sosialisasi perpajakan yang efektif. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Berdasarkan
data
yang
diakses
penulis
melalui
www.kemenkeu.go.id pada 4 Maret 2016, di tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT. Menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan bahwa “Kurang pahamnya masyarakat atas ketentuan perpajakan yang membuat mereka enggan mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan kekhilafan dalam pengisian SPT”. Oleh karena itu, perlu adanya pelayanan pajak sebagai upaya peningkatan kepahaman masyarakat (Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3
Pelayanan pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) mengenai pentingnya
pajak
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
negara.
Dibutuhkan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu usaha KPP Pratama Sleman sesuai dalam visinya yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi sebagai lembaga publik. Didalam visi tersebut memuat arti tersirat bahwa KPP Pratama Sleman berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat khususnya di daerah kabupaten Sleman. KPP Pratama Sleman berperan dalam melayani, memberikan konsultasi dan sosialisasi perpajakan untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan sebagai salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak di KPP Pratama Sleman meliputi tax goes to school, talkshow radio, kelas pajak, seminar, workshop, dan media cetakan lainnya. Kegiatan tersebut secara intinya bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga suatu hal yang diharapkan dari kegiatan tersebut yaitu timbulnya suatu kepatuhan wajib pajak. Dari kepatuhan Wajib Pajak tersebut akan
4
akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman diharapkan bisa melebihi dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2012 hingga 2015 di KPP Pratama Sleman terus mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil. Berikut tabel penerimaan pajak KPP Pratama Sleman oleh Wajib Pajak Orang Pribadi: Tabel 2 Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2015 Tahun
Penerimaan Pajak Netto
2012 2013 2014 2015
Rp9.143.175.880 Rp14.184.813.812 Rp12.433.794.924 Rp54.730.834.342
Sumber: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Sleman
Ditinjau dari Tabel 2, upaya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kegiatan sosialisasi perpajakan perlu dianalisis efektivitasnya mengingat potensi penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil. Apalagi pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan mencapai 340% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memutuskan untuk meneliti bidang perpajakan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang telah dilaksanakan di KPP Pratama Sleman dengan mengambil judul “ANALISIS
EFEKTIVITAS
KEGIATAN
SOSIALISASI
PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN
5
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SLEMAN”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah mengenai seberapa besar efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama sleman dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
1.3.
Batasan Masalah Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan mengenai penelitian ini hanya sebatas dalam ruang lingkup kegiatan sosialisasi perpajakan dimana tujuan utama dari kegiatan sosialisasi tersebut agar Wajib Pajak sadar, peduli dan berkontribusi melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sadar, benar, lengkap dan tepat waktu dalam hal ini dicerminkan dari tingkat pelaporan SPT Tahunan dan jumlah SPT yang bermasalah oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. Penelitian ini bukan membahas mengenai pengaruh dari kegiatan sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun hanya sebatas menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi tersebut sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang dikaitkan dengan tingkat pelaporan SPT Tahunan WP OP dan Jumlah SPT Tahunan WP OP yang LB, KB, dan Terlambat lapor. Penelitian ini menggunakan data dari kegiatan sosialisasi perpajakan dan tingkat pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 hingga 2015. Penelitian ini
6
juga dilakukan pada satu kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. 1.4.
Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Sleman dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
1.5.
Manfaat Manfaat dari penelitian ini ditujukan kepada: 1.
Bagi Penulis a. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas, dan mengaplikasikan teori yang telah diterima di bangku kuliah, b. Menambah wawasan dan pengalaman tentang studi kasus lapangan dalam sebuah penelitian, c. Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya sekaligus telah menyelesaikan pendidikan di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
2.
Bagi KPP Pratama Sleman Sebagai bahan pertimbangan untuk dalam mengkaji kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Sleman dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
7
3.
Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoristis dapat diartikan sebagai masukan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya sedangkan dikatakan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media dalam memberikan gambaran umum mengenai seberapa penting kegiatan sosialisasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
1.6.
Sistematika Penulisan Dalam penyusunan penelitian ini, pembahasan dan penganalisaan yang dilakukan penulis diklasifikasikan secara sistematis ke dalam empat bab yaitu: 1.
BAB I
Pendahuluan
Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan
penelitian,
manfaat
penelitian,
sistematika
penulisan, dan kerangka analisis. 2.
BAB II Gambaran Umum Penulisan Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya KPP Pratama Sleman, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi. Selain itu juga dijelaskan
8
mengenai tinjauan pustaka, metodelogi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 3.
BAB III Analisis dan Pembahasan Dalam bab ini peneliti berusaha menganalisa tentang efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditinjau dari hasil pelaporan SPT Tahunan dan SPT yang terlambat lapor pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang kemudian akan dibahas secara rinci beserta faktor penghambatnya.
4.
BAB IV Kesimpulan Dan Saran Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dalam melakukan penelitian ini dan saran sebagai masukan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman.
1.7.
Kerangka Analisis Kerangka analisis merupakan rancangan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan penulis guna menyelesaikan penelitian ini. Adapun kerangka analisis penulisan ini adalah sebagai berikut:
9
Gambar 1. Kerangka Analisis Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa peneliti akan memahami tentang bentuk kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh seksi ekstensifikasi
dan
penyuluhan
KPP
Pratama
Sleman.
Peneliti
menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya peneliti akan membandingkan data tentang rencana kegiatan sosialisasi dengan realisasinya untuk meninjau keefektifannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Untuk mendapatkan seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dicerminkan melalui pelaporan SPT Tahunan, peneliti akan membandingkan data antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib lapor SPT Tahunan dengan jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan. Setelah data dirasa cukup, peneliti akan menganalisis efektivitasnya dengan menggunakan rumus dan indikator penilaian yang sudah diterapkan berdasarkan peraturan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996. Kegiatan wawancara kepada pelaksana kegiatan sosialisasi dilakukan guna memperdalam analisis data. Hasil dari analisis tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran sebagai penutup dalam penelitian ini. 10
