BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara, ini terlihat dari jumlah prosentase dan nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 penerimaan pajak naik sebesar 12% per tahun dan pada tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak naik 30,26% dari tahun sebelumnya. Guna mencapai target tersebut pemerintah harus melakukan terobosan pada kebijakan fiskal untuk mendukung penerimaan negara. Dari penerimaan atas pajak itu sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi yang pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Adapun target penerimaan pajak untuk tahun 2015 sebesar Rp 1.379.991,6 Miliar. Data tersebut tercantum pada Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBNP). Untuk mencapai target tersebut pemerintah sebagai fiskus harus meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan kepada warga negara khususnya yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan. Kita ketahui bersama salah satu kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak, dikatakan baik karena kewajiban perpajakan adalah sebagai wujud nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan dan sebagai salah satu semangat kegotong royongan nasional. Kewajiban perpajakan itu sendiri terdiri dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung atau memotong, menyetor, melaporkan
1
pajak yang terutang dan tidak lupa untuk mengarsipkannya . Sarananya pun telah disediakan oleh fiskus untuk memenuhi kewajiban tesebut seperti untuk menyetorkan pajak telah disediakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk melaporkan pajak telah disediakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak sendiri memiliki banyak pengertian salah satunya adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pajak sendiri ada yang dipungut oleh pemerintah pusat ada juga yang dipungut oleh pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan yang sering disingkat PPh. Pajak Penghasilan itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis tergantung subjek pajak dan objek pajak yang dikenakan. Di dalam praktik sendiri misalkan di Bali yang merupakan daerah pariwisata banyak hotel yang berdiri untuk menunjang akomodasi tempat wisata tersebut. Setiap daerah pariwisata yang ada di Bali pasti memiliki Hotel baik itu dari kelas melati hingga kelas berbintang. Ditinjau secara yuridis Hotel menurut keputusan Menteri Parpostal no. Km 94/HK 103/ MPPT 1987 adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Hotel memberikan banyak kemudahan-kemudahan selama kita menikmati liburan di tempat wisata.
2
Aktivitas operasional hotel untuk menjalankan operasionalnya pastinya akan timbul biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dari biaya-biaya tersebut tentunya menimbulkan kewajiban perpajakan seperti atas jasa kebersihan atau cleaning service dan penggunaan hak atas nama merk jasa.
Jasa kebersihan atau cleaning service pada umumnya merupakan biaya rutin yang timbul setiap periodenya, jasa ini dibutuhkan untuk menjaga kebersihan dan menjaga kenyamanan hotel. Secara umum definisi cleaning service adalah memberikan pelayanan kebersihan, kerapihan dan hygenisasi dari sebuah gedung atau bangunan baik indoor ataupun outdoor sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang aktifitas sehari-hari sebagai tujuan jangka pendeknya, dan sebagai tujuan jangka panjangnya adalah untuk mempertahankan life of time semua benda yang termasuk dalam lingkup kerja cleaning service tersebut. Program kerja yang biasanya dilakukan oleh pemberi jasa cleaning service adalah pengelapan, menyapu, mengepel, melakukan pengisian toilet supplies dan membuang sampah. Lokasi yang biasanya dibersihkan adalah office room, stair case, tangga darurat, lobby, Dinding darurat, roof, parking area, balcony, pantry, post security, toilet, Teras. Sedangkan biaya untuk royalti pada hotel timbul karena penggunaan merek jasa hotel untuk membedakan jasa perhotelan satu dengan yang lainnya, mempermudah alat promosi sehingga pelanggan cukup mengenal dengan mereknya, dan sebagai jaminan mutu atas jasanya.
3
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 atas jasa cleaning service dan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti pada Hotel X di Denpasar ”.
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.2.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dalam laporan ini adalah untuk meneliti pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 atas jasa cleaning service dan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti pada Hotel X di Denpasar. 1.2.2
Kegunaan Penelitian Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu : 1) Manfaat Teoretis Penulisan penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan pengembangan wawasan dalam perkuliahan sehingga
mahasiswa
dapat
lebih
mengetahui
penerapan
perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa cleaning service dan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti. 2) Manfaat Praktis Penulisan penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta memberikan pertimbangan dalam penerapan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 atas jasa
4
cleaning service dan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti pada hotel.
1.3 Sistematika Penulisan Berikut penjabaran mengenai masing-masing bab: Bab I
Pendahuluan Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Pada bab ini membahas mengenai beberapa teori yang menunjang akan digunakan untuk memperjelas pembahasan yang akan dilakukan mengenai pemenuhan kewajiban pajak penghasilan 23 dan pajak penghasilan pasal 26 sebuah hotel.
Bab III Metode Penelitian Pada bab ini disajikan mengenai lokasi penelitian dilakukan, objek yang diteliti dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum hasil penelitian dan pembahasan lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan.
5
Bab V Simpulan dan Saran Pada bab ini disajikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan menyajikan saran-saran dari hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan yang bisa berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang serta orang-orang yang terkait di dalamnya.
6
