Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.58182/PP/M.XIIIB/16/2014 Jenis Pajak
: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
: 2010
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari 2010 atas Jasa Pengelolaan investasi unit link termasuk obyek PPN atau tidak sebesar Rp2.557.587.032,00;
Menurut Terbanding : bahwa Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut; Menurut Pemohon
: bahwa bagi perusahaan asuransi menurut Pemohon Banding sudah sangat jelas kedudukannya apakah terkena PPN atau tidak terkena PPN karena dari Terbanding sendiri sudah memberikan penegasan dan dari sudut yuridis seperti Pemohon Banding sampaikan sebelumnya itu uang milik Pemohon Banding yang dikelola perusahaan lain dan sudah dikenakan PPN juga oleh perusahaan yang mengelola tersebut baru Pemohon Banding bayar dalam bentuk klaim kepada nasabah;
Menurut Majelis
: bahwa putusan Pengadilan Pajak atas sengketa di bidang perpajakan, diambil dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, hasil penilaian berdasarkan pihak yang bersengketa, fakta dan bukti yang disampaikan serta serta keyakinan hakim;
bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding diketahui koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pengelolaan Investasi Unit Link sebesar Rp2.557.587.032,00 dilakukan oleh Terbanding karena Jasa tersebut tidak dikenakan PPN oleh Pemohon Banding, karena menurut Terbanding jasa manajemen tidak dapat dikategorikan sebagai jasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut UU PPN dan peraturan pelaksanaannya adalah jasa di bidang asuransi, yaitu jasa pertanggungan dimana terdapat unsur pengalihan resiko dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan atas hal tersebut pemegang polis membayar "premi." Dengan demikian, jasa atas pengelolaan investasi pada unit link bukan merupakan usaha asuransi, sehingga sudah seharusnya dikenakan PPN bahwa Pemohon Banding tidak disetuju atas koreksi Jasa Pengelolaan Investasi Unit Link sebesar Rp2.557.587.032,00 yang dilakukan oleh Terbanding tersebut, berdasarkan pertimbangan antara lain : a. Produk Unit Link adalah Produk Asuransi Jiwa. b. Jasa di bidang asuransi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai c. Penegasan Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-492/PJ.031/2009 tertanggal 18 Mei 2009 kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pada point 4.b dinyatakan bahwa produk asuransi unit link merupakan produk asuransi, sehingga atas biaya pengelolaan investasi yang merupakan bagian atau merupakan satu kesatuan di dalam produk asuransi unit link oleh Perusahaan Asuransi Jiwa tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa selanjutnya atas sengketa tersebut, berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data, penjelasan secara lisan dan tertulis yang disampaikan dalam sidang dikemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bahwa dalam melaksanakan usahanya di bidang asuransi jiwa, atas premi yang diterima dari pemegang polis dikelola oleh PT Manulife Asset Management (PT MAMI). Dalam hal ini PT MAMI telah memberikan jasa pengelolaan investasi atas portofolio Pemohon Banding, dan atas pemberian jasa tersebut yang bersangkutan menerima pembayaran fee. Secara skematis kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut
bahwa penjelasan Pemohon Banding mengenai kronologis dari pembayaran premi sampai dengan pengelolannya ke PT MAMI adalah sebagai berikut : - pemegang polis melakukan pembayaran premi kepada Pemohon Banding (PT AJMI), atas pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis kepada Pemohon Banding kemudian Pemohon Banding memberikan pertanggungan resiko atas manfaat kematiannya dalam bentuk polis asuransi; - Setelah dana tersebut masuk ke dalam Pemohon Banding, dana yang bersumber dari premi tersebut oleh Pemohon Banding kemudian ditanamkan kepada investasi-investasi keuangan seperti misalnya reksadana, obligasi dan lain sebagainya; - Pemohon Banding dalam hal ini meminta kepada asset manajer untuk dikelola dananya sehingga dana yang dikelola oleh asset manajer dalam hal ini adalah dana milik Pemohon Banding; - Kemudian atas dana yang dikelola tersebut asset manajer dalam hal ini PT MAMI meminta fee kepada Pemohon Banding atas jasa pengelolaan investasi Pemohon Banding yang dilakukan oleh asset manajer tersebut, kemudian Asset Manajer (PT MAMI) menerbitkan faktur pajak atas jasa pengelolaan yang dilakukan untuk kepentingan Pemohon Banding disinilah peristiwa timbulnya pengelolaan dana investasi yaitu dana investasi milik Pemohon Banding; - Apabila ternyata pemegang polis melakukan klaim sesuai dengan polis yang ada maka kemudian Pemohon Banding memberikan dana tersebut kepada pemegang polis; - Dalam hal ini jasa yang terkena PPN adalah jasa atas pengelolaan investasi yang dilakukan di dalam gambar adalah yang putus-putus itu adalah jasa manajemen fee (jasa pengelolaan investasi) sedangkan PT AJMI dalam hubungan dengan pemegang polis adalah hubungannya sebagai penanggung dan tertanggung yang sudah dicover didalam polis asuransi serta sesuai dengan Undang-Undang PPN disebutkan bahwa atas jasa asuransi yang di cover dengan polis asuransi itu adalah bukan jasa kena pajak; bahwa Asuransi Jiwa Unit Link adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi. Fungsi proteksi bertujuan untuk melindungi pemegang polis asuransi unit link (tertanggung) dari sejumlah risiko, misalnya, meninggal dunia, cacat tetap dan sakit. Sedangkan fungsi investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiun. Tanpa investasi, tujuan keuangan sulit dicapai karena mengandalkan tabungan, yang bunganya rendah, tidak akan bisa mengejar kenaikan harga (inflasi). bahwa tanggapan Terbanding atas contoh polis asuransi unit link (Manulife Karyawan Sejahtera Plus dan Manulife Program Pesangon-Berkala Plus) adalah sebagai berikut : bahwa substansi dari setiap transaksi pembayaran premi asuransi yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung adalah transaksi pembelian unit link, (Pasal 7.4) sedangkan atas premi untuk tujuan asuransi merupakan bagian yang tidak signifikan karena nilainya ditagihkan dalam bentuk biaya asuransi; bahwa pada dasarnya kegiatan Pemohon Banding adalah jasa asuransi yang didalamnya juga terdapat jasa lain yaitu membantu mengelola dana atau menyediakan fasilitas dari Pemegang Polis yang diterima dalam bentuk Premi untuk diinvestasikan pada jenis Dana yang disediakan oleh Pemohon Banding. (Pasal 12.1); bahwa substansi dari setiap penarikan dana tunai yang dilakukan tertanggung adalah penarikan dana investasi yang akan mengurangi nilai tunai polis. Penarikan dana merupakan hak tertanggung yang harus dipenuhi oleh penanggung, karena pada dasarnya dana investasi tersebut milik tertanggung yang dititip kelolakan pada Pemohon Banding (Pasal 8.1);
bahwa dana yang dikelola bukan merupakan milik Pemohon Banding karena dapat diambil kembali oleh Pemegang Polis dan Pemohon Banding tidak menanggung resiko atas investasi tersebut.(Pasal 8.1. dan Pasal 12.4); bahwa Pemohon Banding melakukan jasa pengelolaan investasi yaitu dengan cara menyediakan jasa dan sarana agar Pemegang Polis dapat melakukan investasi sehingga atas perolehan dari biaya pengelolaan investasi yang diperoleh dari Pemegang Polis dikenakan PPN karena pada dasarnya bukan merupakan jasa asuransi; bahwa berdasarkan bagan Pemegang Polis, PT AJMI, dan PT MAMI (disampaikan dalam sidang tanggal 26 Juni 2014) dan terkait pernyataan Pemohon Banding bahwa pengelolaan investasi dari Pemohon Banding ke PT Manulife Asset Management atas pembayaran fee terkait jasa pengelolaan investasi sudah dikenakan PPN sedangkan antara Pemegang Polis dengan Pemohon Banding (PT AJMI) adalah pembayaran premi sehingga tidak dikenakan PPN dapat Terbanding sampaikan bahwa pada dasarnya Pemohon Banding juga melakukan jasa yaitu menyediakan sarana atau fasilitas untuk mengelola dana bagi pemegang polis sehingga dapat melakukan investasi dan atasnya mengenakan biaya pengelolaan investasi; bahwa bagan tersebut tidak menjelaskan bahwa pada dasarnya dari premi yang diterima tersebut terdiri dari bagian yang terkait asuransi jiwa dan terkait dengan investasi; bahwa memang dibayarkan dalam bentuk premi, namun menurut Terbanding harus dilihat kepada substansi dan faktanya bahwa karena Pemohon Banding tidak menanggung atau menjamin resiko dari investasi tersebut maka bukan merupakan jasa asuransi; bahwa Jasa asuransi sesuai pengertian di atas terkait dengan penerimaan premi yang diikuti dengan adanya kewajiban Penanggung untuk memberikan perlindungan, penggantian, penanggulangan resiko; bahwa sedangkan untuk premi yang dialokasikan untuk dana terkait unit link dan biaya pengelolaan investasi tidak ada perlindungan atas resiko jasa pengelolaannya tidak dapat dikatakan sebagai jasa asuransi; bahwa Pemohon Banding menagihkan biaya-biaya berupa biaya akusisi, asuransi, administrasi, top-up dan biaya pengeloaan investasi. Terbanding berpendapat bahwa atas premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan oleh pemegang polis, atas biaya administrasi, biaya akuisisi dan biaya asuransi merupakan penyerahan jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN, sedangkan atas biaya top-up dan biaya pengelolaan investasi yang merupakan jenis jasa di luar jasa asuransi (pertanggungan) terkait dengan porsi investasi pemegang polis (oleh Terbanding disebut dengan jasa pengelolaan investasi) merupakan jasa yang dikenakan PPN; bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) KMK-422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi disebutkan bahwa penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya : a. Premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita atau tabel morbidita yang dipergunakan; b. Biaya akusisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya; c. Prakiraan hasil investasi dari premi. Bagan pembayaran premi terkait asuransi dan investasi Biaya Akusisi Terkait Asuransi
Biaya Administrasi Asuransi Dasar Biaya Asuransi Rider (Tambahan)
Premi yang dibayar Biaya Top-up Terkait Investasi
Biaya Pengolahan Porsi Investasi
d. bahwa pemisahan unsur asuransi dan investasi dapat dipisahkan dengan jelas. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KMK-424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan bahwa kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya;
bahwa ketentuan ini merupakan dasar bagi perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai produk asuransi unit link untuk melakukan pemisahan unsur investasi dan unsur asuransi dalam premi asuransi unit link. Pemohon Banding juga melakukan pemisahan atas unsur investasi dan unsur asuransi; bahwa walaupun ketentuan dalam PSAK Nomor 62 mengenai Kontrak Asuransi yang mengatur mengenai pemisahan unsur deposit/investasi/tabungan dalam kontrak asuransi baru berlaku tahun 2012, tetapi berdasarkan KMK-424/KMK.06/2003 perusahaan asuransi jiwa harus memisahkan unsur investasi dan unsur asuransi, Tujuan pemisahan masing-masing unsur ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan asuransi atas dana yang dikelolanya; e. Pemilik Dana Investasi adalah Pemegang Polls, Pemohon Banding berperan sebagai pengelola dana investasi dari Pemegang Polis bahwa nilai tunai yang terbentuk dari porsi investasi adalah sepenuhnya milik pemegang polis, Pemohon Banding hanya mendapat kewenangan untuk mengelola dana tersebut sesuai pilihan investasi pemegang polis; bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa atas dana investasi dari porsi investasi unit link merupakan hak milik Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak berdasar; bahwa dana investasi tersebut bukan merupakan hak milik Pemohon Banding, karena pemegang polis dapat menarik nilai unitnya sewaktu-waktu dan kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang polis. Peran Pemohon Banding hanya merupakan pengelola, jadi Pemohon Banding hanya diberikan kewenangan untuk mengelola; f.
Tidak ada pengalihan resiko atas Dana Investasi Pemegang Polls bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-104/BL/2006 tentang produk unit link, disebutkan bahwa produk unit link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut; - nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan - mengandung pertanggungan risiko kematian alami; bahwa nilai manfaat dalam asuransi unit link terdiri dari manfaat asuransi/pertanggungan yang dapat terdiri dari manfaat pertanggungan kesehatan, terjadinya cacat, pertanggungan jiwa dan manfaat tunai. Pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa manfaat-manfaat tersebut merupakan satu kesatuan dalam produk asuransi jiwa unit link, tidak dapat dijual terpisah-pisah, dan pemegang polis tidak dapat membeli hanya manfaat tunainya saja adalah tidak tepat; bahwa memang benar bahwa produk asuransi jiwa unit link tidak dapat dijual ke masyarakat secara terpisah dengan manfaat tunainya, hal ini dikarenakan peraturan Bapepam-LK memang mensyaratkan demikian; bahwa namun demikian, atas nilai tunai yang telah terbentuk setelah pembelian produk asuransi unit link, nilai tunai tersebut dapat diambil sewaktu-waktu tanpa ada batasan legal maupun kontraktual; bahwa hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya atas nilai tunai dana investasi tidaklah terkait dengan asuransi jiwa secara langsung, tetapi lebih sebagai kontrak penitipan pengelolaan dana. Penggabungan unsur asuransi dan investasi oleh Pemohon Banding dalam asuransi unit link adalah strategi Pemohon Banding untuk mendapatkan nasabah asuransi, tetapi secara substansi atas dana investasi yang dititipkan melalui kontrak asuransi bukanlah jasa pertanggungan, Kenaikan ataupun penurunan kinerja investasi dari dana investasi unit link merupakan risiko yang ditanggung sendiri oleh pemegang polis;
g. Terkait dasar hukum yang Pemohon Banding gunakan untuk menyatakan biaya pengelolaan investasi tidak terutang PPN yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Jawaban atas Surat Saudara Tanpa Nomor tanggal 15 Oktober 2008 dan Tindak Lanjut Pertemuan yang Membahas Permasalahan Perpajakan di Industri Asuransi Jiwa yang ditujukan kepada Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dapat Terbanding sampaikan bahwa: - Surat tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada Pemohon Banding untuk menjawab atau menegaskan permasalahan yang berkaitan dengan materi sengketa banding ini; - Materi yang ditanyakan terkait pengenaan PPN atas jasa pengelolaan investasi dalam asuransi unit link tidak diungkap secara rinci/detil sehingga fakta-fakta yang ada juga terbatas; - Pembahasan dalam surat tersebut lebih fokus kepada permasalahan PPh dan yang menerbitkan adalah Direktur Peraturan Perpajakan II yang membawahi Peraturan PPh; bahwa berdasarkan penelitian Majelis melalui web site Pemohon Banding dapat diketahui bahwa produk unit link yang disediakan Pemohon Banding antara lain sebagai berikut : Manulife Investment Protector
Produk asuransi jiwa unit link yang memberikan kemudahan kepemilikan tanpa pemeriksaan kesehatan, serta memberikan fleksibiltas untuk menambah / menarik dana dan mengubah jenis investasi. Pemegang polis/tertanggung juga dibebaskan dari biaya transaksi pembelian unit, biaya administrasi bulanan, dan biaya pengubahan jenis investasi; Manulife Investa Produk asuransi jiwa unit link yang memberikan perlindungan hingga usia 70 tahun serta jaminan pengembalian premi atas risiko investasi. Selain manfaat meninggal dunia, polis ini juga memberikan bonus manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan dan bonus manfaat penyakit kritis. Terdapat 10 pilihan jenis investasi yang dapat Pemegang polis/tertanggung alihkan dari satu jenis ke jenis lainnya dengan leluasa. Pemegang polis/tertanggung juga dapat menambah atau menarik dana kapanpun sesuai kebutuhan. Perlindungan dapat diperluas dengan asuransi-asuransi tambahan yaitu Accidental Death & Disability Benefit, Waiver of Premium untuk pembebasan premi jika terjadi cacat total tetap, Payor Benefit untuk pembebasan premi apabila pembayar meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, dan Hospital Benefit Plus atau Health Safe untuk biaya rumah sakit akibat penyakit atau kecelakaan; Protect Invest Plus Produk asuransi jiwa unit link yang menggunakan sistem pembayaran premi tunggal. Memberikan jaminan pengembalian investasi minimal sebesar 105% dari premi tunggal dan 3 pilihan masa asuransi yaitu 5, 7 dan 10 tahun. Investasi ditempatkan pada efek saham di Manulife Dana Ekuitas dan bebas dari biaya administrasi. Pemegang polis/tertanggung juga dapat menambah atau menarik dana investasi dengan fleksibel; Retire Link Produk asuransi jiwa unit link yang ditujukan untuk kenyamanan masa pensiun pemegang polis/tertanggung dengan menyediakan dana secara bertahap saat Pemegang polis/tertanggung mencapai usia 55, 60, 65, 70 dan 75 tahun. Terdapat 2 pilihan plan dengan tingkat perlindungan yang berbeda, yaitu Silver dan Gold. Selain manfaat meninggal dunia, polis ini juga memberikan bonus manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, bonus loyalitas, manfaat akhir kontrak, serta fasilitas pembebasan premi dasar hingga usia 60 tahun jika tertanggung mengalami cacat total tetap. Terdapat 10 pilihan jenis investasi yang disediakan, dengan fleksibilitas menambah / menarik dan mengubah jenis dana investasi sesuai kebutuhan. Penegang polis/tertanggung juga terbebas dari biaya transaksi pembelian unit, biaya perubahan jenis investasi, dan biaya penarikan dana. Perlindungan dapat dilengkapi dengan asuransi-asuransi tambahan; Study Link Produk asuransi jiwa unit link yang ditujukan untuk menjamin dana pendidikan anak Pemegang polis/tertanggung dengan menyediakan dana secara bertahap saat anak Penegang polis/tertanggung mencapai usia 6, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 tahun. Terdapat 2 pilihan plan dengan tingkat perlindungan berbeda yaitu Crystal dan Diamond. Selain manfaat meninggal dunia, polis ini juga memberikan bonus manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, bonus loyalitas, manfaat akhir kontrak dan pembebasan premi dasar jika terjadi musibah meninggal dunia atau cacat total tetap. Terdapat 10 pilihan jenis investasi yang dapat ditambah/ditarik dan dialihkan dari satu jenis ke jenis lainnya sesuai kebutuhan Pemegang polis/tertanggung tanpa dikenakan biaya. Selain itu, Pemegang polis/tertanggung juga terbebas dari biaya transaksi pembelian unit. Perlindungan dapat diperluas dengan asuransi-asuransi tambahan; Berkah Save Link Produk asuransi jiwa unit link yang berbasis syariah dan membagikan Surplus Kumpulan Tabarru. Terdapat 3 pilihan jenis investasi yang dapat ditambah/ditarik dan dialihkan dari satu jenis ke jenis lainnya tanpa dikenakan biaya apapun, yaitu: Ø Ø Ø
Manulife Dana Ekuitas Syariah: investasi pada efek saham berprinsip syariah yang terdaftar di BEI Manulife Dana Berimbang Syariah: investasi pada efek saham dan obligasi berprinsip syariah yang terdaftar di BEI Manulife Dana Pasar Uang Syariah: investasi pada instrumen pasar uang berprinsip syariah yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun
Selain itu, Pemegang polis/tertanggung juga terbebas dari biaya pembelian unit. Perlindungan dapat diperluas dengan asuransi-asuransi tambahan yaitu Berkah Accidental Death & Disability Benefit, Berkah Waiver of Basic Contribution untuk pembebasan kontribusi dasar jika tertanggung mengalami cacat total tetap, dan Berkah HealthSafe; bahwa pengertian asuransi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terdapat pada: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian antara lain menyatakan bahwa: - Pasal 1 angka 1 :
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. - Pasal 1 angka 6 : Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan; - Pasal 2 huruf a : Usaha Asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang; 2. Pasal 246 KUHD bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu; 3. Pasal 4A ayat (3) huruf e UU PPN menyatakan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa asuransi. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis bahwa Jasa Asuransi dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh penanggung sehubungan dengan penerimaan premi asuransi dari tertanggung untuk memberikan perlindungan, penggantian, penanggulangan resiko kepada tertanggung sebagaimana yang diperjanjikan (jasa pertanggungan). bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut Majelis atas jasa pengelolaan investasi atas portofolio Pemohon Banding oleh PT Manulife Asset Management (PT MAMI) dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. bahwa dana milik Pemohon Banding (portofolio) yang dikelola PT Manulife Asset Management (PT MAMI) secara substansi adalah milik Pemegang polis/tertanggung yang dititipkan kepada Pemohon Banding, dimana atas dana tersebut dapat diambil oleh Pemegang polis/tertanggung sesuai kebutuhan dan Pemohon Banding tidak menanggung resiko terhadap investasi tersebut. 2. bahwa atas jasa pengelolaan investasi tersebut tidak terdapat adanya pengalihan resiko dari Pemohon Banding kepada pengelola jasa pengelolaan investasi (dalam hal ini PT Manulife Asset Management) sehingga jasa tersebut tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari 2010 atas Jasa Pengelolaan Investasi Unit Link sebesar Rp2.557.587.032,00 tetap dipertahankan dan menolak banding Pemohon Banding. Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini terdapat juga sengketa mengenai kredit pajak
Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Memutuskan
: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1094/WPJ.06/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00280/207/10/073/12 tanggal 23 Agustus 2012, atas nama XXX. Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Mariman Sukardi Djoko Sutrisno, S.H., M,M. Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H., CN Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;
