BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai Negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industry dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Namun saat ini tidak semua masyarakat atau wajib pajak yang memahami tentang PPN itu sendiri, kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui bahwa Pajak Pertambahan ai PPN hanyalah nilai lebih yang perlu kita bayar ketika kita membeli barang, makanan maupun
ketika kita menggunakan jasa-jasa, contohnya ketika kita membeli pakaian, membeli makanan dan minuman di restoran serta ketika kita melakukan pijat refleksi dipusat kebugaran saja. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 salah satu objek Pajak Pertambahan Nilai ialah Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean, masyarakat maupun Wajib Pajak banyak yang masih merasa asing dengan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean. Salah satu Wajib Pajak Badan yang memanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean ialah salah satu Hotel bintang 5 (lima) yang berada di Bali (Studi Kasus PT. X). Pada Bulan November 2015 terdapat transaksi Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean sebesar Rp. 85.788.090 maka atas transaksi tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean sebesar 10% dari nilai transaksi tersebut. Maka perhitungannya ialah: 4.1
Perhitungan PPN atas Jasa Luar Negeri NAMA PENYEDIA
NO.
TGL
JASA
PPN SETOR DPP
SENDIRI
BAYAR 1.
04/11/2015
Heaven Portfolio
23.745.150
2.374.515
2.
11/11/2015
Booking.com
19.403.446
1.940.345850
3.
12/11/2015
Sabre Hospitality Solution
1.712.500
171.250
4.
16/11/2015
Sabre Hospitality
2.046.438
204.664
5.
30/11/2015
Booking.com
4.562.055
456.206
6.
30/11/2015
Easy Merlin Int. Limited
34.318.500
3.431.850
85.788.090
8.578.809
TOTAL
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dari laporan ini ialah “Bagaimana Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean Pada PT. X Tahun 2015?” 1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil tujuan penelitian Untuk Mengetahui Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean Pada PT. X Tahun 2015.
1.3
Kegunaan Penelitian 1. Segi Teoritis Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean. 2. Segi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dimana bisa digunakan oleh wajib pajak agar memperhatikan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.4
Sistematika Penulisan Untuk lebih jelas dan terarahnya penyusunan penulisan ini, maka disajikan pokok
pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yang masing-masing mengandung pembahasan dengan rincian sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang masalah pokok permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika Penelitian.
Bab II
Kajian Pustaka Dalam Bab ini disajikan mengenai pengertian menurut para ahli tentang pengertian Pajak, Tarif Pajak dan Seputaran tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean.
Bab III
Sistematika Penulisan Menguraikan Tentang Lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variable, definisi operasional variable, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian tersebut.
Bab V
Simpulan dan Saran Merupakan bab penutup yaitu menyimpulkan mengenai bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dengan disertai saran-saran yang diperlukan.
