BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Sumber penerimaan negara berasal dari dana publik yang harus dikelola
secara bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan publik pemerintah pusat dilakukan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Salah satunya melalui instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif yang meliputi satuan kerja atau satuan organisasi kementrian atau departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Instansi pemerintah memiliki visi dan misi yang harus dicapai baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Secara umum tujuan instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya (tenaga kerja). Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya penting bagi instansi untuk melaksanakan kegiatannya. Instansi dalam menggunakan
sumber daya manusia perlu memperhatikan hak dan
kewajiban karyawan agar karyawan yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan masalah yang penting bagi instansi dan karyawan. Bagi instansi, gaji dan upah adalah alat yang dapat mendorong karyawan untuk tetap bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik, serta
1
merupakan biaya yang cukup besar bagi instansi. Sedangkan bagi karyawan, gaji dan upah merupakan sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga. Berdasarkan kedua kebutuhan tersebut, maka instansi harus dapat menciptakan adanya suatu sistem akuntansi pembayaran gaji dan upah yang tepat sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian, masuk kerja, jabatan, pengalaman, tunjangan dan tanggungan. Disamping itu sistem akuntansi pembayaran gaji dan upah yang dibuat hendaknya juga mengandung adanya unsur-unsur pengawasan intern atau unsur-unsur pengendalian intern, yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya pembayaran gaji dan upah karyawan yang fiktif atau pembayaran gaji dan upah yang melebihi jumlah yang seharusnya atau jumlah yang salah. Sehingga dalam sistem akuntansi pembayaran gaji dan upah harus terdapat adanya pembagian-pembagian tugas yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu, bagian pembuat daftar gaji dan upah serta bagian juru bayar gaji dan upah. Sistem akuntansi pembayaran gaji dan upah hendaknya juga memberikan adanya perincian yang jelas kepada karyawan mengenai elemen-elemen gaji dan upah seperti: gaji dan upah pokok, macam-macam tunjangan yang diberikan intansi, macam-macam potongan yang dikenakan terhadap gaji kotor atau upah kotor termasuk pajak penghasilan pasal 21
dan pada akhirnya jumlah total dari
pendapatan netto tiap-tiap karyawan itu sendiri, serta alat yang digunakan untuk membantu didalam pelaporan adalah sistem akuntansi gaji dan upah.
2
Mulyadi (2001 : 3), Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi yang memadai dapat digunakan sebagai alat untuk mengadakan penelitian secara efektif dan efisien, dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh perusahaan dari kecurangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu dalam menyusun sistem akuntansi harus mempertimbangkan faktor aman, cepat dan murah. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang digunakan perusahaan harus mengungkapkan tunjangan-tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan secara jelas sehingga sistem akuntansi mutlak diperlukan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan karyawan terutama karyawan yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemerintah telah memenuhi tata cara perpajakan yang lebih sempurna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Pepajakan dikeluarkan untuk dapat memahami arti dan kegunaan membayar pajak bagi wajib pajak itu sendiri dan bagi negara, serta memberikan kemudahan dalam tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak. Untuk pajak penghasilan, sistem pemungutan pajaknya adalah Self Assessment System. Sistem ini membebaskan wajib pajak memperhitungkan,
3
membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan. Penjelasan diatas menerangkan bahwa perusahaan akan menghitung jumlah penghasilan tiap karyawan, yang kemudian akan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Melihat hal tersebut maka sistem penggajian dan pengupahan berkaitan terhadap perhitungan pajak penghasilan. Perusahaan yang memiliki sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat mengatur dan menjaga kelancaran aktivitas perusahaan serta dapat memberikan ketepatan data akuntansinya. Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka bisa dipastikan akan terjadi perubahan atas aturan pelaksanaan dibawahnya. Perubahan yang terjadi adalah pada besarnya biaya jabatan sebesar 5 persen dan diperkenakan sejumlah Rp. 500.000,- sebulan atau Rp. 6.000.000,- setahun. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak setahun berubah sebesar:
4
1) Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak. 2) Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin. 3) Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota kerja lainnya. 4) Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang atau semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang setiap keluarga. Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri juga mengalami perubahan, yaitu: 1) Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 50.000.000- tarif pajak 5 persen. 2) Lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- tarif pajak 15 persen. 3) Lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tarif pajak 25 persen. 4) Lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 500.000.000,- tarif pajak 30 persen. Perubahan perundang-undangan tersebut diikuti dengan perubahan aturan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 yang ditandai dengan diberlakukannya
5
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 yang ditandatangani tanggal 25 Mei 2009 namun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat khususnya wilayah Bali, yang terletak di jalan Melati No. 20 Denpasar Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini memiliki 248 orang karyawan yang terdiri dari 241
orang
karyawan tetap dan 7 orang karyawan tidak tetap. Dinas Kesehatan Bali dalam menjalankan kegiatannya menggunakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, tingkat dan golongan pendidikan akan berpengaruh terhadap penempatannya dalam instansi. Berikut ini akan disampaikan mengenai data karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 Data Karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2009. JK JO L P 1 KT IV 8 5 13 III 78 112 190 II 24 16 34 I 3 1 4 2 KTT 7 0 7 Sumber : Dinas Kesehatan Bali, 2009 No
K
Gol
Keterangan : K : Karyawan Gol : Golongan JK : Jenis Kelamin JO : Jumlah Orang S : Status L : Laki-laki P : Perempuan KT : Karyawan Tetap
TK K0 K1 K2 K3 ST T KTT
TK 52 12 1 2
K0 2 40 5 1
S K1 3 34 4 2 3
K2 5 36 9 1 1
: Tidak kawin : Kawin tanpa anak : Kawin dengan 1 anak : Kawin dengan 2 anak : Kawin dengan 3 anak : Sub Total : Total : Karyawan Tidak Tetap
6
ST T K3 3 28 241 248 4 7
Prosedur akuntansi pembayaran gaji dan upah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilaksanakan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Bagian ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perubahan jumlah gaji, pembayaran gaji dan upah karyawan. Setiap bulan fungsi kepegawaian menyerahkan dokumen pendukung perubahan gaji dan upah jika ada, yang diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya dibuatkan daftar gaji dan upah, rekapitulasi daftar gaji dan upah, Surat Pemerintahan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Atas persetujuan Fungsi Akuntansi dan Kepala Dinas dokumen tersebut di kirim ke Biro Keuangan atau Kas Daerah yang menghasilkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D dibuatkan cek dan pencairan cek ke bank dan berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi mencatatnya ke dalam buku umum. Pembayaran pajak atas gaji dan upah karyawan untuk tahun 2009 dilakukan per masa yang dipotong langsung oleh Biro Keuangan atau Kas Daerah. Setelah satu tahun, kemudian dihitung kembali dengan membuat SPT Tahunan. Prosedur pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bali, dalam kitir gaji dan upah karyawan tidak dicantumkan jumlah potongan pajak penghasilan sehingga karyawan tidak mengetahui secara jelas perhitungan pajak karyawan tersebut dan dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali berbeda dengan teori dalam hal potongan biaya jabatan. Biaya jabatan dikenakan sebesar 5 persen dari gaji bruto karyawan dan tidak dikenakan maksimal Rp 500.000 tetapi dikenakan sesuai dengan besarnya 5 persen dari gaji bruto karyawan. Sedangkan menurut teori, biaya jabatan dipotong 5 persen dari total penghasilan (gaji bruto) dan maksimal dikenakan Rp 500.000,sebulan atau Rp 6.000.000,- setahun. Hal ini akan berpengaruh terhadap selisih pembayaran gaji antara pajak terutang dengan pajak yang telah dibayarkan.
7
Berdasarkan uraian diatas diperoleh suatu kelemahan yang tidak disadari oleh pimpinan Dinas Kesehatan Bali. Kelemahan tersebut adalah sebagai berilkut: 1) Bentuk daftar hadir karyawan masih sangat sederhana. Karyawan hanya mengisi tandatangan pada jam datang dan pulang sehingga sangat mudah terjadi pelanggaran, serta catatan akuntansi yang digunakan masih sangat sederhana. 2) Prosedur pemotongan pajak penghasilan tidak mencantumkan perhitungan pajak penghasilan pada kitir gaji, dan kesalahan perhitungan pajak dalam hal potongan biaya jabatan. Berdasarkan kelemahan tersebut, dipandang perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pembayaran gaji dan upah yang sesuai untuk instansi dan prosedur pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) yang ditetapkan oleh instansi sehingga diharapkan mampu mengurangi dan diupayakan meniadakan kesalahan-kesalahan atau penyelewengan yang terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah memadai ditinjau dari sistem penggendalian intern? 2) Apakah pemungutan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) untuk tahun 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008?
8
1.2
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali ditinjau dari sistem pengendalian intern. 2) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) untuk tahun 2009 yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
1.3
Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah:
1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran yang lebih luas mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan serta perhitungan pajak penghasilam karyawan (PPh Pasal 21) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 2) Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam menciptakan suatu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan serta perhitungan pajak penghasilan karyawan yang tepat sesuai dengan kondisi instansi.
9
1.4
Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian ini maka pembahasan
disusun dalam beberapa bab secara sistematis sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisannya.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta pembahasan hasil penelitian sebelumnya. Landasan teori akan menguraikan dasar-dasar teoritis yang berkaitan dengan pengertian sistem akuntansi, tujuan sistem akuntansi, pengertian sistem akuntasi penggajian dan pengupahan, pengendalian intern terhadap gaji dan upah, hubungan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dengan prosedur pemotongan pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21), pengertian umum perpajakan, PPh pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2008, pemotongan PPh pasal 21, objek PPh pasal 21, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, dan perhitungan pemotongan PPh pasal 21.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini akan menguraikan tentang tempat penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, difinisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
10
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi variabel, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Penutup Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran dari penelitian.
11
