BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah. Dapat diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sektor pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau. Yaitu penerimaan cukai dari sektor tembakau telah meningkat lebih dari 100 persen dalam 6 tahun dari Rp 49,9 triliun dalam APBN 2008 menjadi Rp 100,7 triliun dalam APBNP 20141. Sehingga dari hasil cukai tembakau memberikan sumbangan paling banyak dalam APBN. Perlu adanya pengawasan extra ketat dalam sektor tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan peredaran hasil tembakau ilegal khususnya dalam bentuk rokok di lingkungan masyarakat. Sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi dewasa ini kenyataannya masih marak peredaran rokok non cukai di masyarakat, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menegaskan masalah peredaran rokok non cukai tersebut namun hal itu tidak membuat jera para pelaku. Peredaran rokok tanpa pita cukai telah mencapai tahap yang sangat menghawatirkan. Rokok tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja
1
Sanusi, AEPI: Sektor Tembakau Jadi Sapi Perah, http://www.tribunnews.com/, diakses tanggal 15 juni 2015
1
bahkan anak-anak ada yang menjadi penyalahgunaan rokok. Salah satu contoh kasusnya adalah: Pada tahun 2012 Kantor Bea dan Cukai Malang berhasil menyita ribuan rokok tak berpita cukai. Ribuan rokok tersebut diamankan dari hasil razia yang dilakukan pada pedagang di pasar-pasar tradisional, termasuk di Pasar Wringin Baru, Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dari razia rokok tanpa pita cukai di pasar Waringin, petugas menyita ribuan batang rokok tanpa pita cukai. Termasuk, sejumlah rokok yang dilihat dari kemasan dan namanya, mirip rokok asli atau yang punya pita resmi dari Bea Cukai.2 Sehingga berdasarkan pada contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa pengusaha yang mengedarkan rokok tanpa pita cukai dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang diatur pada pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Bahwa : “Barang siapa tanpa imemiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua)kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Tindakan hukum yang sangat tegas memang perlu diterapkan terhadap pengusaha yang mengedarkan hasil tembakau khususnya rokok tanpa pita cukai sangat perlu dilakukan. Karena jika tindakan illegal ini terus diabaikan dan tidak mendapatkan penanganan yang cukup serius, maka akan berdampak buruk bagi penerimaan pendapatan Negara khususnya pajak dari sektor hasil tembakau.
2
Asan Haji dan Siwi Tri Puji B, Ribuan Batang Rokok Tak Berpita Cukai Disita, http//www.republika.co.id, diakses tanggal 16 juni 2015
2
Dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jatim II memiliki peran penting dalam menanggulangi dan memberantas peredaran rokok illegal tanpa pita cukai khususnya dalam penelitian ini di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jatim II yang berada di jalan Jenderal S. Parman No.87-89, Malang yang terdiri dari 8 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawahnya : 1. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. 2. KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. 3. KPPBC Tipe B Tulung Agung. 4. KPPBC Tipe B Blitar. 5. KPPBC Tipe B Madiun 6. KPPBC Tipe B Panarukan. 8. KPPBC Tipe B Banyuwangi. 9. KPPBC Tipe B Probolinggo. Dalam menjalan kinerjanya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jatim II memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; 2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; 3. Memberantas penyelundupan;
3
4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batasbatas negara; 5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. 3 Sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jatim II memiliki kewenangan penuh dalam melakukan upaya atau tindakan hukum terhadap pengusaha yang mengedarkan hasil tembakau khususnya rokok tanpa pita cukai. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mambahas lebih jauh lagi dan menjadikan permasalahan tersebut di atas sebagai tugas akhir skripsi yang berjudul “UPAYA DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI JATIM II DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI”. (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jatim II Malang) B. Rumusan Masalah Dari urain latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
3
Tim Development dan Tim Humas, Profil Direktorat Jendral Bea dan cukai , http://www.beacukai.go.id, diakses tanggal 16 juni 2015
4
1. Bagaimana upaya Kantor Wilayah Direktorat Jendral bea dan cukai Jatim II dalam melakukan tindakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai ? 2. Apa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jendral bea dan cukai Jatim II dalam melakukan Tindakan hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai ? C. Tujuan Penelitian Dari penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut : 1. Untuk Mengetahui Upaya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jatim II dalam melakukan tindakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jendral bea dan cukai Jatim II dalam melakukan Tindakan hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingankepentingan sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok Tanpa Pita cukai.
5
2. Manfaat Praktis a) Bagi Penulis Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok Tanpa Pita cukai. Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar kesarjanaan S1 (Strata Satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. b) Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan dasar tentang cukai dan dapat mengenali perbedaan rokok legal dan ilegal serta penambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbuatan pidana peredaran rokok non cukai sangat berbahaya dan akan berdampak pada perekonomian dan juga kesehatan. c) Bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana perdaran rokok Tanpa Pita cukai di wilayah hukum Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II, serta dapat menjadi tambahan informasi bagi Pejabat terkait kendalakendala dalam penindakan tindak pidana peredaran rokok Tanpa Pita cukai, sehingga dalam hal ini di harapkan pejabat terkait mampu mengatasi kendala-kendala tersebut, sekaligus menyelesaikan tindak pidana peredaran rokok Tanpa Pita cukai dengan sebaik-baiknya. 6
d) Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu hukum dan hukum pidana. Khususnya dalam tindak pidana peredaran rokok Tanpa Pita cukai. E.
Kegunaan Penelitian Dari penelitian yang dilakukan penulis, harapannya dapat memberikan banyak manfaat yaitu dalam pencegahan, pemberantasan, dan peredaran rokok Tanpa Pita cukai. Dengan demikian
semoga hasil dari penelitian mampu
memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. F. Metode Penelitian 1.
Metode Pendekatan Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (sosio legal research), yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
2.
Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II yang berada di Jalan Raden Intan No.3, Malang 65141. Adapun alasan kenapa melakukan penelitian di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II karena faktanya penulis sering mendengar dan melihat adanya suatu tindak pidana peredaran rokok tanpa 7
pita cukai yang terjadi, kemudian timbul keinginan untuk melakukan penelitian di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II yang berada di Jalan Raden Intan No.3, Malang 65141. 3.
Sumber Data a) Data Primer Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II, penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Agustyan Umardani, S.I.P ., M.Si. Selaku Kepala Seksi Intelijen di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II Malang. Mengenai Upaya penindakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok illegal khususnya rokok tanpa pita cukai dan kendala-kendala yang dihadapi Aparat Penegak Hukum Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II dalam melakukan upaya penindakan hukum terhadap peredaran rokok illegal khususnya rokok tanpa pita cukai, Studi dokoumen serta peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Twntang Cukai, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic atau permasalahn yang diteliti oleh peneliti.
8
b) Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun data sekunder ini menurut Gregory Churchill dalam bukunya Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi4: 1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundangundangan terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan tulisantulisan yang terkait dengan objek penelitian. 3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus ensikopedia, majalah-majalah dan studi website atau penelusuran internet yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas oleh peneliti. 4. Metode Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
4
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Hal 151.
9
a. Wawancara atau interview yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung pada Pejabat Direktorat Bea dan Cukai Jatim II yaitu dengan Bapak Sugeng Harianto selaku kepala kantor, Bapak Agustyan Umardani selaku seksi Intelijen dan Penindakan, dan Ibu Sri Suraningsih selaku Pelaksana Pemeriksa di Bidang Penyidikan dan Penindakan. b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data terhadap dokumendokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu upaya penindakan terhadap peredaran rokok illegal khususnya rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur dan majalah-majalah maupun berita-berita yang ada dimedia cetak maupun media online. Khususnya buku ataupun literature – literature yang berkaitan dengan upaya peneindakan hukum terhadap rokok illegal atau rokok tanpa pita cukai 5. Teknik Analisis Data Dari hasil penelitian yang telah terkumpul, seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan, maka penulis selanjutnya menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diperoses akan dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.
10
G. Rencana Sistematika Penulisan Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uaraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum yaitu penindakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok illegal khusnya rokok tanpa pita cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jatim II Malang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang akan diuraikan tentang gambaran lokasi penelitian dan upaya penindakan hukum 11
terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jatim II Malang. BAB IV PENUTUP Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
12
