Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, dan oleh karena itu, PNBP dapat setiap saat digunakan untuk membiayai pelaksanaan tujuan Negara sebagaimana diamanatkan di manatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 1945. Penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku dibidang PNBP1. Walaupun semua PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara, tetapi menurut pasal 8 ayat (1) (1) UU PNBP, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut. instansi yang berhak menggunakan adalah instansi atau berhak menggunakan adalah instansi atau unit kerja yang menghasilkan PNBP. Dalam setiap tahun anggaran, pencairan dana PNBP dilakukan dalam 4 tahap (triwulan). Dalam setiap triwulan, akan dilakukan rekonsisliasi data setoran PNBP antara departemen kehutanan dan departemen keuangan, yang disaksikana dengan instansi instan daerah yang membidangi sector kehuatan (Dinas Kehutanan). Rekonsiliasi tersebut untuk mengetahui kesesuaian diantara keduanya sekaligus untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan. Satuan kerja setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana PNBP berdasarkan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh derektorat Jenderal Perbendarahaan Perbendarahaan Negara mengenai bat batas maksimal pencairan dana DIPA. Mekanisme Pemungutan PSDH dan Dana Reboisasi (DR) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutan merupakan kumpulan dari berbagai sekor penerimaan, diantaranya dian ranya adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang diperoleh dari Iuran Pemanfaatan Kayu (IPK). Alur pungutan kedua penerimaan Negara bukan pajak ini, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan peraturan ment menteri kehutanan P.18/Menhut-II/2007, P.18/Menhut 2007, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sebagai tangungjawab penagihan atas PSDH dan DR pemerintah p emerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan, n, berdasarkan LHP yang diterima dari perusahaan, kemudian Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah pembayaran (SPP) baik SPP-PSDH SPP maupun SPP-DR. Selanjutnya elanjutnya wajib bayar
1
Muhammad Dja’far Saidi dan Rohana Huseng, 2008, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.
Page 1 of 13
(WB) berdasarkan SPP tersebut menyetorkan ke kas Negara melalui bendaharawan bank yang telah ditentukan. PSDH atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara atau dengan kata lain nilai hasil hutan yang menjadi bagian pemerintah sebagai pemilik emilik aset. PSDH diantaranya dikenakan pada IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan. Sedangkan Dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan terkait lainnya. DR pada awalnya bukan dimaksudkan sebagai penerimaan Negara dari kegiatan pengusahaan hutan, melainkan sekedar dana jaminan atas kelestarian hutan, namun selama ini diberlakukan sebagai penerimaan Negara bukan pajak. Sama halnya dengan PSDH, DR juga dikenakan pada IPK bagi bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan. hutan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) pasal 3 bahwa Hasil hutan yang dikenakan PSDH meliputi ; Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan Negara. Hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang ang berasal dari hutan Negara. dll Pada pasal 4 P.18/menhut P. –II/2007 2007 juga menjelaskan mengenai pengenaan DR dikenakan pada, Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman an yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan alam. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara. n Dll. Merujuk pada ada Paraturan Menteri Kehutanan ini pula dalam pasal 6 disebutkan tentang tata cara pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan atas hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hutan tanaman didasarkan pada LHP serta Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. Dengan demikian LHP adalah aalat utama dalam am bekerja bagi pejabat pemungut yang dibentuk di satuan kerja yang ada didaerah dalam memungut PNBP sektor kehutanan (PSDH/DR). Meskipun ada mekanisme cross check, dengan mempelajari Laporan Hasil Cruising (LHC) sebelum kegiatan penebangan kemudian dibandingkan dengan LHP, namun tidak berarti penerimaan PSDH/DR dari pelaku usaha hutan tanaman indust industri tidak terjadi kebocoran yang menyebabkan kerugian Negara. Lemahnya monitoring dan evaluasi (monev) PSDH/DR, sangat berpotensi terjadinya Kongkalikong antara pejabat teknis dengan perusahaan (pelaku konsesi hutan) dalam penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penentuan target PSDH/DR.
Page 2 of 13
Gambar: Skema Pengenaan & Tata Cara Pembayaran PSDH dan DR PSDH-DR Pemegang IUPHHKH LHC Ke Bupati
LHP Ke Bupati
Bupati Memerintahkan Dinas Kehutanan Melakukan checking Crossing Bupati Mengesah kan LHC Pemegang IUPHHKH (Wajib Bayar)
Laporan Pelunasan DRDR PSDH Ke Bupati
Bupati Memerintahkan Dinas Kehutanan Melakukan Pengukuran dan Pengujian
SPP PSDH-DR
SSBP
Bupati Mengesah kan LHP Kas Negara SSBP-Lunas Lunas
Laporan Pelunasan DR DRPSDH: - Provinsi - DJA - Menkeu - Menhut
Sumber: Hasil Olahan dari P.18/Permenhut-II/2007 II/2007 dan Draf Revisi P.18/Mehut P.18/Mehut-II/2007 tahun 2012
PNBP Sektor Kehutanan, Kehut Pelepas Dahaga Rakyat Sektor ektor kehutanan yang digadang-gadangkan digadang gadangkan mampu berperan, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 20102014 hanya isapan jempol. Selain dampak bencana alam seperti banjir yang terus bergulir silih berganti, konflik masyarakat akibat konsesi lahan, juga dilihat dari PNBP sector kehutanan yang kecil, sangat sangat memperkuat bahwa Negara gagal dalam menata kelola hutan.
Page 3 of 13
Selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Realisasi 20072007 2012 Perubahan), PNBP Sektor kehutanan hanya mampu menyumbang Rp. 16,0 Triliun lebih.. Pada realis realisasi tahun 2007 sebesar Rp. 2,1 triliun, triliun realisasi tahun 2008 Rp. 2,3 Triliun Triliun. Kemudian pada realisasi tahun 2009 Rp. 2,3 triliun,, realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 3,0 triliun.. Selanjutnya realisasi tahun 2011 PNBP sektor kehutanan menyumbang APBN sebesar Rp. 3,2 Triliun dan pada tahun 2012 APBN P PNBP sektor kehutanan hanya menyumbang Rp.3,1 Triliun Triliun. Lihat gambar dibawah ini. Gambar 2. Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP Pusat Dalam Realisasi APBN 2007 - 2012 Perubahan Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP Pusat Dalam Realisasi APBN 2007 - 2012 Perubahan
1,2% 1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
1,1% 1,0%
0,9%
0,7%
0,6% 0,4% 0,2% 0,0% R 2007
R 2008
R 2009
R 2010
R 2011
P 2012
Sumber : Fitra Riau, diolah dari Dokumen NK RAPBN tahun 2013
Realisasi ealisasi APBN tahun 2007 PNBP sektor kehutanan hanya menyumbang 1% terhadap total PNBP,, Realisasi tahun 2008 0,7%. Sedangkan tahun 2009 2009 PNBP sektor kehutanan menyumbang APBN sebesar 1%, realisasi tahun 2010 1,1%, realisasi tahun 2011 sebesar 1% dan tahun 2012 PNBP kehutanan dibandingkan dengan PNBP secara umum hanya menyumbang 0,9% terhadap PNBP. Sumber penerimaan Negara sektor kehutanan terbesar yaitu pada Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Secara nasional sumbangan PSDH dan DR dapat dilihat pada grafik berikut ini yaitu ata ata-rata penerimaan dari PSDH dan DR dari tahun 20042004 2010 sebesar Rp 698.45 milyar dan Rp 1.83 triliyun, dengan rata-rata rata rata kontribusinya terhadap PNBP sebesar 1.35%. Grafik 4. Penerimaan PSDH dan DR Nasional Tahun 2004-2010
Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurun waktu 7 (tujuh) tahu, penerimaan Negara dari Dana reboisasi lebih besar dibandingkan PSDH. Tahun 2004 penerimaan Negara dari DR sebesar Rp. 2,415 Triliun
Sumber: ICW,diolah dari LKPP tahun 2004-2010 2004
Page 4 of 13
sedangkan PSDH Rp.907 Miliyar. Sampai tahun 2010 DR masih mendominasi PNBP sektor kehutanan sebesar Rp.1,7 Triliun dibandingkan dengan PSDH yang diterima Negara Rp. 797 miliyar. Penerimaan Negara Negara yang berasal dari PNBP sektor kehutanan tersebut, jika dibandingkan dengan PNBP lainnya dalam APBN, yang tidak berhubungan dengan ektrasi sumber daya alam, alam seperti PNBP lainnya yang berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi jumlahnya masih cukup rendah. PNBP Sekto kehutanan tahuan 2007 Rp. 2,1 Triliun Trili n sedangkan PNBP yang berasal dari Keminfo mencapai Rp. 2,3 Triliun. Sampai APBN P tahun 2012 PNBP Sektor kehutanan masih diberada dibawah PNBP yang berasal dari Keminfo. (lihat gambar dibawah ini). PNBP Kehutanan VS PNBP Keminfo Rp12,0 Rp10,0
60%
48%
50% 33%
Rp8,0
26%
Rp6,0 Rp4,0 Rp2,0 Rp-
Rp2,1 Rp4,4
Rp2,3 Rp7,0
R 2007
R 2008
PNBP Keminfo
Rp2,3 Rp9,0
28% Rp3,0 Rp10,9
R 2009
R 2010
PNBP Kehutanan
34%
31%
40% 30%
Rp3,2 Rp9,5
Rp3,1
10%
Rp10,1
R 2011
20% 0%
T 2012
Persentase
Sumber : FITRA Riau, diolah dari NK RAPBN Tahun 2012
Gambar diatas menunjukkan perbandingan anta PBNP yang berasal dari sektor kehutanan dengan PNBP yang berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Keminfo). Kurun waktu (2007 (2007-2013), PNBP sektor kehutanan dipersentasekan berkisar antara 26-44% 26 44% dibandingkan besaran PNBP yang berasal dari K/L. tahun 2012 PNBP kehutanan 32% dari PNBP KL. Dengan demikian artinya sumbangan PNBP yang berasal dari sektor hutan tidak sebanding s dengan pendapatan – pendapatan Negara dari sektor lainnya yang tidak berdampak pada ekploitasi sumber daya alam. Penerimaan Riau Dari DBH Sektor Kehutanan Dengan diberlakukannya desentralisasi sejak era reformasi, maka terdapat beberapa penerimaan Negara yang dibagihasilkan ke daerah sesuai dengan Undang-undang undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu bagi hasil pajak yang terdiri dari PBB dan BPHTB serta bagi hasil bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam kehutanan (PSDH dan DR). Dana bagi hasil ini merupakan
Page 5 of 13
bagian dari dana perimbangan yang akan menjadi tambahan pendapatan daerah selain pajak dan dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya DBH hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk DR, 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil. Sedangkan untuk DBH IIUPH 80% dibagian ke daerah penghasil dengan dengan rincian 16% untuk Provinsi, 64% dibagikan keKabupaten/kota penghasi, sedangkan sisanya 20% untuk pemerintah pusat untuk dibagikan ke seluruh Kabupaten Kota dengan porsi yang sama2. Tabel. Persentase Dana Bagi Hasil PNBP Sektor Kehutanan Sesuaian Dengan UU 33 tahun 2004 Jenis Penerimaan No
UU 33 / 2004 Pusat
Provinsi
Kabupaten/kota Penghasil
1
IIUPH
20%
16%
64%
2
PSDH
20%
16%
32%
3
DR
60%
40%
Kabupaten Lainnya
UU Otsus Papua dan UUPA 80%
32%
80% 40%
Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki tinggkat emisi tinggi. pada tiga tahun terakhir 2009 – 2012 riau kehilangan hutan alam 0,5 juta hektar. Dengan laju deforestasi 188 ribu hektar pertahunnya, dan sekarang sisa hutan tinggal 22,5% dari luas daratan yang ada. ada. (Jikalahari (Jikalahari, 2012). Laju deforestasi selain akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar, juga Izin usaha perusahaan hutan industry. Dari data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, luas lahan hutan yang diberikan izin IUPHHK-HTI HTI seluas 1,659.311 hektar. Izin tersebut diberikan kepada 58 perusahaan dengan luas lahan yang bervariasi, mulai dari seribu herktar sampai ratusan ribu hektar. Perusahaan dengan lahan terluas yaitu PT. Riau Andalan Pulp & paper dengan luas lahan 350,150 hektar. Kemudian disusul PT. Arara Abadi dengan luas lahan konsesi 299.975 hektar. Dengan luas lahan terbesar ke tiga yaitu PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) dengan luas lahan konsesi 148,075 hektar. Berdasarkan laporan hasil hasil rekonsiliasi PSDH dan DR tahun 2008 sampai tahun 2012, yang diusulkan kedepartemen keuangan RI, hutan Riau menyumbang penerimaan Negara PNBP (PSDH) sebesar Rp. 653.021.784.095. Sedangkan edangkan untuk Dana Reboisasi tahun 2008 sampai
2
UU nomor 33 tahun 2004 200 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah
Page 6 of 13
Billions
dengan tahun 2012 berdasarkan berdasark hasil rekonsiliasi sebesar Rp. 1.350 Triliun lebih. Dengan rincian pada gambar dibawah ini. Hasil Rekonsiliasi PSDH/DR Provinsi Riau 20082008-2012 Rp563,96
Rp600,00
Rp462,35
Rp500,00 Rp400,00 Rp300,00
Rp204,70 Rp200,00
Rp114,97 Rp201,19
Rp100,00
PSDH DR
Rp175,61 Rp186,01
Rp4,32 Rp-
Rp38,83 Rp51,38 2008 2009
2010
2011
2012
Sumber : Fitra Riau diolah dari data Dinas Kehutanan Provinsi Riau 20133 Sebagaimana data dari hasil rekonsiliasi tersebut, pada dasarnya penerimaan Negara yang bersal dari PNBP (PSDH/DR) yang berasal dari provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) (2008 2012) berjalan secara vulkuatif (naik turun). Seperti PNBP sektor DR pada tahun 2008 2008-2010 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp.4,3 Miliyar meningkata ditahun 2010 menjadi Rp. 563,9 Miliyar. Pada tahun 2012 justur mengalami penurunan yang signifikan pula, yaitu sebesar Rp. 204,7 miliyar. Sedangkan PNBP sektor PSDH, PSDH pada dasarnya terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tidak signifikan,, dan pada tahun 2011 2011-2012 sebagaimana penerimaan DR, PSDH juga mengalami penurunan. Sebagimana prinsip dana bagi hasil PNBP sebagaimana di atur dalam UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, DBH hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk DR, 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil. Rendahnya penerimaan Negara PNBP yang berasal dari sektor kehutanan, yang berasal dari provinsi Riau, berimplikasi pada rendahnya DBH yang diperoleh dari ektraksi sumberdaya hutan. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Riau hasil dari rekonsiliasi penerimaan Negara PNBP 3
Hasil Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Reboisasi yang diusulkan Departemen Keuangan tahun 2008-208 208 (Dinas Kehutanan Provinsi Riau)
Page 7 of 13
sektor kehutanan (PSDH/DR), maka diperoleh bagihasil 80% PS PSDH untuk Provinsi Riau dalam kurun waktu 2008-2012 2008 2012 sebesar Rp.522,4 miliyar. Sedangkang untuk DR 40% untuk provinsi Riau sebesar Rp.540,1Miliyar. Dana Bagi Hasil PNPB (PSDH/DR) Provinsi Riau 2008 2008-2012 Tahun DR (40%) PSDH (80%) 2008 Rp 1,728,628,049.00 Rp 31,060,033,543.00 2009 Rp 45,987,596,334.00 Rp 41,105,992,527.00 2010 Rp 225,583,874,002.00 Rp 160,953,782,065.00 2011 Rp 184,940,281,823.00 Rp 140,485,743,429.00 2012 Rp 81,879,885,439.00 Rp 148,811,875,710.00 Total Rp 540,120,265,647.00 Rp 522,417,427,274.00 Sumber : Data rekonsiliasi PSDH/DR Dinas Kehutanan Riau
Millions
Penerimaan Negara sektor kehutanan (PSDH) dalam kegunaannya berbeda dengan Dana Reboisasi. Dana bagi hasil PSDH diberikan wewenang kepada daerah dipergunakan sebagai anggaran pembangunan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, jika dilihat dari jumlah anggaran DBH sektor kehutanan (PSDH), tidak sebanding dengan dampak yang timbul akibat ektraksi hutan. Jika dibandingkan dengan dana perimbangan pusat dan daerah baik PNPB maupun pajak, tahun 2010 sampai 2012 PSDH hanya mampu menyumbang antara 0,9-1,4% 0,9 1,4% dalam APBD se Provinsi Riau. Grafik. Persentase DBH PSDH PSDH Terhadap Dana Perimbangan Pusat Dalam APBD Se Riau 2010-2012 1,6%
Rp165.000,00
1,4%
1,4%
Rp160.000,00
1,2%
Rp155.000,00 Rp150.000,00 Rp145.000,00
0,9%
0,9%
Rp160.953,78
0,8% 0,6%
Rp140.000,00
Rp148.811,88 Rp140.485,74
Rp135.000,00
1,0%
0,4% 0,2%
Rp130.000,00
0,0% 2010 PSDH
2011
2012
Persentase Dana Perimbang
Sumber :Fitra Riau, Diolah dari Dokumen APBD Se Provinsi Riau 2010 2010-2012
Page 8 of 13
Inkonsistensi Data DBH (PSDH/DR) Mekanise ekanise pemungutan PNBP sektor hutan (PSDH/DR), sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa PSDH dipungut oleh petugas teknis yang bentuk oleh dinas kehutanan di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. PSDH dikenakan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dari perusahaan yang disampaikan kepada kepada petugas pemungut di daerah. LHP yang dilaporkan perusahaan kemudian di lakukan cross chek dari laporan Hasil Cruising (LHC). Kemudian petugas pemungut PSDH/DR menerbitkan SPP PSDH dan SPP-DR, SPP DR, untuk dibayarkan pada bendaharan penerima (bank) yang ditunjuk. ditu Kemudian data PNBP PSDH/DR yang dimiliki petugas pemungut dalam hal ini DInas Kehutanan didaerah penghasil,menjadi dasar dalam proses rekonsiliasi dengan Departemen kehutanan dan Departemen Keuangan di pusat. Namun panjangnya proses pemungutan PBNP sektor PSDH/DR tesebut masih terdapat selisih antara Data D yang dikeluarkan Dinas Kehutanan terkait penerimaan Negara PSDH/DR yang diperoleh dari ektraksi hutan di Provinsi rovinsi Riau dengan data alokasi dana bagi hasil PSDH/DR untuk Provinsi Riau yang dikeluarkan departemen kauangan berdasarkan peraturan menteri keuangan. keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil PSDH/DR dari tahun 2008 – 2012 secara kumulatif DBH dari PSDH sebesar Rp. 559,09 Miliyar. Sedangkan kan Dana Bagi Hasil DR sebesar Rp. 450,77 Miliyar. Secara kumulatif maka antara data Dinas Kehutanan dengan PMK Menteri Keuangan, Keuangan, DBH PSDH selisih Rp. 36,6 Miliyar lebih besar dari data Dinas Kehutanan. Sedangkan untuk Dana Reboisasi selisih Rp. 89,3 Miliyar,, PMK menteri keuangan lebih kecil dari Data rekonsiliasi yang dimiliki Dinas Kehutanan. Dana Bagi Hasil PSDH/DR Provinsi Riau tahun 2008-2012 2008
Versi PMK Menteri Keuangan
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Total
PSDH Rp
Rp
74,326,712,628.00
94,978,561,302.00
DR Rp
Rp
10,292,812,028.00
29,017,903,342.00
Rp 134,509,547,328.00
Rp 187,308,049,350.00
Rp 115,800,569,216.00 Rp 139,480,571,907.00 Rp 559,095,962,381.00
Rp 151,965,865,838.00 Rp 72,191,830,962.00 Rp 450,776,461,520.00
Versi Dinas Kehutanan PSDH(80%) DR(40%) 31,060,033,543.00 41,105,992,527.00 160,953,782,065.00 140,485,743,429.00 148,811,875,710.00 522,417,427,274 522,417,427,274,00
1,728,628,049.00 45,987,596,334.00 225,583,874,002.00 184,940,281,823.00 81,879,885,439.00 540,120,265,647,00
Page 9 of 13
Secara akumulatif DBH (PSDH) ( ) yang dialokasikan pusat ke Provinsi Riau melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2008-2012, 2008 2012, lebih besar dibandingkan dengan Data yang dimilki oleh dinas kehutanan provinsi Riau yang diusulkan dalam rekonsiliasi. Sementara itu, secara ukumulatif pula DBH (DR) justur alokasi DBH dari pemerintah pusat ke Riau selisih lebih rendah dibandingkan data dari Dinas. Memang Secara kumulatif DBH (PSDH/DR) 2008-2012 2012 tidak menunjukkan selisih yang cukup tinggi. Namun, Namun, secara rinci per tah tahunnya, selisih antara laporan Dinas nas kehutanan dengan PMK Kementrian Keuangan terlihat cukup bersar. Akibat selisih tersebut mengakibatkan potensi kerugian Negara akibat tidak ada kejelasan, tentu dari LHP – LHC, dan SPP – PSDH dan SPP-DR. seperti tahun 2010 Keputusan Menteri Keu Keuangan sebagaimana tertuang dalam PMK Kementrian keuangan (PMK
NO242/PMK.07/2010)) hanya mengalokasikan DBH (PSDH) selisih lebih sedikit Rp. 26,4 Miliyar dari data yang diusulkan Dinas Kehutanan. Lihat tabel dibawah ini. Tebel. Selisih Alokasi Anggaran antara Data LHP,SPP (PSDH/DR) dari Dinas Kehutanan Dengan PMK Kementrian Kehutanan tahun 2008-2012 2008 2012 Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
PSDH (80%
DR (40%)
Rp 43,266,679,085.00
Rp 8,564,183,979.00
Rp 53,872,568,775.00
Rp (16,969,692,992.00)
(26,444,234,737.00)
Rp (38,275,824,652.00)
Rp (24,685,174,213.00)
Rp (32,974,415,985.00)
Rp (9,331,303,803.00)
Rp (9,688,054,477.00)
Rp
Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, jelas merupak merupakan fakta kesimpang siuran data sebagai dasar dalam menentukan penerimaan Negara.. Hal itu berpotensi terjadi kerugian Negara, padahal pusat memperoleh data dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan sesuai amanat P.18/Menhut-II/2007. P.18/Menhut Selain berpotensi tensi terjadi kerugian Negara, yang tidak sedikit jumlahnya, inkonsistensi data dari pemerintah daerah dan putusan PMK kementrian keuangan berakibat pula penyusunan anggaran (APBD) provinsi maupun Kabupaten Kota. Seperti pada APBD Riau tahun 2012 12 – 2013, penerimaan PSDH yang masuk menjadi APBD Riau tahun 2012 sebagaimana PMK pertama tahun anggaran 2012 DBH PSDH untuk provinsi sebesar Rp. 12,03 Miliyar. Perkiraan DBH (PSDH) Provinsi Riau tersebut masih dipakai di dalam penyusunan APBD Riau tahun 2013, dengan perkiraan alokasi masih sama yaitu Rp. 12,03 Miliyar. Sementara PMK ke dua tentang DBH sektor kehutanan telah diterbitkan kembali dengan penetapan alokasi sebesar Rp. 27,8 miliyar. Hal ini jelas berdampak pada penyusunan program, karena menggunakan perkiraan pesimis. pesimis
Page 10 of 13
Peluang Korupsi PNBP Sektor Kehutanan Sektor kehutanan merupakan sektor industry dengan revenue loss yang sangat tinggi di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2011 bahwa kerugian Negara akibat pembalakan liar sebesar Rp. 83 Miliyar perhari atau Rp. 30,3 Triliu Triliun pertahun atau sebesar ebesar 70-80% 70 produksi kayu bulat di Indonesia ndonesia diestimasi datang dari kayu ilegal,, sedangan penerimaan Negara yang dipungut dari nilai tegakan kayu baik dalam bentuk PSDH/DR mapun pungutan lainnya hanya 20-30%4. Sumber Daya Hutan di Riau, kerugian k uang Negara yang berasal dari sektor kehutanan tersebut berasal dari berbagai modus yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah yang tidak optimal dan sengaja melakukan pembiaran.. Hasil audit BPK RI tahun 2009 menunjukkan PSDH / DR yang tidak terpungut sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Miliyaran Rupiah. Selain fakta-fakta fakta fakta korupsi PBNP sektor kehutanan akibat dari tidak ektrasi ilegal yang dilakukan perusahaan, perusahaan peluang korupsi PNBP sektor kehutanan (PSDH/DR) sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dari hal penarikan, pengalokasian pengalokasi dan penggunaan (DR). Pertama, dalam alam hal penarikan, peluang yang sangat rentan terjadi yaitu manipulasi anipulasi LHP/LHC. LHP Dalam Peraturan Menteri Kehutanan (P.18/Menhut-II/2007) II/2007) tentang tata cara pengenaan PSDH/DR, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadikan sebagai dasar pengenaan pengenaa PSDH maupun DR. LHP diserahkan kepada kepad petugas pemungut yang dibentuk oleh dinas kehutanan kabupaten/kota kemudian dilakukan pengukuran dan pengujian atas LHP tersebut oleh petugas pemungut. pemungut Jika menggunakan Laporan Hasil Crussing (LHC) maka petugas pemungut melakukan checking croschek untuk disesuaikan dengan LHC/LHP. Dengan demikian mekanisme tersebut berpeluang luang besar hilangnya hilang penerimaan negara dari (PSDH/DR) akibat manipulasi LHP/LHC yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas kehutanan Kabupaten/kota. Hal itu mengakibat SPP PSDH/D PSDH/DR yang dibayarkan oleh wajib bayar tidak sesuai dengan kondisi senyatanya yang menyebabkan kerugian negara akibat tidak dibayarkan sepenuhnya oleh wajib bayar. Oleh karena itu maka diperlukan pengawas eksternal ek ternal diluar pejabat pemungut (Dinas Kehutanan + perusahaan) yang dilibatkan dalam pengujian dan pengukuran / checking croschek untuk menyesuaikan data LHP/LHC yang dilaporkan perusahaan sampai dikeluarkan SPP PSDH/DR. Kedua, dalam alam hal pengalokasian, pengalokasian bahwaa PNBP sektor kehutanan merupakan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah penghasil yaitu IUPH, PSDH dan DR. Alokasi lokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut ditentukan berdasarkan hasil rekonsiliasi triwulan-semesteran triwulan semesteran dan tahunan 4
RArticle 33 Indonesia (transparansi penerimaan negara sektor kehutanan.
Page 11 of 13
antara dinas kehutanan daeran – Kementrian Kehutanan dan Kementria Keuangan dan kementrian terkait lainnya guna mengevaluasi antara SPP dan LHP wajib bayar. dalam rekonsiliasi tersebut sampai pengalokasian engalokasian DBH sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) berpeluang terjadinya negosiasi antara dinas kehutanan dan kementrian keuangan. keuangan. Hal itu terlihat dengan ketidak sesuaian antara data yang diusulkan Dinas Kehutanan kepada Departemen Keuangan atas LHP-SPP LHP SPP PSDH/DR yang berasal dari Provinsi Riau. tahun 2008-2012 2012 terdapat selisih antara usulan dinas kehutanan Provinsi Riau dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penetapan alokasi DBH Sektor kehutanan. Tahun 2008 perbedaan nilai pungutan antara dinas kehutanan dengan PMK Departemen Keuangan pada PSDH sebesar Rp. 43,2 Miliyar dan DR Rp. 8,5 Miliyar. Tahun 2009 selisih PSDH sebesar Rp. 53,8 Miliyar sedangkan DR berkurang sebesar Rp. 16,9 miliyar. Tahun 2010 DBH PSDH/DR yang dialokasikan sesuai PMK/2010 PMK/ lebih sedikit dari nilai DBH yang berasal dari Dinas Kehutanan, masing –masing masing berkurang Rp. 26,4 Miliyar (PSDH) dan Rp. 38,2 Miliyar (DR). begitu juga tahun 2011 PSDH/DR berkurang masing RP. 24,6 miliyar dan 32,9 miliyar. Tahun 2012 DBH PSDH/DR Provi Provinsi Riau yang dialokasikan kementrian keuangan juga berkurang dari data rekonsiliasi masing sebesar Rp. 9,3 miliyar (PSDH) dan Rp. 9,6 miliyar (DR). Rekomendasi 1. Mendorong pemerintah melalui Departemen Kehutanan, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) dan badan pertanahan nasional (BPN) untuk terus meningkatkan meningkatk pemerimaan Negara Pajak maupun Bukan pajak yang berasal dari pengelolaan SDA kehutanan. Yaitu dengan menertibkan izin-izin izin dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Hal itu didasarkan pada banyaknya perusahan perkebunan yang melakukan alih fungsi hutan menjadi kelapa sawit tidak jelas izin HGU nya sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan hutan. 2. Mendorongg transparansi penerimaan Negara sector kehutanan dari hulu sampai hilir. Di Sektor hulum yaitu mekanisme penerimaan Negara dimulai dari proses pemberian izin, membuka ruang transparasni laporan hasil produksi (LHP) kehutanan yang dilakukan Dinas Kehutanan daerah penghasil baik yang menghasilkan PSDH maupun DR. Selanjutnya di sector hilir, mendorong transparansi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian dana bagi hasil sector kehutanan, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi data antara pemerintah pemerintah daerah yang melakukan cruising dari LHP dan penetapan pembagian oleh pemeirntah pusat dengan melibatkan pihak independen. 3. Mendorong masyarakat sipil untuk terus mengawasi serta memeonitoring pengelolaan SDA sector kehutanan sampai menjadi penerimaan Ne Negara dengan terus melakukan uji akses data primer yang berkaitan dengan LPH LPHPSDH –DR DR di lembaga – lembaga pengelola seperti pemerintah
Page 12 of 13
(Departemn Kehutanan, dinas kehutanan) dan perusahaan – perusahaan pelaku ekploitasi kehutanan di Riau. Serta mendorong pihak pemeirntah daerah untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk bersama melakukan audit.
Page 13 of 13
