Himpunan Peraturan PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI

Himpunan Peraturan PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI

BIRO KEUANGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

KATA PENGANTAR Buku Himpunan Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI ini merupakan himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah), peraturan yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Peraturan Pelaksanaan Teknis yang diterbitkan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak. Maksud dan tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga buku “HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI” ini bermanfaat dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Jakarta, Desember 2013 KEPALA BIRO KEUANGAN

YUDI RIANTO, Ak.

i

DAFTAR ISI A. KETENTUAN UMUM 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................... 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ......................................................... 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ............................................... 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara ..................................... 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ... 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu ......................... 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................... 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ............... 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ..................................................................... 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang ............

1 25 71 137 167 193 205 215

239 263

B. PERATURAN MENTERI KEUANGAN 1. 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ..................................................... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan ................................

iii

275 285

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara ....................... Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-25/PB/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara .................................. Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-39/PB/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara ................................. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ............ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-No. 69/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ......................... Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..........

293

361

369

373

395

417

C. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-122/C/Cu.3/05/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Penertiban Penatausahaan dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI. ..................................................

iv

437

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 43, 1997

KEUANGAN. PERPAJAKAN. PENERIMAAN BUKAN PAJAK. Jasa Giro. Royalti. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang- Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara; c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1

1997, No. 43 d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, hurut b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan pajak; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 2. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, dipermukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara; 3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya;

2

1997, No. 43 4. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non-Departemen; 5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II JENIS DAN TARIF Pasal 2 (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi : a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dipisahkan;

dari

hasil-hasil

pengelolaan

kekayaan

Negara

yang

d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan

3

1997, No. 43 usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

BAB III PENGELOLAAN Pasal 4 Seluruh Penerimaan Nagara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 5 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 6 (1)

Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2)

Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3)

Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 (1)

Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4

1997, No. 43 Pasal 8 (1)

Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

(2)

Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penelitian dan pengembangan teknologi; b. pelayanan kesehatan; c. pendidikan dan pelatihan; d. penegakan hukum; e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; f. pelestarian sumber daya alam.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9

(1)

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara : a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

(2)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10

(1)

Penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang oleh Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5

1997, No. 43 Pasal 11 (1)

Wajib Bayar membayar jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Instansi Pemerintah atas permohonan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 (1)

Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2)

Pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dalam satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan Menteri.

(3)

Buku, catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV PEMERIKSAAN Pasal 14 (1)

Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

6

1997, No. 43 (2)

Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang.

(3)

Permintaan Instansi Pemerintah untuk dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :

pemeriksaan

sebagaimana

a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. laporan dari pihak ketiga; atau c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. (4)

Dalam rangka pemeriksaan, Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai pihak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan atau meminjamkan catatan, dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara bukan Pajak yang Terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; dan atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(5)

Dalam hal pejabat dari Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)

Dalam hal Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 15 (1)

Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa.

7

1997, No. 43 (2)

Dalam hal pihak lain tersebut adalah bank, pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 16 (1)

Hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Menteri, dan Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut.

(2)

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Wajib Bayar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pemerintah untuk penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan.

Pasal 17 (1)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, Wajib Bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan tersebut.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

(3)

Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran.

(4)

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

8

1997, No. 43 Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KEBERATAN Pasal 19 (1)

Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.

(2)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan.

(3)

Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap.

(4)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan atas keberatan.

(5)

Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penetapan yang bersifat final.

(6)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu penetapan, keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.

(7)

Dalam hal keberatan ditolak dan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran ditambah sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(8)

Dalam hal keberatan dikabulkan dan ternyata kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum 9

1997, No. 43 dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya. (9)

Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran.

(10) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau b. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerima Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 21 (1)

Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja: a. tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

10

1997, No. 43 b. tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; c. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau d. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. (2)

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila Wajib Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Pasal 22 Pihak lain yang menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggitingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1)

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diatur dalam Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

(2)

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang ini.

(3)

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku. 11

1997, No. 43

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 Mei 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

12

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I. No. 3687

KEUANGAN. PERPAJAKAN. PENERIMAAN BUKAN PAJAK. Jasa Giro. Royalti. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43). PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UMUM Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak

13

No. 3687 atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirumuskan dalam Undang-undang ini mencakup segala penerimaan Pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut. Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga mengakibatkan kekurangtertiban dan kerumitan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk membentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebelum adanya undang-undang Perbendaharaan yang baru sebagai pengganti Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925), ketentuan yang berkaitan dengan sistem perbendaharaan yang diatur dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 masih tetap menjadi bahan pertimbangan. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a.

menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

b.

lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.

menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

d.

menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

14

No. 3687 PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain, penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan, dan Sisa Anggaran Rutin. Huruf b Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena di dalamnya terkandung banyak unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Huruf c Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah. Huruf d Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.

15

No. 3687 Huruf e Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang berdasarkan putusan pengadilan, antara lain, lelang barang rampasan Negara dan denda. Huruf f Hibah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f ini adalah penerimaan Negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak Pemerintah. Hibah dalam bentuk natura, antara lain, yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3 Ayat (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 16

No. 3687 yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Ayat (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4 Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka dan ditetapkan oleh Menteri untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Negara, dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1) Kata dapat dalam ayat ini dimaksudkan, apabila undang-undang belum menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, maka Menteri perlu menunjuk Instansi Pemerintah untuk tujuan dimaksud. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal ini sanksi dikenakan terhadap pejabat Instansi Pemerintah yang bersangkutan selaku pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17

No. 3687 Pasal 7 Ayat (1) Penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksudkan agar pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terencana dan tertib. Penyampaian rencana dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Laporan realisasi disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Ayat (2) Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah mencakup antara lain materi yang dilaporkan, dan waktu penyampaian rencana dan atau laporan realisasi.

Pasal 8 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tertentu tersebut. Dana dari pengalokasian tersebut hanya dapat digunakan oleh instansi atau unit yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan secara selektif, dan dengan tetap memenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penggunaan kepada Menteri. Ayat (2) Huruf a Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian dan pertambangan. Huruf b Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan. Huruf c Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan kerja. 18

No. 3687 Huruf d Kegiatan dalam hal ini, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual. Huruf e Kegiatan dalam hal ini, antara lain, pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan. Huruf f Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi usaha pelestarian sumber daya kehutanan dan perikanan. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).

Ayat (2) Cukup jelas.

19

No. 3687 Pasal 10 Ayat (1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar. Hak untuk mengeluarkan penetapan ini diberikan kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dapat ditagih. Ayat (2) Dalam hal terdapat indikasi bahwa Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah tetap dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan masa kedaluwarsa.

Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Instansi Pemerintah memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.

Pasal 12 Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini antara lain penetapan saat terutang, waktu pembayaran, kegiatan Instansi Pemerintah dalam menagih, dan atau memungut dan menyetor.

Pasal 13 Cukup jelas

20

No. 3687 Pasal 14 Ayat (1) Pemeriksaan dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Catatan, dokumen dan keterangan-keterangan tambahan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang benar dan tepat sehingga tidak terjadi kerugian pada Wajib Bayar maupun Pemerintah. Ayat (5) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Ayat (6) Cukup jelas.

21

No. 3687 Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini antara lain bank, akuntan publik, dan notaris. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal ini Instansi Pemerintah menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan. Pasal 17 Ayat (1) Denda dikenakan mulai saat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang jatuh tempo, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. Jatuh tempo dimaksud adalah pada saat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang harus dibayar menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Denda dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan Wajib Bayar melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, tetapi tidak lebih lama dari 24 (dua puluh empat) bulan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas 22

No. 3687

Pasal 19 Ayat (1) Apabila ternyata terdapat perbedaan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang antara yang dihitung oleh Wajib Bayar dan penetapan Instansi Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang maka terhadap penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut dapat diajukan keberatan oleh Wajib Bayar. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas

23

No. 3687 Ayat (11) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain tata cara pengajuan keberatan, seperti waktu pengajuan keberatan atau alasanalasan pengajuan keberatan.

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kejahatan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka bagi pelaku pengulangan tindak pidana kejahatan tersebut dikenakan pidana yang lebih berat.

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini mulai dilaksanakan sesegera mungkin dan harus sudah selesai secara keseluruhan selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku. Pasal 24 Cukup jelas. 24

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara;

Mengingat

:

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

25

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

26

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. 11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah;

27

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i.

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 3 (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(2)

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

(3)

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4)

APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(5)

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

(6)

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

(7)

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

(8)

Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

28

Pasal 4 Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5 (1)

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah.

(2)

Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku.

BAB II KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pasal 6 (1)

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari pemerintahan.

(2)

Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

kekuasaan kekuasaan

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

29

Pasal 7 (1)

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

(2)

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 30

d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan negara/lembaga yang dipimpinnya;

laporan

keuangan

kementerian

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 10 (1)

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c : a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(2)

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

daerah

yang

telah

d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3)

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun anggaran dipimpinnya;

satuan

31

kerja

perangkat

daerah

yang

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN Pasal 11 (1)

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.

negara

yang

(2)

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3)

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

(4)

Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

(5)

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 12 (1)

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

32

(2)

Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

(3)

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

(4)

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13

(1)

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

(2)

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

(3)

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Pasal 14

(1)

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

(2)

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3)

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. 33

(4)

Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

(5)

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undangundang tentang APBN tahun berikutnya.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 (1)

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(2)

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

(4)

Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(5)

APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6)

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

34

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Pasal 16 (1)

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

daerah

yang

(2)

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3)

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

(4)

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 17 (1)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

penyelenggaraan

(2)

Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

(3)

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(4)

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18 (1)

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambatlambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

(2)

DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 35

(3)

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 19

(1)

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

(2)

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3)

Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(4)

Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

(5)

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20 (1)

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

(2)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

(3)

DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 36

(4)

Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(5)

APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6)

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB V HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING

Pasal 21 Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Pasal 22 (1)

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

(3)

Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4)

Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

37

Pasal 23 (1)

Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

(2)

Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

BAB VI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT

Pasal 24 (1)

Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

(2)

Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

(3)

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.

(4)

Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.

(5)

Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

(6)

Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(7)

Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

38

Pasal 25 (1)

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.

(2)

Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

BAB VII PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 26 (1)

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(2)

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 27 (1)

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

(3)

Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

39

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. (4)

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5)

Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 28 (1)

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

(3)

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. 40

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. (4)

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5)

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 29 Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 30 (1)

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2)

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

41

Pasal 31 (1)

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2)

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 32 (1)

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(2)

Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 33

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI Pasal 34 (1)

Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 42

(2)

Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(3)

Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini.

Pasal 35 (1)

Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

(2)

Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(3)

Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

(4)

Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36 (1)

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran 43

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. (2)

dilaksanakan,

Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37 Pada saat berlakunya undang-undang ini : (1)

Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

(2)

Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445;

(3)

Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381; Sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 38 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

44

Pasal 39 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 47

45

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

I.

UMUM 1. Dasar Pemikiran Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama 46

kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undangundang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945. 2. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini. Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/ 47

Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 48

4. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang- undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asasasas umum yang meliputi baik asas- asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : •

akuntabilitas berorientasi pada hasil;

•

profesionalitas;

•

proporsionalitas;

•

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

•

pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undangundang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, 49

sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. 6. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 50

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan system penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/ perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. 51

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/ lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD. 7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank 52

sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. 8. Pelaksanaan APBN dan APBD Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undangundang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. 53

9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/ hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undangundang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah 54

tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas

55

Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Pasal 3 Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran 56

negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. 57

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas 58

Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undangundang/keputusan pengadilan. Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Huruf h Cukup jelas 59

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas 60

Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam pungutan perpajakan pungutan bea masuk dan cukai.

tersebut

termasuk

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/ lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

61

Pasal 12 Ayat (1) Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. 62

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

63

Pasal 17 Ayat (1) Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

64

Ayat (3) Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas

65

Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pasal 24 Ayat (1) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.

66

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas 67

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Ayat (1) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Pasal 31 Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 68

Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Ayat (1) Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/ lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

69

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undangundang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 39 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4286

70

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/ Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

71

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan :

UNDANG-UNDANG NEGARA.

TENTANG

PERBENDAHARAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 72

2.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 73

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. 14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang negara/daerah. 15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. 18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

74

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; e. pengelolaan kas; f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; i. peyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; j. penyelesaian kerugian negara/daerah; k. pengelolaan Badan Layanan Umum; l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Bagian Ketiga Asas Umum Pasal 3 (1) (2) (3) (4) (5)

Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. 75

(6) (7)

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga. BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA Bagian Pertama Pengguna Anggaran Pasal 4

(1) (2)

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang : a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g. menggunakan barang milik negara; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; i. mengawasi pelaksanaan anggaran; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

76

Pasal 5 Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Pasal 6 (1) (2)

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang dan piutang; f. menggunakan barang milik daerah; g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

77

Bagian Kedua Bendahara Umum Negara/Daerah Pasal 7 (1) (2)

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang : a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; g. menyimpan uang negara; h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara; j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah; k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan; n. melakukan penagihan piutang negara; o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara; p. menyajikan informasi keuangan negara; q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara; r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak; s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

78

Pasal 8 (1)

(2)

(3) (4) (5)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Pasal 9

(1) (2)

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang: a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;

79

j. k. l. m. n. o. p. q.

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; melakukan penagihan piutang daerah; melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; menyajikan informasi keuangan daerah; melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Bagian Ketiga Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pasal 10

(1)

(2)

(3) (4) (5)

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional. Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

80

BAB III PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH Bagian Pertama Tahun Anggaran Pasal 11 Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 12 (1)

(2)

APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara. Pasal 13

(1)

(2)

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 81

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pasal 14 (1)

(2) (3)

(4) (5)

Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/ lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 15

(1)

(2)

(3)

Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masingmasing satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/ walikota. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 82

(4)

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pasal 16

(1) (2) (3) (4)

Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 17

(1) (2)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

83

Pasal 18 (1) (2)

(3)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 19 (1) (2)

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

84

Pasal 20 (1) (2)

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pasal 21

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

85

BAB IV PENGELOLAAN UANG Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah Pasal 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum. Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala. Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN. Pasal 23

(1) (2)

Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan. 86

Pasal 24 (1) (2) (3)

Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum. Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan. Pasal 25

(1) (2)

Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah. Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah. Pasal 26

(1)

(2) (3)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak kerja. Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 27

(1) (2)

Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota. Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/ walikota. 87

(3) (4) (5) (6)

Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah. Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD. Pasal 28

(1) (2)

(3)

Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah. Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 29

(1)

(2) (3)

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/ lembaga. Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 88

Pasal 30 (1) (2)

Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 31 (1)

(2) (3)

Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga. Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 32

(1) (2)

Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

89

BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG Bagian Pertama Pengelolaan Piutang Pasal 33 (1)

(2) (3)

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undangundang tentang APBN. Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 34

(1) (2)

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35

Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 (1)

Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. 90

(2)

(3)

(4)

Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh : a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh : a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 37

(1) (2)

(3)

Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh : a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh : a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

91

(4) (5)

b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan undang-undang. Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Pengelolaan Utang Pasal 38

(1)

(2) (3) (4)

Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undangundang APBN. Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 39

(1) (2)

Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/ bupati/walikota. 92

(3) (4)

Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 40

(1) (2) (3)

Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah. BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI Pasal 41

(1) (2) (3) (4) (5)

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

93

BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 42 (1) (2) (3)

Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Pasal 43

(1) (2)

(3)

Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/ walikota. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pasal 45 (1) (2)

Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

94

Pasal 46 (1)

(2)

(3)

Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk : a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang : 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 47

(1)

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk : a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang : 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 95

(2)

2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota. Pasal 48

(1) (2)

Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 49

(1) (2) (3)

(4)

Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/ Daerah. 96

(5) (6)

Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH Pasal 50 Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD Bagian Pertama Akuntansi Keuangan Pasal 51 (1)

Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

97

(2)

(3)

Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Bagian Kedua Penatausahaan Dokumen Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 53 (1)

(2)

(3) (4)

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. 98

Pasal 54 (1) (2)

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. Bagian Keempat Laporan Keuangan Pasal 55

(1) (2)

(3) (4)

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing. b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat; d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang 99

(5)

memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 56

(1)

(2)

(3) (4)

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

100

Bagian Kelima Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 57 (1) (2)

(3)

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden. BAB X PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Pasal 58

(1)

(2)

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH Pasal 59

(1)

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 101

(2)

(3)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. Pasal 60

(1)

(2)

(3)

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 61

(1)

(2)

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat 102

(3)

pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 62

(1) (2)

(3)

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pasal 63

(1) (2)

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 64

(1) (2)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

103

Pasal 65 Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 66 (1)

(2)

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah. Pasal 67

(1)

(2)

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undangundang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. 104

BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Pasal 68 (1) (2)

(3)

(4)

Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pasal 69

(1) (2)

(3)

(4) (5)

Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

105

(6) (7)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70

(1) (2)

(3)

(4)

Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambatlambatnya pada tahun 2006. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006. Pasal 71

(1)

(2)

Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter. Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005. 106

(3)

Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 72

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 73 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pasal 74 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

107

Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

108

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA I.

UMUM 0.

Dasar Pemikiran Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.

109

Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern. 0.

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam 110

satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaikbaiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 0.

Pejabat Perbendaharaan Negara Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 111

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya salinguji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek

rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat

terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau postaudit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami ”deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten. 112

0.

Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare state). Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsifungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.

113

Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah. 0.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar: •

Laporan keuangan akuntansi;

pemerintah

•

Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan;

•

Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;

•

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir; 114

dihasilkan

melalui

proses

•

Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

•

Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

115

Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut. 0.

Penyelesaian Kerugian Negara Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana. 116

0.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun 117

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Ayat (5) Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas.

118

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. 119

Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f

120

Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang 121

dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

122

Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi rupiah dan valuta asing. Ayat (4) Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pada lembaga keuangan lainnya. Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. 123

Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belum tersedianya layanan perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara. Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana penunjang layanan yang diperlukan. Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.

124

Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga. Ayat (2) Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuangan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Ayat (3) Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat lain yang ditunjuk. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

125

Pasal 30 Ayat (1) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/ daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang negara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang 126

menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam undangundang tersendiri. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur. Ayat (3) Cukup jelas. 127

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. 128

Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat/daerah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.

129

Pasal 50 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga. Pasal 51 Ayat (1) Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan. Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah. Ayat (2) dan Ayat (3) Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pasal 52 Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undangundang tentang kearsipan. 130

Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkahlangkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum standar akuntansi pemerintahan ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Ayat (3) Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyakbanyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota. 131

Pasal 58 Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Ayat (2) Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 59 Ayat (1) Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Ayat (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabatpenyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

132

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). 133

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh gubernur/bupati/walikota. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta buktibuktinya kepada instansi yang berwenang. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas.

134

Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondisi perbankan dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas.

135

Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4355

136

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

137

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

138

2.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;

4.

Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara;

5.

Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

7.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

8.

Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa.

9.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

10.

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun;

11.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; 139

12.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BAB II LINGKUP PEMERIKSAAN Pasal 2 (1)

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

(2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 3

(1)

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

(2)

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pasal 4 (1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

140

(2)

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

(3)

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

(4)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 5

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan standar pemeriksaan.

Pasal 3

dilaksanakan

(2)

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Pasal 6 Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Pasal 7 (1)

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.

(2)

Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. 141

memperhatikan

Pasal 8 Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Pasal 9 (1)

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

(2)

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

(3)

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: a.

meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

b.

mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

c.

melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.

d.

meminta keterangan kepada seseorang.

e.

memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

142

Pasal 11 Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Pasal 12 Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Pasal 14 (1)

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah. BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT Pasal 15

(1)

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

(2)

Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. 143

Pasal 16 (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

(2)

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

(3)

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

(4)

Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17 (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

(2)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(3)

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

(5)

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

(6)

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(7)

Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. 144

Pasal 18

(1)

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

(2)

Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Pasal 19

(1)

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

(2)

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20

(1)

Pejabat wajib pemeriksaan.

menindaklanjuti

rekomendasi

(2)

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3)

Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

(4)

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

145

dalam

laporan

hasil

(6)

BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Pasal 21

(1)

Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

(2)

DPR/DPRD meminta penjelasan kepada menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

(3)

DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

(4)

DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

BPK

dalam rangka

BAB V PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA Pasal 22 (1)

BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

(2)

Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan.

(4)

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

146

(5)

Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Pasal 23

(1)

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

(2)

BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24 (1)

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 147

(3)

Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)

Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)

Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 25

Pasal 26 (1)

Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

148

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1)

Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2006.

(2)

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

(3)

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang- Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Undang-Undang ini berlaku Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

149

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juli 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juli 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

150

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

I.

UMUM A. Dasar Pemikiran Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320). Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada 151

IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW (Staatsblad 1925 No. 448 Jo. Lembaran Negara 1968 No. 53). Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut: (1)

Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;

(2)

Lingkup pemeriksaan;

(3)

Standar pemeriksaan;

(4)

Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;

(5)

Akses pemeriksa terhadap informasi;

(6)

Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;

(7)

Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;

(8)

Pengenaan ganti kerugian negara;

(9)

Sanksi pidana.

B. Lingkup Pemeriksaan BPK Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: (1)

Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 152

(2)

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

(3)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal- hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undangundang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

153

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan 154

BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-Undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Undang-Undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat 155

mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

156

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkahlangkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1) Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. 157

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 8 Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan. 158

Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung. Huruf d Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Huruf e Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.

159

Pasal 11 Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 12 Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.

160

Pasal 16 Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

161

Ayat (2) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas.

162

Pasal 20 Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menalaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 163

Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 22 Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

164

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4400

165

166

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara. Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687). 167

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

DAN

Pasal 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 Seluruh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara. Pasal 3 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, tata cara penggunaan jenis penerimaan dari kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 4 Pengelolaan penerimaan dalam rangka kegiatan reboisasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

168

Pasal 5 Tatacara pengelolaan jenis-jenis penerimaan dari kegiatan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 6 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Departemen dan Lembaga Non Departemen yang belum tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

169

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 7 Juli 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 7 Juli 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 57

170

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UMUM Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan langkahlangkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Seiring dengan itu, sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, langkah penertiban juga diperlukan sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Dalam rangka pengelolaan Penerimaan Negara tersebut, Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Bukan

Pajak

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Dengan ketentuan ini, maka penerimaan selain dari yang ditetapkan dalam lampiran atau Pasal lain dalam Peraturan

171

Pemerintah ini tidak merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan karenanya ditiadakan. Pasal 2 Ketentuan ini mewajibkan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menyetor seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelolanya ke Kas Negara. Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 3 Karena penerimaan ini digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan, maka pengaturan tata cara penggunaannya diatur sederhana mungkin. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Jenis-jenis penerimaan dari kegiatan tertentu yang diatur dalam Pasal ini, sebenarnya meliputi pula jenis-jenis dari kegiatan yang untuk sebagian telah diatur dalam Pasal 4. Pengaturan tersendiri mengenai tatacara pengelolaannya didasarkan atas pertimbangan adanya perbedaan sifat kegiatan yang bersangkutan. Pasal 6 Cukup jelas

172

Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3694

173

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TANGGAL 7 JULI 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU UMUM DI SEMUA DEPARTEMEN DAN LEMBAGA NON DEPARTEMEN No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan). Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd. SOEHARTO

174

LAMPIRAN IIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TANGGAL 7 JULI 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (1)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI No. 1. 2.

(2)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen kanselerai

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN. No. 1. 2. 3. 4. 5.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan dari pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM). Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK). Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). Penerimaan dari pemberian Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) baru. Penerimaan dari pelayanan kesehatan

175

(3)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN. No.

(4)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan denda administrasi.

2.

Penerimaan dari pelayanan jasa hukum

3.

Penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang keterampilannya.

4.

Penerimaan dari pendaftaran ciptaan.

5.

Penerimaan dari permintaan hak paten.

6.

Penerimaan dari pemberian merek

7.

Penerimaan dari keimigrasian.

8.

Penerimaan balai harta peninggalan

9.

Penerimaan pengadilan

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PENERANGAN. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari siaran iklan

2.

Penerimaan dari siaran iklan spot Radio Republik Indonesia (RRI).

3.

Penerimaan dari penyelenggaraan sensor film, video tape, kaset, film reklame komersial dan non komersial

4.

Penerimaan dari pembuatan film untuk instansi pemerintah dan penyewaan peralatan perfilman.

176

(5)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN. No. 1.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan denda administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan perusahaan di bidang pasar modal.

2.

Penerimaan denda administrasi yang dikenakan pada pihak yang melanggar peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

3.

Penerimaan Bea Lelang

4.

Penerimaan dari biaya administrasi lelang swasta

5.

Penerimaan dari Bea Lelang Batal

6.

Penerimaan dari biaya administrasi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

7.

Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah

8.

Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara

9.

Penerimaan dari selisih lebih karena perubahan harga jual yang ditetapkan Pemerintah atas persediaan gula pasir di gudang-gudang Bulog dan gudang dari pabrik gula, dan persediaan pupuk di semua gudang Pusri

10.

Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan oleh Perusahaan Pembiayaan.

11.

Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

177

(6)

12.

Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan

13.

Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun.

14.

Penerimaan kembali pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah

15.

Penerimaan dari laba bersih minyak

16.

Penerimaan bagian Pemerintah dari annual fee PT. Inalum

17.

Penerimaan dari Pungutan Ekspor

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari biaya pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang

2.

Penerimaan dari biaya jasa pelatihan

3.

Penerimaan dari pendaftaran perusahaan

4.

Penerimaan dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

5.

Penerimaan dari jasa pengujian/pemeriksaan tembakau

6.

Penerimaan dari jasa pembinaan petani tembakau oleh pabrikan rokok

7.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan

8.

Penerimaan dari jasa pembinaan industri kecil 178

(7)

9.

Penerimaan dari jasa pelayanan teknis

10.

Penerimaan dari pengaturan tata niaga cengkeh

11.

Penerimaan dari jasa tera/tera ulang

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari pungutan pengusahaan perikanan

2.

Penerimaan dari pungutan hasil perikanan

3.

Penerimaan dari pungutan perikanan atas penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

4.

Penerimaan dari pungutan perikanan yang berasal dari hasil penangkapan atau pembudidayaan.

5.

Penerimaan dari hasil pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak

6.

Penerimaan dari penetapan pengujian mutu obat hewan

7.

Penerimaan dari pendapatan perubahan harga hasil produksi pusat veterinaria

8.

Penerimaan dari penjualan hasil pendidikan dan pelatihan, balai benih ikan dan udang

9.

Penerimaan dari penjualan embrio ternak untuk bibit

10.

Penerimaan dari penjualan obat hewan, vaksin dan semen beku

11.

Penerimaan dari jasa tambah labuh

12.

Penerimaan dari jasa pengadaan es

13.

Penerimaan dari jasa pengadaan air sumur dan air minum 179

pendaftaran

dan

(8)

14.

Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas

15.

Penerimaan dari jasa karantina tumbuhan, ikan dan hewan

16.

Penerimaan dari jasa pelayanan diagnosa penyakit hewan

17.

Penerimaan dari jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan

18.

Penerimaan dari jasa pelayanan teknologi, penelitian dan pengembangan

19.

Penerimaan dari redistribusi ternak Pemerintah

20.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pertanian

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari jasa pertambangan umum

2.

Penerimaan dari jasa penelitian/pengembangan dan jasa penerapan teknologi pada puslitbang teknologi minyak dan gas bumi

3.

Penerimaan dari iuran tetap/landrent

4.

Penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/ royalti

5.

Penerimaan dari perjanjian pertambangan batubara

6.

Penerimaan lingkungan

dari

180

jasa

teknologi

karya

teknologi

di

bidang

pengusahaan geologi

tata

(9)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH).

2.

Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

3.

Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI)

4.

Penerimaan dari Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) Bambu

5.

Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan

6.

Penerimaan dari pengusahaan pariwisata alam

7.

Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, tanam hutan raya dan taman wisata laut

8.

Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-undang serta jarahan satwa baru

9.

Penerimaan dari Denda Hutan (DPEH)

10.

Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan

11.

Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang dari alam maupun dari hasil penangkaran 181

Pelanggaran Eksploitasi

(10)

(11)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari jasa penyewaan peralatan dan jasa perbengkelan

2.

Penerimaan dari jasa laboratorium

3.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan dan latihan

4.

Penerimaan dari jasa pembuatan peta citra dari data media satelit

5.

Penerimaan dari jasa penyelidikan geoteknik

6.

Penerimaan dari jasa saran teknis dan pemeriksaan laboratorium

7.

Penerimaan dari jasa pengkajian mutu komponen

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari pemberian surat izin mengemudi

2.

Penerimaan dari jasa pelabuhan penyeberangan laut, selat dan teluk

3.

Penerimaan dari jasa terminal dan fasilitas sandar kapal penyeberangan sungai dan danau 182

4.

Penerimaan dari jasa kepelabuhan untuk kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri pada pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan

5.

Penerimaan dari jasa dermaga dan penumpukan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UTP) kantor pelabuhan

6.

Penerimaan dari penyewaan tanah pelabuhan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan

7.

Penerimaan dari jasa pelayanan penerbangan (JP2) untuk penerbangan internasional

8.

Penerimaan dari jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri

9.

Penerimaan dari jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U) penerbangan internasional

10.

Penerimaan dari jasa pemeriksaan kesehatan

11.

Penerimaan dari pemberian dokumen penerbangan

12.

Penerimaan dari jasa pelayanan meteorologi dan geofisika dan penyewaan peralatan

13.

Penerimaan dari sumbangan pembinaan pendidikan dan latihan (SPPL)

183

(12)

(13)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pariwisata

2.

Penerimaan dari uang ujian perwira radio elektronika dan operator radio

3.

Penerimaan dari pemberian izin usaha jasa titipan

4.

Penerimaan dari pemberian izin amatir radio

5.

Penerimaan dari pemberian izin antene parabola penerima siaran televisi

6.

Penerimaan dari pemberian izin komunikasi radio antar penduduk (KRAP)

7.

Penerimaan dari pemberian hak penyelenggaraan (BHP) frekuensi radio konsesi

8.

Penerimaan dari pemberian izin penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi

9.

Penerimaan dari jasa penyelenggaraan/pengawasan ujian amatir

hak

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari pembinaan tenaga kerja Indonesia dalam rangka pengembangan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 184

(14)

2.

Penerimaan dari jasa latihan kerja dan kursus latihan kerja (BLK/KLK)

3.

Penerimaan dari pungutan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)

4.

Penerimaan dari pendayagunaan fasilitas hiperkes dan keselamatan kerja

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. No.

(15)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan

2.

Penerimaan karcis tanda masuk museum

3.

Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi

4.

Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi

5.

Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintah

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari pemberian izin peredaran makanan dan minuman

185

(16)

2.

Penerimaan dari pemberian izin peredaran minuman keras

3.

Penerimaan dari pemberian izin pelayanan kesehatan oleh swasta

4.

Penerimaan dari pemberian izin mendirikan rumah sakit oleh swasta

5.

Penerimaan dari jasa pendidikan tenaga kesehatan

6.

Penerimaan dari jasa pemeriksaan laboratorium

7.

Penerimaan dari jasa pemeriksaan air secara kimia lengkap

8.

Penerimaan dari jasa Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4)

9.

Penerimaan dari jasa Masyarakat (BKMM)

10.

Penerimaan dari jasa pemeriksaan obat, minuman, makanan, kosmetika, dan alat-alat kesehatan

11.

Penerimaan dari uji pemeriksaan spesimen

12.

Penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit

Balai

Kesehatan

Mata

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan

2.

Penerimaan dari peradilan agama

3.

Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk

186

(17)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan Pendidikan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

2.

Penerimaan dari izin pengumpulan uang dan barang

3.

Penerimaan dari izin penyelenggaraan undian

4.

Penerimaan hibah yang merupakan hak Pemerintah

187

LAMPIRAN IIB PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TANGGAL 7 JULI 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(1)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN AGUNG. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari penjualan barang rampasan

2.

Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan

3.

Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi

4.

Penerimaan biaya perkara

5.

Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak

6.

Penerimaan denda

188

(2)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. No. 1.

(3)

1.

(5)

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK. No.

(4)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan dari penjualan publikasi statistik

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA ATOM NASIONAL. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari hak dan perizinan penggunaan (kalibrasi)

2.

Penerimaan dari jasa analisa (tenaga/pekerjaan)

3.

Penerimaan dari penerbitan Sertifikat Bekas Radiasi Komoditi Ekspor/Impor

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari pelayanan jasa pemotretan jarak jauh

189

(6)

(7)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan dan latihan

2.

Penerimaan dari penjualan hasil penelitian

3.

Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas

4.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa analisa, penelitian dan pengembangan jasa konsultasi, pelayanan informasi, jasa rekayasa, jasa kalibrasi dan metrologi, dan jasa tenaga ahli

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL. No. 1.

(8)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan dari pelayanan jasa kearsipan

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL. No. 1.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Penerimaan pemetaan

dari

190

penjualan

hasil

survey

dan

(9)

(10)

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pengkajian, penelitian dan pengembangan, dan pelayanan jasa teknologi.

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. No.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1.

Penerimaan dari pengukuran dan pemetaan

2.

Penerimaan dari pemeriksaan tanah

3.

Penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya

4.

Penerimaan dari redistribusi tanah secara swadaya

5.

Penerimaan dari izin lokasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO

191

192

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu; Mengingat : 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 193

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;

2.

Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen;

3.

Instansi adalah Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen/Lembaga Non Departemen yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pasal 2

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 3 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 4 (1) Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan 194

Negara Bukan Pajak tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (2) Besarnya bagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang kegiatan : a. penelitian dan pengembangan teknologi; b. pelayanan kesehatan; c.

pendidikan dan pelatihan;

d. penegakan hukum; e. pelayanan tertentu; f.

yang

melibatkan

kemampuan

intelektual

pelestarian sumber daya alam. Pasal 5

Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. Pasal 6 (1) Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan : a.

tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;

b.

rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku; 195

d.

laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang. Pasal 7

(1) Instansi Pemerintah mengajukan kepada Menteri rencana penggunaan sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari masing-masing Instansi yang telah mendapat persetujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pengajuan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selambat- lambatnya pada tanggal 15 Nopember. (3) Rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dibahas oleh Departemen Keuangan bersama-sama Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebelum ditetapkan Menteri. Pasal 8 (1) Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Instansi bersangkutan dalam rangka pembiayaan : a.

operasional dana pemeliharaan; dan atau

b.

investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(2) Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi.

196

Pasal 9 (1) Saldo lebih dari sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah disediakan dalam suatu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan belum dila ksanakan atau belum diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dapat dicantumkan pada dokumen anggaran tahun berikutnya melalui revisi anggaran. Pasal 10 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran menetapkan : a. atasan langsung bendaharawan penerima/pengguna; b. bendaharawan penerima, c.

bendaharawan pengguna.

(2) Dalam hal bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditunjuk, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dilarang melakukan pembayaran. Pasal 11 (1) Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan : a. sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak; atau b. melalui penyediaan Uang Yang Harus jawabkan (UYHD).

Dipertanggung-

(2) Batas jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

197

Pasal 12 (1) Pimpinan Instansi/bendaharawan penerima dan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyelenggarakan pembukuan. (2) Bendaharawan penerima dan pengguna menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Instansi yang bersangkutan kepada Menteri. Pasal 14 Persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri. Pasal 15 (1) Pemberian izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diberikan masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Pasal 16 Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Dana Reboisasi karena karakteristik dan atau sifat khusus yang dimilikinya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 198

Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR: 136 199

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU UMUM Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah pengadministrasian yang efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka sebagai langkah penertiban, antara lain, telah disusun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Kecuali untuk hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan mengenai penggunaan 200

Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berlaku. Pasal 4 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tertentu dan pengalokasiaannya hanya untuk Instansi yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Kegiatan dalam hal ini, antara lain meliputi penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian dan pertambangan. Huruf b Kegiatan dalam hal ini, antara lain meliputi pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan. Huruf c Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan kerja. Huruf d Kegiatan dalam hal ini, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian hak atas kekayaan intelektual.

201

Huruf e Kegiatan dalam hal ini, antara lain pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan. Huruf f Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi usaha pelestarian sumber daya perikanan dan kehutanan. Dalam hal ini, penerimaan yang dialokasikan untuk pelestarian alam bersumber dari penerimaan pengelolaan sumber daya alam yang bersangkutan seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Tujuan penggunaan, antara lain, untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivit as kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Huruf b Yang dimaksud rincian pokok instasi adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan dan berhubung dengan pelaksanaan tugas pokok Instansi Pemerintah tersebut.

202

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Instansi Pemerintah mengajukan rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu setiap tahun anggaran kepada Menteri. Yang dimaksud rencana penggunaan adalah termasuk perubahan target penerimaan dan penggunaan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas 203

Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3871

204

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

205

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. (2) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (3) Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen. (4) Pejabat Instansi Pemerintah adalah Sekretaris Jenderal atau pemegang jabatan setingkat yang berfungsi sebagai Sekretaris Jenderal pada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP. (5) Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. (6) Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yang memuat PNBP yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu. (7) Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Pasal 2 (1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

206

(2) Materi dalam Rencana dan laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBP. Pasal 3 (1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Rencana PNBP Tahun Anggaran yang akan datang di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. (2) Penyampaian Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis. (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli Tahun Anggaran berjalan. (4) Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menetapkan Rencana PNBP Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBP tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 5 Agustus Tahun Anggaran yang bersangkutan kepada Menteri. (2) Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBP Tahun Anggran berjalan, Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan atau sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan kepada Menteri. (3) Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah belum menyampaikan revisi Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menetapkan Rencana PNBP untuk masingmasing Instansi Pemerintah. 207

Pasal 5 (1) Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (2) Laporan perkiraan realisasi PNBP triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran Berjalan. Pasal 6 Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana dan laporan realisasi PNBP, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan lain yang mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.

bagi

pelaksanaan

Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

208

Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal : 5 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan pada tanggal

: di Jakarta : 5 Januari 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Ttd Lambock V Nahattands

209

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UMUM Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional, sehingga perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terencana dan tertib. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memperoleh data dan informasi dari Instansi Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan Instansi Pemerintah yang bersangkutan serta sebagai dasar bagi Menteri untuk menetapkan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas 210

Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar data yang disampaikan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan informatif sehingga laporan tersebut bermanfaat secara optimal. Dalam hal tarif PNBP ditetapkan dalam US$ atau mata uang asing, Rencana PNBP tetap disampaikan dalam rupiah, namun Rencana PNBP dalam mata uang asing juga disampaikan dan asumsi nilai tukarnya. Demikian pula halnya dengan Laporan realisasi PNBP, juga disampaikan dalam mata uang asing dan realisasi nilai tukar pada saat disetor ke Kas Negara. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan lingkungan Instansi Pemerintah adalah seluruh unit organisasi pengelola PNBP yang berada di bawah Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Apabila tanggal 15 Juli jatuh pada hari libur, maka penyampaian Rencana PNBP dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Ayat (4) Apabila terjadi kelambatan atau Pejabat Instansi Pemerintah tidak menyampaikan Rencana PNBP, maka Rencana PNBP untuk Tahun Anggaran yang akan datang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Rencana atau Laporan Realisasi PNBP Tahun Anggaran sebelumnya, atau Rencana atau Laporan Realisasi PNBP Tahun Anggaran berjalan serta data pendukung lain.

211

Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran yang bersangkutan adalah Tahun Anggaran berjalan dengan terjadinya revisi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Waktu penyampaian triwulanan adalah :

Laporan

Realisasi

PNBP

a. Untuk triwulan I (Januari, Pebruari, Maret) disampaikan paling lambat tanggal 30 April. b. Untuk triwulan II (April, Mei, Juni) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli. c. Untuk triwulan III (Juli, Agustus, September) disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober. d. Untuk triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari. Penyampaian Laporan Realisasi PNBP dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman tercatat melalui Kantor Pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri dengan tanda bukti pengiriman. Pasal 6 Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri. 212

Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan antara lain isi dan bentuk Rencana dan Laporan Realisasi PNBP. Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4353

213

214

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

PEMERIKSAAN

BAB I … 215

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3.

Instansi Pemerintah Departemen.

4.

Instansi Pemerintah yang ditunjuk adalah Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk menagih, memungut dan menyetor PNBP ke Kas Negara.

5.

Pimpinan Instansi Pemerintah adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Non Departemen.

6.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

7.

Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNBP.

8.

Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan yang mendapat tugas untuk memeriksa PNBP.

9.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

adalah

Departemen

dan

Lembaga

Non

dan

BAB II . . .

216

BAB II DASAR PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

Pasal 2 (1)

Atas permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

(2)

Permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. laporan dari pihak ketiga; atau c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBP.

Pasal 3 (1)

Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBP.

(2)

Apabila dari hasil koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi Instansi Pemerintah untuk meminta Instansi Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

Bagian Kedua . . .

217

Bagian Kedua Dasar Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah

Pasal 4 Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar Pasal 5 (1)

Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar bertujuan untuk: a. menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP.

(2)

Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan catatan akuntansi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP; b. laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP; c. transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran objek pemeriksaan PNBP.

Bagian Kedua . . .

218

Bagian Kedua Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah Pasal 6 (1)

Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah bertujuan untuk: a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP; b. menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan c. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP.

(2)

Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian dan penyetoran PNBP;

pertanggungjawaban

pemungutan

dan

b. penyelenggaraan pencatatan akuntansi; c. laporan rencana dan realisasi PNBP; d. penggunaan sarana yang tersedia berkaitan dengan PNBP yang dikelola Instansi Pemerintah. BAB IV PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar Pasal 7 Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 . . .

219

Pasal 8 (1)

Pemeriksa mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menyerahkan surat tugas kepada Wajib Bayar yang akan diperiksa; b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Bayar yang diperiksa; c. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Bayar yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Bayar yang diperiksa; d. membuat laporan hasil pemeriksaan; e. memberikan petunjuk kepada Wajib Bayar yang diperiksa mengenai pemenuhan atas kewajiban PNBP dengan tujuan agar pemenuhan atas kewajiban PNBP dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. mengembalikan buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan; dan g. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada Pemeriksa mengenai data Wajib Bayar yang diperiksa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemeriksa mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. memeriksa dan atau meminjam buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya; b. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari Wajib Bayar yang diperiksa; c. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Wajib Bayar yang diperiksa; dan

d. memasuki . . .

220

d. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Bayar yang diperiksa dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Pasal 9 Wajib Bayar yang diperiksa mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan; b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan; dan d. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Pasal 10 (1)

Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pemeriksa.

(2)

Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Wajib Bayar yang diperiksa, di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain sepanjang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Bayar yang diperiksa.

(3)

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

(4)

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Bayar yang diperiksa tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya. (5) Dalam . . .

221

(5)

Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa atau yang mewakili atau kuasanya menolak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, dan c, Wajib Bayar atau wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

(6)

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 11 (1)

Wajib Bayar yang menghindar atau menolak diperiksa menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

wajib

(2)

Wajib Bayar yang menghindar atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi dengan penetapan PNBP yang Terutang secara jabatan dan atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 (1)

Apabila Wajib Bayar tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Pemeriksa dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Peringatan kepada Wajib Bayar.

(2)

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.

(3) Wajib . . .

222

(3)

Wajib Bayar yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dengan penetapan PNBP yang Terutang secara jabatan dan atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah Pasal 13 Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah, Pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Permintaan Keterangan dari Pihak Lain Pasal 14 Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan Pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat . . .

223

Bagian Keempat Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 15 (1)

Temuan Hasil Pemeriksaan Wajib Bayar wajib disampaikan oleh Pemeriksa kepada Wajib Bayar yang diperiksa secara tertulis dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.

(2)

Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Pemerintah wajib disampaikan oleh Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa secara tertulis dengan tembusan kepada Menteri.

Bagian Kelima Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 16 (1)

Wajib Bayar yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.

(2)

Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima. (3) Dalam . . .

224

(3)

Dalam hal tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan sampai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Bayar atau Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa dianggap telah menyetujui temuan hasil pemeriksaan dan dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Bagian Keenam Pembahasan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Pasal 17 (1)

Setelah Wajib Bayar yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.

(2)

Setelah Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Menteri menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir. (3) Dalam . . .

225

(3)

Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Wajib Bayar yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.

(4)

Dalam hal Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.

(5)

Pimpinan Instansi Pemerintah dan Menteri dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan.

(6)

Hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Laporan Hasil Pemeriksaan Pasal 18 (1)

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.

(2)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(3) Apabila . . .

226

(3)

Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, jumlah PNBP yang Terutang ditetapkan secara jabatan. Pasal 19

(1)

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Menteri.

(2)

Menteri memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut.

Bagian Kedelapan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pasal 20 Menteri, Pimpinan Instansi Pemerintah, dan Pimpinan Instansi Pemeriksa, wajib menatausahakan hasil pemeriksaan. Pasal 21 (3)

Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pemeriksa merekomendasikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta pemeriksaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah, Pemeriksa merekomendasikan kepada Menteri untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V . . .

227

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 22 Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di bidang PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

228

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha

Sugiri S.H.

229

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UMUM Sumbangan dan peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu diperlukan mekanisme pengadministrasian PNBP yang tertib dan lancar agar penerimaan tersebut dapat bermanfaat secara efisien dan efektif bagi negara dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka meningkatkan kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan PNBP sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Pimpinan Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Bayar terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Ayat (2) . . . 230

Ayat (2) Huruf a Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar apabila dari pemantauan Instansi Pemerintah ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBP yang Terutang; 2. terdapat indikasi tidak dilakukannya perhitungan dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan; 3. terdapat keraguan dalam perhitungan jumlah PNBP yang Terutang; atau 4. tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Huruf b Informasi dari orang pribadi atau badan hukum mengenai tidak dilaksanakannya ketentuan PNBP, dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Instansi Pemerintah. Huruf c Wajib Bayar yang diperiksa dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Pemerintah untuk diperiksa, antara lain dalam hal pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Wajib Bayar yang bersangkutan, atau pengajuan keberatan.

Pasal 3 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi dalam ketentuan ini meliputi antara lain klarifikasi data, objek dan subjek pemeriksaan, jangka waktu dan pembiayaan. Ayat (2) Hasil koordinasi yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah apabila dari hasil koordinasi terdapat antara lain hal-hal sebagai berikut : 1. Wajib . . .

231

1. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBP yang Terutang; 2. terdapat indikasi tidak dilakukannya perhitungan dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan; 3. terdapat keraguan dalam perhitungan jumlah PNBP yang Terutang; atau 4. tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Pasal 4

Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan tersebut.

Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Dengan adanya surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberi kepastian hukum bahwa memang Pemeriksa yang tercantum di dalam surat tugas itulah yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan. Huruf b . . .

232

Huruf b Penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan merupakan sarana untuk menyamakan persepsi antara pemeriksa dan auditan. Huruf c Temuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Bayar yang diperiksa agar dapat diketahui dan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Saran serta petunjuk pemeriksa antara lain mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan atau petunjuk lain kepada Wajib Bayar yang diperiksa yang bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan PNBP. Huruf f Buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. Huruf g Ketentuan ini mengatur tentang rahasia jabatan pemeriksa. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . .

233

Ayat (2) Yang dimaksud dengan tempat lain adalah tempat di luar seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2). Contoh: pemeriksaan limbah ditetapkan untuk dilakukan di laboratorium. Ayat (3) Yang dimaksud jam kerja adalah jam kerja pemeriksa. Pelaksanaan pemeriksaan di luar jam kerja dapat dilakukan apabila data yang dibutuhkan oleh pemeriksa hanya dapat diperoleh di luar jam kerja pemeriksa, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemeriksa dengan Instansi Pemerintah dan atau Wajib Bayar yang diperiksa. Ayat (4) Keberadaan Wajib Bayar yang berwenang diperlukan untuk memberikan instruksi kepada Wajib Bayar yang diperiksa agar memberikan data dan informasi kepada pemeriksa. Apabila Wajib Bayar yang berwenang tidak berada di tempat, pemeriksaan dilakukan sebatas kewenangan yang ada pada wakil atau kuasa Wajib Bayar. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan menghindar adalah mengelak untuk diperiksa atau mempersulit jalannya pemeriksaan yaitu tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan adalah surat pernyataan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan pihak Pemeriksa. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 . . .

234

Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yang berisi keterangan penolakan pemeriksaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini antara lain bank, akuntan publik, dan notaris. Pasal 15 Ayat (1) Temuan Hasil Pemeriksaan Wajib Bayar adalah materi hasil pemeriksaan yang belum menjadi laporan hasil pemeriksaan dan wajib disampaikan kepada Wajib Bayar yang diperiksa untuk ditanggapi. Ayat (2) Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Pemerintah adalah materi hasil pemeriksaan yang belum menjadi laporan hasil pemeriksaan dan wajib disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang diperiksa untuk ditanggapi.

Pasal 16 . . .

235

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hal ini bertujuan agar Wajib Bayar dan Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan Hasil Pemeriksaan disamping dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP Terutang, juga dapat digunakan sebagai dasar penyidikan bagi instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 . . .

236

Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai koordinasi antara Menteri dan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBP serta pembahasan temuan hasil pemeriksaan. Pasal 24 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4500

237

238

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG. BAB I ... 239

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen. 4. Pimpinan Instansi Pemerintah adalah menteri atau pimpinan lembaga non departemen. 5. Pejabat Instansi Pemerintah adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab atas penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB II PENENTUAN JUMLAH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang: a. sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Instansi Pemerintah; atau b. sesudah ... 240

b. sesudah Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Instansi Pemerintah.

Pasal 3 (1)

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara: a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

(2)

Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 4 (1)

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung dengan menggunakan tarif: a. spesifik; dan/atau b. advalorem.

(2)

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan volume.

(3)

Selain dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...

241

BAB III PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 5 (1)

Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(3)

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6 (1)

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut.

(2)

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(3)

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 7 ... 242

Pasal 7 (1)

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan secepatnya ke Kas Negara.

(2)

Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 8 (1)

Dalam hal berdasarkan penghitungan Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.

(2)

Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

(4)

Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri disertai rekomendasi tertulis.

(5)

Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam ... 243

(6)

Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Menteri menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai.

(7)

Pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wajib Bayar dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan oleh Menteri.

(8)

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(9)

Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tunai diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1)

Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disertai alasan, data pendukung, dan dokumen lainnya secara lengkap. (3) Pimpinan ...

244

(3)

Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri rekomendasi tertulis kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib Bayar diterima secara lengkap.

(4)

Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menentukan lain pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(5)

Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan Pimpinan Instansi Pemerintah diterima secara lengkap.

(6)

Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)

Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disetujui, jumlah dan jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan dalam surat persetujuan Menteri.

(8)

Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(9) Dalam ... 245

(9)

Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Penolakan diterima oleh Wajib Bayar. Pasal 10

(1)

Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut.

(3)

Kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh Wajib Bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Pasal 11

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut.

(2) Kelebihan ...

246

(2)

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

(3)

Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, pengembalian kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8). BAB IV PENAGIHAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal 12

(1)

Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2)

Penagihan dan/atau pemungutan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3)

Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 13 ... 247

Pasal 13 (1)

Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2)

Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(3)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.

(5)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 14 (1)

Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda. (2) Permohonan ... 248

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung.

(3)

Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis.

(4)

Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sebagian atau seluruhnya.

(5)

Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.

(6)

Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

(7)

Dalam hal permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penolakan diterbitkan.

(8)

Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15 ... 249

Pasal 15 (1)

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang wajib disetor secepatnya ke Kas Negara.

(2)

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 (1)

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan sebelumnya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah pada departemen/ lembaga yang bersangkutan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(2)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

250

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 58 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

251

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG I.

UMUM Untuk melaksanakan pembangunan Nasional yang berkelanjutan di segala bidang diperlukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan negara, salah satu di antaranya adalah melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari berbagai sumber penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan. Dalam rangka melaksanakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud, diperlukan suatu tindak lanjut dengan cara menetapkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengumpulan penerimaan (dana) dengan cara mengikutsertakan partisipasi dari seluruh pihak yang telah memperoleh manfaat ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mewujudkan maksud tersebut di atas. Sebagai tindak lanjut atas upaya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang lebih efektif, perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang sesudah menerima manfaat seperti pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 3 ... 252

Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk. Huruf b Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara lain pemanfaatan dari sumber daya alam. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dapat menetapkan” adalah terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tarif spesifik” adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Huruf b Yang dimaksud dengan “tarif advalorem” adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih. Ayat (2) Contoh penghitungan (tarif spesifik): Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tarif x volume Tarif = Rp50,00/m3 Volume = 1.000 m3 Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah: Rp50,00/m3 x 1.000 m3 =Rp50.000,00. Contoh ... 253

Contoh penghitungan (tarif advalorem): Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tarif x volume Tarif = persentase x dasar pengenaan Besaran persentase = 10% Dasar pengenaan = Rp1.000,00/m3 Tarif = 10% x Rp1.000,00/m3 Volume = 1.000 m3 Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah: (10% x Rp1.000,00/m3) x 1.000 m3= Rp100.000,00 Ayat (3) Penghitungan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang penghitungannya tidak dapat dihitung dengan menggunakan tarif spesifik dan/atau advalorem antara lain penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00 Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006 Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006 Keterlambatan = 1 hari, dihitung 1 bulan Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = (2% x Rp100.000.000,00) + Rp100.000.000,00 = Rp102.000.000,00. Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2006, maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = (2% x Rp102.000.000,00) + Rp102.000.000,00 = Rp104.040.000,00.

Ayat (3) ... 254

Ayat (3) Selama Wajib Bayar tidak melunasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, sanksi administrasi berupa denda diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) hanya untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo, setelah itu tidak dikenakan denda lagi. Contoh: Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00 Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006 Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006 Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = (2% x Rp100.000.000,00) + Rp100.000.000,00 = Rp102.000.000,00. Contoh : Penghitungan sanksi administrasi berupa denda selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00 Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006 Pembayaran tanggal = 3 Januari 2008 Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-1 = Rp100.000.000,00 + (Rp100.000.000,00 x 2%) = Rp102.000.000,00. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-2 = Rp100.000.000,00 + ((Rp102.000.000,00 x 2%) + Rp2.000.000,00)) = Rp104.040.000,00. dst. Sehingga, Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tanggal 3 Nopember 2008 Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-23 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.597.967,08 x 2%) + Rp54.597.967,08))= Rp157.689.926,42. Apabila ... 255

Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tanggal 3 Desember 2008 Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-24 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.689.926,42 x 2%) + Rp57.689.926,42))= Rp160.843.724,95.

Pasal 6

Akumulasi Denda (4) 2.000.000,00

Jumlah PNBP yang Terutang (5=2+4) 102.000.000,00

(102.000.000X2%) + 2.000.000

4.040.000,00

104.040.000,00

100.000.000,00

(104.040.000X2%) + 4.040.000

6.120.800,00

106.120.800,00

Bulan 4

100.000.000,00

(106.120.800X2%) + 6.120.800

8.243.216,00

108.243.216,00

Bulan 5

100.000.000,00

(108.243.216X2%) + 8.243.216

10.408.080,32

110.408.080,32

Bulan 23

100.000.000,00

(157.597.967,08X2%) + 54.597.967,08

57.689.926,42

157.689.926,42

Bulan 24

100.000.000,00

(157.689.926,42X2%) + 57.689.926,42

60.843.724,95

160.843.724,95

Bulan

Pokok

Perhitungan denda

(1) Bulan 1

(2) 100.000.000,00

(3) (100.000.000 x 2%)

Bulan 2

100.000.000,00

Bulan 3

Ayat (1) Penyebab kekurangan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 ... 256

Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “surat tanda bukti pembayaran yang sah” antara lain fotokopi tanda bukti yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Pasal 8 Ayat (1) Penyebab kelebihan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan, tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “rekomendasi tertulis” adalah surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pengakhiran kegiatan usaha karena a. izin usaha berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau b. pailit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu”, misalnya Wajib Bayar yang izin usahanya berakhir atau pailit dapat ditolak permohonannya apabila masih mempunyai tunggakan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Penghitungan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) ... 257

Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “data pendukung” antara lain adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan labarugi, dan laporan arus kas (cash flow) yang telah diaudit sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut serta data penunjang keuangan lainnya. Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain adalah surat keterangan dari instansi yang berwenang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” pada ketentuan ini antara lain adalah kondisi keuangan perusahaan atau bencana alam (force majeur). Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Contoh pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang: Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00 Berdasarkan ketetapan Instansi Pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diangsur selama 5 (lima) bulan dan pembayaran dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Mei 2008 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan ditambah bunga 2% sebulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Jadwal ... 258

Jadwal Pembayaran

Perhitungan Bunga

Pokok

Akumulasi Bunga

Jumlah PNBP yang Terutang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=2+4)

2 Jan 2008 2 Feb 2008 2 Mar 2008 2 Apr 2008 2 Mei 2008

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

(100.000.000x2%) (80.000.000x2%) (60.000.000x2%) (40.000.000x2%) (20.000.000x2%)

2.000.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 800.000,00 400.000,00

22.000.000,00 21.600.000,00 21.200.000,00 20.800.000,00 20.400.000,00

Jumlah PNBP yang Terutang

106.000.000,00

Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Pemeriksaan dalam ketentuan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … 259

Ayat (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara bertanggung jawab, Bendahara Penerimaan harus diangkat oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. Bendahara Penerimaan yang karena jabatannya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hal tertentu” misalnya kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang karena perusahaan tidak beroperasi lagi, mengalami kerugian yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dokumen” antara lain surat keterangan dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan “data pendukung” antara lain adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan labarugi dan laporan arus kas (cash flow) yang telah diaudit sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, serta data penunjang keuangan lainnya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “rekomendasi tertulis” adalah surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pemohon secara teknis telah memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) ... 260

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain keabsahan dokumen pendukung dan kondisi keuangan negara. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4995

261

262

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG. BAB I … 263

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan.

3.

Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

4.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

5.

Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak. BAB II PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 2

(1)

Wajib Bayar yang dapat mengajukan keberatan atas penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat perbedaan antara jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dengan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Instansi Pemeriksa. Pasal 3 … 264

Pasal 3 Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran sesuai jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Pasal 4 (1)

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan kepada Instansi Pemerintah yang menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. penjelasan dan alasan pengajuan keberatan; b. rincian perhitungan jumlah Penerimaan yang Terutang yang dibuat oleh Wajib Bayar;

Negara Bukan Pajak

c. surat tanda bukti pembayaran yang sah; d. dokumen pendukung terkait lainnya; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak. (3)

Dalam hal Wajib Bayar mengajukan keberatan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan keberatan Wajib Bayar ditolak oleh Instansi Pemerintah dengan menerbitkan surat penolakan. Pasal 5

(1)

Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Wajib Bayar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Instansi Pemerintah harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar untuk melengkapi dokumen pendukung.

(2)

Apabila Wajib Bayar telah melengkapi kekurangan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Instansi Pemerintah memproses pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Apabila … 265

(3)

Apabila Wajib Bayar tidak melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pengajuan keberatan ditolak.

BAB III PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 6 (1)

Instansi Pemerintah melakukan penelitian atas dokumen pendukung yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2)

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah mengeluarkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.

(3)

Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh Instansi Pemerintah secara lengkap.

(4)

Apabila terdapat bukti baru yang diajukan oleh Wajib Bayar sebelum dikeluarkannya penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan penelaahan dan penghitungan kembali.

(5)

Hasil penelaahan dan penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Instansi Pemeriksa kepada Instansi Pemerintah untuk dijadikan dasar menerbitkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.

(6)

Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penelaahan dan penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Instansi Pemerintah.

(7)

Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada (3) dan ayat (6) merupakan penetapan yang bersifat final. Pasal 7 … 266

Pasal 7 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Instansi Pemerintah tidak mengeluarkan penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar dianggap dikabulkan. Pasal 8 (1) Terhadap penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Instansi Pemerintah menerbitkan surat ketetapan atas keberatan. (2) Surat ketetapan atas keberatan tersebut dapat berupa : a. surat ketetapan kurang bayar; b. surat ketetapan lebih bayar; atau c. surat ketetapan nihil. Pasal 9 (1)

Dalam hal Instansi Pemerintah menerbitkan surat ketetapan kurang bayar, atas kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut, Wajib Bayar wajib melunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan kurang bayar diterima.

(2)

Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut diserahkan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang piutang negara. Pasal 10

(1)

Dalam hal Instansi Pemerintah menerbitkan surat ketetapan lebih bayar, atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka Wajib Bayar yang bersangkutan atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang periode berikutnya. (2) Apabila …

267

(2)

Apabila terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut dikembalikan secara tunai kepada Wajib Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat ketetapan lebih bayar.

(3)

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4)

Pengembalian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 11

Jumlah kekurangan pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan kurang bayar tidak dapat dikompensasikan dengan jumlah kelebihan pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan lebih bayar. Pasal 12 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar … 268

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

269

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG I.

UMUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung oleh Wajib Bayar. Pasal 19 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mendelegasikan ketentuan mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang diajukan oleh Wajib Bayar kepada Instansi Pemerintah. Dalam hal terjadi perbedaan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar dengan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dari Instansi Pemeriksa, Wajib Bayar diberi kesempatan mengajukan keberatan kepada Instansi Pemerintah. Apabila terdapat bukti baru yang diajukan oleh Wajib Bayar sebelum dikeluarkannya penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar, Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan penelaahan dan penghitungan kembali.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 … 270

Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan, dimaksudkan agar Wajib Bayar mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Ayat (2) Huruf a Penjelasan dan alasan pengajuan permohonan keberatan antara lain perbedaan kurs, dan penentuan cut-off. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Surat tanda bukti pembayaran yang sah adalah surat tanda bukti pembayaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Huruf d Dokumen pendukung terkait lainnya antara lain laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan), Laporan Hasil Pemeriksaan, Surat Izin Usaha Pendirian Perusahaan. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 … 271

Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “melakukan penelitian” antara lain adalah meneliti atas kelengkapan, keabsahan, atau perhitungan yang disampaikan oleh Wajib Bayar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “bukti baru” adalah dokumen pendukung pemeriksaan yang tidak dapat ditunjukkan oleh Wajib Bayar pada saat pemeriksaan berlangsung, antara lain surat tanda bukti pembayaran yang sah. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Bayar. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “penetapan yang bersifat final” adalah penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 … 272

Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengakhiran kegiatan usaha” yaitu izin usaha berakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau pailit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang tidak dapat dialihhitungkan (offset) dengan kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5114

273

274

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500); 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

275

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen. 4. Pimpinan Instansi Pemerintah adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Non Departemen. 5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNBP. 7. Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan yang mendapat tugas untuk memeriksa PNBP.

dan

8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

BAB II DASAR PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB BAYAR Pasal 2 (1)

Atas permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

(2)

Permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan : a. Hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;

276

b. Laporan dari pihak ketiga; atau c. Permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBP.

Pasal 3 (1)

Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBP.

(2)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pimpinan Instansi Pemerintah tidak meminta Instansi Pemeriksa untuk memeriksa Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain klarifikasi data, objek pemeriksaan, subjek pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan pendanaan pemeriksaan PNBP.

(4)

Klarifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan klarifikasi atas laporan keuangan, laporan rencana kerja tahunan, laporan produksi dan penjualan.

(5)

Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan kewajiban PNBP oleh Wajib Bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Subjek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Bayar yang telah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, dan penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).

(7)

Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan periode tahun buku yang belum dilaksanakan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNBP.

(8)

Pendanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 4 (1)

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi Instansi Pemerintah untuk meminta Instansi Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

277

(2)

Hasil koordinasi yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dari hasil koordinasi terdapat antara lain hal-hal sebagai berikut : a. Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBP yang terutang; b. terdapat indikasi tidak dilakukannya perhitungan dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan; c. terdapat keraguan dalam perhitungan jumlah PNBP yang terutang; d. tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan e. belum dilakukannya pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas tahun buku tertentu.

BAB III DASAR PEMERIKSAAN TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH Pasal 5 (1)

Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah.

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 6 Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. laporan dari pihak ketiga terhadap tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai; b. indikasi pungutan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

278

c. indikasi penyetoran PNBP yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. indikasi penggunaan langsung terhadap sebagian maupun seluruh PNBP; dan e. usulan Instansi Pemeriksa disertai dengan pertimbangan yang memadai.

BAB IV TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

Pasal 7 (1)

Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar bertujuan untuk: a. menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan b. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP.

(2)

Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan catatan akuntansi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP; b. laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP; dan c. transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran objek pemeriksaan PNBP.

Bagian Kedua Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah Pasal 8 (1)

Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah bertujuan untuk: a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP;

279

b. menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan c. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP. (2)

Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengendalian dan penyetoran PNBP;

pertanggungjawaban

pemungutan

dan

b. penyelenggaraan pencatatan akuntansi; c. laporan rencana dan realisasi PNBP; dan d. penggunaan sarana yang tersedia berkaitan dengan PNBP yang dikelola Instansi Pemerintah.

BAB V JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Pasal 9 (1)

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan Wajib Bayar atau Instansi Pemerintah adalah 2 (dua) bulan sejak diterimanya Surat tugas oleh Wajib Bayar atau Instansi Pemerintah sampai dengan temuan hasil pemeriksaan disampaikan secara tertulis oleh Instansi Pemeriksa kepada Wajib Bayar atau Instansi Pemerintah.

(2)

Dalam hal terdapat hambatan perolehan data dan atau lingkup pemeriksaan bertambah luas, pelaksanaan pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan disertai perpanjangan surat tugas yang disampaikan oleh Instansi Pemeriksa kepada Wajib Bayar atau Instansi Pemerintah.

(3)

Apabila jangka waktu pemeriksaan melampaui 6 (enam) bulan Instansi Pemeriksa tidak dapat menerbitkan temuan hasil pemeriksaan karena hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemeriksa menyampaikan permasalahan kepada Instansi Pemerintah atau Menteri disertai dengan saran tindak lanjut.

280

BAB VI PEMBAHASAN ATAS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)

Wajib Bayar yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.

(2)

Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan basil pemeriksaan diterima.

(3)

Dalam hal tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan sampai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Bayar atau Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa dianggap telah menyetujui temuan hasil pemeriksaan dan dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Pasal 11 (1)

Setelah Wajib Bayar yang diperiksa memberi tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan, Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.

(2)

Pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pemerintah bersama Pemeriksa, Wajib Bayar, dan pejabat yang mewakili Menteri.

(3)

Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Wajib Bayar yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.

281

Pasal 12

(1)

Setelah Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa memberi tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan, Menteri menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah yang diperiksa, dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.

(2)

Pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri bersama Pemeriksa dan Instansi Pemerintah.

(3)

Dalam hal Instansi Pemerintah yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Instansi Pemerintah yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.

(4)

Pimpinan Instansi Pemerintah dan Menteri dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

(1)

Hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2)

Hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh: a. pejabat yang berwenang dari Menteri, Instansi Pemeriksa, Wajib Bayar dan Instansi Pemerintah, untuk pemeriksaan terhadap Wajib Bayar. b. pejabat yang berwenang dari Menteri, Instansi Pemeriksa dan Instansi Pemerintah yang diperiksa, untuk pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah.

282

BAB VII LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14 (1)

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dengan tembusan kepada Menteri.

(2)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP yang terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang PNBP.

(3)

Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, jumlah PNBP yang terutang ditetapkan secara jabatan.

(4)

Ketentuan mengenai penetapan jumlah PNBP terutang secara jabatan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 15 (1)

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Menteri.

(2)

Menteri memberitahukan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan PNBP yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran.

283

Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 517

284

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK OLEH BENDAHARA PENERIMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a.

b. c.

d.

Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, seluruh penerimaan negara yang terutang wajib disetor secepatnya ke kas negara; bahwa dalam keadaan tertentu, penerimaan negara bukan pajak dapat disetorkan melalui Bendahara Penerimaan; bahwa untuk memberikan kejelasan pengaturan tentang penyetoran penerimaan negara bukan pajak melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan suatu Peraturan Menteri Keuangan tersendiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 285

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK OLEH BENDAHARA PENERIMAAN.

286

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga. Pasal 2

Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 3 (1) Penyetoran langsung ke Kas Negara dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara. 287

(2) Dalam hal disuatu tempat tertentu tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi, penyetoran ke Kas Negara dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan. (3) Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke Rekening Kas Negara. Pasal 4 (1) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima. (2) Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukan dalam hal: a.

PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan;

b.

Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan tidak tersedia; atau

c.

Dalam hal tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut: 1.

Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;

2.

Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau

3.

Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBP lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh;

Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala.

288

Pasal 5 (1) Dalam hal pemungutan PNBP suatu satuan kerja berada di beberapa tempat yang tidak satu kota dengan Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan Pembantu ke rekening Kas Negara dilaksanakan pada hari kerja saat PNBP diterima. (3) PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu setelah pukul 12.00 waktu setempat disetorkan ke rekening Kas Negara pada hari kerja berikutnya. (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, Bendahara Penerimaan Pembantu dapat menyetorkan PNBP yang diterimanya secara berkala sesuai ketentuan. (5) Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pembukuan atas setoran penerimaan yang dikelolanya dan melaporkan secara periodik kepada Bendahara Penerimaan satuan kerja induknya. Pasal 6 (1) Kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secara berkala. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan: a. Alamat satuan kerja dan alamat bank persepsi/pos persepsi tempat penyetoran PNBP satker yang bersangkutan; b. Penjelasan mengenai jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran;

289

c.

(3) (4)

(5)

(6) (7)

Data jumlah realisasi PNBP, tanggal penerimaan, dan tanggal penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan d. Usulan periode penyetoran PNBP secara berkala yang akan dilakukan oleh satuan kerja. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan penilaian atas permohonan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Atas hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat penolakan atau persetujuan kepada Kepala satuan kerja untuk melakukan penyetoran PNBP secara berkala. Surat penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Persetujuan penyetoran PNBP secara berkala dapat diberikan dengan ketentuan penyetoran dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu minggu. Surat persetujuan atau penolakan penyetoran PNBP secara berkala ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Anggaran, dan Pimpinan Instansi Pemerintah satuan kerja yang bersangkutan. Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

290

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 6

291

292

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang

: a. bahwa penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan; b. bahwa guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan suatu sistem penerimaan negara yang terpadu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 293

5. 6.

7. 8.

Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara. 3. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

294

4. Rekening Penerimaan adalah rekening untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/ badan lainnya. 5. Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah kantor cabang dari Bank Indonesia selaku Bank Tunggal yang terdapat di beberapa kota di Indonesia dan menjadi mitra kerja KPPN yang satu kota dengannya. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 7. Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran nongaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. 8. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III adalah bank operasional yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB dan BPHTB. 9. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN di daerah adalah Kepala KPPN. 10. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 12. Treasury Single Account, yang selanjutnya disebut TSA adalah pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.06/2006. 13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

295

14. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor. 15. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. 16. Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi selanjutnya disebut Bank/Pos. 17. Dokumen Sumber Penerimaan, yang selanjutnya disebut Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 18. Laporan Harian Penerimaan, yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos yang berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan Daftar Nominatif Penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 19. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 20. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui MPN. 21. Nomor Transaksi Bank, yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank. 22. Nomor Transaksi Pos, yang selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos. 23. Nomor Penerimaan Potongan, yang selanjutnya disebut NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang diterbitkan. 24. Unit terkait adalah instansi yang bertugas menatausahakan penerimaan negara, antara lain Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja. 25. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

296

BAB II DOKUMEN SUMBER Pasal 2 Dokumen Sumber antara lain: 1. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang; 2. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran PBB dari tempat pembayaran ke Bank Persepsi PBB; 3. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran BPHTB dari tempat pembayaran ke Bank Persepsi BPHTB; 4. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, bea masuk berasal dari SPM Hibah, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga, dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor; 5. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) adalah surat setoran atas penerimaan negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri berupa cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, denda administrasi penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri; 6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah surat setoran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain yang dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas; 7. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) adalah surat setoran atas penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan; 8. Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah surat setoran atas pembayaran pungutan ekspor, kekurangan pungutan ekspor, dan/atau denda administrasi atas transaksi pungutan ekspor; 9. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi 297

penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan NPP. BAB III PENGESAHAN PENERIMAAN NEGARA Pasal 3 (1) Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN. (2) Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN. (3) NTPN dan NTB yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank. (4) NTPN dan NTP yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Pos. (5) NTPN dan NPP merupakan pengesahan atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM. BAB IV TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA Pasal 4 (1) Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan dapat melakukan pembayaran setiap saat melalui Bank/Pos yang terhubung dengan MPN. (2) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal pembayaran. (3) Tata cara penyetoran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diatur sebagai berikut: a. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos 1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat); 2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan; 3. Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN 298

dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/ paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor; 4. Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait. b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking) 1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di www.djpbn.depkeu.go.id; 2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan; 3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud; 4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP; 5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan; 6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB; 7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait. BAB V PENATAUSAHAAN, PELIMPAHAN, DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA PADA BANK/POS Pasal 5 (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan, Bank/Pos dapat menggunakan jasa Application Service Provider (ASP). (2) Bank/Pos wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atas penggunaan jasa ASP dengan menyampaikan fotokopi nota kesepakatan yang telah dibuat antara Bank/Pos dengan ASP. (3) Bank/Pos bertanggung jawab terhadap keamanan data penerimaan negara sehubungan dengan penggunaan jasa ASP. (4) Biaya yang timbul atas penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bank/Pos.

299

Pasal 6 (1) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui loket/teller Bank/Pos diatur sebagai berikut: a. Menerima surat setoran penerimaan negara dalam rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan; b. Mengkredit setoran ke rekening Persepsi, Devisa Persepsi, PBB, atau BPHTB sesuai jenis setoran yang diterima; c. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyetor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos; d. Surat setoran yang sudah disahkan dan ditandatangani petugas Bank/Pos, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikan kepada penyetor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos; e. Menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui Cabang/Cabang Pembantu Bank/Pos yang on-line setelah mendapatkan NTPN dari MPN. (2) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui e-banking diatur sebagai berikut: a. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara yang diterima melalui fasilitas e-banking yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/ Bendahara Penerimaan berdasarkan NRP yang dihasilkan dari Sistem Registrasi Pembayaran; b. Menginformasikan NTPN dan NTB kepada pihak penyetor melalui media e-banking; c. Mencetak BPN sesuai dengan kebutuhan. Pasal 7 (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara Kantor Pusat Bank/Pos dan Kantor Cabang/Pos serta antara Kantor Pusat Bank/Pos dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka dilakukan prosedur perekaman ulang pada hari yang sama dengan hari penyetoran tanpa mengubah NTB/NTP. (2) Prosedur perekaman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan; b. Membubuhkan NTB/NTP dan tanggal serta membubuhkan cap dan tanda tangan pejabat

300

Bank/Pos yang berwenang; c. Menyerahkan BPN yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan. (3) Dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemenelemen data, maka Bank/Pos melakukan prosedur pembalikan (reversal) sebelum dilakukan penyampaian LHP ke KPPN. (4) Prosedur reversal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Reversal hanya dapat dilakukan untuk perbaikan transaksi yang tidak mengakibatkan uang keluar dari Kas Negara; b. Reversal dilakukan sebelum Bank/Pos menyampaikan LHP, DNP, dan Rekapitulasi Nota Kredit ke KPPN mitra kerjanya dan sebelum rekonsiliasi data dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Dalam hal ditemukan kesalahan perekaman setelah dilakukan rekonsiliasi maka Bank/Pos memberitahukan secara tertulis ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang perbaikan transaksi yang mengakibatkan uang keluar dari Kas Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 8 (1) Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan negara kecuali PBB/BPHTB setiap hari Selasa dan Jumat atau hari kerja berikutnya jika Selasa dan Jumat adalah hari libur, dan tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama setiap bulan ke Rekening KUN/Rekening BO I dengan ketentuan: a. selambat-lambatnya pada hari Selasa pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Kamis setelah pukul 15.00 sampai dengan hari Senin pukul 15.00 waktu setempat; b. selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Senin setelah pukul 15.00 sampai dengan hari Kamis pukul 15.00 waktu setempat. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Rekening KUN dalam hal KPPN dimaksud sekota dengan KBI atau KPPN dimaksud tidak sekota dengan KBI namun telah melaksanakan uji coba TSA.

301

(3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke Rekening BO I dalam hal KPPN dimaksud tidak sekota dengan KBI dan belum melaksanakan uji coba TSA. (4) Bank/Pos melakukan pelimpahan penerimaan PBB/BPHTB ke BO III setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari Jumat adalah hari libur, dengan ketentuan melimpahkan penerimaan PBB/ BPHTB selambat-lambatnya pada hari Jumat pukul 10.00 waktu setempat untuk penerimaan hari Kamis setelah pukul 15.00 minggu sebelumnya sampai dengan hari Kamis pukul 15.00 waktu setempat. Pasal 9 (1) Bank/Pos wajib menyampaikan laporan atas penerimaan negara kepada KPPN setempat setiap hari. (2) Bank/Pos dapat menerima setoran penerimaan negara dengan mengkredit Rekening Kas Negara pada Bank/Pos cabang lain pada Bank/Pos yang sama. (3) Bank/Pos yang menerima setoran dari Bank/Pos cabang lain melaporkan penerimaan negara termasuk yang diterima oleh Bank/Pos cabang lain ke KPPN. (4) Bank/Pos menyusun laporan harian atas penerimaan negara dengan ketentuan sebagai berikut: a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari sebelumnnya sampai dengan penerimaan negara pukul 15.00 hari yang bersangkutan; b. LHP yang disusun terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan DNP; c. LHP disusun per nomor rekening penerimaan dan DNP disusun menurut MAP dan NTB/NTP; d. LHP, BPN, dan ADK disampaikan ke KPPN paling lambat pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya; e. LHP segera diperbaiki apabila ditemukan kesalahan oleh KPPN dan mengirimkannya kembali selambat-lambatnya pada pukul 17.00 waktu setempat; f. Menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini apabila terjadi gangguan pada sistem dan mengakibatkan terlambat memperoleh NTPN dan/atau menyusun LHP. 302

(5) Kantor Pusat Bank/Pos mengirimkan data transaksi penerimaan negara secara batch ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pukul 16.00 WIB. BAB VI PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN Pasal 10 (1) KPPN mengesahkan data penerimaan yang berasal dari potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN paling lambat setiap akhir hari kerja. (2) Tata cara penatausahaan penerimaan negara oleh KPPN adalah sebagai berikut: a. Seksi Bendahara Umum/Seksi Persepsi 1. Menerima LHP yang terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK, dan Dokumen Sumber dari Bank/Pos; 2. Untuk LHP yang tidak dilengkapi NTPN harus disertakan surat keterangan penyebab terjadi gangguan komunikasi yang menyebabkan NTPN tidak dapat diperoleh. LHP tersebut dipakai hanya sebagai monitoring penerimaan dan bukan dipakai sebagai dasar pembukuan; 3. Melakukan loading ADK yang diterima ke dalam sistem rekonsiliasi data transaksi penerimaan; 4. Meneliti dokumen sumber berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran, maupun Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada lembar terakhir DNP; 5. Apabila terjadi perbedaan antara DNP dengan ADK, KPPN harus mengembalikan LHP tersebut untuk segera dilakukan perbaikan; 6. Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekapitulasi Nota Kredit dengan data yang tercantum dalam setiap DNP dimaksud dan membubuhkan paraf pada Rekapitulasi Nota Kredit dimaksud; 7. Melakukan download data transaksi harian penerimaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai pukul 15.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat;

303

8. Mencocokkan data hasil download dengan ADK dari Bank/Pos menggunakan system aplikasi rekonsiliasi data transaksi penerimaan; 9. Mengirimkan hasil rekonsiliasi data ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10. Menyampaikan DNP dan surat setoran dan/atau BPN lembar ke-2 ke Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum. b. Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum 1. Melakukan upload data potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D melalui sistem pengesahan potongan SPM untuk mendapatkan NTPN; 2. Menerbitkan BPN untuk transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan mencantumkan NTPN dan NPP sebagai bukti pengesahan penerimaan negara dan menggabungkan dengan surat setoran masingmasing; 3. Membuat DNP atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM; 4. Untuk keperluan penyusunan LKP, membukukan penerimaan negara yang bersumber dari Bank, Pos, dan potongan SPM yang telah mendapatkan NTPN/NTB, NTPN/NTP, dan NTPN/NPP; 5. Melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan elemen data dalam potongan SPM setelah mendapatkan NTPN melalui prosedur reversal. c. Seksi Verifikasi dan Akuntansi Memposting penerimaan negara berdasarkan dokumen sumber penerimaan yang telah mendapatkan NTPN/NTB, NTPN/NTP, dan NTPN/NPP. BAB VII REKONSILIASI Pasal 11 (1) Rekonsiliasi dilakukan secara elektronik dengan membandingkan data yang diterima secara on-line dengan data yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara batch.

304

(2) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pusat Bank/Pos paling lambat 1 (satu) jam setelah menerima data dari Kantor Pusat Bank/Pos. Contoh format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perbaikan data berdasarkan Nota Perbaikan yang diterima dari Kantor Pusat Bank/Pos dan menyampaikan hasil perbaikan kepada KPPN mitra kerja Cabang Bank/Pos berkenaan. Bentuk Nota Perbaikan dan formulir perekaman ulang sebagaimana ditetapkan masingmasing dalam Lampiran V dan VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB VIII KEADAAN KAHAR Pasal 12 Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara Kantor Pusat Bank/Pos dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih dari 1 (satu) hari, maka Bank/Pos melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Wajib menerima setoran penerimaan negara; 2. Mengadministrasikan penerimaan negara secara offline dan memberikan NTB/NTP pada bukti setor; 3. memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerjanya atas penyebab terjadinya gangguan jaringan komunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; 4. Melakukan prosedur perekaman ulang pada saat jaringan komunikasi telah dapat berjalan normal. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

305

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP. 060046544

306

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- /PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA

DOKUMEN SUMBER PENERIMAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Surat Setoran Pajak (SSP); Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB); Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB); Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP); Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP); Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); Surat Tanda Bukti Setor (STBS); Bukti Penerimaan Negara (BPN) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran PBB Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3); Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Bank/Pos Tempat Bayar PBB (SSPBB); Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Bukan Pajak oleh Perseorangan/ Badan atas Surat Tagihan; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Bukan Pajak oleh Perseorangan/ Badan; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Bukan Pajak atas SPN/SP3N; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Dalam Negeri; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Pengembalian Belanja; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor; Bukti Penerimaan Negara (BPN) Surat Setoran Pungutan Ekspor.

307

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN

TGL. BUKU

:

99-99-9999

KODE BANK/POS

:

9999-9999

NAMA BANK/POS

:

………………………………………

CABANG

:

………………………………………

NO. REKENING

:

………………………………………

JML TRANSAKSI

:

99999999

JML SETORAN

:

Rp. 999.999.999.999

308

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PELIMPAHAN PERIODE BULAN : XXXXXXXXX 9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rekening : Hari Saldo Awal Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mingg Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu

Tgl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Penerimaan Pelimpahan No. NK Nilai No. ND Nilai 123456789012 999.999.999.999 123456789012 999.999.999.999 123456789012 999.999.999.999 123456789012 999.999.999.999 -

Saldo 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999

…………………………,99-99-9999 Pejabat Penandatanganan Nama Pejabat

309

REKAPITULASI NOTA KREDIT NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXXX TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos Alamat

: 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No. Mata Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4111xx 4112xx 4113xx, 4114xx 4116xx 4115xx 4121xx 4122xx 42xxxx 5xxxx, 6xxxx, 7xxxx, 8xxxx

Jenis Penerimaan Pajak Penghasilan Pajak Pertambhan Nilai Pajak Bumi & Bangunan Pajak Lainnya Cukai Bea Masuk Pungutan Ekspor Bukan Pajak Pengembalian Belanja Total

Trans.

Jml Setoran

9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999

99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999

9999999

99.999.999.999.999

……………………………, 99-99-9999 Pejabat Penanda Tangan

Nama Pejabat

310

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4111xx

311

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4112xx

312

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4113xx, 4114xx

313

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK LAINNYA TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4116xx,

314

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4122xx,

315

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN CUKAI TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4115xx,

316

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN BEA MASUK TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4121xx

317

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN BUKAN PAJAK TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 42xxxx

318

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PENGEMBALIAN BELANJA TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN

TGL. BUKU

:

99-99-9999

KODE BANK/POS

:

9999-9999

NAMA BANK/POS

:

………………………………………

CABANG

:

………………………………………

NO. REKENING

:

………………………………………

JML TRANSAKSI

:

99999999

JML SETORAN

:

Rp. 999.999.999.999

340

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PELIMPAHAN PERIODE BULAN : XXXXXXXXX 9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rekening : ……………………………………………………………………… Hari Saldo Awal Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mingg Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu

Tgl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Penerimaan Pelimpahan No. NK Nilai No. ND Nilai 123456789012 999.999.999.999 123456789012 999.999.999.999 123456789012 999.999.999.999 123456789012 999.999.999.999 -

Saldo 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999

…………………………,99-99-9999 Pejabat Penandatanganan Nama Pejabat

341

REKAPITULASI NOTA KREDIT NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXXX TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos Alamat

: 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No. Mata Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4111xx 4112xx 4113xx, 4114xx 4116xx 4115xx 4121xx 4122xx 42xxxx 5xxxx, 6xxxx, 7xxxx, 8xxxx

Jenis Penerimaan Pajak Penghasilan Pajak Pertambhan Nilai Pajak Bumi & Bangunan Pajak Lainnya Cukai Bea Masuk Pungutan Ekspor Bukan Pajak Pengembalian Belanja Total

Trans.

Jml Setoran

9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999 9999999

99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999 99.999.999.999.999

9999999

99.999.999.999.999

……………………………, 99-99-9999 Pejabat Penanda Tangan

Nama Pejabat

342

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4111xx

343

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4112xx

344

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4113xx, 4114xx

345

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PAJAK LAINNYA TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4116xx,

346

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4122xx,

347

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN CUKAI TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4115xx,

348

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN BEA MASUK TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 4121xx

349

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN BUKAN PAJAK TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 42xxxx

350

DAFTAR NOMINATIF PENERIMAAN PENGEMBALIAN BELANJA TANGGAL: 99-99-9999 Bank/Pos : 9999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.

NPWP

Tgl Setor

Nama

MAP

NTPN/NTB/NTP

Nilai Setoran

9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999 9999 99.999.999.9.999.999 99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxx 999999 9999999999999999 99.999.999.999

Jumlah Penerimaan

99.999.999.999

Halaman : 99 of 99

Catatan : Berisi transaksi penerimaan dengan mata anggaran : 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 25/PB/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan penerimaan Negara secara cepat, tepat, dan akurat untuk menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan penertiban kembali pencatatan penerimaan negara pada rekening kas negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG 361

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENERIMAAN NEGARA.

NEGARA

MELALUI

MODUL

Pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 7 Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dan Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi dan Kantor Pusat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bank/Pos Persepsi melakukan pelayanan penerimaan negara secara off-line dan memberikan NTB/NTP. Pelayanan penerimaan Negara secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN mitra kerjanya yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis pada kesempatan pertama di hari kejadian Berdasarkan pemberitahuan terjadinya ganguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan. Atas pelayanan secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank/Pos Persepsi menyelenggarakan prosedur perekaman ulang pada saat jaringan dimaksud telah aman dari gangguan (telah dapat on-line kembali) tanpa mengubah NTB/NTP Prosedur perekaman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut: a. meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;

362

(6)

(7)

b. membubuhkan NTB/NTP, tanggal setor serta membubuhkan cap dan tanda tangan pejabat Bank/Pos yang berwenang; c. menyerahkan BPN yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan. Dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemenelemen data, maka Bank/Pos Persepsi melakukan prosedur pembalikan (reversal) sebelum dilakukan penyampaian LHP ke KPPN, Prosedur reversal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. reversal merupakan pembatalan transaksi akibat terjadinya kesalahan perekaman oleh petugas Bank/Pos Persepsi b. pembatalan transaksi oleh petugas Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung petugas Bank/Pos Persepsi atau pejabat yang bertanggung jawab atas penatausahaan transaksi penerimaan negara c. pelaksanaan reversal harus diikuti dengan pembuatan transaksi baru sebagai pengganti transaksi yang dibatalkan segera setelah pembatalan transaksi tersebut. d. transaksi reversal yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi beserta transaksi pengganti harus tercatat dalam mutasi debet/kredit pada rekening koran Bank/Pos Persepsi yang terdaftar pada Sistem MPN, e. pelaksanaan reversal dilaporkan dalam suatu Laporan Reversal sebagaimana diatur dalam ketentuan lentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara. f. dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilai nominal setoran, Bank/Pos Persepsi wajib membuat Berita Acara Reversal yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank/Pos Persepsi bersangkutan. g. Berita Acara Reversal sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada KPPN mitra kerjanya bersamaan dengan penyampaian Laporan Harian Peneriman (LHP) sesuai ketentuan.

363

h. Berita Acara Reversal sebagaimana dimaksud pada huruf g yang telah diketahui dan dibubuhi tanda tangan Kepala KPPN disampaikan kepada: 1) Lembar ke-1 untuk Pimpinan Bank/Pos Persepsi; 2) Lembar ke-2 untuk Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara secara mingguan dan dikirimkan pada setiap hari kerja ke-2 Minggu berikutnya. 3) Lembar ke-3 sebagai arsip KPPN i. Berita Acara Reversal sebagaimana dimaksud dalam huruf f menggunakan contoh sesuai Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan tiga pasal, yakni Pasal 7a, Pasal 7b, dan Pasal 7c yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7a (1) Dalam hal Bank/Pos Persepsi tidak dapat melakukan reversal atau gagal reversal atas kesalahan perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a, Bank/Pos Persepsi wajib membuat Berita Acara Gagal Reversal yang ditandatangani oleh PImpinan Bank/Pos Persepsi bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Berita Acara Gagal Reversal dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan keapda KPPN mitra kerja bersamaan dengan penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) sesuai ketentuan. b. Berita Acara gagal Reversal yang telah diketahui dan dibubui tanda tangan Kepala KPPN disampaikan kepada: 1) Lembar ke-1 untuk Pimpinan Bank/Pos Persepsi bersangkuta; 2) Lembar ke-2 untuk Direktur Pengelolaan Kas Negara c.q. Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara secara mingguan dan dikirmkan pada setiap hari kerja ke-2 Minggu berikutnya; 3) Lembar ke-3 sebagai arsip KPPN. c. Berita Acara Gagal Reversal menggunakan contoh sesuai Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 364

(2) Bank/Pos Persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi yang tidak dapat di-reversall gagal reversal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 7b (1) Dalam hal terjadi kelebihan pelimpahan akibat gagal reversal, pimpinan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitra kerjanya. (2) Pengajuan permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian Berita Acara Gagal Reversal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7a ayat (1). (3) KPPN melakukan pengujian/verifikasi dan/atau pembayaran atas permintaan pengembalian kelebihan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan. Pasal 7c (1) Dalam hal transaksi pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (7) huruf c, tidak dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama dengan transaksi yang di-reversal, diperhitungkan sebagai keterlambatan/ kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi sebesar nilai transaksi pengganti. (2) Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari transaksis yang gagal di-reversal dan transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal transaksi pengganti dengan nominal transaksi yang tela dilimpahkan, diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi. (3) Sanksi atas keterlambatan/kekurangan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerpaan Treasury Single Account (TSA).

365

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 27 Agustus 2012 DIREKTUR JENDERAL

AGUS SUPRIJANTO NIP.195308141975071001

366

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25/PB/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA.

CONTOH

BERITA ACARA REVERSAL

Pada hari ini ………, Tanggal ………… Bank ………… /Kantor Pos Cabang …………… telah melaksanakan reversal atas transaksi Penerimaan Negara yang diakibatkan kesalahan entry oleh petugas teller bank/pos sebagai berikut: NPWP : …………………………………… Nama WP/WS/WB : …………………………………… NTB/NTPN : …………………………………… Nilai Setoran : …………………………………… Atas pelaksanaan reversal tersebut telah dilaksanakan transaksi pengganti sebagai berikut: NPWP : …………………………………… Nama WP/WS/WB : …………………………………… NTB/NTPN : …………………/.……………… Nilai Setoran : …………………………………… Pimpinan Bank ………/Kantor Pos Cabang ……… menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reversal tersebut dan apabila dikemudian hari transaksi yang direversal tersebut diakui sebagai setoran penerimaan negara yang sah/benar oleh penyetor, Bank …………/Kantor Pos Cabang ……………… bersedia untuk menyetorkan kepada Negara sejumlah selisih nominal tersebut beserta sanksi denda yang diakibatkan keterlambatan penyetoran penerimaan tersebut kepada Negara. ……………, ……………………………… Pimpinan Bank ………………/PT Pos Indonesia Cabang …………………………

Mengetahui Kepala KPPN ………………

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

367

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25/PB/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA.

CONTOH

BERITA ACARA GAGAL REVERSAL

Pada hari ini ………, tanggal …… bulan …………… tahun ………… pada Bank ………… /Kantor Pos Cabang …………… atas transaksi setoran Penerimaan Negara sebagai berikut: NPWP : …………………………………… Nama WP/WS/WB : …………………………………… NTB/NTPN : …………………………………… Nilai Setoran : …………………………………… telah terjadi kesalahan perekaman atas elemen data oleh petugas teller sebagai berikut: Terekam : ………………………………………… Seharusnya ………………………………………… Atas kesalahan tersebut Bank……/Kantor Pos Cabang ……………… tidak dapat melakukan reversal disebabkan oleh ………………………………………………………………………… Bank ………/Kantor Pos Cabang ………… telah melakukan transaksi pengganti dengan nomor NTB/NTPN ………………/…………………… ……………, ……………………………… Pimpinan Bank ………………/PT Pos Indonesia Cabang …………………………

Mengetahui Kepala KPPN ………………

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

368

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbah :

a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan perkembangan sarana pembayaran diperbankan/pos perlu memberikan kemudahan dalam melakukan penyetoran dimaksud melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM); b. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pelaporan pembayaran setoran penerimaan negara melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diperlukan pengaturan kembali tentang tata cara penyetoran dan penatausahaan penerimaan negara dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012; 369

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA. Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) (2) (3)

Pasal 4 Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan dapat melakukan pembayaran setiap saat melalui Bank/Pos yang terhubung dengan MPN. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal pembayaran. Tata cara penyetoran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diatur sebagai berikut: a. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos 1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat); 2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan; 3. Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor; 4. Menampaikan bukti setor kepada unit terkait.

370

b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking) 1. Melakukan pendaftaran pada system registrasi pembayaran via internet di www.dipbn.depkeu.go.id 2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan; 3. Untuk tagihan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud; 4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP; 5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan; 6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukan NTP/NTB; 7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait. c. Pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 1. Melakukan penginputan data setoran pada menu pembayaran penerimaan negara melalui mesin ATM; 2. sesuai dengan input dan wajib setor; 3. Menerima BPN dalam bentuk struk ATM yang telah mendapat NTB dan NTPN; 4. Dalam hal diperlukan wajib setor dapat meminta Bank untuk melakukan pencetakan ulang BPN atas transaksi yang dilakukan melalui ATM; 5. Menyampaikan BPN kepada unit terkait. 2. Ketentuan pada Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: (1)

Pasal 6 Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui loket/teller Bank/Pos diatur sebagai berikut: a. Menerima surat setoran penerimaan negara dalam rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan; b. Mengkredit setoran ke rekening Persepsi, Devisa Persepsi, PBB, atau BPHTB sesuai jenis setoran yang diterima;

371

(2)

(3)

c. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukkan lembar ke-1 dan ke3 untuk penyetor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos; d. Surat setoran yang sudah disahkan dan ditanda tangani petugas Bank/Pos, lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyetor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untuk Bank/Pos; e. Menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melalui Cabang/Cabang Pembantu Bank/Pos yang on-line setelah mendapatkan NTPN dan MPN. Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui e-banking diatur sebagai berikut: a. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara yang diterima melalui fasilitas e-banking yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/ Bendahara Penerimaan berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem Registrasi Pembayaran; b. Mencetak BPN sesuai dengan kebutuhan. Tata cara Penatausahaan penerimaan setoran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diatur sebagai berikut: a. Meminta konfirmasi kebenaran informasi setoran atas data yang diinput oleh wajib setor; b. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara pada Cabang Bank Persepsi yang ditunjuk; c. Melakukan pencetakan BPN yang telah mendapat NTB dan NTPN dalam bentuk struk ATM; d. Menyediakan fasilitas cetak ulang BPN.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

372

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-17/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang

:

bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai pembayaran tagihan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat

:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

373

Menetapkan

:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.Q5/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan 374

Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. BAB II MEKANISME PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 2 (1) Semua PNBP yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. (2) Satker pengguna PNBP dapat menggunakan sebagian dana PNBP untuk membiayai belanja negara setelah memperoleh ijin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan. (3) Belanja negara oleh Satker pengguna PNBP dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBP tahun anggaran yang bersangkutan. (4) Satker pengguna PNBP di bidang pendidikan dapat menggunakan PNBP melampaui satu tahun anggaran sesuai dengan satu tahun masa pendidikan. (5) Satker pengguna PNBP menggunakan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis PNBP dan Pagu PNBP dalam DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (6) Pagu PNBP dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan. Pasal 3 (1) Besarnya dana PNBP untuk membiayai belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan Maksimum Pencairan (MP) dana pada Satker pengguna PNBP.

375

(2) Maksimum Pencairan (MP) dana pada Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari formula sebagai berikut: MP = (PPPxJS)-JPS MP : Maksimum Pencairan PPP : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan JS : Jumlah Setoran JPS : Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan (3) Besaran Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) untuk masingmasing Satker pengguna PNBP diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan. (4) Maksimum Pencairan (MP) dana pada masing-masing Satker pengguna PNBP dapat ditetapkan: a. secara terpusat, berdasarkan jumlah setoran PNBP yang disetor ke Kas Negara; b. untuk masing-masing Satker pengguna PNBP, berdasarkan jumlah setoran PNBP pada masing-masing Satker pengguna PNBP. Pasal 4 (1) Maksimum Pencairan (MP) untuk Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan perhitungan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP). (2) Penetapan Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah setoran/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) antara kantor pusat Satker pengguna PNBP dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) Pencairan dana PNBP oleh Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanpa melampirkan SSBP. Pasal 5 (1) Penetapan Maksimum Pencairan (MP) untuk Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan SSBP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN.

376

(2) Pelaksanaan Konfirmasi SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan negara. (3) Pencairan dana PNBP oleh Satker pengguna PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP). Pasal 6 (1) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBP, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. (2) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNBP satu tahun anggaran sebelumnya. (3) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna PNBP meliputi: a. jumlah setoran yang melampaui target penerimaan PNBP Satker pengguna PNBP berkenaan sesuai dengan Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) terhadap pendapatan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan/atau b. Sisa pagu DIPA yang dapat dicairkan yang dibiayai dari dana PNBP. (4) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat, dilakukan dalam hal Satker pengguna PNBP: a. memerlukan pembiayaan atas kegiatan yang hams segera dilaksanakan, namun belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP); atau b. sudah diperoleh Maksimum Pencairan (MP) namun belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan. (5) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat pernyataan dari KPA bahwa sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan secara terpusat; b. Kepala KPPN, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan pada masing-masing Satker pengguna PNBP.

377

(6) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBP tahun anggaran berjalan. (7) PNBP tahun anggaran berjalan dapat digunakan dalam hal penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diperhitungkan seluruhnya dengan PNBP tahun anggaran berjalan. (8) Dalam hal atas penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya belum diperhitungkan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satker pengguna PNBP akan menggunakan PNBP tahun anggaran berjalan untuk membiayai kegiatan yang segera dilaksanakan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. (9) Dalam hal Satker pengguna PNBP sudah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) namun belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dana PNBP yang dapat dipergunakan maksimal sebesar sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Pasal 7 Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 8 (1) Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (2) Realisasi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PNBP yang telah disetor ke Kas Negara. (3) Pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalam penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya

378

(4) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima pialuh persen). (5) Mekanisme pembayaran dengan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 9 (1) Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan: a. belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP; b. telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau c. Satker pengguna PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, belum memperoleh pagu pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan. (3) Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan sampai dengan sebesar realisasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara, dengan ketentuan penyesuaian besaran UP tidak melampaui 20% (dua puluh persen) dari pagu DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (4) KPA Satker pengguna PNBP dapat mengajukan permohonan persetujuan penyesuaian besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN dengan disertai bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN atau Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran /Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Satker pengguna PNBP yang, ditetapkan penggunaannya secara terpusat. Pasal 10 (1) Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP). 379

(2) Pembayaran UP/TUP untuk Satker pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni. BAB III PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI SATUAN KERJA PENGGUNA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENDIDIKAN Pasal 11 (1) PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan oleh Satker pengguna PNBP Bidang Pendidikan untuk membiayai kegiatan pendidikan tahun anggaran berjalan. (2) KPA Satker pengguna PNBP Bidang Pendidikan menyampaikan permintaan penggunaan PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan secara terpusat; b. Kepala KPPN, untuk Maksimum Pencairan (MP) yang ditetapkan pada masing-masing Satker pengguna PNBP. (3) Permintaan penggunaan PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat pernyataan dari KPA Satker pengguna PNBP Bidang Pendidikan bahwa sebagian/ seluruh PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya merupakan pendapatan uang pendidikan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Penggunaan PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dengan PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan tahun anggaran berjalan. (6) Satker pengguna PNBP Bidang Pendidikan dapat menggunakan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai kegiatan yang harus segera dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

380

(7) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) tahun anggaran sebelumnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB IV PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI SATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU SATUAN KERJA PENGGUNA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 12 Tata cara pembayaran pada Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Satker pengguna PNBP, diatur ketentuan sebagai berikut: a. untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP; b. khusus untuk Satker Korlantas Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP). Pasal 13 (1) Dalam rangka pencairan dana PNBP untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Kepala Pusat Keuangan Polri mengajukan surat permohonan persetujuan pencairan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan bahwa realisasi belanja 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri akan dapat ditutupi dengan realisasi PNBP yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan persetujuan pencairan dana untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri. Pasal 14 (1) Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dalam rangka pencairan dana PNBP untuk Satker Korlantas Polri

381

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan menggunakan formula sebagai berikut: MP

MP PPP JS JPS

= (PPP x JS) - JPS - setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, kecuali Pagu PNBP Satker Korlantas Polri. : Maksimum Pencairan : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan : Jumlah Setoran : Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

(2) Pencairan dana PNBP untuk Satker Korlantas pada Mabes Polri ke KPPN dilakukan dengan melampirkan: a. Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja antara Polri dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Daftar Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPMUP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS yang dananya bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 16 Ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

382

Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Mei 2013 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

383

384

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP NO.

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA

(2) (3) (4)

Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA

(5)

Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA

(6)

a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu. b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a). c. Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D PTUP, dan SP2D LS d. Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi pencairan dana tahun anggaran yang lalu. e. Diisi jumlah sisa UP dan TUP tahun anggaran yang lalu yang belum dipertanggungj awabkan. f. Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan sisa Maksimum Pencairan (MP) TA yang lalu g. Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f

(7)

a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 7.a. c. Realisasi SP2D TA berjalan sampai dengan yang lalu (termasuk penggunaan sisa MP TA yang lalu. d. SPM berikutnya yang dapat diajukan.

385

386

PETUNJUK CONTOH PENGISIAN MP

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP

387

CONTOH KASUS Contoh Pemberian UP A. Pengaturan sesuai Pasal 8 Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 1. Satker pengguna PNBP memperoleh Pagu PNBP dalam DIPA sebesar Rp 10 Milyar, dengan berjalannya waktu Satker pengguna PNBP memperoleh Realisasi PNBP sebesar Rp 10 Milyar, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 500 juta, dengan penjelasan sebagai berikut: Pagu PNBP dalam DIPA = Rp 10 Milyar PPP =100 % Realisasi PNBP = Rp 10 Milyar Penghitungan UP = 20 % x 10 Milyar = 2 Milyar

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 500 juta.

2. Satker pengguna PNBP memperoleh Pagu PNBP dalam DIPA sebesar Rp 4 Milyar, dengan berjalannya waktu Satker pengguna PNBP memperoleh Realisasi PNBP sebesar Rp 400 juta, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100 %, maka UP yang dapat diberikan adalah: Pagu PNBP dalam DIPA = Rp 4 Milyar PPP = 100 % Realisasi PNBP = Rp 400 juta Penghitungan UP = 20 % x 4 Milyar = 800 juta

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 400 juta.

B. Pengaturan sesuai Pasal 9 Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu per dua belas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 1. Satker pengguna PNBP memperoleh Pagu PNBP dalam DIPA sebesar Rp 12 Milyar, Satker pengguna PNBP belum memperoleh Realisasi PNBP, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang

388

ditetapkan Menteri Keuangan 100%o, maka UP yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 200 juta, dengan penjelasan sebagai berikut: Pagu PNBP dalam DIPA = Rp 12 Milyar PPP = 100 % Realisasi PNBP = Rp 0,UP = 1/12 %x 12 Milyar = 1 Milyar

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 200 juta.

2. Satker pengguna PNBP memperoleh Pagu PNBP dalam DIPA sebesar Rp 120 Juta, Satker pengguna PNBP belum memperoleh Realisasi PNBP, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah: Pagu PNBP dalam DIPA = Rp 120 juta PPP = 100 % Realisasi PNBP = Rp 0,Penghitungan UP UP = 1 /12 %> x 120 juta = 10 juta

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 10 juta.

3. Satker pengguna PNBP memperoleh Pagu PNBP dalam DIPA sebesar Rp 600 juta, Satker pengguna PNBP memperoleh Realisasi PNBP sebesar Rp 30 juta, dengan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan 100%, maka UP yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 50 juta, dengan penjelasan sebagai berikut: Pagu PNBP dalam DIPA = Rp 600 juta PPP = 100 % Realisasi PNBP = Rp 30 juta UP = 1/12 %x 600 juta = 50 juta

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka UP yang diberikan Rp 50 juta.

389

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-17/PB/2013 TENTANG : KETENTUAN LEBIH LANJUT TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN NOMOR : XXXXXXX Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ……………………………………………… 2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran 3. Satuan Kerja : ………………………………………… (xxxxxx) 4. Kementerian Negara/Lembaga : ………………………………………… (xxx) 5. Unit Organisasi : ………………………………………… (xx) dengan ini menyatakan bahwa : 1. Pada Tahun Anggaran ............(Tahun Anggaran sebelumnya) telah dilakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar Rp............... ( dengan huruf ) sebagaimana bukti terlampir. 2. Dari jumlah PNBP yang berasal dari pendapatan uang pendidikan Tahun Anggaran ........ (Tahun Anggaran sebelumnya) tersebut pada angka 1, sebesar Rp....................... ( dengan huruf) merupakan biaya pendidikan yang dipungut pada Tahun Anggaran .........(Tahun Anggaran sebelumnya), yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan pada Tahun Anggaran ............(Tahun Anggaran berjalan). 3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) satuan kerja bidang pendidikan selaku pengguna PNBP. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini bertanggungjawab penuh bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ............, .....................20XX Kuasa Pengguna Anggaran, materai 6.000

……………………………………………… NIP…………………………………………

390

391

392

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP NO (1) (2) (3) (4) (5) (6)

URAIAN ISIAN Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 6.a. c. I. Diisi realisasi SP2D TA berjalan Satker Korlantas Polri. II. Diisi realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri dikewilayahan/ daerah dan Satker di Mabes Polri III. Jumlah realisasi pencairan dana d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana e. SPM yang diajukan.

393

394

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 /PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan pembagian beban kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta V, terdapat pengalihan kantor bayar terhadap pembayaran atas beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dialihkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; b. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran atas beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dimaksud, perlu petunjuk pelaksanaan pembayaran pengembalian atas beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 395

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 396

2.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

3.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

4.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

5.

Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban SiLPA yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6.

Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

7.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

397

8.

Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.

9.

Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KP P N/Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas pendapatan dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan KP PN/Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. 14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

398

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 16. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang selanjutnya disebut Subrekening Kas Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (SUBRKUN KPPN) yaitu rekening Nomor 501,00000x di Bank Indonesia. 17. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara. 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

BAB II RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN Pasal 2 Pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan negara atas beban SiLPA merupakan pengembalian atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya yang meliputi: 1.

pengembalian atas penerimaan negara yang diterima melalui RKUN;

399

2.

pengembalian atas penerimaan negara, yang diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN; Pasal 3

(1)

Pembayaran pengembalian alas penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi: a. Pengembalian PNBP yang disetor dipotong melalui RKUN, akibat: 1) 2) 3) 4) 5)

dan/atau

kelebihan/kesalahan penyetoran; kelebihan/kesalahan memotong pada SPM; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan.

b. Pengembalian penerimaan lainnya selain dimaksud pada huruf a kecuali pengembalian retur SP2D, pengembalian pajak, dan pengembalian bea cukai, yang disetorkan melalui RKUN akibat: 1) 2) 3) 4) 5) (2)

kelebihan/kesalahan penyetoran; kelebihan/kesalahan memotong pada SPM; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan.

Pembayaran pengembalian atas penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 meliputi: a. Pengembalian PNBP yang disetor melalui Kas Negara, akibat: 1) 2) 3) 4)

kelebihan/kesalahan penyetoran; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan. 400

b. Pengembalian lainnya selain dimaksud pada huruf a kecuali pengembalian retur SP2D, pengembalian pajak, dan pengembalian bea cukai, yang disetorkan melalui Kas Negara akibat: 1) kelebihan/kesalahan penyetoran; 2) setoran ganda; 3) ikatan perjanjian; 4) sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan.

BAB III TATA CARA PENERBITAN SPM Bagian Kesatu Pembayaran Pengembalian atas Penerimaan Negara yang Diterima melalui RKUN Pasal 4 (1)

PA/Kuasa PA mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan: a. Copy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN di Daerah; b. Surat Ketetapan Pengembalian; c. SPTJM.

(2)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/PPK melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pemintaan pengembalian penerimaan negara.

(3)

Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Kas Umum Negara menerbitkan SKTB dengan ketentuan:

401

(4)

a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada PPK; b. lembar ke-3 sebagai pertingga). Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKP4 (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) atas nama Menteri Keuangan dengan ketentuan; a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada PPK; b. lembar ke-3 sebagai pertinggal.

Bagian Kedua Pengembalian atas Penerimaan Negara yang Diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN Pasal 5 (1)

PA/Kuasa PA mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan: a. Copy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN di Daerah; b. Surat Ketetapan Pengembalian; c. SPTJM (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

(2)

KPPN melakukan pemeriksaan kelengkapan pemintaan pengembalian penerimaan negara.

(3)

Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara/Sub RKUN, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan SKTB (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) dengan ketentuan: 402

a. lembar ke-1 disampaikan kepada PA/Kuasa PA; b. lembar ke-2 disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara/PPK; c. lembar ke-3 sebagai pertinggal. (4)

Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPPN menerbitkan SKP4 dengan ketentuan: a. lembar ke-1 disampaikan kepada PA/Kuasa PA; b. lembar ke-2 disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara/PPK; c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.

(5)

KPPN meneruskan permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan SKTB dan SKP4 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Kas Negara.

Pasal 6 (1)

PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara melakukan penelitian atas permintaan pengembalian penerimaan negara yang diajukan oleh PA/Kuasa PA/KPPN.

(2)

Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan negara telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara menerbitkan SPP dengan menggunakan akun SiLPA.

(3)

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara dilengkapi dengan dokumen SKP4 lembar ke-2, SKTB lembar ke-2, SPTJM, dan Surat Ketetapan Pengembalian.

(4)

Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara melakukan pengujian atas SPP yang diajukan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

403

(5)

Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara membuat dan menandatangani SPM atas beban SiLPA dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

SPM yang memuat nilai nominal mata uang rupiah ditulis dalam angka rupiah penuh tanpa angka sen di belakang koma.

(7)

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibuat dalam rangkap 3 dengan ketentuan: a. lembar ke-1 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lembar ke-2 tanpa lampiran disampaikan kepada KPPN Jakarta II; b. SPM lembar ke-3 sebagai pertinggal Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara. BAB IV TATA CARA PENERBITAN SP2D Pasal 7

(1)

KPPN Jakarta II melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.

(3)

Pengujian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. pengujian atas dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang ditunjuk dalam SPM; c. pengujian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a.

(4)

Pengujian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

404

a. pencocokan tanda tangan Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara, cap/stempel kantor/satker/PA/Kuasa PA dengan spesimen yang diterima; b. kebenaran cara penulisan pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf pada kuitansi termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; c. kebenaran penulisan SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. (5)

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), KPPN Jakarta II melakukan: a. penerbitan SP2D dalam hal SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau b. pengembalian SPM kepada Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara dalam hal SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan. Pasal 8

SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a diterbitkan sesuai ketentuan. Pasal 9 (1)

SPM yang telah diterbitkan SP2D dan telah dicairkan tidak dapat dibatalkan.

(2)

SPM yang telah diterbitkan SP2D hanya dapat dilakukan perbaikan kesalahan yang bersifat administrasi yang tidak berakibat perubahan jumlah uang pada SPM, yaitu: a. kesalahan dalam pencantuman kode akun; b. kesalahan dalam pencantuman kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, bagian anggaran; dan/atau c. kesalahan dalam penulisan uraian pengeluaran.

(3)

Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan SPM kepada KPPN Jakarta II.

405

(4)

Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara memberitahukan kepada PA/Kuasa PA/PPK dalam hal ditemukan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dilakukan perbaikan.

BAB V PELAPORAN DAN AKUNTANSI Pasal 10 (1)

KPPN Jakarta II mencantumkan realisasi penerbitan SP2D atas beban SiLPA dalam Laporan Harian Kas Posisi (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

(2)

KPPN Jakarta II wajib melaporkan realisasi penerbitan SP2D atas beban SiLPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2009 tentang Pembagian Beban Kerja KPPN Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, dan Jakarta V dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

406

Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010

407

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69/PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP ……… (diisi dengan nomor keputusan) TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS BEBAN SILPA DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN Membaca

: 1. …………… (diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan) 2. …………… (diisi dengan nomor dan tanggai SKTB) MEMUTUSKAN:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyetujui pembayaran pengembalian pendapatan/penerimaan negara melalui rekening pengeluaran bendahara umum negara dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah uang : Rp ……… (diisi dengan jumlah uang yang diminta) (…………) (diisi dengan huruf senilai yang diminta) 2. Yang berhak menerima : ……………(diisi yang berhak menerima, no rekening,

dan nama bank)

3.

Atas beban : a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : b. Kegiatan, Sub Kegiatan : c. Klasifikasi belanja : d. Mata Anggaran : e. Bagian Anggaran : f. Satuan Kerja : g. Lokasi :

4. 5.

Untuk keperluan : ………… (diisi uraian pembayarannya) Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan dana dilakukan melalui KPPN Jakarta II

6.

00.00.00 0000.0000 3112 (SiLPA) 311212 (Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran lalu) 999.99 (Bendahara Umum Negara) 999001 (Direktorat Pengelolaan Kas Negara) 01.51 (Jakarta Pusat)

Ditetapkan di … (diisi nama kota) Pada tanggal … (diisi tanggal ketetapan) a.n. Menteri Keuangan ……… (diisi nama Jabatan Penandatangan) Nama … (diisi nama penanda tangan) NIP … (diisi NIP Penanda tangan)

408

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69/PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

(KOP SURAT) SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nomor ....(1)………

Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara……………… (2)……………………… menerangkan bahwa Rekening Kas Negara nomor ………………… (3) ……………………telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku Bank/Pos dengan rincian sebagai berikut.

No

Nama Penyetor

Tanggal Setor

Tanggal

1

2

3

4

(4)

……(5)……

……(6)…… ……(7)……

Pembukuan KPPN Nomor Nota MAP Debet/Kredit 5 6 ……(8)……

Jumlah Setoran 7

……(9)…… ……(10)……

……(11) …… tanggal ……(12) …………… Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,

…………(13)…………………… Nama Lengkap NIP

409

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nomor penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (2) Diisi dengan nama KPPN (3) Diisi dengan nomor Rekening Kas Negara di Bank Persepsi/BO l/BO lll/Bank Tunggal (4) Diisi dengan nomor urut (5) Diisi dengan nama penyetor (6) Diisi dengan tanggal penyetoran (7) Diisi dengan tanggai pembukuan di KPPN (8) Diisi dengan nomor Nota Debet /Kredit (9) Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) menurut pembukuan KPPN (10) Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibukukan oleh KPPN (11) Diisi dengan tempat Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani (12) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani (13) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Telah Dibukukan dan dibubuhi cap dinas KPPN

410

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69/PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

(KOP SURAT) SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nomor ....(1)………

Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerangkan bahwa Rekening Kas Umum Negara Nomor ………………………… (2) ……………………… telah menerima setoran dan telah dibukukan sebagai penerimaan negara dengan rincian sebagai berikut. Pembukuan Dit. PKN

No

Nama Penyetor

Tanggal Setor

Tanggal

1

2

3

4

(3)

……(4)……

……(5)…… ……(6)……

Nomor Nota Debet/Kredit 5 ……(7)……

6

Jumlah Setoran 7

……(8)……

……(9)……

MAP

……(10) …… tanggal ……(11) …………… a.n. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kasubdit Kas Umum Negara,

…………(12)…………………… Nama Lengkap NIP

411

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN NO. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

URAIAN ISIAN Diisi dengan nomor penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan Diisi dengan nomor rekening terkait Diisi dengan nomor urut Diisi dengan nama penyetor Diisi dengan tanggal penyetoran Diisi dengan tanggal pembukuan Dit. PKN Diisi dengan nomor Nota Debet /Kredit Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) menurut pembukuan Dit. PKN Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibukukan oleh Dit. PKN Diisi dengan tempat Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Telah Dibukukan dan dibubuhi cap dinas Dit. PKN

412

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69/PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

(KOP SURAT)

Nomor : Lampiran : ... lembar Perihal : Laporan Harian Kas Posisi

LAPORAN HARIAN KAS POSISI TANGGAL ………………… (Dalam Rupiah) PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NON BELANJA DAN PENGELUARAN NON ANGGARAN ANGGARAN BKPP URAIAN JUMLAH BKPK URAIAN JUMLAH 41 PENERIMAAN 31 SILPA PERPAJAKAN 42 PENERIMAAN NEGARA 52 BELANJA BARANG BUKAN PAJAK 81 PENERIMAAN NON 53 BELANJA MODAL ANGGARAN 61 BELANJA DANA PERIMBANGAN 82 PENGELUARAN NON ANGGARAN JUM. PEND & PEN NON ANGG JUM. BEL&PENG NON ANGG SALDO AWAL HARI INI SALDO AKHIR HARI INI JUMLAH SELURUHNYA

JUMLAH SELURUHNYA

413

No

1 1 2 3 4 5 6

Rek. Bank/Pos

2 Bank Tunggal BO I Non Gaji BO I Gaji BO II BO III PBB BONI BPHTB Rek. Kas. Neg. 7 Gab. 8 GP Penerimaan 9 GP Pengeluaran 10 GP PBB 11 GP BPHTB 12 BLU Jumlah

Saldo Akhir Hari Ini Menurut Pembukuan KPPN 3

Menurut Pembukuan Bank Saldo Awal Hari Ini 4

Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir Hari ini Hari Ini Hari ini 5

6

…………………………… Kepala KPPN ………… …………………………… ……………………………

414

7

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69/PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………… SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan pada Satuan Kerja …………………...... sebesar Rp …………………………… (dengan huruf). 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian penerimaan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke rekening Kas Negara. 3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ……………………,…………………… Kuasa Pengguna Anggaran/PPK ……………… ……………… (Nama Lengkap) NIP

415

416

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-53/PB/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa dalam penatausahaan penerimaan negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dimungkinkan terjadi kesalahan setor/pelimpahan dan/atau kelebihan setor/pelimpahan penerimaan negara. Kesalahan/Kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berjalan; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 417

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementarian Keuangan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 2. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 3. Pengembalian penerimaan negara adalah pengeluaran negara dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan negara kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kelebihan dan kesalahan pemotongan Surat Perintah Membayar,

418

kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank/pos persepsi. 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Menetapkan

:

MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TENIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 2. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 3. Pengembalian penerimaan negara adalah pengeluaran negara dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan negara kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kelebihan dan kesalahan pemotongan Surat Perintah Membayar, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank/pos persepsi. 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

419

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 9. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan. 10. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh seksi verifikasi dan akuntansi KPPN bahwa pendapatan dan/atau penerimaan negara telah dibukukan KPPN. 11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM-PP berkenaan. 12. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan, yang selanjutnya disebut SPM-PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana berdasarkan SKP4 dan SKTB. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. 14. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang selanjutnya disebut Subrekening Kas Umum. Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan 420

Negara (SUBRKUN KPPN) yaitu rekening Nomor 501.00000X.XXX di Bank Indonesia. 15. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTJM, adalah surat pernyataan yang antara lain berisi pernyataan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud. 17. Surat Ketetapan Pengembalian adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA/PPK yang menetapkan adanya pengembalian penerimaan negara kepada yang berhak. BAB II RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN Pasal 2 (1) Pengembalian penerimaan negara yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini adalah pengembalian atas penerimaan negara yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan melalui kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN. (2) Pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. Restitusi Pajak; b. Restitusi Bea Cukai; c. Pembayaran kembali retur SP2D; dan d. Pengembalian PFK. BAB III PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN Pasal 3 Pengembalian atas penerimaan negara yang telah diterima melalui kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi: 1. Pengembalian PNBP dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh: a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran; 421

b. Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada SPM; c. Setoran ganda; d. Ikatan perjanjian. 2. Pengembalian penerimaan negara yang berasal dari kesalahan perekaman, dua kali perekaman penerimaan negara oleh bank/pos persepsi dan kelebihan/kesalahan pelimpahan/transfer oleh bank/pos persepsi/BO I/ BO ll/BO Ill/Bank Indonesia. Pasal 4 (1) Pengembalian penerimaan negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun pada saat penyetorannya. (2) Pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM-PP. (3) Pengembalian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui KPPN mitra kerja satuan kerja berkenaan. BAB IV PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN Pasal 5 Pembayaran pengembalian penerimaan negara yang diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, diatur langkah-langkah sebagai berikut: 1. PA/Kuasa PA satuan kerja/penyetor mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN Mitra Kerjanya dengan melampirkan: a. Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN; b. Fotocopy Bukti kepemilikan rekening tujuan; c. Surat Ketetapan Pengembalian; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 2. KPPN c.q. Seksi Bank Giro Pos melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian 422

3.

4. 5.

6.

7. 8.

penerimaan negara dan meneruskan permintaan pengembalian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; b. Lembar ke-2 disampaikan kepada PA/KPA/Satker terkait; c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal. Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN penerima setoran. Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN menerbitkan SKP4 yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Penerbitan SKP4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1 a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada penerbit SPP/SPM-PP; b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal. Penerbit SPP/SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pejabat perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal satuan kerja/entitas yang mengajukan permintaan pengembalian tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA, maka penerbit SPP/SPM-PP adalah Subbagian Umum KPPN berkenaan. Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengajuan SPM ke KPPN. KPPN menerbitkan SP2D atas dasar SPM-PP yang disampaikan sesuai ketentuan.

Pasal 6 Dalam rangka pembayaran pengembalian penerimaan negara yang diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2, diatur langkah-langkah sebagai berikut:

423

1. Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kesalahan perekaman, dua kali perekaman, dan kelebihan pelimpahan penerimaan kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan: a. Bukti Penerimaan Negara/Surat Setoran yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP; b. Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); c. Nota Debet Pelimpahanr 2. KPPN c.q. Seksi Bank Giro Pos paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima permintaan pengembalian penerimaan negara melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan negara dan meneruskan permintaan pengembalian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; b. Lembar ke-2 disampaikan kepada bank/pos persepsi yang mengajukan permintaan pengembalian. c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal. 4. Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN penerima setoran. 5. Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepaia KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja menerbitkan SKP4 yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Penerbitan SKP4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala Subbagian Umum KPPN sebagai penerbit SPP/SPM-PP ; b. Lembar ke-2 disampaikan kepada bank/pos persepsi yang mengajukan permintaan pengembalian c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal. 6. Kepala Sub bagian Umum KPPN berdasarkan SKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan 424

SPP/SPM-PP dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan SKP4. 7. Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan SPM ke KPPN. 8. Pengembalian penerimaan yang diakibatkan oleh kelebihan pelimpahan penerimaan diatur sebagai berikut: a. SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan kode satuan kerja KPPN sebagai Kuasa BUN di Daerah, Bagian Anggaran 999, dan Unit Organisasi Eselon I 99. b. Akun yang dipergunakan dalam penerbitan SPM-PP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 826111 (koreksi penerimaan pemindahbukuan). c. Kepala KPPN membuat nota perbaikan pembukuan untuk mengoreksi pelimpahan bank/pos persepsi ke SUBRKUN KPPN/BO III dengan akun 816111 (koreksi pengeluaran pemindahbukuan) sesuai format sebagaimana lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. d. Seksi Bank Giro Pos membukukan nota perbaikan pembukuan tersebut pada buku bank persepsi. 9. Pengembalian penerimaan yang diakibatkan oleh kesalahan perekaman dan dua kali perekaman data penerimaan negara diatur sebagai berikut: a. SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan kode Satuan Kerja, Bagian Anggaran, dan Unit Organisasi Eselon I satker penerima. Contoh: SPM-PP atas penerimaan pajak menggunakan kode satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak, SPM-PP atas penerimaan bea dan cukai menggunakan kode satuan kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. b. Menggunakan Akun Penerimaan yang bersangkutan. Contoh: SPM-PP atas kesalahan perekaman setoran PPh pasal 21 menggunakan akun 411121. SPM-PP atas kesalahan perekaman setoran PNBP Penjualan Sewa Beli menggunakan akun 423123. 425

10. KPPN menerbitkan SP2D atas dasar SPM-PP sesuai ketentuan. 11. SP2D untuk pengembalian penerimaan dibebankan pada BO l/RPKBUN KPPN. 12. SP2D untuk pengembalian penerimaan PBB dibebankan kepada BO III PBB. Dalam hal saldo rekening pada BO III PBB tidak mencukupi maka dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: a. SP2D pengembalian PBB dibebankan pada BO I b. KPPN memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan penerimaan BO III PBB dengan menyetorkan penerimaan PBB ke SUBRKUN KPPN. Contoh: Terdapat SPM-PP Pengembalian PBB dengan nilai Rp. 1.000,Saldo di BO III PBB sebesar Rp.800,KPPN tetap menerbitkan SP2D sebesar Rp.1.000,dengan beban BO i, kemudian pada saat pembagian PBB, KPPN mentransfer sejumlah dana secara terusmenerus sampai dengan sejumlah Rp.1000,- ke SUBRKUN KPPN. Pasal 7 KPPN memberitahukan kepada satuan kerja penerima (KPP/KPPBC, Bank/Pos Persepsi dan/atau Satuan Kerja) atas pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bahwa penerimaan negara dengan NTPN dan NTB/NTP berkenaan telah dikembalikan dengan melampirkan fotocopy SPM-PP/SP2D dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan Kepada PT Pos Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kepada Perum Bulog dan 426

Pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan masih berlaku. Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2012 DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

427

LAMPIRAN I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Mellaui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KOP SURAT …………………………………………… (1) ……………………………………………

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………… (2) ………………………… NIP : ………………………… (3) ………………………… Jabatan : PA/Kuasa PA 4)........ Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan pada Satuan Kerja …………… (5) ………… sebesar Rp ………… (6) …………… ( …………… (7) …………… ) untuk keperluan (8) ……………… 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian penerimaan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke rekening kas negara. 3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ……… (9) ………, ……… (10) ……… PA/Kuasa PA ………… (11) …………… (12) ………… (12) …………… NIP. … (14) ……………

428

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) NO. URAIAN ISIAN C) Diisi dengan kop surat satuan kerja (2)

Diisi dengan nama PA/Kuasa PA

(3)

Diisi dengan NIP PA/Kuasa PA

W

Diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab PA/Kuasa PA

(5)

Diisi dengan nama satuan kerja

(6)

Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam angka

(7)

Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam huruf

(8)

Diisi dengan keperluan/maksud pengembalian penerimaan

(9)

Diisi dengan tempat SPTJM dibuat dan ditandatangani

(10) Diisi dengan tanggal saat SPTJM dibuat dan ditandatangani (11) Diisi dengan nama satker bersangkutan (12) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SPTJM dan dibubuhi cap dinas satker bersangkutan (13) Diisi dengan nama pejabat penerbit SPTJM (14) Diisi dengan NIP pejabat penerbit SPTJM

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2012 DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

429

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53 /PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

(KOP SURAT) SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nomor ...(1)... Seksi Verifikasi Dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …………(2)………………… menerangkan bahwa Rekening Kas Negara nomor ………………(3)…………………telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku Bank/Pos dengan rincian sebagai berikut. Pembukuan KPPN No

Nama Penyetor

Tanggal Setor

Tanggal

Nomor Nota Debet/Kredit/ NTPN/NTB/NTP

AKUN

Jumlah Setoran

1

2

3

4

5

6

7

(4)

...(6)...

...(7)...

...(8)...

...(9)...

...(10)...

....(11) ....tanggal.....(12)...... Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,. ………………(13) ……………… ………………(14)……………… NIP…………(15)………………

430

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nomor penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (2)

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(3)

Diisi dengan nomor Rekening Kas Negara Di Bank Persepsi/BO l/BO III/Bank Tunggal

(4)

Diisi dengan nomor urut

(5)

Diisi dengan nama penyetor

(6)

Diisi dengan tanggal penyetoran

(7)

Diisi dengan tanggal pembukuan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Diisi dengan nomor Nota Debet/Kredit/NTPN dan NTB/NTP

(8) (9)

Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (AKUN) menurut pembukuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(10) Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibukukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (11) Diisi dengan tempat Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani (12) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani (13) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan telah dibukukan dan dibubuhi cap dinas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (14) Diisi dengan nama pejabat penerbit Surat Keterangan Telah Dibukukan (15) Diisi dengan NIP pejabat penerbit Surat Keterangan Telah Dibukukan Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2012 DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

431

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 53 /PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP......(1)........ TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Menimbang

: a. ……………………………… (2) ……………………………………………; b. …………………………………………………………………………………; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan; 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; : 1. ……………………………… (3) ……………………………………………; 1. ……………………………… (4) ……………………………………………;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN. PERTAMA

: Menyetujui pembayaran pengembalian pendapatan/penerimaan negara melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN ........(5)..........dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah uang : Rp……(6)………… : (…………(7)………) 2. Yang berhak menerima : …… (8) ………… 3. Atas beban : a. Fungi, Sub Fungsi, Program : …… (9) ………… b. Kegiatan, Sub Kegiatan : …… (10) ………… 432

c. d. e. f. g. KEDUA KETIGA KEEMPAT

Klasifikasi Belanja Mata Anggaran Bagian Anggaran Satuan Kerja Lokasi

: : : : :

…… …… …… …… ……

(11) (12) (13) (14) (15)

………… ………… ………… ………… …………

: Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah untuk keperluan …………… (16) ………………………………… : Pencairan dana dilakukan melalui KPPN …………(17)……………… : Asli Keputusan Menteri ini disampaikan kepada ………… (18) …… selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian penerimaan (SPM-PP). Ditetapkan di ………… (19) ……………… pada tanggal ………… (20) ……………… a.n. MENTERI KEUANGAN INDONESIA ………………………………(21)……………… (22) ………………………………(23)……………… NIP. ……………………… (24)………………

433

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NO. URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nomor penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (2) Disi dengan dasar pertimbangannya (3) Diisi dengan surat permintaan pengembalian lengkap dengan nomor dan tanggalnya (4) Diisi dengan surat keterangan telah dibukukan lengkap dengan nomor dan tanggalnya (5) Diisi dengan nama KPPN pembayar pengembalian penerimaan (6) Diisi dengan jumlah nominal dalam angka (7) Diisi dengan jumlah nominal dalam huruf (8) Diisi dengan nama penerima, alamat penerima, nama rekening, nomor rekening, bank tempat membuka rekening dan NPWP (bila ada) (9) Diisi dengan kode dan uraian fungsi, sub fungsi, program (10) Diisi dengan kode dan uraian keqiatan, sub kegiatan (11) Diisi dengan kode dan uraian klasifikasi belanja (12) Diisi dengan kode dan uraian mata anggaran (13) Diisi dengan kode dan uraian bagian anggaran (14) Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja (15) Diisi dengan kode dan uraian lokasi (16) Diisi dengan uraian jelas maksud penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (17) Diisi dengan nama KPPN pembayar pengembalian penerimaan (18) Diisi dengan jabatan penerbit SPM-PP disesuaikan dengan satuan kerjanya (19) Diisi dengan nama kota tempat penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (20) Diisi dengan tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (21) Diisi dengan jabatan penerbit Keputusan Menteri Keuangan (22) Diisi dengan tanda tangan pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan dan dibubuhi cap dinas (23) Diisi dengan nama pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan (24) Diisi dengan NIP pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001 434

LAMPIRAN IV Peraturan Direktu Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN ……………… (…)………………………

NOTA PERBAIKAN PEMBUKUAN Nomor : ………………………………… Tanggal : ………………………………… Tahun Anggaran : …………………………………

Koreksi pembukuan atas : Pemindahbukuan (Pelimpahan) Penerimaan dari Bank/Pos Persepsi ke SUBRKUN/BO III Dokumen No.: …………………………………

Tanggal : …………………………………

Yth. Kepala Seksi Bank Giro Pos KPPN ……………………………………… Berdasarkan Dokumen Pemindahbukuan dari Rekening Bank/Pos Persepsi ……… ke SUBRKUN KPPN/BO III …………………… di atas telah terjadi kesalahan (kelebihan) pemindahbukuan/pelimpahan sebesar Rp. ………………………………… (dengan angka dan huruf). Atas kesalahan pemindahbukuan/pelimpahan di atas KPPN …………………………… telah menerbitkan SPM-PP Nomor …………… tanggal ………………… dan SP2D Nomor …………………… Tanggal ……………………… Berdasarkan SPM-PP dan SP2D tersebut, Kepala Seksi Bank Giro Pos agar melakukan perbaikan pembukuan Buku Bank Persepsi terkait dengan membukukan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan (Mata Anggaran 816111) sebesar nilai SP2D. Kepala Kantor, (Cap Dinas dan Tanda tangan) Nama NIP

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

435

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KOP SURAT

SURAT PEMBERITAHUAN Nomor : ……………………… Yth. ………………………… di …………………………… Menunjuk Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ………… Tanggal …………… dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ………… Tanggal ……………, bersama ini diberitahukan bahwa atas penerimaan Negara dengan NTPN ……… NTB/NTP ……………… telah dikembalikan ke Bank/Pos Cabang ………………… sebesar Rp ……………… Pengembalian dimaksud disebabkan oleh ………………… Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Tempat, tanggal bulan tahun Kepala Kantor, Cap dinas dan tanda tangan Nama Lengkap NIP

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 195308141975071001

436

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal

: B - 122/C/Cu.3/05/2012 : Segera. : 1 (satu) berkas. : Penertiban penatausahaan dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) Kejaksaan RI.

Jakarta, 04 Mei 2012 KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Masih terdapat Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan Tinggi dan Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan Negeri yang tidak tertib dalam melaporkan PNBP kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, sehingga data yang dihimpun di Kejaksaan Agung tidak sesuai dengan PNBP yang telah disetorkan ke kas negara oleh Satker-satker tersebut; 2. Masih terdapat Satker Kejaksaan Tinggi dan Satker Kejaksaan Negeri yang tidak tertib dalam mencatat semua jenis PNBP yang telah disetorkan ke kas negara tepat waktu sesuai dengan tanggal penyetoran. Hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian data PNBP antara Satker yang bersangkutan dengan data di KPPN setempat; 3. Adanya ketidakseragaman bentuk pelaporan PNBP dan lampiranlampirannya yang dikirim oleh Satker Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan; 4. Belum adanya target/rencana PNBP yang dihasilkan Satker Kejaksaan Tinggi dan Satker Kejaksaan Negeri sehingga realisasi PNBP belum mencerminkan kinerja Satker masing-masing. 5. Berkaitan dengan butir 1 s/d 4 tersebut di atas, untuk efektifitas, efisiensi dan keseragaman Laporan PNBP serta monitoring dalam pengelolaan PNBP Kejaksaan RI, diminta kepada Saudara agar: 5.1. Dalam pengiriman laporan bulanan PNBP supaya memperhatikan : 5.1.1. Bentuk Laporan Bulanan PNBP a. Laporan Bulanan PNBP supaya berpedoman pada ketentuan/peraturan mengenai akun pendapatan. Ketentuan terbaru mengenai akun pendapatan

437

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar sebagaimana tersebut dalam lampiran A. b. Bentuk Laporan Bulanan PNBP untuk Satker Cabang Kejaksaan Negeri sesuai form 1, untuk Satker Kejaksaan Negeri sesuai form 2 dan Satker Kejaksaan Tinggi sesuai form 3. c. Untuk Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri membuat rekapitulasi PNBP dari Satker-Satker Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di wilayahnya, sesuai form 4. d. Kejaksaan Tinggi membuat rekapitulasi PNBP dari Satker Satker Kejaksaan Negeri yang berada di wilayahnya dan Satker Kejaksaan Tinggi sesuai dengan form 5. 5.1.2. Bukti pendukung laporan PNBP a. Laporan bulanan PNBP sebagaimana butir 1 di atas dilampirkan Rekapitulasi bukti setoran ke kas negara berupa SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). - Untuk Satker Cabang menggunakan form 6.

Kejaksaan

Negeri

- Untuk Satker Kejaksaan Negeri menggunakan form 7. - Untuk Satker Kejaksaan Tinggi menggunakan form 8. b. Untuk efisiensi, bukti pendukung berupa foto copy SSBP, NTPN, BA Penyerahan uang hasil dinas dan surat surat lain yang terkait tidak perlu lagi dilampirkan. Untuk tertib administrasi, bukti-bukti tersebut disimpan di Satker masing-masing sebagai bahan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan untuk keperluan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

438

5.1.3. Penyampaian laporan PNBP Laporan bulanan PNBP disampaikan secara berjenjang dari satker Cabang Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Negeri, dari satker Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan. a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan Laporan PNBP kepada Kepala Kejaksaan Negeri, berisi: - Laporan PNBP Satker Cabang Kejaksaan Negeri, sesuai form 1. - Rekapitulasi Bukti Setor, sesuai form 6. b. Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan Laporan PNBP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, berisi: Untuk Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri: - Laporan PNBP dari Satker Cabang Kejaksaan Negeri yang berada diwilayahnya, sesuai form 1. - Laporan PNBP dari Satker Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sesuai form 2. - Rekapitulasi PNBP dari Satker Cabang Kejaksaan Negeri dan Satker Kejaksaan Negeri, sesuai form 4. - Rekapitulasi Bukti Setor dari Satker Cabang Kejaksaan Negeri, sesuai form 6. - Rekapitulasi Bukti Setor dari Satker Kejaksaan Negeri, sesuai form 7. Untuk Kejaksaan Negeri yang tidak memiliki Cabang Kejaksaan Negeri: - Laporan PNBP dari Satker Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sesuai form 2. - Rekapitulasi Bukti Setor, sesuai form 7. c. Kepala Kejaksaan Tinggi menyampaikan Laporan PNBP kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan tembusan Kepala Biro Keuangan , berisi: - Rekapitulasi PNBP dari Satker-satker yang berada di wilayah masing-masing, sesuai form 5.

439

- Foto copy Rekapitulasi Bukti Setor dari Satkersatker yang berada di wilayah masing-masing, sesuai form 6, form 7 dan form 8. 5.1.4. Batas waktu pelaporan PNBP. a. Batas waktu penyampaian Laporan Bulanan PNBP dari Satker Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri diatur sendiri oleh masing-masing Kejaksan Negeri sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayahnya dengan memperhitungkan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan PNBP yang diberikan Kejaksaan Tinggi masing-masing. b. Batas waktu penyampaian Laporan Bulanan PNBP dari Satker Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi diatur sendiri oleh masingmasing Kejaksaan Tinggi sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayahnya dengan memperhitungkan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan PNBP yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. c. Batas waktu penyampaian Laporan Bulanan PNBP dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sudah diterima di Kejaksaan Agung RI. 5.1.5. Guna percepatan pelaporan PNBP, selain mengirimkan laporan dalam bentuk hardcopy, Satker Kejaksaan Negeri dan Satker Kejaksaan Tinggi supaya mengirimkan softcopy laporan PNBP dalam format excel kepada Kepala Biro Keuangan melalui alamat email [email protected]. 5.2. Laporan Bulanan PNBP dengan menggunakan format tersebut di atas efektif dilaksanakan dan dikirimkan mulai bulan Juli 2012 (untuk laporan pendapatan PNBP periode bulan Juni 2012). 5.3. Membuat Target / Rencana PNBP. 5.3.1. Target / Rencana PNBP Kejaksaan RI Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp. 132.960.300,000,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), Besaran target/rencana PNBP

440

tahun 2013 untuk masing-masing Kejaksaan Tinggi sebagaimana pada lampiran B. 5.3.2. Masing-masing Kejaksaan Tinggi supaya membagi dan menentukan target/rencana PNBP Tahun 2013 kepada Satker-satker yang berada di wilayah masingmasing sesuai form 9 yang nantinya masuk dalam aplikasi RKAKL (DIPA tahun 2013). 5.3.3. Berdasarkan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Th. 2011 (unaudited) , realisasi PNBP Kejaksaan RI pada tahun 2011 sebesar Rp 492.260.846.298,- (empat ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Rincian realisasi PNBP Kejaksaan RI per Kejati dan per Akun, sebagaimana pada lampiran C dan D. 5.4. Petunjuk cara pengisian form 1 s/d 9 sebagaimana dalam lampiran E.

Selanjutnya guna tertib penatausahaan dalam pengelolaan PNBP, diminta kepada Saudara agar segera meneruskan kepada Satker Cabang Kejaksaan Negeri dan Satker Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Kejaksaan Tinggi masing-masing dan mengendalikan pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Tembusan : 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia; (1 & 2 sebagai laporan) 3. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 6. A r s i p.

441

352

Lampiran A/1 JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

No

1

Jenis PNBP Kejaksaan RI (Lama)

Jenis PNBP Kejaksaan RI yang Baru (telah disesuaikan dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER80/PB/2011)

Penjelasan

3

4

5

1

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan

423114

Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/ Rampasan dan Harta Peninggalan

2

Pendapatan/penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan/penjualan lainnya

423117

Pendapatan Penjualan dokumen Pelelangan

Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang rampasan negara dalam perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa: - Benda bergerak , seperti: mobil, motor, kapal, BBM, dll. - Benda tak bergerak, seperti: tanah, bangunan, dll. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Dokumen Lelang.

423119

Pendapatan Penjualan Lainnya

Pendapatan/penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah

423121

Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan

3

4

2

Kode Akun

Dokumen-

443

Pendapatan dari hasil penjualan yang tidak termasuk penjualan-penjualan pada kode akun penerimaan Kejaksaan, antara lain : - Hasil penjualan barang bukti yg berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada pihak yang berhak namun tidak diambil oleh ybs. (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) - Hasil penjualan barang temuan Kejaksaan yang telah ditetapkan Pengadilan. - dll. Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan.

1

3

4

5

5

Pendapatan/penjualan kendaraan bermotor

423122

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

6

Pendapatan/penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/ dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa barang inventaris kantor yg telah dihapus dari daftar barang inventaris Kejaksaan, yaitu : - Peralatan : meja, kursi, lemari, ac, dll - Mesin : sepeda motor, mobil, lift, dll Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya.

423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Pendapatan sewa bendabenda tak bergerak lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

423149

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya.

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu : - Sewa rumah dinas. - Sewa tempat untuk ATM. - Sewa kantin. - Dll. Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya.

423221

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).

Pendapatan yang berasal dari bunga rekening giro pemerintah.

423414

Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya.

Digunakan untuk mencatat pembayaran denda perkara tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk denda perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) dan denda perkara pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

7

8 9 10

2

444

1

2

3

4

5

11

Pendapatan ongkos perkara

423415

Pendapatan Ongkos Perkara.

12

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya

423419

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya.

13

Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

423611

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah ditetapkan Pengadilan.

14

Pendapatan uang pengganti TP. Korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

423614

Pendapatan Uang Pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan Pengadilan.

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.

15

445

Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perkara tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk biaya perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) dan biaya perkara pelanggaran Perda. Menampung pendapatan Kejaksaan lainnya yang tidak ada dalam kode akun penerimaan Kejaksaan RI, antara lain: - pendapatan dari uang sitaan perkara tindak pidana yg berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara selain perkara tindak pidana korupsi. - dll. Digunakan untuk mencatat : - pendapatan dari uang sitaan perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan dirampas untuk negara dan berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. - pendapatan dari uang sitaan dari hasil tindak pidana korupsi atau diduga hasil tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan Pengadilan namun perkaranya tidak sampai dalam proses persidangan karena tersangka meninggal dunia atau alasan hukum lainnya. Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

1

2

3

4

5

16

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL.

17

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian negara . (masuk TP/TGR) Bendahara

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL.

423922

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (termasuk TP/TGR).

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pembayaran/cicilan TP/TGR (Tuntutan Perbendaharan/ Tuntutan ganti Rugi). - TP (Tuntutan Perbendaharan), yaitu: Pembayaran kerugian negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan Keuangan Negara (TP). - TGR (Tuntutan Ganti Rugi), yaitu : pembayaran kerugian negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian atau wanprestasi pegawai negeri bukan bendahara dan pihak ketiga dalam melaksanakan perikatan/perjanjian dengan negara.

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

423991

Penerimaan Kembali persekot/uang muka gaji.

Pendapatan yang berasal dari pengembalian uang muka gaji.

423999

Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Digunakan untuk mencatat pendapatan anggaran lainlain yang tidak tercover dalam akun Kejaksaan RI.

18

19 20

446

Pendapatan yang diperoleh dari pengembalian gaji atau tunjangan yang diterima pegawai Kejaksaan pada tahun anggaran yang lalu (TAYL) karena adanya kelebihan bayar. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL.

LAMPIRAN B

TARGET PNBP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SATUAN KERJA

TARGET PNBP

KEJAKSAAN AGUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAWA TIMUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEPULAUAN RIAU

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

285.972.660 56.803.779.432 4.556.804.521 8.075.665.601 1.035.612.120 13.820.750.639 1.221.380.896 3.785.494.547 1.973.595.374 2.408.476.751 1.152.045.582 1.331.093.165 1.096.059.263 4.578.348.319 3.956.356.934 2.011.468.343 6.257.631.806 503.554.587 437.257.129 4.720.815.203 1.347.789.912 792.407.503 958.450.797 1.071.958.351 654.974.948 2.325.365.617 552.794.413 445.843.940 1.684.155.984 554.839.833 406.478.841 2.153.076.990

J U M L AH

Rp

132.960.300.000

447

LAMPIRAN C

REALISASI PNBP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011 NO.

SATUAN KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KEJAKSAAN AGUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAWA TIMUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BENGKULU MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEPULAUAN RIAU JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

448

REALISASI PNBP 2011 Rp % 1.058.760.724 0,22% 210.305.456.110 42,72% 16.870.723.442 3,43% 29.898.653.831 6,07% 3.834.161.764 0,78% 51.168.765.459 10,39% 4.521.936.199 0,92% 14.015.091.341 2,85% 7.306.870.766 1,48% 8.916.938.391 1,81% 4.265.235.062 0,87% 4.928.125.524 1,00% 4.057.956.101 0,82% 16.950.485.356 3,44% 14.647.677.633 2,98% 7.447.088.406 1,51% 23.167.720.956 4,71% 1.864.317.448 0,38% 1.618.863.409 0,33% 17.477.942.565 3,55% 4.989.942.130 1,01% 2.933.741.786 0,60% 3.548.486.282 0,72% 3.968.726.942 0,81% 2.424.923.247 0,49% 8.609.234.836 1,75% 2.046.618.769 0,42% 1.650.654.483 0,34% 6.235.275.116 1,27% 2.054.191.559 0,42% 1.504.912.507 0,31% 7.971.368.154 1,62% 492.260.846.298

100,00%

LAMPIRAN D

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI BERDASARKAN JENIS AKUN TAHUN ANGGARAN 2011 No.

KODE AKUN

1 1 2

2 423114 423117

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan Pendapatan /penjualan dokumen-dokumen pelelangan

3

423119

4

423121

5

Hal. 1

JUMLAH PENERIMAAN (Rp)

URAIAN 4 1.205.247.993 0

SUMATERA UTARA 5 1.977.040.908 0

SUMATERA BARAT 6 1.178.892.858 0

7 3.336.828.603 0

8 2.255.692.240 1.352.000

SUMATERA SELATAN 9 625.390.830 287.000

Pendapatan/penjualan lainnya

0

17.882.000

0

0

0

0

0

Pendapatan/penjualan rumah.gedung,bangunan dan tanah

0

0

0

0

0

0

0

423122

Pendapatan/penjualan kendaraan bermotor

0

0

0

0

0

0

0

6

423129

Pendapatan/penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

0

9.900.000

187.625.000

0

13.800.000

12.400.000

63.430.950

7 8

423141 423221

Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

62.542.250 89.296

20.469.661 63.246

34.691.527 0

42.856.992 154.574

19.338.751 123.371

31.596.104 0

26.237.033 8.719.589

ACEH 3

9

423149

Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya

10

423414

Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

11

423415

12

423419

13 14

423611 423614

Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti TP. Korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

15

423752

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

16

423911

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

17

423913

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah, mumi TAYL

18

423922

19 20

423991 423999

RIAU

JAMBI

LAMPUNG 10 259.865.370 0

0

2.450.000

0

0

2.300.000

0

0

2.448.203.300

8.319.866.111

5.499.665.483

4.361.807.682

1.291.190.300

2.613.504.000

3.407.064.733

Pendapatan ongkos perkara

50.962.015

535.388.850

107.997.200

100.875.875

33.252.500

59.107.000

79.404.915

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya

26.500.000

174.632.000

20.000.000

250.000

17.163.000

12.082.000

960.000

29.074.000 660.090.000

186.660.000 2.752.161.609

0 226.021.237

87.000.000 975.412.784

237.200.000 388.103.228

0 1.562.879.536

33.669.000 175.920.000

0

0

170.000

10.630.248

0

0

112.000

35.615.805

14.571.956

5.614.998

303

3.869.092

4.693.974

746.300

0

0

29.813.555

0

0

0

158.000

Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian negara (masuk TP/TGR) Bendahara

1.500.000

0

2.250.000

0

0

1.500.000

0

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

1.186.240 925.300

0 4.005.000

0 14.128.908

741.330 380.000

0 1.850.580

1.235.040 3.450.040

1.275.211 393.000

4.521.936.199

14.015.091.341

7.306.870.766

8.916.938.391

4.265.235.062

4.928.125.524

4.057.956.101

Jumlah Total

Realisasi PNBP Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 492.260.846.298,-

449

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI BERDASARKAN JENIS AKUN TAHUN ANGGARAN 2011 JUMLAH PENERIMAAN (Rp) KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN BENGKULU BARAT TENGAH SELATAN TIMUR 4 5 6 7 8 14.112.790.069 10.600.439.780 2.915.599.087 12.259.035.728 500.706.460

Hal. 2

No.

KODE AKUN

1 1

2 423114

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan

2

423117

Pendapatan /penjualan dokumen-dokumen pelelangan

0

0

0

0

0

0

0

3

423119

Pendapatan/penjualan lainnya

0

0

0

0

0

0

0

4

423121

Pendapatan/penjualan rumah.gedung,bangunan dan tanah

0

0

0

0

0

0

0

5

423122

Pendapatan/penjualan kendaraan bermotor

0

0

0

0

0

0

0

6 7

423129 423141

Pendapatan/penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri

133.350.000 34.649.941

3.860.000 35.261.555

61.450.000 51.349.680

0 54.516.139

0 29.841.771

0 29.594.379

7.600.000 22.828.718

8

423221

Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

1.598.450

42.422

34.643

272.645

0

345.975

0

9

423149

Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya

496.000

0

0

0

0

0

0

10

423414

Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

2.625.110.700

3.546.451.200

3.897.011.300

8.147.311.410

1.055.298.100

809.134.250

1.486.218.000

11

423415

Pendapatan ongkos perkara

32.711.500

43.128.100

45.118.000

54.432.800

46.062.000

8.295.750

20.802.000

12 13

423419 423611

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

6.593.000 0

94.552.000 100.000.000

0 0

329.097.000 1.209.370.034

108.589.000 0

0 160.000

0 0

14

423614

Pendapatan uang pengganti TP. Korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

2.500

202.181.500

430.229.785

1.105.022.713

287.152.095

143.329.167

1.119.213.934

15

423752

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

0

0

0

7.730.235

5.509.924

0

0

16

423911

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

3.183.166

781.237

1.123.543

932.252

444.739

9.689.620

185.008

17

423913

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah, mumi TAYL

0

5.718.000

44.938.968

0

0

0

0

18 19

423922 423991

Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian negara (masuk TP/TGR) Bendahara Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

0 0

13.966.839 0

0 0

0 0

11.755.000 0

0 0

0 0

20

423999

Pendapatan anggaran lain-lain

URAIAN 3

Jumlah Total

BANGKA KEPULAUAN BELITUNG RIAU 9 10 1.053.642.368 5.311.768.610

30

1.295.000

233.400

0

1.259.680

50

2.751.884

16.950.485.356

14.647.677.633

7.447.088.406

23.167.720.956

2.046.618.769

2.054.191.559

7.971.368.154

450

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI BERDASARKAN JENIS AKUN TAHUN ANGGARAN 2011 JUMLAH PENERIMAAN (Rp) JAWA D.I. JAWA BARAT TENGAH YOGYAKARTA 6 7 8 1.149.622.150 1.311.798.210 122.155.955

No.

KODE AKUN

URAIAN

1 1

2 423114

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan

2

423117

Pendapatan /penjualan dokumen-dokumen pelelangan

0

0

0

0

3

423119

Pendapatan/penjualan lainnya

0

0

0

0

4

423121

Pendapatan/penjualan rumah.gedung,bangunan dan tanah

0

0

0

5

423122

Pendapatan/penjualan kendaraan bermotor

10.370.250

0

6 7

423129 423141

Pendapatan/penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri

9.130.000 2.777.100

8

423221

Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

9

423149

Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya

10

423414

Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

11

423415

Pendapatan ongkos perkara

12 13

423419 423611

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

14

423614

Pendapatan uang pengganti TP. Korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

15

423752

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

16

423911

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

17

423913

18 19

423922 423991

20

423999

Pendapatan anggaran lain-lain

DKI JAKARTA 4 171.253.698.908

KEJAKSAAN AGUNG 5

Hal. 3

JAWA TIMUR

BANTEN

9 5.834.584.481

10 2.622.090.384

0

1.100.000

0

0

0

0

0

0

56.800.000

0

575.000

0

0

0

0

0 123.689.340

26.877.500 58.185.293

16.850.000 95.610.134

6.850.000 29.098.915

25.830.000 56.636.328

21.900.000 24.333.608 391.310

0

724.125

0

233.591

930.776

292.946

10.844.090

2.795.000

1.140.480

0

15.517.800

600.000

5.627.076

0

34.220.985.758

0

13.055.738.067

25.058.848.240

3.278.082.500

40.595.555.114

2.866.535.800

514.283.250

0

328.838.000

768.087.700

120.873.500

970.670.000

47.554.986

29.870.450 4.254.634.012

0 0

1.513.000 31.758.200

670.749.650 503.999.364

0 113.390.000

81.823.042 429.767.342

5.000.000 213.000.000

0

0

2.178.156.774

1.377.881.500

149.692.250

3.049.356.521

415.201.136

0

186.084.800

0

23.100.000

0

35.434.568

0

6.002.257

35.755.973

37.322.407

17.871.013

11.272.766

4.943.979

1.409.517

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah, mumi TAYL

0

693.384.882

620.000

16.950.000

0

0

0

Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian negara (masuk TP/TGR) Bendahara Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

0 0

14.350.000 1.208.211

0 143.480

5.100.000 7.368.824

0 1.852.932

0 1.830.318

11.559.375 0

Jumlah Total

185.000

3.147.038

1.139.980

7.990.620

0

7.962.600

6.299.000

210.305.456.110

1.058.760.724

16.870.723.442

29.898.653.831

3.834.161.764

51.168.765.459

6.235.275.116

451

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI BERDASARKAN JENIS AKUN TAHUN ANGGARAN 2011 No.

KODE AKUN

1 1

2 423114

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan

2

423117

3

423119

4

URAIAN

JUMLAH PENERIMAAN (Rp) SULAWESI SULAWESI SELATAN TENGAH 6 7 4.150.306.304 433.038.350

SULAWESI UTARA 4 362.421.250

SULAWESI TENGGARA 5 898.345.338

Pendapatan /penjualan dokumen-dokumen pelelangan

0

0

8.910.000

Pendapatan/penjualan lainnya

0

0

0

423121

Pendapatan/penjualan rumah.gedung,bangunan dan tanah

0

29.000

5

423122

Pendapatan/penjualan kendaraan bermotor

0

6 7

423129 423141

Pendapatan/penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri

25.020.000 29.980.815

8

423221

Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

9

423149

Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya

10

423414

Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

11

423415

Pendapatan ongkos perkara

12 13

423419 423611

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

14

423614

Pendapatan uang pengganti TP. Korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

15

423752

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

16

423911

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

17

423913

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah, mumi TAYL

18 19

423922 423991

Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian negara (masuk TP/TGR) Bendahara Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

20

423999

Pendapatan anggaran lain-lain Jumlah Total

Hal. 4

MALUKU

BALI

8 2.504.416.500

9 733.317.690

0

1.450.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.350.000

0

0

0

37.900.000 19.216.659

223.871.250 55.321.103

42.132.200 31.139.340

2.900.000 22.173.737

4.680.000 31.766.550

0

0

0

0

0

0

1.970.510

5.080

251.325

0

271.549

2.597

1.300.060.401

520.009.500

2.885.128.113

1.014.675.000

207.663.000

2.504.196.600

82.277.100

15.423.000

121.894.200

16.116.500

29.025.000

61.014.500

1.689.500 6.500.000

10.249.500 47.725.000

25.382.681 9.471.794.579

0 160.520.000

245.000 110.000.000

124.327.360 0

45.650.000

43.907.740

442.944.906

3.251.600.000

51.975.000

87.298.852

0

0

700.000

1.872.000

0

0

350.000

416.200

67.550.626

35.947.300

1.490.000

624.733

0

10.737.978

13.436.400

0

222.000

0

6.000.000 50.000

0 1.368.010

0 711.570

0 2.187.680

0 0

0 147.400

2.347.872

13.530.404

7.389.508

713.760

1.910.000

1.110.000

1.864.317.448

1.618.863.409

17.477.942.565

4.989.942.130

2.933.741.786

3.548.486.282

452

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN RI BERDASARKAN JENIS AKUN TAHUN ANGGARAN 2011 Hal. 5 No.

KODE AKUN

1 1 2

2 423114 423117

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan Pendapatan /penjualan dokumen-dokumen pelelangan

3

423119

4

423121

5

JUMLAH PENERIMAAN (Rp)

URAIAN NTB

NTT

IRIAN JAYA

MALUKU UTARA

JUMLAH TOTAL PNBP PER AKUN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO SELURUH INDONESIA 8 9 422.835.872 258.287.028.581 0 30.234.100

4 603.732.507 0

5 547.612.647 206.100

6 7.175.893.131 0

7 568.218.000 16.929.000

Pendapatan/penjualan lainnya

0

0

0

0

0

17.882.000

Pendapatan/penjualan rumah.gedung,bangunan dan tanah

0

0

0

0

0

56.829.000

423122

Pendapatan/penjualan kendaraan bermotor

0

0

0

0

0

13.295.250

6

423129

Pendapatan/penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

9.100.000

59.075.000

0

0

0

1.005.531.900

7 8

423141 423221

Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

27.736.642 1.000.000

53.827.097 0

26.964.036 0

10.553.200 0

35.665.964 0

1.230.450.362 25.861.049

113.554

5.988

500.000

0

74.234.675

108.281.634

2.319.446.409

764.452.500

1.009.133.500

525.637.000

694.493.500

182.328.477.571

51.422.000

18.818.500

29.778.000

12.331.500

11.542.500

4.417.488.741

103.850.000

218.440.102

13.443.000

0

0

2.077.001.285

242.854.548 451.421.586

45.000.000 146.000.000

55.024.000 460.276.910

0 258.922.000

17.569.100.079 23.263.645.603

0

0

278.003.649

1.682.893

3.371.465

331.279.055

0

0

903.705.731

120.007.200

0

3.721.531

191.709.945

0

9.690.570

0

0

32.373.916

370.060

3.981.929

3.789.224

1.980

125.000

92.666.847

3.968.726.942

2.424.923.247

8.609.234.836

1.650.654.483

1.504.912.507

492.260.846.298

9

423149

Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya

10

423414

Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya

11

423415

Pendapatan ongkos perkara

12

423419

Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya

13 14

423611 423614

Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti TP. Korupsi yang telah ditetapkan pengadilan

0 825.640.340

15

423752

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

4.137.833

2.522.041

0

16

423911

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

3.170.000

16.609.758

4.036.175

17

423913

Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah, mumi TAYL

17.630.497

45.095.451

25.000.000

18

423922

Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian negara (masuk TP/TGR) Bendahara

0

0

19

423991

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

1.377.100

20

423999

Pendapatan anggaran lain-lain Jumlah Total

453

LAMPIRAN E PETUNJUK PENGISIAN FORM 1 s/d FORM 9 1. 2. 3. 4.

FORM 1 FORM 2 FORM 3 FORM 4 - Kolom 1 s/d 3 - Kolom 4 - Kolom 5 s/d 7 - Kolom 8

5.

FORM 5 - Kolom 1 s/d 3 - Kolom 4 - Kolom 5 s/d 7 - Kolom 8

6.

7.

FORM 6,7, dan 8 - Kolom 1 s/d 3 - Kolom 4 dan 5 - Kolom 6 dan 7 - Kolom 8 - Kolom 9 FORM 9 - Kolom 1 s/d 3 - Kolom 4 - Kolom 5 s/d 7 - Kolom 8

cukup jelas, cukup jelas, cukup jelas. cukup jelas. diisi jumlah pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh Satker Kejaksaan Negeri (KEJARI), dan yang telah disetorkan ke kas negara; diisi jumlah pendapatan PNBP yang dihasilkan oleh Satker-Satker Cabang Kejaksaan Negeri (CABJARI) pada KEJARI yang bersangkutan dan yang telah disetorkan ke kas negara; Diisi jumlah total pendapatan PNBP yang dihasilkan oleh Satker KEJARI dan Satker-Satker CABJARI dan yang telah disetorkan ke kas negara; cukup jelas; diisi jumlah pendapatan PNBP yang dihasilkan oleh Satker Kejaksaan Tinggi (KEJATI) dan yang telah disetorkan ke kas negara: diisi jumlah pendapatan PNBP yang dihasilkan oleh Satker-Satker KEJARI dan yang telah disetorkan ke kas negara. Apabila Satker KEJARI memiliki CABJARI maka pendapatan PNBP yang diisi pada kolom Satker KEJARI sudah termasuk pendapatan PNBP dari Satker-Satker CABJARI yang bersangkutan; Jumlah total pendapatan PNBP yang dihasilkan oleh Satker KEJATI dan Satker-Satker KEJARI di wilayah Kejaksaan Tinggi (KEJATI) yang bersangkutan; cukup jelas; diisi nomor dan tanggal Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); diisi nomor dan tanggal Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); diisi jumlah pendapatan PNBP yang disetorkan ke kas negara per transaksi selama bulan laporan; diisi jumlah total pendapatan PNBP yang disetorkan ke kas negara per kode akun selama bulan laporan. cukup jelas; diisi dengan perkiraan pendapatan PNBP yang akan dihasilkan oleh Satker KEJATI pada tahun anggaran 2013; diisi dengan perkiraan pendapatan PNBP yang akan dihasilkan oleh Satker-Satker KEJARI (dan /atau Satker CABJARI di wilayah masing-masing KEJATI pada tahun anggaran 2013; diisi sebesar jumlah total pendapatan PNBP yang akan dihasilkan oleh Satker KEJATI, Satker KEJARI (dan /atau Satker CABJARI di wilayah masing-masing KEJATI pada tahun anggaran 2013

454

FORM 1 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN RI SATUAN KERJA : CABANG KEJAKSAAN NEGERI …………………………………… No.

KODE AKUN PNBP

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 423114 423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 . 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

BULAN TAHUN

: :

PENERIMAAN (Rp)

URAIAN 3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain JUMLAH TOTAL

s/d BULAN LALU 4

PENYETORAN PADA KAS NEGARA (Rp)

BULAN INI

JUMLAH

s/d BULAN LALU

BULAN INI

JUMLAH

5

6

7

8

9

Mengetahui, KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI ………………

Tempat, tanggal – bulan – tahun BENDAHARA PENERIMA

NAMA PANGKAT NIP ………………………………………………

NAMA PANGKAT NIP. ……………………………………………

455

FORM 2 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN RI SATUAN KERJA : KEJAKSAAN NEGERI ……………………………………

BULAN TAHUN

: :

PENERIMAAN (Rp)

No.

KODE AKUN PNBP

URAIAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 423114 423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 . 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

s/d BULAN LALU 4

PENYETORAN PADA KAS NEGARA (Rp)

BULAN INI

JUMLAH

s/d BULAN LALU

BULAN INI

JUMLAH

5

6

7

8

9

JUMLAH TOTAL

Mengetahui, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ………………

Tempat, tanggal – bulan – tahun BENDAHARA PENERIMA

NAMA PANGKAT NIP ………………………………………………

NAMA PANGKAT NIP. ……………………………………………

456

FORM 3 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN RI SATUAN KERJA : KEJAKSAAN TINGGI ……………………………………

BULAN TAHUN

: :

PENERIMAAN (Rp)

No.

KODE AKUN PNBP

URAIAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 423114 423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 . 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

s/d BULAN LALU 4

PENYETORAN PADA KAS NEGARA (Rp)

BULAN INI

JUMLAH

s/d BULAN LALU

BULAN INI

JUMLAH

5

6

7

8

9

JUMLAH TOTAL

Mengetahui, ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI ………………

Tempat, tanggal – bulan – tahun BENDAHARA PENERIMA

NAMA PANGKAT NIP ……………………………………........…………

NAMA PANGKAT NIP. ……………………………………………

457

FORM 4 REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN NEGERI (KN) ................................................................ BULAN : ..................................................... TAHUN...................................................... No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KODE AKUN PNBP 2 423114 423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

JUMLAH UANG YANG DISETOR KE KAS NEGARA (Rp) URAIAN

SATKER KEJAKSAAN NEGERI…………… 4

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

SATKER CABANG KN…… 5

SATKER CABANG KN …… 6

SATKER CABANG KN ……

JUMLAH TOTAL

7

JUMLAH TOTAL Tempat, tanggal – bulan – tahun KEPALA KEJAKSAAN NEGERI …………………………………… NAMA PANGKAT NIP .…………………………………………………………

458

8

FORM 5 REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN TINGGI ……………………………………… BULAN : ..................................................... TAHUN...................................................... No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KODE AKUN PNBP 2 423114 423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

URAIAN

SATKER KEJAKSAAN TINGGI…………… 4

3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

JUMLAH UANG YANG DISETOR KE KAS NEGARA (Rp) SATKER SATKER KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI …… NEGERI …… 6 7

SATKER KEJAKSAAN NEGERI …… 5

JUMLAH TOTAL

JUMLAH TOTAL Tempat, tanggal – bulan – tahun KEPALA KEJAKSAAN TINGGI …………………………………… NAMA PANGKAT NIP .…………………………………………………………

459

8

FORM 6 REKAPITULASI BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI …………………………………………… BULAN …………………… TAHUN ……………………… No.

KODE AKUN PNBP

BUKTI SETOR URAIAN

1

2

1

423114

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

SSBP Nomor 4

3 1. 2. 3.

dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

Tanggal 5 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

NTPN Nomor 6 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

Tanggal 7 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda . Sda Sda Sda Sda Sda

JUMLAH (Rp) Jumlah yang disetor Jumlah Total yang ke kas negara disetor ke kas negara 8 9 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

JUMLAH TOTAL UANG YANG DISETOR KE KAS NEGARA Mengetahui, KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI………………

Tempat, tanggal – bulan – tahun BENDAHARA PENERIMA

NAMA PANGKAT NIP. ……………………………………………

NAMA PANGKAT NIP. ………………………………………

460

FORM 7 REKAPITULASI BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN NEGERI …………………………………………… BULAN …………………… TAHUN ……………………… No.

KODE AKUN PNBP

BUKTI SETOR URAIAN

1

2

1

423114

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

SSBP Nomor 4

3 1. 2. 3.

dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

Tanggal 5 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

NTPN Nomor 6 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

Tanggal 7 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda . Sda Sda Sda Sda Sda

JUMLAH (Rp) Jumlah yang disetor Jumlah Total yang ke kas negara disetor ke kas negara 8 9 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

JUMLAH TOTAL UANG YANG DISETOR KE KAS NEGARA Mengetahui, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI…………………………

Tempat, tanggal – bulan – tahun BENDAHARA PENERIMA

NAMA PANGKAT NIP. ……………………………………………

NAMA PANGKAT NIP. ………………………………………

461

FORM 8 REKAPITULASI BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SATKER KEJAKSAAN TINGGI …………………………………………… BULAN …………………… TAHUN ……………………… No.

KODE AKUN PNBP

BUKTI SETOR URAIAN

1

2

1

423114

Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

SSBP Nomor 4

3 1. 2. 3.

dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

Tanggal 5 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

NTPN Nomor 6 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

Tanggal 7 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda . Sda Sda Sda Sda Sda

JUMLAH (Rp) Jumlah yang disetor Jumlah Total yang ke kas negara disetor ke kas negara 8 9 1. 2. 3. dst Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

JUMLAH TOTAL UANG YANG DISETOR KE KAS NEGARA Mengetahui, ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI …………………………

Tempat, tanggal – bulan – tahun BENDAHARA PENERIMA

NAMA PANGKAT NIP. ……………………………………………

NAMA PANGKAT NIP. ………………………………………

462

FORM 9 TARGET / RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN TINGGI …………………………………… TAHUN ………………………………………… No.

KODE AKUN PNBP

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 423114 423117 423119 423121 423122 423129 423141 423149 423221 423414 423415 423419 423611 423614 423752 423911 423913 423922 423991 423999

KEJAKSAAN TINGGI ……… (Rp) 4

URAIAN 3 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan hasil denda dan sebagainya Pendapatan ongkos perkara Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti Tindak Korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji Pendapatan anggaran lain-lain

SATUAN KERJA (SATKER) KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI ……… NEGERI ……… (Rp) (Rp) 5 6

KEJAKSAAN NEGERI ……… (Rp) 7

JUMLAH TOTAL

Tempat, tanggal – bulan – tahun KEPALA KEJAKSAAN TINGGI …………………………… NAMA PANGKAT NIP. ………………………………………………

463

JUMLAH TOTAL (Rp) 8

464

465

466