1
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
Fatmawaty Zakaria Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yakni kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum optimal, dimana keakuratan pencatatan meskipun telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan namun masih terdapat kekurangan tarif pungutan. Tingkat kepatuhan pengelolaan oleh bendahara pengeluaran telah sesuai dengan izin penggunaan sebagian dana PNBP, sementara kepatuhan bendahara penerimaan belum optimal. Tingkat keefektifan kebijakan realisasi penerimaan dan realisasi belanja PNBP selama tiga tahun terakhir masih jauh di bawah target yang diharapkan. Kata Kunci: Keakuratan Pencatatan, Kepatuhan Pengelolaan, Kefektifan Kebijakan PNBP A. LATAR BELAKANG Penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber
dari
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP)
menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.
untuk
2
Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undangundang No. 20 Tahun 1997 serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 sebagai penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Semua kementerian/lembaga di Indonesia memiliki keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kementrian/lembaga tersebut membutuhkan suatu peraturan pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu lembaga pengelola PNBP juga mempunyai peraturan pemerintah yang bersifat pribadi yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun, sehubungan dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara pukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional serta penyederhanaan dalam penerapan tarif penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional maka Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010. Ditetapkannya PP No. 13 Tahun 2010
ini diharapkan dapat meningkatkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian-penelitian dengan fokus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah banyak dilakukan baik itu dilingkungan Badan Pertanahan Nasional maupun di Kementrian/lembaga lainnya. Penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Tomo (2004) melakukan penelitian tentang Analisis efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer dan data sekunder yang terdapat di Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen
3
Keuangan dan BPS Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan hasil tidak memadai yang terindikasi inkonsistensi target dan realisasi selama waktu pengamatan yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang menunjukkan ketidakmampuan kerja dari Departeman Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemungutan PNBP. Indikator perbandingan potensi PNBP dengan realisasi yang dapat dicapai menunjukkan hasil yang tidak memadai, karena efektivitas optimal yang dicapai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan hanya 64,62 % saja, padahal masih banyak potensi pemungutan yang masih bisa dikembangkan untuk proyeksi ke depan. Sementara Penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh Sidjabat (2009) melakukan penelitian tentang pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 pada Kanwil BPN Sumatra Utara. Hasil penelitian diperoleh bahwa PP No. 46 Tahun 2002 menjadi pengendali internal atas pengelolaan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara. Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PNBP di salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Keberadaan PP No. 13 Tahun 2010 mengatur tentang Tarif dan jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertananahan Nasional Republik Indonesia merupakan pengendali intern bagi PNBP di lingkungan BPN. Semua Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan yang ada dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Wajib melaksanakan PP No.13 Tahun 2010 tersebut secara optimal. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo yang secara langsung mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memberikan pelayanan di bidang pertanahan bagi masyarakat diharapkan mampu melaksanakan PP No. 13 Tahun 2010 dengan akurat, patuh
4
dan efektif. Adapun jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 terdiri dari sepuluh jenis pelayanan yakni, pelayanan survei pengukuran dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah, pelayanan informasi pertanahan, pelayanan lisensi, pelayanan pendidikan, pelayanan penetapan tanah objek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga Negara Dwikora
Nomor
Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet
5/Prk/1965, dan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal
dari kerja sama dengan pihak Lain. Kesepuluh jenis pelayanan tersebut, jenis pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango hanya yang terdiri dari lima jenis pelayanan saja yakni survei pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah, pertimbangan teknis pertanahan, pendaftaran tanah, dan informasi pertanahan. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat setempat yang kurang mendukung serta ada beberapa jenis pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh kantor wilayah. Proses pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum berjalan optimal. Sesuai data yang diperoleh dari bagian survey pengukuran dan pemetaan pada tahun 2012 terdapat tarif pungutan kegiatan pengukuran bidang tanah yang kurang bayar disebabkan perbedaan harga satuan biaya khusus yang digunakan karena adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Sesuai dengan rumus yang terdapat dalam PP No. 13 tahun 2010 untuk menghitung tarif PNBP diperlukan Harga Satuan Biaya Khusus (HSBKu) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango pada saat melakukan perhitungan tarif pengukuran bidang tanah masih menggunakan Harga Satuan Biaya Khusus (HSBku) yang lama, padahal pada Tahun 2012 Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Harga Satuan Biaya khusus yang baru. Sementara pada bagian keuangan diperoleh data pada tahun 2011 ke bawah, bendahara penerima melakukan pencatatan pelayanan yang tidak sesuai dengan jenis pelayanan. Pada pelayanan pendaftaran pemisahan, pemecahan dan penggabungan serta pelayanan penggantian blanko sertifikat karena hilang atau
5
rusak dikelompokkan oleh bendahara penerima ke dalam jenis pendaftaran pertama kali, padahal sesuai PP No. 13 Tahun 2010 ketiga jenis pelayanan tersebut masuk ke dalam kelompok pemeliharaan data pendaftaran tanah. Selain itu penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara oleh bendahara penerima cenderung terlambat, penyetoran seharusnya dilakukan setiap seminggu sekali namun oleh bendahara penerima dilakukan setiap dua minggu sekali bahkan sebulan sekali, hal ini mengakibatkan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak di tangan bendahara penerima cenderung membengkak. Bukan hanya itu saja berdasarkan data laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja PNBP selama tiga tahun terakhir masih belum mencapai target. Hal ini menunjukkan tingkat keefektifan kebijakan realisasi penerimaan dan realisasi belanja yang belum optimal. Dari uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul: “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango”.
B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) a. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 20/1997 tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan
undang-undang tentang APBN, definisi PNBP dalam Undang-
undang Nomor 20 perlu disesuaikan yaitu dengan mengeluarkan penerimaan hibah dari PNBP. Sehingga definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah.
6
b. Landasan Hukum Pengelolaan PNBP Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP merupakan landasan utama penyelenggaraan pengelolaan PNBP. Sasaran yang diharapkan melalui UndangUndang PNBP, selain tertib administrasi dan penyetoran PNBP ke Kas Negara, juga memberikan kepastian hukum dan bagi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan agar dapat menikmati manfaat dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP. Pada akhirnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP diarahkan pada upaya menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan. Parameter yang ingin dicapai
antara lain
peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya serta investasi di seluruh pelosok tanah air. c. Kelompok dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menurut Tjandra (2006:79) kelompok PNBP terdiri dari: a) Penerimaan Sumber Daya Alam Dalam kelompok ini, kita mengenal pendapatan sumber daya alam (SDA) migas dan non-migas. Pendapatan SDA migas merupakan pendapatan yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas. Pendapatan SDA nonmigas dikenal pendapatan
sektoral
yang
cukup
populis,
dengan
beberapa
yaitu pertambangan umum,
kehutanan, perikanan, dan panas bumi. b) Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pendapatan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). Tidak kurang dari 70 BUMN yang menjadi kontributor dividen secara reguler setiap tahunnya, dimana pertamina menjadi superior di atas BUMN lainnya. Di dalam APBN, pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan. c) PNBP Lainnya Pada prinsipnya, PNBP lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Termasuk di dalam kelompok ini adalah
7
pendapatan atas pengurusan SIM, STNK, dan surat nikah sebagaimana contoh di atas. Pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada K/L tertentu. Tidak kurang dari sepuluh ribu jenis dan tarif PNBP yang dikenakan secara sah oleh instansi pemerintah. d) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Seperti PNBP lainnya, pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBP BLU tidak ditetapkan melalui Peratuaran Pemerintah melainkan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, guna
meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara yang antara lain memperjelas jenis PNBP yang dapat dibagihasilkan kepada pemerintah daerah, keempat kelompok besar PNBP dalam APBN tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan per akun hingga 6 digit. Rincian
PNBP
per
MAP
tersebut
tertuang
dalam Peraturan
Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang mencakup lebih dari seratus akun pendapatan. d. Keefektifan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk mengetahui keefektifan dari implementasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak, maka diperlukan suatu perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan serta perbandingan antara realisasi belanja dan target belanja seperti yang diformulasikan Tomo (2004:34) yakni sebagai berikut: Efektifitas (a) = Realisasi Penerimaan x 100% Target Penerimaan
Efektifitas (b) = Realisasi Belanja x 100% Target Belanja
8
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Peraturan pemerintah No. 13 tahun 2010 merupakan peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 1997 dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, sebab disetiap instansi yang memiliki PNBP akan memiliki jenis PNBP sendiri yang berbeda dengan kementrian/lembaga lainnya. Oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional membentuk PP No. 13 Tahun 2010 yang mengatur tentang PNBP dilingkungan BPN itu sendiri. Adapun Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku
pada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010
adalah penerimaan yang berasal dari : a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah; c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; . e. Pelayanan Pendaftaran Tanah f. Pelayanan Informasi Pertanahan; g. Pelayanan Lisensi; h. Pelayanan Pendidikan; i. Pelayanan
Penetapan Tanah Obj ek Penguasaan Benda-benda Tetap
Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet
Dwikora Nomor
5/Prk/1965.
j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.
C. METODE PENELITIAN a. Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif. Menurut Mulyani (2007:15) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada
9
pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang realitas, natural kompleks dan rinci. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Collins (dalam Wirawan, 2012: 135) fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai entitas sesuatu yang ada dalam dunia. Selanjutnya menurut Campbell (dalam Wirawan, 2012: 132) fenomenologi berangkat dari pola pikir subjetivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna dibalik gejala itu. b. Sumber Data Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah : 1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian meliput dari hasil wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango yakni Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha, Kaur Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. 2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari instansi sebagai objek penelitian yang telah diolah dan terdokumentasi di instansi seperti struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, data laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi pendapatan dan realisasi belanja di Kantor Pertanahan Kab. Bone Bolango Periode 2010 s.d 2012. c. Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman dalam Sugiono (2012: 430) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu data reduction, data display dan consclusion drawing/verification.
10
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian telah tampak bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum optimal ditinjau dari tiga aspek berikut: 4.2.1
Keakuratan Pencatatan Keakuratan pencatatan meskipun telah menggunakan aplikasi KKP dalam
melakukan perhitungan tarif PNBP secara otomatis namun pada tahun 2012 untuk layanan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan terdapat kekurangan tarif pungutan yang disebabkan adanya perbedaan HSBKu yang digunakan karena adanya peraturan Menteri Keuangan yang baru yakni PMK No. 51/PMK.02/2012. Sesuai dengan rumus perhitungan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 untuk menghitung tarif PNBP diperlukan Harga Satuan Biaya Khusus (HSBKu) yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan. Pada tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango masih menggunakan HSBKu berdasarkan PMK No. 132/PMK.02/2010 sehingga menyebabkan tarif yang dipungut kepada masyarakat menjadi kurang bayar dengan jumlah total sebesar Rp. 1.240.184,- . Sementara pada pelayanan pendaftaran tanah juga masih terdapat pencatatan jenis pelayanan yang belum sesuai dengan PP No. 13 Tahun 2010 yakni untuk pencatatan pada tahun 2011 ke bawah pelayanan pendaftaran perubahan hak, pelayanan pendaftaran pemisahan, pemecahan dan penggabungan, serta pelayanan penggantian blanko sertifikat karena hilang atau rusak dikelompokkan ke dalam jenis pendaftaran tanah pertama kali, padahal ketiga jenis pelayanan tersebut seharusnya masuk ke dalam kelompok pemeliharaan data pendaftaran tanah. 4.2.2
Kepatuhan Pengelolaan Kepatuhan dari pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango difokuskan pada ketaatan
pada
peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Terdapat dua macam bendahara berkenaan dengan pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni bendahara penerimaan dan bendahara
11
pengeluaran. Masing-masing bendahara mempunyai tugas yang berbeda dan kedua jabatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang (rangkap jabatan). 1. Bendahara Penerimaan Kepatuhan bendahara penerimaan masih belum sesuai aturan yang berlaku, penyetoran seharusnya dilakukan setiap seminggu sekali namun selama dua tahun terakhir penyetoran ke kas negara umumnya masih dilakukan setiap dua minggu sekali ataupun setiap sebulan sekali. Sehingga menyebabkan uang yang ada di kas bendahara penerimaan cenderung membengkak. Pada Tahun 2011 bendahara penerimaan seharusnya melakukan penyetoran ke kas negara sebanyak 52 kali namun yang terjadi bendahara penerimaan hanya menyetorkan sebanyak 12 kali hal tersebut mengakibatkan jumlah dana yang mengendap di bendahara penerimaan selama tahun 2011 yakni sebanyak sebesar Rp. 146.351.125. Untuk Tahun 2012 bendahara penerimaan seharusnya melakukan penyetoran ke kas negara sebanyak 52 kali namun bendahara penerimaan hanya melakukan penyetoran ke kas negara sebanyak 25 kali hal tersebut Jumlah dana yang mengendap di bendahara penerimaan selama tahun 2012 sebesar Rp. 155.209.021,-. 2. Bendahara Pengeluaran Kepatuhan pengelolaan oleh bendahara pengeluaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan setelah disetorkan ke kas negara. Besarnya pencairan dana juga tidak melampaui pagu yang telah ditentukan. Pola belanja dihitung secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan dan izin penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional yakni sebesar 85,54% dan tetap mengacu pada rincian biaya yang telah tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), sedangkan besarnya volume satuan menyesuaikan dengan jumlah penerimaan. 4.2.3
Keefektifan Kebijakan Keefektifan kebijakan baik dilihat dari aspek penerimaan maupun aspek
realisasi belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun 2010 s.d 2012 cenderung menurun. Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan dan
12
realisasi belanja ditemukan bahwa realisasi penerimaan dan realisasi belanja selama tiga tahun terakhir belum optimal. Keefektifan kebijakan realisasi penerimaan meskipun pada tahun 2010 penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kembali mengalami penurunan, realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Tidak tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut bukan hanya disebabkan oleh kinerja pencapaian target yang kurang optimal melainkan juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan hak atas tanah yang dikuasainya masih rendah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum mendukung. Sementara itu keefektifan kebijakan realisasi belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga belum mencapai target. Selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 realisasi belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun pada tahun 2010 realisasi belanja sempat meningkat, namun realisasi tersebut masih berada di bawah 50% (lima puluh persen). Sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 realisasi belanja tidak menunjukkan adanya peningkatan bahkan cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam ditemukan bahwa penurunan tingkat keefektifan kebijakan dari aspek realisasi belanja selama tiga tahun terakhir disebabkan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran PNBP yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tanpa melibatkan satuan-satuan kerja yang ada di daerah. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu satuan kerja yang ada di daerah target belanja setiap tahunnya cenderung ditingkatkan padahal realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango relatif kecil sehingga target belanja yang telah ditetapkan dalam RKAKL sangat sulit untuk dicapai mengingat realisasi belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat tergantung pada realisasi penerimaan.
13
E SIMPULAN DAN SARAN a. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum optimal yakni: 1. Keakuratan pencatatan meskipun telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) untuk melakukan perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara otomatis namun pada tahun 2012 untuk layanan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan terdapat kekurangan tarif pungutan yang disebabkan adanya perbedaan Harga Satuan Biaya Khusus (HSBKu) yang digunakan karena adanya peraturan Menteri Keuangan yang baru sehingga menyebabkan tarif yang dipungut kepada masyarakat menjadi kurang bayar. 2. Kepatuhan pengelolaan oleh bendahara pengeluaran dalam pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah sesuai dengan izin penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional yakni sebesar 85,54%. Sementara kepatuhan pengelolaan pada bendahara penerimaan masih belum sesuai aturan yang berlaku, penyetoran seharusnya dilakukan setiap seminggu sekali namun pada tahun 2011 dan 2012 penyetoran ke kas negara umumnya masih dilakukan setiap dua minggu sekali ataupun setiap sebulan sekali. Hal ini menyebabkan jumlah saldo kas ditangan bendahara cenderung membengkak. 3. Tingkat keefektifan kebijakan realisasi penerimaan dan kebijakan realisasi belanja PNBP selama tiga tahun terakhir masih jauh dibawah target yang diharapkan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja pencapaian target yang kurang optimal melainkan juga disebabkan oleh penyusunan dan perencanaan anggaran PNBP dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tanpa melibatkan satuan-satuan kerja yang ada di daerah. Target belanja setiap tahunnya cenderung ditingkatkan padahal realisasi penerimaan PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango relatif kecil, sehingga target
14
belanja yang telah ditetapkan sangat sulit untuk dicapai mengingat realisasi belanja PNBP sangat tergantung pada realisasi penerimaan. b. Saran Dengan memperhatikan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yakni: 1. Dari segi keakuratan pencatatan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango hendaknya lebih menambah pengetahuan mengenai aturan-aturan keuangan yang berlaku, sehingga kekurangan tarif pungutan tidak terjadi lagi. 2. Tingkat kepatuhan pengelolaan bendahara penerimaan lebih ditingkatkan dimana dalam melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan aturan yakni seminggu sekali agar tidak terjadi pembengkakan saldo kas di tangan bendahara penerimaan. 3. Keefektifan kebijakan diharapkan lebih dioptimalkan bukan saja melalui peningkatan kinerja pencapaian target, melainkan juga dalam penyusunan perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan hanya dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tetapi
dengan melibatkan
satuan-satuan kerja yang ada di daerah (bottom up system), sehingga anggaran yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada satuan kerja tersebut.
15
DAFTAR PUSTAKA
Mulyani, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Medan: Universitas Sumatra Utara. Munartono. 2006. Persepsi Sistem Pelayanan Dan Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Disnakertrans DKI Jakarta, Yogyakarta: UGM Sembiring, Jimmy Joses. 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media: Jakarta Sidjabat. 2009. Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Penerapan PP No. 46 Tahun 2002 pada Kanwil BPN Sumatra Utara, Medan: USU Sugiono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Tjandra, W. Riawan. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo. Tomo, HS. 2004. Analisis efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan, Yogyakarta: UGM Tomo, HS. 2004. Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak. Yogyakarta: YPAPI Tunggal, Amin Wijaya. 1995. Struktur Pengendalian Intern. Jakarta: Rineke Cipta. Wirawan. 2012. Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana. , 1997.Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak , 2010. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
