3/21/14
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PHKA Disampaikan oleh: Ir. Herry Prijono, MM Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Tahun 2014 Tanggal 1 – 4 April 2014
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang PHKA Jenis PNBP Bidang PHKA : 1. PNBP dari Pariwisata Alam 2. PNBP dari Satwa dan Tumbuhan
Dasar Hukum PNBP ...
1
3/21/14
Dasar Hukum PNBP Bidang PHKA 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (saat ini sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan). 4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
1. PNBP Dari Pariwisata Alam (sesuai PP No. 18 Tahun 1994, PP 36 Tahun 2010 dan PP 12 Tahun 2014) A. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). 1) Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) dipungut setelah persetujuan prinsip keluar. 2) Iuran Hasil Usaha Pariwisata Alam (10% dari keuntungan bersih tahun anggaran yang bersangkutan).
B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IPJL) Air dan Energi Air ...
2
3/21/14
B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IPJL) Air dan Energi Air, terdiri dari: 1) Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi dilakukan terhadap sumber air dan sarana prasarana 2) Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi dilakukan terhadap sumber air dan sarana prasarana 3) Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Dalam Kawasan Hutan Konservasi dilakukan terhadap investasi skala mikro, investasi skala kecil, investasi skala menengah, dan investasi skala besar 4) Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi dilakukan terhadap mikrohidro dan minihidro
C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, terdiri dari: 1) Iuran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata alam untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi di kawasan hutan konservasi (Taman Nasional, Tahura, TWA, dan Taman Buru) 2) Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dilakukan terhadap jasa informasi wisata, jasa pramu wisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman dan jasa cinderamata 3) Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dilakukan terhadap perorangan dan badan usaha atau koperasi di kawasan hutan konservasi (Taman Nasiona, Tahura, TWA, Taman Buru, dan Suaka Margasatwa) 4) Penerimaan dari pemanfaatan jasa lingkungan, terdiri dari penerimaan pariwisata alam (pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di KPA, pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam di Taman Buru, Karcis Masuk di KSA, KPA dan Taman Buru) dan pungutan jasa kegiatan wisata alam (pungutan kegiatan wisata alam di KPA dan Taman Buru, penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariiwisata alam dan atau kegiatan pendidikan/penelitian)
3
3/21/14
2. PNBP Dari Tumbuhan dan Satwa Liar (sesuai PP No. 12 Tahun 2014) A. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri dari: 1) Iuran Izin Pengedar Dalam Negeri 2) Iuran Izin Pengedar Luar Negeri 3) Iuran Izin Penangkaran 4) Iuran Izin Peragaan 5) Iuran Izin Lembaga Konservasi 6) Iuran izin pengelolaan sarang burung walet di dalam zona/blok pemanfaatan KPA 7) Iuran Izin Pengusahaan Taman Buru 8) Iuran Akta Buru di Taman Buru 9) Iuran Hasil Buruan Satwa Buru 10) Iuran Izin Pengambilan Sampel Penelitian (mati/bagian-bagian)
B. Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri dari : 1) Pungutan penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang dari Habitat Alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru 2) Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau penangkaran 3) Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal import 4) Pungutan sebagai kompensasi kewajiban pelepasliaran (restocking) hasil penangkaran 5) Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar 6) Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi
4
3/21/14
PERMASALAHAN 1. Adanya keterbatasan personil pemungut karcis masuk dalam kawasan 2. Adanya keterbatasan petugas guide di kawasan wisata alam baik kuantitas maupun kualitas 3. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan wisata alam masih terbatas 4. Keterlibatan pihak ketiga (pemilik modal) dalam pengelolaan kawasan wisata alam masih terbatas 5. Kerjasama pengelola kawasan wisata alam dengan travel agency untuk meningkatkan pengunjung belum optimal 6. Promosi objek wisata alam melalui media, pameran, dan kegiatan promosi lainnya belum optimal
TEMUAN-TEMUAN 1. Penatausahaan PNBP kurang memadai, yaitu: a. Pembukuan Bendahara Penerima belum tertib b. Pendistribusian karcis masuk kurang memadai yaitu tidak ada BAST dan tidak diketahui oleh Atasan Langsung c. BAST bonggol karcis berbeda dengan laporan penggunaan karcis Hal ini berpotensi kehilangan kesempatan untuk optimalisasi PNBP 2. Terdapat pengalihan pengelolaan area IPPA oleh pemegang IPPA kepada pihak lain yang tidak memegang izin 3. Terdapat pemungutan karcis masuk kawasan wisata alam di KPA oleh Pemda yang tidak didukung payung hukum yang memadai
5
3/21/14
LANJUTAN TEMUAN ... 4. Terdapat petugas volunteer melakukan kecurangan dalam memungut karcis masuk kawasan konservasi. 5. Terdapat warung dan penginapan pengunjung dalam KPA yang belum memiliki IPPA. 6. Terdapat Cagar Alam yang sudah menjadi objek wisata alam dan banyak dikunjungi oleh pengunjung (seperti CA Guci di Jawa Tengah). 7. IHUPA tiap pemegang IPPA rendah / nihil dikarenakan berdasarkan hasil akuntan publik rugi, sehingga PNBP rendah / nihil.
SARAN 1. Perlu segera dibuat Peraturan Menteri Kehutanan
yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. 2. Direktorat Jenderal PHKA perlu melakukan evaluasi terhadap kawasan Cagar Alam yang sudah menjadi objek wisata alam dan banyak dikunjungi oleh pengunjung. 3. Penertiban administrasi distribusi karcis dan penertiban administrasi pengembalian bonggol dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). 4. Melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha pariwisata alam yang mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain. 5. .....
6
3/21/14
...SARAN 5.
Menindaklanjuti dengan payung hukum yang jelas terhadap pungutan yang dikelola Pemda setempat. 6. Melengkapi kejelasan status tenaga volunteer yang melakukan pungutan PNBP. 7. Mempercepat keluarnya IPPA terhadap pengusaha pariwisata alam yang sudah mengoperasikan warung dan penginapan pengunjung. 8. Menerapkan aturan yang berlaku dengan melakukan alih fungsi status kawasan. 9. Penunjukkan akuntan publik bukan oleh pemegang IPPA tetapi ditentukan oleh PHKA. 10.Ditjen PHKA agar lebih meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang IPPA.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
7
