BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Negara
Republik
Indonesia
merupakan
negara
yang
sedang
berkembang yang memerlukan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya untuk melakukan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam melakukan pembangunan, maka semakin besar pula penerimaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Sumber penerimaan negara dapat dibagi menjadi 2 sumber utama yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Salah satu sumber penerimaan yang diandalkan pemerintah dalam membiayai kepentingan pembangunan serta pengeluaran pemerintah adalah dari sektor penerimaan perpajakan. Santika (2014) mengatakan bahwa pajak merupakan kekayaan yang memiliki potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya dengan memungut pajak. Jumlah penduduk di Indonesia yang tiap tahun semakin bertambah menyebabkan sumber penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan dikatakan sebagai sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling besar dibandingkan penerimaan dari sektor lain seperti dari sektor bukan pajak dan hibah.
Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010-2014 (dalam Triliun Rupiah) Penerimaan Negara Bukan Pajak Hibah (PNBP) Tahun Realisasi Realisasi Realisasi % % % APBN APBN APBN 2010 723,3 72,7 268,9 27,0 3,0 0,3 2011 873,9 72,2 331,5 27,4 5,3 0,4 2012 980,5 73,3 351,8 26,3 5,8 0,4 2013 1.148,4 76,4 349,2 23,3 4,5 0,3 2014 1.246,1 76,2 386,9 23,7 2,3 0,1 Jumlah 4.972,2 74,4 1.688,3 25,3 20,9 0,3 Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data diolah kembali),2015 Penerimaan Pajak
Tabel 1.1 menyatakan bahwa sumber penerimaan negara selama 5 tahun terakhir berasal dari pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 74,4 persen, dan penerimaan negara bukan pajak memiliki kontribusi rata-rata sebesar 25,3 persen. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan negara, sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa untuk kemakmuran rakyat, mulai dari sektor pertanian, industri, perbankan, kesehatan maupun pendidikan. Indonesia sudah mengalami reformasi perpajakan yang merubah segala bentuk yang mendasar dari semua aspek perpajakan. Indonesia telah menganut self assessment system sejak tahun 1984 yang membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Voluntary Complience) (Simanjuntak,
2009). Wajib pajak harus memiliki kepatuhan menjalankan kewajibannya yang merupakan faktor terpenting dalam menerapkan sistem tersebut. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Maruf, 2009 dalam Tripuspitasari, 2012). Indonesia menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih sangat rendah. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). PDB yang masih rendah merupakan salah satu contoh belum optimalnya penerimaan pajak tersebut. Mustikasari (2007) mengatakan bahwa angka dalam tax ratio merupakan sebuah ratio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan angka tax gap yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak yang menyebabkan
berkurangnya penerimaan pajak negara maupun daerah. Kerugian dari penghindaran pajak dan penggelapan sulit untuk diperkirakan (Gravelle. 2009). Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Cummings (2009) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan penerimaan pajak maka perlu secara intesif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Upaya penegakan yang kuat memiliki dampak positif ada kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. (Ho, 2009) Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sanksi pajak. Sanksi dalam perpajakan berguna untuk memberikan pelajaran dan motivasi kepada pelanggar pajak. Pemerintah mengharapkan dengan adanya sanksi pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak sebagian besar telah dipusatkan pada bagaimana penghindaran pajak dapat dihalangi melalui pendeteksian dan sanksi (Franzoni, 1998). Mereka yang gagal untuk mematuhi peraturan baik yang disengaja ataupun tidak akan dianggap melakukan suatu pelanggaran (Roshidi) 2003. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya (Pratiwi dan Ery, 2014). Doran (2009) mengatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (seperti administrasi dan sanksi
pidana) dimana diperkirakan biaya yang dikeluarkan akibat sanksi tersebut lebih besar dibandingkan kepatuhan untuk membayar. Faktor lain selain sanksi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan perpajakan merupakan hal yang penting disamping peran aktif dari petugas perpajakan. Menurut Ritongga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Putri, Jati, 2014). Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakanya.
Kesadaran
masyarakat
yang
tinggi
akan
mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (James & Nobes 1997: 7).
Wajib pajak dalam melakukan peraturan perpajakannya harus menggunakan integritas. Integritas masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Integritas yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab dalam membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Keempat unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 ditegaskan bahwa agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi maka perlu diberikan penegasan bahwa wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai mana mestinya. Wajib pajak tidak efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan selama tiga tahun berturutturut. Gambaran jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2012-2014 disajikan dalam tabel 1.2.
Tabel 1.2 Laporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk dari tahun 2012-2014 Uraian
2012
Tahun 2013
2014
WP Orang Pribadi: WP Efektif 13.172 22.171 32.386 WP Tidak Efektif 338 338 338 SPT Masuk 7.804 16.288 18.397 SPT Tidak Masuk 5.386 6.422 13.992 Kepatuhan (%) 59,24 71,72 56,80 Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2015 Berdasarkan Tabel 1.2 dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Efektif mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan jumlah WPOP tidak efektif sama tiap tahunnya. Tahun 2012 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP adalah sebesar 59,24 persen, di tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 71,72 persen dan di tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni 56,80 persen. Ketidakpatuhan dapat berasal dari kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja (Lederman, 2003). Untuk itu dalam penelitian ini perlu dikaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “Integritas sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 4. Apakah integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Untuk mengetahui apakah integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui apakah integritas mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 1.4
Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan yang lebih luas tentang bagaimana pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 2. Kegunaan Praktis Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak
dengan
mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian. 1.5
Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lain dan disusun secara terperinci serta sistematis. Gambaran umum mengenai isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: BAB I:
PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi.
BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS Bab ini mengkaji landasan teori, konsep-konsep yang digunakan dan hasil penelitian sebelumnya yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian yang akan dibahas dalam skripsi. BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, lokasi dan obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pada bab ini diuraikan mengenai data amatan, hasil uji asumsi klasik, deskripsi statistik, hasil uji model fit dan hasil uji hipotesis baik pengaruh simultan, parsial, maupun moderasi. BAB V: SIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan disertakan pula saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
