Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edis Juni 2015 http://jurnafis.untan.ac.id;
PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA Oleh: ENY PURWATI NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, 2015 Email:
[email protected]
ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Lemahnya persiapan dan perencanaan dalam penyusunan anggaran; 2). Daya serap anggaran dalam operasional pendidikan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan PNBP dari tahap siklus anggaran. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap siklus anggaran (Mardiasmo:2002) yaitu: a). Tahap Persiapan dan Perencanaan Anggaran; b). Tahap Ratifikasi Anggaran; c). Tahap Pelaksanaan Anggaran; d). Tahap Pelaporan Anggaran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan PNBP Fisip Untan ditinjau dari siklus anggaran. Siklus anggaran tersebut adalah tahap pertama, tahap persiapan dan perencanaan anggaran yaitu keterlibatan program studi dan unit di lingkungan Fisip dalam melakukan persiapan dan penyusunan perencanaan tidak diketemukannya data-data pendukung dalam melakukan persiapan dan penyusunan perencanaan anggaran, tahap yang kedua adalah tahap ratifikasi anggaran, dalam tahap ratifikasi atau pengesahan anggaran, Fisip tidak terlibat dalam pengesahan anggaran dengan DPR melainkan Universitas , tahap yang ketiga adalah pelaksanaan anggran, tahap pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan dari hasil perencanaan yang telah disahkan. Dalam pelaksanaan anggaran sering kali terdapat ketidak sesuaian antara kegiatan yang terjadi dengan akun yang ada dalam RKA, tahap yang keempat adalah tahap pelaporan, tahap pelaporan adalah tahap evaluasi pelaksanaan anggaran, dalam hal ini Fisip Untan telah melakukan pelaporan telah sesuai dengan prosedur keuangan. Saran dalam penelitian ini adalah pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Anggaran, ketelibatan prodi-prodi dan unit Fisip Untan dalam menyusun dan merevisi anggaran, selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan anggaran dengan bagian keuangan untan sesuai prosedur dan peraturan keuangansehingga dalam pelaksanaan anggaran tidak menyalahi aturan. Kata-kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
ABSTRACT This research focuses on the problems: 1). Weak of preparation and planning in budgeting; 2). The absorption of operational budget in education field is still not maximum. The purpose of this research is to describe and analyze the management of state’s non-tax revenues from the budget cycle stage. In this case, the theory used in this research is the stage of the budget cycle (Mardiasmo: 2002), i.e: a). Preparation and Budget Planning Stages; b). Budget Ratification Stage; c). Budget Implementation Stage; d). Budget Reporting Stage. This research used a qualitative research with descriptive research model. And the results showed that the management of state’s non-tax revenues in Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University ( FISIP UNTAN) was not maximal terms of the budget cycle. That budget cycle is the first stage, the stage of preparation and budget planning is the involvement of study programs and units within FISIP in the preparation and formulation of planning, there is not find the support data to the preparation and compilation of budget planning, the second stage is the stage of the ratification of the budget, in the ratification or budget approval stage, FISIP not involved in the budget approval by the House of Representatives but the University ( UNTAN), the third stage is the implementation of budget, this stage is the implementation of the results of the planning that has been approved. In the implementation of the budget, there is often a mismatch between the activities that occurs with existing accounts in the RKA, the fourth stage is the stage of reporting, the reporting stage is the stage of evaluation of the implementation of the budget, in this case Fisip Untan has been reporting in accordance with the financial procedures. Suggestions in this study was the establishment of the Budget Planning Preparation Team, involves of study programs and units in Fisip Untan in drafting and revising the budget, always coordinate in the implementation of the budget with the financial department of Tanjungpura University, in accordance with procedures and financial regulations in Tanjungpura University (UNTAN) in order to makes budget execution does not break the rules. Keywords: Financial Management, State’s Non-Tax Revenues
2 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edis Juni 2015 http://jurnafis.untan.ac.id;
A. PENDAHULUAN
sudah menerapkan sistem satu
pintu.
1.
Latar Belakang Penelitian
Sistem
segala
Persoalan
pengelolaan
penerimaan dan pengeluaran di bawah satu
(manajemen) keuangan meliputi aspek
kendali, yaitu Universitas Tanjungpura
perencanaan,
sehingga
pemprograman,
satu
pintu
artinya
kebijakan-kebijakan
yang
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian,
diambil oleh Universitas Tanjungpura akan
pengawasan serta pemeriksaan. Sehingga
dilaksanakan oleh fakultas-fakultas di
pelaksanaan
(manajemen)
bawahnya. Pada tingkat fakultas terdiri
keuangan tidak terjadi kontroversi dan
dari prodi-prodi dan program Diploma III,
penyimpangan. Pengelolaan keuangan di
Program Reguler B serta Megister.
pengelolaan
masa datang akan menghadapi tantangan yang
semakin
pendapatan
besar.
ini
Sumber-sumber
menjadi
Namun demikian juga yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
andalan
(FISIP) sebagai unit di bawah satuan kerja
penerimaan Negara suatu saat mungkin
Universitas Tanjungpura yang mengemban
berkurang
fungsi menyusun rumusan kebijakan teknis
bahkan
habis.
Untuk
itu
diperlukan paradigma pengelolaan keuangan
administrasi
yang bervisi ke depan yang tidak sekadar
khususnya
berpikir secara konvensional, atau melanjutkan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
kebiasaan yang sudah berjalan.
berada pada tahan reformasi administrasi.
Manajemen keuangan yang baik
pengelolaan keuangan pengelolaan
Pendapatan masih
Perencanaan
merupakan
dasar
didukung oleh sumber daya manusia,
berjalannya
organisasi.
Penyusunan
sumber daya manusia merupakan sumber
anggaran
kekuatan
roda
berikutnya haruslah dipersiapkan mulai
menjadi
dari tahun sekarang, penyusunan anggaran
tujuan organisasi terwujud. Sumber daya
tersebut meliputi semua elemen di fakultas
manusia meliputi semua orang
baik
aktivitas
untuk
menggerakkan
organisasi
sehingga
yang
untuk
dari
merencanakan
bagian
dari
tahun
kemahasiswaan,
berstatus anggota dalam organisasi, yang
perlengkapan, kepegawaian, prodi-prodi,
masing-masing memiliki peran dan fungsi.
pengelola Reguler B, Pengelola Diploma
Sumber daya manusia dalam pengelolaan
III serta Magister. Keterlibatan semua
keuangan mempunyai peran yang sangat
elemen
penting dalam berjalannya organisasi.
anggaran
Pengelolaan
keuangan
pada
Universitas Tanjungpura pada saat ini
di
fakultas sangatlah
untuk
menyusun
diharapkan
untuk
tercapainya tujuan dari visi dan misi fakultas. 3
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Oleh
karena
itu
penyusunan
melakukan
penelitian,
di
dalamnya
perencanaan diperlukan keseriusan dalam
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,
menangani
menganalisa
perencanaan
tersebut,
dari
dan
menginterprestasikan
tahun ke tahun perencanaan di Fisip hanya
kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi
mengcopy tahun yang lalu, hal tersebut
atau
terjadi karena waktu yang diberikan untuk
mendeskripsikan Pengelolaan PNBP Fisip
menyerahkan ke Universitas Tanjungpura
Untan.
sangat
singkat,
dan
kesiapan
untuk
ada.
Dalam
Subjek
penelitian
dalam
merujuk
tidak dilakukan sehingga pada saatnya
kelompok dengan pertimbangan orang
penyusunan
tersebut dianggap paling tahu apa yang kita
hasil
dari
penyusunan anggaran hasilnya apa adanya. Dalam penyusunan perencanaan
harapkan
orang/individu
ini
menyusun anggaran dari tahun ke tahun
anggaran
pada
penelitian
ini
maupun
sumber dalam penelitian ini
adalah : (a). Pembantu Dekan II Fisip
anggaran sangat diperlukan sumber daya
Untan;
manusia
bidang
Untan; (c). Kabag. Perencanaan Untan; (d).
memahami
Bendahara Pengeluaran Pembantu Fisip
perencanaan
Untan; (e). Staf bagian keuangan Fisip
penganggaran. Tetapi pada kenyataannya
Untan; (f). Ketua Program Studi Fisip
penyusunan perencanaan di Fisip yang
Untan; (g). Pengelola Program Reguler B
semestinya disusun oleh tim perencanaan
dan Diploma III Fisip Untan
yang
perencanaan peraturan
kompeten
di
anggaran, tentang
dilakukan oleh staf keuangan, sedangkan data
yang
bagian/prodi
seharusnya tidak
diperoleh dari
diperoleh
guna
mendukung penyususan perencanaan .
(b).
Bendaharan
Dalam
penelitian
Pengeluaran
ini,
peneliti
menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Teknik Observasi Teknik observasi dipergunakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek
B. METODE PENELITIAN
penelitian Penelitian ini merupakan suatu
dengan
menggunakan
pancaindera,
selanjutnya
penelitian deskriptif kualitatif. Menurut
mencatat,
menganalisis
Harbani
menyimpulkan.
Pasolog
(2012:75)
penelitian
deskriptif yaitu suatu penelitian yang
peneliti dan
2. Teknik Wawancara
mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat 4 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
menemukan permasalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan. 3. Dokumentasi Teknik
pengumpulan
data
dengan
dokumentasi
sangatlah
penting.
Dokementasi
merupakan
catatan
peristiwa yang sudah lalu (Sugiyono, 2007:82). Teknik dokumentasi adalah
Tahap Siklus Anggaran menurut Spincer and Bingham : (Mardiasmo : 2002) 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan anggaran 2. Tahap Ratifikasi anggaran 3. Tahap Pelaksanaan anggaran 4. Tahap Pelaporan anggaran
Masalah : 1. Lemahnya persiapan dan perencanaan dalam penyusunan anggaran 2. Daya serap anggaran dalam operasional pendidikan masih belum maksimal
cara pengumpulan data dimana peneliti berusaha memperoleh data/informasi yang
diperlukan
dengan
cara
mengumpulkan dokumen yang berupa:
Pengelola PNBP sesuai dengan Standar yang
(1). Dokumen pribadi; (2) Dokemen
telah ditetapkan
resmi
(laporan
program
kerja,
pertanggungjawaban, hasil
pemeriksaan,
Berdasarkan teori di atas maka
keputusan-keputusan atau kebijakan-
perencanaan
dan
persiapan
kebijakan dll); dan (3). Foto atau
penyusunan
anggaran
gambar.
perencanaan yang selalu berkaitan dengan
PNBP
dalam yaitu
estimasi penerimaan guna penyusunan anggaran. Pada tahapan persiapan dan C. TINJAUAN PUSTAKA
penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
1. Kerangka Teori
yang
tersedia.
Sebelum
penyusunan
Menutut Spincer and Bingham
anggaran pengeluaran hendaknya terlebih
dalam (Mardiasmo, 2002) tahap siklus
dahulu dilakukan penaksiran pendapatan
anggaran mencakup tahap persiapan dan
secara akurat
perencanaan anggaran, tahap ratifikasi
Dalam persoalan estimasi, yang
anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan
perlu
tahap pelaporan anggaran.
terdapat faktor tingkat ketidakpastian yang
mendapatkan
perhatian
adalah
5 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
cukup
tinggi.
Maka
para
pengelola
akuntansi
dan
sistem
pengendalian
keuangan publik harus memahami betul
manajemen.
dalam
inspektorat sebagai pemeriksa intern.
menentukan
besarnya
mata
Optimalisasi
anggaran. Rencana target PNBP adalah
Fungsi
hasil
yang
pelaksanaan belanja atau pengeluaran
diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu)
rutin dengan baik. Kondisi ini akan
tahun yang akan datang.
lebih baik jika fungsi dan peran bagian
a. Tahap Ratifikasi anggaran
keuangan
perhitungan/penetapan
tersebut
guna
peran
juga
memonitor
ditinjau
kembali.
Tahap ratifikasi anggaran merupakan
Pemanfaatan posisi keuangan yang
tahapan yang melibatkan proses politik
sangat penting pada keluar masuknya
yang cukup rumit dan berat. Pemisahan
dana yang sering disalah gunakan
fungsi antara eksekutif dan legislatif
oknum harus segera dihapus dengan
dimaksudkan
diciptakannya
pihak
eksekutif
sistem
(pemerintah) lebih berperan sebagai
keuangan
pihak yang mengajukan anggaran dan
bertanggung jawab untuk menciptakan
pihak legislatif (DPR) lebih berfungsi
sistem akuntasi yang handal untuk
sebagai pihak yang menyetujui atau
penyusunan
menolak
pengendalian anggaran yang telah di
(walaupun
juga
dapat
publik
Manajer
menentukan) anggaran yang diajukan
sahkan
pihak
berikutnya.
eksekultif.
anggaran
Proses
secara
ratifikasi
teoritis
dalam
hal
perencanaan
dan
menyusun
Sistem
ini
dan
anggaran
akuntansi
yang
cukup
digunakan hendaknya juga didukung
menjanjikan, namun konsekuensinya
pengendalian anggaran. Dengan sistem
adalah
akuntansi
adanya
kepentingan
politis
kemungkinan dan
adanya
kemungkinan lemahnya sumber daya manusia
sehingga
akan
sedikit
mengalami hambatan.
dan
sistem
pengendalian
anggaran maka untuk memudahkan tahap pelaporan dan evaluasi. c. Tahap pelaporan anggaran Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus anggaran. Hasil dari tahap ini
b. Tahap pelaksanaan anggaran Setelah anggaran disetujui dan disahkan
berupa umpan balik (feed back) yang
oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah
akan
pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini
perencanaan siklus tahun anggaran
yang
dan
berikutnya. Tahap-tahap tersebut diatas
dilaksanakan adalah sistem (informasi)
saling berkaitan untuk menghasilkan
perlu
diperhatikan
menjadi
masukan
tahap
6 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
laporan pertanggungjawaban laporan
fakultas, dari fakultas-fakultas di bawah
keuangan dengan baik, maka diperlukan
Untan akan dibahas di tingkat Universitas
sistem
sistem
sehingga menjadi sebuah perencanaan
pengendalian manajemen dan sistem
pada tahun berikutnya. Berikut ini tahapan
informasi keuangan.
proses perencanaan anggaran di Untan
informasi
akuntansi,
d. Tahap Persiapan adan Perencanaan
tersebut sebagai berikut: “Dari dana PNBP akan ada alur
Anggaran Perencanaan
Universitas
perencanaan dari fakultas ke Universitas
Tanjungpura berasal dari penyatuan
sebagai berikut: (1). Untan mengirimkan
perencanaan
surat
dan
unit
penyusunan
pada
fakultas-fakultas, kerja.
Dari
perencanaan
UPT,
ke
Unit
kerja/Fakultas
untuk
penyatuan
membuat usulan Tarip Penerimaan Bukan
tersebut
Pajak (TRPNBP) pada bulan Nopember-
jadilah perencanaan Universitas dan
Desember;
(2).
Fakultas/unit
kerja
akan di bawa ke DIKTI dan akan
membahas di akhir Desember; (3). Pada
dibahas dengan Dirjen Anggaran.
bulan Desember juga Fakultas/Unit kerja diundang untuk melakukan penyusunan rencana kegiatan dengan sumber dana PNBP tahun berikutnya;(4). Bulan Januari
D. PEMBAHASAN
penyusunan
rencana
kegiatan
dengan
Menurut informasi yang peneliti
sumber dana PNBP tahun berikutnya
peroleh dari BAPSI Untan tanggal 23
dikumpulkan ke BAPSI Untan; (5). Bulan
Februari 2015; RF, Kabag Perencanaan
Januari BAPSI Untan menghimpun dan
Untan mengungkapkan:
menetapkan pagu masing-masing unit
“ .......perencanaan Universitas adalah
kerja; (6). Bulan Januari BAPSI Untan
penyatuan
perencanaan-
mengusulkan TRPNBP ke Dikti (sesuai
perencanaan fakultas, UPT dan unit
TRPNBP Fakultas); (7). Bulan Juni-Juli
kerja, alur perencanaan Fakultas. Alur
Penetapan Pagu Indikatif.
perencanaan anggaran yang dilakukan
Sedangkan dana yang berasal dari APBN
Fisip Untan dibedakan antara anggaran
terdiri dari :(1). Bulan Februari BAPSI
yang
Untan
dari
bersumber
dari
PNBP
dan
APBN....”.
mengirim
surat
ke
unit
kerja/Fakultas usulan kegiatan dengan
Berdasarkan penuturan RF tersebut,
sumber dana APBN; (2). Bulan Maret-
terdapat alur perencanaan dari unit/prodi di
April BAPSI Untan mengusulkan usulan 7
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
kegiatan (kumpulan dari Fakultas/Unit
kegiatan dan program dari prodi–prodi
kerja) ke Dikti; (3). Bulan Agustus-
tidak ada sehingga pada saat pengumpulan
September penetapan Pagu APBN (biasa
perencanaan anggaran ke Universitas maka
dikenal
terjadi salinan (copy paste) perencanaan
dengan
SARPRAS);
(4).
Nopember-Desember keluar DIPA”.
tahun lalu.
Dari keterangan di atas maka alur
Dari observasi peneliti data-data
perencanaan yang menggunakan dana
dan program-program dari unit-unit yang
PNBP dari Fakultas ke Universitas maka
ada di Fisip Untan kenyataan tidak semua
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
prodi dan
Untan
yang
penyusunan anggaran sesuai dengan apa
dilakukan oleh semua elemen yaitu prodi-
yang ditentukan oleh Dikti sehingga pada
prodi, Reguler B, Diploma III, Magister.
penyusunan anggaran fakultas menemui
Sebelum melakukan penyusunan anggaran
kesulitan. Seperti yang diutarakan oleh SK,
maka
selaku Pembantu Dekan
membuat
perlu
perencanaan
persiapan
penyusunan
perencanaan, dari persiapan perencanaan diperlukan
data
mahasiswa
sebagai
unit memahami bagaimana
II Fisip pada
tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut: “…..penyusunan Rancangan Kerja dan
estimasi penerimaan. Data yang diperlukan
Anggaran
untuk
adalah
(RKA-K/L) di Fisip Untan dimulai dari
kegiatan dan program dari prodi-prodi,
rancangan anggaran unit-unit yang ada
Program Diploma III, Reguler B, Magister.
di Fisip seperti Reguler A, Reguler B,
Dari unit-unit yang ada di Fisip
Diploma III, dan Magister di koordinasi
persiapan
mengusulkan
perencanaan
rancangan
kegiatan
dan
dan
Kementerian/Lembaga
disusun
menjadi
program anggaran ke fakultas, kemudian di
Fakultas,
fakultas
diserahkan ke BAPSI atau bagian
akan
membahas
rancangan
dari
RKA
RKA-K/L
K/L
kegiatan dan program anggaran unit-unit
perencanaan
tersebut, disusun
disesuaikan dengan
kenyataannya format atau aplikasi yang
format atau aplikasi dari Dikti maka akan
diberikan dari Untan selalu berubah-
tersusun
ubah sehingga menyulitkan penyusunan
menjadi
Rancangan
Kerja
Anggaran Fakultas. Tapi yang terjadi di
penyusunan
perencanaan
tidak
tapi
pada
anggaran tahun berikutnya…..”.
Fisip alur-alur perencanaan dari persiapan dan
Universitas,
fakultas
Proses perencanaan menekankan pada
pendekatan
bottom-up
planning
dilaksanakan dengan baik karena data yang
(perencanaan berasal dari bawah). Begitu
diperlukan
juga yang diutarakan oleh EH, Bendahara
tidak
lengkap.
Rencana
8 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Pengeluaran Pembantu Fisip Untan pada
K/L Fisip, wawancara tersebut
pada
tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut:
tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut :
“ ….yang terlibat dalam penyusunan
“…… beliau setuju dengan keterlibatan
RKA-K/L Fisip seluruh pejabat yang
prodi
ada di lingkungan fakultas, walaupun
(RKA-K/L) Fakultas, prodi yang saya
tidak memahami tentang apa yang harus
ketahui tidak terlibat langsung tetapi
dimasukkan ke dalam program dan
yang
kegiatan, padahal ini sangat penting
tertentu, namun demikian pihak prodi
dalam penyusunan anggaran, sehingga
mengusulkan beberapa kegiatan yang
penyusunan
terkait
waktu
anggaran
yang
lama
memerlukan karena
harus
lanjut
EH,
Bendahara
Pengeluaran Pembantu mengatakan :
penyusunan
terlibat
hanya
dengan
anggaran
pada
bagian
pendidikan
dan
pengajaran melalui Pembantu Dekan I.”
memilah-milah kegiatan perunit….”. Lebih
dalam
Berdasarkan wawancara di atas persiapan perencanaan berasal dari bawah, artinya data-data diperoleh dari prodi
“ .....sampai saat ini keterlibatan dari
Reguler A, Reguler B, Diploma III,
prodi-prodi tidak ada, karena apabila
Magister. Kegiatan dan program yang
ada
penyusunan
diusulkan dari Reguler A, Reguler B,
perencanaan dari Universitas, kesiapan
Diploma III, Magister akan diolah dan
prodi dalam penyusunan perencanaan
disusun sesuai dengan aplikasi RKA-K/L
dari tahun ke tahun tidak ada kegiatan
yang
dan
penyusunan RKA-K/L fakultas maka akan
permintaan
program
dalam
penyusunan
perencanaan anggaran....”.
diperlukan
perencanaan
karena
sangatlah
oleh
Untan,
setelah
dikirim ke Bagian Perencanaan Untan, di
Keterlibatan prodi dan unit lainnya sangat
diberikan
persiapan
penting
guna
bagian
perencanaan
gabungkan
dari
Untan
akan
di
fakultas-fakultas
di
lingkungan Untan.
tercapainya penyusunan perencanaan yang
Tapi dalam pelaksanaan pembuatan
bisa menampung semua kegiatan dan
perencanaan di Fisip Untan data-data yang
program dari prodi, unit di Fisip Untan.
diperoleh dari prodi dan unit tidaklah
Begitu juga yang diutarakan ED,
lengkap
dan
kegiatan-kegiatan
tidak
selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi
terperinci seperti yang diinginkan dalam
Negara pendapatnya tentang keterlibatan
penyususan RKA-K/L Universitas, pada
Prodi dalam penyusunan anggaran RKA-
wawancara di atas mengenai persiapan dan perencanaan anggaran, pada saat ini yang 9
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
melakukan
penyusunan
perencanaan
1. Tahap Ratifikasi Anggaran
anggaran pada bagian keuangan bukan tim
Tahap ini merupakan kelanjutan
perencana fakultas dan di Fisip tidak ada
dari
tim
anggaran,
dikemukakan di atas bahwa tahap ratifikasi
sehingga keterbatasan dalam pembuatan
merupakan pengesahan Rancangan Kerja
perencanaan secara valid. Artinya data
dan Anggaran (RKA) dari Untan ke Dikti
pendukung
bagian
dan akan dibahas bersama-sama Dirjen
keuangan, seharusnya data pendukung
Anggaran dan Kementerian Keuangan
berasal
sehingga disahkan oleh DPR hingga
pembuat
perencanaan
tidak
dari
didapat
di
bagian-bagian,
prodi,
pengelola Program Reguler B, Diploma
perencanaan
seperti
telah
anggaran bisa berjalan.
III, Prodi Ilmu Pemerintahan Kerjasama
Pada tahap ini Fakultas tidak
dengan Pemerintah Daerah Kalimantan
dilibatkan
dalam
ratifikasi
melainkan
Barat serta Magister. Data pendukung
Universitas khususnya Pembantu Rektor
tersebut bisa spesifik dan harga barang
II, seperti yang dikemukakan oleh SK,
serta luas gedung dan halaman.
Pembantu Dekan II:
Berdasarkan uraian di atas maka
“…. Pembantu Dekan II tidak terlibat
dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan
dalam pembahasan dan pengesahan
perencanaan PNBP yang termuat dalam
RKA-K/L,
RKA-K/L fakultas masih memerlukan
Rektor II, Bagian Perencanaan, dan
persiapan
Bagian Keuangan Untan sehingga saya
yang
matang
artinya
data
terlibat
tidak
penyusunan
direvisi karena banyak mata anggaran
tersebut
harus
seberapa
Pembantu
pendukung dari prodi dan unit Fisip untuk RKA-K/L
tahu
yang
belanja
jumlah yang mengikuti Praktikum I,
anggaran
Praktikum II serta KKM. Dengan demikian
menghilangkan
maka diketahuinya jumlah mahasiswa akan
memerlukan waktu dan revisi anggaran
diketahui pula berapa dana penerimaan,
serta data untuk mendukung RKA-
maka program dan kegiatan bisa disusun
K/L….”.
pelayanan pendidikan di Fisip Untan.
dibintang
yang
disediakan baik berupa jumlah mahasiswa,
guna menghasilkan pembangunan maupun
yang
banyak
belum
bisa
tanda
Keterlibatan ratifikasi
anggaran
penting
karena
sehingga berjalan,
bintang/blokir
Fakultas
dalam
dianggap
sangat
untuk
mengawal
perencanaan yang telah disusun sehingga sesesuai dengan kegiatan dan program di 10 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
fakultas dan apabila ada revisi anggaran
sehingga dalam pelaksanaan anggaran
maka secara bersama-sama antara prodi,
tidak mengalami kesulitan.
unit-unit yang berada di bawah fakultas merevisi anggaran.
2. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Pada tahap ini dengan berjalannya
Pada Fakultas ISIP metode yang
anggaran ini akan terjadi revisi pada tahun
digunakan dalam pelaksanaan anggaran
2014 Untan mengalami 4 revisi anggaran.
adalah
Revisi anggaran bisa terjadi karena adanya
Langsung
perubahan
antar
Persediaan (UP). Pembayaran Langsung
belanja, pengurangan atau penambahan.
(LS) dilakukan oleh FISIP berbentuk
Revisi
pengajuan honorarium. Penerbitan LS
rincian,
terjadi
pergeseran
juga
karena
adanya
dengan
metode
(LS)
dan
Pembanyaran metode
Uang
pencairan blokir/tanda bintang (*) karena
untuk pembayaran dilengkapi dengan:
tidak dilengkapinya dokumen pendukung,
a. Surat Keputusan (SK) yang menyatakan
contohnya revisi pada rincian belanja pada
bahwa
pemeliharaan, harus didukung dengan data
penerbitan surat keputusan dimaksud
spesifikasi dan kondisi
barang, apabila
dibebankan pada DIPA, dilampirkan
pemeliharan
dan
pada awal pembayaran dan pada saat
gedung
bangunan
disertakan luas dan gambar yang akan diperbaiki.
yang
timbul
akibat
terjadinya perubahan surat keputusan. b. Daftar nominatif penerima honorarium
Revisi anggaran lebih sulit dari pada
biaya
penyusunan
perencanaan
yang memuat nama orang, besaran
karena
honorarium yang ditandatangani oleh
revisi ini sangat sensitif keadaannya,
KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran
dengan adanya revisi anggaran tersebut,
Pembantu (BPP).
maka lebih sulit dan teliti dalam merevisi.
c. SSP PPh pasal 21 yang ditandatangani
Revisi anggaran bisa mengurangi dan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
menambah pagu, bisa juga program dan
(BPP).
kegiatan
bergeser
sehingga
banyak
Pembayaran
Perjalanan
Dinas
perubahan yang harus diperbaiki. Sensitif
dilakukan dengan LS dilengakapi dengan:
ini dikarenakan merevisi anggaran agar
a. Surat Tugas yang diperintahkan oleh
terperinci sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Maksudnya
kebutuhan
di
lapangan adalah program dan kegiatan dalam perencanaan fakultas tidak berubah
Atasan; b. Daftar nominatif perjalanan dinas; c. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; 11
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
d. Laporan kegiatan selama perjalanan dinas
anggaran dilakukan sesuai dengan RKAK/L. Pelaksanaan anggaran saat ini sudah
Sedangkan penyediaan barang/jasa
berjalan sesuai prosedur sesuai pernyataan
atas dasar kontrak dilakukan oleh Pejabat
Pembantu Dekan II Fisip Untan sebagai
Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk
berikut:
oleh
Universitas.
Dalam
pelaksanaan
“
…..
Fisip
telah
melakukan
penyediaan barang/jasa atas dasar kontrak
pelaksanaan anggaran sesuai dengan
Fisip tidak menangani secara langsung.
prosedur operasional standar keuangan,
Uang
Persediaan
(UP)
dan
dan sesuai dengan Standar Biaya Umum
Tambahan Uang Persediaan dipergunakan
(SBU)
untuk pembayaran:
melaksanakan RKA-K/L sesuai dengan
a. UP
digunakan
untuk
pembayaran
dari
Kemenkeu
serta
ketentuan yang berlaku.....”.
kegiatan operasional sehari-hari dan
Pelaksanaan
anggaran
yang
membiayai pengeluaran yang tidak
dilakukan Fisip sesuai dengan RKA-K/L
dapat dilakukan melalui pembayaran
tahun
LS.
penanganan yang serius dan sesuai dengan
yang
berjalan
memerlukan
b. UP merupakan uang muka kerja dari
peraturan, seperti yang diutarakan oleh
Bendahara Pengeluaran Untan kepada
EH, Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara
Fisip:
Pengeluaran
Pembantu
(BPP) Fisip yang dapat dimintakan
“
penggantiannya (revolving).
sesuai dengan ketentuan dan
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fisip
…..pelaksanaan
anggaran
sudah aturan-
aturan yang berlaku, tetapi masih
mengajukan penggantian UP melalui
menimbulkan
Bendahara Pengeluaran Untan, apabila
pelaksanaannya, antara aturan dengan
UP
kebijakan pimpinan.....”
yang
dikelolamya
telah
dipergunakan paling sedikit 50% (Lima Puluh persen).
dilema
Pelaksanaan
dalam
anggaran
yang
tercantum RKA-K/L secara prosedur dan
d. Tambahan Uang Persediaan (TUP) bisa
aturan sudah sesuai standar, tetapi dalam
dilakukan apabila UP tidak cukup untuk
pelaksanaan di lapangan masih banyak
membiayai
mengalami kendala baik secara teknis
kegiatan
yang
bersifat
mendesak/tidak dapat ditunda. Tahap perencanaan dan ratifikasi telah dilalui maka tahap pelaksanaan
maupun aturan. Seperti yang diungkapkan oleh
EH,
Bendahara
Pembantu
Pengeluaran sebagai berikut: 12
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
“ ….. dalam pengajuan LS/UP masih
berjalan pada bulan April atau
mengalami kendala, dalam hal ini
kendala
menyangkut tentang aturan keuangan
berjalannya
yang masih rancu dalam pengaplikasian
sedangkan operasional fakultas harus tetap
di lapangan…...”
berjalan, sampai dengan sekarang kendala
Begitu
juga
pernyataan
yang
dihadapi
anggaran
sebelum
sangat
banyak
tersebut setiap tahunnya selalu ditemui.
diungkapkan oleh KY, staf keuangan yang menyatakan bahwa:
yang
Mei,
Pada Fakultas ISIP pelaksanaan anggaran
sampai
saat
sesuai
ini
sudah
“ …. dalam pengajuan LS/UP sampai
menjalankan
sekarang kendala masih ada, baik dari
Dalam pelaksanaan anggaran mengacu
aturan, prosedur maupun menjalankan
pada Rancangan Kerja dan Anggaran
aturan tersebut, kendala tersebut antara
tahun
pengaplikasian aturan dengan kebijakan
dalam Rancangan Kerja dan Anggaran
pimpinan....”.
memuat
berjalan.
prosedur
standar.
Pelaksanaan
anggaran
layanan
pendidikan
Pada Tahun 2014 ini pelaksanaan
penyelenggaraan Tri Dharma perguruan
anggaran sudah dilaksanakan dengan baik,
tinggi yaitu honor yang terkait dengan
seperti pernyataan ER, ketua Prodi Ilmu
kegiatan,belanja bahan yang terkait dengan
Administrasi Negara sebagai berikut :
kegiatan serta operasional kegiatan Tri
“ ….. pada akhir tahun 2014 sarana dan
Dharma, penambahan sarana dan prasarana
prasana
pendidikan, penyelengaraan penelitian dan
ini
perkembangannya
sangat seperti
baik perbaikan
pada Gedung B yang dulu gedung
pengabdian
kepada
masyarakat
dan
layanan organisasi kemahasiswaan.
tersebut sangat memprihatinkan, dan
Pengajuan
pembayaran
penambahan gedung baru di belakang
layanan
yang sekarang disebut Gedung F, tetapi
diajukan melalui metode LS maupun UP,
masih ada masalah sedikit yaitu listrik
sedangkan
di Gedung B masih ada kendala, karena
kepada
AC belum bisa digunakan dengan
pembayarannya
semestinya.....”
pendidikan
Pelaksanaan anggaran bisa berjalan
pendidikan
penelitian
dan
pengabdian
melalui
pengajuan LS.
Layanan
pengajaran
berupa
honorarium kepanitiaan sebuah kegiatan, belanja
mendapat
persetujuan
Dirjen
ujian,
Anggaran.
Biasanya
mulai
penyelenggaraan
anggaran
dan
pengajaran
masyarakat
apabila revisi anggaran sudah selesai dan dari
dan
pada
vakasi
(horararium
pengelola
pengawas keuangan),
operasional
dan 13
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
pemeliharaan perkantoran, belanja modal
Selain
(pengadaan buku, kendaraan operasional,
realisasi anggaran setiap 3 (tiga) bulan
pengolah data dan komunikasi, peralatan
yang dilaporkan BPP kepada Bendahara
dan fasilitas perkantoran).
Pengeluaran Untan.
Pada saat ini Fisip Untan telah
pelaporan
LPJ
Laporan
bulanan
juga
Pertanggungjawaban
membangun gedung F dan perbaikan
(LPJ) BPP Fisip merupakan pertanggung
gedung B dan melengkapinya dengan
jawaban pelaksanaan RKA fakultas, dan
fasilitas yang memadai. Selain itu fasilitas
realisasi anggaran pada akhir tahun akan
laboratorium
diperbanyak
dievaluasi serapannya. Apabila serapan
supaya bisa digunakan mahasiswa, tetapi
anggaran tersebut pada mata anggaran ada
masih ada kendala tegangan listrik.
yang belum terserap dengan efektif maka
juga
telah
Dari uraian di atas maka dapat dikatakan
bahwa
dalam
pelaksanaan
tahun
berikutnya
akan
dilanjutkan
programadan kegiatan tersebut.
anggaran Fisip Untan sudah dilakukan
Data yang diperoleh peneliti dari
dengan baik dan sesuai aturan yang
Bagian
berlaku.
metode
dicantumkan pada Bab I bahwa terdapat
pembayaran baik LS maupun UP Fisip
pada tahun 2012 saldo sebesar ± 7 M daya
Untan sudah melakukan dengan baik dan
serap anggaran tahun 2014 adalah 65%
sesuai aturan. Pelaksanaan anggaran dalam
dari total anggaran, pada tahun 2013
menunjang penyelenggaraan Tri Dharma
terdapat saldo sebesar ± 8 M daya serap
Perguruan Tinggi baik secara LS dan UP
anggaran tahun 2014 adalah 56% dari total
telah dilakukan.
anggaran dan pada tahun 2014 terdapat
3. Tahap Pelaporan Anggaran
saldo sebesar ± 1 M daya serap anggaran
Dalam
Laporan
melakukan
Pertanggungjawaban
(LPJ) Fisip yang disusun oleh Bendahara
tahun
Keuangan
2014
adalah
Fisip
93%
yang
dari
telah
total
anggaran.
Pengeluaran Pembantu (BPP) dan akan
Fisip Untan apabila dilihat dari data
dilaporkan kepada Pembantu Dekan II secara
di atas maka daya serap anggaran tahun
berkala bulanan atas uang yang dikelolanya,
2012-2013 masih rendah karena terdapat
LPJ selain dilaporkan kepada pimpinan
sisa saldo dan sarana prasarana di kampus
fakultas juga dilaporkan kepada Bendahara
masih sangat minim, contohnya keadaan
Pengeluaran Untan secara bulanan paling
gedung
lambat
5 (lima) hari kerja bulan
jumlah mahasiswa banyak tetapi gedung
berikutnya guna pelaporan kepada Rektor.
perkuliahan tidak memadai. Pada tahun
perkuliahan
perlu
perbaikan,
14 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
2014 daya serap tinggi dibuktikan dengan
penyususan
pembangunan
mengenai persiapan dan perencanaan
dan
perbaikan
gedung
RKA-K/L
kuliah. Sarana dan prasarana pendidikan
anggaran,
dan pengajaran juga telah memadai.
melakukan penyusunan perencanaan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat
dikatakan
saat
ini
yang
anggaran pada bagian keuangan bukan
pelaporan
Tim perencana Fakultas, dan di Fisip
pertanggungjawaban penggunaan anggaran
tidak ada tim perencana, sehingga
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
keterbatasan
Untan pelaporan anggaran telah sesuai
perencanaan secara valid. Artinya data
dengan prosedur keuangan, pengarsipan
pendukung tidak didapat di bagian
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga
keuangan, seharusnya data pendukung
telah
perarsipan
berasal dari bagian-bagian, prodi,
LS,GUP,TUP. Pengarsipan LPJ sudah
pengelola Reguler B, Diploma III serta
tersusun
tujuan
Magister. Data pendukung tersebut
apabila ada pemerikasaan baik intern dan
bisa spesifik dan harga barang serta
ekstern akan mudah ditemukan. Begitu
luas gedung dan halaman.
ada
bahwa
pada
Universitas,
sesuai
dengan
aturan,
baik
dengan
juga dengan LPJ pembukuan Kas Umum.
dalam
pembuatan
2. Pada tahap ratifikasi anggaran, tahap pengesahan ini Fisip Untan tidak dilibatkan, Untan yang terlibat dalam ratifikasi
E. KESIMPULAN DAN SARAN
ini,
pengesahan
bisa
dilakukan dengan ketentuan semua Adapun kesimpulan yang dapt
dan
daya
dukung
diambil berdasarkan hasil penelitian yang
perencanaan
telah
dipenuhi,
dilakukan pada Pengelolaan PNBP Fisip
apabila ada pemblokiran salah satu
Untan sebagai berikut :
program atau kegiatan maka harus
A. Keseimpulan
direvisi. Revisi anggaran lebih sulit
1. Pada tahap persiapan dan perencanaan
syarat
dalam dan
dari pada penyusunan perencanaan
anggaran Fisip Untan pelaksanaan
karena
pembuatan perencanaan di Fisip Untan
keadaannya, sensitif ini dikarenakan
data-data yang diperoleh dari prodi
merevisi anggaran agar terperinci
dan
sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
unit
tidaklah
kegiatan-kegiatan seperti
yang
lengkap
tidak diinginkan
dan
terperinci dalam
3. Pada
revisi
ini
Fakultas
anggaran
sampai
sangat
ISIP saat
sensitif
pelaksanaan ini
sudah 15
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
menjalankan sesuai prosedur standar.
2. keterlibatan fakultas pada tahap
Dalam pelaksanaan anggaran mengacu
ratifikasi/pengesahan anggaran baik
pada rancangan kerja dan anggaran
di Universitas dan Dirjen Anggaran
tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran
untuk mengawal anggaran yang
dalam rancangan kerja dan anggaran
telah disusun. Revisi anggaran
memuat
pendidikan
melibatkan prodi dan unit di Fisip
penyelenggaraan tri dharma perguruan
sehingga revisi anggaran sesuai
tinggi yaitu honor yang terkait dengan
dengan kebutuhan prodi dan unit di
kegiatan, belanja bahan yang terkait
Fisip
layanan
dengan kegiatan serta operasional kegiatan sarana
tri dan
dharma,
penambahan
prasarana
pendidikan,
penyelengaraan
penelitian
dan
3. Selalu
berkoordinasi
pelaksanaan bagian
dalam
anggaran
keuangan
dengan
Untan
sesuai
prosedur dan peraturan keuangan
pengabdian kepada masyarakat dan
sehingga
layanan organisasi kemahasiswaan.
anggaran tidak menyalahi aturan
4. Pada Fisip Untan pelaporan anggaran telah
sesuai
keuangan,
4. Pelaporan
dengan
prosedur
merupakan
pengarsipan
Laporan
pelaksanaan
dalam
pelaksanaan
pertanggungjawaban realisasi anggaran
dari sehingga
Pertanggungjawaban (LPJ) juga telah
pertanggungjawaban
ada
evaluasi dari pelaksanaan anggaran
sesuai
aturan,
perarsipan
merupakan
LS,GUP,TUP. Pengarsipan LPJ sudah tersusun dengan baik dengan tujuan apabila ada pemerikasaan baik intern
REFERENSI
dan ekstern akan mudah ditemukan. Begitu juga dengan LPJ pembukuan
Buku-buku:
Kas Umum.
Agus,Puji,2010.Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Bogor.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Pembendaharaan
B. Saran 1. Pembentukan Tim Persiapan dan Penyusun Perencanaan anggaran, melakukan koordinasi dengan prodi dan unit Fisip untuk penyusunan perencanaan.
Bangun, Wilson, 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta.Erlangga. Hasibuan.2005.Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah.Jakarta,Bumi Aksara. 16
Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Halim, Abdul.2014.Manajemen Keuangan Sektor Publik.Jakarta,Salemba Empat. Insukindo,2004.Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Yogyakarta.FE UGM. Kasmir, 2010.Pengantar Keuangan. Jakarta.Kencana,
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
Manajemen
Mardiasmo.2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.Andi Yogyakarta. Pasalog,Harbani.2012.Metode Penelitian Administrasi Publik.Bandung:Alfabeta Sancoko, Bambang, 2013, Modul Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara. Jakarta, Kemenkeu. Sugiono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.Alfabeta. Wilujeng, Sri, 2007. Pengantar Manajemen. Yogyakarta.Graha Ilmu. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerinksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Internet: http://www.ejournal.upi.edu/index.php/BH S/article/download/48/16 http://www.jdih.bpk.go.id/.../2014/07/Tulis an-Hukum-PNBP-2014/pdf http://simkeu.kemdiknas.go.id/mis_diknas/ pedoman/files/POS/POS%20%20Pengelol aan%20PNBP%20%28draft%29.pdf
17 Eny Puirwati, NIM. E21112106 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
