IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGERPRINT) DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGERPRINT) DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK Oleh : KUSWAHYUDI NIM. E21111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015 Email : [email protected]

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a).Masih adanya diskriminasi pejabat dengan pegawai (staf),b). masih adanya pegawai yang hadir diatas jam mulai masuk kerja dan pulang masih dalam jam kerja, c). masih adanya pegawai yang hanya mementingkan kehadiran namun mengesampingkan tugas pokoknya atau beranggapan “yang penting absensi terpenuhi dikarenakan kurangnya tanggungjawab dari pegawai, d). jauhnya jarak tempuh beberapa pegawai untuk melakukan absensi karena unit-nit kerja yang lokasinya berjauhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan absensi sidik jari (fingerprint) melalui variabel isi kebijakan yang mencakup aspek-aspek isi kebijakan yang terdiri dari : kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan dukungan sumber daya. pendekatan teori yang digunakan oleh Merilee S. Grindle menunjukkan kondisi proses implementasi kebijakan tersebut sudah dan sedang berjalan dengan sangat baik dan lancer dengan aspek isi kebijakan (content of policy ) yaitu : a) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, b) jenis manfaat yang akan dihasilkan, c) derajat perubahan yang diinginkan, d) kedudukan pembuat kebijakan, e) pelaksana program, dan f) dukungan sumber daya yang ada Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ditinjau dari aspek isi kebijakan (content of policy ) yaitu pertama kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, kepentingan target groups (pegawai) secara formal sudah dapat terpenuhi (tercapai) dengan penggunaan mesin absensi sidik jari elektronik tersebut. Kondisi ini dibuktikan dengan terpenuhinya laporan rekapitulasi laporan jam masuk dan pulang kerja dapat diketahui secara jelas dan lebih akurat. kedua jenis manfaat yang akan dihasilkan, Kebijakan yang sudah diterapkan sudah sangat banyak manfaatnya bagi para pegawai terutama untuk melatih mereka untuk lebih disiplin terutama disiplin waktu. ketiga derajat perubahan yang diinginkan, hal ini terlihat pada saat jam hadir dan pulang kantor dimana mereka yang sebelumnya jarang atau hadir terlambat pada saat jam absen masuk dan pulang kerja sudah berkumpul untuk melakukan absen keempat, kedudukan pembuat kebijakan, dalam pengambilan keputusan program kebijakan absensi sidik jari sudah tepat karena sudah sesuai dengan keinginan dari target group (sasaran). Dengan surat edaran Rektor Unkiversitas Tanjungpura sebagai pimpinan tertinggi universitas. Kelima pelaksana program, Berdasarkan struktur organisasi di lingkungan Universitas Tanjungpura sudah ada unit yang secara khusus menangani dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan absensi pegawai, keenam, dukungan sumber daya yang ada, Dalam hal sumber daya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan system absensi sidik jari sedangkan untuk perlengkapan berupa alat yang diperlukan pihak fakultas sudah bisa mengatasinya sesuai dengan kebutuhan.selanjutnya. Rekomendasi yang diberikan kepada pihak penyelanggara kebijakan agar secara rutin melakukan evaluasi terhadap proses implementasi agar dapat mengatasi berbagai macam hambatan yang ditemui demi kelancaran proses implementasi dimasa mendatang. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Absensi, Sidik Jari.

1 KUSWAHYUDI , NIM. E21111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Abstract The problems of this research are : a). discrimination between superior and staff at the office,b). employee habitual tardiness (comes late and leaves early) c). lack of responsibility (some employee only comes for the sake of attendance instead of working d). the mileage employee takes to do fingerprint scanning. the purpose of this research is to describe and analyze fingerprint attendance policy implementation through content policy variable including its aspects which are; interest affected, type of benefits, extent of change envision, site of decision making, program implementer, and resources committed. theoretical approach used by Merilee S. Grindle shows the condition of the policy implementation process has been running very well in accordance with content of policy aspects. The research results in terms of aspects of policy content are as follow ;, First, interest affected policy By the use of electronic fingerprints attendance system, target groups interests has been formally achieved.. this is proven by the fulfillment of recapitulation report of in and out working hours report which now can be seen clearly and more accurately., second is the type of benefit,. this policy has produced good benefit for the employees, especially to train them to be more discipline., third is the extent of change envision it can be seen from the attendance data that there are no more tardy employee. the forth, site of decision making In term of decision making, fingerprint attendance policy program was appropriate because it is in conformity with the wish of the target group (target).. With circular letter of Rector tanjungpura university as supreme leader of the university, fifth is the program implementer, Based on the organizational structure of the University Tanjongpur, there are special unit who will fully responsible for the employee attendance. the last, resources committed , In terms of resources, Social political science faculty already has sufficient resource to support fingerprint attendance system, and for the equipment itself, the faculty can provide it based on the needs. The policy implementer has to evaluate the implementation process regularly, in order to overcome various obstacles encountered for the sake of continuity implementation process in the future. Keywords: policy implementation, attendance, fingerprint.

pulang ada sebagian dari pegawai tersebut

A. PENDAHULUAN

setelah melakukan absensi mereka tidak Penggunaan mesin absensi sidik jari (fingerprint)

pada

menggantikan

system

dasarnya

hanya

absensi

manual

dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan suatu kegiatan yang bermuara untuk meningkatkan efektifitas kerja suatu organisasi sehingga dapat menghasilkan suatu output kerja yang maksimal serta dapat lebih jauh menjaga aktifitas yang efesien bagi organisasi tersebut. Dari hasil observasi lakukan

pendahuluan dilokasi

yang

penulis

penelitian,

selama

diberlakukannya absensi finger print di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, semua

langsung melakukan aktivitasnya sebagai pegawai melainkan melakukan aktivitas diluar dari tupoksinya sebagai pegawai FISIP Untan seperti pulang kerumah dan mengantar anak sekolah. Kondisi demikian memang sangat disayangkan dikarenakan pegawai

hari baik itu waktu masuk istirahat maupun

seharusnya

langsung

melakukan aktivitas pekerjaannya justru melakukan

kegiatan

diluar

tugas

dan

tanggungjawabnya, ini tidak terlepas dari kurang sadarnya sebagian pegawai tersebut terhadap

kedisiplinan

serta

rasa

tanggungjawab dimana yang seharusnya kepentingan-kepentingan tersebut haruslah dikalahkan.

PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun tenaga honorer untuk melakukan absensi setiap

yang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP)

Untan

menetapkan

pemberlakuan kebijakan absensi sidik jari 2

KUSWAHYUDI , NIM. E21111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


(fingerprint)

ini

setahun

setelah

tanggungjawab dari pegawai, jauhnya jarak

diberlakukannya kebijakan tersebut yakni

tempuh beberapa pegawai untuk melakukan

sejak awal tahun 2014.

absensi karena unit-nit kerja yang lokasinya

Berdasarkan

penjelasan yang diperoleh bahwa, pada

berjauhan.

awal pelaksanaannya terlihat kondisi kantor agak

berbeda

dari

diberlakukannya

hari-hari

absensi

sebelum

sidik

jari

Berdasarkan

uraian

pada

latar

belakang masalah maka, fokus penelitian adalah

deskripsi

aspek-aspek

proses

(fingerprint). Setiap hari kondisi kantor

implementasi kebijakan absensi sidik jari

FISIP Untan terlihat lebih ramai dengan

(fingerprint)

begitu banyak PNS dan Honorer yang hadir

dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang

awal

mengemukakan

(jam

07.00-07.30

wib)

untuk

berdasarkan

pada

teori

dasarnya

yang

untuk

melakukan absensi masuk kerja dan pulang

menjelaskan bahwa proses implementasi

kerja (jam 16.00 wib) selama hari kerja

kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel

(Senin s/d Kamis) sedangkan untuk hari

besar yakni isi kebijakan (content of policy)

Jum’at pulang jam 17.00 wib, oleh karena

dan lingkungan implementasi (context of

itu penggunaan absensi ini sebenarnya

implementation).

dapat meminimalisir masalah yang terkait

Adapun rumusan masalah yang

dengan kurangnya disiplin kerja pegawai.

dikemukakan sebagai berikut : “Bagaimana

Sejak diterapkannya absensi ini maka,

implementasi kebijakan absensi sidik jari

absensi secara manual tidak diberlakukan

(fingerprint) di Fakultas Ilmu Sosial dan

lagi yang berakibat terjadinya beberapa

Ilmu

perubahan sikap dan kebiasaan dari para

Pontianak dilihat dari isi kebijakan yang

pegawai.

terdiri dari : kepentingan yang terpengaruh

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap

objek

penelitian

didapatkan

Politik

Universitas

Tanjungpura

oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan,

derajat

perubahan

yang

beberapa indikasi permasalahan seperti :

diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan,

Masih adanya diskriminasi pejabat dengan

pelaksana program, dan dukungan sumber

pegawai (staf), masih adanya pegawai yang

daya pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu

hadir diatas jam mulai masuk kerja dan

Politik Universitas Tanjungpura Pontianak?

pulang masih dalam jam kerja, masih adanya pegawai yang hanya mementingkan

B. KERANGKA TEORITIS

kehadiran namun mengesampingkan tugas Salah satu tahapan penting dalam

pokoknya atau beranggapan “yang penting absensi terpenuhi dikarenakan kurangnya

siklus

kebijakan

publik

adalah 3



implementasi sering

kebijakan.

dianggap

Implementasi

hanya

merupakan

implement

dimaksudkan

“menyediakan

sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”.

pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan

Ketiga,

oleh

pengambil

menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang

Tachjan (2006:25) menyimpulkan

legislatif

atau

berpengaruh.

Akan

kenyataannya, menjadi

para

tetapi

tahapan

begitu

dalam

implementasi

penting

bahwa

implement

implementasi

dimaksudkan

kebijakan

publik

merupakan proses kegiatan adminsitratif

suatu

yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan

kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika

dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara

tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan

perumusan

benar. Dengan kata lain implementasi

kebijakan.

merupakan tahap dimana suatu kebijakan

mengandung logika top-down, maksudnya

dilaksanakan secara maksimal dan dapat

menurunkan atau menafsirkan alternatif-

mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

alternatif yang masih abstrak atau makro

Implementasi merupakan terjemahan dari

menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau

kata “implementation”, berasal dari kata

mikro. Selajutnya Pressman dan Wildavsky

kerja “to implement”. Menurut Webster’s

(dalam Tachan, 2008: 29) mengemukakan

Dictionary (dalam Tachjan, 2008: 29), kata

bahwa, ímplementation as to carry out,

to implement berasal dari bahasa Latin

accomplish

“implementum” dari asal kata “impere” dan

Maksudnya:

“plere”. Kata “implore” dimaksudkan “to

mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi

fill up”,”to fill in”, yang artinya mengisi

secara etimologis implementasi itu dapat

penuh; melengkapi, sedangkan “plere”

dimaksudkasn sebagai suatu aktivitas yang

maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Dalam

bertalian

Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008:

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat)

29)

untuk memperoleh hasil.

selanjutnya

kata

karena

to

“to

implement”

kebijakan

dan

Implementasi

fulfill

dengan

kebijakan

produce,

membawa,

evaluasi

complete”.

menyelesaikan,

penyelesaian

suatu

dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into

Adapun model implementasi yang

effect; accomplish. (2) to provide with the

dikemukakan oleh Merilee S. Grindle

means for carrying out into effect or

(dalam

fulfilling; to give practical effect to. (3) to

menyatakan

provide or equip with implements” .

implementasi kebijakan ditentukan oleh isi

Pertama,

kebijakan dan konteks kebijakan.

“membawa

to

implement ke

suatu

dimaksudkan hasil

(akibat);

melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to

Nogroho, bahwa

2004:174-175) keberhasilan

Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,

maka

implementasi 4



kebijakan implementasi

dilakukan. ditentukan

Keberhasilan oleh

derajat

Berkenaan dengan aspek teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini,

implementability dari kebijakan tersebut, isi

teori

kebijakan mencakup : a) kepentingan yang

merupakan

terpengaruh

jenis

sebagai pisau analisis penelitian yang dalam

manfaat yang akan dihasilkan, c) derajat

konsep pemahamannya dapat dijelaskan

perubahan yang diinginkan, d) (siapa)

bahwa ada 6 (enam) aspek isi kebijakan

pelaksana program e) sumber daya yang

(content of policy) yang menentukan tingkat

dikerahkan.

keberhasilan

oleh

kebijakan,

b)

Sedangkan

konteks

yang

dikemukakan

teori

yang

Grindle

dipergunakan

implementasi

kebijakan

implementasinya adalah : a) kekuasaan,

absensi sidik jari di Fakultas Ilmu Sosial

kepentingan dan strategi actor yang terlibat,

dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura,

b) karakteristik lembaga dan penguasa dan

yaitu:

c) kepatuhan dan daya tanggap.

Lebih

1. Sejauh mana kepentingan kelompok

lanjut Grindle

menjelaskan bahwa, yang

sasaran atau target groups termuat

dimaksud

dengan

dalam isi kebijakan

keberhasilan

dan bagaimana

implementasi dipengaruhi oleh dua variabel

sifat kepentingan yang dipengaruhi,

besar yakni isi kebijakan (content of policy)

apakah implementasi satu kebijakan

dan lingkungan implementasi (context of

absensi sidik jari di Fakultas Ilmu

implementation) dapat dijelaskan sebagai

Sosial dan Ilmu Politik Universitas

berikut :

Tanjungpura.

Penjelasan secara rinci mengenai

2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis

alur proses aspek-aspek yang dominan

manfaat yang diterima oleh pegawai

dalam “implementability” suatu kebijakan

Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

public sebagaimana dikemukakan diatas

universitas tanjungpura .

dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

3. Extent of change envision (derajat perubahan

yang ingin dicapai dari

sebuah kebijakan) dari implementasi implementasi

absensi

sidik

jari

di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas perubahan

Tanjungpura perilaku

terhadap kelompok

sasarannya. 4. Site Sumber : Riant Nugroho, 2004:176

of

decision

making

(letak

pengambilan keputusan), maksudnya 5



apakah letak sebuah program sudah

6. Resources committed (sumber-sumber

tepat diimplementasikan di Fakultas

daya yang digunakan) apakah sebuah

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

program didukung sumber daya yang

Tanjungpura

memadai. Dukungan Sumber Daya,

terhadap

perubahan

perilaku kelompok sasarannya. 5. Program

implementer

yaitu bagaimana kondisi sumber daya

(pelaksana

yang

ada

seperti

dana,

peralatan

program) apakah sebuah kebijakan telah

teknologi, dan sarana serta prasarana

menyebutkan

lainnya sehingga implementasi absensi

implementornya/pelaksananya rinci.

Aparat

dengan

sidik jari di Fakultas Ilmu Sosial dan

yaitu

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

pelaksana,

bagaimana komitmen untuk berperilaku

akan dapat berjalan dengan baik.

sesuai tujuan kebijakan harus dimiliki

Penulis menggunakan teori yang

oleh aparat pelaksana. Aparat pelaksana

dikemukakan oleh

(Implementing

(dalam Nogroho, 2004:174-175)

organization),

yaitu

badan-badan pelaksana atau unit-unit

menyatakan

birokrasi

kebijakan

pemerintahan

yang

bahwa yang

Merilee S. Grindle

ada

6

yang

aspek

menentukan

isi

tingkat

bertanggungjawab dalam implementasi

implementabilitas kebijakan publik, yaitu:

kebijakan, dalam hal ini pihak UNTAN

a) kepentingan yang terpengaruh oleh

memberikan surat edaran kepada FISIP

kebijakan, b) jenis manfaat yang akan

UNTAN untuk melaksanakan surat

dihasilkan, c) derajat perubahan yang

edaran tersebut untuk disosialiasikan

diinginkan, d) (siapa) pelaksana program e)

dan

sumber daya yang dikerahkan.

dijalankan

pelaksanaanya

serta

memantau

sehingga

dapat

Teori ini

merupakan teori yang menganut aliran top

memberikan sangsi kepada pegawai

down.

yang melanggar kebijakan tersebut.

tersebut, menurut hemat penulis teori ini

Tiga hal yang mempegaruhi factor ini

lebih sesuai dengan jenis kebijakan yang

yaitu a). Struktur dan pesonil (The

diteliti berupa implementasi absensi sidik

structure and personel), b). Pimpinan

jari (finger print) pada Fakultas Ilmu Sosial

dari

dan Ilmu Politik. Disamping itu jenis

bidang/bagian

organisasi

(The

administrative

(administrasi)

leadership

of

organization),

the

kebijakan

c).

kelompok pendekatan yang bersifat Top

Pelaksanaan program dan kapasitas (The

implementing

program

capacity).

Berdasasarkan atas pemikiran

and

tersebut

termasuk

dalam

Down. Berdasarkan atas pemikiran bahwa pendekatan yang digunakan oleh Grindle 6



dalam untuk mengetahui secara mendalam

C. METODE PENELITIAN

melalui aspek-aspek seperti tersebut diatas, maka kita akan dapat melihat aspek-aspek

Metode

yang

digunakan

dalam

yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan

penelitian ini yaitu metode deskriptif.

keberhasilan proses implementasi absensi

“Metode deskriptif adalah suatu metode

sidik jari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

dalam meneliti status kelompok manusia,

Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

Aspek teoiritis ini dimaksudkan agar lebih

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa

mudah

arah

pada masa sekarang. Lokasi penelitian ini

penelitian ini. Kerangka pikir tersebut

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

penulis gambarkan sebagai berikut :

Universitas Tanjungpura yang terletak di

dimengerti

maksud

dan

Gambar 2 Kerangka Pemikiran Kebijakan Rektor Univ. Tanjungpura (Surat Edaran Rektor No. 8386/UN22/KP/2013, tentang ketentuan jam masuk, istirahat dan pulang kerja dengan menggunakan aplikasi absensi finger print.

Kota Pontianak. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah adanya permasalahan yang diteliti dan

kemudahan-kemudahan

dalam

memperoleh data dan observasi serta a) adanya keluhan-keluhan dan kritik dari beberapa pegawai; b) masih adanya pegawai yang hadir diatas jam mulai masuk kerja dan pulang masih dalam jam kerja; c) masih adanya pegawai yang hanya mementingkan kehadiran namun mengesampingkan tugas pokoknya atau beranggapan “yang penting absensi terpenuhi”. d) jauhnya jarak tempuh beberapa pegawai untuk melakukan absensi karena unit-nit kerja yang lokasinya berjauhan.

kelayakan data penelitian yang menurut hemat saya akan dapat memperlancar dalam melaksanakan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pada Sekretariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas

Tanjungpura

Pontianak dengan nara sumber yang Aspek implementabilitas kebijakan (content of policy) menurut Grindle (dalam Nogroho, 2004:175) a) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, b) jenis manfaat yang akan dihasilkan, c) kedudukan pembuat kebijakan d) derajat perubahan yang diinginkan, e) (siapa) pelaksana program f) fsumber daya yang dikerahkan.

dipilih adalah para pimpinan unit kerja di lingkungan

kantor

Fisip

diantaranya Dekan, Pembantu Dekan II, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub bagian Kepegawaian serta staf

Deskripsi implementasi kebijakan absensi sidik jari (finggerfrint) di FISIP UNTAN

Untan

Sosial

dan

Ilmu

Fakultas Ilmu

Politik

Universitas

Tanjungpura Pontianak. Teknik

ini

bertujuan

menggambarkan fenomena-fenomena yang ditemui

secara

memilah

atau

rinci

dimulai

mengelompokkan

dengan data 7



menurut ketegorinya, kemudian diberikan

Sebagaimana kerangka teoritis yang telah

penafsiran berupa kalimat-kalimat atau

berdasarkan pendapat Merilee S. Grindle

ungkapan-ungkapan untuk dipaparkan atau

yang menjelaskan bahwa, yang dimaksud

interpretasi data dan selanjutnya dianalisis

dengan keberhasilan proses implementasi

sesuai dengan tujuan penelitian secara

dipengaruhi variabel isi kebijakan (content

sistematis mengenai teknik analisa data

of policy).

yang dipergunakan dalam penelitian ini

Aspek-aspek proses implementasi

adalah teknik analisis “Model Interaktif”

dengan

menggunakan

yang terdiri dari triangulasi data, reduksi,

dikemukakan oleh

display dan diakhiri dengan verifikasi data.

dapat penulis deskripsikan dan berikan analisis

dalam

teori

yang

Merilee S. Grindle

penelitian

ini

sebagai

berikut: D. HASIL PENELITIAN a. Kepentingan Yang Terpengaruh Oleh Berdasarkan

teori

yang

Kebijakan

dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang

Penulis dapat menjelaskan bahwa,

dijadikan sebagai grand theory (teori

adanya kebijakan absensi sidik jari yang

utama) pada penelitian, pada bagian ini

dilaksanakan hampir diseluruh insttitusi

akan dideskripsikan secara sistematis dan

pemerintah merupakan tindakan apresiatif

diberikan analisis mengenai kondisi aktual

oleh

berdasarkan data hasil wawancara dan

menginterpretasikan

observasi berdasarkan variabel isi kebijakan

sebelumnya sudah ada seperti kebijakan-

(content of policy ) dan yang terdiri dari

kebijakan

aspek-aspek :

dengan upaya untuk meningkatkan disiplin

a)

kepentingan

terpengaruh oleh kebijakan,

yang

b) jenis

lembaga

kerja

(organisasi) kebijakan

pemerintah

pegawai

dalam

dan

yang

yang

berkaitan

efektifitas

serta

manfaat yang akan dihasilkan, c) derajat

efensiensi kerja. Semua tindakan yang ada

perubahan yang diinginkan, d) kedudukan

tersebut bermuara pada kebijakan yang

pembuat kebijakan, e) pelaksana program,

termuat

dan e) dukungan sumber daya yang ada

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Universitas

Tanjungpura

Pontianak.

pada

Peraturan

Pemerintah

Apabila kita analisis lebih dalam

Pendekatan Meriee S. Grindle ini dikenal

bahwa,

dengan

A

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Political and Administrative Procces”.

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

istilah

“Implementation

as

latar

belakang

dikeluarkannya



Pegawai Negeri Sipil disebabkan adanya

kelompok sasaran atau target groups yang

kebutuhan untuk mengatur secara lebih baik

termuat dalam isi kebijakan dan bagaimana

hal-hal yang menyangkur disiplin Pegawai

sifat kepentingan yang dipengaruhi oleh

Negeri Sipil. Latar belakang ini dapat kita

kebijakan absensi sidik jari di Fakultas Ilmu

analogikan

Sosial

dengan

latar

belakang

dan

Ilmu

Politik

Universitas

diterapkannya media atau sarana penunjang

Tanjungpura secara jelas pada Surat Edaran

untuk melaksanakan kebijakan teersebut

Rektor No. 8386/UN22/KP/2013 tanggal 18

melalui penerapan aplikasi absensi sidik jari

Juni

bagi

Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura

setiap

Berdasarkan

institusi

memperhatikan

No. 762/TU/2011 tanggal 25 Juni 2011

dengan jelas bahwa ada keterkaitan yang

tentang penetapan pelaksanaan 5 (lima) hari

erat mengenai alasan-alasan dilakukannya

kerja

hal-hal tersebut, semuanya pada akhirnya

Tanjungpura serta berdasarkan Keputusan

bermuara pada upaya pencapaian kondisi

Presiden No. 58 tahun 1964 sebagaimana

disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana

telah diubah dengan No. 68 tahun 1995

tertera pada Bab I yang mengatur tentang

tentang hari kerja di lingkungan lembaga

ketentuan Umum pada Pasal 1 bahwa,

pemerintah, dimana ditentukan bekerja

yang dimaksud dengan disiplin Pegawai

selama 37,5 jam perminggu sesuai dengan

Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai

jumlah jam kerja efektif 5 (lima) hari kerja.

Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan

Beerbagai alasan lain juga menjadi sebab

menghindari

ditentukan

diberlakukannya sistem ini diantaranya

perundang-undangan

adalah untuk meminimalisir pegawai yang

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila

datang tidak tepat waktu, dan pulang

tidak

bekerja sebelum waktu yang ditentukan,

larangan

peraturan

ditaati

tersebut

dengan

terlihat

dalam

analogi

pemerintah.

2013

atau

yang

dilanggar

dijatuhi

hukuman disiplin.

namun

di

lingkungan

kenyataan

bahwa

Universitas

sebelum

Berdasarkan keterangan-keterangan

diterapkannnya aturan ini memang sering

yang diberikan oleh beberapa informan

terjadi pelanggaran terhadap disiplin waktu

penelitian sehubungan dengan sejauh mana

kerja.

kepentingan

kelompok

diimplmentasikannya peraturan ini adalah

sasaran atau target groups termuat dalam isi

untuk memenuhi kepentingan pegawai atau

kebijakan dan bagaimana sifat kepentingan

kelompok sasaran atau target groups yang

yang dipengaruhi oleh kebijakan absensi

dimuatkan pada kebijakan absensi sidik jari

sidik jari dapat penulis berikan interpretasi

yang diatur oleh Surat Edaran Rektor

bahwa,

tersebut.

pegawai

kepentingan

atau

pegawai

atau

Namun

pada

intinya



Kebijakan

absensi

sidik

jari

efektif fan efesien serta data yang diperoleh

(finggerfrint) yang dilakukan di lingkungan

dapat


dipertanggungjawabkan

Universitas Tanjungpura walaupun masih

kontroling yang lebih mudah terhadap

mendapat tantangan dari sebagian pihak

keberadaan pegawai pada saat jam kerja.

kebijakan ini tetap harus dilakukan supaya

Sedangkan

apa

Peraturan

diantaranya dapat meningkatkan membantu

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

peningkatan kepribadian pegawai FISIP

disiplin pegawai bisa dapat dirasakan.

Untan

yang

tertuang

dalam

lebih

manfaat

kearah

terukur

dan

serta

system

terhadap

yang

lebih

pegawai

baik

dari

sebelumnya dalam disiplin penggunaan waktu kerja, kesesuai memperoleh Uang

b. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan Berdasarkan keterangan-keterangan

Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Uang

yang diberikan oleh informan penelitian

Lauk Pauk (ULP) serta dapat memberikan

sehubungan dengan Type of benefits (tipe

ukuran

manfaat) atau jenis manfaat yang diterima

lakukan

oleh pegawai

peningkatan karier / jenjang jabwan yang

Ilmu

Politik

Fakulltas Ilmu Sosial dan universitas

sebagai target groups

capaian

kinerja

sehubungan

yang

mereka

dengan

upaya

Tanjungpura

sesuai dengan laporan yang dikeluarkan

dapat penulis

dari rekapitulasi mesin absensi sidik jari

berikan interpretasi bahwa, berbagai aspek

tersebut,

manfaat dapat diperoleh dengan adanya

dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan

penerapan mesin absensi sidik jari ini,

dalam

khususnya dalam

meningkatkan

pegawai. Interpretasi ini sejalan dengan

disiplin pegawai terhadap jam hadir dan

keterangan yang disampaikan oleh para

pulang kantor.

informan

upaya

Aspek manfaat ang

artinya

menunjang

yang

lebih

jabatan

dan

menyatakan

dapat

karier

bahwa,

diperoleh dari penerapan absensi dengan

banyak manfaat yang diperoleh sejak

menggunakan media elektronik (finger

diterapkannya system absensi sidik jari ini,

print) cukup banyak dalam menunjang

terutama secara pribadi akan dapat melatih

kinerja

Aspek

mereka untuk lebih disiplin dalam mentaati

kemanfaatan yang diperoleh terdiri dari dua

jam masuk dan pulang kerja. Sejak

sisi yaitu kemanfaatan bagi kelembagaan

diterapakannya kebijakan lembaga berupa

dan kemanfaatan bagi pegawai itu sendiri.

absensi sidik jari ini sangat bermanfaat bagi

Secara kelembagaan aspek kemanfaatan

kepada kepentingan kelembagaan maupun

yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan

bagi pagawai itu sendiri. Kebijakan yang

pekerjaan absnesi pegawai yang lebih

sudah diterapkan sudah sangat banyak

organisasi

khususnya.



manfaatnya bagi para pegawai terutama

dan juga dapat menunjang kinerja lembaga.

untuk melatih mereka untuk lebih disiplin

Perubahan-perubahan yang ada tersebut

terutama disiplin waktu. Bagi pegawai dan

walaupun

tenaga honorer kebijakan absensi sidik jari

mendalam namun diyakini telah membawa

ini memang harus dilakukan dan sipatnya

kearah

memaksa dikarenakan lebih memudahkan

mendukung kinerja kelembagaan FISIP

memonitoring

Untan.

laporan

yang

berkaitan

belum

diukur

perubahan

secara

yang

Berdasarkan

baik

kondisi

lebih

dalam

demikian

dengan absensi pegawai supaya tidak

dengan adanya berbagai macam perubahan

adanya kecemburuan apabilan medapat

seputar masalah disiplin kerja pegawai akan

tunjangan kinerja (TUKIN) dan uang lauk

membawa dampak yang sangat positif

pauk (ULP).

terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai sehingga pelayanan terhadap mahasiswa

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan.

dapat lebih mekasimal dari sebelumnya.


Derajat perubahan yang ada dapat


dilihat dari dua sisi perubahan yaitu

sehubungan dengan pengertian dan kondisi

perubahan

pada

dari perubahan yang diinginkan dari adanya

perubahan

pada pegawai itu sendiri.

kebijakan absensi sidik jari pada Fakulltas

Berdaarkan

pengakuan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas

informan

Tanjungpura sebagai target groups dapat

jawabannya

penulis berikan interpretasi bahwa, berbagai

perubahan yang ada telah dapat tercapai

kondisi

dengan lebih disiplinnya

perubahan-perubahan

diinginkan

telah

terjadi

yang dengan

sepeerti diatas

kelembagaan dan

salah

seorang

dikemukakan bahwa,

pada derajat

pegawai dalam

mentaati jam masuk dan pulang kantor,

diterapakannya kebijakan absensi sidik jari

kondisi

di lingungan FISIP Untan. Perubahan-

menimbulkan dampak yang positif terhadap

perubahan yang diinginkan tersebut sangat

terjadinya peningkatan pelayanan terhadap

signifikan atau berpengaruh baik terhadap

mahasiswa dan juga dapat menunjang

kelembagaan FISIP untan maupun terhadap

kinerja lembaga.

pegawai-pegawainya. Aspek perubahan-

perubahan yang ada walaupun belum

perubahan yang terjadi ini dapat dilihat dari

diukur secara lebih mendalam saya yakin

kondisi sebagaimana yang diuraikan dari

telah terjadi derajat perubahan yang cukup

jawaban para informan bahwa, dampak

baik dan telah mendukung kelembagaan

yang

FISIP Untan dalam peningkatan kinerjanya.

positif

terhadap

terjadinya

ini

memungkinkan

Namun,

akan

perubahan-

peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa 11 KUSWAHYUDI , NIM. E21111082 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Interpretasi

yang

dikemukakan

padakenyataannya lingkungan FISIP Untan

tersebut sejalan sejalan dengan keterangan

merupakan unit yang terakhir menerapkan

yang disampaikan oleh para informan yang

kebijakan absensi sidik jari namun langkah

menyatakan bahwa,

kebijakan

banyak perubahan-

yang dilakukan oleh pihak

perubahan yang telah terjadi tertama pada

pimpinan Fakults merupakan langkah yang

para pagawai (staff), hal ini terlihat pada

sangat

saat jam hadir dan pulang kantor dimana

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya

mereka yang sebelumnya jarang atau hadir

berdasarkan

terlambat pada saat jam absen masuk dan

bahwa pada lingkungan unit kerja FISIP

pulang

Untan

kerja

sudah

berkumpul

untuk

tepat

untuk

menjawab

hasil

terdiri

observasi

dari

3

semua

diketahui

unit

melakukan absen. Hal ini menunjukkan

keberadaannya

adanya perubahan-perubahan yang cukup

berjauhan

berpengaruh bagi pegawai (staff) untuk

digunakan terletak di kampus FISIP (S1)

selalu

telah

sehingga tidak jarang cukup menyulitkan

ditetapkan oleh pihak pimpinan lembaga

pegawai pada unit lain untuk melakukan

FISIP Untan. Sanksi-sanksi berupa teguran

absen karena jarak tempuh yang cukup jauh

atau surat peringatan dari pihak pimpinan

dengan

fakultas

sehingga kondisi demikian tidak efektif.

mentaati

juga

peraturan

yang

memberikan

pengaruh

terhadap pegawai-pegawai tersebut.

masing-masing

yang

namun

alat

menggunakan

saling

absensi

sepeda

yang

motor

Kondisi demikian sudah berlangsung cukup lama sejak diterapkannya kebijakan ini dan

d.

Site of Decision Making (Letak

Pengambilan Keputusan)

ini

menunjukkan

pelaksanaan

kurang

keputusan

tepatnya

yang

telah


dilakukan sehubungan dengan penempatan


alat absensi tersebut, bisa jadi masing-

sehubungan dengan

masing unit

keputusan

dalam

memegang

peranan

konsep pengambilan

kondisi

kebijakan

berjauhan memiliki alat sendiri-sendiri

dalam

namun laporan absensi tersebut dapat

pelaksanaan suatu kebijakan maka dapat

dimonior pada satu unit kerja setiap

penulis berikan interpretasi bahwa, letak

bulannya.

pengambilan keputusan program kebijakan

kurang menguntungkan sebagian pegawai

absnesi sidik jari ini sudah tepat karena

yang harus melakukan absen rutin ke

sesuai dengan upaya pemenuhan kebutuhan

fakultas (S1) namun mau tidak mau mereka

pegawai sebagai target group (sasaran) di

tetap menjalankan kegiatan tersebut.

lingkungan

FISIP

suatu

walaupun dalam

penting

Untan.

Walaupun

kondisi

demikian

Walaupun 12



Keputusan yang diambil oleh pihak

kerja. Hal ini berbeda sekali dengan

Fakultas berdasarkan Surat Edaran Rektor

pelaksanaan system manual, dimana bukti

Untan pada dasarnya merupakan tindakan

absensi tersebut tidak dapat dirincikan

yang

secara

sangat

tepat

untuk

menjawab

jelas

dan

kebutuhan yang ada sehubungan dengan

dilakukan

pelaksanaan system absensi pegawai agar

memerlukan waktu dan cukup menyulitkan

dapat

petugas

berjalan

Selanjutnya

efektif

dan

efesieni.

masing-masing

unit

secara

perhitungannyapun

dalam

(rekapitulasi)

manual

memberikan

setiap

akhir

sehingga

laporan bulannya.

menginterpretasikan surat edaran tersebut

Berdaasarkan pengakuan para staf yang

dan selanjutnya melaksanakannya, dalam

menangani hal ini diperoleh penjelasan

hal

bahwa, mereka justeru sangat terbantu

ini

sebagai

(implementor

agen

teknis)

pelaksananya adalah

unit

kepegawaian FISIP Untan.

dengan penggunaan mesin abasensi sidik jari ini, sebab dengan penggunaan system

Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kompuetrisasi ini data-data absensi pegawai

terlibat sebagai pelaksana kebijakan absensi

tersebut sudah diolah secara otomatis dan

sidik jari di lingkungan FISIP Untan

laporan

sebelumnya memang sudah teredia yakni

langsung di cetak (print out) sesuai dengan

para staf pada bagian kepegawaian yang

kebutuhan yang diinginkan.

akhir

yang

diperlukan

bisa

sebelumnya diberikan pengarahan oleh

Berdasarkan struktur organisasi di

insruktur penyedia perlengkapan tersebut

lingkungan Universitas Tanjungpura sudah

untuk menguasai beberapa hal-hal teknis

ada unit yang secara khusus menangani dan

pada perlengkapan mesin absensi elektronik

bertanggungjawab

tersebut. Pada dasasnya kegiatan rutinitas

pelaksanaan absensi pegawai di masing-

yang mereka lakukan hanya merupakan

masing fakultas termasuk juga di FISIP

peralihan

yang

Untan yang sudah secara sruktur organisasi

sebelumnya dilakukan dengan cara manual

akan melaksanakan program absensi sidik

(tanda tangan / paraf kehadiran) menjadi

jari ini. Faktor

system

program implementer (pelaksana program)

dari

system

elektronik

seperangkat

alat

absensi

yang

menggunakan

(mesin)

penuh

terhadap

sumber daya manusia

yang

yang tersedia sangatlah berpengaruh dalam

disambungkan ke system computer dan

menunjang keberhasilan implementasi atau

kemudian diolah secara otomatis sehingga

penerapan suatu kebijakan ataupun program

didapatkan lapora

kegiatan pada suatu lembaga, termasuk juga

yang merekapitulasi

semua jumah kehadiran secara lebih rinci

dilingkungan

FISIP

Untan

dalam

berikut jam hadir, istirahat dan pulang

menerapkan kebijakan absensi sidik jari 13



bagi para pegawainya. Dengan demikian

pegawai tersebut pada jam pulang kantor

dapat diartikan apabila ketidaktersediaan

dan

sumber daya yang cukup sebagai pelaksana

sedangkan arah rumahnya berlawanan arah

program atau kebijakan maka akan sangat

sehingga menyebabkan mereka bolak-balik

menyulitkan dalam keberhasilan proses

dan banyak sekali pemborosan waktu dan

implementasinya.

tenaga, kondisi demikian menurut penulis

harus

melakukan

absen

pulang

sangatlah kurang efesien dan efektif. Dengan demikian dapat diartikan

f. Dukungan Sumber Daya (Resources

apabila ketidaktersediaan sumber daya yang

Committed) Berdasarkan keterangan-keterangan

meliputi dana, sarana dan prasarana melalui


kemudahan-kemudahan

tindakan

sehubungan dengan

pengertian dan

pengadaan

konsep dukungan sumber daya merupakan

pendukung

pengerrtian dari apakah sebuah program

pembiayaan

didukung oleh sumber daya yang memadai,

dianggap perlu tidak atau kurang dapat

maka dapat penulis berikan interpretasi,

terpenuhi maka akan sangat menyulitkan

bahwa peralatan teknologi, dan sarana serta

dalam

prasarana lain yang berkaitan dengan proses

implementasinya.

barang-barang tersebut

serta

lainnya

dalam

kebutuhan pembiayaan-

yang

memang

keberhasilan

proses

implementasi absensi sidik jari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

2. Kajian Analisis Teoritis

Tanjungpura secara teknis sudah tersedia

Digunakannya

dengan

sangat

absensi

namun

elektronik di setiap unit kerja pemerintahan,

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan

termasuk juga Universitas Tanjungpura dan

sesuai dengan jawaban informan IV bahwa,

tidak terkecuali pada Fakultas Ilmu Sosial

penulis sangat membenarkan apabila lokasi

dan Ilmu Politik juga pada dasarnya

yang cukup berjauhan antar unit yang ada

demikian.

di FISIP untan (unit Ilmu Pemerintahan dan

mesin absensi elektronik ini adalah hanya

Program Magister Ilmu Sosial) dirasakan

sebagai upaya untuk penertiban pegawai

cukup

Ilmu

sesuai maksud dan tujuan dari Peraturan

Pemerintahan yang memiliki jarak tempuh

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

hampir 30 menit apabila kondisi jalan

disiplin PNS untuk mewujudkan birokrasi

macet pada jam-jam sibuk untuk menuju ke

pemerintah

unit S1 dalam melakukan absensi kususnya

absensi ini tentunya juga akan sangat

pada saat jam istirahat, belum lagi apabila

berpengaruh dalam

jauh

memadai,

peralatan

terutama

unit

Dimana tujuan penggunaan

yang

profesional.

upaya

Sistem

peningkatan 14



kinerja yang akan dicapai organisasi, selain

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama

itu sistem absensi ini juga berpengaruh

1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak

terhadap kevalidan data absensi dan diri

masuk kerja tanpa alasan yang sah

pribadi

selama 16 (enam belas) sampai dengan

pegawai

yang

sebelumnya

cenderung malas untuk lebih bertanggung

20 (dua puluh) hari kerja;

jawab atas pekerjaannya. Diakui bahwa,

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1

penggunaan teknologi seperti ini telah

(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk

banyak memberikan manfaat atau dampak

kerja tanpa alasan yang sah selama 21

positif

(dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua

bagi

berlangsungnya

kegiatan

organisasi dalam rangka mengantisipasi dan memininimalisir

terjadinya

pelanggaran

kedisiplinan karyawan.

puluh lima) hari kerja; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang

Upaya untuk meningkatkan disiplin

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

pegawai terutama PNS merupakan suatu hal

selama 26 (dua puluh enam) sampai

yang

dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. (Pasal

sangat

sulit

untuk

diwujudkan

walaupun telah ditetapkan dengan aturan

9 Ayat 11)

berupa sanksi yang cukup tegas, hal ini terpulang

ke

masing-masing

Adapun yang dimaksud dengan

pribadi

kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati

pegawai itu sendiri dalam memaknai arti

ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS

pekerjaan yang merupakan kewajibannya.

wajib datang, melaksanakan tugas, dan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53

pulang sesuai ketentuan jam kerja serta

Tahun

2010 tentang disiplin PNS yang

tidak berada di tempat umum bukan karena

telah mengatur secara jelas mengenai

dinas. Apabila berhalangan hadir wajib

bentuk disiplin pegawai, disiplin Pegawai

memberitahukan

Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai

berwenang. Keterlambatan masuk kerja

Negeri

melaksanakan

dan/atau pulang cepat dihitung secara

kewajibannya dan menghindari larangan

kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh

yang

Sipil

untuk

ditentukan

perundang-undangan

kepada

pejabat

yang

dalam

peraturan

setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari

dan/atau

peraturan

tidak masuk kerja.

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau

Sehubungan

dengan

salah

satu

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (Pasal

upaya untuk meningkatkan disiplin kerja

1). Ancaman sanksi yang diberikan apabila

PNS

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan jam

Tanjungpura maka dikeluarkan surat edaran

kerja berupa :

Rektor No. 8386/UN22/KP/2013 tanggal 18

di

lingkungan

Universitas



Juni

2013

dengan

memperhatikan

universitas (rektorat) dan fakultas yang

Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura

memang

No. 762/TU/2011 tanggal 25 Juni 2011

melaksanakannya.

tentang penetapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja

di

lingkungan

Universitas

dianggap

sudah

siap

untuk


(FISIP)

Untan

menetapkan

Tanjungpura serta berdasarkan Keputusan

pemberlakuan kebijakan absensi sidik jari

Presiden No. 58 tahun 1964 sebagaimana

(fingerprint)

telah diubah dengan No. 68 tahun 1995

diberlakukannya kebijakan tersebut yakni

tentang hari kerja di lingkungan lembaga

sejak awal tahun 2014.

pemerintah, dimana ditentukan bekerja

penjelasan yang diperoleh bahwa, pada

selama 37,5 jam perminggu sesuai dengan

awal pelaksanaannya terlihat kondisi kantor

jumlah jam kerja efektif 5 (lima) hari kerja.

agak

Berbagai alasan lain juga menjadi sebab

diberlakukannya

diberlakukannya sistem ini diantaranya

(fingerprint). Setiap hari kondisi kantor

adalah untuk meminimalisir pegawai yang

FISIP Untan terlihat lebih ramai dengan

datang tidak tepat waktu, dan pulang

begitu banyak PNS dan Honorer yang hadir

bekerja sebelum waktu yang ditentukan,

awal

namun

sebelum

melakukan absensi masuk kerja dan pulang

diterapkannnya aturan ini memang sering

kerja (jam 16.00 wib) selama hari kerja

terjadi pelanggaran terhadap disiplin waktu

(Senin s/d Kamis) sedangkan untuk hari

kerja.

Jum’at pulang jam 17.00 wib, oleh karena

kenyataan

bahwa

Berdasarkan

ini

berbeda

(jam

setahun

dari

Berdasarkan

hari-hari

absensi

07.00-07.30

setelah

sebelum

sidik

wib)

jari

untuk

hasil

observasi

itu penggunaan absensi ini sebenarnya

wacana

penggunaan

dapat meminimalisir masalah yang terkait

mesin absensi sidik jari di lingkungan

dengan kurangnya disiplin kerja pegawai.

Universitas Tanjungpura telah terdengar di

Sejak diterapkannya absensi ini maka,

pertengahan

untuk

absensi secara manual tidak diberlakukan

menindaklanjuti hal tersebut dikelurakan

lagi yang berakibat terjadinya beberapa

surat Edaran Rektor Untan dan dilakukan

perubahan sikap dan kebiasaan dari para

pendataan, serta database sidik jari bagi

pegawai.

diketahui

semua

bahwa,

tahun

2012,

pegawai. Akhirnya

dan

penggunaan

Sejak diterapkannya absensi sidik

mesin absensi ini bisa dilaksanakan pada

jari (fingerprint) tersebut tentunya membuat

akhir Januari 2013 dan efektif pada tanggal

banyak perubahan terhadap pegawai untuk

1 bulan Februari tahun 2013 yang terbatas

selalu hadir tepat waktu sebab jika tidak

pada

akan berdampak pada pendapatan pegawai

beberapa

unit

kerja

di

tingkat



itu sendiri dimana berdasarkan absensi sidik

yang sangat positif dan bukan respon

jari (fingerprint) ini penghitungan untuk

dari kepentingan target group yang

ULP

Tukin

bertentangan dengan kebijakan yang ada

(Tunjangan Kinerja) pegawai dihitung.

terkait dengan peraturan disiplin PNS

Data absensi tersebut untuk setiap bulannya

dalam

akan direkap oleh bagian keuangan dan

dibandingkan

kepegawaian tergantung dari kebijakan

system manual.

(Uang

Lauk

Pauk)

pemakai, dan dengan

dan

menunjang

keberhasilannya

dengan

menggunakan

penerapan absensi

b. Banyak sekali aspek manfaat yang

sidik jari dapat juga dilihat pegawai yang

diperoleh dari penerapan absensi dengan

tidak disiplin atau tidak tepat waktu

menggunakan media elektronik (finger

sehingga tidak ada celah bagi setiap

print)

pegawai untuk memanipulasi kehadirannya.

kinerja organisasi. Aspek kemanfaatan

Berdasarkan kondisi aktual dari

yang diperoleh terdiri dari dua sisi yaitu

beberapa

informasi

dalam

menunjang

observasi

kemanfaatan bagi

belakangi

kemanfaatan bagi pegawai itu sendiri.

ketertarikan penulis untuk mengadakan

Secara kelembagaan aspek kemanfaatan

suatu penelitian, penulis bermaksud untuk

yang

mendeskripsikan secara lebih mendalam

pelaksanaan pekerjaan absnesi pegawai

mengenai implementasi absensi sidik jari

yang lebih efektif dan efesien serta data

(fingerprint) di lingkungan Fakultas Ilmu

yang diperoleh dapat lebih terukur dan

Sosial

dipertanggungjawabkan

pendahuluan

yang

dan

Ilmu

dan

khususnya

melatar

Politik

Universitas

Tanjungpura.

kelembagaan dan

diperoleh

adalah

serta

dalam

system

controlling yang lebih mudah terhadap keberadaan pegawai pada saat jam kerja. Sedangkan manfaat terhadap pegawai

E. PENUTUP

diantaranya

dapat

membantu

peningkatan

meningkatkan kepribadian

1. Kesimpulan

pegawai FISIP Untan kearah yang lebih

a. Ada beberapa kepentingan target group

baik dari sebelumnya dalam disiplin

(pegawai) yang dipengaruhi sehubungan dengan

berlangsung

implementasi

absensi

adanya

jari

c. Banyak kondisi perubahan-perubahan

di

yang telah terjadi dengan diterapakannya

lingkungan FISIP Untan. Kepentingan-

kebijakan absensi sidik jari di lingungan

kepentingan

yang

FISIP Untan. Perubahan-perubahan yang

terpengaruh tersebut merupakan hal

diinginkan tersebut sangat signifikan

target

sidik

proses

penggunaan waktu kerja.

group



atau

berpengaruh

baik

terhadap

dan

untan

maupun

Tanjungpura secara teknis sudah tersedia

terhadap pegawai-pegawainya. Aspek

dengan sangat memadai, namun kiranya

perubahan-perubahan

terjadi

perlu adanya kebijakan penambahan

memiliki dampak yang positif terhadap

peralatan pada 2 (dua) unit kerja yang

terjadinya

belum

kelembagaan

FISIP

yang

peningkatan

pelayanan

Politik

dilengkapi

Universitas

dengan dukungan

terhadap mahasiswa dan juga dapat

peralatan absensi sidik jari

menunjang kinerja lembaga.

benar-benar dapat berjalan dengan lebih

d. Letak pengambilan keputusan kebijakan absensi sidik jari ini sudah tepat karena sesuai

dengan

upaya

sehingga

baik menuju kearah efektifitas dan efesiensi pegawai dalam bekerja.

pemenuhan

kebutuhan pegawai sebagai target group

2. Saran

(sasaran) di lingkungan FISIP Untan.

a. Sehubungan dengan upaya peningkatan

Walaupun

pada

kenyataannya

disiplin kerja pegawai yang mengarah

lingkungan FISIP Untan merupakan unit

kepada

yang terakhir menerapkan kebijakan

kepada mahasiswa hendaknya pihak

absensi

langkah

pimpinan di lingkungan FISIP Untan

kebijakan yang dilakukan oleh pihak

menyelenggarakan sosialisasi dan dan

pimpinan Fakults merupakan langkah

pengawasan yang lebih maksimal lagi

yang sangat tepat untuk menjawab

sehingga disiplin kerja para pegawai

semua kebutuhan-kebutuhan tersebut.

benar-benar dapat terwujudkan

sidik

jari

namun

e. Kondisi aspek program implementer (pelaksana program)

pada proses

implementasi kebijakan sidik jari di lingkungan FISIP Untan sudah sangat

f.

Ilmu

pelayanan

yang

maksimal

b. Perlu adanya koordinasi tiap pimpinan unit sehingga pelayanan yang maksimal dapat dilaksanakan dengan baik. c. Sarana dan prasarana perlu diperhatikan

memadai karena telah ditangani oleh

lebih

unit khusus di unit bagian kepegawaian

sehingga benar-benar dapat mendukung

FISIP Untan yang memiliki kompetensi

kelancaran

dalam hal atau urusan absensi pegawai.

Sehubungan dengan masih kurangnya

Dukungan

sumber

daya

berupa

baik

dukungan

oleh

pimpinan

kerja

sumber

para

daya

fakultas

pegawai.

berupa

penyediaan dana, peralatan teknologi,

penyediaan peralatan absensi pada 2

dan sarana serta prasarana lain yang

(dua) unit kerja maka pihak pimpinan

berkaitan dengan proses

FISIP

implementasi

absensi sidik jari di Fakultas Ilmu Sosial

Untan

mempertimbangkan

hendaknya kondisi

tersebut 18



sehingga proses implementasi benarbenar dapat berjalan dengan lebih baik menuju kearah efektifitas dan efesiensi pegawai dalam bekerja.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis. Rusdiono. 2007. Kebijakan Anti Kemiskinan Berorientasi Pemberdayaan, dalam Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 11 No. 1. Pontianak: Fisipol Untan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku: Davis, B. Gordon. 1992. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian II: Struktur dan Pengembangannya. Jakarta : PT. Pustaka BinamanPressindo Guntur, Ietje S. 1996 . Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta : Airlangga

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. ………….., 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Hasibuan, Melayu, S, P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Wahab, Solichin Abdul. 2007. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 2006. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. (2007). Analisa Kebijakan Publik. Malang:Bayu Media Publishing

Jones, Charles O. 2006 Kebijakan Publik. Jakarta: Grafindo Persada.

Pengantar PT. Raja

Moleong, Lexy, J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. ..............., Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. Nugroho,Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model - model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). PT.Elex Media Komputindo: Jakarta ………………..., 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT.Elex Media Komputindo: Jakarta

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta. Winarno, Budi. 2004. Teori Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM. Lakip 2014, Pontianak

Universitas

Tanjungpura

Dokumen Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Krops dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak Tahun2010 19



Surat Edaran Rektor No. 8386/UN22/KP/2013 tanggal 18 Juni 2013 dengan memperhatikan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura No. 762/TU/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentang penetapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Universitas Tanjungpura.

http://ulfadewihasnita.wordpress.com/2012/ 11/06/hubungan-penerapan-absensi-sidikjari-finger-print/ http://elib.unikom.ac.id/.../jbptunikomppgdl-muhamadalf-2

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Skripsi dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, oleh Erna Maeyasari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Tahun 2012. Skripsi dengan judul “ Implementasi peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak dimana didalam skripsi ini mengambarkan implementasi peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 di kantor Camat Toho Kabupaten Pontianak. Skripsi, dengan judul “Hubungan Penerapan Absensi Sidik Jari (Finger Print) DenganMotivasi Dan Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian. Bogor, Bogor - JawaBarat). Bogor : Program Sarjana Ekstensi Manajemen AgribisnisFakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Oleh Faisal. 2006.

Web : http://www.academia.edu/3252594/Pengaru h_Efektivitas_Penerapan_Absensi_Finger_ Print_Terhadap_Disiplin_Pegawai_Negeri_ Sipil_Di_Sekretariat_Daerah_Kabupaten_L ebak


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI SIDIK JARI (FINGERPRINT) DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Recommend Documents