Oleh: RAMLI NIM. E Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KUALIFIKASI STANDAR PENDIDIKAN DALAM PERMENDIKNAS NO 58 TAHUN 2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: RAMLI NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected].

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Kualifikasi Standar Pendidikan Dalam Permendiknas No 58 Tahun 2009 dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Rayayang kurang maksimal, seperti kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini (paud). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurang Efektifnya Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang menyangkut dengan 4 standar PAUD. Teori yang digunakan yaitu teori George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yang terdiri dari Komunikasi (Communication), Sumber Daya (Resource), Disposisi Atau Sikap (Disposition Or Attitudes), Struktur Organisasi (Bureaucratic Strukture). Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dalam implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 belum berjalan dengan efektif, kemampuan Sumber Daya yang diperlukan belum tersedia dengan maksimal dan masih terdapat kekurangan, sikap implementor dalam hal implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 sudah dikatakan cukup baik dan Struktur Organisasi dalam implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 harus ada kejelasan dalan pembagian tugas. Hal ini terjadi dikarenakan implementasi kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 masih rendah tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya PAUD umur 0-˂6 tahun sebagai pendidikan awal sebelum lanjut ke pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan jumlah anak usia 0-˂6 tahun sebanyak 1.889 anak dengan jumlah peserta PAUD sebanyak 305 anak jadi terdapat 1.584 anak yang tidak mengikuti PAUD. Saran dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Dan PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya terhadap masyarakat perlu dibenahi dengan meningkatkan kerjasama diantara instansi terkait dan unsur pimpinan kepada bawahan maupun unsur bawahan kepada atasan agar kebijakan yang sudah digerakkan dapat berjalan dengan efektif. Kata-kata Kunci:

Kualifikasi Standar Pendidikan, Permendiknas No 58 Tahun 2009, Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Kecamatan Rasau Jaya

EDUCATION STANDARDS QUALIFICATION IN PERMENDIKNAS NO 58 OF 2009 TO INCREASE EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECD) IN RASAU JAYA OF KUBU RAYA DISTRICT Abstract The problem in this research is the Qualifying Education Standards In Permendiknas No 58 of 2009 on Improving Early Childhood Education (ECD) In District Rasau Jaya - Kubu Raya which is less than the maximum, as the lack of awareness of parents of the importance of early childhood education (ECD). This study aimed to analyze the Factors Affecting Less Effective the Implementation of National Education Minister Regulation No. 58 Year 2009 on Early Childhood Education Standards In PKBM "Marga Jaya" Rasau Jaya subdistrict of Kubu Raya District relating to the four standard early childhood. The theory used is the theory of

3 RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


George C. Edwards III (in Agustino, 2006: 150), which consists of Communication, Resource (Resource), disposition or attitude (Disposition Or Attitudes), Organizational Structure (Bureaucratic Structure). While this method uses qualitative descriptive study. The results showed that the Communication in policy implementation Ministerial Regulation No. 58 Year 2009 is not operating effectively, the ability Resources required is not available maximally and there is still a shortage, attitudes implementor in terms of policy implementation Ministerial Regulation No. 58 Year 2009 is already said to be quite good and Organizational Structure in policy implementation Permendiknas No 58 of 2009 there should be a clear role in the division of tasks. This occurs because of policy implementation Permendiknas No 58 of 2009 is still low level of participation of the importance of early childhood age 0-˂6 years as early education before going to primary school education. Based on the number of children aged 0-˂6 year as many as 1,889 children with early childhood number of participants as much as 305 children, so there are 1,584 children who do not follow ECD. Suggestions in this study is the communication that will be done by the Department of Education of Kubu Raya and PKBM "Marga Jaya" SubDistrict of Rasau Jaya to society need to be addressed to enhance the cooperation between relevant institutions and leaders to subordinates as well as elements of subordinates to superiors that the policy has been driven to be effective.

Keywords: Qualification Standard Education, Ministerial Regulation No. 58 Year 2009, Early Childhood Education (early childhood), District Rasau Jaya

diantaranya Undang-Undang Nomor 20

A. PENDAHULUAN

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 1.

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19

Latar Belakang Masalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

adalah

suatu

upaya

pembinaan

yang

Tahun 2005 Tentang Mutu Pendidikan. Sedangkan untuk saat ini pemerintah

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai

melalui

dengan usia enam tahun yang dilakukan

Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar

melalui pemberian rangsangan pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi

untuk

pendidikan formal dan nonformal.

membantu

pertumbuhan

dan

Menteri

Pendidikan

Nasional

perkembangan jasmani dan rohani agar

Standar Pendidikan Anak Usia Dini

anak memiliki secara utuh, yaitu ditandai

(PAUD) merupakan bagian dari integral

dengan karakter, budi pekerti luhur dan

dari

terampil. secara naluri, keluarga (terutama

sebagaimana

orang tua) merupakan pendidikan yang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

pertama dan utama ketika anak dilahirkan.

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Upaya pemerintah

yang baik

dilakukan melalui

oleh

peraturan

standar

nasional

yang

pendidikan

diamanatkan

dalam

yang dirumuskan dengan pertimbangan karakteristik

penyelenggaraan

PAUD.

pemerintah pusat maupun peraturan yang

Standar PAUD terdiri atas empat kelompok

dibuat oleh Menteri Pendidikan Nasional,

yaitu: 4

RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


a. Standar

Tingkat

Pencapaian

Perkembangan b. Standar

mengontrol

agen

pelaksana,

karena

kebijakan tersebut berasal dari permerintah.

Pendidik

Dan

Tenaga

Kependidikan

Berdasarkan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 yang menjelaskan 4 standar

c. Standar Isi, Proses, Dan Penilaian, Dan

PAUD

diantaranya

Standar

Tingkat

Pencapaian Perkembangan PAUD, tingkat

d. Standar

Sarana

Dan

Prasarana,

perkembangan anak usia dini terjadi dalam

Pengelolaan Dan Pembiayaan

waktu rentang pertahun yaitu: 0-˂2 tahun,

PKBM “Marga Jaya” merupakan

2-˂4

organisasi

yang

Pengelompokkan usia 1-˂1 tahun dilakukan

mendirikan beberapa lembaga pendidikan

dalam rentang tiga bulanan karena pada

masyarakat untuk memudahkan didalam

tahap

memperoleh

PKBM

berlangsung sangat pesat. Pengelompokkan

“Marga Jaya” terdapat lembaga Pendidikan

usia 1-˂2 tahun dilakukan dengan rentang 6

Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bentuk

bulanan karena pada tahap usia ini,

pendidikan dasar yang diperoleh anak umur

perkembangan

0 sampai 6 tahun, adapun nama-nama

sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok

PAUD yang dibawahi oleh PKBM tersebut

usia

yaitu PAUD Al-Irsyad Dan PAUD Tunas

dilakukan dalam rentang waktu per tahun.

suatu

atau

yayasan

pendidikan.

Pada

tahun

usia

dan

ini,

4-˂6

tahun.

perkembangan

anak

berlangsung

selanjutnya,

anak

tidak

pengelompokkan

Tanjung. Berdasarkan Proses Implementasi

Standar tingkat Pencapaian PAUD

PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009

pada proses komunikasi agen pelaksana

Tentang Standar Pendidikan Anak Usia

tidak

Dini (PAUD) terdapat permasalahan yang

menyampaikan

dapat menghambat tercapainya Standar

masyarakat

PAUD di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan

tersebut, karena besarnya anak usia dini

Rasau Jaya.

rentang

secara

maksimal

untuk

informasi

tentang

waktu

kepada

Program

umur

0-˂6

PAUD

tahun

di

Permasalahan indikator komunikasi

Kecamatan Rasau Jaya sebanyak 1.889

pada teori ini melihat pandangan para

orang sangat diperlukan oleh orang tua

pelaksana didalam memberikan sebuah

untuk meningkatkan perkembangan anak.

informasi

untuk

Dengan

hidup

perkembangan yang digambarkan melalui

berjalan

aspek pemahaman nilai-nilai agama dan

sehingga

moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial-

yang

dilaksanakannya bermasyarakat, dengan

efektif

dibutuhkan pada

apakah atau

tatanan sudah belum

pemerintah harus terus mengawasi dan

emosional.

demikian

Setelah

anak

pencapaian

memperoleh 4



pendidikan

usia

memberikan

rangsangan

menyeluruh

dini

dan

maka

akan

yang

terpadu

bersifat

PAUD yang diwajibkan pemerintah kurang berjalan dengan maksimal.

meliputi

Selain itu, berdasarkan indikator

pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi

sumber daya menjelaskan bahwa staf

dan perlindungan yang diberikan secara

merupakan

konsisten melalui pembiasaan.

menggerakkan kebijakan organisasi supaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

dijelaskan

bahwa

Tingkat

aspek

terpenting

untuk

dapat berjalan maksimal. Pada PKBM “Marga Jaya”, tenaga pendidik menjadi

Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini

faktor

penting

untuk

belum berjalan efektif karena hanya orang

Pendidikan

tua yang memasukkan anaknya ke PAUD

Standar

yang akan memperoleh pendidikan PAUD

Kependidikkan

sehingga tumbuh dan kembangnya akan

sumber daya yang dimiliki bertugas untuk

diperhatikan untuk dapat meningkatkan

membantu anak usia dini mencapai tingkat

pendidikkannya. Oleh sebab itu, orang tua

perkembangan potensinya, layanan PAUD

yang tidak memasukkan anaknya di PAUD

harus dikelola dengan baik.

Anak

Usia

Pendidikan PAUD

memberikan Dini,

melalui

Dan

Tenaga

sesuai

dengan

tidak akan mendapatkan pendidikan anak

Berdasarkan permasalahan diatas,

usia dini, dimana kurangnya partisipasi

maka mendorong penulis untuk melakukan

orang tua yang memiliki anak usia dini

penelitian

untuk

ini

Implementasi PERMENDIKNAS No 58

dikarenakan kurangnya informasi yang

Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan

diterima oleh masyarakat disebabkan proses

Anak Usia Dini Di PKBM “Marga Jaya”

komunikasi yang tidak berjalan efektif.

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

mengikuti

PAUD.

Hal

Hal ini terlihat dari sebagian besar

yang

berkaitan

dengan

Raya.

masyarakat tidak mengetahui akan adanya sosialisasi mengenai program PAUD ini, melainkan mereka mengetahuinya dari

B. TINJAUAN PUSTAKA

orang-keorang maka mereka mengetahui jika ada program PAUD ini. Sehingga

1.

Kerangka Pikir Penelitian

informasi yang diberikan tidak diketahui

Menurut George C Edwards III

oleh semua masyarakat, tentunya ada

(dalam

Agustino,

masyarakat yang mengetahui dan ada yang

mengemukakan bahwa ada empat faktor

tidak mengetahui dengan demikian standar

yang

mempengaruhi

2006:150)

efektivitas

implementasi kebijakan yaitu: 5 RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


a.

Komunikasi (Communication)

kebijakan tidak selalu menghalangi

Komunikasi merupakan salah satu variabel

yang

implementasi

menentukan kebijakan.

implementasi pada tataran tertentu,

efektivitas

para

Komunikasi

pelaksana

Fleksibilitas

membutuhkan

dalam

melaksanakan

merupakan sarana untuk menyebarluaskan

kebijakan. Tetapi pada tataran yang

informasi, baik dari atas kebawah maupun

lain

dari bawah keatas. Untuk menghindari

menyelewengkan tujuan yang hendak

terjadinya

hal

tersebut

justru

akan

distorsi

informasi

yang

dicapai oleh kebijakan yang telah

atasan

kebawahan,

perlu

ditetapkan.

waktu

dalam

3) Konsistensi, perintah yang diberikan

penyampaian informasi, harus jelas isi

dalam pelaksanaan suatu komunikasi

infromasi

serta

haruslah konsisten dan jelas (untuk

konsistensi

ditetapkan atau dijalankan). Karena

disampaikan adanya

ketepatan

yang

memerlukan

disampaikan,

ketelitian

dan

dalam menyampaikan infromasi.

jika perintah yang diberikan sering

Terdapat tiga indikator yang dapat

berubah-ubah,

maka

dapat

dipakai atau digunakan dalam mengukur

menimbulkan

kebingunggan

bagi

keberhasilan variabel komunikasi tersebut

pelaksana dilapangan.

yaitu: 1) Transmisi,

penyaluran

komunikasi

b.

Sumber Daya (Resources)

yang baik akan dapat menghasilkan

Menurut Subarsono (2005:90) yang

suatu implementasi yang baik pula.

mengatakan

Seringkali

dalam

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

penyaluran komunikasi adalah adanya

tetapi apabila implementor kekurangan

salah

(Missed

sumber

tersebut

implementasi tidak akan berjalan efektif.

disebagiankan karena komunikasi telah

Sumber daya tersebut dapat berupa sumber

melalui beberapa tingkatan birokrasi,

daya

sehingga

1) Staf,

yang

terjadi

pengertian

Communication),

apa

hal

yang

diharapkan

terdistorsi ditengah jalan.

daya

bahwa

untuk

sumber

kebijakan

sudah

melaksanakannya,

daya

utama

dalam

implementasi kebijakan adalah staf.

2) Kejelasan, komunikasi yang diterima

Kegagalan yang sering terjadi dalam

oleh para pelaksana kebijakan (Street-

implementasi kebijakan salah satunya

Level-Bureaucrats) haruslah jelas dan

disebagiankan oleh karena staf yang

tidak

tidak mencukupi, memadai, ataupun

membingungkan

tidak

ambigu/mendua. Ketidakjelasan pesan

kompeten dibidangnya. 6



2) Informasi,

dalam

implementasi

Kemudian, dalam hal ini yang

kebijakan, informasi mempunyai dua

terpenting adalah sikap mendukung dari

bentuk yaitu pertama informasi yang

para implementor terhadap implementasi

berhubungan

kebijakan.

dengan

cara

kebijakan.

Kedua,

bersedia untuk mengambil inisiatif dalam

informasi mengenai data kepatuhan

rangka melaksanakan kebijakan, justru

dari para pelaksana terhadap peraturan

sangat

dan regulasi pemerintah yang telah

wewenang yang ada padanya.

melaksanakan

Artinya

tergantung

para

pada

implementor

sejauh

mana

ditetapkan. 3) Wewenang,

pada

umumnya

kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan

kebijakan

yang

ditetapkan secara politik.

d.

Struktur

Birokrasi

(Bureaucratic

Tructure) Menurut mengatakan

Subarsono

bahwa

struktur

(2006:92), organisasi

bertugas mengimplementasikan kebijakan

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan

memiliki

pengaruh

yang

signifikan

faktor penting dalam implementasi

terhadap implementasi kebijakan. Salah

kebijakan.

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur

c.

Disposisi Atau Sikap (Disposition Or

operasi yang standar (Standard Operating

Attitudes)

Procedures atau SOP).

Menurut

Subarsono

(2006:91),

mengatakan bahwa disposisi adalah watak dan

karakteristik

yang

dimiliki

oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat

demokratis.

Apabila

implementor

memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan,

maka

proses

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 7 RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

pada saat penelitian dilaksanakan. Yang menjadi fokus penelitian serta menarik untuk

diteliti

yaitu:

Efektivitas

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

PERMASALAHAN: Terdapat permasalahan tentang implementasi PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 yang menyangkut: a. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD b. Kurangnya tenaga pendidik PAUD c. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik d. Terbatasnya fasilitas

Standar Pendidikan Anak Usia Dini Di PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini antara lain adalah:

Menurut George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu: a. Komunikasi (Communication) b. Sumber Daya (Resource) c. Disposisi Atau Sikap (Disposition Or Attitudes) d. Struktur Organisasi (Bureaucratic Strukture)

a. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Kubu Raya. b. Kepala

Seksi

PAUD

Dinas

Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. TUJUAN PENELITIAN: Kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD, supaya berjalan efektif sehingga Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikkan, Standar Isi, Proses Dan Penilaian Dan Standar Sarana Dan Prasarana, Pengelolaan Dan Pembiayaaan dapat diterapkan dengan maksimal di PKBM “Marga Jaya”.

c. Kepala

Pusat

Kegiatan

Belajar

Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya”. d. Tenaga Pendidik. e. Orang Tua Anak PAUD.

Obyek

Penelitian

Bagaimana

ini

adalah

Implementasi

PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 C. METODE PENELITIAN

Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di PKBM “Marga Jaya”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi dipangan

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,

diharapkan

dapat

membentuk

karakter anak-anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) supaya dapat bertumbuh dan berkembang baik sesuai dengan

standar.

pengumpulan data

Teknik

dan

alat

yaitu menggunakan

Teknik Wawancara, Teknik Observasi Dan Teknik Dokumentasi. teknik analisis data 8



yaitu

menggunakan

Penyajian

Data,

Reduksi Kesimpulan

Data,

Untuk

Dan

faktor

Verifikasi.

menganalisis

penyebab

faktor-

ketidakberhasilan

Pelaksanaan PERMENDIKNAS No 58 Tahun

2009

Pendidikan D. HASIL

PENELITIAN

Tentang Anak

Standar

Usia

Dini

berdasarkan masalah diatas penulis

DAN

menggunakan

PEMBAHASAN

indikator-indikator

keberhasilan

implementasi

yang

Berdasarkan pemahaman dari

dikemukakan oleh George C Edwards

Program PERMENDIKNAS No 58 Tahun

III (dalam Agustino, 2006:150) yaitu

2009 Tentang Standar PAUD di Kecamatan

sebagai berikut:

Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya terdapat

1.

Komunikasi

permasalahan yang dilihat dari proses implementas,

karena

kesuksesan

suatu

Kebijakan yang dikomunikasikan harus

tepat,

akurat

dan

konsisten.

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

Komunikasi diperlukan agar para pembuat

sosialisasi kebijakan kepada mereka baik

keputusan dan implementor akan semakin

yang melaksanakan kebijakan maupun yang

konsisten

akan menjadi target kebijakan tersebut.

kebijakan yang akan diterapkan dalam

Kegiatan sosialisasi merupakan tahap awal

masyarakat. Penyaluran komunikasi yang

dalam pelaksanaan. Adapun permasalahan

baik akan menghasilkan suatu implementasi

yang

yang baik pula. Seringkali yang terjadi

terdapat

dalam

implementasi

dalam

melaksanakan

penyaluran

komunikasi

setia

kebijakan ini adalah kurangnya kesadaran

dalam

orang tua akan pentingnya Pendidikan

adanya salah pengertian, hal tersebut

Anak Usia Dini (PAUD) Di PKBM “Marga

disebabkan

Jaya” Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten

melalui

Kubu Raya, masih kurangnya tenaga

sehingga

pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini

berjalan dengan baik.

karena

beberapa apa

komunikasi tingkatan

yang

adalah

telah

birokrasi,

diharapkan

dapat

(PAUD), masih rendahnya keterampilan dan kemampuan tenaga pendidik dalam proses

belajar

mengajar,

a.

Transmisi

terbatasnya

Berdasarkan hasil wawancara yang

fasilitas yang dimiliki Pusat Kegiatan

dilakukan kepada Orang Tua Murid PAUD

Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya”

(Saiful

Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

mengatakan bahwa:

Amali

Dan

Tanty

Y)

yang

Raya. 9 RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


“kalo sosialisasi memang ade kalo dag

implementasi pada tataran tertentu, para

salah, karene kemaren tu saye dag ikut.

pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

Kan dag semua kemaren tau kalo ade

melaksanakan

sosialisasi PAUD ni... karene pun saye


masukkan anak saye ke PAUD ni

Tentang Standar PAUD Di PKBM “Marga

taunye dari tetangga, lagi pula anak tu

Jaya” Kecamatan Rasau Jaya. Tetapi pada

susah belajar dirumah makenye saye

tataran yang lain hal tersebut justru akan

masukkan ke PAUD ni geto...”.

menyelewengkan

Berdasarkan

uraian

hasil

dicapai

Kebijakan

oleh

tujuan kebijakan

Program

yang

hendak

yang

telah

wawancara diatas, proses komunikasi yang

ditetapkan. Oleh karena itu perintah yang

terjadi dari atas kebawah tidak berjalan

diberikan

dengan maksimal hanya terjadi antara

komunikasi haruslah jelas.

dalam

pelaksanaan

suatu

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya

Selain itu, hasil wawancara

Dan PKBM “Marga Jaya” selaku pelaksana

yang dilakukan kepada Orang Tua

kebijakan. Hal ini terlihat dari hasil

Murid PAUD (Saiful Amali Dan

wawancara yang menyebutkan sebagian

Tanty Y) mengatakan bahwa:

besar masyarakat tidak mengetahui akan

“gimane mau jelas pak, sedangkan

adanya

program

pada waktu sosialisasi jak saye dag

mereka

ade. Yang saye tau PAUD ni kayak

mengetahuinya dari orang ke orang maka

sekolah khusus anak usia dini, kayak

mereka mengetahui jika ada program

saye ni kan punya anak umur 4 tahun

PAUD

yang

kalo masuk SD masih dag cukup

diberikan tidak diketahui oleh semua

umurnye, makanye supaye anak saye tu

masyarakat, tentunya ada masyarakat yang

bise baca tulis saye masukkan lah ke

mengetahui dan ada yang tidak mengetahui

PAUD ni sebelum didaftarkan ke SD”.

dengan demikian standar PAUD yang

Berdasarkan uraian hasil wawancara

PAUD

sosialisasi ini,

ini.

mengenai melainkan

Sehingga

informasi

diwajibkan pemerintah kurang berjalan

diatas,

masih

adanya

ketidakjelasan

dengan maksimal.

informasi yang diterima oleh orang tua murid tentang Implementasi Kebijakan PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009

b. Kejelasan Komunikasi Komunikasi yang diterima oleh para

Tentang Standar PAUD, mereka hanya

pelaksana kebijakan haruslah jelas dan

mengetahui jika PAUD ini merupakan

tidak

membingungkan.

Ketidakjelasan

sekolah khusus untuk anak usia dini supaya

pesan

kebijakan

menghalangi

dapat memperoleh pengajaran membaca

selalu



dan menulis. Sedangkan tujuan dan manfaat

mahasiswa

kebijakan

terkomunikasikan

masyarakat setempat, mereka tu dag

dengan baik karena penerima informasi

betah lama-lama ngajar PAUD mungkin

yang diketahui masyarakat tidak merata

karena honornya terbatas kali ye... yang

semua mengetahuinya.

penting kita berusaha supaya kebijakan

ini

belum

yang

bantu,

kadang

ini berjalan”. 2.

Berdasarkan uraian hasil wawancara

Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia

diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah

Jumlah tenaga pendidik PAUD di

tenaga pendidik PAUD di PKBM “Marga

PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau

Jaya” Kecamatan Rasau Jaya jumlahnya

Jaya sebanyak 6 orang yang terdiri dari

perlu ada penambahan. Tenaga pendidik

PAUD Al-Irsyad sebanyak 4 orang dan

yang ada saat ini jumlahnya terbatas, selain

PAUD Tunas Tanjung sebanyak 2 orang.

menambah

Selain itu, jumlah jenjang pendidikan

pendidik juga perlu adanya sleksi yang baik

tenaga pendidik PAUD di PKBM “Marga

supaya

Jaya” Kecamatan Rasau Jaya yang terdiri

berkompeten

dan

dari SMA sebanyak 4 orang, Diploma

mempunyai

kemampuan

sebanyak 1 orang dan S1 sebanyak 1 orang.

pengetahuan kepada muridnya.

jumlah

penerimaan

memperoleh

tenaga

tenaga

pengajar

berkualitas

sehingga

memberikan

Kemudian, jumlah peserta didik PAUD di

Namun, PAUD di PKBM “Marga

PKBM “Marga Jaya” Kecamatan Rasau

Jaya” Kecamatan Rasau Jaya tenaganya

Jaya sebanyak 73 orang yang terdiri dari:

kebanyakan

PAUD Al-Irsyad sebanyak 46 orang dan

mengajar karena honor yang diterima

PAUD Tunas Tanjung sebanyak 27 orang.

terbatas, kadang ada, kadang pun tidak ada.

Hasil wawancara dilakukan kepada

tidak

tahan

lama-lama

Maka dari itu tenaga pendidik pun kadang-

Kepala PKBM “Marga Jaya” (Ahmad

kadang

dibantu

oleh

mahasiswa

dan

Arsyad) yang mengatakan bahwa:

masyarakat setempat yang dengan sukarela

“untuk masalah tenaga pendidik masih

membantu prosess belajar mengajar di

kurang, perlu ade penambahan agik.

PAUD PKBM “Marga Jaya” Kecamatan

Memang perlu adenye pelatihan bagi

Rasau Jaya, meskipun demikian posisi

setiap tenaga didik supaya dapat trampil

mereka

dan memiliki skill yang baik, Cuma kan

mengajar, apabila ada tawaran mengajar

kembali lagi kepada pemerintah apakah

yang lebih penghasilannya menyebabkan

bisa melaksanakan kegiatan pelatihan

mereka meninggalkan PAUD tersebut. Hal

itu. Tenaga pengajar kami ni jak kadang

inilah

tidak

bertahan

kesulitan

bagi

lama

untuk

Pelaksanaan 11




semakin banyak kan semakin maksimal

dalam mempertahankan tenaga pendidik

kita kerjanye. Seperti komputer, meja,

supaya

kursi dan buku. Cuma saat ini kami

betah

memberikan

pengajaran

kepada anak usia dini.

kekurangan meja, kursi dan buku. Pandai-pandailah

b. Fasilitas PKBM “Marga Jaya”

memiliki

bangunan pada tiap-tiap PAUD sebagai

kamu

untuk

menempatkan tempat yang sederhana itu sekian”.

fasilitas pendukung dalam proses belajar

Berdasarkan uraian diatas, dapat

mengajar, adapun rincian bangunan tersebut

disimpulkan

terdiri dari Ruang Tamu pada PAUD Al-

keberhasilan Program PERMENDIKNAS

Irsyad sebanyak 1 unit dan PAUD Tunas

No 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD

Tanjung sebanyak 0 unit, Ruang Belajar

adalah ketersediaan fasilitas yang lengkap

pada PAUD Al-Irsyad sebanyak 2 unit dan

guna

PAUD Tunas Tanjung sebanyak 1 unit,

PAUD tersebut. Namun pada kenyataannya

Ruang

Al-Irsyad

berdasarkan hasil wawancara fasilitas yang

sebanyak 1 unit dan PAUD Tunas Tanjung

dimiliki PAUD di PKBM “Marga Jaya”

sebanyak 0 unit, dan Ruang MCK pada

Kecamatan Rasau Jaya sangat terbatas,

PAUD Al-Irsyad sebanyak 2 unit dan

meja dan kursi tidak mempu mencukupi

PAUD Tunas Tanjung sebanyak 0 unit.

jumlah murid yang ada, sehingga pada saat

Untuk

keadaan

proses belajar mengajar ada beberapa anak

PKBM

yang duduk dilantai sambil mengikuti dan

Dapur

pada

lebih

bangunan

PAUD

memperjelas

yang

dimiliki

oleh

bahwa

menunjang

faktor

pendorong

pelaksanaan

“Marga Jaya” penulis telah melakukan

mendengarkan

wawancara

didepan. Hal ini tentu saja menghambat

mengenai

fasilitas

yang

tersedia.

gurunya

program

menjelaskan

program PAUD untuk mencapai standar

Berdasarkan hasil wawancara yang

ditambah lagi jumlah buku yang tersedia

dilakukan kepada Kepala Seksi Pendidikan

sangat

Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan

memberikan bahan ajaran lewat buku harus

Kabupaten Kubu Raya (Wagiah, A. Ma)

secara bergantian maka dari itu kurikulum

yang mengatakan bahwa:

yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan

“kalau

bicara

dikatakan

sudah

fasilitas

terbatas,

apabila

guru

ingin

ya...

boleh

sangat sulit untuk tercapai secara cepat

lengkaplah.

Disini

disebabkan oleh keterbatasan fasilitas.

termasuk ruangan, meja, kursi dan buku sudah kita katakan fasilitasnya lengkap. Ya kita inginkan maunya ditambah 12 RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


3.

sangat mendukung program standar PAUD

Sikap Atau Disposisi Disposisi

atau

pelaksana

ini, mereka berharap kebijakan ini dapat

kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman

berjalan maksimal sebagaimana mestinya

dan pendalaman, arah respon kebijakan,

supaya

tindakan

Jika

termasuk anak usia dini dapat meningkat

para

kedepannya.

pelaksana

pelaksanaan

ingin

sikap

kebijakan. efektif

maka

tingkat

pendidikan

Seperti

yang

Kabupaten

akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

pemekaran dari wilayah Kota Pontianak

kemampuan

jadi masih tergolong baru, tentunya masih

melaksanakannya.

banyak

dan kecenderungan sikap para pelaksana

diperbaiki dalam bidang pendidikan oleh

untuk

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

secara

sungguh-

sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan

rumah

merupakan

Disposisi merupakan kemauan, keinginan

melaksanakan

pekerjaan

Raya

diketahui

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang

untuk

Kubu

masyarakat

yang

harus

Perkembangan suatu wilayah harus

dapat diwujudkan. Disposisi ini akan

didorong

muncul diantara para pelaksana, sehingga

pendidikan, maka dari itu dalam rangka

yang

mencapai standar pendidikan pemerintah

diuntungkan

tidak

hanya

oleh

meningkatnya

organisasinya saja tetapi juga dari sikap

mencanangkan

pelaksana tersebut.

diharapkan mengikuti Pendidikan Anak


kepada

Kepala

anak

usia

tingkat

0-≤6

tahun

Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan

Bidang

Kabupaten Kubu Raya Di PKBM “Marga

Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan

Jaya” Kecamatan Rasau Jaya. Jadi untuk

Kabupaten Kubu Raya (Firmansyah, S. Pd)

kedepannya tidak ada lagi anak usia dini

yang mengatakan bahwa:

yang tidak bersekolah melainkan setiap

“kami selaku pelaksana dalam hal ini

anak

berharap dengan berjalannya kebijakan

setinggi-tingginya

ini kedepannya tingkat pendidikan anak

tingkat

khususnya di kabupaten kubu raya dapat

pendidikan dan putus sekolah.

meningkat sehingga kebutuhan akan

4.

standar PAUD dapat tercapai sesuai tujuan PERMENDIKNAS”. Berdasarkan uraian hasil wawancara

harus

memperoleh supaya

kemiskinan

akibat

pendidikan mengurangi rendahnya

Struktur Birokrasi Struktur

organisasi

di

PKBM

“Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya yang melaksanakan

kebijakan

diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap


SKPD seperti: Dinas Pendidikan Kabupaten

mempunyai

Kubu Raya, Kepala PKBM “Marga Jaya”

implementasi. Salah satu dari aspek-aspek

pengaruh

penting

pada 13



struktural paling dasar dari suatu organisasi

membagi

adalah prosedur-prosedur kerja ukuran

tabrakan”.

dasarnya antara pemerintah dan PKBM

jadwal

Berdasarkan

supaya

hasil

tidak

wawancara

“Marga Jaya” Kecamatan Rasau Jaya dalam

diatas, dilihat dari pembagian tugas PKBM

pembagian tugas harus sesuai dengan

“Marga Jaya” terdapat susunan organisasi

prosedur.

yang sudah jelas tugas dan fungsinya

Pembagian

diberikan

masing-masing. Pada PAUD Al-Irsyad dan

kewenangan bagi seseorang atau kelompok

PAUD Tunas Tanjung terdapat guru dan

orang untuk melaksanakan tugas-tugas

kepala pengelolanya, namun pada bagian

tersebut.

pemberian

tenaga pendidik, oleh karena keterbatasan

kewenangan dalam rangka melaksanakan

jumlah maka setiap pekerjaan harus diatur

tugas

Seiring

yang

tanggung

tugas

dengan

dimaksud,

jawab

disertai

dengan baik karena terkadang dengan

jelas

dalam

jumlah pelajaran yang diberikan ditambah

yang

menentukan siapa

yang pantas untuk

diberikan

wewenang

Tentunya

hal

ini

meminimalisir

harus

suatu

kebijakan.

dimaksudkan penyimpangan

lagi

jumlah

sehingga

tenaga

pekerjaan

pendidik menjadi

terbatas rangkap.

untuk dan

kekurangan yang dapat terjadi, sehingga

E. KESIMPULAN

kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevan sesuai fakta.

Berdasarkan pembahasan pada bab-


kepada

tenaga

pendidik

(Sumiarti) yang menyatakan bahwa:

bab sebelumnya, khususnya pada Bab IV sebagai Bab Pembahasan, maka pada Bab ini sebagai Bab Penutup dikemukakan

“kalo dilihat dari pembagian tugas sih

beberapa

kayaknye udah berjalan baik lah ye,

Mengimplementasikan

soalnye kan disini ada guru, ade kepala


pengelolanya juga trus penanggunga

Tentang Standar Pendidikan Anak Usia

jawabnya. Jadi kan mereka sudah tau

Dini (PAUD) Di PKBM “Marga Jaya”

apa pekerjaan mereka, itu aja sih yang

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

saye liat, untuk

Raya adalah sebagai berikut:

pembagian tugas

mengajar ini yang kadang-kadang kita

1.

kesimpulan,

Komunikasi

dalam

hal

Kebijakan

dalam

harus membagi waktu karenakan tenaga

mengimplementasikan

pendidik

setiap


pelajaran kita harus pandai-pandai

belum berjalan dengan efektif, hal ini

disini

kurang

jadi

kebijakan



terlihat dari sebagian masyarakat tidak

yang terbatas dan jumlah pelajaran

memahami informasi yang diterima

yang

dan sosialisasi yang dilakukan tidak

menjadi rangkap pekerjaan.

tidak

seimbang

sehingga

merata karena hanya dilakukan kepada masyarakat tertentu. 2.

Kemampuan

Sumber

Daya

yang

F. SARAN

diperlukan belum tersedia maksimal dan

masih

kekurangan,

terdapat adapun

kekurangan-

sebagaimana

telah

dilakukan guna meningkatkan standar

kesimpulan

diatas,

Pendidikan Anak Usia Dini dengan

mengimplementasikan

meningkatkan jumlah tenaga pendidik

secara

yang profesional dan berkemampuan

langkah-langkah

serta

beberapa hal yang perlu mendapatkan

berketrampilan

pengajar.

Kemudian

upaya

yang

Mengatasi masalah yang timbul

sebagai secara

guru umum

fasilitas sudah tersedia, akan tetapi

Sikap

implementor

implementasi

dalam

dalam

upaya

kebijakan

publik

maka

perlu

adanya

perbaikan.

Adapun

1.

Komunikasi yang selama ini dilakukan oleh

hal

Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Kubu Raya Dan PKBM “Marga Jaya”

kebijakan

Kecamatan

Rasau


masyarakat

perlu dibenahi

sudah dikatakan cukup baik, hal ini

meningkatkan

terlihat dari sikap tenaga pendidik yang

instansi terkait dan unsur pimpinan

secara sukarela membantu mengajar

kepada

dengan

dinas

bawahan kepada atasan agar kebijakan

memperhatikan

yang sudah digerakkan dapat berjalan

pendidikan

honor selalu

terbatas.

kurikulum dan kompetensi bagi PAUD supaya mereka memperoleh pendidikan

4.

pada

perhatian adalah sebagai berikut:

jumlahnya perlu ada penambahan. 3.

sempurna

digambarkan

Jaya

terhadap dengan

kerjasama

bawahan

diantara

maupun

unsur

dengan efektif. 2.

Sumber daya yang tersedia perlu

yang berkualitas

dilakukannya

penambahan

Struktur organisasi dalam implementasi

pendidik dan penambahan saran dan

kebijakan PERMENDIKNAS No 58

prasarana untuk menunjang semua

Tahun 2009 kurang berjalan maksimal

kegiatan

karena terdapat pekerjaan rangkap pada

anggaran

untuk

bagian tenaga pendidiknya, hal ini

kebutuhan

kelengkapan

dikarenakan jumlah tenaga pendidik

kedepannya perlu lagi ditingkatkan lagi

PAUD,

selain

tenaga

itu

juga

meningkatkan PAUD, 15



jumlahnya sehinga tidak perlu lagi kekurangan saran dan prasarana. 3.

Maleong, Lexi J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Perlu adanya semangat kerjasama yang besar. Semangat kerjasama merupakan bagian

terpenting

agar

kebijakan

PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009 dapat

berjalan

maksimal,

dengan

semangat kerjasama yang tinggi, maka

Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Gramedia Safi’i, H. M. 2007. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik. Malang: Averroes Pre

setiap tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tidak

mementingkan

kepentingan

sendiri, melainkan kerjasama yang besar

diharapkan

terutama

proses

beban

pekerjaan

pengajaran

yang

menjadi ringan. 4.

Perlu adanya pembagian tugas yang jelas,

tepat

dan

tegas

Subarsono, A. G. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

terhadap

implementasi PERMENDIKNAS No 58 Tahun 2009, dengan memberikan instruksi yang dapat dimengerti kepada yang

memberi

menerima

wewenang

wewenang

dan

dilapangan

supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan TUPOKSI.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta DEPDIKNAS. 2004. Acuan Menu Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generic). Jakarta: DEPDIKNAS 16 RAMLI, NIM. E21110034 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 '~ Homepage: http://urmafIS.untan.ac.id

\

LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: RAMLl

NIM I Peri ode lulus : E21110034 Fakultasl Jurusan Program Studi

: Fisip I Ilmu Administrasi : Ilmu Administrasi Negara

E-mail addres/HP:[email protected] demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PublikA *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

KUALIFIKASI STAND~ PENDIDIKAN DALAM PERMENDIKNAS NO 58 TAHUN 2009 UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):

cszj Secarafulltex

GZr content

artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuatdi Pada tanggal Mahasiswa,

: Pontianak : 26 Mei 2016

~ RAMLl NIM. E2111 0034 Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (Puh/ikaiGovernanceIAspirasiISociodevISosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

Oleh: RAMLI NIM. E Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Recommend Documents