Oleh: ALVIN RICHARD T NIM. E Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Aspirasi, Jurnal S1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PERUBAHAN POLA REKRUTMEN POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA PONTIANAK DALAM MENETAPKAN CALON LEGISLATIF DPRD KOTA PONTINAK TAHUN 2014 Oleh: ALVIN RICHARD T NIM. E02110041 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 E-mail: [email protected]

Abstrak Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan calon legislatif (Caleg) pada tahun 2014, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kota Pontianak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg. Teori yang digunakan adalah mekanisme rekrutmen dari Rush dal Althoff yang memiliki dua sifat, yaitu: terbuka dan tertutup. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis pola rekrutmen PDI Perjuangan dalam menetapkan calon legislatif. Hasi penelitian ini menunjukan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak untuk menetapkan Caleg berdasarkan jutlak Nomor: 09/TAP/KONGRESIII/DPP.PD-P/2010 tentang mekanisme penjaringan Caleg. Perihal ini PDI Perjuangan memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga negara untuk menjadi Caleg. Ada beberapa kendala yang dihadapi DPC PDI Perjuangan dalam merekrut Caleg, antara lain: banyak calon yang meminta nomor urut kecil dan meminta Dapil. Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pontianak adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg. Kata-kata Kunci: Pola Rekrutmen Politik, Partai Plitik dan Calon Anggota Legislatif

Abstract Every political party has a different pattern of recruitment, which is the pattern of recruitment of party members adapted to the political system that was followed by each party. In recruiting candidates in 2014, the PDI-P Kota Pontianak provides equal opportunity to all citizens to compete in the process of selecting candidates. The theory used is the recruitment mechanism of Rush dal Althoff which has two properties, namely: open and closed. The type of approach used is to describe and analyze qualitative recruitment patterns PDI-P in the set of candidates. These results indicate that the consideration taken by PDI-P Kota Pontianak to assign candidates based implementation guidelines Number: 09 / TAP / KONGRESIII / DPP.PD-P / 2010 on the netting mechanism of legislative candidates. The Subject is PDI-P gives the same freedom to all citizens to become candidates. There are some constraints faced by the PDI-P in recruiting candidates, among others: many candidates are asked a small sequence number and ask Electoral District. In theory advanced by Rush and Althoff, the recruitment pattern of the PDI-P Kota Pontianak in determining legislative candidates for the legislative elections in 2014 in the city of Pontianak is to be closed because there are oligarchs, which is still dominant in setting the DPC chairman candidates. Keywords : Recruitment Patterns of Political Party and Candidate Plitik Legislative

1 ALVIN RICHARD T, NIM. E02110041 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum legislatif 2014

3. Bertempat

tinggal

di

Negara

Kesatuan

wilayah Republik

Indonesia;

merupakan ajang untuk merekrut bakal

4. Cakap berbicara, membaca, dan

calon legislatif (Caleg) yang diusung oleh

menulis dalam bahasa Indonesia;

berbagai partai politik untuk duduk sebagai

5. Berpendidikan paling rendah tamat

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

sekolah menengah atas, madrasah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

aliyah, sekolah menengah kejuruan,

untuk masa bakti 2014-2019. Sebelum

madrasah aliyah kejuruan, atau

bakal calon anggota legislatif diajukan

pendidikan lain yang sederajat;

kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU),

6. Setia kepada Pancasila sebagai

maka

partai

politik

terlebih

dahulu

dasar

negara,

Undang-Undang

melakukan penyeleksian terhadap bakal

Dasar Negara Republik Indonesia

calon anggota legislatif, baik penelitian

Tahun

terhadap persyaratan umum administrasi

Proklamasi 17 Agustus 1945;

yang mencakup legalitas dari penilaian

7. Tidak

1945,

pernah

dan

cita-cita

dijatuhi

ijazah, kesehatan, maupun keterangan

penjara

bebas hukum.

pengadilan yang telah mempunyai

Sesuai peraturan KPU Nomor 13

kekuatan

berdasarkan

pidana

hukum

putusan

tetap

karena

Tahun 2013 perubahan atas peraturan KPU

melakukan tindak pidana yang

Nomor 07 Tahun 2013 bagian kesatu pasal

diancam dengan pidana penjara 5

4 tentang pencalonan anggota Dewan

(lima) tahun atau lebih;

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

8. Sehat jasmani dan rohani;

Rakyat

Dewan

9. Terdaftar sebagai pemilih;

Daerah

10. Bersedia bekerja penuh waktu;

Daerah

Provinsi

Perwakilan

Rakyat

Kabupaten/Kota,

yaitu

dan

bakal

calon

11. Mengundurkan diri sebagai kepala

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

daerah,

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara

pegawai

Indonesia, wajib memenuhi persyaratan :

Tentara

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; 2. Bertakwa

kepada

Maha Esa;

Tuhan

Yang

wakil negeri

kepala

daerah,

sipil,

anggota

Nasional

Indonesia,

anggota

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia,

direksi,

komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik 2

ALVIN RICHARD T, NIM. E02110041 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


daerah

atau

badan

anggarannya

lain

yang

bersumber

Partai

Demokrasi

Indonesia

dari

Perjuangan ( PDI P ) merupakan partai

keuangan negara yang dinyatakan

yang berpengalaman, partai yang dipimpin

dengan surat pengunduran diri yang

oleh Megawati Soekarno Putri ini adalah

tidak dapat ditarik kembali;

salah satu partai politik besar di Indonesia,

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai

akuntan

publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat

partai yang berasal dari masa pemerintahan Orde Baru yang bertahan dan masih tetap eksis hingga masa reformasi saat ini.

pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak

melakukan

pekerjaan

Kedudukan yang diterima oleh PDI Perjuangan

jelas bukan sebuah jalan

penyedia barang dan jasa yang

instan. Menuju eksistensi sebuah partai

berhubungan

keuangan

politik, kualitas dan kuantitas yang ingin

negara serta pekerjaan lain yang

diraih mengharuskan partai ini membuat

dapat

konflik

strategi politik sebagai perwujudan bukti

tugas,

bahwa kepantasan PDI Pejuangan dalam

sebagai

penyaluran aspirasi dan pemenuhan hak

anggota DPR, DPRD provinsi, dan

politik bagi rakyat. Dalam prosesnya PDI

DPRD

Perjuangan

dengan

menimbulkan

kepentingan

dengan

wewenang,

dan

hak

kabupaten/kota

dengan

ketentuan

sesuai peraturan

perundang-undangan;

pejabat negara

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas

dan

banyak

perubahan-perubahan

melakukan

mengarah

pada

sebuah strategi partai, perubahan itu jelas

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai

telah

partai yang berdampak pada penilaian serta bukti nyata untuk masyarakat.

pada

Melalui sistem pemilihan umum

badan usaha milik negara dan/atau

dimana pemilihan umum merupakan salah

badan usaha milik daerah serta

satu

badan

demokrasi.

lain

karyawan

dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi

yang

anggarannya

bersumber dari keuangan negara; 14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan 16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

sistem

penting Ajang

menuju

sistem

pemilihan

umum

dijadikan sebagai wadah bagi partai politik untuk

menarik

partisipasi

masyarakat

sehingga mau ikut serta dalam pemilihan. Semua

partai

politik

berlomba-lomba

merebut dan memulai strategi. Apakah dengan pola strategi lama atau melakukan sebuah

perubahan

pola

baru

dalam 3



pemilihan umum. Namun, pada pemilihan

menentukan arah perjalanan politik suatu

umum

masyarakat.

legislatif

periode

2009

PDI

Perjuangan tidak menjadi partai yang

Rekrutmen politik merupakan suatu

menduduki kursi pertama atau suara

proses

terbanyak,

menjadikannya

menjadi peranan-peranan politik yang

diurutan ke tiga (3) pada pemilihan umum

penting dalam suatu negara. Maka dalam

calon legislatif tingkat Dewan Perwakilan

proses rekrutmen politik harus benar-benar

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak

mencari individu yang berkualitas.

melainkan

Provinsi Kalimantan Barat.

penyeleksian

individu

untuk

Di dalam proses rekrutmen tidak menutup

kemungkinan

para

calon-

calonnya melakukan teknik-teknik yang

B. TINJAUAN PUSTAKA

tidak dibenarkan seperti : 1.



Partai Politik Negara

Demokrasi

partai

relatif

Perebutan kekuasaan dengan cara mengancam

menjalankan fungsinya sesuai hakekatnya,



Menggunakan kekerasan

yakni menjadi wahanan bagi warga negara



Membeli jabatan dengan mudah

untuk berpartisipasi dalam pengeloloaan

melalui relasi terdekat.

kehidupan bernegara dan memperjuangkan

Partai politik yang ada seharusnya

kepentingannya dihadapan penguasa.

dapat melakukan mekanisme rekrutmen

Fungsi partai politik dinegara demokrasi :

politik yang dapat menghasilkan pelaku-

a. Sebagai sarana komunikasi politik

pelaku

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

dimasyarakat. Salah satu tugas pokok

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

dalam rekrutmen adalah bagaimana partai

d. Sebagai sarana pengatur konflik

menyedikan dan menyeleksi kader –

politik

yang

berkualitas

kadernya yang berkualitas untuk duduk di 2.

Pengertian Rekrutmen Politik

lembaga legislatif. Untuk mencari dan

Menurut Afan Gaffar (1999:155), rekrutmen

politik

merupakan

proses

menyeleksi

partai

Proses ini menjadi salah satu tolak ukur

maupun

penting

rekrutmen

perkembangan

dan

untuk

kegiatan

regenerasi dari sebuah organisasi, baik

pengisian politik dalam jabatan negara.

bagi

anggota

politik,

lembaga

organisasi politik

pemerintahan

lainnya. sangat

Pengaruh

menentukan

pelaksanaan demokrasi sebuah negara.

dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu

Proses

dikarenakan

ini

dalam

implikasinya

juga

penyegaran

partai keanggotaan

memerlukan untuk

dapat 4



bertahan

dalam

mempertahankan

kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

melakukan pemilihan umum 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan untuk mencari

3.

menentukan

calon-calon

pemimpin yang akan mengisi jabatan -

Rekrutmen Politik Pola

dan

merupakan

corak,

model,

jabatan dalam pemerintahan seperti di

system, cara kerja, bentuk (struktur yang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

tetap dan rencana).

Perwakilan

Menurut Erawan

Rakyar

Daerah

(DPRD),

(dalam Korudin 2004:101) Pola rekrutmen

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga

adalah

Presiden dan Wakil Presiden.

konstansi

berbagai

praktek

rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada

dasarnya

setiap

partai

harus

5.

berprinsip untuk terbuka bagi kelompok

Lembaga Legislatif Menurut

Cipto

(1995:5),

bahwa

sosial manapun, namun pada level parktis.

parlemen dalam istilah teknis biasanya

Kerapkali

tiap

disebut dengan istilah legislature yang

kecenderungan tipe partai menstrukturkan

artinya badan pembuat Undang-Undang

perbedaan

atau

sulit

dihindari

dalam

rekrutmen

yang

bahwa

menatap

dianggap

konsep

ideal

bagi

partainya.

para

pembuat

Undang-Undang

(Legislator) bekerja. Lebih lanjut Cipto (1995:37) menyatakan bahwa parlemen juga diciptakan untuk memenuhi tuntutan

4.

masyarakat luas akan sebuah lembaga

Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah saluran

dengan fungsi strategis pokok

yakni

sistem demokrasi disuatu negara. Hampir

menyalurkan dan mencari penyelesaian

tidak

atas

ada

suatu

menyelenggarakan terutama

negara

yang

pemilihan

negara

yang

tidak umum,

berasaskan

persoalan-persoalan

kenegaraan

politik

serta

yang melibatkan sebagian

besar masyarakat.

kedaulatan rakyat. Dengan pemerintahan

Sesuai dengan konsep Trias Politica

rakyat, berarti rakyat memiliki kedaulatan,

yang secara garis besar dianut oleh negara

tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk

Indonesia maka kekuasaan di negara ini

secara

memilih

terbagi atas tiga bagian yaitu Eksekutif,

pemimpinnya, membentuk pemerintahan,

Legislatif dan Yudikatif. Seperti yang kita

mengurus dan melayani rakyatnya. (Astrid

tahu bahwa kekuasaan eksekutif dipegang

Anugrah, 2009: 53-55)

oleh Presiden, di tingkat daerah dipegang

demokratis

Sebagai paham

negara

demokrasi

guna

yang

menganut

Indonesia

harus

oleh Pemerintah daerah yaitu gubernur atau

walikota.

Kekuasaan

yudikatif 5



dipegang oleh Makahmah Agung (MA)

objek penelitiannya adalah pola rekrutmen

dan badan peradilan lainnya. Kekuasaan

politik

legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan

Perjuangan

Rakyat di tingkat pusat, sedangkan di

menetapkan calon legislatif DPRD Kota

tingkat daerah dipegang oleh Dewan

Pontianak tahun 2014.

Perwakilan Rakyat Daerah.

yang

dilakukan Kota

Teknik dilakukan

DPC

Pontianak

pengumpulan oleh

PDI dalam

data

peneliti

yang dengan

menggunakan wawancara dan dokumentasi C.

dengan menggunakan instrumen penelitian

METODE PENELITAN

yaitu peneliti itu sendiri dibantu pendoman Penelitian kualitatif

menghasilkan

wawancara dan dokumen. Teknik analisa

data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan

data dimulai dari pengumpulan data,

perilaku yang dapat diamati dan disusun

reduksi data, penyajian data dan menarik

dalam sebuah kalimat dari orang-orang

kesimpulan

yang menjadi sasaran penelitian. Menurut

keabsahan data dalam penelitian kualitatif

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,

yang peneliti gunakan adalah triangulasi

2007:4) mendefinisikan metode kualitatif

data.

atau

verifikasi.

Teknik

yaitu penelitian menghasilkan data yang kemudian

peneliti

mendeskripsikan

atau

berusaha menggambarkan

D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

berupa kata-kata tertulis orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1.

Lokasi penelitian dilakukan dikantor pusat

DPC

PDI

Perjuangan

Kota

Mekanisme

Rekrutmen

Calon

Anggota Legislatif DPC PDI P Kota Pontianak

Pontianak. Pilihan lokasi ini dikarenakan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PDI

pengamatan peneliti mengenai masalah ini

Perjuangan Nomor: 09/TAP/KONGRES

berada di kantor DPC PDI Perjuangan

III/DPP.PDI-P/2010

yaitu

Kota Pontianak. Waktu penelitian ini

tentang

mekanisme

penjaringan

dimulai

anggota

legislatif

awal

bulan

November

2014

PDI

membahas calon

Perjuangan.

sampai dengan Juni 2015. Subjek yang

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan ini,

digunakan dalam penelitian ini adalah

makan

pengurus inti DPC PDI Perjuangan Kota

mengacu

Pontianak dan Calon Legislatif dari PDI

ditetapkan oleh PDI Perjungan dalam

Perjuangan Kota Pontianak. Sedangkan

proses ataupun tatacara pemilihan atau

dalam pada

penelitian peraturan

ini yang

penulis telah



penentuan

calon

anggota

legislatif.

kriteria dan syarat yang telah ditetapkan

Sebagaimana proses yang terjadi, maka

oleh partai. Untuk mengukur Caleg dapat

penulis akan menerangkan dalam skripsi

dilihat dari 3 indikator, yaitu:

ini bagaimana mekanisme PDI Perjuangan dalam menentukan calon anggota legislatif

Dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2014 yang lalu, PDI Perjuangan

mekanisme terdapat

aturan

baru

penjaringan pada

Caleg

Juklak

tentang yang Nomor:

09/TAP/KONGRESIII/DPP.PDI-P/2010. Juklak ini mengatur tentang masalah teknis dan

mekanisme

pelaksanaan

proses

penjaringan calon anggota legislatif yang diperuntukan

bagi

para

Proses Rekrutmen Calon Legislatif Oleh DPC PDI Perjuangan

berdasarkan kualifikasi partainya.

menggunakan

3.

fungsionaris,

anggota, kader dan simpatisan agar bisa mengetahuinya secara jelas. Juklak ini juga diatur tentang sumber dan beberapa besar

Rekrutmen diartikan sebagai seleksi pemilihan atau seleksi seseorang untuk menjadi Caleg sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh partai. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama

rekrutmen.

DPC

PDI

Perjuangan Kota Pontianak memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama kepada

jumlah kuota Caleg.

dalam

seluruh

warga

negara

untuk

mengikuti proses perekrutan Caleg ini. Namun tetap ada syarat dan kriteria yang 2.

Pola

Rekturmen

DPC

PDI

Untuk DPC PDI Perjuangan Kota

Perjuangan Kota Pontianak Calon

anggota

legislatif

harus dipenuhi oleh setiap bakal Caleg.

adalah

seseorang yang nantinya akan bertindak

Pontianak menetapkan kriteria terhadap Caleg, antara lain:

untuk mewakili partainya dalam lembaga

a. Tokoh masyarakat

legislatif yang di pilih secara langsung oleh

b. Ideologi harus sama dengan ideologi

rakyat melalui pemilihan umum. Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat dilihat dari apakah sudah menjalani proses rekrutmen Caleg. Rekrutmen diartikan

partai c. Punya pengaruh dan citra yang baik di masyarakat luas d. Memiliki pendidikan S1.

sebagai seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan 7 ALVIN RICHARD T, NIM. E02110041 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


4.

Pendidikan dan pelatihan oleh DPC

5.

PDI Perjuangan Kota Pontianak

Menjalankan

Tugas

PDI

Perjuangan

Setiap bakal anggota legislatif dari

Para caleg akan diberikan tanggung

PDI Perjuangan tidak diberikan pendidikan

jawab atas terbentuknya sumber daya

dan pelatihan. Namun setelah terpilih

manusia (SDM) partai yang tangguh dan

menjadi calon anggota legislatif dari DPC

unggul sesuai dengan kompetensi kader itu

PDI Perjuangan, maka para Caleg ini akan

sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam

diberikan

menjalankan

pelatihan

dan

pembekalan

misi

partai

ditengah

selama 3 (tiga) hari tentang beberapa hal.

masyarakat. Caleg mempunyai tugas untuk

Materi pembekalan yang diberikan oleh

membangun citra partai yang positif di

PDI Perjuangan kepada para calon anggota

matamasyarakat.

Untuk

legislatifnya adalah sebagai berikut:

mengaktualisasikannya

secara



berkesinambungan dan terus menerus.

Penyampaian tentang platform, visi,

Adapun

misi dan ideologi PDI Perjuangan. 



tanggung

jawab

yang

Pemahaman tentang peta politik di

diberikan PDI Perjuangan kepada Caleg

Indonesia secara umumnya dan Kota

DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak

Pontianak pada khususnya.

adalah membangun pencitraan di tengah-

Pemberian informasi tentang tata

tengah masyarakat. Caleg PDI Perjuangan

cara pemilihan umum dan metode

harus

yang akan digunakan dalam pemilu

dalam konteks positif, PDI Perjuangan

nantinya.

berbuat lebih nyata lagi. Dukungan dan

mendapatkan

ruang

kekuasaan,

bukan

sumbangsih Caleg dalam pemerintahan

merupakan bagian dari kaderisasi karena

sangat diperlukan, agar program tersebut

pembekalan merupakan kegiatan yang

efektif dalam hal pelaksanaannya

Kegiatan

pembekalan

ini

diberikan dalam waktu yang singkat, sementara kaderisasi adalah suatu bagian dari proses rekrutmen dimana adanya

E.

KESIMPULAN DAN SARAN

proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu

a) Simpulan

membangun peran dan fungsi partai secara

Dari perkembangan analisis dan

lebih baik dan kaderisasi ini dilakukan

konseptual rekrutmen calon legislatif DPC

secara berjenjang dan sistematis.

PDI Perjuangan Kota Pontianak tahun 2014 peneliti menemukan sebuah konsep bahwa

komitmen

dalam

pelaksanaan 8



rekrutmen baru tercantum dalam Jutlak

yang

ditentukan,

melalui

Nomor:

pertimbangan-pertimbangan

yang

09/TAP/KONGRESIII/PDI-

telah

P/2010, karena PDI Perjuangan merupakan

objektif rasional. Setiap orang yang

partai besar yang memiliki pengalaman

memenuhi syarat mempunyai peluang

yang banyak dalam menghadapi pemilu.

yang sama dalam melakukan kompetisi

Meskipun Ada beberapa kendala yang

baik dalam jabatan politik maupun

dihadapi dalam proses rekrutmen Caleg,

jabatan administrasi. Hal ini sesuai

antara lain: banyak Calon yang meminta

dengan teori yang dikemukakan oleh

nomor urut kecil dan meminta dapil. Akan

Rush dan Althoff.

tetapi,

DPC

PDI

Perjuangan

tetap

2. Secara teori yang dikemukakan oleh

bertindak tegas sesuai jutlak Nomor:

Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC

09/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2010, demi

PDI Perjuangan Kota Pontianak dalam

menciptakan suatu perubahan citra partai

menetapkan calon anggota legislatif

dimasyaraat dan demi mendapatkan kader

untuk pemilu legislatif tahun 2014 di

yang

Kota Pontianak adalah bersifat tertutup.

benar-benar

kepentingan

bisa

partai

dan

mewakili rakyat.

PDI

Perjuangan benar-benar konsisten dalam

b) Saran

menjalankan

1.

Jutlak

Nomor:

09/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2010 tersebut.

Sehingga

komitmen

Penelitian tentang rekrumen caleg di tingkat lokal harus tetap dilakukan

dan

untuk menguji partai-partai dalam

keseriusan partai politik dalam melakukan

menentuan

rekrutmen sudah cukup maksimal. Dalam

diajukan dalam pemilu. Penelitian

proses rekrutmen calon legislatif PDI

rekrutmen caleg ditingkat lokal lebih

Perjuangan,

kompleks,

peneliti

dapat

mengambil

kualitas

mengingat

caleg

yang

banyaknya

kesimpulan:

caleg-caleg baru yang muncul tidak

1. Pola rekrutmen politik yang diciptakan

hanya di Kota Pontianak, tetapi juga di


daerah-daerah lain. Semakin banyak

tahun 2014 yakni rekrutmen terbuka.

caleg yang muncul, problem kualitas


selalu menjadi ancaman baru bagi

menyediakan

pembangunan demokrasi

dan

memberikan

kesempatan yang sama bagi seluruh

2.

DPC PDI Perjuangan Koa Pontianak

warga negara untuk ikut bersaing dalam

memang sudah cukup baik dalam

proses

Penilaian

menjalankan peraturan partai dalam

berdasarkan proses dengan syarat-syarat

merekrut caleg, akan tetapi DPC PDI

penyeleksian.



Perjuangan Alangkah lebih baiknya

hal pembahasan yang memang masih

kalau menetapan caleg itu berdasarkan

banyak kekurangan seperti isi Jutlak

hasil kompetisi pada saat menjalani

Nomor:

seleksi. Supaya caleg yang terpilih

P/2010,

benar-benar

memiliki

untuk internal dan eksternal partai, hingga

dalam

domisili para calon legislatif yang belum

kualitas

caleg dan

yang

kuantitas

memimpin aspirasi masyarakat. 3.

09/TAP/KONGRESIII/PDImekanisme

rekrutmen

politik

bisa peneliti jelaskan dengan jelas.

Masalah seperti permintaan nomor

Dengan adanya keterbatasan dalam

urut kecil dan daerah pemilihan,

penelitian ini diharapkan peneliti lain yang

mungkin semua caleg dari partai

ingin meneliti tentang pola rekrutmen

manapun pasti mengalami hal yang

partai politik khususnya PDI Perjuangan

sama,

kepada

diharapkan dapat disempurnkan yang lain,

ketegasan akan peraturan yang ada di

karna masih banyak hal yang bisa ditelti

partai. Selama ketegasan itu berlaku

terkait masalah rekrutmen politik partai

dengan adil kedepannya pasti bisa

politik.

tapi

kembali

lagi

diatasi. 4.

Untuk para caleg yang sudah terpilih pada pemilu 2014, ingatlah pada janjijanji

yang

diberikan

F. REFERENSI

kepada

masyarakat saat berkampanye karna

1.

Sumber Buku:

apabila masyarakat diberikan janji palsu

pasti

tingkat

kepercayaan

masyarakat terhadap caleg kedepannya akan semakin menurun. Untuk itu ingat dan tepatiilah setiap janji yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.

E3.

Keterbatasan Penelitian Dalam

Penelitian

ini,

penulis

memiliki banyak kekurangan yang ada pada

penelitian

ini.

Baik

Anugrah, astrid. 2009. Keterwakilan Perempuan dalam politik. Jakarta: Pancuran Alam Almond,Gabriel A and James S Coleman. 1966. The Politics of Developing Areas. News Jersey: Princeton University Press dalam Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

mengenai,

paradigma, model penelitian, keterbatasan teori, topik penelitian, teknik pengumpulan

Cipto, Bambang. 1995. DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industri.Jakarta : Raja Grafika Persada

data, analisis data, waktu, biaya dan dalam 10 ALVIN RICHARD T, NIM. E02110041 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan


Gaffar, Afan. 1999. Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

http://digilib.uinsuka.ac.id/7011/1/BAB%2 0I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pd f Diakses pada tanggal 17 Juli 2014

Hasan, Ikbal. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Renaja Rosdakarya

Ihyauddin.(2012). Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009/2014. Diakses dari repository.fisipuntirta.ac.id/21/1/skripsi_ihyauddin.pdf Diakses pada tanggal 30 Juli 201

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar Milles, M.B dan Huberman Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Saputra,W.(2012) Pola Rekrutmen Partai Politik. Padang. Diakses dari, http://repository.unand.ac.id/19778/2/cover %20aden.pdf Diakses pada tanggal 07 Juli 2014

N. Tangkilisan, Hesel. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Rasyid, H. 2000. Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama. Pontianak: Kopma STAIN. Rachman, Maman, 1999. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang : IKIP Semarang Pers. Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rusadi, Kantaprawira. 2004. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. 2.

Sumber Internet :

Azami,M.(2010). Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg GOLKAR dalam Pemilu Legislatif 2009 Yogyakarta. Diakses pada tanggal 3 Juli 2014 11 ALVIN RICHARD T, NIM. E02110041 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGG' UNIVERSITAS TANJUNGPURA ' . FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

\

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jatan Prot Dr. H. Badari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78114

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBUKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONlK. MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura. yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode tulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail addresI HP

.A.\~~~ ..... ¥.:~.~.

: : ~~~~.j~ :

p.•.•• ~y.h

: ISIP j :

...I...~.'

T.

~.'7. 'L.

s-

.JJ.~ ~~l\;v.};k ..~ .J.~

~ . ?:~.$:~..}2 TJ.

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan .syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), mfyetujui memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa .l.ls.l\?.\rn.~L.....*) pada Program SlUm ...Lw. y.t~ Fak.ultas Ilmu sosial dan Ilum Politik Universitas Tanjungpura, Hale Bebas Royalti Non-eksklusif(Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

~t\

litr~

......?~\~Qt;~~~~~ ...R·\~·~!~·:::~~~r ..c.(~ ..~.h; L 1~.:t:\~1C .D..•. ~:-. J:11gj .. V..I.S) t9..\.~ f-X\.~~b:, JA ...Y.Y.:'..•••.•• @.l.~ , .

.. ·p.~~0.~·:·~~~~ri~:~~

~R~~

..~. i?h ~\s..\1hf

Jy.~~~

beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jumal berbak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk. pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampiIkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain): ~fulltex

Lly.4 content mikel

sesuai dengan standar penulis jurnaI yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untUk. menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola JurnaI, segala bentuk hulrum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmi. saya ini.

tuntutan

~ili~~em:yataan

ini yang saya buat dengan sebenamya.

Catatan : *tulis nama jumal sesuai prodi mesing-masing (publika/Govemance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dati pengelola Jumal, berkas ini barns di scan dalam format PD~ ~ dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (subnnsslOn author)

Oleh: ALVIN RICHARD T NIM. E Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Recommend Documents