Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara, Vol 3, Nomor 4 edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK Oleh: ADVENTUS NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Email: [email protected]

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Kinerja Organisasi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini untuk meninjau kembali sejauh mana kinerja organisasi yang ada di Pemerintahan Desa Pakumbang dalam memberikan pelayanan langsung menyangkut masalah administrasi kependudukan. Teori menurut Levine Dkk (dalam Tangkilisan, 2005:170) untuk mengungkap masalah yang ada yaitu Responsivitas (daya tanggap), Responsibilitas (kemampuan), dan Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari Kinerja Organisasi Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Pakumbang. Metode penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil dan kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang berjalan kurang tertib dan belum optimal, kurangnya jam kerja aparat di kantor, dan kurangnya tanggungjawab kerja.

Kata-kata Kunci : Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

1


Abstract

The scription is explain the work organization of village government to give demography administration service for the people in the Pakumbang Village Sompak Subdistrict Landak Regency to do direct by Headvillage with apparatus to give service the making of citizenship card for the people. Apparatus work in the office village feeling less optimal because less active from apparatus to come in the office everyday and give direct service for the people. The theory from Levine and friends (Tangkilisan, 2005:170) said problems reveal is aspect Responcivity, Responsibility and Accountability about the work organization of village government to give demography administration service for the people in the Pakumbang Village Sompak Subdistrict Landak Regency. Method research is Kualitative Deskriptive. Results and consclusion research is village government to give demography administration service for the people in the Pakumbang Village doing minus of correct and not optimal, the staf is minus time of work in the office, and minus of work’s accountability.

Keywords: Responcivity, Responsibility and Accountability


2


e. Membentuk

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan

Desa

yang profesional, efisien dan efektif, Untuk efektifitas tugas

pemerintah

pelaksanaan

daerah

maka

terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan

pelayanan

publik

dikeluarkanlah UU revisi dari UU No.

bagi warga masyarakat Desa guna

32 tahun 2004 Tentang Pemerintah

mempercepat perwujudan.

Daerah yaitu UU no. 6 tahun 2014

Menurut UU.No.6 Tahun 2014

Tentang Desa. Dalam UU. No.6 tahun

yang berbunyi “Desa adalah desa dan

2014 Bab I pasal 4 Pengaturan Desa

desa adat atau yang disebut dengan

bertujuan sebagai berikut :

nama lain, selanjutnya disebut Desa,

a. Memberikan

pengakuan

dan

penghormatan atas Desa yang sudah ada

dengan

keberagamannya

sebelum dan sesudah terbentuknya Negara

Kesatuan

Republik

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam ketatanegaraan

Indonesia keadilan

demi bagi

Republik

mewujudkan seluruh

rakyat

berwenang

untuk

mengurus

urusan

kepentingan

mengatur

dan

pemerintahan,

masyarakat

setempat

c. Melestarikan dan memajukan adat, dan

asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik

Negara

Indonesia.

budaya

masyarakat

Desa; d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

Kesatuan Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

Indonesia;

tradisi,

yang memiliki batas wilayah yang

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

Indonesia;

sistem

adalah kesatuan masyarakat hukum

dan

kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara

Kesatuan

Republik Indonesia. Dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

Desa

penyelenggara

sebagai

Pemerintahan

unsur Desa

serta Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

3


adalah lembaga yang melaksanakan

perlu

fungsi pemerintahan yang anggotanya

perekaman

merupakan wakil dari penduduk Desa.

membawa KTP lama, rekam sidik jari

Pemerintah Desa Pakumbang Kecamatan

Sompak

adalah

suatu

datang

ke data

TPDK

(tempat

kependudukan)

dan langsung difoto, sehingga bisa mengurangi rentang panjang birokrasi.

lembaga dan organisasi pemerintah

Sebelum terbitnya UU No. 23

yang berupaya melakukan pelaksanaan

Tahun

tugas pemerintah desa secara efektif

Administrasi Kependudukan, termasuk

demi terciptanya pembangunan segala

di dalamnya pengaturan tentang Kartu

bidang

Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh

agar

masyarakat

dapat

2006,

pengaturan

merasakan esensi dari otonomi daerah

peraturan

yang berimbas kepada otonomi desa.

Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad)

Permasalahan yang terjadi di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten

Landak

ialah

masalah

pelayanan administrasi kependudukan masyarakat

khususnya

dalam

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salah satu kendalanya adalah

dan

peninggalan

tentang

setingkat

Pemerintah

peraturan

Menteri.

Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak

untuk

membuat

dokumen

kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu.

tindakan mempersulit dalam prosedur

Namun

dalam

pandangan

administrasinya oleh aparatur yang

masyarakat kinerja pemerintah desa di

bertugas serta masih adanya perangkat

Desa Pakumbang masih kurang dan

desa yang tidak mengantor sesuai

masih jauh dari harapan mereka, tidak

dengan

terlihat adanya koordinasi Pemerintah

jam

kerja

sehingga

memperlambat terlaksananya proses

Desa

administrasi tersebut. Pelayanan yang

aparat dalam pelaksanaan tugasnya di

seharusnya

Desa Pakumbang Kecamatan Sompak

mendapatkan

diperlukan hasil

terbaik,

untuk seperti

dengan

Kabupaten

masyarakat.

Landak

Kinerja

”Kinerja

untuk perpanjangan KTP, bagi KTP

Pemerintah Desa Pakumbang menurut

yang habis masa berlakunya hanya

masyarakat masih kurang, hal ini


4


ditandai dengan kurangnya program

Kecamatan Sompak Kabupaten Landak

pemerintaha

?”

Desa

kemudian

tidak

berkantornya perangkat Desa sesuai jam

kantor

dan

anggota

Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD), sehingga masyarakat

kesulitan

melakukan

komunikasi yang berhubungan dengan urusan pemerintah Desa”.

identifikasi masalah adalah :

yang dikemukakan oleh Levine dkk (Tangkilisan,

dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan khususnya dalam

administrasi

kependudukan di Desa Pakumbang Sompak

Kabupaten

b. Hambatan-hambatan

dijadikan sebagai aspek penelitian,

untuk dijadikam

bagi masyarakat desa di Desa Pakumbang

Kecamatan

Sompak

Kabupaten Landak. Berdasarkan

penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana

tingkat

pemerintah

kinerja

desa

organisasi

dalam

melayani

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Pakumbang Kecamatan

B. KAJIAN TEORI

lebih

merumuskannya

Bernardin dan Russel (dalam Ruky,

2002:15)

memberikan

pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record

latar

belakang

masalah untuk mengarahkan penelitian

melayani

pedoman

yang akan diteliti. Adapun tujuan

memberikan pelayanan administrasi

Kinerja

sebagai

dalam

pelaksanaan tugas pemerintah desa

agar

untuk

Sompak Kabupaten Landak.

Landak.

ini

2005:170)

dalam menjawab masalah penelitian

a. Kinerja aparatur pemerintahan desa

Kecamatan

menggunakan teori kinerja organisasi

karena teori tersebut dinilai sesuai

Dalam penelitian ini fokus atau

pelayanan

Dalam penelitian ini penulis

jelas, yaitu

peneliti

“Bagaimana

Pemerintah

Desa

dalam

pembuatan

Kartu

Tanda

Penduduk (KTP) di Desa Pakumbang Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan

tentang

hasil-hasil

yang

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut Gibson, dkk 5


(2003: 355), job performance adalah

mengenal tiga macam tujuan, yaitu

hasil

tujuan organisasi, tujuan unit, dan

dari

pekerjaan

yang

terkait

dengan tujuan organisasi, efisiensi dan

tujuan

kinerja

lainnya.

mengenal tiga macam kinerja, yaitu

Kinerja adalah penampilan hasil kerja

kinerja organisasi, kinerja unit, dan

personil

kinerja pegawai.

kefektifan

kinerja

maupun

dalam

suatu

organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural

tetapi

juga

kepada

keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

pegawai,

maka

Menurut

kita

juga

Prawirosentono

(dalam Sinambela, dkk, 2006 : 137) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai

oleh

sekelompok

seseorang

orang

dalam

atau suatu

organisasi sesuai dengan wewenang

Pengertian

kinerja

dikemukakan

oleh

Simanjuntak

(2005:1)

lainnya Payaman

dan tanggung jawab masing-masing dalam

mencapai

tujuan

organisasi

yang

secara legal, tidak melanggar hukum

mengemukakan kinerja adalah tingkat

dan sesuai dengan moral dan etika.

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas

Menurut

tertentu. Kinerja perusahaan adalah

Tangkilisan, 2005:178) berpendapat

tingkat pencapaian hasil dalam rangka

bahwa kinerja organisasi berhubungan

mewujudkan

dengan berbagai aktivitas dalam rantai

tujuan

perusahaan.

kegiatan

untuk

Sedangkan Menurut Berman (dalam

meningkatkan kinerja perusahaan atau

Keban, 2008:209) mengartikan kinerja

organisasi, termasuk kinerja masing-

adalah pemanfaatan sumberdaya secara

masing individu dan kelompok kerja di

efisien untuk mencapai hasil.

perusahaan tersebut.

Penilaian

pada

(dalam

nilai

dilakukan

ada

dkk

Manajemen kinerja adalah keseluruhan yang

yang

Yuwono,

kinerja

organisasi.

organisasi

(2002:11),

publik cukup banyak tetapi belum ada

bahwa kinerja (performance) adalah

yang memperhatikan kepuasaan dalam

hasil kerja yang bersifat konkret, dapat

pelayanan publik. Karena itu Levine

diamati, dan dapat diukur. Jika kita

Dkk (dalam Tangkilisan, 2005:170)

Menurut

Irawan


6


mengidentifikasi tiga indikator yang dijadikan

acuan

untuk

mengukur

kinerja organisasi, yaitu : a. Responsivitas

mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan organisasi publik dengan kebutuhan masyarakat yang

organisasi

dan

tersebut

berjangka panjang 4. Meliputi penetapan sasaran kinerja

(responsiveness),

diprogramkan

3. Melalui proses berkelanjutan dan

dijalankan akan

dinilai

strategi 5. Mengukur kinerja 6. Mengumpulkan, menelaah

(responsibility), sejauh

kegiatan

mana organisasi

melaporkan

data

7. Menggunakannya untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan Indikator

menjelaskan pelaksanaan

dan

kinerja

semakin baik. b. Responsibilitas

menganalisis,

kinerja

organisasi

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian

sasaran

atau

tujuan

publik dilakukan sesuai dengan

berdasarkan

elemen

input,

output,

prinsip-prinsip

outcomes,

dan

impacts

administrasi

yang

benefit,

benar atau sesuai dengan kebijakan

pernyataan Bastian (dalam Tangkilisan,

organisasi

2005:175).

baik

yang

eksplisit

maupun implisit. c. Akuntabilitas menunjukkan

(accountability), seberapa

besar

kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada pejabat politik yang

Metode deskriptif bermaksud

yaitu

yang

digunakan

penelitian

memberikan

yang

gambaran

suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya

dipilih rakyat. Menurut

C. METODE

Mahmudi

(2005:5)

menyatakan tenang kunci manajemen berbasis kinerja yaitu :

sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut, namun belum memadai (Mulia dan Tohardi, 2005:58). Sejalan dengan pendapat tersebut Moleong

1. Proses yang sistematik

(2006:18)

2. Untuk memperbaiki kinerja

penelitian

mengemukakan deskriptif

adalah

bahwa untuk

memberikan gambaran secara rinci Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

7


mengenai suatu keadaaan, gejala atau

Kepala Desa Pakumbang dan Kepala

objek tertentu pada saat penelitian

BPD di Desa Pakumbang Kecamatan

dilakukan

Sompak Kabupaten Landak.

berdasarkan

fakta

yang

tampak atau sebagaimana mestinya.

Teknik

pengumpulan

data

Data dalam penelitian kualitatif

dalam penelitian ini adalah Wawancara

bukanlah berdasarkan tabel angka-

yaitu suatu teknik pendekatan yang

angka hasil pengukuran atau penilaian

dilakukan untuk mengumpulkan data

secara langsung yang mana dianalisis

yakni

secara statistik, Bungin (Prastowo,

langsung dengan subyek penelitian dan

2010:13) melainkan mengacu pada

Dokumentasi

yaitu

makna

mengumpulkan

dan

serta

interaksi

pemahaman

antar

konsep

terhadap

data

yang

dengan

wawancara

secara

mencari, mempelajari

dokumen-dokumen, surat-surat serta

dianalisis. Penelitian ini dilakukan di

buku

Desa Pakumbang Kecamatan Sompak

dengan permasalahan yang diteliti dan

Kabupaten Landak.

obyek penelitian.

Objek dalam penelitian ini ialah

literatur

yang

berhubungan

Teknik pengumpulan datanya

tindakan yang dilakukan oleh Kantor

yaitu Pedoman wawancara

Desa

serangkaian catatan pertanyaan yang

Pakumbang

Pemusyawaratan

dan

Desa

Badan

Pakumbang

berhubungan

dengan

berupa

permasalahan

dalam melaksanakan tugasnya sebagai

yang akan diteliti berkaitan dengan

aparatur

aspek-aspek

pemerintah

di

pedesaan

penelitian.

Dan

Alat

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

Pencatat atau Notebook alat pengumpul

proses

data berupa file atau fotocopi serta

pelaksanaan

tugas

kerja.

Dokumen merupakan sumber data

catatan

ringkasan

dalam

penulis

untuk

bentuk

naskah

peraturan

perundang-undangan, arsip-arsip data statistik dan sebagainya. Subjek komunikan

yang

penelitian ditunjuk

yang

digunakan

mencatat

hasil

wawancara. Analisis data adalah proses

adalah

mengatur

urutan

data,

sebagai

mengorganisasikannya ke dalam suatu

informan dalam penelitian ini adalah

pola, kategori, dan satuan uraian dasar.


8


Analisis

aktivitas

Menurut hasil wawancara dengan

pengorganisasian data. Analisis data

Kepala Desa Pakumbang tentang

dalam penelitian ini dilakukan dengan

kinerja atau tindakan Pemerintah

langkah-langkah (Sugiyono, 2007 :

Desa dalam menjalankan tugasnya

92,95,99), sebagai berikut :

memberikan

a. Data

data

merupakan

reduction

(reduksi

data).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih

hal-hal

yang

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang

b. Data

display

(penyajian

data).

data

direduksi,

maka

Setelah langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakuakan dalam bentuk uraian singkat,

bagan,

hubungan

antar

di Desa Pakumbang agar tercapai tujuannya, yaitu : ”Tindakan

yang

dilakukan

Desa agar pelayanan

yang dilakukan terhadap masyarakat dapat berjalan secara tertib harus dilakukan komunikasi dari setiap aparat yang bertugas di kantor Pemerintah Desa agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa dalam memberikan

kategori dan sejenisnya. c. Conclusion

menertibkan

pelayanan adminstrasi kependudukan

Pemerintah

penting, cari tema dan polanaya.

dan

drawing/verification.

Langkah ketiga dalam analisis data

pelayanan

administrasi

kepada

masyarakat.” (wawancara Tanggal 17 Februari 2014)

adalah penarikan kesimpulan.

Menganalisa pernyataan Kepala Desa di atas permasalahan dapat timbul D. HASIL DAN PEMBAHASAN

dari adanya komunikasi tidak efektif

1.Responsivitas (daya tanggap) dari

diantara para aparat yakni dengan

Kinerja Organisasi pemerintah desa

adanya praktek-praktek pemeliharaan

dalam

hubungan yang serasi antara pemimpin

memberikan

administrasi

pelayanan

kependudukan

bagi

dengan para aparat.

masyarakat desa di Desa Pakumbang Kecamatan

Sompak

Kabupaten

Landak

Analisa

selanjutnya

ada

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi d pemerintahan desa yaitu :


9


a. Faktor Komunikasi, suatu proses penyampaian

informasi

dari

organisasi yang ada pada Pemerintah Desa apakah sudah diatus sesuai

pejabat atau instansi tertentu yang

bidangnya

secara

Kepala Desa, yaitu :

hierarkis

berkedudukan

lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi

tertentu

melaksanakan

untuk

kegiatan

sesuai

dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau

pengiriman

berita,

aspek

kejelasan dan konsistensi.

digunakan

dalam

implementasi, dilihat dari aspek

fasilitas.

Pakumbang

masyarakat,

dilihat dari aspek pembagian tugas dan aspek insentif.

tatanan organisasi yang mengatur pedoman

penjabaran

wilayah

satunya

kurang kompeten atau tidak memiliki keahlian dalam bidangnya sehingga dapat

menimbulkan

ketimpangan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.” (wawancara Tanggal 17 Februari 2014) Menganalisa Desa

pernyaataan

diatas

kurangnya

kompetensi dari para pegawai dapat diatasi dengan adanya rekruitmen yang ketat. Dalam suatu organisasi mutu dari human resources sangat dipengaruhi

d. Faktor Struktur Birokrasi yaitu

tentang

salah

disebabkan aparat yang bertugas

Kepala

c. Faktor Sikap dari para pelaksana melayani

pernyataan

”Permasalahan pelayanan di Desa

staff atau personil, informasi dan

dalam

Menurut

pada saat melaksanakan tugasnya

b. Faktor Sumber daya yaitu sarana yang

?

kerja

dan

oleh proses rekruitmen. Karena itu dalam

kegiatan

rekruitmen

harus

diperhatikan empat hal, yaitu;

tanggung

jawab bagi pelaksana, dan dilihat

a. Proses rekruitmen.

dari aspek prosedur standar operasi

b. Pembatasan dan tantangan yang

dan pembagian wilayah tanggung

dihadapi oleh para pencari tenaga

jawab.

kerja.

Menurut dengan

Kepala

hasil

wawancara

c. Saluran rekruitmen.

Desa

Pakumbang

d. Penelitian surat-surat lamaran.

tentang pembagian tugas dalam kinerja Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

10


Menurut

wawancara

penyelenggaraan, masih sangat kental

dengan Ketua BPD Desa tentang

dilakukan oleh pemerintah, yang juga

tindakan

menyebabkan

BPD

pengawasan

hasil

dalam

tugas

melakukan

yang

dilakukan

Pakumbang ? Menurut pernyataan Ketua BPD di Desa Pakumbang, yaitu : “Dalam melakukan pengawasan

Menurut

hasil

dengan masyarakat berdomisili

di

wawancara

setempat

Desa

tentang

pelayanan

aparat

Pemerintah

yang

diberikan

Desa

melayani

Desa dala Dilihat dari sisi sumber

kependudukan

daya

setempat sudah benar ?

kelemahan

kegiatan

yang

Pakumbang

tugas yang dilakukan Pemerintah

manusianya,

publik

menjadi tidak efisien.

Pemerintah Desa dalam pelayanan adminsitrasi kependudukan di Desa

pelayanan

dalam

administrasi

bagi

masyarakat Menurut

utamanya adalah berkaitan dengan

pernyataan masyarakat setempat di

profesionalisme, kompetensi, empathy

Desa Pakumbang, yaitu :

dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.”

(wawancara

Tanggal

20

Februari 2014)

dari

sisi

kelembagaan,

kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki

yang

membuat

pelayanan

menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak untuk

aparat

terkoordinasi. melaksanakan

Kecenderungan dua

fungsi

Pemerintah

bertugas

di

Kecamatan

Desa

yang

Desa

Pakumbang

Sompak

Kabupaten

Landak dirasa sudah selayaknya sesuai

Menganalisa pernyataan diatas dilihat

“Pelayanan yang diberikan oleh

kebutuhan

yang

mereka

inginkan, walaupun terasa ada yang kurang pada intinya tidak dapat dijelaskan tentang

karena pelayanan

ketidaktahuan itu

sendiri.”

(wawancara Tanggal 23 Februari 2014) Menganalisa pernyataan di atas bahwasannya masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan pada umumnya sama sekali tidak memiliki

sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

11


pengetahuan

tentang

apa

arti

melakukan penyelewengan pada saat

pelayanan, bagaimana pelayanan itu

melakukan pelayanan yang sedang

seharusnya dilakukan dan siapa yang

berlangsung ? Menurut pernyataan

yang

Kepala Desa Pakumbang, yaitu :

berkewajiban

itu

memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

”Bahwasannya pemerintah desa

Berkaitan dengan permasalahan

setempat

merupakan

jenjang

yang berhubungan dengan lingkungan

pemerintah

yang

banyak

luar dalam hal ini masyarakat, pihak

berinteraksi

dengan

masyarakat

pemerintah desa harus benar-benar

termasuk dalam hal

memberikan

menyadari bahwa memang masyarakat

pelayanan

sangat membutuhkan pelayanan dari

Kantor Kepala Desa Pakumbang

mereka.

Kecamatan

Selain

itu,

perlu

dibina

paling

publik,

tak

Sompak

Kabupaten

hubungan baik antara para pegawai

Landak.

yang biasa disebut pamong dengan

pelaksanaannya

masyarakat,

langkah

tersebut

keluhan terhadap pelayanan yang

sebenarnya

merupakan

tugas

diberikan.” (wawancara Tanggal 17

dari public relation atau humas.

Akan

terkecuali

tetapi

dalam

banyak

terdapat

Februari 2014) Menganalisa pernyataan Kepala Desa Pakumbang dalam memberikan

2.Responsibilitas (kemampuan) dari

pelayanan kepada masyarakat yang

Kinerja Organisasi pemerintah desa

merupakan tugas dan kewajiban dari

dalam

pemerintah desa sesuai dengan aturan

memberikan

administrasi

pelayanan

kependudukan

bagi

yang sudah ditetapkan.

masyarakat desa di Desa Pakumbang

publik

Kecamatan

menjadi

Sompak

Kabupaten

Landak Menurut

untuk tugas

Pelayanan

masyarakat dan

umum

kewajiban

pemerintah untuk melaksanakannya, pernyataan

Kepala

Desa Pakumbang dalm melaksanakan tugas memeberikan pelayanan apakah

telah ditegaskan dalam: a. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995.

ada petugas yang dengan sengaja


12


b. Keputusan

Menteri

Tata

Cara

Pendayagunaan Aparatur Negara

Pendaftaran

Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.

Kerangka

c. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2004. Pembuatan

KTP

diatur

Penduduk Sistem

dalam

Manajemen

Informasi Kependudukan. f. Keputusan Mendagri Nomor 42 tahun

dan

Penyelenggaraan

1995

Penyusunan

ditetapkan berdasarkan:

tentang

a. Keputusan Presiden Nomor 52

Pendaftaran

tentang

Pedoman

Peraturan

Daerah

Penyelenggaraan Penduduk

tahun 1977 tentang Pendaftaran

Kerangka

Penduduk.

Manajemen Kependudukan.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Sistem

dalam

Menurut

Informasi

pernyataan

Nomor 13 A tahun 1995 tentang

Desa

PenyelenggaraanPendaftaran

tentang pelayanan administrasi yang

Penduduk dalam rangka Sistem

sudah dilakukan selama ini :

Informasi

Manajemen

Kependudukan.

tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.

tahun 1995 tentang spesifikasi buku

serta

sarana pnunjuang lainnya yang

Penyelenggaraan

“Sejak tahun 2008 untuk membuat

Capil. Satu sisi, ini akan membuat penumpukan antrian yang panjang. Satu sisi, ini langkah bagus untuk mencegah korupsi pembuatan KTP di kecamatan. Nantinya pembuatan di

d. Keputusan Mendagri Nomor 15 A

dipergunakan

menambahakan

KTP dan KK di pindah ke kantor

c. Keputusan Mendagri Nomor 45

blanko/formulir/n

Pakumbang

Kepala

dalam Pendaftaran

Penduduk. e. Keputusan Mendagri Nomor 20 A tahun 1995 tentang Prosedur dan Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

kantor Capil sudah terdengar ada pungutan liar atau ada jalur khusus cepat

membuat

KTP,

calo

berkeliaran, perlu lagi di pindah ke kecamatan lagi. Merupakan bentuk responsibility untuk

pemerintah

mensiasati

daerah fenomena

ini. Setidaknya ini bisa di katakan langkah

positif

meminimalisir 13


buruknya

pelayanan

masyarakat

Diskriminasi

Rasial(International

dengan penyimpangan peraturan.”

Convention on the Elimination of All

(wawancara Tanggal 17 Februari)

Forms racial Discrimination).

Menurut dengan

Kepala

hasil

wawancara

Desa

Pakumbang

tentang sistematika pelayanan yang seharusnya

diberikan

Pemerintah Menurut

aparat

Desa

Pakumbang

pernyataan

Kepala

?

Desa

Pakumbang, yaitu :

masyarakat

yang

harus

diutamakan adalah kepuasaaan dari masyarakat sendiri yang menerima pelayanan,

karena

keberhasilan

tolak

pelayanan

ukur adalah

kepuasan masyarakat.” (wawancara Tanggal 17 Februari 2014)

masyarakat

merupakan

tujuan utama dari pelayanan publik. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan

pelayanan

publik

dijamin, setidaknya dalam perjanjian internasional

tentang

hak

asasi

manusia. Jaminan ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik(International Covenant Rights), dan

on

Civil konvensi

pengawasan

terhadap

aparat

yang

bertugas dan pernah ditemukan pada saat

dilakukan

pelayanan

adanya

pelaku pelanggaran yang mencoba

yang sedang bertugas ?

Menurut

pernyataan Kepala Desa Pakumbang, yaitu : “Dalam melaksanakan tugasnya aparat

pemerintah

mendapatkan

desa

tetap

pengawasan

agar

terhindar dari penyelewengan dalam tugas, salah satunya tindakan korupsi

Menganalisa pernyataan diatas kepuasan

Desa Pakumbang Apakah dilakukan

melakukan pelanggaran dengan aparat

“Dalam memberikan pelayanan kepada

Menururt pernyataan Kepala

and

yang

merajalela

dikalangan

pemerintahan. Selain itu kurangnya jam kerja yang dilakukan aparat di kantor desa mempermudah Kepala Desa untuk mengawasi kinerjanya.” (wawancara Tanggal 17 Februari 2014) Menganalisa pernyataan diatas perilaku korupsi itu bisa di pengaruhi tiga hal yaitu ;

political

Internasional

tentang pengahpusan Segala Bentuk Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

14


a. Petugas yang memberi sinyal,

perubahan

tersebut,

perubahan

kalau mau cepat harus ada biaya

perilaku para pemberi pelayanan

tambahan.

akan selalu dibandingkan dengan

b. Masyarakat itu sendiri. Masyarakat

rekannya

yang

bekerja

di

unit

yang menginginkan agar KTP itu

layanan publik lainnya. Penciptaan

jadi, maka rela untuk memberikan

budaya menghargai prestasi amat

biaya tambahan.

dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa

c. Pengawasan

yang

lemah.

Ini

kebanggaan terhadap organisasi.”

berkait dengan peraturan yang ada

(wawancara Tanggal 20 Februari

yang masih memungkinkan celah

2014)

terjadinya suap menyuap. Menurut

hasil

Menganalisa pernyataan diatas

wawancara

dengan Kepala BPD Desa Pakumbang tentang tindakan yang dilakukan BPD

ada beberapa langkah yang dapat menumbuhkan

budaya

pelayanan

antara lain sebagai berikut :

dalam menertibkan kinerja organisasi Pemerintah Desa dalam memberikan

a. Tempatkan

pegawai

dari

unit

pelayanan kepada masyarakat di Desa

berbeda yang memiliki tugas dan

Pakumbang atau pernah dilakukan

fungsi jelas di unit pelayanan

penyuluhan atau pengarahan kepada

sebagai

aparat

perubahan budaya,

yang

bertugas

pada

langkah

awal

menuju

tentang

b. Ciptakan rotasi pekerjaan secara

tanggung

berkala, kerja magang di lura unit,

jawabnya ? Menurut pernyataan Kepala

saling tudak menukar informasi

BPD di Desa Pakumbang, yaitu :

seputar tugas dan fungsi antar unit,

Pemerintahan pelaksanaan

Desa tugas

dan

dan “Upaya pelayanan keterbukaan

pembangunan ini

budaya

membutuhkan

seluruh

aparat

pelayanan publik untuk menerima perubahan

budaya

organisasi

maupun pola pilir demi kemajuan

apabila

memungkinkan

melakukan perlombaan antar unit pelayanan publik, c. Rayakan pemberian

keberhasilan

dalam

pelayanan

publik

dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi,

unit pelayanan publik. Di dalam Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

15


d. Ciptakan bahasa, kebiasaan, cerita sukses,

dan

simbol

untuk

melakasanakan aturan yang telah ada di

kantor

desa

setempat

dalam

mendorong rasa kebersamaan dan

memberikan pelayanan administrasi

rasa kesatuan dalam tim unit

contohnya tentang bagaimana cara

pelayanan publik,

pembuatan

e. Ciptakan

mental

model

baru

dengan mengikutsertakan pegawai

asumsi mereka sebagai investasi bagi keberhasilan unit pelayanan; dan

yang

harus

dilakukan.” (wawancara Tanggal 23 Februari 2014)

dalam merancang misi organisasi, perlakuan nilai, kepercayaan, dan

KTP

Menganalisa pernyataan diatas mengenai Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, diatur dalam Lampiran I Perda Kabupaten Daerah Tingkat II

f. Ciptakan model sistem sebagai cara

memberikan

Nomor 2 tahun 1996,

pemahaman Keseluruhan

tentang bagaimana sesuau bekerja

waktu

dan bagaimana perubahan akan

penyelesaian

efektif. (Standar Pelayanan Publik,

berdasarkan Prosedur Tetap (Protap)

PKMP-LAN).

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda

Menurut

hasil

wawancara

dengan beberapa masyarakat berdomisili

di

Desa

tentang

pelayanan

aparat

Pemerintah

yang

Pakumbang

yang Desa

diberikan

pembuatan

KTP

Penduduk di Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi

Kependudukan

dan

Keluarga Berencana selama 15 hari kerja.

dalam

melayani kegiatan administrasi apakah dirasa sudah benar dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan ? Menurut pernyataan masyarakat setempat di Desa Pakumbang, yaitu :

3.Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari Kinerja Organisasi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi

kependudukan

bagi

masyarakat desa di Desa Pakumbang “Masyarakat keseluruhan banyak yang tidak memahami tentang hal

Kecamatan

Sompak

Kabupaten

Landak

tersebut selama ini mereka hanya Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

16


Menurut Desa

pernyataan

Pakumbang

tentang

Kepala

pandangan dari aparat yang bertugas di

sistem

Pemerintahan Desa. Perubahan mindset

pelayanan yang diberikan Pemerintah

mutlak

Desa sudah sesuai dengan aturan yang

langkah awal melakukan perubahan

telah

budaya pelayanan. Pola pikir selama ini

ditetapkan

pelayanan Menurut

tentang

kepada

sistem

masyarakat

pernyataan

Kepala

?

Desa

Pakumbang, yaitu : “Penerapan harus

didukung

pelayanan

adanya

budaya

pelayanan yang secara konsisten

pelayanan

pada

organisasi

publik.

Dalam

penyelenggaraaan pelayanan publik selama ini, penyelenggara pelayanan publik seringkali mendapatkan citra yang negatif karena proses yang panjang,

dan

berbelit-belit

ketidakjelasan

biaya

serta

pelayanan.

Bagaimana mungkin seorang pemberi pelayanan

tentang

diperlukan

aparat

sebagai

pemerintah

yang

memiliki kedudukan dan kewenangan tak terbantahkan dibanding masyarakat

standar

dikembangkan

sangat

dapat

memberikan

pelayanan kepada pelanggan dengan baik, bila nilai-nilai, norma dan

yang dilayani, harus segera dibuang jauh-jauh. Budaya pelayanan sesegera mungkin harus berubah menjadi lebih peka

terhadap

harapan-harapan

masyarakat. Namun demikian, perlu dicermati bahwa mengubah mindset aparat pemeringah tidak bisa dilakukan dengan pemberian motivasi melalui ceramah, kursus-kursus saja, tetapi yang utama adalah melalui penerapan manajemen

yang

benar

mencakup

pemberian kesejahteraan memadai dan penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan. Menurut

hasil

wawancara

prinsip-prinsip organisasi tempatnya

dengan Kepala BPD Desa Pakumbang

bekerja

ternyata

Apakah pernah ditemukan pada saat

kearifan

dan

terhadap

kemaslahatan

mengabaikan tanggungjawab

dilakukan

pengawasan

adanya

banyak

pelanggaran yang dilakukan aparat

orang.” (wawancara 17 Februari

Pemerintah Desa dalam melaksanakan

2014)

tugasnya ? Menurut pernyataan Ketua Menganalisa pernyataan Kepala

BPD di Desa Pakumbang, yaitu :

Desa diatas perlu adanya mindset atau Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

17


“Kesalahan tidak hanya terjadi

Menurut

hasil

wawancara

akibat lalainya aparat yang bertugas

dengan masyarakat yang berdomisili di

di Pemerintahan Desa tetapi juga

Desa Pakumbang apakah pada saat

dapat terjadi akibat tindakan dari

pelayanan

masyarakat.” (wawancara Tanggal 20

Pemerintah Desa sedang berlangsung

Februari 2014)

anda melihat aparat tersebut melakukan

Menganalisa pernyataan diatas akibat

sering

ketidakdisiplinan sehingga bahwa

telah

terjadinya di

masyarakat

umum

dimaklumi

penegakkan

disiplin

dapat

besifat preventif, dalam arti mencegah timbulnya dengan

perilaku segala

disfungsional

implikasinya

dan

korektif, yaitu tindakan pengenaan sanksi disiplin jika pelanggaran disiplin organisasi telah terjadi. Prinsip-prinsip pengenaan

tindakan

korektif

ialah

progresif, dalam arti makin berat pelanggaranpada kriteria yang objektif dan

rasional,

serta

prinsip-prinsip

keterbukaan, dalam arti, kepada yang bersangkutan

diberi

kesempatan

membela diri. Perwujudan prinsipprinsip tersebut dalam praktek ialah, diambilnya

langkah-langkah

yang

progresif dalam pengenaan sanksi, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, seperti teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

yang

kesalahan

?

masyarakat

diberikan

Menurut setempat

aparat

pernyataan di

Desa

Pakumbang, yaitu : “Tentang

penyelewengan

yang

dilakukan oleh aparat yang bertugas di Kantor Desa setempat, ternyata mereka sama sekali tidak mengetahui hal

tersebut

akibat

kurangnya

pengetahuan tentang pelayanan yang seharusnya dilakukan itu benar atau salahnya mereka tidak mengetahui.” (wawancara Tanggal 23 Februari 2014) Menganalisa pernyataan diatas maraknya

pungutan

terhadap

pembuatan

Penduduk

(KTP),

liar

(pungli)

Kartu yang

Tanda

membuat

masyarakat enggan untuk mengurus Administrasi

Kependudukan

dan

Keluarga Berencana Kabupaten dengan aparat pelaksana di tingkat kecamatan belum lancar karena terkendala oleh ketersediaan sarana komunikasi cepat (telepon/faksimili) yang belum tersedia di kecamatan sehingga informasi atau 18


instruksi

yang

harus

disampaikan

dengan pengesahan RUU Adminduk,

kecamatan kepada desa/kelurahan yang

maka pembuatan dokumen seperti

selanjutnya

masyarakat

Kartu Tanpa Penduduk (KTP), Kartu

memakan waktu lama, demikian pula

Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran

sebaliknya.

tidak akan dipungut biaya sepeser pun

kepada

Hal ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum tahu tentang prosedur, syarat, waktu dan biaya pembuatan KTP, sehingga dalam pelaksanaan

di

lapangan

penyimpangan-penyimpangan.

terjadi Biaya

yang seharusnya hanya Rp. 7.000,masyarakat harus mengeluarkan biaya sampai Rp. 50.000,-. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat perwujudan

yang

merupakan

kewajiban

aparatur

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun

kondisi

masyarakat pelayanan

yang

terjadi

menunjukkan publik

pada

1

Januari

2014

ini.

Biaya

pengurusan administrasi kependudukan akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. administrasi

Pembebasan biaya

kependudukan

tersebut

merupakan hasil dari revisi UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2006

Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang telah disepakati baik oleh Komisi II DPR. Karena itu, jika ada aparat pemerintah yang masih memungut biaya akan diancam pidana dua tahun penjara atau denda seberatberatnya Rp 25 juta.

bahwa

Dalam

RUU

tersebut

juga

bentuk

dimuat pemberlakuan azas stelsel aktif

pelayanan administrasi kependudukan

pemerintah dalam pendataan penduduk.

khususnya dalam hal pembuatan Kartu

Azas tersebut mewajibkan pemerintah

Tanda

mencari

Penduduk

dalam

di

alias gratis hal tersebut mulai berlaku

(KTP)

belum

penduduk

sepenuhnya berjalan dengan baik dan

kependudukan

masih ditemuinya hambatan.

sekaligus.

Saat ini Rancangan UndangUndang Administrasi Penduduk (UU Adminduk) telah disahkan. Sejalan

surat

membuatkannya

Pencatatan

merupakan"

hak

oleh

negara

konstitusional"

seluruh warga, bahkan anak di luar nikah juga mendapat akta kelahiran yang


dan

tanpa

sama

dengan

anak

sah. 19


Permasalahan utama pelayanan publik

selayaknya sesuai kebutuhan yang

pada dasarnya adalah berkaitan dengan

mereka inginkan, walaupun terasa

peningkatan kualitas pelayanan itu

ada yang kurang pada intinya tidak

sendiri. Pelayanan yang berkualitas

dapat

sangat tergantung pada berbagai aspek,

ketidaktahuan tentang pelayanan itu

yaitu

sendiri.

bagaimana

penyelenggaraannya

pola

(tata

dijelaskan

karena

laksana),

2. Responsibilitas Kinerja Organisai

dukungan sumber daya manusia, dan

Pemerintah Desa Dalam Pelayanan

kelembagaan.

Administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang

diutamakan

adalah

kepuasaaan dari masyarakat sebagai E. PENUTUP

tolak ukur keberhasilan pelayanan.

Berdasarkan

hasil

penelitian

Aparat

pemerintah

desa

mendapatkan pengawasan dari BPD

dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

agar terhindar dari penyelewengan 1. Responsivitas

Kinerja

Organisai

Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang

agar pelayanan yang

berjalan tertib dilakukan komunikasi dari

setiap

aparat

di

kantor

Pemerintah Desa dan permasalahan pelayanan disebabkan aparat yang bertugas

kurang

kompeten

dibidangnya sehingga menimbulkan ketimpangan pada saat memberikan pelayanan setempat.

kepada Dan

masyarakat

pelayanan

yang

diberikan oleh aparat Pemerintah Desa

yang

bertugas

di

Desa

Pakumbang dirasa masyarakat sudah


dalam tugas, salah satunya tindakan korupsi yang merajalela dikalangan pemerintahan. Selain itu kurangnya jam kerja yang dilakukan aparat di kantor desa mempermudah Kepala Desa untuk mengawasi kinerjanya serta masyarakat keseluruhan tidak memahami

tentang

tentang

pelayanan administrasi. 3. Akuntabilitas

Kinerja

Organisai

Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pakumbang

dimana

Penerapan

standar pelayanan harus didukung adanya

budaya

secara

konsisten

pelayanan

yang

dikembangkan 20


pada organisasi pelayanan publik.

Tanda Penduduk. Untuk itu juga

Kesalahan pelayanan tidak hanya

diharapkan Pemerintah Kabupaten

terjadi akibat lalainya aparat yang

atau

bertugas

pengurangan biaya

di

Pemerintahan

Desa

kota

memikirkan tentang atau

tetapi juga dapat terjadi akibat

retribusi Kartu Tanda Penduduk jika

tindakan

perlu,

dari

masyarakat,

serta

pelayanan

dan

retribusi

masyarakat yang tidak memahami

ditiadakan atau digratiskan terutama

penyelewengan

dapat

kepada warga yang kurang mampu.

dilakukan oleh aparat yang bertugas

Dengan biaya yang kecil diharapkan

di Kantor Desa setempat akibat

dapat

kurangnya

penyelewengan dana retribusi.

yang

pengetahuan

pelayanan

yang

tentang

seharusnya

dilakukan itu benar atau salahnya. Berdasarkan

terjadinya

3. Pemerintah kabupaten atau kota harus segera meninjau Perda yang

penelitian

telah dibuat dan merubahnya agar

peneliti merekomendasikan beberapa

pelaksanaan pelayanan kartu tanda

saran yaitu :

penduduk dan akta catatan sipil

1. Instansi

hasil

menghindari

pemeritah

harus

lebih

memperbaiki lagi sistem pelayannya terhadap

masyarakat

serta

meningkatkan kualitas dan mutu kerja dari staf-staf yang bertugas berupa

pelatihan

secara

rutin.

Dimaksudkan dengan bertambahnya kemampuan dari setiap staf yang bertugas di Kantor Desa dapat lebih

pelayanan diperpendek dengan pusat pelayanan pembuatan dilaksanakan ditempat kecamatan. Dalam setiap pelayanan kebutuhan masyarakat agar pemerintah harus menjadikan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat dalam pelayanan urusan dan kebutuhan

masyarakat

yang

dilayani.

meningkatkan mutu pelayanan. 2. Pemerintah

kabupaten

dalam

menetapkan Perda tentang Kartu Tanda

Penduduk

perlu

adanya

sangsi yang tegas dan jelas jika

F. DAFTAR PUSTAKA Abidin. 2010. Publik Relations Dalam Teori dan Praktek Indonesian Purels Training Edisi VII (Revisi). Malang.

seseorang tidak memiliki Kartu Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

21


Adisasmita , Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu. Anwar. 2005. Dalam Hubungan dalam Konsep Pembangunan Daerah. Jakarta : Penerbit PT. Mediatama. Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Dwiyanto. 2005. Manajemen Strategis, Konsep-Konsep. Jakarta : Penerbit PT. Indeks. Gibson, dkk. 2003. Publik Relations Dalam Teori dan Praktek Indonesian Purels Training Edisi VII (Revisi). Malang. Irawan. 2002. Hubungan Masyarakat (Studi Komunikasi Logis). Jakarta. Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Pambudi. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta :Penerbit Pustaka Pelajar. Payne, Adrian. 2008. Pemasaran Jasa. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Aplikasinya di Indonesia. Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti. Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta :Penerbit Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Penerbit Alfabeta. Widjaja, H. Aw. 2002. Pemerintahan Desa dan Adminstrasi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja. Widodo. 2001. Strategi Public Relations : Perspektif 34 Merek. Jakarta : Penerbit Gramedia. Wresniwiro. 2007. Membangun Republik Desa. Jakarta : Penerbit Visimedia. Yan Ari Hanggara. 2011. Fungsi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan di Desa Padak Kecamatan Belitang Kabupaten Sanggau. Pontianak : Penerbit Universitas Tanjungpura. Zithaml, dan Bitner. 2001. Strategic Management. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia. Perundang-Undangan

Ruky. 2002.Manajemen Strategis, Konsep-Konsep. Jakarta : Penerbit PT. Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. www.google.com

Satori, Djam’an dan Komariah A. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. www.google.com

Sinambela. 2006. Manajemen Public Relations Konsep dan Adventus, NIM. E01107110 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005

22


Tentang Pemerintah www.google.com

Desa.


23

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Recommend Documents