BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Salah satu sumber penerimaan terbesar dari APBN negara Indonesia adalah
penerimaan dari sektor perpajakan. Hal ini membuat pajak mempunyai peranan yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup bangsa. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan. Prinsip yang utama adalah keadilan pengenaan pajak. Keadilan tersebut dapat tercapai apabila ada kepastian Undang-Undang. Sumber penerimaan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunkanan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat tersebut antara lain adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan barang mewah (PPN dan PPn-BM), pajak bea materai, pajak bea masuk, cukai pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga daerah, dan dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hiburan dan pajak bahan bakar, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dalam dunia perpajakan, sistem pemungutan pajak, Indonesia menerapkan sistem self-assesment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk aktif menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (pajak terhutang). Petugas pajak tidak ikut campur, hanya berperan untuk mengawasi dan memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Dengan adanya hal ini, diharapkan wajib pajak dapat dan mampu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terus memperbaiki serta mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia. Kemajuan
teknologi
khusunya pada bidang elektronik,
membawa
kemudahan dalam melakuan suatu pekerjaan terutama bagi kantor yang memerlukan pelayanan yang cepat dan memiliki volume arsip yang cukup banyak. Hal ini dapat mendorong untuk berinovasi membuat proses pengarsipan secara elektronik. Arsip elektronik dimaksudkan agar lebih bersifat praktis. Selain dapat mempercepat proses pengolahan data, hal ini juga dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga dapat meminimalisir global warming serta mempermudah dalam hal pemberkasan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi, Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak dengan mempermudah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan dengan memanfaatkan teknologi. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT PPh dan e-SPT PPN, Direktorat Jenderal Pajak kembali mengeluarkan surat keputusan
KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Aplikasi (ASP). E-Filing adalah sarana pelaporan pajak secara online dan realtime menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau Application Service Provider .Secara umum, e-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-Filing, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id). Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak untuk membayar pajak. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak masih sangat rendah. Dengan sekian jumlah Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP
tersebut. Maka dengan eFiling diharapkan sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, jumlah wajib pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai. Penerapan e-Filing sebagai suatu langkah modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik dalam mempermudah penyampaian atau pelaporan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “EVALUASI
PENGGUNAAN
E-FILING
DALAM
RANGKA
PEMENUHAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO”. 1.2
Rumusan Masalah Dari fenomena tersebut, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah : 1.
Apa manfaat yang dirasakan setelah adanya penerapan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo?
2.
Bagaimana pengaruh penggunaan e-Filing dalam rangka pemenuhan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama sukoharjo?
3.
Hambatan apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo terkait dengan penggunaan e-Filing?
1.3
Batasan Masalah Supaya dalam penelitian ini tidak memakan waktu yang lama dan
menggunakan banyak data, maka penelitian ini menggunakan data wajib pajak
Orang Pribadi (OP) dari tahun 2013-2015 Triwulan I yang sudah terdapat di arsip Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penulisan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan
penelitian serta memiliki konsistensi dengan rumusan masalah yang timbul. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Mengetahui manfaat yang dirasakan setelah adanya penerapan eFiling bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
2.
Mengetahui pengaruh penggunaan e-Filing dalam rangka pemenuhan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
3.
Mengetahui
hambatan-hambatan
yang
dihadapi
Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sehingga e-Filing belum berjalan secara efektif dan efisien. 1.5
Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak
yang membaca maupun yang terkait langsung di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Akademik Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan eFiling dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperoleh manfaat dari pengalaman penelitian. 2. Manfaat Praktis .Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan penggunaan eFiling. Bagi Application Provider (ASP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk mengembangkan aplikasi e-Filing selanjutnya. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tamabahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui media elektronik. 1.6
Kerangka Penelitian Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo
Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Manual
Manfaat
Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan E-Filing
Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesimpulan
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Hambatan
1.7
Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan yang
dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika yang jelas mengenai penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas pada tiap-tiap bab. Adapun penulisan ini dibagi menjadi 4 bagian sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM PENULISAN Menjelaskan gambaran umum, tinjauan pustaka, metodologi yang meliputi jenis penelitian, jenis dan/atau sumber data, subjek dan objek penelitian, dan instrumen penelitian.
BAB III
: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang meliputi analisis (deskripsi dan inferensi), interpretasi dan pembahasan.
BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN
