BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah (Dasar Pemikiran) Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan
1
2
juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assesment menjadi Self Assesment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Self Assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dianutnya Self Assessment System membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Voluntary Comliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari Self Assessment System (Supadmi, 2010). Pajak berfungsi sebagai budgetair-regulered. Pajak berfungsi sebagai budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi sebagai regulered artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo edisi revisi 2011) Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.
3
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi UndangUndang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Muliari dan Setiawan, 2010). Sanksi perpajakan yang dibuat seiring dengan peraturan perpajakan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pajak. Persepsi akan sanksi perpajakan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka ikut berkontribusi pada pembangunan bengsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4
Kepatuhan wajib pajak menciptakan keharmonisan antara wajib pajak dan petugas pajak. Pajak yang bersifat memaksa akan terasa memberatkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga akan menyulitkan petugas pajak untuk memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dijadikan latar belakang penyusunan skripsi ini dengan judul “PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI WILAYAH KECAMATAN BENOWO, KOTA SURABAYA”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Benowo, Kota Surabaya?
5
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 1.
Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.
1.4 Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu : 1.
Manfaat Praktis : a. Bagi Penulis Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis dan memperluas cakrawala pikir terutama yang berhubungan dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). b. Bagi Instansi Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Kantor Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan. c. Bagi Pembaca Agar dapat digunakan sebagai suatu dokumentasi perpustakaan guna sebagai Studi Banding di masa yang akan datang.
6
2.
Manfaat Teoritis Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi dunia akademik guna pengembangan teori yang berhubungan dengan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3.
Bagi Perguruan Tinggi Hasil penelitian ini diharapkan daat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan karya ilmiah, serta memberikan informasi tentang Pajak pada umumnya dan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada khususnya.
