BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kem akm uran
rakyat
(Undang-Undang
Dasar
1945
Perubahan Ketiga ). Undang-Undang
(UU) Nom or 17 Tahun 2003 dalam
penjelasannya
anggaran
m enyebutkan
bahwa
negara
m emiliki
fungsi
sebagai alat akuntabilitas, manajem en, dan kebijakan ekonom i. Sebagai instrum en kebijakan ekonom i, anggaran berfungsi untuk m ewujudkan pertum buhan dan stabilitas perekonom ian serta pem er ataan pendapatan dalam rangka m encapai tujuan bernegara. M usgrave (1989) m enyebutkan anggaran-dalam konteks keuangan sektor publik m em iliki fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi.
Anggaran yang dikelola pem erintah m em iliki peranan penting dalam penyelenggaraan pem erintahan. M ardiasm o (2002) m enyebutkan bahwa pem erintah m em iliki fungsi yang lebih beragam dibandingkan fungsi sektor swasta. Fungsi sektor swasta adalah penyediaan barang dan jasa yang m enjadi kebutuhan dan perm intaan konsum en. Sem entara itu , pem erintah m em iliki fungsi yang lebih luas yang m eliputi: (1) pertahananan dan keam anan, (2) perlindungan sum ber daya alam dan sosial, (3) penegakkan
1
2
hukum dan perlindungan hak asazi m anusia, (4) hubungan luar negeri, (5) m anajem en ekonom i m akro (kebijakan m oneter dan fiskal), (6) regulasi sektor swasta, (7) pem berian barang dan pelayanan publik, (8) distribusi pendapatan dan kekayaan, dan (9) stabilisasi ekonom i dan politik.
Peran pem erintah yang cukup penting tersebut didukung pen yediaan anggaran yang cenderung selalu m eningkat dari tahun ke tahun. Suparm oko (1982) m enyebutkan bahwa alokasi anggaran pem erintah dari tahun ke tahun selalu m eningkat yang disebabkan oleh (1) adanya perang, (2) kenaikan tingkat penghasilan dalam m asyarakat, (3) adanya urbanis asi yang m enyertai
pembangunan
ekonom i,
(4)
perkem bangan
dem okrasi,
(5)
inefisiensi dan m eningkatnya birokrasi yang disebabkan berkem bangnya peranan pem erintah dan (6) peran belanja pem erintah sebagai penggerak dan pelopor pem bangunan ekonom i. Dalam m engeluarkan
rangka
m engatur
kebijakan
fiskal
jalannya dengan
perekonom ian, cara
m enentukan
pem erintah besarnya
penerim aan dan pengeluaran setiap tahunnya, m elalui APBN (Sukirno, 2000). Tujuan kebijakan fiskal tersebut adalah dalam rangka m enstabilkan harga, tingkat output , kesem patan kerja dan m emacu atau m endorong pertum buhan ekonom i. Untuk m endukung terwujudnya tujuan tersebut diperlukan adanya realisasi angaran atau penyerapan anggaran
yang
optim al. Pentingnya
realisasi
anggaran
bagi
stim ulus
perekonom ian
dinyatakan oleh Susantono (2009). Dalam pernyataannya disebutkan bahwa dalam proyek infrastruktur perum ahan di suatu wilayah akan senantiasa
3
diikuti oleh penyediaan sarana dan prasarana pelengkap lainnya seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, peribadatan, penerangan, air bersih, telekom unikasi, perbankan, dan perbelanjaan . Terjadinya realisasi anggaran pada
akhirnya
akan
m enggerakkan
pertum buhan
perekonom ian
dan
kesejahteraan m asya rakat. Contohnya dalam setiap investasi perum ahan sebesar Rp1.000.000,00 akan m enggerakkan/m em pengaruhi sektor terkait lainnya yang disebut efek pengganda (m ultiplier efect) untuk m enciptakan
output sebesar Rp2.273.256,00. yang berarti setiap investasi Rp1,00 akan m enghasilkan output sebesar Rp2,27. Peraturan
M enteri
Keuangan
(PM K)
Nom or
249
Tahun
2011
m engatur tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kem enterian/Lem baga (RKA -K/L). Salah satu elem en untuk untuk m engukur dan m engevaluasi kinerja satker adalah penyerapan anggaran dengan form ula perbandingan antara realisasi dengan pagu
anggaran.
Indikator
Kinerja
Utam a
(IKU)
target
persentase
penyerapan belanja negara K/L ditetapkan sebesar 15% triwulan I, 40% triwulan II, 60% triwulan III, dan 90% triwulan IV (Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nom or S-1845/PB.02/2015 ).
Untuk
m endorong
percepatan
realisasi
anggaran,
upaya
dan
kebijakan terus dilakukan pem erintah. Salah satu contoh untuk lebih m endorong realisasi b elanja m odal diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nom or 4 Tahun 2015 yang m engakom odir pem anfaatan
teknologi
inform asi
m elalui
e-procurem ent .
Sedangkan
pelayanan penyaluran dana APBN m elalui KPPN ialah dengan im plem entasi
4
Sistem
Perbendaharaan
dan
Anggaran
Negara
(SPAN)
yang
m engintegrasikan proses pengelolaan keuangan negara m elalui teknologi inform asi
(PM K
Nom or
154
Tahun
2014).
Nam un
dem ikian,
dalam
praktiknya pelaksanaan anggaran m asih ditem ukan ham batan sehingga kelancaran rea lisasi anggaran belum bisa seperti yang diharapkan. 1.2 Rum usan M asalah Alokasi anggaran pem erintah cenderung m eningkat dari tahun ke tahun.
Kebijakan
dan
upaya
untuk
anggaran terus dilakukan. Nam un
m endorong
percepatan
capaian realisasi
realisasi
anggaran belum
m enunjukkan kem ajuan yang diharapkan. Hal tersebut tentu m erupaka n perm asalahan dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi di ham pir satker seluruh Indonesia termasuk pada satker lingkup KPPN Klaten yang m engalami ham batan dalam pelaksanaan anggaran belanjanya . 1.3 Pertanyaan Penelitian Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan, sebagai berikut: 1)
Bagaim ana pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2015 satker lingkup KPPN Klaten pada seluruh jenis belanja ?
2)
M engapa terjadi pelaksanaan anggaran belanja yang tidak optimal pada beberapa satker lingkup KPPN Klaten hingga akhir tahun anggaran?
1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini ditujukan untuk: 1)
M engidentifikasi proses pelaksanaan pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2015 satker lingkup KPPN Klaten;
5
2)
M enganalisis ham batan pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2015 satker lingkup KPPN Klaten.
1.5 M otivasi Penelitian Penelitian
ini
dilakukan
untuk
m en ganalisis
ham batan
yang
m enyebabkan realisasi anggaran tidak berjalan lancar. Realisasi anggaran sangat penting bagi stim ulus perekonom ian, sem entara kebijakan dan upaya pem erintah dalam m endorong kelancaran realisasi anggaran terus dilakukan dengan m enyesuaikan perkem bangan terkini.
1.6 Kontribusi Penelitian Penulis berharap penelitian ini dapat m em berikan kontribusi kepada: 1)
Akadem is, dapat m enam bah referensi penelitian atas pelaksanaan anggaran belanja instansi pem erintah khususnya pada satker lingkup KPPN Klaten.
2)
Praktis,
dapat
m enjadi
masukan
perbaikan
dalam
pelaksanaan
anggaran belanja bagi instansi pem erintah khususnya pada satker lingkup KPPN Klaten dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan anggaran. 1.7 Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bagian, dengan sistem atika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini m enguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rum usan m asalah, pertanyaan penelitian, tujuan
6
penelitian,
m otivasi
penelitian,
kontribusi
penelitian
dan
sistem atika penulisan. BAB II
KAJIAN PUSTAKA Bab ini m enguraikan tentang landasan teori sebagai dasar untuk m elakukan penelitian diantaranya tentang anggaran, APBN, DIPA, belanja pem erintah, tatacara pelaksanaan pembayaran APBN, kebijakan pelaksanaan anggaran belanja , penelitian terdahulu dan konteks riset.
BAB III
M ETODE PENELITIAN Bab
ini
m enguraikan
tentang
m etodologi
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian yang terdiri dari rasionalitas objek penelitian, jenis penelitian, strategi penelitian, jenis dan sum ber data, teknik pem ilihan partisipan, teknik pengum pulan data, teknik
analisis
dan
interpretasi
data,
dan
validitas
dan
reliabilitas data. BAB IV
ANALISIS DAN DISKUSI Bab ini m enguraikan tentang pem aparan temuan penelitian, dan analisis dan diskusi.
BAB V
KONKLUSI DAN REKOM ENDASI Bab
ini
m enguraikan
rekom endasi
yang
tentang
relevan
yang
sim pulan dapat
atas
penelitian,
diberikan
sim pulan hasil penelitian , dan keterbatasan penelitian .
terkait
