BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Negara dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. Kurang lebih 2/3 (dua pertiga) penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pajak dikatakan penerimaan negara yang paling besar, karena pajak tidak mempunyai batasan sampai kapan akan habis untuk dipungut, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin menambah jumlah penerimaan dari pajak. Sangat berbeda dengan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang akan habis bila dipakai secara terus menerus. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa
melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010:2). Dari Rp 1.311 Trilyun penerimaan pemerintah, ternyata Rp 1.032 Trilyun berasal dari pajak (APBN 2012). Sekitar 78% (tujuh puluh delapan persen) penerimaan negara saat ini berasal dari pajak, usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010:2). Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak
penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Debby, 2013). Pemungutan pajak juga bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya adalah hal penting dalam penarikan pajak tersebut, terlebih indonesia menganut sistem self assesment yang mana sistem ini memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam mendukung pelaksanaan self assessment system, pelayanan informasi perpajakan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak telah berusaha untuk memperkecil kewajiban perpajakannya dari yang semestinya (Debby, 2013) Gozali 1976(dalam Pudji,2002) mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sudjana 2006 (dalam Sapti,2012) menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan
dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Doney et.al., 1998 (dalam Sapti, 2012) Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Pancawati, 2011). Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul:“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan
Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Surabaya”.(Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)
1.2 Rumusan Masalah Masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.
Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2.
Faktor manakah yang paling dominanberpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
1.3 Tujuan Penelitian Dari perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2.
Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan pengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Kontribusi Praktis 1.
Bagi peneliti, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu
yang
sedang
diteliti
khusunya
mengenai
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 2.
Bagi institusi tempat meneliti, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat peneliti melakukan penelitian.
3.
Bagi akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu bagi dunia akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
1.4.2 Kontribusi Teoritis Sebagai referensi dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga diharap dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 1.4.3 Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kalangan regulator, sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak dan peraturan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan bersama.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan atas suatu pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembatasan dalam penulisan skripsi ini tidak mengalami kesimpangsiuran serta terhindar dari pembahasan yang terlalu luas dan mengarah pada tujuan semula. Agar penulisan skripsi dapat mudah dipahami oleh pembaca, penulis hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada obyek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.
