BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pemenuhan kebutuhan keuangan pemerintah guna membiayai pembangunan Nasional diperlukan dana guna pemenuhan tersebut. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dahulu kala lebih mengandalkan sektor migas untuk mendapatkan dana, akan tetapi sejalan dengan waktu migas adalah sumber pendapatan Negara yang semakin hari semakin habis, oleh karena itu Pemerintah perlu menggali sumber-sumber keuangan Negara, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan sektor potensial bagi Negara guna mendapatkan dana demi lancarnya pembangunan Nasional. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan Nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Oleh karena itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undangundang perpajakan yang baru, yang terdiri atas: UU No. 6 tahun 1983 Jo. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 Jo. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 tahun 1983 Jo. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. (Mardiasmo, 2000). Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang tenyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan
Universitas Sumatera Utara
terhadap Undang-undang perpajakan tersebut.Dengan alasan tersebut maka di tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 9, 10, 11, dan 12 sebagai penyempurnaan. Dan penyempurnaan terakhir terhadap Undang-undang perpajakan tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 16, 17, 18, 19, dan 20 tahun 2000. (Mardiasmo, 2000) Adapun salah satu jenis pajak yang memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang No. 7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan uraian di atas, yang menarik bagi penulis untuk dijadikan judul laporan praktik kerja lapangan mandirinya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dimana Pajak Penghasilan (PPh) tersebut adalah mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Di dalam perkembangannya, Pajak Penghasilan (PPh) telah ikut memainkan peranan penting bagi penambahan pendapatan negara. Oleh sebab itu, penulis menjadikan “Tata Cara Pemungutan/Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara”. Sebagai objek yang menarik untuk dijadikan wadah Praktik Kerja Lapangan Mandiri, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Universitas Sumatera Utara
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri, pihak universitas, atau pihak instansi pemerintah yang dalam hal ini Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara dijadikan sebagai objek dalam pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 1.Tujuan PKLM Pada kegiatan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM), yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Diploma III Administrasi Perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan PKLM, yaitu: 1. Untuk mengetahui tata cara pengadministrasian pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara. 2. Untuk memperoleh dan melihat secara langsung data mengenai tata cara pengadministrasian pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara.
2. Manfaat PKLM Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa, yaitu: 1. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan PKLM pada Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara. 2. Mempelajari dunia kerja di Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Untuk melihat penerapan disiplin ilmu yang dipelajari dalam dunia kerja. 4. Sebagai sarana pengujian dan persiapan dalam menghadapi dunia kerja. 5. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya tentang situasi dunia kerja.
Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, adalah : 1. Mempromosikan sumber daya manusia yang terdapat di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara khususnya staf pengajar dan mahasiswa yang potensial. 2.
Memberikan uji nyata bagi kurikulum.
3. Untuk mengevaluasi penerapan kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 4. Memperbaiki persepsi umum tentang Universitas.
Yang menjadi manfaat PKLM bagi Instansi Pemerintah khususnya Universitas Sumatera Utara yaitu: 1. Mendapatkan masukan dan saran terhadap pelaksanaan administrasi serta sistim dan prosedur pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 2. Membina hubungan baik antara Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 3. Memberikan masukan untuk evaluasi dan penyempurnaan di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah : 1. Mengetahui
proses
pengadministrasian
pemungutan/pemotongan
pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21 di Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara. 2. Mendapatkan data tentang pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara. 3. Mengetahui tentang prosedur pelaksanaan pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara
D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah: 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan kegia1tan seperti pemilihan objek PKLM, lokasi PKLM, pengajuan judul PKLM, pengajuan proposal PKLM, dan surat pengantar. 2. Studi Literatur Dalam tahap ini penulis melakukan pencarian data dan informasi dengan membaca landasan teori, mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti :
Universitas Sumatera Utara
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, buku-buku, majalah maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek PKLM. 3. Observasi Lapangan Penulis melakukan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan mengikuti PKLM di Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara.
4. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara, yaitu : a.
Data Primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberi masukan dan informasi serta observasi penulis ke lapangan tempat objek PKLM.
b.
Data Sekunder Yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber-sumber pustaka, undang-undang, dokumntasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek PKLM.
5. Analisis dan Evaluasi Yaitu kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mencari tahu atau menanyakan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. E. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data digunakan 3 metode, yaitu :
Universitas Sumatera Utara
1. Wawancara Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan–pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan data primer dan informasi bagi penyusunan laporan ini. 2. Pengamatan Melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian, metode ini diharapkan dapat memberikan masukan data primer. 3. Dokumentasi Dalam metode ini penulis mempelajari segala sumber pustaka seperti buku dan undang-undang yang berhubungan dengan objek PKLM dan juga meminta berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek PKLM, yang dapat berupa struktur organisasi F. Sistematika Penulisan Laporan Sistematika penulisan laporan PKLM ini adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan PKLM.
BAB II
GAMBARAN
UMUM
BIRO
PUSAT
ADMINISTRASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Universitas Sumatera Utara
Penulis menguraikan tentang sejarah singkat Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara, struktur organisasi Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara, serta uraian tugas pokok dan fungsi Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara, serta tata kerja Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara. BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 Dalam bab ini penulis memaparkan dan menguraikan tentang defenisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dasar hukum pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, objek dan bukan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dasar pengenaan Pajak, tarif Pajak, cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI Pada bagian ini penulis akan menganalisa dan mengevaluasi tentang pengelolaan pemungutan/pemotongan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan menyimpulkan berdasarkan gambarangambaran pada bab sebelumnya, dan berusaha memberikan saran agar penerimaan pajak khususya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat lebih optimal lagi
Universitas Sumatera Utara
