BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG MASALAH Tujuan
negara
pembentukan
merupakan
pemerintah
Indonesia.
Tujuan
salah
Negara
ini
telah
satu
asas
Kesatuan
pokok
Republik
dicetuskan
di
dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945
alinea
keempat.
Dalam
alinea
tersebut
disebutkan di antaranya :
Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial1.
Untuk mencapai tujuan negara di atas, diperlukan sarana bagi pemerintahan Indonesia. Salah satu sarana tersebut adalah pembangunan yang dilakukan dalam segala bidang kehidupan bangsa dan negara, khususnya bidang ekonomi yang memegang peranan penting sebagai tulang punggung
bangsa.
Pembangunan
ekonomi
suatu
negara
sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. 1
Pembangunan
ekonomi
mendorong
Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan.
1 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
pertumbuhan
ekonomi,
dan
sebaliknya
pertumbuhan
ekonomi
memperlancar proses pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor
yang
mempengaruhi
pembangunan
ekonomi
dan
pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah sumber daya alam,
sumber
daya
manusia,
sumber
daya
modal,
dan
keahlian atau kewirausahaan. Negara
republik
Indonesia
adalah
negara
yang
berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan peraturan
oleh
pemerintah.
tersebut
Keberadaan
ditimbulkan
peraturan-
dari
kebutuhan
masyarakat itu sendiri akan suatu hal yang mengikat. Peraturan-peraturan
tersebut
memberi
petunjuk
pada
warga negara Indonesia bagaimana harus bertingkah laku dan
bertindak
peraturan
dalam
tersebut
masyarakat.
terkumpul
Seluruh
dalam
peraturan-
suatu
alat
yang
bernama hukum. Untuk melakukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya, negara membutuhkan hukum untuk mengaturnya, dan mengatur subyek hukumnya. Subyek
hukum
adalah
subyek
pembawa
hak.
Subyek
hukum terdiri dari orang perorangan dan badan hukum. Sebagai
pembawa
hak,
kewajiban-kewajiban
manusia
untuk
mempunyai
melakukan
hak-hak
sesuatu
2 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
dan
tindakan
hukum2. Sedangkan badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak
berjiwa
sebagaimana
dapat
pembawa
hak
perjanjian-perjanjian merupakan
milik
melakukan manusia,
tindakan seperti
menyangkut
sendiri,
melakukan
kekayaan
terlepas
hukum
dari
yang kekayaan
anggota-anggotanya. Salah satu badan hukum yang banyak didirikan di Indonesia
adalah
Undang-undang
Perseroan
Nomor
40
Tahun
Terbatas 2007
(PT).
tentang
Menurut Perseroan
Terbatas, PT didirikan atas dasar tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana ia berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi. PT mempunyai organorgan sebagai berikut3: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Direksi 3. Dewan Komisaris
RUPS
merupakan
organ
tertinggi
PT,
karena
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris, seperti salah satunya mengubah isi Anggaran Dasar. Direksi selain bertanggung jawab penuh atas
pengurusan,
juga
bertindak
mewakili
2
perseroan
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 117. 3 Indonesia. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ps. 1 ayat (2), hal. 5.
3 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
(persona standi in judicio)4. Dan agar tidak terjadi kesewenangan PT dan direksi dalam menjalankan PT, dewan komisaris
melakukan
tugas
pengawasan
terhadap
PT
tersebut dan pelaksanaan tugas direksi. Jika tanggung jawab
organ-organ
PT
tersebut
dilanggar,
maka
RUPS
dapat bertindak atas itu. Hukum undang
yang
nomor
berlaku
40
tahun
terhadap 2007,
PT
adalah
anggaran
dasar
UndangPT
dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan sesuai
dengan
keadaan
dan
pelaksanaan
PT
tersebut.
Anggaran dasar PT adalah peraturan yang mengatur PT secara
khusus.
Anggaran
dasar
mengatur
hal-hal
lain
yang tidak diatur dalam Undang-undang tersebut. Namun jika
dalam
suatu
tindakan
PT
tidak
ada
acuan
pengaturannya dalam anggaran dasarnya, maka keputusan tertentu dapat dibuat oleh PT. Isi anggaran dasar PT dapat sewaktu-waktu diubah oleh PT dengan mengadakan RUPS atau pada PT dengan pemegang saham hanya sedikit, tidak mengadakan RUPs namun diketahui dan disetujui. Dalam anggaran dasar suatu PT, dapat juga diatur peraturan lain yang tidak ditentukan oleh Undang-undang nomor
40
tahun
2007.
Peraturan
lain
itu
dapat
ditentukan selama dalam batasan yang tidak bertentangan 4
I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha, (Bekasi: Megapoin, 2005), hal. 215.
4 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan
yang
isi
anggaran
dan
ketentuan
berlaku.
Untuk
dasar
PT,
mengendalikan maka
anggaran
dasar tersebut dibuat dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan anggaran dasar baru berlaku secara sah setelah adanya persetujuan Menteri tersebut. Salah satu yang dapat diatur dalam anggaran dasar PT adalah tugas, atau job description karyawan yang memegang
jabatan
penting,
seperti
manajer.
Sebagai
contoh, job description seorang manajer pemasaran yaitu salah satunya mencari proyek yang memberikan keuntungan kepada
PT
tempat
ia
bekerja.
Dengan
adanya
job
description tersebut, maka telah jelas tugas manajer tersebut. Jika job description tersebut tidak diatur dalam
anggaran
perusahaan
atau
dasar,
dapat
peraturan
diatur
lain
dalam
yang
peraturan
berlaku
secara
formal bagi pekerja. Untuk melakukan perbuatan hukum, PT membutuhkan pihak
lain.
perjanjian
Oleh
dengan
karena pihak
itu, lain
perusahaan yang
dapat
melakukan mewujudkan
kegiatan produktivitasnya, sehingga mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Perjanjian suatu PT dengan para pihak untuk
melakukan
perbuatan
hukum
berkaitan
dengan
maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang dimiliki PT. Maksud,
tujuan
dan
kegiatan
usaha
PT
5 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
diatur
dalam
anggaran dasarnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
Misalnya,
PT
yang
bergerak di bidang perdagangan minyak dan gas dapat menunjuk suatu kuasa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
dapat
mendukung
kegiatan
produktivitas
dalam
memajukan perdagangan minyak dan gasnya. Dalam kegiatan produktivitas perusahaan, penting adanya
suatu
kerjasama
kerjasama jual
dengan
beli.
pihak
Jual
lain, beli
perjanjian/persetujuan/kontrak
di
(penjual)
menyerahkan
mengikat
diri
untuk
seperti
mana
adalah
satu hak
pihak milik
atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikat dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual5. Kata ‘pihak’ dalam definisi tersebut dapat merupakan pihak yang secara langsung memiliki hak atas
benda
yang
diserahkan
dan
yang
membayar
suatu
harga, maupun pihak yang mewakilinya. Dalam perjanjian jual beli dengan keadaan salah satu pihak ataupun keduanya tidak dapat hadir secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, dapat
memberikan
Pemberian
kuasa
suatu ini
kuasa selalu
kepada
pihak
lain.
timbul
dari
suatu
persetujuan yang dibuat sebelumnya.
5
R.M.Suryodiningrat, Perikatan-perikatan (Bandung: Tarsito, 1991), hal. 6.
Bersumber
6 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
Perjanjian,
Menurut
rumusan
Pasal
1792
Kitab
Undang-undang
Hukum Perdata, pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain,
yang
menerimanya,
menyelenggarakan
suatu
untuk
urusan.
dan
atas
Yang
namanya,
dilakukan
itu
adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa dan segala hak
dan
kewajiban
dilakukannya yang
itu
memberi
yang
timbul
menjadilah
kuasa.
Maka
hak si
dari dan
perbuatan kewajiban
pemberi
yang orang
kuasalah
yang
menjadi “pihak” dalam perjanjian itu. Kata-kata “untuk dan atas nama” dalam batasan tersebut dijelaskan dalam Pasal
1807
Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata,
bahwa
yang diberi kuasa bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa, dengan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa
yang
diberikan.
Yang
dimaksudkan
dengan
“menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu “akibat hukum”6. Kuasa
dapat
diberikan
dan
diterima
dalam
suatu
akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan
6
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Aditya Bakti, 1995), hal. 140.
cetakan
ke-X,
7 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
(Bandung:
Citra
dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan7. Dengan kata lain, pemberian kuasa dapat diberikan dalam bentuk akta otentik ataupun tulisan di bawah tangan, dan berupa kuasa
tertulis
lisan.
dan
Resiko
dan
kuasa
tidak
pelaksanaan
tertulis kuasa
atau
yang
kuasa
diberikan
secara lisan ini tidak semudah kuasa tertulis. Bentuk konkret
dari
kuasa
tertulis
dapat
digunakan
untuk
memberikan kepastian adanya kuasa tersebut. Sedangkan kuasa lisan bersifat hanya berdasarkan pada kesaksian seseorang
atau
pembuktian, kuasa
lebih.
adanya
tertulis
Maka
suatu
lebih
jika
bukti
relevan
dilihat
yang
dari
diajukan
daripada
kuasa
segi
berupa yang
diberikan secara lisan. Adanya pemberian kuasa lisan dapat terjadi dalam keadaan pemberi kuasa yang merupakan Direksi suatu PT dalam
kewenangannya
memberi
perintah
pada
penerima
kuasa yang merupakan karyawan dengan jabatan manajer pemasaran
dalam
PT
yang
sama,
untuk
mencari
suatu
kegiatan yang memberikan keuntungan bagi pemberi kuasa. Kuasa tersebut dapat merupakan kuasa untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan itikad
baik,
wanprestasi
dapat
saja
terjadi.
Jika
pembeli belum melakukan kewajiban pembayarannya, dapat 7
Op.cit, hal. 141.
8 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
saja dirugikan karena telah menyiapkan sarana/fasilitas yang
seharusnya
obyek
transaksi
besar.
Dalam
dipergunakan tersebut, hal
sebagai
yang
itu,
telah
pembeli
penunjang memakan
dapat
dari biaya
memintakan
pertanggungjawaban dari kuasa dari penjual yang telah melakukan wanprestasi. Pada saat proses penyelesaian sengketa berlangsung, penjual dalam kesaksiannya yang dalam perjanjian jual beli tersebut diketahui
sebagai
pemberi kuasa dapat menyangkal telah memberikan kuasa kepada
penerima
kuasa,
namun
tetap
harus
bertanggungjawab atas kerugian pembeli. Berdasarkan
latar
belakang
masalah
tersebut
di
atas, maka dalam tesis ini akan dibahas dan dianalisa topik tentang: “Pemberian Kuasa Lisan untuk Melakukan Perbuatan Hukum yang Mengatasnamakan PT kepada Manajer Pemasaran (Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Jual Beli dengan Kuasa
Lisan
yang
Diberikan
Direksi
kepada
Manajer
Pemasaran dalam PT Y)”.
2. RUMUSAN PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka penulis mengambil pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:
9 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
1. Siapa
yang
berhak
untuk
mewakili
PT
Y
dalam
melakukan perbuatan hukum? 2. Bagaimana
pengaturan
hak
dan
kewajiban
manajer
pemasaran PT Y dalam mewakili PT Y? 3. Apakah perjanjian jual beli yang dibuat antara manajer pemasaran PT Y dengan PT X sah, dalam hal manajer pemasarannya PT Y tersebut mengundurkan diri? 4. Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT X dengan manajer pemasaran PT Y yang ditunjuk atas pemberian kuasa lisan oleh PT Y?
3. TUJUAN PENELITIAN Adapun penulisan tesis ini bertujuan untuk : 1.
Mengetahui siapa yang berhak untuk mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum.
2.
Mengetahui
pengaturan
hak
dan
wewenang
manajer pemasaran suatu PT dalam mewakili PT. 3.
Mengetahui sahnya perjanjian jual beli yang dibuat antara manajer pemasaran PT Y dengan PT X sah, dalam hal manajer pemasarannya PT Y tersebut mengundurkan diri.
4.
Mengetahui siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam perjanjian jual
10 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
beli antara PT X dengan manajer pemasaran PT Y yang ditunjuk atas pemberian kuasa lisan oleh PT Y.
4. MANFAAT PENELITIAN Berdasarkan memperoleh diharapkan
data
gambaran dapat
yang yang
representatif
jelas,
memberikan
guna
penelitian
kontribusi
bagi
ini
banyak
pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 1.
Manfaat teoritis Untuk dapat mendapatkan hasil analisa yuridis terhadap pemberian kuasa lisan kepada Manajer pamasaran
untuk
melakukan
perbuatan
hukum
perjanjian jual beli yang mengatasnamakan PT. 2.
Manfaat praktis Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
masukan kepada badan hukum PT yang melakukan perbuatan secara
hukum lisan
dengan kepada
memberikan pekerjanya
kuasa untuk
melakukan nya.
5. DEFINISI OPERASIONAL Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka digunakanlah definisi-definisi sebagai berikut:
11 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
1. Perseroan yang
Terbatas
merupakan
berdasarkan usaha
(PT)
adalah
persekutuan
perjanjian,
dengan
modal
badan
hukum
modal,
didirikan
melakukan
kegiatan
dasar
yang
seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun
2007
tentang
PT
serta
peraturan
pelaksanaannya8. 2. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas
namanya
menyelenggarakan
suatu
urusan.
Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan “juru kuasa” atau juga “kuasa” saja) melakukan perbuatan yang
hukum
memberikan
tersebut kuasa
“atas
atau
nama”
juga
orang
dikatakan
bahwa ia “mewakili” si pemberi kuasa9. 3. Perbuatan
hukum
(rechtshandeling)
adalah
perbuatan subyek hukum yang diberi aibat hukum oleh
kaidah
hukum
tertentu
8
dan
timbulnya
Indonesia. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: Tatanusa, 2007), hal. 5. 9 R. Subekti, op. cit, hal. 141.
12 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
akibat
hukum
ini
memang
dikehendaki
oleh
subyek hukum pelaku perbuatan tersebut10. 4. Jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak,
dimana
pihak
kesatu
berjanji
akan
menyerahkan suatu barang, dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya11. 5. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara dalam
langsung sebuah
untuk
memastikan
organisasi
dijalankan
kegiatan bersama
para anggota dari organisasi12.
6.METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Cara meneliti data
kepustakaan
adalah
untuk
mencari
data
sekunder
yang diperoleh dari buku, literatur dan karangan ahli hukum. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atas pemberian kuasa lisan untuk melakukan perbuatan hukum PT, kemudian menganalisanya. Data yang dibutuhkan dalam 10
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 86. 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Cet.28. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), ps. 1457. 12 Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, edisi I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 20.
13 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup buku-buku dan artikel yang didukung dengan wawancara dengan informan yaitu para wakil dari beberapa PT. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara. Studi dokumen itu meliputi : a. bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan
yang
perjanjian,
lisan
kuasa
mengatur dan
tentang
hal-hal
yang
berhubungan dengan kasus. b. bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bukubuku dan artikel. c. bahan hukum tertier, yang didapat dari kamus besar bahasa Indonesia.
Metode analisa data yang penulis gunakan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah guna perumusan kesimpulan dalam penelitian ini. Maka hasil penelitian bersifat deskriptif-analitis.
7. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini, maka perlu diuraikan sistematika sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan
14 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
1.
Latar Belakang Masalah
2.
Rumusan Permasalahan
3.
Tujuan Penelitian
4.
Manfaat Penelitian
5.
Definisi Operasional
6.
Metode Penelitian
7.
Sistematika Penulisan
Bab II
Tinjauan Hukum Pemberian Kuasa Lisan untuk Melakukan
Perbuatan
Hukum
yang
Mengatasnamakan PT 1.
Badan Hukum
1.1.
Teori dan Konsep Badan Hukum dan Badan Hukum Berupa PT
1.2.
Organ PT serta Tugas dan Wewenangnya
2.
Teori dan Konsep tentang Perikatan yang dapat Dilakukan oleh PT
3.
Pemberian Kuasa yang dapat Dilakukan oleh PT
4.
Teori dan Konsep tentang Manajer suatu PT
Bab III
Analisa Pemberian Kuasa Lisan kepada Manajer Pemasaran
PT
Y
untuk
Melakukan
Hukum yang Mengatasnamakannya 1.
Kasus Posisi
15 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
Perbuatan
2.
Pihak
yang
Berhak
Mewakili
PT
Y
dalam
Melakukan Perbuatan Hukum 2.1.
Perwakilan oleh Direksi PT Y
2.2.
Perwakilan
oleh
Manajer
Pemasaran
PT
Y
sebagai Penerima Kuasa 3.
Hak dan Kewajiban Manajer Pemasaran PT Y
3.1.
Hak
dan
Kewajiban
Manajer
Pemasaran
PT
Y
sebagai Pekerja 3.1.1.
Hak-hak
Manajer
Pemasaran
PT
Y
sebagai
Pekerja 3.1.2.
Kewajiban-kewajiban
Manajer
Pemasaran
PT
Y
Manajer
Pemasaran
PT
Y
sebagai Pekerja 3.2.
Hak
dan
Kewajiban
sebagai Penerima Kuasa 4.
Sahnya Perbuatan Hukum Perjanjian Jual Beli yang Dilakukan Manajer Pemasaran PT Y dalam Hal Manajer Pemasaran tersebut Mengundurkan Diri
5.
Tanggung Jawab Pemberian Kuasa Lisan Kepada Manajer
Pemasaran
PT
Y
untuk
Melakukan
Perbuatan Hukum yang Mengatasnamakan PT Y
Bab IV
Penutup
1.
Kesimpulan
2.
Saran
16 Pemberian kuasa..., Purry Wulandari B.
