BAB I PENDAHULUAN. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan peraturan perundangundangan dibidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang mampu menciptakan

terwujudnya

kedaulatan

ekonomi

Indonesia.

Keterkaitan

pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sebagai sumber hukum matriil. 1 Dalam usaha mencapai tujuan tersebut maka negara memainkan peranan yang penting dalam menyusun laju perekonomian nasional. Dalam beberapa dekade GBHN sejak tahun 1973, karakteristik perekonomian Indonesia dipersiapkan berdasarkan usaha bersama dengan orientasi kekeluargaan dimana cabang produksi vital dikuasai oleh negara. GBHN yang disusun sejak tahun 1973 sampai tahun 1998 memberikan landasan normatif yang jelas mengenai peran serta pemerintah dalam praktek persaingan usaha yang sehat. 2 Ketentuan diatas

1

Penjelasan atas UU NO 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan Di Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), hal. 3. 2

1 Universitas Sumatera Utara

mengatur bahwa untuk mencapai tujuan perekonomian nasional haruslah melalui pemberian persamaan kesempatan bagi setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil. Artinya adanya kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dan antara usaha besar, menengah dan kecil perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerjasama tersebut. Dalam pengembangan dunia usaha nasional harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang sehat dan transparan harus dicegah penguasaan sumber daya ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada golongan masyarakat tertentu dan orang perseorangan dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni serta bentuk pasar lainnya yang merugikan masyarakat terutama melalui pemantapan kerja sama usaha berdasarkan kemitraan sepadan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar dan antara koperasi, usaha negara dan usaha swasta dalam membangun struktur usaha nasioanal yang andal dan tangguh. 3 Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. 4 Secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara didunia ini 3 4

Ibid., hal. 4. Penjelasan atas UU NO 25 Tahun 2007 .Op.Cit. Alinea 11

Universitas Sumatera Utara

yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi atau produksi dunia sehingga proses globalisasi ekonomi membawa perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural semakin kuat dengan berlangsungnya juga proses perdagangan bebas dunia. 5 Perkembangan proses perdagangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antarnegara tidak hanya dalam bidang perdagangan internasional, tetapi juga dalam investasi, keuangan, dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografis dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang dan ini merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh dan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan karena kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. 6 Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia merupakan dua arus yang saling mempengaruhi atau memperkuat satu dengan yang lainnya, yang saat ini sedang menghadang dunia dan kedua arus tersebut akan semakin kuat pada masa mendatang, seiring dengan kemajuan tekonologi serta peningkatan pendapatan perkapita dan penambahan jumlah penduduk dunia. 7 Munculnya dua arus yang mengubah tatanan perekonomian dan perdagangan dunia jelas akan berpengaruh kuat terhadap setiap negara terutama

5

Tulus TH. Tambunan, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. v. 6 Ibid., hal 1-2. 7 Ibid., hal v.


yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Pengaruh tersebut tidak hanya pada kegiatan produksi didalam negeri tetapi juga pada aspek-aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. 8 Perekonomian dunia juga diwarnai adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan oleh sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal itu terjadi dengan terlibatnya Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional

yang terkait

dengan penanaman

modal dan perdagangan

internasional baik bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization) yang memiliki konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati. 9 Khor 10 berpendapat globalisasi adalah suatu proses yang tidak adil dengan distribusi keuntungan maupun kerugian yang juga tidak adil. Ketidakseimbangan itu tentu saja akan menyebabkan pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan, dan negara-negara maupun kelompok yang termarjinalisasi. Dengan demikian, globalisasi, pengkutuban, pemusatan kesejahteraan dan marjinalisasi merupakan rentetan peristiwa menjadi saling terkait melalui proses yang sama. Secara umum menurutnya globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai kelompok negara secara berbeda yang mana proses ini akan melahirkan kedalam tiga grup negara. Grup pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat yang pada umumnya adalah negara maju. Grup

8

Ibid., hal. 5. Penjelasan atas UU NO 25 Tahun 2007. Loc.Cit. 10 Martin Khor, Globalisasi Perangkap Negara- Negara Selatan, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2002), hal. 18. 9


kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang fluktuatif yakni negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi yang pada umumnya adalah negara yang menuju negara maju. Grup ketiga adalah negara yang termarjinalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dengan persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditi primer yang rendah dan fluktuatif serta utang luar negeri. 11 Sering dikatakan bahwa akibat perubahan dunia tersebut akan banyak negara yang dirugikan yakni negara-negara yang belum siap terutama dalam teknologi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan juga sosial masyarakatnya yang belum mampu menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka sperti mengubah pola kerja atau etos dan disiplin kerja atau produktivitas. Kerugian tersebut akan tampak jelas dalam berbagai bentuk seperti banyak industri didalam negeri tutup karena kalah bersaing dengan barang-barang impor atau bahkan kehilangan pasar ekspor karena masuknya negara-negara pesaing baru, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, dan semakin banyaknya perusahaan asing didalam negeri yang mendominasi kegiatan ekonomi domestik. Selain dampak negatif seperti diatas, dampak dari globalisasi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif tergantung kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang atau tantangan yang muncul dari proses tersebut seperti dalam bidang ekspor.

11

Ibid., hal. 32.


Dalam beberapa tahun belakangan ada kecenderungan bahwa peringkat Indonesia dipasar dunia untuk sejumlah produk tertentu yang diekspor Indonesia diunggulkan seperti barang-barang manufaktur tekstil, pakaian jadi, dan sepatu. Dibidang pertanian dan perkebunan seperti cokelat, kopi, biji-bijian, kelapa sawit, karet dan lain-lain. Namun belakangan ini ekspor tersebut cenderung menurun, dan bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat Indonesia akan terdepak dari pasar dunia negara pengekspor hasil perkebunan tersebut. 12 Dapat dipastikan bahwa sekarang ini kinerja ekspor Indonesia dan prospeknya kedepan mendapat banyak perhatian baik dari masyarakat umum maupun pemerintah dibandingkan pada periode pra krisis 1997-1998 karena dua alasan utama. Pertama, hingga saat ini ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis dan hasil ekspor dalam bentuk valuta asing sangat diharapkan dapat berperan sebagai sumber utama pembiayaaan pemulihan dan pembangunan jangka panjang menggantikan peran dari pinjaman luar negeri. Kedua, sekarang ini Indonesia sudah masuk dalam AFTA dan WTO dalam era liberalisasi perdagangan pada tingkat dunia yang mana Indonesia kini dihadapkan pada persaingan ketat dari negara-negara yang sudah lama maju dalam perdagangan internasional seperti Jepang, Cina, Korea, Taiwan, AS, UE dan banyak lagi, tetapi juga negara sedang berkembang yang pangsa pasarnya meroket seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam. Jelas menghadapi persaingan ketat ini, prospek ekspor Indonesia, khususnya nonmigas atau nonpertambangan seperti manufaktur dan pertanian juga sangat tergantung pada kemampuan Indonesia meningkatkan daya saing global dari produk-produk ekspornya. 13 12 13

Tulus TH. Tambunan.Op.Cit. hal. 25. Ibid., hal.136.


Kendati secara keseluruhan kondisi ekspor Indonesia membaik dan meningkat, tak dipungkiri sejak terjadinya krisis finansial global, kondisi ekspor Indonesia semakin menurun. Sebut saja saat ekspor per September yang sempat mengalami penurunan 2,15 persen atau menjadi USD 12,3 miliar bila dibandingkan dengan Agustus 2008.14 Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai suatu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia baik ditinjau dari segi

jumlah

usaha

(establishment)

maupun

penciptaan

lapangan kerja.

Argumentasi dibelakang ini yakni karena UKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki oleh bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UKM relatif tidak memerlukan kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UKM tahan banting terutama UKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika telah menyebabkan UKM dalam sektor pertanian dapat menggeruk keuntungan yang relatif besar. Sebaliknya UKM tergantung pada input impor mengalami kerterpurukan dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini. 15 Berdasarkan survei yang dilakukan BPS dan kantor Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop dan UKM), usha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha

14

www.bps.depperin.go.id.” Kegiatan ekspor UKM”, Diakses Tanggal 13 November

2009 15

www.depkop.go.id. “Potensi dan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian : Suhendar Sulaiman”. Diakses tanggal 17 November 2009.


dengan jumlah total penjualan turn over setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9% dari total usaha usaha yang bergerak di indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah yaitu (usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara 1 milyar sampai dengan 50 milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan usaha meliputi 99,9 persen dari total jumlah usaha yang bergerak di Indonesia. 16 Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu kebijakan pemerintah terhadap sektor ini acapkali memberi dampak terhadap laju perkembangan UKM itu sendiri terkhusus dibidang ekspor. Berbagai hambatan serius akan dihadapi oleh UKM dalam bidang ekspor dan apabila tidak ada penanganan yang baik bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat UKM ini juga mengalami stagnansi. Hal ini pulalah yang mendorong pemerintah untuk membentuk suatu lembaga yang memberikan berbagai kemudahan dalam hal pembiayaan kepada pelaku usha kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dibidang ekspor yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). LPEI sebagai agen pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (fill the market gap) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan atau lain

16

Ibid., hal. 2.


yang menunjang kegiatan ekspor. LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan baik oleh lembaga pembiayaan keuangan komersial maupun oleh LPEI itu sendiri untuk menunjang kebijakan program ekspor nasional. 17 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia secara kelembagaan tidak tunduk pada pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan pembiayaan dan usaha perasuransian. Namun dalam menjalankan kegiatan usahanya LPEI tunduk pada ketentuan hukum matriil tentang pembiayaan, penjaminan dan asuransi sebagaimana diatur oleh Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang- Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan. 18 Peran strategis yang diemban LPEI dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi serta mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang berorientasi pada ekspor lah yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat bagaimana peranan lembaga pembiayaan ekspor dalam kegiatan ekspor UKM mengingat sektor ini merupakan mata pencaharian sebahagian besar rakyat Indonesia.

B. Perumusan Masalah 17 18

Penjelasan atas UU No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Ibid., Alinea 12.


1. Bagaimana pengaturan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir termasuk usaha kecil dan menengah? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi usaha kecil dan menengah dalam kegiatan usahanya, khususnya kegiatan ekspor? 3. Bagaimana peranan LPEI dalam mendukung kegiatan ekspor usaha kecil dan menengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis: 1. Prosedur dalam kegiatan ekspor usaha kecil dan menengah 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan usaha kecil dan menengah, khususnya dalam kegiatan ekspor 3. Peranan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI)) dalam mendukung kegiatan ekspor usaha kecil dan menengah

2. Manfaat Penelitian Suatu penelitian harus selalu bermanfaat baik bagi lingkungan akademis maupun bagi lingkungan praktis. Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperkaya khasanah ilmu hukum terkhusus hukum ekonomi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian baru dalam bidang hukum ekonomi sehingga ilmu hukum ekonomi semakin berkembang dari masa ke masa.


Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai penambah wawasan bagi pelaku usaha ekspor terkhusus pelaku usaha ekspor usaha kecil dan menengah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor, lembaga pembiayan ekspor serta masyarakat yang ada di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya. Bagi pelaku usaha terkhusus pelaku usaha kecil dan menengah penelitian ini bertujuan sebagai pemahaman bagi pelaku usaha kecil dan menengah atas hakhak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan ekspor sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor penelitian ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekspor. Bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penelitian ini berguna sebagai bahan evaluasi bagi kinerja lembaga pembiayaan ekspor dalam menangani kegiatan ekspor dimasa mendatang. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan sebagai penuntun cakrawala berpikir mengenai pentingnya kegiatan ekspor bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Keaslian Penulisan Skripsi ini merupakan skripsi asli yang diangkat berdasarkan pemikiran sekaligus keingintahuan penulis sendiri terhadap topik permasalahan yang diangkat. Penulis telah menelusuri terhadap seluruh judul skripsi Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan penulis belum melihat ada penulis sebelumnya yang mengangkat topik permasalahan yang sama.


Para penulis sebelumnya mengangkat topik kegiatan ekspor ditinjau dari segi sistem pembayarannya, sedangkan skripsi ini mengangkat topik kegiatan ekspor dari segi Peranan Lembaga Pembiayaan Ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan a. Pengertian Lembaga Pembiayaan Ekspor Untuk mendefinisikan Lembaga Pembiayaan Ekspor, ada beberapa istilah yang harus diketahui yaitu: Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional. 19 Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada eksportir. 20 Pembiayaan adalah kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia. 21 Kredit adalah fasilitas pinjaman baik berbentuk tunai maupun non tunai, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa. 22 Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan ekspor ialah lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan berupa kredit kepada

19

UU No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.Pasal 1 Angka

1. 20

Ibid., Pasal 1 Angka 3. Ibid., Pasal 1 Angka 8. 22 Ibid., Pasal 1 Angka 9. 21


badan usaha atau perorangan (eksportir) yang melakukan kegiatan ekspor untuk mendorong kegiatan ekspor nasional dan dapat berbentuk syariah.

b. Kategori Usaha Kecil dan Menengah UKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus diberikan kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluasluasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan lainnya. Usaha kecil dan menengah disinyalir mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses

pemerataan

dan

peningkatan

pendapatan

masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. 23 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

23

UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 24 Kriteria usaha kecil adalah: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih daari Rp300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria usaha menengah: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 25

c. Landasan Yuridis Kegiatan Ekspor Landasan yuridis kegiatan ekspor artinya ialah dasar hukum yang menjadi alas hukum dalam kegiatan ekspor. Dari penulusuran yang dilakukan oleh penulis terdapat berbagai macam peraturan yang mengatur bidang ekspor yang setiap waktunya berubah mengikuti perkembangan yang ada. Namun akibat keterbatasan

24 25

Ibid., Pasal 1 Angka 2 Ibid., Pasal 6


penulis, penulis hanya menguraikan beberapanya saja. Adapun dasar hukum kegiatan ekspor ini adalah: a. KUH Perdata yaitu Pasal 1447 mengenai jual beli, Pasal 1457 tentang kewajiban penjual dan Pasal 1513 tentang kewajiban pembeli b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Bank Ekspor Indonesia c. Peraturan Pemerintah No 1Tahun 1982 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1985 tentang Tata Cara Kegiatan Ekspor d. Paket Kebijaksanaan

kemudahan-kemudahan Ekspor-Impor (PAKEM)

1986 e. Paket Kebijaksanaan Deregulasi (PAKDES) 1987 f. Paket Kebijaksanaan bidang Keuangan, Moneter, dan Perbankan (PAKTO) 1988 g. Paket Kebijaksanaan Bidang Industri, Perdagangan dan Perhubungan Laut (PAKNO) 1988 h. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.210/KMK.013/ 1989 tentang penetapan kembali Tarif dan Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor (PE) dan atau Pajak Ekspor Tambahan (PET) i.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No.212/KMK.00/ 1989 tentang penetapan kembali Tata cara untuk memperoleh Pengembalian Pajak Ekspor (PE) dan atau Pajak Ekspor Tambahan (PET)


j.

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.7/KMK.05/

1990

yang

menetapkan bentuk dan isi Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) sebagai pengganti Pemberitahuan Pemasukan Barang untuk Dipakai (PPUD) k. UU No 10 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan l.

UU No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dengan adanya UU No 2 Tahun 2009 ini, maka ketentuan mengenai pembiayaan ekspor yang diatur oleh Bank Ekspor Indonesia dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43/KEP.GBI/2009 tanggal 1 September 2009. Pencabutan izin usaha dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan memperhatikan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK 06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasional LPEI serta surat BEI Nomor RS 0009/DIR/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Permohonan Pencabutan Ijin Usaha BEI. Dengan pencabutan tersebut, seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI beralih kepada LPEI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 26

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

26

www.solopos.com. Pencabutan Ijin Usaha PT BEI. Diakses Tanggal 15 November

2009.


Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis diartikan sebagai penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Research). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang otonom terlepas dari hubungan hukum tersebut dengan masyarakat. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan didasarkan atas data sekunder yaitu data yang tidak didapat dari sumber pertama.

2. Bahan Hukum Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu: a. Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain atau badan-badan internasional seperti peraturan Tata Cara Kegiatan Ekspor, Peraturan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Peraturan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta peraturan lainnya yang terkait seperti peraturan mengenai Kepabeanan. b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami


bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal jurnal hukum, seminar-seminar, majalah-majalah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas. c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dll.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research), yaitu studi dengan cara mengumpulkan buku-buku, hasil tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum,

seminar-seminar,

majalah-majalah maupun peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data Data dianalisis dengan metode pendekatan yang bersifat analisis kualitatif artinya penelitian dilakukan untuk mencari informasi yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang akan diteliti dengan ketentuan bahwa data-data yang berbeda tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dari objek yang diteliti. Persoalan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:


1. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti 2. Menemukan dan menjelaskan hubungan hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada, dan 3. Menarik kesimpulan dengan cara deduktif-kualitatif, yakni melakukan analisa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulisan dan penelahan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi beberapa bab dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya tersusun secara sistematis dan komprehensif. Keseluruhan skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab, dimana dalam tiap bab penulis

mencoba

permasalahan

yang

memberikan timbul,

pengertian, menguraikannya,

memaparkan

permasalahan-

mengembangkannya

lalu

membahasnya secara sistematis. Adapun gambaran isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis mengutarakan hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul skripsi ini. Dalam bab ini juga diutarakan alasan-alasan yang mendorong penulis dalam mengangkat peranan LPEI dalam kegiatan ekspor


usaha kecil dan menengah. Kemudian bab ini juga dibagi dalam beberapa sub bab yang merangkum permasalahan, tujuan dan manfaat, tinjauan kepustakaan, keaslian penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II

: PENGATURAN PROSEDUR EKSPOR Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan mengenai pengertian kegiatan ekspor usaha kecil dan menengah, tujuan kegiatan ekspor, pihak pihak dalam kegiatan ekspor serta sistem pembayaran dalam kegiatan ekspor. Dalam bab ini juga dibahas mengenai pengaturan prosedur kegiatan ekspor usaha kecil dan menengah.

BAB III

: KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM KEGIATAN EKSPOR Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kendala yang dihadapi oleh kegiatan ekspor usaha kecil dan menengah baik yang sifatnya

Intern

yang

meliputi

persiapan-

persiapan teknis,

kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri, pembiayaan, kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang-barang serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor maupun yang sifatnya Ekstern yang meliputi kepercayaan antara eksportir-importir, pemasaran, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain, keterikatan dalam keanggotaan organisasi-


organisasi internasional, kurang pemahaman atas tersedianya kemudahan-kemudahan internasional

BAB IV

: PERANAN

LEMBAGA

PEMBIAYAAN

EKSPOR

INDONESIA (LPEI) TERHADAP KEGIATAN EKSPOR USAHA KECIL DAN MENENGAH Dalam bab ini penulis mengutarakan mengenai eksistensi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang mencakup dengan latar belakang, dasar hukum, kedudukan dan keanggotaan, fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang meliputi pembiayaan, penjaminan dan asuransi, tata cara pembiayaan ekspor usaha kecil dan menengah, kendala yang dihadapi LPEI serta manfaat LPEI bagi eksportir UKM

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari seluruh isi penulisan sekaligus membuat saran-saran yang diambil dari semua data-data yang tersedia selama penulisan berlangsung.


BAB I PENDAHULUAN. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk

Recommend Documents