1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Tujuan utama pengembangan pariwisata sebagai industri, adalah untuk meningkatkan perolehan devisa. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sangat membutuhkan devisa untuk membiayai pembangunan Nasional. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sasaran pembangunan pariwisata pada dasarnya adalah untuk meningkatkan status pariwisata dari sub-sektor pembangunan menjadi sektor pembangunan andalan yang mampu menggiatkan perekonomian dan sektor-sektor lain yang terkait. Sebagai suatu industri jasa, pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai agen dalam pembangunan (Yoeti, 2008 : 35) Perencanaan,
pengembangan
dan
pemasaran
suatu
destinasi
wisata
memerlukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak: pejabat pemerintah, perencana fisik, arsitek, analis finansial, investor, pakar ekonomi, sosiolog, arkeolog, dan elemen yang terkait didalamnya. (Weaver dan Opperman, dalam Pitana, 2005: 44) Pembangunan kepariwisataan secara ekonomi
menjanjikan kesejahteraan
bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik dan bersinergi dengan sektor lainnya diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, baik itu dalam pemerataan kesempatan kerja, pemanfaatan produk-produk pertanian lokal
1
2
serta pemanfatan potensi lokal yang lainnya. Pengembangan kawasan pariwisata tanpa melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat, maka pariwisata akan dinikmati oleh sebagian kecil golongan saja tanpa memperhatikan local genius yang lain, tentu pada akhirnya akan membawa dampak yang tidak baik dalam pembangunan pariwisata, bersifat kontradiktif dengan isu pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Pariwisata diharapkan mampu menjembatani kepentingan semua pihak, baik itu pelaku pariwisata itu sendiri, lingkungan serta budaya yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari mata rantai pariwisata yang tidak dapat dipisahkan. Bali merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang sudah mendunia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Sebagai salah satu destinasi andalannya adalah seni, budaya dan khasanah baharinya yang eksotis. Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan pariwisata wisata bahari di Bali, sudah banyak mengalami kemajuan seperti, aktivitas wisata bahari di Tanjung Benoa, Tulamben, Ponjok Batu, di sekitar Teluk Padang, dan Pulau Menjangan. Kegiatan tersebut telah memberikan manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Pembangunan pariwisata yang berlebihan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir. Banyak sumber daya pesisir di Bali mengalami kerusakan seperti pada biota laut, dan keanekaragamnnya, serta banyaknya bangunan yang ada di pantai yang tidak mengindahkan sempadan pantai, sehingga kerusakan kian hari kian meningkat.
3
Selain kerusakan pada biota laut dan keanekaragaman hayatinya, kerusakan juga terjadi pada garis pantai. Garis pantai Bali yang saat ini terabrasi dengan laju 3,7 km pertahun dan 50-100 meter inland, pembuangan limbah ke pantai dan pembabatan hutan bakau. Hingga akhir tahun 2008 ini
penambahan erosi mencapai 91.070
kilometer atau 20 persen dari total panjang pantai di Bali 436.500 kilometer. Kerusakan pesisir yang lain terjadi interusi air laut di sejumlah kawasan wisata sudah mencapai lebih dari enam meter dari pantai ke darat (www.kompas.co.id). Jika kerentanan-kerentanan ekologi ini terakumulasi maka akan dapat meledak menjadi bencana ekologi, sehingga kedepan diperlukan penataan yang lebih baik yang mengacu pada pariwisata berkelanjutan. Otonomi daerah, menjadikan pesatnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan yang tidak terkontrol dan mengabaikan peraturan akan membuat kondisi lingkungan fisik menjadi rusak, terkikisnya ruang terbuka hijau dan orientasi pembangunan yang salah sasaran. Pengembangan kawasan yang tidak berbasis kepada masyarakat lokal (community based tourism development) namun cendrung kepada investasi besar, menyebabkan palemahan (alam) Bali mengalami pergesaran dan terjadi distorsi. Hal ini terlihat dari semakin kritisnya lahan produktif, abrasi di sepanjang pantai, pencemaran sungai, hilangnya sempadan pantai dan jurang, serta pengembangan suatu kawasan pariwisata yang tidak terkontrol yang tidak memiliki Rencana Induk Kepariwisataan (RIK) yang jelas. (Gede Ardika,Bali Post, 29 Nopember 2008)
4
Kabupaten Klungkung, terdiri dari empat kecamatan. Tiga kecamatan berada di daratan (Klungkung, Banjarangkan dan Dawan), sedangkan satu kecamatan Nusa Penida berada di kepulauan yang terdiri dari Pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan. Wilayah kepulauan ini berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Potensi pariwisata utama yang dimiliki kawasan Nusa Penida adalah wisata bahari. Sumber daya atau potensi wisata yang dimiliki di kawasan pesisir Pulau Nusa Lembongan adalah sebagai berikut : (1) panorama alam pantai yang menawan dengan hamparan pasir putih, ombak yang baik untuk para peselancar; (2) khasanah dan keunikan alam bawah laut; (3) hutan bakau (mangrove),; (4) karang pantai (clift ) di pesisir barat Nusa Lembongan (dream beach)); (5) hamparan budi daya rumput laut; (6) kehidupan komunitas nelayan; (7) fasilitas akomodasi, dan fasilitas lain di kawasan Nusa Lembongan. Pengembangan suatu destinasi yang disampaikan oleh Bagus Sudibia seorang praktisi pariwisata pada suatu kesempatan di Nusa Penida, dimana mengharapkan pengembangan pariwisata di kawasan tiga Nusa, berbasis masyarakat, serta menggandeng masyarakat untuk menentukan investasi, seperti apa yang dibutuhkan untuk menunjang penggalian potensi yang ada tersebut, yang tak kalah juga penting adalah pembentukan suatu badan otorita yang menangani kepariwisataan tersebut. (Bali Post, 1 Desember 2008). Nusa Lembongan
sebagai destinasi pariwisata yang sedang berkembang,
disukai oleh wisatawan asing sebagai tempat untuk berwisata bahari dan aktivitas menyelam (diving). Potensi
yang dimiliki oleh Nusa Lembongan
dalam
5
pengembangannya didukung dengan program pengembangan yang terarah, seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, regulasi dan pengawasan. Pengembangan kepariwisataan seharusnya didahului dengan perencanaan induk kepariwisataan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (I Gede Ardika dalam penyuluhan Sadar wisata di Desa Lembongan, (Bali Post, 29 Nopember 2008). Berdasarkan pengamatan di lapangan, pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah seperti prasarana jalan yang menghubungkan daya tarik wisata yang satu dengan yang lainnya belum memadai (badan jalan lebar 3 meter), belum adanya penataan drainase (saluran tinja), belum adanya trotoar (pejalan kaki) di sepanjang jalan yang menunju pusat aktivitas pariwisata, transportasi darat yang masih menggunakan mobil bak terbuka
untuk mengangkut wisatawan yang
mengelilingi daya tarik wisata, begitupula dengan fasilitas perhubungan laut di Nusa Lembongan. Penyediaan sarana transportasi laut berperan dalam mempercepat akses menunju kawasan dimana belum terjadwalnya transportasi secara reguler (regular time schedule), dimana sekarang ini masih mengandalkan perahu tradisional dengan daya angkut terbatas. Kualitas dan kuantitas fasilitas keselamatan penumpang, life guard, polisi pariwisata dan perangkatnya masih sangat minim. Fasilitas telekomunikasi dan informasi seperti pusat – pusat informasi, internet, telepon dan fasilitas lain belum memadai. Begitupula dengan fasilitas sanitasi seperti drainase, tempat pembuangan sampah, toilet dan fasilitas lainnya. Dengan demikian
6
fenomena tersebut diharapkan sebagai barometer dalam menentukan arah pengembangan di Nusa Lembongan. Pembangunan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pelaku usaha pariwisata , masyarakat lokal, serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Disamping itu pelibatan masyarakat dalam pengembangan, merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan dan berbasis pada masyarakat. Sebagai kawasan pariwisata (berdasarkan Perda Provinsi Bali No.3 tahun 2005 dan Keputusan Gubernur nomor 528/1993), kebijakan pengembangan pariwisata di Nusa Lembongan selama ini masih tumpang tindih, dilain pihak kewenangan pengembangan dan pengelolaan wisata tirta berada di Pemerintah Provinsi Bali. Disisi lain tanggungjawab kawasan ditangani oleh Pemerintah
Kabupaten
Klungkung. Selama ini pendapatan atau retribusi dari usaha tirta sebagian besar masuk ke kas provinsi (RDTR Kabupaten Klungkung,laporan 2006). 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa bentuk pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan ? 2. Apa peran stakeholders dalam pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan ? 3. Bagaimana manfaat pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah?
7
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian tentang pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan, kabupaten Klungkung bertujuan sebagai berikut : 1.3.1.Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengembangan yang ideal pada daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan. 1.3.2. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui bentuk pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan. 2. Untuk mengetahui peran stakeholders dalam pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan. 3. Untuk mengetahui manfaat pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1.4.1. Manfaat Akademik 1. Menghasilkan pengetahuan yang berorientasi membangun dan mengembangkan konsep wisata bahari secara utuh. 2. Mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan dari kesalahan perencanaan, khususnya perencanaan kawasana pesisir sebagai daya tarik wisata bahari, dan memfokuskan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
8
3. Pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian dengan judul Pengembangan Daya Tarik Wisata Bahari Secara
Berkelanjutan di Nusa Lembongan Kabupaten
Klungkung” ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pelaksanaan penelitian dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan bidang kajian pariwisata. 1.4.2. Manfaat Praktis 1. Hasil penelitian ini akan menunjukkan eksistensi potensi produk wisata (wisata bahari) di kawasan Nusa Lembongan, yang perlu diupayakan konservasi wilayah pesisir dan lingkungannya, pemetaan zonasi kawasan serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Nusa Lembongan. 2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat
untuk pelestarian
lingkungan di kawasan Nusa Lembongan umumnya, khususnya di daya tarik wisata bahari. 3. Dapat membangkitkan keterlibatan stakeholders, sehingga mempunyai keinginan untuk berperan dalam pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan. 4. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan. 5. Bagi Dunia usaha, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan daya tarik wisata bahari di Nusa Lembongan.
9
