BAB I PENDAHULUAN. yang mandiri dan negara yang dapat menarik negara-negara lain untuk melakukan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perpolitikan Amerika Serikat (AS) dalam hubungan internasional tidak perlu diragukan lagi. AS memiliki perekonomian yang mapan dan teknologi yang canggih awal yang baik dan dibutuhkan dalam melaksanakan hubungan antarnegara. Berakhirnya Perang Dingin yang dimenangkan oleh AS, membuat AS semakin melebarkan sayapnya di kancah internasional. AS merupakan negara yang mandiri dan negara yang dapat menarik negara-negara lain untuk melakukan hubungan kerjasama, terutama bagi negara-negara berkembang yang belum cukup mapan untuk memiliki pengaruh dalam hubungan internasional. Amerika Serikat telah mengalami berbagai pengalaman pahit sepanjang sejarah negara ini terbentuk seperti Perang Saudara Amerika (1861-1865) dan kejatuhan ekonomi Great Depression (1929-1939), bukan hanya AS yang merasakan melainkan hampir seluruh dunia juga turut ikut merasakan kejatuhan ekonomi ini. Negara ini juga mengambil bagian dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II serta Perang Dingin yang terbagi dalam dua blok yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat didominasikan oleh negara-negara yang menganut paham kapitalis termasuk AS, berperan penting di dalamnya sedangkan blok Timur identik dengan negara-negara yang percaya akan paham komunis, dimana Uni Soviet yang memiliki peranan dalam blok ini. Jatuhnya Uni Soviet pada Perang Dingin, membuat AS bangkit menjadi sebuah kekuatan ekonomi dan militer yang

2

terkuat di dunia serta hegemoni AS di berbagai belahan dunia semakin terlihat. Pada tahun 1990-an, AS menobatkan dirinya sebagai polisi dunia dan angkatan militernya melakukan aksi di berbagai negara seperti Kosovo, Haiti, Somalia dan Liberia. Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon, AS yang dilakukan para teroris membuat keamanan dan pertahanan AS semakin diperkuat. Tidak hanya di AS, serangan tersebut memberikan efek yang luar biasa terhadap perkembangan keamanan di dunia. AS mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai masalah yang terjadi pada 11 September 2001, dengan mengajak seluruh negara yang ada di dunia untuk bersama-sama memberantas dan memerangi teroris terutama negara-negara lemah yang memiliki peluang yang cukup besar dijadikan tempat perlindungan dan pengoperasian para teroris tersebut terutama di wilayah Asia Tenggara, seperti: Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang juga memiliki penduduk yang banyak yang memungkinkan sebagai tempat persembunyian jaringan terorisme. Pada awal pernyataan kemerdekaannya, sejumlah negara di dunia tidak mengakui eksistensi negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, segala kebijakan yang dikeluarkan dan pelaksanaan politik luar negerinya seluruhnya diarahkan untuk memperoleh pengakuan internasional. Upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional dilakukan melalui jalan diplomasi maupun tindakan militer. Jalur diplomasi

3

dilakukan melalui diplomasi bilateral dengan Belanda dan diplomasi melalui jalur Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sedangkan dalam tindakan militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) lah yang memiliki peran melaksanakan tugas tersebut. Jalur diplomasi dan tindakan militer yang dilakukan oleh Indonesia mendapatkan titik terang setelah Belanda mendapat desakan dari PBB ditambah tekanan militer TNI untuk menerima Perjanjian Roem-Van Roijen 7 Mei 1949. Perjanjian ini pada pokoknya berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag paling lambat 31 Desember 1949. Akhirnya, pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar. 1 Pada tahap proses pendewasaan, Indonesia mengalami berbagai masalah dalam negerinya sendiri. Seperti yang terjadi pada masalah Irian Barat, dimana Indonesia

melawan

Belanda

yang

keduanya

saling

mengakui

dan

mempertahankan wilayah tersebut sebagai wilayah masing-masing negara. Akan tetapi, Indonesia pada saat itu melakukan berbagai cara sehingga mendapatkan bantuan baik dari blok Timur maupun blok Barat. Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur memberikan bantuan ekonomi dan bantuan militer, sehingga memacu dan secara politis menekan AS untuk memberikan konsesi terhadap tuntutan Indonesia atas Irian Barat tanpa memperdulikan perasaan Belanda.

1

Hassan wirajuda, 2004, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 6

4

Hasil dari kecerdikan pemimpin Indonesia pada saat itu berbuah manis dengan kemenangan politik Indonesia atas Irian Barat. Hal ini merupakan akibat dari sukses diplomasi yang ditopang oleh tindakan militer yang mendapatkan dukungan dari pihak AS maupun Uni Soviet sehingga membuat Belanda tak berkutik. Meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif yang tidak mendukung salah satu pihak baik blok Barat maupun blok Timur. Berakhirnya Perang Dingin dan bangkitnya negara adidaya baru yaitu AS, membuka peluang bagi negara ini untuk memiliki pengaruh dominan terhadap seluruh kebijakan yang terjadi di semua negara terutama yang berpengaruh langsung terhadap kepentingan nasionalnya. Sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang memegang kekuatan penuh atas segala hal terutama yang menyangkut mengenai perdamaian dunia. Hubungan Indonesia dan AS yang telah terjalin sejak lama dapat digunakan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan posisi Indonesia di mata dunia terutama dalam mengatasi masalah keamanan dalam negeri Indonesia. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Kemudian, pada 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Pada 20 Februari 1950, Pemerintah Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk Amerika. Kedua negara memiliki landasan kuat dalam

5

melakukan kerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak yang berlandaskan pada adanya nilai-nilai dasar yang dihormati bersama (shared values), yaitu demokrasi, good governance, penghormatan hak asasi manusia, dan masyarakat yang plural dan toleran. Berdasarkan landasan tersebut, Indonesia mengharapkan tercapainya hubungan yang lebih luas dan mendalam dengan pemerintah AS di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kedua belah pihak. 2 Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan kerjasama dalam bidang keamanan dengan mengadakan dialog bersama, dialog tersebut didirikan pada tanggal 19 September 2001 oleh Presiden George W. Bush dan Presiden Megawati Soekarnoputri di Washington DC. Dialog keamanan ini menyediakan tempat bagi pejabat pemerintahan dari departemen masing-masing negara yang berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan secara berkala dan bertukar pandangan mengenai masalah situasi keamanan regional, kebijakan keamanan nasional, pembajakan, reformasi militer, daerah kebijakan kontra-terorisme, dan proses anggaran. Sebagai hasil dari dialog ini, masing-masing pihak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, persepsi serta kebijakan tentang isu-isu strategis dan keamanan. Tanggal 25 April 2002, di Jakarta diadakan dialog I yang telah disepakati antara Indonesia dan AS, masing-masing perwakilan atau delegasi kedua negara sepakat bahwa dialog ini adalah membangun kunci kepercayaan untuk

2

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/pendidikan-publik/wacana/269-kerja-samaindonesia-amerika, diakses tanggal 26 April 2011

6

memperkuat perdamaian dan stabilitas regional. Dari pihak atau delegasi AS sendiri menganggap bahwa dialog ini amatlah penting, dan berjanji bahwa AS akan mencari cara untuk terus dapat membantu Indonesia seperti bekerja untuk memperkuat demokrasi dan melaksanakan reformasi. Masing-masing negara menunjukkan presentasinya, dimana keduanya sepakat bahwa serangan 11 September 2001, merupakan kebutuhan untuk fokus pada upaya bersama dalam melawan terorisme internasional dan ancaman trans-nasional lainnya, selain itu mereka berbagi pandangan bahwa masih ada konflik regional lama yang perlu dikelola dan diselesaikan secara damai. Pada akhir Dialog I tersebut, kedua delegasi menyatakan bahwa Dialog sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dan menghargai semangat terbuka dan konstruktif yang ditunjukkan oleh seluruh peserta dialog, kemudian, mengambil sebuah kesepakatan bahwa akan mengadakan putaran kedua perundingan resmi pada awal tahun 2003. Dialog II diadakan pada awal tahun 2004, tepatnya pada tanggal 23 April di Washington DC, lanjutan dari pertemuan pertama, pada Dialog II ini pembicaraan lebih meninjau situasi keamanan internasional dan Asia-Pasifik pada waktu itu. Selain itu, membahas upaya masing-masing untuk kontra terhadap aksi terorisme dan sepakat tentang perlunya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah

AS

menghargai upaya

pemerintah

Indonesia

dalam

mereformasi TNI dan pernyataan TNI yang akan menjaga profesionalisme serta

7

berkomitmen untuk tetap netral dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung saat itu. Delegasi AS juga memberikan paparan beberapa aspek strategis keamanan nasional mereka serta perubahan bentuk pertahanan global AS, sedangkan Indonesia menjelaskan soal keamanan nasional dan isu kontra teroris regional. Dalam kesepakatan itu juga, delegasi Indonesia meminta klarifikasi mengenai kebijakan AS terhadap Selat Malaka, dan delegasi Amerika Serikat memberikan jaminan akan menghormati kedaulatan Indonesia atas air dan memperjelas konsep Maritim Regional Security Initiative (MRSI) dan AS juga setuju untuk terus berkonsultasi dengan Indonesia dan negara-negara regional lainnya. B. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Batasan Masalah Hegemoni AS di seluruh wilayah dunia terlihat dengan kerjasama yang dilakukan beberapa negara dengan negara adidaya ini, terutama Negara Indonesia yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara yang menjadi tujuan utama AS dalam mengatasi masalah keamanan dunia yang telah terganggu oleh adanya aksi teroris. Berdasarkan hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan AS, maka tentu masing-masing negara memiliki dampak tersendiri bagi negaranya, pada tulisan ini masalah yang ada akan dibatasi pada bidang keamanan, dimana untuk mengetahui dampak hubungan Indonesia dan AS terhadap stabilitas keamanan di Indonesia.

8

Masalah yang dibahas dalam penulisan ini yang berkaitan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dan AS dalam bidang keamanan, lebih difokuskan pada hubungan antara kedua negara pada tahun 2005-2010 karena pada tahun 2005 hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mulai mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik, dimana embargo militer AS kepada Indonesia secara bertahap mulai dihapuskan pada tahun 2005. Hal ini dilihat oleh pemerintah AS bahwa sudah mencapai kemajuan penting dalam memajukan demokrasi dan AS akan membantu Indonesia untuk memodernisasi militernya serta meningkatkan usaha kontra-terorisme dan pertolongan bencana. Hubungan antara Indonesia dan AS pada kerjasama dalam bidang keamanan terlihat dan signifikan dari adanya diadakan dialog keamanan oleh kedua negara yang terus dilanjutkan meskipun, telah mengalami pergantian pemerintahan dari kedua negara. Dialog keamanan antara kedua negara memfokuskan pada kerjasama untuk melawan aksi terorisme yang dapat mengancam kedaulatan kedua negara, dan juga mengancam keamanan dunia. Selain itu, hubungan kerjasama antara dua negara ini mengacu pada dampak yang akan diterima oleh Indonesia terhadap stabilitas keamanan negara ini. Pada tahun 2010, adanya Kemitraan Komprehensif yang memungkinkan kedua negara yaitu Indonesia dan AS untuk sepenuhnya mengeksplorasi dan membangun bersama di atas kepentingan nasional, memaksimalkan kerjasama pada prioritas bersama, dan memperkuat hubungan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemitraan Komprehensif bagi kedua negara,

9

tujuannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai isu dalam rangka mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi, yang semuanya itu tidak hanya dapat dirasakan oleh Amerika Serikat dan Indonesia, tetapi baik regional maupun global juga turut merasakan dampak dari kerjasama antarnegara tersebut. 2. Rumusan Masalah Dari masalah dan bahasan di atas, maka dibuat rumusan masalah yang akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat kerjasama Indonesia dan AS di bidang keamanan? b. Bagaimana dampak hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap stabilitas keamanan di Indonesia? c. Bagaimana prospek hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat di bidang keamanan? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam kerjasama Indonesia dan AS di bidang keamanan tahun 2005-2010.

10

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap stabilitas keamanan di Indonesia tahun 2005-2010. c. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. 2. Kegunaan Penelitian a. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji masalah hubungan internasional,

khususnya

bagi

pemerhati

masalah-masalah

keamanan di Indonesia. b. Diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan berbagai pihak para pengambil kebijakan terkait masalah kebijakan keamanan di Indonesia. D. Kerangka Konseptual Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan AS merupakan hal yang wajar karena setiap negara saling membutuhkan dengan negara lain, dimana masing-masing negara dalam melakukan hubungan kerjasama mendapatkan keuntungan bagi negaranya. Hubungan bilateral dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun dalam pembahasan ini adalah hubungan bilateral dalam bidang keamanan. Menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasional bahwa: “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang

11

saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak atau dua negara”.3 Adapun di dalam melakukan kerjasama bilateral, sebaiknya terlebih dahulu melihat pada variabel-variabel yang dapat diperhitungkan dalam melakukan kerjasama antara dua negara. Menurut Holsti, variabel-variabel dalam kerjasama bilateral yaitu: 1. kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara 2. keterampilan mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan 3. kredibilitas ancaman dan ketergantungan 4. derajat kebutuhan dan ketergantungan 5. responsibilitas dikalangan pembuat keputusan. 4 Variabel-variabel yang dikemukakan, Indonesia telah memiliki beberapa aspek yang mendukung di dalam melakukan kerjasama dengan negara lain terutama negara AS, yang juga memiliki aspek yang dapat menarik negara lain untuk bekerja sama dengan negara adidaya ini. Dengan memiliki potensi dari geografis serta memiliki sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, Indonesia memiliki peluang dan membutuhkan negara lain untuk dapat ikut turut serta di dalam pelaksanaan kepentingan nasionalnya, begitu pula dengan AS yang telah mapan dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Kedua negara ini saling membutuhkan dalam bidang keamanan, dimana AS dan Indonesia memiliki tujuan yang sama terutama dalam mengatasi

3

Didi Krisna, 1993, Kamus Politik Internasional, PT. Grasindo, Jakarta. hal 18 K.J. Holsti. Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis, Edisi Keempat, Jilid 2, Erlangga: Jakarta. 1980. Hal 210 4

12

masalah terorisme yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri masingmasing negara maupun keamanan dunia. Hubungan bilateral sebagai salah satu produk dari kebijaksanaan luar negeri suatu negara yang merupakan implementasi dari kepentingan nasional negara-negara yang bersangkutan. Pokok permasalahan dalam hal penentuan kebijaksanaan luar negeri pada umumnya lebih ditekankan pada usaha-usaha untuk memecahkan berbagai persoalan baik persoalan yang berhubungan dengan masalah luar negeri atau masalah dalam negeri. Terjalinnya hubungan bilateral antarnegara oleh karena setiap negara memiliki kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah : Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama. 5 Konsep kepentingan nasional sering kali digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Dimana segala kebijakan yang dikeluarkan atau yang diputuskan dalam proses interaksi antarnegara berdasarkan kepentingan atau tujuan masing-masing negara yang tentunya menguntungkan negaranya sendiri. Pada hubungan bilateral antara Indonesia dan AS yang dibahas dalam tulisan ini menyangkut dalam bidang keamanan dimana melihat dampak dari hubungan kedua negara ini terhadap stabilitas keamanan di Indonesia.

Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasinal; Disiplin dan Metodologi, Jakarta, PT Pusataka LP3ES hal 139 5

13

Konsep yang akan digunakan kemudian adalah mengenai konsep keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok barat dan blok timur, namun, definisi keamanan kini meliputi masalah-masalah ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antarnegara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Hal ini berarti masalah-masalah yang sebelumnya dianggap sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya. Konsep keamanan berkisar seputar dua aliran besar, yakni antara definisi strategis (strategic definition) dan definisi non-strategis ekonomi (economic non-strategic definition). Definisi yang pertama umumnya menempatkan keamanan sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara yang umumnya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek nonmiliter dari fungsi negara. 6 Melihat dari definisi konsep keamanan tersebut, hubungan Indonesia dan AS bertumpu pada definisi pertama yaitu menempatkan keamanan sebagai nilai abstrak dimana mempertahankan independensi dan kedaulatan negara yang umumnya berdimensi militer. Lembaga atau pasukan militer dalam melaksanakan tugasnya yaitu melindungi kedaulatan negara dan melindungi seluruh komposisi

6

http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/konsep_kamnas_rs.pdf, diakses tanggal 04 Mei 2011

14

yang termasuk di dalam negara termasuk masyarakat negara tersebut. Istilah dari militer itu sendiri dapat diartikan sebagai : Militer menunjuk pada suatu lembaga pemaksaan yang dimanajemen secara sah yang berada di bawah pengendalian Negara termasuk dalam batasan pengertian, lembaga ini adalah segala kesatuan yang terorganisir, baik regular maupun bukan (misalnya kesatuan-kesatuan cadangan militer) baik di tingkat nasional maupun di bawahnya. 7 Peran dari lembaga atau pasukan militer serta masyarakat setiap negara sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi di negaranya terutama lebih kepada masalah keamanan yang menunjukkan kedudukannya yang semakin kuat sebagai instrumen politik luar negeri baik dalam kaitannya dengan tujuan nasional maupun kepentingan nasional suatu negara. Misalnya mengenai kejahatan internasional yang telah menjadi suatu tantangan serius terutama mengenai isu terorisme internasional yang kapan saja juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Kerjasama yang terbina antara Indonesia dan AS dalam bidang keamanan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan kestabilan bagi keamanan negaranya dari gangguangangguan internal maupun eksternal yang bisa mengancam kedaulatan negaranya. Pada hubungan yang terjadi antara Indonesia dan AS dalam pembahasan ini, melihat dari dampak yang akan dialami oleh Indonesia terhadap stabilitas keamanan negaranya. Dalam menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan negara lain, maka dibutuhkan faktor keamanan nasional, regional dan pertahanan

7

Dwi Purtomo Yulianto, 2005, Militer dan Kekuasaan: Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil Militer di Indonesia, Narasi, Yogjakarta: hal 1-2

15

guna menunjang kepentingan dalam pelaksanaan hubungan tersebut. Jika keamanan terganggu maka secara otomatis hubungan kerjasama akan terganggu pula, karena stabilitas keamanan dalam suatu kawasan sangat akan ikut dipengaruhi oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tersebut. E. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif adalah tipe penelitian dengan jenis studi kasus dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Tipe penelitian ini akan digunakan untuk menggambarkan Dampak Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia. 2. Sumber dan Jenis Data Sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan terhadap obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari beberapa sumber baik berupa buku, jurnal, laporan tertulis, surat kabar, majalah dan

16

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, terutama Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. 3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk telaah pustaka (library research), di dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui dokumen. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk penelusuran berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang menyangkut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Dimana, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini melalui analisis kontent. 4. Teknik dan Unit Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana, data yang dikumpulkan melalui penelitian lapang (field research) dilakukan dengan metode kualitatif, karena sifat data penelitian ini merupakan

informasi

kualitatif.

Dengan demikian data

dianalisis

dan

dideskripsikan secara kualitatif pula. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

17

Salah satu masalah yang dianggap penting dalam menganalisa sebuah fenomena dalam hubungan internasional adalah tingkat analisis (level of analysis). Terdapat enam tingkat analisis: individu (personal), individu (dalam peran sebagai pembuat keputusan), struktur pemerintah, masyarakat, jaringan pembuat keputusan dan sistem dunia. Penelitian ini akan menggunakan unit analisis struktur pemerintah dalam perannya sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan disini merujuk pada hubungan antara Indonesia dan AS untuk pencapaian stabilitas keamanan di Indonesia, bagaimana kedua negara melakukan hubungan kerjasama dalam bidang keamanan dengan mempertimbangkan faktorfaktor pendukung misalnya kondisi geografis dan kepemilikan angkatan militer. Disamping itu, analisis data dilakukan melalui proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dimana, analisis ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan membuat penjelasan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan fenomena yang diteliti melalui studi dokumentasi yang mendalam. 5. Definisi Operasional Istilah atau konsep yang digunakan dalam pembahasan ini diberikan batasan pengertian dalam bentuk definisi operasional, untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam mengartikan istilah atau konsep yang digunakan : 1. Kerjasama bilateral adalah hubungan

yang menggambarkan

kerjasama antarnegara dimana saling memiliki hubungan timbal balik antarnegara tersebut.

18

2. Konsep kepentingan nasional, konsep yang terealisasikan ketika suatu negara melakukan interaksi atau hubungan kerjasama dengan negara lain. Dimana dalam pelaksanaannya, terdapat keuntungan yang diinginkan atau diharapkan oleh negara yang juga sebagai tanda dari Politik Luar Negeri Indonesia dalam bidang keamanan. 3. Konsep keamanan merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan keamanan Indonesia. 6. Metode Penulisan Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan tahun 2005-2010.

19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerjasama Bilateral Hubungan Internasional pada dasarnya merupakan perwujudan dari interaksi antar-aktor atau kesatuan sosial, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi dan interaksi tersebut berlangsung dalam suatu sistem internasional. Interaksi akan muncul apabila terjadi hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki satu tujuan yang sama. Seperti halnya dengan negara yang ada di dunia ini, interaksi terjadi antara negara yang satu dengan negara lain demi mencapai tujuan diinginkan masing-masing negara agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Hubungan antara suatu negara terhadap negara lain adalah bukti bahwa setiap negara saling membutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan negara tersebut terutama pada era dunia yang semakin modern dan kompleks. Semakin meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, maka setiap negara tidak dapat bebas akan saling ketergantungannya dengan negara lain. Dalam hubungan ini, negara merupakan subjek utama yang mempunyai intensitas keterlibatan yang tinggi, maka hubungan antarbangsa yang berlangsung dapat dilihat dari jumlah negaranya, dimulai dari tingkat hubungan yang paling sederhana yaitu hubungan bilateral yang menyangkut dua negara dan tingkat hubungan multilateral yang berhubungan dengan lebih dari dua negara. Hubungan internasional dikenal pula dengan istilah hubungan global (global relations), dalam artian bahwa aspek politik dan aspek bagi proses

20

hubungan global. Aspek politik dapat ditafsirkan sebagai aspek material dan karena itu dapat terwujud dalam bentuk kepentingan militer, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Dalam kaitan ini, aspek hukum menjadi aspek formal yang merupakan bentuk penyelesaian procedural dari berbagai kepentingan itu yang pada akhirnya dapat dan harus disimpulkan sebagai kepentingan politik. 8 Hubungan internasional yang didefinisikan sebagai hubungan global meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas negara. Sekecil apapun bentuk hubungan yang dilakukan apabila telah melewati batas negara maka hal tersebut dapat dikatakan hubungan internasional, dilihat dalam jumlah negara yang melakukan interaksi maka hubungan bilateral merupakan hubungan yang paling sederhana karena hanya menyangkut dua negara. Hubungan bilateral terjadi dapat disebabkan diantaranya letak geografis, sumbersumber kekayaan alam, kependudukan dan tenaga kerja, politik, ekonomi, militer dan keamanan. Pengertian hubungan bilateral menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasional adalah “keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak atau dua negara”. 9 Hubungan bilateral yang dimaksudkan adalah hubungan yang

8

Budiono Kusumohamidjojo, 1987, Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta, Jakarta. Hal 7. 9 Didi Krisna, 1993, Kamus Politik Internasional, PT. Grasindo, Jakarta. hal 18

21

terjalin antara Indonesia dan AS di dalam bidang keamanan yang khususnya memiliki dampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia. Menurut Holsti, “kerjasama bilateral merupakan interaksi dan transaksi yang terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah-masalah atau hal tertentu

yang

mengandung

kepentingan

bersama.”

Selanjutnya,

Holsti

mengemukakan, dalam kebanyakan kasus, pemerintah negara yang bersangkutan saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan maupun membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau yang lainnya dan perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. 10 Kerjasama bilateral merupakan keinginan atau niat baik negara-negara yang menjalin hubungan, dari situasi yang kurang baik menuju situasi yang lebih baik, dan situasi tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama. Seperti kerjasama bilateral bidang perdagangan dan

keamanan,

kedua negara

menghendaki adanya hubungan dagang yang mengarah kepada peningkatan ekonomi kedua negara yang bekerja sama. Begitu pula kerjasama bilateral dalam bidang keamanan, adanya keinginan antara negara-negara yang melakukan kerjasama terutama Indonesia dan AS untuk mendapatkan rasa aman, tentram, bebas mengembangkan nilai-nilai kolektif baik dalam lingkup nasionalnya maupun lingkup internasional.

10

K.J. Holsti. 1980. Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis Edisi Keempat, Jilid 2, Erlangga: Jakarta. hal 210

22

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mengabdi pada kepentingan nasionalnya, dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa: Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. 11 B. Kepentingan Nasional Kepentingan nasional suatu bangsa dan negara muncul ketika terjadi interaksi antara bangsa-bangsa dan negara-negara baik secara bilateral maupun multilateral. Pada dasarnya politik luar negeri dari suatu negara merupakan alat untuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasionalnya (national interest), yang menjadi dasar hubungan bagi setiap negara dalam melakukan hubungan internasional. Dan setiap negara dalam pelaksanaan pencapaian kepentingan nasionalnya, akan berusaha untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin di dalam melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain. Tujuan atau kepentingan nasional adalah sasaran kebijaksanaan luar negeri, merupakan konsep yang sangat umum, namun merupakan elemen yang

11

Jack Plano C dan Roy Olton, 1990, Kamus Hubungan Internasional, Abardin, Bandung. hal 7

23

menjadi kebutuhan pokok bagi suatu negara. Elemen yang dimaksud meliputi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideologi-politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, keamanan militer dan kemampuan politik luar negeri serta diplomasi suatu negara. Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara yang telah dicitacitakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif sama dengan kepentingan nasional negara lain, yaitu: keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan keutuhan wilayah serta kesejahteraan). Kedua hal pokok tersebut merupakan dasar suatu negara dalam merumuskan kepentingan dan tujuan nasional. 12 Konsep kepentingan nasional yang mengacu pada konsepsi keamanan juga diungkapkan oleh Hans J. Morgenthau, yang menyatakan bahwa: Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.13 Hubungan antarnegara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya tergantung pada prioritas dan kapabilitas negara tersebut, dimana, kapabilitas

12

T. May Rudy, 2002, Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama, Jakarta, hal 70. Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasinal; Disiplin dan Metodologi, , Jakarta, PT Pusataka LP3ES hal 139 13

24

suatu negara sangat erat kaitannya dengan power. Mengenai power, Morgenthau menyamakan kepentingan nasional dengan untuk mengerjakan power, dimana power negara dipandang sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memelihara maupun mengembangkan kontrol suatu negara terhadap negara lain. Oleh karena itu, menurut Morgenthau, strategi diplomasi harus dimotivasi oleh kepentingan nasional. 14 Hakikat kepentingan nasional menurut Frankel sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Lebih lanjut Frankel mengatakan konsep kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara dan dapat dipakai secara operasional dalam aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana yang dituju. Dengan demikian baik kebijaksanaan maupun rencana yang dituju berorientasi pada kepentingan nasional. 15 C. Keamanan Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan kini meliputi pula soalsoal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya.

14

Hans J. Morgenthau,1991, Politik Antar Bangsa, Buku Kesatu, revisi oleh Thompson, Kenneth W, Yayasan Obor, Jakarta. hal 7 15

J. Frankel, 1990, Hubungan Internasional, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta. hal 159

25

Adanya berbagai konflik di berbagai belahan dunia seperti konflik etnis, konflik antar negara maju dan negara terbelakang, pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim otoriter dan makin pesatnya proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menempatkan makna keamanan telah pesat berkembang seiring dengan proses peradaban manusia. Akibatnya, penyelesaian keamanan yang lebih mengedepankan kekuatan militer dianggap hanya memberikan keamanan untuk sebagian orang, sementara di lain pihak sebagian lainnya merasa terancam penderitaan dan ketakutan. Maka dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (contested concept), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda, hal ini disebabkan makna konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antarbangsa (international relations) dalam era globalisasi. Masalah keamanan merupakan persoalan yang penting bagi seluruh negara di dunia, dan bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaan politik

luar

negeri

dan

kepentingan

nasional

masing-masing

negara

mencantumkan keamanan sebagai salah satu yang penting untuk dibahas dan menjadi tujuan nasional. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya mobilitas sosial, juga dapat mengakibatkan gejala-gejala perubahan internasional di bidang kejahatan internasional. Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang awalnya bersifat nasional

26

berkembang menjadi bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat internasional baik dilihat dari segi organisasi, peralatan, dan metode. Kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia menunjukkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik telah membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara yang bersifat kompleks, oleh karena itu, isu keamanan regional dan global memerlukan keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Kerjasama internasional merupakan hal mutlak yang diperlukan dan menunjukkan bukti dari adanya saling pengertian antarbangsa

(international

understanding)

sebagai

akibat

dari

adanya

interdependensi antarbangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional. Konsep keamanan berkisar seputar dua aliran besar, yakni antara definisi strategis (strategic definition) dan definisi non-strategis ekonomi (economic non-strategic definition). Definisi yang pertama umumnya menempatkan keamanan sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara yang umumnya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek nonmiliter dari fungsi negara. 16 Dalam menganalisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang 16

http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/konsep_kamnas_rs.pdf, diakses tanggal 04 Mei 2011

27

saling menguntungkan, dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan bersaing. Lingkungan domestik dan dinamika internasional keduanya merupakan hal penting bagi analisis keamanan di dalam upaya memahami hubungan yang kompleks di antara keduanya. Kekuatan militer yang dimiliki suatu negara juga sangat menunjang dalam melindungi keamanan negara bersangkutan guna mempertahankan unsur-unsur penting yang dimiliki setiap negara. Keamanan nasional merupakan faktor penunjang untuk terciptanya stabilitas keamanan regional, keamanan nasional menuntut secara keseluruhan adanya kemampuan untuk mempertahankan negaranya dari serangan atas wilayah teritorial darat, laut, dan udara. Konteks keamanan regional tidak terlepas dari keamanan nasional tiap-tiap negara yang berada dalam satu kawasan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Morgenthau, bahwa dalam bekerjanya sistem keamanan kolektif, masalah keamanan bukan lagi merupakan masalah masingmasing suatu negara yang harus dipelihara dengan mempersenjatai diri sebagai elemen dari kekuatan nasional. Keamanan menjadi masalah dari semua negara yang harus dipelihara secara bersama-sama dari masing-masing negara, seakanakan keamanan masing-masing dipertaruhkan.17 Kepentingan nasional erat kaitannya dengan masalah keamanan, integritas dan posisi negara melalui perimbangan kekuatan. Strategi keamanan nasional 17

Hans J. Morgenthau, 2001. Politik Antarbangsa Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian. PT.Banacipta. Bandung. Hal. 44

28

dirumuskan untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap keamanan nasional yang datangnya dari dalam negeri sendiri, sebab bukan hal yang tidak mungkin jika diarahkan oleh kelompok tertentu guna kepentingannya sendiri. Keamanan nasional merupakan salah satu objek utama kebijaksanaan luar negeri suatu negara, apabila tercipta keamanan nasional maka kepentingan nasional akan mudah terwujud. Keamanan nasional suatu negara sangat berhubungan erat dengan posisi negara itu dalam interaksinya dengan negara-negara lain pada sistem internasional. Lingkungan internasional akan memunculkan baik itu kesempatan maupun paksaan bagi suatu negara dalam upayanya mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Dengan kata lain, keamanan nasional adalah suatu kemampuan untuk melindungi nilai hakiki negara terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri. Konsep tentang keamanan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah negara tersebut. Terciptanya stabilitas keamanan di setiap negara adalah tanggung jawab dari masing-masing negara yang bersangkutan dan menjadi hak mutlak, oleh karena itu usaha yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan beragam, tidak jarang langkah yang ditempuh bersifat unilateral. Keamanan menjadi kunci eksistensi sebuah negara, keamanan menjadi faktor pendukung terlaksananya berbagai kegiatan antara lain perekonomian yang membantu pertumbuhan negara. Keamanan yang stabil dapat mendorong masuknya investasi asing yang dapat

29

meningkatkan pembangunan negara dan dengan keamanan yang terjaga maka hubungan dengan negara-negara lain juga ikut terjaga. Menurut K.J. Holsti agar keamanan bersama dapat tercipta maka ada beberapa fungsi mencegah perang yaitu: 1. sistem bersama tersebut mampu pada setiap saat mengharapkan kekuatan untuk menghadapi setiap pelanggaran yang potensial atau kualitas pelanggaran-pelanggaran, hingga yang disebut akhir ini tidak akan berani menentang tata tertib yang dipertahankan dari sistem tersebut. Setidaktidaknya negara yang kekuatan gabungannya memenuhi persyaratan yang terutama dalam memiliki konsep keamanan yang sama yang mereka harapkan untuk dipertahankan. 2. negara-negara mensubordinasikan kepentingan-kepentingan politik, mereka yang berlawanan dengan kebaikan bersama, dalam istilah pertahanan bersama semua negara anggota.

30

BAB III HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG KEAMANAN A. Indonesia 1. Kondisi Geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara, memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2. Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas sebagai berikut: Utara : Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan Selatan : Australia, Samudera Hindia Barat : Samudera Hindia Timur : Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik. 18 Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis, letak geografis serta letak geologis yang berbeda pengertian dan pandangannya, yaitu: a. Letak Astronomis Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan. Letak 18

http://eritristiyanto.wordpress.com/2010/03/29/posisi-geografis-posisi-letak-indonesia/, diakses tanggal 16 Juni 2011

31

astronomis Indonesia terletak di antara 6oLU-11oLS dan 95oBT-141oBT, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis equator yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0o. b. Letak Geografis Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. c. Letak Geologis Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. 19 Kondisi geografis suatu negara tidak hanya dipandang dari segi bentuk negara dan apa yang terdapat di dalam negara tersebut, tetapi faktor geo19

Ibid

32

politik dan geo-strategis juga hal penting yang harus diketahui. Geo-politik artinya penentuan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan konstelasi (seluk beluk) geografis yang ditempati oleh suatu bangsa. Fungsi geo-politik Indonesia adalah: Hankam, Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. Ekonomi, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan devisa negara. Politik, Menyadarkan warga negara akan hak dan kewajibannya dan kepentingan diplomatik serta ketertiban masyarakat dunia. Sosial, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengaturan pengiriman misi olahraga dan kesenian ke luar negeri secara bergiliran dalam rangka memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. 20 Geo-strategis Indonesia adalah perumusan strategis nasional yang memperhitungkan konstelasi geografis suatu negara: a. Secara fisik, Indonesia berada pada posisi silang dunia yang berarti ikut menentukan atau mengatur lalu lintas kekuatan dunia. b. Secara sosial, Indonesia berada di antara dua kekuatan sosial dunia yaitu dunia barat dan dunia timur.

20

Dikutip dari skripsi A.Herawati, Analisis Hubungan Kerjasama Militer Indonesia-AS : Masalah dan Prospek (2000-2005) hal 34

33

c. Pengaruh terhadap geo-strategis Indonesia dapat melalui diplomatik atau damai, infiltrasi, subversive, agresi dan invasi. 21 2. Angkatan Bersenjata / Pasukan Militer Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945, bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR, baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang, BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. Badan Keamanan Rakyat hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia pada 24 Januari 1946. Saat itu, Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lain di samping Tentara Republik Indonesia maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan 21

Ibid hal 35

34

keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisanbarisan senjata yang ada menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan angkatan bersenjata ini terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Sesuai UU TNI pasal 2, Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hokum nasional, dan hokum internasional yang telah diratifikasi. 22 Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan 22

http://www.fauzibowo.com/artikel.php?id=192&option=view, diakses tanggal 16 Juni 2011

35

memiliki Kepala Staf Angkatan. Jumlah kekuatan angkatan bersenjata Indonesia yaitu TNI pada tahun 2009 23, sebagai berikut TNI Angkatan Darat berjumlah 328.517 personil, TNI Angkatan Laut 74.963 personil, TNI Angkatan Udara 34.930 personil. Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI (Polisi Republik Indonesia), gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004. Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ayat (2) tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan: 1. operasi militer untuk perang 2. operasi militer selain perang, yaitu untuk: a) mengatasi gerakan separatis bersenjata

23

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 20 Juni 2011

36

b) mengatasi pemberontakan bersenjata c) mengatasi aksi terorisme d) mengamankan wilayah perbatasan e) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri g) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya h) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta i) membantu tugas pemerintahan di daerah j) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undangundang k) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia l) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan m) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

37

n) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. 24 Angkatan bersenjata

Indonesia

lainnya yang berperan dalam

melindungi keamanan negara Indonesia yaitu Polri (Polisi Republik Indonesia), yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sejak 22 Oktober 2010 Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Timur Pradopo. Sejarah kepolisian dalam mengemban tugasnya yaitu: Zaman Hindia Belanda Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), culture politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lainlain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenalkan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie, untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten

24

http://www.fauzibowo.com/artikel.php?id=192&option=view, diakses tanggal 16 Juni 2011

38

wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan kandgerecht dan raad van justitie. Zaman Pendudukan Jepang Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerintahan kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang, kemudian Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang. Dalam masa ini, banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya, pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsu bud an kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukit Tinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Masing-masing kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut keibodan (semacam hansip).

39

Zaman Revolusi Fisik Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto, adapun ikrar Polisi Istimewa tersebut berbunyi: “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.” Kepolisian Pasca Proklamasi Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan karena masih diberlakukan peraturan perundangundangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945. Tanggal 1 Juli 1946

40

dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri, semua fungsi kepolisian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian, lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Zaman RIS (Republik Indonesia Serikat) Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 Tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Zaman Demokrasi Parlementer Pada periode demokrasi parlementer, Perdana Menteri dan Kabinet berganti rata-rata kurang satu tahun. Polri yang otonom di bawah Perdana Menteri membenahi organisasi dan administrasi serta membangun laboratorium forensik, membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisi

41

berukuran 500 ton) dan juga membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan perwira Polri belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat. Zaman Demokrasi Terpimpin Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli dimana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran, tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Ketika Presiden Soekarno ingin membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto mengatakan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian, tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15

42

Desember 1959. Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara, berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Kemudian dalam UU Pokok Kepolisian No. 13/1961 menyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Zaman Orde Baru Pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian

43

Negara RI (Kapolri), pergantian sebutan tersebut diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Kesempatan tersebut anggota AL dan AU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi. Zaman Reformasi Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan civil society. Pada waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan, akan tetapi, pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka pemisahan tidak berjalan efektif. Pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah Presiden. Keppres ini sering disoroti karena dikhawatirkan Kepolisian akan digunakan sewenang-wenang oleh Presiden. Akan tetapi,

44

Kepolisian masih dapat dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisian Nasional) yang merupakan lembaga independen. 25 Reformasi Polri diawali dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR RI No. VV/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Pemisahan tersebut memiliki momentum yang baik bagi Polri untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek dalam rangka perwujudan Polri yang mandiri dan profesional. Sejalan dengan reformasi, Polri telah melakukan perubahan dalam struktural seperti Status Polri di bawah Presiden, sedangkan dari aspek instrumen yaitu adanya UU No. 2 tahun 2002 beserta penjabarannya, revisi pedoman tugas seperti bidang operasional sesuai demokrasi dan HAM, bidang pembinaan meliputi rekrutmen, pendidikan, disiplin dan etika profesional, bidang perencanaan serta pengawasan. Dari aspek kultur telah terjadi perubahan paradigma dimana budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, budaya anggota meliputi sikap dan perilaku serta pengawasan internal dan eksternal. Tahun 2009, Kepala Divisi Bidang Hukum (Kaditbinkum) Mabes Polri, Irjen Polisi Aryanto Sutadi menyebutkan jumlah personil kepolisian Republik Indonesia berjumlah sebanyak 374.526 orang. Jumlah tersebut 25

http://rudisony.wordpress.com/2009/06/04/sejarah-kepolisian-indonesia/, diakses tanggal 20 Juni 2011

45

terdiri atas 214 perwira tinggi, 8.887 perwira menengah, 25.229 perwira atas, 338.799 bintara dan 1.397 tamtama. Personil yang terbanyak yaitu adalah bintara, yang menurut Irjenpol Aryanto Sutadi berpotensi para kepolisian ini untuk melanggar HAM sangat besar. 26 Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:  Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.  Badan

Reserse

Kriminal

(Bareskrim),

bertugas

membina

dan

menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.  Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan

fungsi

pembinaan

keamanan

yang

mencakup

pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.  Korps Brigade Mobile (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan 26

http://sespim.polri.go.id/v09/index.php/artikel/3-artikel-sespim/54-polri-dan-ham, diakses tanggal 21 Juni 2011

46

gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri.  Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.  Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat dan Polsek setempat.  Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan tindak pidana terorisme. 27 3. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Keamanan Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh yang menempatkan keamanan sebagai konsep multi-dimensi 27

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tanggal 21 Juni 2011

47

yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Aktor-aktor keamanan tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula, keragaman ancaman keamanan nasional kontemporer dan sifat dari penangkalan dan serangan yang asimetris merupakan faktor utama kebutuhan akan kerangka yang komprehensif tersebut. Sejak bergulirnya reformasi di tahun 1998 sejumlah program Reformasi Sektor Keamanan (RSK) di Indonesia telah mulai dijalankan. Perubahan pertama di sektor keamanan Indonesia adalah perubahan internal paradigma peran TNI, yang berisikan dokumen mengenai redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara formal perubahan peran TNI ini diwadahi melalui TAP MPR-RI No VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR-RI No VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Paradigma baru TNI, secara kelembagaan telah memberikan beberapa perubahan struktural di dalam tubuh Mabes TNI, yaitu pertama, pemisahan Polri dari organisasi dan struktur komando TNI. Kedua, penghapusan jabatan Kassospol TNI dan Kaster TNI. Ketiga, penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI. Keempat, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial politik TNI. Kelima, penghapusan keberadaan fraksi TNI/Polri di lembaga parlemen di tahun 2004. Keenam, penerapan akuntabilitas publik terhadap aktivitas bisnis militer. Serta ketujuh, perumusan ulang strategi dan doktrin pertahanan Indonesia.

48

Pada tahun 2002, DPR mengeluarkan regulasi di sektor keamanan yang makin memperkuat upaya reformasi yang tengah berlangsung, yaitu UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pada tahun 2004, pemerintah kembali mengeluarkan regulasi yang mengatur TNI, yaitu UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, walaupun sejumlah regulasi mengenai pengaturan sistem keamanan di Indonesia telah dikeluarkan, regulasi-regulasi tersebut masih membawa sejumlah kekurangan. Salah satu kelemahan mendasar dari regulasi-regulasi tersebut adalah ketidakmampuan pemerintah menyusun sebuah kerangka sistem keamanan yang demokratis, komprehensif dan integratif, dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut masih memerlukan sejumlah perbaikan dan penambahan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan di Indonesia. B. Amerika Serikat 1. Kondisi Militer Dengan luas wilayah 9,83 juta km2 dan penduduk sebesar 309 juta jiwa, Amerika Serikat adalah negara terbesar ke-3 atau ke-4 berdasarkan total luas wilayahnya dan terbesar ke-3 berdasarkan jumlah penduduknya. Negara ini merupakan negara multietnis dan multikultural yang disebabkan oleh masuknya para imigran dari seluruh dunia dan menetap atau tinggal di negara tersebut. Warga Amerika merupakan imigran dari Eropa yang memiliki perbedaan pendapat dengan penguasa yang berkuasa di Inggris waktu itu, adapun sebelum para imigran ini datang, Amerika telah dihuni oleh orang-

49

orang Indian selama beribu-ribu tahun. Namun, populasi suku Indian menurun drastis akibat wabah penyakit dan peperangan dengan para pendatang tersebut. Abad ke-19, kekuatan AS meluas di seluruh wilayah Amerika Utara, melalui paksaan, kekuatan militer dan diplomasi AS memperoleh banyak negara-negara bagian lain di dalam dan di luar negara, seperti Kuba dan Filipina. Meskipun berhasil menguasai beberapa negara, AS mengalami masalah sosial yang buruk, dimana adanya usaha untuk mengembangkan wilayah kekuasaan kaum kulit putih yaitu para imigran dan kaum pribumi Indian yang telah dijadikan korban. Melalui kekuatan militer, pemusnahan, penyingkiran serta pembangunan daerah reservasi, kaum pribumi Indian telah disingkirkan, di sebelah selatan, masih terdapat sistem perbudakan bagi kaum kulit hitam sebagai warga kelas kedua. Diskriminasi terhadap kaum minoritas merupakan salah satu sebab terjadinya Perang Saudara di AS, yaitu antara negara bagian Utara dan negara bagian Selatan, walaupun sistem perbudakan telah dihapuskan, diskriminasi tersebut masih terjadi hingga ke pertengahan abad ke-20. Amerika Serikat memiliki tradisi yang kuat dalam melakukan sipil kontrol terhadap militernya. Presiden selaku Kepala Negara juga sebagai Kepala Militer yang memimpin militer secara keseluruhan, akan tetapi yang membentuk kebijakan tentang militer adalah sebuah departemen eksekutif federal yang merupakan organ utama yaitu Departemen Pertahanan.

50

Departemen Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang merupakan warga sipil dan anggota dari Kabinet. Untuk mengkoordinasikan tindakan militer dengan diplomasi, Presiden memiliki penasehat Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional. Sejarah angkatan bersenjata Amerika Serikat yaitu para Tentara Kontinental, Kontinental Angkatan Laut, dan Marinir Kontinental dibentuk dalam Kongres Kontinental Kedua untuk membela bangsa yang baru melawan Kerajaan Inggris dalam Perang Revolusi Amerika. Kekuatan-kekuatan tersebut didemobilisasi pada tahun 1784 setelah Perjanjian Paris mengakhiri Perang Kemerdekaan, para Kongres Konfederasi membentuk Angkatan Darat Amerika Serikat pada 3 Juni 1784 meskipun hari berdirinya angkatan ini dirayakan pada tanggal 14 Juni 1775. 2. Angkatan Bersenjata / Pasukan Militer Militer Amerika Serikat adalah salah satu militer terbesar dalam hal jumlah anggotanya. Angkatan bersenjata Amerika Serikat secara keseluruhan memiliki peralatan yang canggih dan kuat dalam jumlah yang besar, hal ini memberikan kemampuan bagi angkatan bersenjata yang signifikan bagi kekuatan, keamanan serta pertahanan untuk negaranya. Tahun 2010, Amerika Serikat menghabiskan sekitar 43% dari pengeluaran militer dunia untuk membiayai pasukan militernya. Amerika Serikat memiliki anggaran pertahanan terbesar di dunia, dengan layanan, $225.200.000.000 dialokasikan untuk Angkatan Darat,

51

$171.700.000.000 untuk Angkatan Laut dan Korps Marinir, $160.500.000.000 untuk Angkatan Udara dan $106.400.000.000 untuk belanja pertahanan. Dengan fungsi, $154.200.000.000 diminta untuk personil, $283.300.000.000 untuk operasi dan pemeliharaan, $140.100.000.000 untuk pengadaan, $79.100.000.000 untuk penelitian dan pengembangan, $23.900.000.000 untuk pembangunan militer, dan $3,1 miliar untuk perumahan keluarga. 28 Pada 30 September 2010, jumlah angkatan militer yang bertugas aktif yaitu 1.430.895 dan memiliki cadangan di dalam tujuh komponen dalam angkatan militer sebanyak 848.000 orang. Dimana tujuh komponen tersebut terdiri dari Tentara Garda Nasional, Cadangan Angkatan Darat, Pasukan Cadangan Korps Marinir, Cadangan Angkatan Laut, Air National Guard, Angkatan Udara Cadangan dan Coast Guard Cadangan. Pada 31 Desember 2010, angkatan bersenjata AS ditempatkan di lebih dari 820 instalasi di sedikitnya 135 negara. Irak dan Afghanistan adalah contoh dari negara yang ditempati oleh angkatan bersenjata AS. 29 Para calon angkatan bersenjata AS direkrut dari sekolah tinggi dan perguruan tinggi, usia yang dibutuhkan berkisar antara 18 sampai dengan 28 tahun. Jika telah mendapat izin dari orang tua atau wali maka, para calon dapat mendaftar pada usia 17 tahun. Setelah melakukan pendaftaran, anggota

28 29

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Armed_Forces, diakses tanggal 20 Juni 2011 Ibid

52

baru menjalani pelatihan dasar yang juga dikenal sebagai boot camp di Angkatan Laut, Coast Guard dan Marinir. Pada 2010 , angka bunuh diri di angkatan bersenjata AS berada pada tingkat rekor tinggi. Dalam beberapa operasi militer seperti di Afghanistan, kerugian akibat bunuh diri melebihi kematian akibat tindakan musuh. Tarif antara Angkatan Darat dan Marinir dijalankan pada sekitar 20 per 100.000 orang per tahun. 3. Kebijakan Amerika Serikat di Bidang Keamanan Dunia Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang mengenai pola pengembangan kebijakan luar negerinya. Landasan atau dasar pijakan politik luar negerinya seperti sifat patriotisme warga negaranya, kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun, dan kemakmuran negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan AS sebagai bangsa yang memiliki integritas yang tinggi. Sebagai negara super power, kebijakan luar negeri AS merupakan role model bagi kebijakan luar negeri hampir seluruh negara di dunia. Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri AS sejak Pasca Perang Dunia II hingga masa kontemporer terbagi dalam 3 periode yakni: a) Periode Pasca Perang Dunia II (1940an hingga 1960an). Pada masa ini, prinsip kebijakan luar negeri AS sangat didominasi oleh dorongan untuk membendung penyebaran kekuatan Komunis yang dimotori oleh Uni Soviet. Dengan menerapkan kebijakan politik pembendungan terhadap

53

penyebaran komunisme dan menjadikannya sebagai salah satu motif kebijakan luar negeri AS. Kebijakan luar negeri AS pada masa ini sulit dipisahkan dengan kebijakan keamanan nasionalnya. Terutama kebijakan yang menekankan kekuatan militer sebagai instrumen penangkalan (detterence) terhadap kekuatan-kekuatan militer Uni Soviet. Kebijakan ini oleh para pengambil kebijakan luar negeri AS dimanifestasikan dalam pembentukan aliansi-aliansi militer di berbagai penjuru dunia, untuk menghalau dari kemungkinan ancaman Uni Soviet yang secara tidak langsung akan meningkatkan keamanan nasionalnya. Dalam era ini, kebijakan Politik Luar Negeri AS lebih proaktif untuk membendung apa yang mereka yakini sebagai perluasan komunisme. Persepsi inilah yang menyebabkan AS melakukan tindakan-tindakan intervensi di berbagai kawasan dunia. b) Periode Pasca Perang Vietnam (1960an-1980an). Prinsip pembendungan masih sangat mewarnai Politik Luar Negeri AS. Namun, sejak kekalahan AS dalam Perang Vietnam, decision maker AS mulai memikirkan secara serius keadaan perekonomian dalam negeri yang terus memburuk. Pada masa ini, prinsip pembendungan dan pengembangan akses terhadap pasar global menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri AS. c) Selanjutnya pada periode Pasca Perang Dingin. Kebijakan Politik Luar Negeri AS mengalami beberapa penyesuaian sejalan dengan berbagai perubahan mendasar yang terjadi dalam politik internasional. Pada masa

54

yang ditandai dengan serba ketidakpastian ini, dalam politik internasional telah memunculkan isu-isu baru yang sangat penting dalam perumusan dan pelaksanaan Politik Luar Negeri AS. Isu-isu menyangkut nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan sebagainya telah mengemuka sebagai agenda penting dalam kebijakan luar negeri AS. 30 Serangan yang terjadi di WTC, AS merupakan kondisi national emergency bagi negara ini, dimana yang menjadi kepala negara saat itu adalah George W. Bush. Masa kepemimpinan George W. Bush menjadi turning point dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS, dimana Ia mengambil kebijakan perang melawan terorisme atau global war on terrorism sebagai bentuk pertahanan AS dan perlindungan warga negaranya terhadap serangan terorisme tersebut. Hal ini semakin dipertegas dalam Doktrin Bush (Bush Doctrine) yang sering disebut sebagai Grand Strategy Kebijakan Luar Negeri AS yang terdiri atas 7 elemen, yaitu: 1) Amerika Serikat memainkan peran secara langsung dalam menjawab ancaman-ancaman. 2) Komitmen untuk mempertahankan dunia yang unipolar, dengan AS sebagai sumbunya, yang berarti tidak boleh ada pesaingnya. 3) Analisis baru tentang ancaman global dan bagaimana ancaman itu harus ditangani.

30

Dikutip dari skripsi Andi Nurhayati, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran Di Bawah Kepemimpinan Barack Obama, hal 27-29

55

4) Tidak lagi menggunakan konsep detterence (pencegahan) seperti yang digunakan pada masa Perang Dingin. 5) Mengembangkan atau menggunakan pola baru yakni pre-emprive actions. 6) Pembongkaran dan penyusunan ulang pengertian kedaulatan. 7) Depresiasi umum terhadap aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian internasional.31 C. Kondisi Keamanan Indonesia 2005-2010 Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang didiami oleh lebih dari 300 suku bangsa membentuk kondisi yang sangat majemuk. Kondisi yang heterogen tersebut berimplikasi pula terhadap kategorisasi isuisu keamanan sesuai dengan besarannya untuk dikelompokkan dalam isu keamanan yang berskala nasional, provinsi atau lokal. Karakteristik geografis Indonesia mengandung tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Tugas untuk melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik negara kepulauan mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara untuk menghasilkan daya pencegahan yang handal. Memiliki banyak pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar dan berbatasan langsung dengan negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempunyai sejumlah persoalan mengenai batas 31

Ibid hal 37

56

wilayah tersebut, baik perbatasan darat maupun maritim. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah agar mendapatkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia. Dalam menangani masalah perbatasan, Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS tahun 1982. Pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia memiliki potensi yang dapat mengancam keamanan kedaulatan negara Indonesia. Eksistensi pulau-pulau kecil terluar sangat vital dalam penentuan batas wilayah Indonesia, pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah NKRI dan menjadi isu keamanan dan pertahanan yang serius dalam konteks kedaulatan dan keutuhan wilayah. Di sisi lain, kondisi pulaupulau kecil terluar tersebut semakin kritis karena banyak yang tidak berpenghuni dan kondisi alamnya tidak layak untuk dihuni, seperti tidak terdapat kandungan daya air tawar serta ruang hidup yang tidak cukup. Dalam bidang pengamanan, pulau-pulau kecil terluar berpotensi diperjualbelikan atau disewakan secara tidak sah kepada pihak atau warga negara asing. Beberapa kasus ditemukan bahwa beberapa pulau kecil tersebut dikelola oleh perorangan, bahkan ada yang dikelola oleh pihak asing. Hal tersebut menjadi ancaman yang suatu saat dapat menyulitkan pemerintah dan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negaranya.

57

Beragam perbedaan yang ada di negeri ini serta perbedaan pendapat dari setiap orang membuat munculnya gerakan separatis yang juga menjadi isu keamanan dalam negeri. Adanya pihak-pihak baik itu yang dalam bentuk gerakan separatis politik maupun gerakan separatis bersenjata yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat dan ingin memisahkan diri dari NKRI merupakan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia, hal ini karena secara langsung mengancam keutuhan wilayah NKRI dan juga mengancam keselamatan bangsa. Permasalahan yang muncul dari para separatisme berada pada tidak meratanya hak-hak politik, ekonomi dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian menyebabkan para kelompok tertentu merasa tidak nyaman untuk tinggal di dalam NKRI. Selain itu, belum merata dan terpadunya pembangunan nasional juga adalah penyebab munculnya gerakan separatis di Indonesia. Selama inti dari permasalahan tersebut belum mendapatkan solusi yang terbaik maka potensi separatisme akan selalu ada. Masalah yang nyata yang dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah ancaman dari aksi para teroris. Sejak peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok pada tahun 1980, Indonesia mengalami beberapa kali aksi terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang menderita korban aksi terorisme secara berturut-turut

58

dalam skala besar. Seperti tragedi bom di depan kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta (1 Agustus 2000), ledakan di gedung Pasar Bursa Jakarta (13 September 2000), rangkaian serangan di gereja-gereja Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia (24 Desember 2000), bom Bali I (12 Oktober 2002), ledakan bom di rumah makan McDonald di Makassar, Sulawesi Selatan (5 Desember 2002), bom Hotel Marriott di Jakarta (5 Agustus 2003), bom di lokasi karaoke, Kafe Sampodo di Palopo, Sulawesi Selatan (10 Januari 2004), bom di Kedutaan Australia, Jakarta (9 September 2004), ledakan di dekat kantor polisi Kendari, Sulawesi Tenggara (13 November 2004), bom di pasar Tentena, Sulawesi Tengah (28 Mei 2005), bom di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah (31 Desember 2005), bom Bali II (1 Oktober 2005), dan bom kedua di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta (17 Juli 2009). Bagi Indonesia, aksi terorisme selain merupakan kejahatan kriminal luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini, terorisme merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya polisi dan militer tetapi juga oleh ilmuwan, ulama, dan tokoh-tokoh agama. Berbagai kasus dari aksi para teroris terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional, sekaligus domestik. Kerjasama untuk menanggulangi terorisme dibutuhkan oleh Indonesia.

baik secara

bilateral maupun

multilateral

59

Aksi teror yang dilakukan kelompok teroris tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan, karena para turis dari mancanegara mengalami penurunan. Selain itu, adanya larangan dari beberapa negara seperti Australia untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia bagi warga negaranya. Terutama ketika akan diadakannya eksekusi tiga terpidana mati kasus bom Bali 2002, yakni Amrozi, Ali Ghufron dan Imam Samudera pada awal November 2008. Meskipun demikian, negara lain seperti Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2008, telah mencabut travel warning ke Indonesia setelah memutuskan bahwa kondisi keamanan di Indonesia tidak lagi memerlukan hal tersebut. Travel warning yang diberikan kepada Indonesia oleh AS diberlakukan sejak bulan November 2000 setelah beberapa kali terjadi peledakan bom di Jakarta dan Bali. Menurut Duta Besar AS Hume, melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar AS untuk Indonesia di Jakarta, mengatakan bahwa AS telah mencabut larangan travel warning karena perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap situasi keamanan, Indonesia juga tidak mengalami serangan teroris dalam skala besar sejak Oktober 2005 dan pemerintah

Indonesia telah membongkar,

menangkap, dan mengadili berbagai elemen terorisme. 32

32

http://nasional.kompas.com/read/2008/05/25/16024875/setelah.8.tahun.as.cabut.travel.warning.ke.indo nesia, diakses tanggal 12 Juni 2011

60

D. Perkembangan Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Hubungan bilateral antarnegara juga mengalami tahap-tahap dalam proses hubungannya, tidak serta merta hubungan yang terjadi antarnegara akan selalu menghadapi jalan yang mulus. Ada kalanya juga terjadi hubungan pasang surut yang membuat hubungan keduanya mengalami kerenggangan. Begitu pula dengan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, hubungan keduanya telah berlangsung sejak lama dan mengalami proses tarikulur dalam melakukan kerjasama antar keduanya, hubungan bilateral terjadi bahkan sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selepas dari pernyataan Indonesia tentang kemerdekaannya, tidak mendapatkan pengakuan langsung dari negara jajahannya yaitu Belanda atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada awal September 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya antara lain mengemukakan, Kebijaksanaan yang sekarang ditempuh oleh Republik Indonesia haruslah diarahkan pada dunia internasional. Untuk itu, persyaratan utama ialah diplomasi, tetapi tidak ada bangsa yang dapat memasuki gelanggang internasional hanya dengan cara diplomasi saja. Di balik diplomasi itu, yang sungguh sangat mendasari diplomasi itu, haruslah suatu kekuatan paksaan.33 Dari sisi diplomasi, langkah-langkah penting untuk memperoleh pengakuan internasional dilakukan melalui berbagai perundingan, termasuk

33

Hassan wirajuda, 2004, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 5

61

Perundingan Linggarjati (persetujuan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947), Renville (persetujuan ditandatangani pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948) serta Konferensi Meja Bundar (persetujuan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949). Meskipun, pada saat itu banyak negara belum mengakui eksistensi negara Indonesia, namun perundingan tidak hanya dilakukan antara Indonesia dan Belanda, melainkan juga melibatkan PBB. Segera setelah agresi Belanda I (Juli 1947), Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) pada 1 Agustus 1947 mengeluarkan resolusi yang isinya seruan agar RI dan Belanda menghentikan permusuhan, menyelesaikan perselisihan dengan bantuan komisi arbitrase atau cara damai lainnya, dan melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB segala kemajuan yang dicapai. Menyikapi hal ini, Indonesia segera menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dengan harapan nantinya dapat meningkatkan status dari pengakuan de facto ke pengakuan penuh sebagai negara berdaulat. Setelah terjadinya agresi Belanda II (19 Desember 1948), pada 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya seruan kepada kedua belah pihak agar menghentikan aksi militer, Belanda membebaskan para pemimpin RI dan mengembalikan mereka beserta pemerintahannya ke Yogyakarta, melanjutkan perundingan atas dasar kesepakatan

Linggarjati

dan

Renville,

membentuk

United

Nations

Commission for Indonesia (UNCI) menggantikan Committee of Good Offices. Terlepas dari kerapuhan terhadap interpretasi Perjanjian Linggarjati,

62

kedudukan Republik secara internasional terangkat karena adanya pengakuan de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Bagi pemerintah Republik yang berada di Yogyakarta, Perjanjian Linggarjati dianggap tidak mencerminkan kompromi final tetapi lebih merupakan langkah untuk mencapai kemerdekaan penuh. Kemudian, berkat usaha Komisi Jasa-Jasa Baik yang terdiri dari wakilwakil Amerika Serikat, Australia, dan Belgia akhirnya Belanda menyetujui Persetujuan Renville yang intinya memberi janji kepada Republik untuk di kemudian hari menjadi negara bagian dari Indonesia Serikat. Ketiga negara yakni AS, Australia, dan Belgia berusaha mencari jalan keluar dari konflik Republik Indonesia dan Belanda sejak 1945. Namun, hubungan Indonesia Amerika mengalami gejolak, kemunduran, dan memburuk ketika AS demi strategi Perang Dinginnya berusaha memaksakan konsep politik luar negerinya terhadap Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mengalami perkembangan dan gejolak sejak Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945. Sejak awal AS telah memberikan perhatian khusus terhadap Indonesia, dimana saat itu AS sedang menghadapi situasi yang mencekam dan memberlakukan strategi Perang Dingin terhadap blok Timur serta Politik Luar Negeri Amerika Serikat diabdikan pada perang tersebut. Sedangkan hal yang berbeda ditunjukkan oleh Indonesia, dimana Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Presiden Soekarno berpegang pada politik luar negeri yang “bebas

63

aktif”. Terutama dalam hal membela perdamaian dunia, bersamaan dengan itu memberikan dukungan yang kuat pada perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menyatakan kemerdekaan nasional negara mereka. Hal yang ditempuh oleh Indonesia bersama dengan pemimpinpemimpin Asia dan Afrika lainnya seperti Jawaharal Nehru dan Gamal Abdul Nasser, U Nu, dan lain-lain menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung (1955). Konferensi ini adalah manifestasi aspirasi dan tekad bangsabangsa yang baru merdeka untuk menempuh jalannya sendiri, dimana bebas dari pertarungan negara-negara besar yaitu bebas dari strategi Perang Dingin blok Barat dan blok Timur. Namun, menghadapi masalah lainnya yaitu mengenai masalah Irian Barat, Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, nampaknya tidak berjalan sesuai dengan arti dari bebas aktif tersebut. Presiden Soekarno dan para pemimpin Indonesia tetap pada pendirian bahwa Irian Barat sebagai bagian dari Hindia Belanda harus dikembalikan kepada Indonesia, kembalinya Irian Barat ke Indonesia merupakan kepentingan nasional yang harus diperjuangkan. Pemerintah Indonesia pada saat itu sangat pandai dalam memainkan perannya di antara kubu AS dan Uni Soviet dalam masalah Irian Barat, dimana pada saat itu kedua blok ini sedang mengalami masa Perang Dingin. Kunjungan Presiden Soekarno ke Moskwa Agustus/September 1956 dan kunjungan Nikita Khrushchev ke Indonesia pada Februari 1960 membuat hubungan keduanya semakin erat.

64

Eratnya hubungan tersebut secara politis menekan AS dan negaranegara Barat untuk memikirkan perlunya memberi konsesi terhadap tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Kepentingan AS lebih terletak pada membuat Indonesia tetap di luar blok komunis daripada mengkhawatirkan terganggunya perasaan Belanda. Ketika April 1961 Presiden Soekarno mengunjungi Washington, Presiden Kennedy bersedia mengirimkan satu tim peneliti ke Indonesia guna merekomendasikan kemungkinan AS memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia. Di samping itu, AS kemudian bersedia menekan Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia dan kemudian AS mengirim mediatornya, Ellsworth Bunker. Kemenangan politik Indonesia atas Irian Barat tidak lepas dari peran Presiden Soekarno yang dominant dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri dan keberhasilannya dalam memobilisasikan dukungan politik di dalam negeri merupakan kunci sukses merebut kembali Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mengalami kepahitan ketika terjadi peristiwa Santa Cruz, Timor Timur, saat itu AS menganggap bahwa Indonesia telah melanggar hak asasi manusia dalam kejadian tersebut. Integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1975 harus ditempatkan dalam situasi politik saat itu. Terdapat empat faktor yang melatarbelakangi integrasi yaitu adanya perang saudara di Timor Timur menjelang proses dekolonisasi oleh pemerintah Portugal, kekhawatiran Indonesia akan munculnya negara baru di Timor Timur yang radikal dan

65

berorientasi kiri, dukungan tidak langsung pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menganggap akan lebih baik jika Timor Timur menjadi bagian Indonesia, dan pengaruh Perang Dingin. Meletusnya perang saudara di Timor Timur tidak hanya mengacaukan rencana Portugal bagi dekolonisasi secara tertib tetapi juga menimbulkan pelepasan tanggung jawab secara total pada pihak para pejabat kekuasaan kolonial yang enggan dan kemudia mengasingkan diri ke pulau terdekat, Atauro. Menghadapi proses dekolonisasi, pemerintahan kolonial pada tahun 1974 mengijinkan pembentukan parati politik yang terdiri dari Uniao Democratica Timorense (UDT), Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin), Associacao Popular Democratica de Timor (APODETI), Klibur Oan Timor Aswain (KOTA) dan Trabalhista (Partai Buruh). Sesuai Resolusi Majelis Umum 1541, rakyat Timor Timur diberi tiga opsi yakni menjadi wilayah otonomi dalam federasi atau asosiasi dengan Portugal, menjadi negara merdeka, atau berintegrasi dengan Republik Indonesia. Dari kelima partai politik, UDT yang pada mulanya memilih berasosiasi dengan pada akhirnya mendukung integrasi dengan Indonesia, FRETILIN memilih kemerdekaan Timor Timur sedangkan APODETI, KOTA dan TRABALHISTA semuanya pro-integrasi dengan Indonesia. Konfigurasi politik demikian tentunya menimbulkan perang saudara yang dampaknya tentu sampai ke Indonesia. Fretilin memproklamasikan kemerdekaan secara

66

unilateral pada 28 November 1975, sedangkan jumlah partai politik pendukung integrasi Indonesia (UDT, APODETI, TRABALHISTA, dan KOTA) pada 1 Desember 1975 menyatakan Timor Timur sebagai bagian integral dari Indonesia. Pada 31 Mei 1976 sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur yang baru dibentuk sepakat berintegrasi dengan Indonesia. Sejumlah negara, terutama negara-negara bersimpatik kepada Fretilin, kemudian mengajukan masalah ini ke Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi yang mengakui hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

lambat

laun

memperoleh dukungan

masyarakat

internasional, meskipun Portugal dan sejumlah negara tetap menuntut diselenggarakannya proses self-determination. Hal ini tampak ketika dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-37 tahun 1982, resolusi tentang Timor Timur yang diajukan disetujui hanya dengan perbedaan tipis (50 mendukung dan 48 menolak), selanjutnya, upaya untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima atas masalah Timor Timur sejak tahun 1983 dilakukan melalui dialog tripartite antara Indonesia-Portugal dan Sekjen PBB. Peristiwa di Santa Cruz, Dili atau dikenal dengan Insiden Dili terjadi pada 12 November 1991. Insiden tersebut terjadi ketika para mahasiswa yang sedang mengadakan protes terhadap pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan mereka, Sebastiao Gomes yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia

67

sebulan sebelum kejadian Insiden Dili. Pada saat mengadakan protesnya dan memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak, terdapat 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Kejadian tersebut mendapatkan protes besar dari masyarakat internasional, karena mereka menganggap bahwa Indonesia telah melanggar hak asasi manusia. Semula, Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar Indonesia dapat menangani dan mengayomi Timor Timur, akan tetapi dengan kejadian November 1991, dukungan yang sebelumnya mengalir menjadi aksi protes bagi Indonesia. Amerika Serikat melakukan hal yang sama, hubungan yang sebelumnya terjalin baik dengan Indonesia mengalami kemunduran dan memutuskan hubungan militernya dengan Kopassus (Komando Pasukan Khusus) Indonesia, hal ini karena angkatan militer Indonesia

tersebut

dianggap

terlibat

dalam

Insiden

Dili

serta

bertanggungjawab dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hubungan militer yang buruk antara Indonesia dan AS tidak berlangsung lama, ketika terjadi tragedi 11 September 2001 yang dianggap oleh pemerintahan AS saat itu adalah serangan terorisme, AS mengeluarkan kebijakan untuk memerangi terorisme dan mengajak seluruh negara di dunia untuk ikut memberantas aksi dari para teroris, tidak terkecuali dengan Indonesia. Pada 19 September 2001 selama pertemuan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Presiden George W.Bush, kedua kepala negara ini membahas perlunya kerjasama keamanan antara Indonesia dan AS dan

68

berjanji untuk membuat hubungan militer bilateral yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dalam mendukung perdamaian, demokrasi, dan stabilitas. Hasil kesepakatan yang dicapai antar keduanya memutuskan bahwa akan diadakan Dialog Keamanan setiap tahunnya yang membicarakan tentang berbagai macam isu keamanan dan pertahanan baik keamanan nasional maupun keamanan regional, serta pemberantasan terorisme yang mengancam masyarakat internasional. Pergantian Presiden yang dimenangkan oleh Barack Husein Obama bagi negara-negara di dunia diharapkan dapat membawa angin segar terhadap kebijakan pemerintah AS yang lebih mengutamakan peperangan dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Begitu pun, dengan Indonesia dimana Indonesia pernah menjadi tempat tinggal Presiden adidaya tersebut pada masa kecilnya. Berbeda dengan Presiden AS sebelumnya, Obama dalam setiap kebijakan yang Ia keluarkan menggunakan soft power, dimana berusaha untuk mengubah image AS dimata dunia dan merangkul negara-negara Muslim, hal ini berbeda dengan Presiden AS sebelumnya. Perubahan-perubahan yang terjadi antara hubungan Indonesia dan AS, terutama dalam kerjasama militer dengan Kopassus mengalami perubahan. Tahun 2010, AS mengatakan akan melanjutkan hubungan militer dengan Kopassus yang telah putus lebih sepuluh tahun lalu. Hal tersebut diumumkan oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika pada saat Menteri Pertahanan Amerika Robert Gate melakukan kunjungan resmi di Jakarta, Indonesia. Pada

69

era pemerintahan Obama, AS berusaha membangun hubungan diplomatik dan militer dengan Indonesia dimana Indonesia merupakan sekutu penting Amerika di dunia Muslim. 34 Terpilihnya Obama dan kerjasama antara Indonesia dan AS memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. AS adalah negara superpower sedangkan Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, AS adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Indonesia adalah negara dengan gerak perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan Timur Tengah, sehingga terdapat kepentingankepentingan dan asset strategis yang dimiliki keduanya untuk menjalin kerjasama terutama dalam bidang keamanan. Dengan Kerjasama Komprehensif, Indonesia dapat menunjukkan bahwa AS bukanlah lawan atau musuh dan bukan sekedar kawan, tetapi telah menjadi mitra di abad ke-21 ini. Hal ini mencerminkan dinamika bebas aktif Indonesia dan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia telah berubah dan dunia telah berubah. Di dalam Indonesia dan dunia yang telah berubah itu, Indonesia juga membutuhkan perubahan dalam hubungannya dengan Amerika

34

http://www.voanews.com/indonesian/news/politics/Amerika-akan-Lanjutkan-Hubungan-denganKopassus-99001164.html, diakses tanggal 15 Juli 2011

70

Serikat.35 Berikut adalah data-data hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan tahun 2005-2010: Tabel I: Kerjasama Keamanan Indonesia dan AS tahun 2005-2010 Tahun 2005

Kerjasama Bidang Keamanan Indonesia dan AS Dialog Keamanan III yang diselenggarakan di Jakarta pada 2-3 Agustus 2005 untuk mengungkapkan pandangan dan menumbuhkan ide-ide baru dalam mengatasi tantangan keamanan dan untuk lebih memperkuat kerjasama pertahanan bilateral kedua negara. Embargo militer AS kepada Indonesia mulai dihapuskan pada hari Selasa, 22 November 2005.

2007

Dialog Keamanan V yang diadakan di Jakarta 18-19 April 2007 untuk memperkuat kerjasama bilateral di masa depan, terutama dalam hubungan pertahanan bilateral, akan memberikan pemahaman umum dan pendekatan dalam menghadapi tantangan regional dan isu keamanan internasional.

2008

AS melalui Duta Besarnya mengumumkan bahwa efektif mulai 23 Mei 2008, Departemen Luar Negeri AS telah mencabut travel warning yang diberlakukan sejak bulan November 2000 setelah beberapa kali terjadi peledakan bom di Jakarta dan Bali.

2010

AS mengatakan akan melanjutkan hubungan militer dengan Kopassus yang telah putus lebih sepuluh tahun lalu. November 2010, kedatangan Obama ke Indonesia membahas mengenai kerjasama Comprehensive Partnership untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia untuk menangani isu-isu regional dan global.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

35

http://www.voanews.com/indonesian/news/Dino-Patti-Djalal-Hubungan-AS-Indonesia-akan-LebihSetara-100919354.html, diakses tanggal 15 Juli 2011

71

Data-data tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang semakin baik antara Indonesia dan Amerika Serikat pasca kejadian yang terjadi di Timor Timur dimana, AS melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan angkatan militer Indonesia yakni Kopassus. Kemudian, adanya pencabutan travel warning yang dilakukan AS terhadap Indonesia, yang mana AS menganggap bahwa terjadinya peningkatan keamanan di Indonesia. Embargo militer yang diberikan oleh AS kepada Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia secara bertahap mulai dihapuskan, hari Selasa 22 November 2005, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan membantu Indonesia memodernisasi militernya serta meningkatkan usaha kontraterorisme dan pertolongan bencana. Selain itu, AS melihat bahwa Indonesia sudah mencapai kemajuan penting dalam memajukan demokrasi dalam waktu singkat.36 Kedatangan Presiden Obama pada November 2010 silam di Indonesia merupakan kunjungan pertamanya setelah terpilihnya Obama sebagai Presiden AS. Kedatangannya tersebut secara resmi meluncurkan USIndonesia Comprehensive Partnership, yang merupakan sebuah inisiatif dimana AS akan memperluas dan memperkuat hubungan dengan Indonesia untuk menangani isu-isu regional dan global. Kemitraan ini juga dimaksudkan untuk lebih merekatkan tali kerjasama kedua belah pihak, tidak hanya 36

http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-2005-11-23-voa7-85405487.html, diakses tanggal 9 Juli 2011

72

menyangkut satu isu, namun juga hubungan yang lebih merata. Makna dari kunjungan tersebut adalah untuk mengintensifkan hubungan Indonesia dan AS untuk beradaptasi dengan tantangan abad ke-21.

73

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Faktor Pendorong dan Penghambat Kerjasama Indonesia – Amerika Serikat di Bidang Keamanan Kerjasama dalam konteks hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu seperti kerjasama bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau beberapa negara, kerjasama multilateral dapat berupa kerjasama regional yaitu kerjasama berdasarkan wilayah tertentu dalam bidang tertentu, misalnya kerjasama negara-negara ASEAN, kerjasama negara-negara Eropa atau lebih dikenal dengan Uni Eropa. Kerjasama multilateral juga dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan beberapa negara dengan wilayah yang lebih luas pada bidang tertentu, misalnya Asia Pacific Economic Cooperations (APEC) atau yang lebih luas lagi yang mencakup hamper seluruh negara di dunia dan pada seluruh bidang yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konteks Indonesia, hubungan internasional yang terjalin dalam kerangka kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral dengan negaranegara lain di dunia merupakan akibat dari Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Jalinan kerjasama bilateral tersebut akan lebih terasa apabila

74

dilaksanakan dengan negara-negara dari sisi Indonesia yang memiliki kemampuan dibandingkan

lebih

dalam

dengan

bidang

Indonesia.

politik, Dengan

ekonomi, demikian

dan

keamanan

Indonesia

dapat

mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan bilateral tersebut, walaupun seharusnya kerjasama yang dilakukan antara dua negara memiliki prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa melihat besar kecilnya atau mampu tidaknya atau lebih kurangnya negara tersebut. Kerjasama yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah kerjasama bilateral yang dilakukan dua negara yaitu Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Kerjasama bilateral antara dua negara mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing. Dengan demikian, hubungan bilateral dengan negara Amerika Serikat dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang tertentu terutama bidang keamanan dengan memiliki tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masing-masing negara. Hubungan bilateral Indonesia dengan AS merupakan hubungan bilateral yang “istimewa”, hal ini dikarenakan adanya beberapa kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan AS yaitu keduanya memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki angkatan kerja yang

75

meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, luas wilayah kedua negara juga sangat besar, keduanya merupakan negara yang multikultur dan multietnis. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi politik pemerintahan, Indonesia adalah negara Republik sedangkan AS negara Federal. Dari segi ekonomi, AS merupakan negara donor dengan pendapatan per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Faktor Pendorong Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Hubungan antara Indonesia dan AS mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah dilaksanakannya pemilu yang demokratis pada tahun 1999 dan disusul pemilu selanjutnya serta pemilihan presiden 2004. Hubungan Indonesia dan AS sejak dahulu telah terjalin dan sekarang memiliki peluang untuk meningkatkan hubungan tersebut dimana Indonesia dalam membangun negaranya, Amerika membantu mendorong ke arah yang lebih baik.

Salah

satu

faktor

untuk meningkatkan

pembangunan

adalah

meningkatnya foreign direct investment (FDI), FDI akan meningkat apabila investor tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ketertarikan investor dipicu oleh tingkat korupsi yang rendah dan kepastian hukum. Kemajuan Indonesia perlu didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dengan meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Indonesia, terutama meningkatkan jumlah masyarakat yang berpendidikan. Hubungan Indonesia dan AS telah berlangsung dengan penuh saling pengertian, hal ini dibuktikan dengan adanya kemauan bersama untuk berdialog antara Presiden

76

George Bush dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan APEC di Santiago. Peningkatan hubungan bilateral terjalin berkat peran kedua pemimpin negara tersebut, terutama adanya kehendak Presiden George W. Bush untuk menormalisasikan kerjasama militer. Setelah peristiwa 11 September 2001, Indonesia merupakan soft target dari isu teroris, perlu adanya peningkatan relationship dengan cara meningkatkan frekuensi pertemuan struktural antara pemerintah Amerika dengan Indonesia dan pertemuan antara DPR dengan Kongres. Selain itu, persepsi masyarakat Amerika tentang citra Indonesia juga perlu dirubah terutama setelah terjadinya krisis tahun 1997 (crisis driven problem). Serta Amerika juga perlu memahami Islam secara komprehensif dan hal ini merupakan peran Indonesia untuk memberikan pengertian pada Amerika tentang Islam sebab Islam itu tidak identik dengan masalah Timur Tengah. Pemerintah Bush sejak peristiwa 11 September 2001 berusaha meyakinkan dunia bahwa ancaman terbesar dalam politik dunia kontemporer adalah terorisme global yang diarahkan ke kelompok militan Islam Al-Qaeda. Selanjutnya, AS menggalang komunitas internasional untuk sejalan dengan AS dalam memerangi terorisme, tidak terkecuali Indonesia. Amerika sangat berkepentingan untuk memperoleh dukungan dari Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, apalagi secara geopolitik, Indonesia berada di jalur perairan Selat Malaka, dimana merupakan daerah yang strategis di kawasan Asia Tenggara.

77

Jika di masa Perang Dingin, Indonesia menjadi rekan penting AS dalam membendung komunisme, maka dalam politik dunia saat ini pemerintah AS menginginkan dukungan yang sama dari Indonesia dalam hal perang melawan terorisme. Apalagi, sejak peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002 terjadi di Indonesia, terorisme kemudian menjadi masalah yang mempererat hubungan Indonesia dan AS. Peristiwa bom Bali yang terjadi membuat Indonesia juga sadar akan ancaman terorisme seperti yang juga dialami oleh AS pada 11 September 2001. Faktor Penghambat Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Hal yang membuat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dapat terhambat yaitu adanya jurang pemisah antara Amerika dengan Indonesia, dimana adanya perbedaan persepsi masyarakat AS dan Indonesia. Seperti misalnya, dalam memandang masalah di Irak dan Afghanistan, Indonesia memandang AS hanya menggunakan jalan perang untuk mencapai tujuannya. Indonesia beranggapan bahwa masalah di Irak dan Afghanistan dapat digunakan solusi yang lebih manusiawi dan damai seperti dengan cara menenangkan hati dan pikiran rakyat Irak, hal yang digunakan oleh AS tersebut dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan AS memandang bahwa AS terpaksa harus menerapkan kebijakan tersebut agar segera tercapai stabilitas keamanan dunia. Pada saat aksi militer yang dilakukan oleh AS ke Afghanistan, saat itu pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

78

Meskipun pemerintah Indonesia pada masa Ibu Megawati memberikan dukungan terhadap AS dalam upaya memerangi terorisme, namun pemerintah Megawati bersikap kritis terhadap kebijakan AS dalam hal aksi militer terhadap Afghanistan dan Irak. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu sebagai Menko Polkam mengeluarkan kritik tegas bahwa invasi AS ke Irak merupakan awal dari world disorder dan akan menjadi imej buruk bagi dunia bahwa sebuah negara akan melakukan apa saja terhadap negara lain dan tidak selalu tunduk pada Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, masyarakat Indonesia juga menentang dengan keras terhadap kebijakan AS tersebut dan persepsi negatif Indonesia atas kebijakan AS tersebut tentunya menimbulkan ketegangan dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Hal yang sama terjadi kepada Indonesia, Amerika Serikat melakukan embargo kepada Indonesia terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Timor Timur (Timtim). Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo merupakan pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara, embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut akan menderita akibat hal itu. Selain itu, embargo juga digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau

79

kesepakatan, seperti yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer. Peristiwa atau tragedi yang terjadi di Timor Timur membuat Amerika geram, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui keputusan Kongres Amerika, langsung menghentikan program pendidikan dan latihan militer internasional untuk para perwira Indonesia. Peristiwa Timtim yang pertama disusul oleh serangan milisi pro-integrasi yang diyakini memperoleh dukungan dari ABRI pada saat itu terhadap sekelompok orang yang menginginkan kemerdekaan Timtim dari Indonesia, yang telah menjadi korban pasca jajak pendapat tahun 1999. Kerusuhan yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur membuat Kongres AS pada tahun 1999 mengeluarkan Leahy Amandment, yang berisi embargo total, dimana inti dari amandemen tersebut adalah mensyaratkan bahwa bantuan militer AS kepada Indonesia dapat diberikan oleh pemerintah AS apabila pemerintah RI dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur. Memiliki tujuan yang sama antara Indonesia dan Amerika Serikat yakni untuk memerangi terorisme, demi menciptakan suatu kondisi yang aman baik nasional, regional maupun dunia, dapat dijadikan sebagai faktor pendorong dalam kerjasama yang terjalin antara kedua negara tersebut. Adapun hal yang dapat menghambat kerjasama negara ini yakni kultur masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat yang berbeda, selain itu terdapat

80

beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendapat yang sama dengan Amerika Serikat. B. Dampak Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia Pasca Perang Dingin, interaksi di antara negara-negara besar tidak lagi dipengaruhi oleh pertarungan ideologi namun bergeser pada persoalanpersoalan perebutan akses ekonomi. Kepentingan nasional negara-negara besar lebih diorientasikan bagi upaya menjaga kestabilan ekonomi yang ditopang oleh kekuatan politik dan militer. Dengan kenyataan demikian, konflik yang potensial terjadi adalah konflik-konflik berdimensi ekonomi, seperti konflik perebutan sumber daya (resource wars) ataupun konflik yang dilandasi

oleh

upaya

mengamankan

jalur

transportasi

perdagangan

internasional, yang khususnya adalah jalur laut perdagangan internasional. Pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966, Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan AS menyetujui suatu program bantuan militer yang kecil ($6 juta). Bantuan dibatasi pada peralatan, perlengkapan dan pelatihan yang membantu program pembangunan ekonomi, termasuk program aksi demi kepentingan umum dari angkatan bersenjata dan transportasi militer yang dibutuhkan. Saat itu, hubungan kerjasama militer melalui bantuan dana dan persenjataan termasuk dalam bantuan multilateral AS terhadap Indonesia.

81

Sejak pertengahan tahun 1990-an, militer AS telah mengirimkan sejumlah Jenderalnya ke Jakarta bahkan menempatkan kapal perangnya ke bandara Jakarta untuk kunjungan persahabatan sambil memelihara akses militer dengan Indonesia, dan Indonesia mengirimkan puluhan Perwiranya ke AS setiap tahun untuk program pertukaran dan pelatihan di AS. Namun demikian, hubungan baik antara Indonesia dan AS di bidang pertahanan dan keamanan pada kenyataannya bukan tanpa konflik, banyak terdapat ganjalan pada pertengahan tahun 1990. Pemerintah Indonesia sempat membatalkan rencana pembelian pesawat tempur F16 dari AS dan penarikan mundur keterlibatan militer Indonesia dalam program IMET (International Military Education and Training). Keputusan tersebut diambil sebab pemerintah AS dianggap terlalu mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, dimana AS selalu mengkaitkan pembelian pesawat tempur dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya Timor Leste. Amerika Serikat melihat bahwa terjadinya kerusuhan dan pelanggaran HAM di beberapa wilayah Indonesia tidak terlepas dari campur tangan militer. Insiden Dili 12 November 1991 telah menjadi sorotan negatif yang sangat meluas khususnya di kalangan media, aktivis HAM dan Kongres, tindakan pemerintah AS yang membatalkan program bantuannya setelah peristiwa ini mendapat dukungan dari Kongres. Sejak tahun 1991 hingga 1994, pemerintah AS telah tiga kali memberikan sanksi kepada Indonesia.

82

Pertama, AS membatalkan program bantuan militer IMET kepada Indonesia, kedua, pemerintah AS melakukan hak veto atas penjualan pesawat tempur F5 buatan AS dari Jordania kepada Indonesia, ketiga, pemerintah AS melarang penjualan berbagai jenis senjata mematikan yang dapat digunakan oleh pasukan pengendali massa apabila terjadi demonstrasi atau kerusuhan. Meskipun demikian, upaya pemulihan hubungan militer kedua negara yaitu Indonesia dan AS telah diupayakan, apalagi dalam kampanye yang dikeluarkan oleh AS dalam hal melawan terorisme, AS memerlukan bantuan dan dukungan dari militer Indonesia dalam memerangi terorisme tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sangat membutuhkan kehadiran AS, karena tidak dapat dipungkiri bahwa AS merupakan pendonor bantuan bagi Indonesia, sebaliknya pemerintah AS juga membutuhkan kehadiran Indonesia dalam rangka mengimplementasikan kebijakan baru AS yang berupa war against terrorism (perang terhadap terorisme). Posisi geopilitik Indonesia yang sangat strategis dan potensi jumlah penduduk yang sangat besar berkaitan erat dengan kepentingan AS, maka AS berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Pemerintah AS dengan kebijakan war against terrorism tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan negara-negara lain terutama Indonesia, oleh karena itu perlu bagi AS untuk membentuk suatu aliansi baru agar mendukung kebijakannya. Perang terhadap terorisme telah mendominasi hubungan Indonesia dan AS khususnya dari sudut pandang Washington.

83

Pertama, AS mengharapkan agar Indonesia mendukung kebijakan global AS untuk memerangi terorisme, kedua, faktor yang berkaitan dengan tuduhan AS tentang ancaman teroris yang bersarang di Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki landasan yang kuat dalam melakukan

kerjasama

untuk kepentingan

kedua

belah

pihak

yang

berlandaskan pada adanya nilai-nilai dasar yang dihormati bersama. Meskipun demikian, landasan yang dimiliki oleh kedua negara tidak serta merta membuka peluang dan jalan mulus bagi Indonesia dalam melakukan kerjasamanya dengan Amerika, mengingat kedua belah pihak memiliki standar dan kriteria berbeda khususnya norma dan budaya kelokalan yang dimiliki. Meskipun telah disepakati kerjasama bersifat menyeluruh melalui dukungan terhadap integritas teritorial, perkembangan demokrasi dan reformasi, serta upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional yang tercatat dalam Joint Statement Presiden RI dan Presiden AS pada saat kunjungan Presiden Bush ke Indonesia, 20 November 2006, yang menyebutkan bahwa “…the two countries are bound by a broad baseddemocratic partnership based on equality, mutual respect, common interest and the shared values of freedom, pluralism and tolerance…”.37 Kerjasama di bidang keamanan antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik di bidang

37

www.theindonesianinstitute.com/index.php/pendidikan-publik/wacana/269-kerja-sama-indonesiaamerika, diakses tanggal 26 April 2011

84

pendidikan dan latihan bersama antar-angkatan bersenjata, terutama Angkatan Laut kedua negara, maupun dalam bidang pengadaan persenjataan. Kedua negara telah membentuk forum dialog dalam wadah Dialog Keamanan Indonesia-Amerika (IUSSD) yang dilaksanakan setiap tahun dan hingga kini memberikan kontribusi penting dalam membangun kerjasama keamanan dan pertahanan antara dua negara. Forum dialog tersebut memiliki nilai yang sangat strategis tidak saja bagi kedua negara, tetapi dalam lingkup yang lebih luas bermanfaat dalam menghadapi isu-isu keamanan global dan regional. Memasuki era pemerintahan Presiden Barack Obama, dimana memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena Presiden AS tersebut pernah tinggal di Indonesia pada masa kecilnya. Tidak hanya Indonesia yang menginginkan terjadinya perubahan pemerintahan AS, seluruh negara di dunia terutama negara Muslim berharap melalui kepemimpinan Barack Obama, perpolitikan dan kebijakan AS akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya sehingga seluruh negara tidak ada yang dirugikan, terutama bagi negara-negara yang sering dilanda oleh konflik internal maupun eksternal. Kedatangan Presiden Barack Obama ke Indonesia pada tahun 2010 lalu, diharapkan dapat membawa angin segar bagi negara Indonesia, terutama dalam kerjasama Indonesia dan AS dalam bidang keamanan. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sepakat membuat komisi bersama, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat

85

Hillary Rodham Clinton. Kedua menteri sepakat untuk melakukan rencana aksi kemitraan komprehensif meliputi kerjasama politik dan keamanan, ekonomi dan kerjasama pembangunan dan kerjasama di bidang sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang kerjasama keamanan, kedua pemerintah juga sepakat untuk melanjutkan kerjasama yang tertuang dalam dialog keamanan, dimana kerjasama tersebut antara lain pada keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, perdamaian dan reformasi pertahanan.38 Kerjasama Kemitraan Komprehensif ini, jauh sebelumnya telah direncanakan oleh AS, dimana Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton menyatakan pentingnya membangun kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Menurut Clinton, membangun kemitraan komprehensif dengan Indonesia merupakan langkah penting bagi AS terkait komitmen untuk lebih menekankan penggunaan smart power, mendengarkan dan menggalang pembicaraan dengan pihak lain di seluruh dunia. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memainkan peran terdepan dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia juga berbagi nilai yang sama dengan AS melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan

38

http://dunia.vivanews.com/news/read/178146-poin-poin-kemitraan-komprehensif-as-indonesia, diakses tanggal 13 Juli 2011

86

pengembangan demokrasi. Melalui kerjasama kemitraan dengan Indonesia, Amerika Serikat dapat menjangkau dunia untuk berbagi nilai yang sama. 39 Berikut isi kemitraan komprehensif AS-Indonesia dalam kerjasama di bidang keamanan: 1. untuk menjadi mitra dalam memelihara perdamaian regional dan internasional dan keamanan di Asia Tenggara dan seterusnya. Untuk memperkuat pendekatan regional dan multilateral dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, termasuk melalui lembagalembaga yang relevan seperti ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), dan PBB. 2. untuk memperkuat pertahanan bilateral dan kerjasama keamanan melalui dialog dan pembangunan kapasitas yang sesuai dalam bidang-bidang seperti reformasi sektor keamanan, pelatihan, pendidikan, pertukaran personel,

pertukaran

intelijen,

keamanan

maritim,

keselamatan

operasi nuklir

pemeliharaan dan

perdamaian,

keamanan,

bantuan

kemanusiaan operasi bantuan bencana, dan peralatan militer, untuk bekerja bersama di bawah kerangka pengaturan yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat pada Koperasi Kegiatan di Bidang Pertahanan. 3. untuk memperkuat kerjasama dalam mencegah dan memberantas tantangan non-tradisional dalam keamanan regional, termasuk manajemen 39

http://m.republika.co.id/berita/shortlink/32336, diakses tanggal 11 Juli 2011

87

dan respon bencana, keamanan maritim, kontra terorisme, penyelundupan migran dan perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perdagangan gelap bahan nuklir dan sumber radio akif, penyakit menular, korupsi, pencucian uang, cyber crime, dan kejahatan ekonomi internasional, sumber daya alam kejahatan, penebangan liar dan perdagangan liar, penangkapan ikan yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, melalui peningkatan kapasitas, manajemen perbatasan, pertukaran informasi dan mekanisme konsultasi bilateral regular, dan melalui ASEAN dan ARF serta melalui Pusat Penegakan Hukum Jakarta Cooperation (JCLEC). 4. untuk menegaskan kembali peranan ASEAN sebagai penggerak utama dalam mengembangkan kerjasama regional melalui pembentukan ASEAN Community, serta peran penting Amerika Serikat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, termasuk melalui aksesi terhadap Perjanjian ASEAN dari Amity dan kerjasama, dan melalui upaya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan Perjanjian di Asia Tenggara Zona Bebas Senjata Nuklir. 5. untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional melalui kerjasama dalam mencapai perlucutan senjata dan non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD), sesuai dengan Perjanjian Nuklir Non-

88

Proliferasi, Konvensi Senjata Kimia dan Konvensi Senjata Biologi, serta ratifikasi mengejar dari Comprehensive Test Ban Treaty Nuklir (CTBT).40 Kerjasama Komprehensif AS-Indonesia adalah sebuah komitmen jangka panjang dari Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kerjasama ini menggarisbawahi kepentingan global dari meningkatnya kerjasama antara negara demokratis kedua dan ketiga terbesar di dunia, manfaat-manfaat besar yang dapat diperoleh dari kerjasama di bidang keamanan, serta pentingnya memupuk pertukaran dan pengertian antara kedua negara dengan penduduk yang paling beragam di dunia. Kedua negara telah menghasilkan kemajuan yang besar sejak kerjasama ini mulai diusahakan pada pertengahan tahun 2009. Sebelum kedatangan Obama dan meresmikan Kerjasama Kemitraan Komprehensif, Menteri Pertahanan AS Robert M. Gates telah dating terlebih dahulu untuk membicarakan dan membahas tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kedatangan Robert ke Indonesia membahas dan berdiskusi bersama Presiden Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Purnomo mengenai isu-isu bilateral, regional dan global. Kedua bangsa ini memiliki berbagai kepentingan yang sama dalam isu-isu tersebut sehingga

40

http://www.mediaumat.com/fokus/2184-44-inilah-isi-kemitraan-komprehensif-as-indonesia-.html, diakses tanggal 9 Juli 2011

89

dapat bekerjasama dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan yang dihadapi bersama. Dalam ruang lingkup bilateral, kedua negara berdiskusi tentang kemajuan-kemajuan di tiga area penting yaitu kerjasama keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dan operasi-operasi penjagaan perdamaian. Bidang keamanan maritim, Indonesia memiliki peranan penting karena berhubung lokasinya yang meliputi beberapa jalurjalur komunikasi laut terpenting selain itu berdekatan dengan jalur-jalur laut penting lainnya. Indonesia telah memiliki pengalaman yang luas di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dan daya angkut penerbangan Tentara Nasional Indonesia, bantuan AS melalui Duta Besar Hume menghadiri acara pelepasan untuk pesawat C130 pertama milik Indonesia yang diterbangkan ke Amerika Serikat untuk perbaikan di Oklahoma City. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam operasi-operasi penjagaan perdamaian PBB, sebagai contoh Indonesia memiliki kontingen yang cukup besar di Lebanon. 41 Dalam

konteks

pembangunan

kapabilitas

dan

peningkatan

profesionalisme TNI, kedua negara melakukan kerjasama yang cukup erat baik, antara lain melalui kerjasama pendidikan dalam wadah Pendidikan dan

41

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid_23072010.html, diakses tanggal 13 Juli 2011

90

Latihan Militer Internasional (IMET), Foreign Military Sales (FMS) maupun latihan antar-angkatan kedua negara. Kerjasama yang dilakukan tersebut penting bagi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang kuat dan profesional yang tidak saja untuk kepentingan keamanan Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan keamanan kawasan. Kedua negara yakni Indonesia dan AS pada hari Kamis 7 Juli 2011 dimana antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan selintas latihan bersama (passing exercises/passex) di perairan Laut Jawa, latihan bersama itu melibatkan USN Ship 73 (USS George Washington), USN Ship 54 (Fregatte), USN Ship 63 (Fregatte), HMAS Darwin (04), sedangkan TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Diponegoro-365 dan KRI Slamet Riyadi-352. 42 Latihan yang dilakukan antara kedua pasukan militer tersebut disaksikan oleh para pejabat angkatan laut kedua negara dari kapal induk USS George Washington, yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio dan pejabat kapal angkatan laut AS yang mengawaki kapal induk USS George Washington. Materi latihan dalam Passing Exercise itu meliputi flash ex-flaghoist, manuver tactical, dan pertukaran perwira, dalam latihan bersama itu dilakukan pula demonstrasi Explosive Ordnance Disposal (EOD) oleh tim USS George Washington. Kehadiran kapal induk USS George Washington dan jajarannya di Alur Laut Kepulauan Indonesia

42

http://www.antaranews.com/berita/266367/ri-as-latihan-militer-di-laut-jawa, diakses tanggal 8 Juli 2011

91

(ALKI) I dalam rangka TF 70 Battle Ships yang melintas dari perairan Indonesia dari arah Laut China Selatan ke arah Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Sunda, serta Samudera Hindia menuju Australia untuk melakukan latihan bersama. 43 Kondisi keamanan Indonesia pada tahun 2005 hingga 2010 mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana Indonesia berhasil mengungkap sejumlah kasus teroris yang meresahkan masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia. Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia, Pasukan Khusus inilah yang berhasil mengungkap sejumlah kasus teroris yang ada. Pasukan ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror termasuk teror bom, dimana beberapa anggota yang termasuk dalam pasukan ini merupakan anggota tim Gegana. Densus 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Memiliki anggota yang diperkirakan berjumlah 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang didalamnya terdapat ahli penembak jitu. Masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi 43

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/07/07/240166/284/1/Indonesia_AS_Latihan_Militer _di_Laut_Jawa, diakses tanggal 8 Juli 2011

92

Densus 88 Polisi Daerah adalah memeriksa laporan aktifitas teror di daerah, melakukan penangkapan kepada personil atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Awalnya satuan ini beranggotakan 75 orang yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasukan khusus anti teror ini dilatih dan bekerja sama dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Selain itu satuan pasukan khusus ini dilengkapi dengan persenjataan dan kendaraan tempur buatan Amerika, seperti senapan serbu Colt M4, senapan penembak jitu Armalite AR-10, dan shotgun Remington 870. Anggota-anggota yang terpilih dalam Detasemen Khusus 88 ini merupakan polisi-polisi terbaik dari seluruh Indonesia dengan memiliki tugas pokok adalah untuk dapat segera mengungkap kasus

93

pengeboman, menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris yang berperan aktif. 44 Beberapa kasus atau operasi yang berhasil dilakukan Detasemen Khusus 88 yaitu: 9 November 2005, Densus 88 Mabes Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azahari di Kota Batu, Jawa Timur yang menyebabkan tewasnya buronan nomor satu di Indonesia dan Malaysia tersebut. 2 Januari 2007, Densus 88 terlibat dalam operasi penangkapan 19 dari 29 orang warga Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang di Kecamatan Poso Kota. Terjadi tembak-menembak antara polisi dan warga pada peristiwa tersebut yang menewaskan seorang polisi dan sembilan warga sipil. 9 Juni 2007, Yusron al Mahfud, tersangka jaringan teroris kelompok Abu Dujana, ditangkap di desa Kebarongan, Kemrajan, Banyumas, Jawa Tengah. 8 Agustus 2009, melakukan penggerebekkan sebuah rumah di Jati Asih, Bekasi dan menewaskan 2 tersangka teroris. 8 Agustus 2009, mengepung dan akhirnya menewaskan tersangka teroris di Temanggung.

44

http://artikelindonesia.com/sejarah-densus-88-anti-teror-mabes-polri.html, diakses tanggal 4 Juli 2011

94

17 September 2009, pengepungan teroris di Solo dan menewaskan 4 tersangka teroris, salah satu diantaranya adalah Noordin Mohammed Top.45 Dampak yang ditimbulkan dari kerjasama kedua negara ini dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak negatif terutama bagi Indonesia yaitu terdapat ketergantungan dengan Amerika Serikat dalam usaha dan upaya untuk terus bekerja sama dengan negara lain, hal inilah yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia agar tidak tergantung dengan negara lain dan dapat membangun negaranya dengan sendiri sehingga dapat mengelola segala sumber daya yang ada dengan baik tanpa adanya campur tangan dari negara luar. Serta dampak positif yang diterima oleh Indonesia yaitu berhasilnya terbongkar beberapa kasus teroris yang terjadi di Indonesia melalui Densus 88 yang melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui pelatihan militer yang dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S. Secret Service, dimana kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS. 46 C. Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat di Bidang Keamanan Hubungan bilateral maupun multilateral tidak selamanya dapat berjalan baik dan mulus. Ada kalanya hubungan yang terjalin mendapatkan 45

http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88, diakses tanggal 4 Juli 2011

46

http://koranbaru.com/profile-pasukan-elite-indonesia/, diakses tanggal 4 Juli 2011

95

tantangan dan tidak sedikit juga memiliki peluang untuk dapat bekerja sama antara dua negara maupun lebih. Hal demikian yang dialami oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam hubungan bilateralnya dalam bidang keamanan, terdapat peluang dan tantangan dalam menjalin hubungan antara negara. Hubungan antara Indonesia dan AS adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai faktor menunjukkan, seperti faktor geostrategi dan faktor ekonomi, bahwa kedua negara berkepentingan memelihara hubungan yang baik dan lancer. Akan tetapi, adalah satu kenyataan bahwa hubungan baik antara dua negara sangat ditentukan oleh posisi dan kekuatan kedua negara sehingga dapat tercipta kondisi kerjasama yang harmonis bagi keduanya. Amerika Serikat bagi Indonesia merupakan negara yang patut di perhitungkan, dimana secara teknologi dan perekonomian, Indonesia masih membutuhkan Amerika, seperti kebutuhan persenjataan bagi militer seperti senjata, pesawat tempur dan peralatan militer lainnya. Sedangkan Amerika Serikat memandang Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya yang melimpah, yang membuat hal ini semakin menarik terutama bagi para investor AS yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan mitra kerjasama yang sangat penting di bidang minyak dan gas bagi AS, sekaligus sebagai penerima investasi di bidang pertambangan yang cukup besar dari negara AS, hal ini

96

ditunjukkan dengan terdapat berbagai perusahaan asing milik investor AS di Indonesia seperti Freeport McMoran. Dengan era kepemimpinan Barack Obama di Amerika Serikat memberikan peluang yang cukup signifikan bagi Indonesia. Diantaranya yaitu bagi Indonesia, sejarah masa kecil Presiden AS di Indonesia, perekonomian yang mapan dimiliki oleh AS, perlengkapan militer yang baik, pemegang hak veto pada Dewan Keamanan PBB, serta memiliki tujuan yang sama yaitu memerangi terorisme dan kedatangan Obama ke Indonesia, Indonesia dapat menyampaikan kepentingannya sebagai negara berkembang yang demokratis dengan penduduk mayoritas Islam dalam percaturan dunia. Dimana kepentingan Indonesia di antaranya normalisasi hubungan militer dan dimungkinkannya Indonesia membeli suku cadang bagi persenjataan militer asal AS, juga perdagangan komoditas asal Indonesia tidak diganggu dengan masalah lingkungan hidup, tuduhan dumping atau tidak terpenuhinya standar ISO. Sedangkan bagi Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang dapat memberikan keuntungan bagi AS sendiri, mengatasi masalah terorisme yang merupakan kebijakan AS pasca tragedi 11 September 2001, memperbaiki citra AS tentang dunia Muslim di mata masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga dapat merubah pendapat rakyat Indonesia tentang AS dan dunia Barat. Tantangan dalam hubungan kerjasama dua negara ini yaitu upaya dari

97

negara Amerika untuk merubah pendapat Indonesia bahwa kedatangan Obama ke Indonesia adalah suatu rencana untuk mendekati Indonesia yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki kemungkinan untuk dapat melobi negara-negara Muslim lainnya sangat besar. Selain itu upaya perundingan untuk mengambil pandangan masyarakat yang kekayaan alamnya di eksploitasi Amerika dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tersebut.

98

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dampak hubungan Indonesia dan AS terhadap stabilitas keamanan di Indonesia berdasarkan hasil analisis serta data dan landasan konseptual, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Hubungan Indonesia dan AS dalam kerjasama antara kedua negara terutama dalam bidang keamanan tidak terus mengalami hubungan yang harmonis. Ada kalanya terdapat kerikil-kerikil tajam yang membuat hubungan kedua negara ini menjadi goyah karena adanya perbedaan persepsi serta ideologi dari masyarakat AS maupun Indonesia. Akan tetapi, semuanya itu dapat dilalui oleh kedua negara ini dimana keduanya pun memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional,

keamanan kawasan serta

keamanan dunia. 2. Indonesia dan AS merupakan negara yang besar dan berpengaruh baik dalam lingkungan kawasan maupun dunia. Kerjasama bilateral antara kedua negara dalam bidang keamanan, memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Dimana, beberapa kasus yang mengganggu stabilitas keamanan Indonesia berhasil diselesaikan dengan baik, seperti aksi-aksi teroris yang memberikan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia berhasil diungkap dan para pelakunya pun telah dijatuhi hukuman.

99

3. Peluang kerjasama Indonesia dan AS membuat kerjasama antarnegara ini memiliki prospek kerjasama yang baik. Keinginan kedua negara dalam memerangi terorisme membuat hubungan bilateral keduanya semakin terbuka dan adanya saling ketergantungan kedua negara dimana keduanya merupakan negara terbesar dan memiliki pengaruh baik di kawasan maupun dunia. Adapun tantangan yang dihadapi, upaya dari AS untuk merubah pandangan masyarakat Indonesia bahwa kerjasama ini hanya sebagai pendekatan AS di Indonesia yang adalah negara Muslim terbesar di dunia, dimana Amerika Serikat dapat bekerja sama dengan negara Muslim lainnya seperti yang berada di daerah Timur Tengah. Hal ini dikarenakan, pemerintahan Amerika Serikat sebelum era Presiden Obama melakukan berbagai penyerangan seperti di Afghanistan dan Irak. Akan tetapi, dengan terpilihnya Obama menjadi Presiden Amerika Serikat, merubah pola kebijakan Amerika yang akan mengadakan hubungan setara dengan negara-negara lain seperti negara-negara di Timur Tengah, sehingga Amerika dapat melakukan kerjasama dengan semua negara di dunia. B. Saran Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas yaitu: 1. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dapat mengambil kesempatan kerjasama bilateral ini, dimana Amerika Serikat pada era kepemimpinan Obama saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki hubungan AS dengan negara-negara Muslim.

100

2. Indonesia perlu lebih cermat dalam melakukan kerjasama dengan AS sehingga memperoleh manfaat yang sedemikian rupa bagi stabilitas keamanannya. Seperti halnya dalam kerjasama kemitraan komprehensif yang telah disepakati bersama, Indonesia lebih memfokuskan kepentingan nasionalnya yang selaras dengan kepentingan nasional AS oleh karena agar tujuan dari kepentingan nasional tersebut dapat segera terpenuhi. Isu-isu yang dapat dimasukkan yaitu pada keamanan maritim serta dalam mengatasi terorisme.