BAB I PENDAHULUAN. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

BAB I PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.1 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2 Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Objek pph adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap 1 2

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi,2002, hal. 13 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1

1 Universitas Sumatera Utara

2

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan, baik untuk investasi maupun konsumsi. Karena luasnya pengertian dan jenis-jenis penghasilan yang dapat diperoleh oleh subjek pajak, maka UU PPh mengatur lebih rinci pembagian objek pajak yang diatur dalam pasal-pasal yang penyebutannya lebih popular dengan menyebutkan menurut pasal yang mengaturnya.3 Subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 2 adalah orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 memberikan kesempatan seluasluasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.4

3

Wirawan B.ilyas dan Richard Burton. Hukum Pajak.Salemba Empat, Jakarta ,2011.hal

41 4

Ibid. hal 42 Pengertian Self Assesment adalah pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri besar pajak yang harus dibayar

Universitas Sumatera Utara

3

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu kita akan membahasnya secara perlahan-lahan agar mudah dimengerti.5 Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.6 Di dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Pemerintah daerah secara horisontal selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, juga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maupun peraturan di 5 6

Suandi. Erly, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 28 Masyahrul,Toni, Pengantar Perpajakan, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hal 5


4

bawahnya. Namun diantara peraturan-peraturan tersebut terdapat hal-hal yang tidak konsisten sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pengaturan sistem pemungutan pajak daerah apakah sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Hutang luar negeri yang menjadi membengkak dengan nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 4 kali lipat pada tahun 2003, jika dibandingkan dengan nilai kurs valuta asing pada tahun 1997 saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut. Sementara itu dalam pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.7 Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintah negara lain, terutama pada negara maju, andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah Indonesia di masa depan juga mengandalkan penerimaannya pada penerimaan pajak.8 Untuk itu target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik 7 8

Wirawan B.ilyas dan Richard Burton, Op. Cit. hal 55 Diaz Priantara, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 4


5

pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir. Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan tersebut secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh KPP Medan Kota dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Dikarenakan KPP Medan Kota kurang melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan pajak, yang mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan pajak. hal itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat di KPP Medan Kota masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya.9 Berdasarkan uraian yang merupakan gambaran dari Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan di Medan Kota maka 9

Hasil wawancara dengan Irwan Harefa Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Medan Kota, tanggal 14 November 2014


6

dalam rangka penulisan skrpsi ini mencoba meneliti tentang Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota)

I.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan

peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia? 2. Bagaimana proses pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota? 3. Apa kendala dalam pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di Medan Kota?

J.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah a.

Untuk mengetahui pengaturan pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia

b.

Untuk mengetahui proses pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota

c.

Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi di Medan Kota


7

2.

Manfaat Penelitian Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Teoritis Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya, dan pada Hukum Administrasi Negara pada khususnya. b. Manfaat Praktis Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini dan ntuk melatih penulis dalam mengungkapkan adanya semacam permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.

K. Keaslian Penulisan Penulisan atas skripsi ini dilakukan atas inisiatif dari penulis sendiri dan tentunya dengan berbagi masukan dari berbagai pihak yang membantu penulisan ini. Karena melihat sangatlah penting mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan di Medan Kota. Mengingat pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak penghasilan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Beberapa Kendala Dalam


8

Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota) tidak ada judul yang sama pada arsip perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum Fakultas Hukum

Universitas

Sumatera

Utara.

Sehingga

penelitian

ini

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas segala kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan hasil penelitian. L. Tinjauan Pustaka 1. Hukum Administrasi Negara Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana, antara lain : R.J.H.M Huisman bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.10 Hukum Administrasi Negara diartikan juga seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga

10

R.J.H.M Huisman, Inleiding Algemeen Bestuurscrecht, Samson H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, hal 4.


9

melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.11 Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu : a. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; b. Aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan administrasi negara atau Pemerintah dengan warga negaranya.12 Menurut J.M Baron de Gerando bahwa obyek Hukum Administrasi adalah peraturan-peraturan yang melihat hubungan timbal balik antara Pemerintah dan rakyat. Deskripsi tentang obyek Hukum Administrasi dari De Gerando seperti tersebut di atas kiranya mewarnai Hukum Administrasi dalam perkembangan selanjutnya.13 J. Oppenheim membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi berdasarkan tinjauan negara menurut keduanya. Hukum Tata Negara menyoroti negara dalam keadaan diam, sedangkan Hukum Administrasi menyoroti negara dalam keadaan bergerak. Pendapat tersebut selanjutnya dijabarkan oleh C. Van vollenhoven dalam definisi Hukum Tata Negara dan definisi Hukum Administrasi. Hukum Tata Negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan

11

Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 34 Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta , 1984, hal. 2 13 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal 22 12


10

kewenangan

alat-alat

perlengkapan

negara

tersebut,

sedangkan

Hukum

Administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat perlengkapan negara itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. 14 Definisi-definisi tersebut kemudian mendapat kritikan dari J.H.A Logemann, karena tidak cukup memisahkan Hukum Administrasi dari Hukum Tata Negara. Tidak cukup pembeda tersebut karena dari definisi tersebut, masalah penetapan wewenang masuk bidang Hukum Tata Negara sedangkan penggunaan wewenang adalah bidang Hukum Administrasi.15 R. Kranenburg dan juga J.H.A Logemann tidak memisahkan Hukum Administrasi dari Hukum Tata Negara secara tegas. Keduanya memandang Hukum Administrasi sebagai segi khusus dari Hukum Tata Negara.16 Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam Hukum Tata Negara. Untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, Hukum Tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain Hukum Tata Negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis. Hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara. Utrecht Hukum Administrasi Negara menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya E. Utrecht menjelaskan bahwa Hukum 14

Ibid,, hal. 22 Ibid., hal. 23 16 Ibid., hal. 24 15


11

Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan administrasi negara diatur oleh Hukum Tata Negara, Hukum Privat dan sebagainya.17 Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara merumuskan definisi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk daripada administrasi Negara dan terdiri atas dua tingkatan, yaitu :18 Hukum Administrasi Heteronom, yang bersumber pada UUD 1945, TAP MPR, dan undang-undang, adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum Administrasi Negara otonom adalah hukum operasional yang dicipta oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri.19 Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya.20 Alat-alat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yang disebut hubungan hukum. Hubungan-hubungan ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni : a) Hubungan hukum antara alat administrasi negara yang satu dengan alat administrasi negara yang lain;

17

Ibid,. hal 26 Ibid., hal 27 19 Ibid., hal 28 20 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, 18

hal 61


12

b) Hubungan hukum antara alat administrasi negara dengan perseorangan (individual), yakni para warga negara, atau dengan badan-badan hukum swasta.21 Dalam suatu negara hukum, hubungan-hubungan hukum tersebut disalurkan dalam kaidah-kaidah tertentu, dan kaidah-kaidah hukum inilah yang merupakan materi dari Hukum Administrasi Negara. Kaidah-kaidah hukum tersebut terdiri dari: a) Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat administrasi negara mengadakan kontak satu sama lain. b) Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat administrasi negara (Pemerintah) dengan para warga negaranya. Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara yang penting adalah perbuatan hukum alat administrasi negara dalam hubungannya dengan warga negara, dimana hubungan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara.22 Hukum Administrasi Negara yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukan bahwa Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan kekuasaan Pemerintah atau eksekutif. Pengertian eksekutif di sini berbeda dengan yang dimaksud dalam ajaran Trias Polika yaitu menempatkan kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang.23 Istilah Hukum Administrasi Negara dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan Istilah bestuursrecht dengan unsur utama bestuur. Menurut Philipus M.

21

Ibid. hal. 62 Hartono Hadisoeprapto, Op. Cit. 23 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal 34 Pengertian Bestuursrecht adalah hukum tata pemerintahan, bestuur adalah pemerintahan 22


13

Hadjon istilah bestuur berkenaan dengan sturen dan sturing. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dengan demikian kekuasaan pemerintah tidak sekedar melaksanakan Undang-Undang saja tetapi merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif dalam konsep hukum administrasi secara instrisik merupakan unsur utama dari sturen.24 Sturen merupakan suatu kegiatan yang kontiniu. Kekuasaan pemerintahan dalam hal menerbitkan izin mendirikan bangunan misalnya, tidaklah berhenti dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan. Kekuasaan pemerintahanan senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. Dalam hal pelaksanaan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, pemerintah akan menggunakan kekuasaan penegakan hukum berupa penertiban yang mungkin berupa tindakan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai. Sturen berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik. Konsep hukum publik, penggunaan kekuasaan harus dilandasi pada asas-asas negara hukum. Sturen menunjukan lapangan di luar legislatif dan yudikatif. Lapangan ini lebih luas daripada sekedar lapangan eksekutif semata.25 Kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian Hukum Administrasi Negara amat luas. Hal ini dikarenakan bahwa selain melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi seperti pembuatan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan tetapi juga melakukan aktifitas di luar perundangan, peradilan dan

24

Ibid., hal. 36 Ibid., hal. 37 Pengertian Sturen adalah suatu kegiatan yang bersifat kontiniu, sturing berkaitan dengan kepiawaian menjabarkan ketentuan perundang-undangan 25


14

juga melakukan tindakan hukum di luar bidang legislasi, oleh karena itu tidak mudah untuk menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Kesukaran untuk menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam Peraturan Perudang-Undangan, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan Pemerintah dan masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan; 2. Pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak satu tangan atau lembaga; 3. Hukum Administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang Hukum Administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan Hukum Administrasi Negara tidak dapat dikodifikasikan.26 E. Utrecht dalam bukunya Ridwan HR, menyebutkan alasan-alasan Hukum Administrasi Negara sulit dikodifikasi yaitu: Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana hanya berubah secara berangsur-angsur saja, Pembuatan peraturan-peraturan

26

Ibid., hal. 38


15

Hukum Administrasi Negara tidak dalam satu tangan. Di dalam pembuatan Undang-Undang pusat hampir semua Departemen dan Pemerintah Daerah otonom membuat juga peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara sehingga lapangan Hukum Administrasi Negara itu sangat beraneka warna dan tidak bersistem. Karena tidak dapat dikodifikasikan, maka sukar didentifikasikan ruang lingkupnya dan yang dapat dilakukan hanyalah membagi bidang-bidang atau bagian-bagian Hukum Administrasi Negara.27 Prajudi Atmosudirdjo membagi Hukum Administrasi Negara dalam dua bagian, yaitu: a. Hukum Administrasi Negara Heteronom Bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU adalah huku yang mengaur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. b. Hukum Administrasi Negara otonom Hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara.28 Berdasarkan pendapat beberapa sarjana di atas dapat disebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan yaitu hukum yang secara garis besar mengatur: Perbuatan pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam bidang publik; Kewenangan Pemerintah (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut) didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenanggannya; penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum; Akibat-akibat 27 28

Ibid., hal. 39 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001,

hal 56


16

hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah itu. Penegakan hukum dan penerapan saksi-saksi dalam bidang pemerintahan.29 2. Pajak Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.30 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat.31

Menurut

Undang-Undang

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.32 3. Pajak Penghasilan Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak

29

Ridwan. HR, Op.Cit, hal 44 Nurmantu, Safri. Perpajakan (Edisi ketiga), Granit, Jakarta, 2005, hal 1 31 Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Jakarta, 2007, hal 20 32 Sumarsan, Thomas, Perpajakan Indonesia, Indeks, Jakarta, 2010, hal 4 30


17

penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 33 Adapun pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Yang dimaksud penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 : Pajak Penghasilan, adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. 33

Softbizniz.blogspot.com/2013/12/makalah-pajak-penghasilan-pph-pasal-21.html, diakses tanggal 1 Desember 2014


18

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. 3. Subjek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan 4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak


19

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

4. Hubungan Administrasi Negara Dengan Perpajakan

Sebelum masuk kedalam lingkup administrasi perpajakan, administrasi perpajakan berkaitan dengan administrasi publik dimana dirumuskan dalam tiga artian; pertama umumnya manajemen dari urusan-urusan Negara, pelaksanaan hukum dan penuaian haluan pemerintah. Kedua, seluruh kesatuan dari pejabatpejabat eksekutif. Ketiga, masa jabatan dari presiden atau gubernur. Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan.

Mengenai

peran

administrasi

perpajakan,

Liberti

Pandiangan

mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara akan sukses dengan mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif


20

melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Pelaksanaan administrasi pajak yang baik, tentunya perlu menerapkan manajemen modern yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan dan pengawasan yang berkesinambungan. Selain itu juga perlu adanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perudang-undangan perpajakan yang jelas. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan taxpayers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam.34

Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu diperhatikan beberapa kondisi administrasi perpajakan disuatu negara, sebagai berikut :

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara 2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan 3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan

kesewenang-wenangan,

arogansi,

dan

perilaku

untuk

kepentingan pribadi 4. Dapat mencegah dan member sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serat penyimpangan 5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. 6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak 7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat 34

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1437/Bab12.pdf?sequence=1 diakses tanggal 6 februari 2015 Pengertian taxpayers orang yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak


21

8. Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat35

Maka sistem perpajakan dapat juga disebut sebagai metode pengelolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat wajib pajak maupun fiskus, dengan disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk tujuan tertentu.

M. Metode Penelitian Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar skripsi mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.36 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. 2. Sifat penelitian Sifat penelitian dari skripsi ini lebih mengarah kepada sifat penelitian deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya 35

Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia, Graha Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal 95 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hal. 13-14 36


22

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai Beberapa Kendala Dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara menggunakan sifat penelitian deskriptif dikarenakan sudah terdapatnya ketentuan peraturan perundangundangan, literature yang cukup memadai mengenai permasalahan yang diangkat. 3. Data dan sumber data Data maupun sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut: a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.37 Data pimer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dalam hal ini yaitu KPP Pratama Medan Kota serta pihak-pihak lain yang terlibat. b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.38 Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain: 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrument hukum nasional, terdiri dari : 37

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarat, 2005, hal 41 38 Ibid., hal 42


23

a)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

c)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

d)

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

2) Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Beberapa Kendala Dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa; bukubuku hukum (textbook), serta jurnal-jurnal hukum yang membahas mengenai Beberapa Kendala Dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara 4. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Studi Dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum,


24

karena penelitian hukum selalu berawal dari premis atau pernyataan normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai studi kepustakaan dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden maupun informan yang dirancang atau yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dan mendukung permasalahan yang diajukan dalam penelitian mengenai Beberapa Kendala Dalam Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Dari jawaban ini diadakan pencatatan sederhana yang kemudian diolah dan dianalisis menjadi sebuah laporan yang runtun dan terperinci. 5. Analisis data Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa yang telah diperoleh selama penelitian. Dengan analisa kualitatif yang dilakukan dalam penulisan ini maka data dapat dikumpulkan secara sistematis39 N. Sistematika Penulisan Sistem penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian : BAB I

PENDAHULUAN

39

Soerjono soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 69


25

Pendahuluan merupakan pengantar. Didalamnya termuat mengenai gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II

PENGATURAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA Bab isi berisi mengenai Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukumnya, asas-asas dasar pemungutan pajak penghasilan, Dasar Hukum

dan

Sistem

Pemungutan

Dan

Pembayaran

Pajak

Penghasilan BAB III

PROSES

PEMUNGUTAN

PENGHASILAN

ORANG

DAN

PEMBAYARAN

PRIBADI

DI

PAJAK

KANTOR

PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA Bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan, Proses Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan

dan Sanksi terhadap wajib pajak yang

melakukan pelanggaran pembayaran pajak penghasilan orang pribadi BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN


26

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA Bab ini beriskan mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam pemungutan dan pembayaran Pajak penghasilan orang pribadi dan Upaya

yang

dilakukan

dalam

mengatasi

Kendala

dalam

pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hal yang dibahas dan di uraikan dalam bab-bab sebelumnya sebagai hasil analisis penulisan dan permasalahan dalam skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

Recommend Documents