BAB II KETENTUAN UMUM 200.
PEMBERLAKUAN PERATURAN BURSA 1. 2.
3.
201.
Peraturan ini adalah Peraturan dan Tata Tertib yang dibuat dan diberlakukan oleh Bursa setelah mendapatkan persetujuan Bappebti. Peraturan Bursa berlaku untuk seluruh Anggota Bursa, dan dilaksanakan sebagai ketentuan kontraktual yang mengikat antara: a. Anggota Bursa dengan Bursa; dan b. Anggota Bursa dengan sesama Anggota Bursa. Kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Bursa, pihak ketiga tidak memiliki hak maupun kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lain manapun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bursa ini.
KEWENANGAN TAMBAHAN Kewenangan Dewan Direksi Bursa dalam Peraturan Bursa adalah tambahan dari kewenangan Dewan Direksi Bursa yang tercantum dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Bursa.
202.
203.
KEWENANGAN UNTUK MENGUBAH DAN MENGESAMPINGKAN PERATURAN BURSA 1.
Bursa memiliki kewenangan penuh untuk mengubah ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa ini. Perubahan ketentuan dalam Peraturan Bursa dimaksud akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bursa dan mengikat semua Anggota Bursa.
2.
Bursa dapat mengesampingkan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bursa ini selama pengesampingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SURAT EDARAN, DAN PETUNJUK PELAKSANAAN 1.
Bursa berhak, dari waktu ke waktu, menerbitkan instrument yang mengatur seperti: Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan guna melengkapi ataupun menjelaskan penafsiran dan penerapan Peraturan Bursa ini kepada Anggota Bursa.
9 BKDI-PTT-2011
204.
205.
2.
Instrumen tersebut di atas disusun menurut peringkat kewenangan, dimana apabila terjadi perbedaan kepentingan antara ketentuan yang terkandung dalam satu instrumen dengan instrumen yang lain, maka ketentuan instrumen peraturan yang lebih tinggi akan berlaku. Peringkatnya adalah sebagai berikut: a. Peraturan Perundang-undangan; b. Peraturan Bursa; c. Surat Keputusan; d. Surat Pemberitahuan / Surat Edaran; e. Petunjuk Pelaksanaan.
3.
Setiap Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran, dan Petunjuk Pelaksanaan akan diberitahukan melalui fax, email, atau dengan metode komunikasi lainnya kepada alamat yang diberitahukan oleh Anggota Bursa, dan dipublikasikan di website Bursa, dan akan dianggap telah diketahui oleh seluruh Anggota Bursa pada saat peraturan tersebut dipublikasikan oleh Bursa.
JURISDIKSI DAN HUKUM YANG BERLAKU 1.
Bursa dan Anggota Bursa setuju bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) di Indonesia memiliki jurisdiksi eksklusif. Dengan demikian tidak ada jurisdiksi lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan perdata antara Bursa dan Anggota Bursa, dan antara sesama Anggota Bursa yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi.
2.
Bursa dan Anggota Bursa setuju bahwa prosedur tata cara beracara yang dipergunakan adalah Peraturan BAKTI.
3.
Peraturan Bursa ini akan tunduk dan diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
4.
Khusus untuk perkara di luar jurisdiksi BAKTI, Bursa memiliki kewenangan untuk mengajukan perselisihan hukum yang timbul terhadap pihak ketiga atau terhadap Anggota Bursa kepada: a. satu jurisdiksi pengadilan manapun yang berkompeten; atau b. lebih dari satu jurisdiksi secara bersamaan.
DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI Dokumen Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka yang menyangkut perdagangan, kliring, atau penyelesaian suatu Kontrak Berjangka atau transaksi yang telah diselesaikan oleh Bursa atau telah dikliringkan oleh Lembaga Kliring Berjangka, atau telah dilaporkan ke Bursa dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka dianggap final, absah dan sebagai bukti yang
10 BKDI-PTT-2011
mengikat antara seluruh pihak terkait dengan Peraturan Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka. 206.
207.
BAHASA 1.
Semua Peraturan, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran, Peraturan Pelaksanaan, laporan dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh Bursa berkaitan dengan pengoperasian dan penyelenggaraan fungsi Bursa akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
2.
Apabila ada perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pengertian dan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang diberlakukan adalah penafsiran dalam Bahasa Indonesia.
TANGGUNG JAWAB BURSA 1.
Menyediakan fasilitas yang cukup (termasuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan) untuk terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
2.
Menyiapkan catatan dan laporan seluruh kegiatan Anggota Bursa yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk dilaporkan kepada Bappebti;
3.
Melakukan tindakan terhadap karyawan Bursa yang dengan sengaja melakukan hal-hal berikut ini: a. menghentikan sistem di luar ketentuan Bursa; b. mematikan sistem dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk manual yang berlaku; c. memberitahukan kode akses (kode akun dan sandi akun) kepada pihak yang tidak berhak.
4.
Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa;
6.
Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa serta mengambil tindakan pembekuan atau pencabutan keanggotaan Anggota Bursa yang tidak memenuhi
11 BKDI-PTT-2011
persyaratan keuangan dan pelaporan;
208.
7.
Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
8.
Melakukan upaya terbaik dan sewajarnya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kerugian terkait penyelenggaraan fungsi Bursa.
BATASAN TANGGUNG JAWAB 1.
Bursa tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada Anggota Bursa, Nasabah Anggota Bursa, Bank Penyimpan atau pihak ketiga, yang timbul sebagai akibat dari (termasuk namun tidak terbatas pada): a. setiap peristiwa Keadaan Kahar; b. adanya kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan, termasuk konsekuensi dari kerugian dan kerusakan dimaksud, yang disebabkan oleh tindakan Anggota Bursa atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dan fungsi dari Bursa; c. adanya kegagalan, kelalaian, atau kesalahan yang terjadi di Lembaga Kliring; atau d. adanya tindakan pembekuan (suspension), interupsi, pembatalan, penutupan atau penghentian pelayanan dari Bursa atau Lembaga Kliring Berjangka yang disebabkan oleh setiap kerusakan atau tidak beroperasinya atau berfungsinya ATS, Exchange TWS atau peralatan, software atau perangkat lain yang dioperasikan, disediakan atau dipergunakan oleh Bursa atau Lembaga Kliring Berjangka yang terjadi di luar kendali Bursa.
2.
Bursa tidak akan memberikan jaminan (warranty), baik secara tersurat maupun tersirat, kepada Pihak mana pun, mengenai hal-hal sebagai berikut: a. bahwa tidak akan terjadi kegagalan dari Bursa atau Lembaga Kliring untuk saling menyediakan informasi atau melakukan komunikasi satu terhadap yang lain; b. akurasi, keaslian, kelengkapan atau batasan waktu suatu dokumen dan sistem informasi; c. adanya kerugian dan/atau keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan; d. sistem dan komponen yang terkait akan memenuhi keinginan dari semua pengguna, atau bebas dari kesalahan dan kegagalan (error-free).
3.
Bursa dan Pengembang Sistem tidak akan dibebani tanggung jawab berkaitan dengan pemasangan (instalasi), pembangunan, pengoperasian sistem yang berakibat (termasuk namun tidak terbatas pada): a. pelanggaran hukum; b. kerusakan dan kehilangan barang milik; c. kecelakaan dan kematian;
12 BKDI-PTT-2011
d. e.
209.
kehilangan waktu pengoperasian; kehilangan potensi keuntungan.
4.
Dalam hal kewajiban Bursa harus diselenggarakan pada saat atau sebelum waktu tertentu yang sudah ditetapkan, namun tidak terlaksana pada saat atau sebelum waktu tersebut, maka Bursa tidak akan dianggap melanggar ketentuan Peraturan Bursa ini, sepanjang kewajiban dimaksud masih dapat dilaksanakan dalam batas toleransi waktu yang layak.
5.
Bursa hanya akan bertanggung jawab terhadap semua kewajiban yang secara tegas ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa ini.
IMUNITAS Bursa, dan seluruh pejabat, karyawan, dan anggota Komitenya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bursa ini, baik yang masih ataupun sudah tidak menjabat, dibebaskan dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan, yang dilakukan dengan maksud itikad baik.
210.
211.
PEMBEBASAN 1.
Setiap Anggota Bursa wajib menjamin dan membebaskan Bursa, serta menanggung setiap kerugian, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerusakan yang diderita oleh Bursa dan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dari, atau yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa dan Nasabahnya akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum, kecerobohan atau kelalaian yang dilakukan Anggota Bursa dimaksud.
2.
Tanpa mengesampingkan ketentuan angka 1 di atas, setiap Anggota Bursa membebaskan Bursa dari kewajiban keuangan yang diputuskan oleh jurisdiksi manapun, baik denda ataupun penyelesaian keuangan yang harus dibayar oleh Bursa berkaitan dengan proses hukum dan tindakan administrasi yang diajukan terhadap Bursa sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan atau yang dipersangkakan dilakukan Anggota Bursa dan Nasabahnya terhadap Peraturan Bursa, atau Surat Keputusan, atau Surat Pemberitahuan dan Surat Edaran yang diterbitkan Bursa.
LINGKUP TANGGUNG JAWAB Setiap pengecualian dari tanggung jawab, pembelaan atau kekebalan yang dimiliki oleh Bursa
13 BKDI-PTT-2011
atau yang merupakan hak dari Bursa berdasarkan Peraturan Bursa, juga berlaku dan ditujukan untuk melindungi setiap afiliasi Bursa. 212.
213.
KERAHASIAAN 1.
Bursa, semua pejabat, karyawan wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan dengan setiap Anggota Bursa serta Nasabahnya, yang bukan merupakan informasi untuk umum, yang diketahui atau dimiliki oleh Bursa serta semua pejabat, karyawan (secara kolekftif informasi-infomasi dimaksud akan disebut sebagai ”Informasi Rahasia”), kecuali pengungkapan Informasi Rahasia tersebut diharuskan oleh hukum dan Peraturan perundang-undangan serta Peraturan Bursa ini.
2.
Bursa akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara Informasi Rahasia.
KETERPISAHAN (SEVERABILITY) Apabila terdapat ketentuan dalam Peraturan Bursa ini yang tidak sesuai, atau tidak dapat diberlakukan dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau otoritas regulator, maka ketentuan tersebut, tidak berlaku lagi tanpa mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya di Peraturan Bursa ini.
214.
KEADAAN KAHAR 1.
Bursa tidak akan dibebani tanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, atau kecelakaan yang menimpa pihak manapun, dan tidak juga bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan, atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota Bursa, sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan Bursa untuk mengendalikannya. Hal-hal dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada: a. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan bencana alam lainnya; b. peperangan, kerusuhan, terorisme, tindakan otoritas sipil dan militer, embargo, demonstrasi dan lock out; c. kebakaran, ledakan, kecelakaan, pemadaman listrik, yang mengakibatkan tidak berfungsinya mesin, komputer dan perangkat peralatan terkait, jaringan telekomunikasi dan sistem on-line, service provider, kegagalan pada sistem komputer atau software; d. terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, interupsi dan pembekuan, atau keadaan insolvensi atau kebangkrutan dari Bank dan lembaga keuangan; e. keadaan darurat terhadap pasar, penutupan pasar manapun termasuk pasar yang
14 BKDI-PTT-2011
dioperasikan oleh Bursa; f. sebab-sebab lain atau keadaan darurat lain yang terjadi di luar kendali Bursa.
215.
2.
Meskipun telah ditetapkan dalam ketentuan angka 1 di atas, namun setiap kegagalan yang dilakukan oleh Bursa yang terjadi karena kondisi kahar tersebut tidak akan mengurangi, mengubah, membatasi atau berpengaruh terhadap kewajiban Anggota Bursa berkaitan dengan kontrak atau transaksi yang telah dilaksanakan dalam sistem Bursa oleh Anggota Bursa.
3.
Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, Bursa berdasarkan kebijakannya sendiri, berhak untuk meminta Anggota Bursa melakukan tindakan-tindakan yang diarahkan oleh Bursa terkait dengan transaksi Kontrak yang terkena Kejadian Keadaan Kahar.
ESENSI WAKTU Waktu merupakan esensi penting berkaitan dengan penentuan periode waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran, dan Spesifikasi Kontrak terkait, termasuk namun tidak terbatas pada setiap ketentuan yang berkaitan dengan penyerahan dokumen-dokumen dan pembayaran kecuali ditentukan lain.
15 BKDI-PTT-2011
