Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
BAB I. KETENTUAN UMUM 1 1 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2 Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Keuangan Mikro. 3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang selanjutnya disingkat LKMS, adalah LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. 4 Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan. 5 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 6 Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagaimana
Penjelasan Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
Ayat 7
8
9
10
Batang Tubuh
Penjelasan
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Direksi: a. bagi BPR dan BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas. b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian. Dewan Komisaris: a. bagi BPR dan BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai Pemerintahan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai Pemerintahan Daerah; d. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lain yang setara. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat dengan PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang: -2-
Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
Ayat
11
12
2
1
2
3
Batang Tubuh
Penjelasan
a. memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan, BPR, atau BPRS sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, BPR, atau BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat PKK adalah proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masingmasing sektor jasa keuangan. LKM/LKMS wajib bertransformasi menjadi BPR/BPRS apabila telah memenuhi ketentuan transformasi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang tentang LKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM. LKM yang belum diwajibkan menurut Undang-Undang tentang LKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM namun telah memenuhi persyaratan modal inti BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan telah memiliki badan hukum dapat bertransformasi menjadi BPR. LKMS yang belum diwajibkan menurut Undang-Undang tentang LKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan -3-
Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
dan Kelembagaan LKM namun telah memenuhi persyaratan modal inti BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) BPRS dan telah memiliki badan hukum dapat bertransformasi menjadi BPRS. 3 1 Transformasi LKM/LKMS menjadi BPR/BPRS sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada Pasal 2 hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. 2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Cukup jelas. izin usaha sebagai BPR/BPRS. 4 Selama proses transformasi, LKM/LKMS dilarang melakukan perubahan: a. lokasi kota/kabupaten tempat kedudukan; Huruf a Cukup jelas. b. bentuk badan hukum, kecuali LKMS yang akan menjadi BPRS Huruf b wajib mengubah bentuk badan hukum menjadi PT; Cukup jelas. c. prinsip kegiatan usaha. Huruf c Yang dimaksud dengan prinsip kegiatan usaha adalah kegiatan usaha sebagai LKM konvensional atau LKM syariah. BAB II. PERSYARATAN TRANSFORMASI LKM/LKMS MENJADI BPR/BPRS 5 Rencana transformasi LKM/LKMS menjadi BPR/BPRS telah disampaikan kepada OJK harus tercantum dalam rencana kerja LKM/LKMS. 6 LKM/LKMS yang akan melakukan transformasi menjadi Cukup jelas. BPR/BPRS wajib: a. menyesuaikan anggaran dasar; b. menyesuaikan kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP; c. memenuhi ketentuan permodalan; d. memenuhi ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris; e. memenuhi ketentuan DPS untuk BPRS; f. menyesuaikan infrastruktur dan sumber daya manusia; dan -4-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
g. memenuhi persyaratan kinerja keuangan. Bagian Kesatu Penyesuaian Anggaran Dasar 7 Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Cukup jelas. 6 huruf a dibuat dalam bentuk rancangan anggaran dasar yang mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang BPR/BPRS yang paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. kegiatan usaha sebagai BPR/BPRS; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (bagi BPRS) termasuk ketentuan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS (bagi BPRS) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bagian Kedua Penyesuaian Kepemilikan, Bentuk Badan Hukum, dan PSP 8 Penyesuaian kepemilikan, bentuk badan hukum, dan PSP Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang BPR/BPRS, antara lain: a. BPR/BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: 1. warga negara Indonesia; 2. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau 3. Pemerintah Daerah. b. Bentuk badan hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Perusahaan Umum Daerah. c. Bentuk badan hukum BPRS hanya dapat berupa PT. d. BPR/BPRS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang PSP dengan -5-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
presentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan sesuai dengan kriteria mengenai PSP yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Bagi Pihak Utama BPR/BPRS. Bagian Ketiga Pemenuhan Ketentuan Permodalan 9 Modal LKM/LKMS yang akan melakukan transformasi menjadi BPR/BPRS harus: a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang. 10 1 LKM yang akan bertransformasi menjadi BPR harus memiliki: a. modal inti minimal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan b. rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), terhitung sejak pengajuan permohonan transformasi. 2 LKM yang memiliki modal inti Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melakukan kegiatan operasional dalam cakupan wilayah 1 (satu) kota/kabupaten dan kota/kabupaten yang berbatasan langsung pada provinsi yang sama. 3 LKM yang memiliki modal inti minimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melakukan kegiatan operasional dalam cakupan wilayah 1 (satu) provinsi dan kota/kabupaten yang berbatasan langsung pada provinsi lain. 4 Hal lain terkait pemenuhan ketentuan permodalan LKM yang akan bertransformasi menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran -6-
Cukup jelas.
Perhitungan modal inti dan rasio KPMM mengacu pada ketentuan KPMM BPR.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
Ayat
11
12
1
2
Batang Tubuh
Penjelasan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti. Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, LKM Cukup jelas. belum memenuhi ketentuan modal inti BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melakukan penambahan modal inti melalui setoran tunai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud pada Cukup jelas. Pasal 6 huruf c bagi BPRS mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS terhitung sejak pengajuan permohonan transformasi. Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, LKMS Cukup jelas. belum memenuhi ketentuan modal inti minimum BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS dapat melakukan penambahan modal melalui setoran tunai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Bagian Keempat Pemenuhan Ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris 13 1 LKM yang akan bertransformasi menjadi BPR, pemenuhan Cukup jelas. ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang PKK Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 2 Pemenuhan ketentuan Direksi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain harus mengikuti PKK dan memiliki: a. paling sedikit 2 (dua) orang bagi BPR dengan modal inti -7-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Huruf a atau paling sedikit 3 (tiga) orang bagi BPR dengan modal inti Cukup jelas. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih. b. salah satu diantara anggota Direksi menjabat sebagai Direktur Huruf b Utama; Cukup jelas. c. pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga; Huruf c Cukup jelas. d. sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang Huruf d diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan/atau profesi perbankan yang mendapatkan lisensi (license) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3
e. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan Huruf e dengan jabatannya; Cukup jelas. f. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau Huruf f lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama Cukup jelas. 2 (dua) tahun; dan g. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam Huruf g rangka pengembangan BPR yang sehat. Cukup jelas. Pemenuhan ketentuan Anggota Dewan Komisaris BPR Cukup jelas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain harus mengikuti -8-
Pasal
14
Ayat
1
2
Batang Tubuh
Penjelasan
PKK BPR dan memiliki: a. paling sedikit 2 (dua) orang bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau paling sedikit 3 (tiga) orang bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih. b. paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). c. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). d. Komisaris Utama dari salah satu anggota Dewan Komisaris; e. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau f. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan g. sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. LKMS yang akan bertransformasi menjadi BPRS, pemenuhan Cukup jelas. ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf e mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai BPRS, PKK bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, dan sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota Direksi anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemenuhan ketentuan Anggota Direksi BPRS sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (1) antara lain harus mengikuti PKK BPRS dan memiliki: a. paling sedikit 2 (dua) orang; -9-
Pasal
Ayat
3
Batang Tubuh
Penjelasan
b. salah satu di antara anggota Direksi menjabat Presiden Direktur atau Direktur Utama; c. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur utama harus berpengalaman operasional paling singkat: 1. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; 2. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau 3. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi atau setingkat dengan direksi di LKM/LKMS; d. pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda; dan e. sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif. Pemenuhan ketentuan Anggota Dewan Komisaris BPRS Cukup jelas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain harus mengikuti PKK BPRS dan memiliki: a. paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang; b. salah satu diantara Dewan Komisaris menjabat Presiden Komisaris atau Komisaris Utama c. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non-bank; dan d. sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif. -10-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
Bagian Kelima Pemenuhan Ketentuan DPS bagi BPRS 15 1 LKMS yang akan bertransformasi menjadi BPRS, pemenuhan Cukup jelas. ketentuan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai BPRS. 2 Pemenuhan ketentuan DPS BPRS sebagaimana dimaksud pada Cukup jelas. ayat (1) antara lain: a. lulus wawancara; b. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang; c. dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS; d. mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional (DSN)MUI; dan e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Bagian Keenam Pemenuhan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia 16 Pemenuhan infrastruktur dan sumber daya manusia Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang BPR/BPRS memuat antara lain: a. aset tetap dan inventaris, termasuk gedung kantor dan sarana dan pra sarana kantor; b. teknologi informasi yang memadai; c. sumber daya manusia; d. sistem dan prosedur kerja; dan e. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR/BPRS. Bagian Ketujuh Pemenuhan Persyaratan Kinerja Keuangan -11-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
17
LKM/LKMS yang akan bertransformasi menjadi BPR/BPRS harus memiliki: a. NPL Gross atau NPF Gross maksimum 1% (satu perseratus) Huruf a Cukup jelas. bagi BPR/BPRS, selama 6 (enam) bulan terakhir; b. laba positif pada tahun berjalan dan selama 2 (dua) tahun Huruf b sebelumnya; Laba positif untuk posisi pada tahun berjalan telah diperhitungkan dengan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan mengenai KAP dan Pembentukan PPAP BPR atau BPRS. c. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang telah Huruf c dibentuk minimal sama dengan PPAP yang wajib dibentuk Cukup jelas. sesuai ketentuan mengenai Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR/BPRS; dan d. Cash Ratio sebesar ≥4,05% (empat koma nol lima perseratus) Huruf d yang memenuhi kriteria sehat sesuai ketentuan mengenai Cukup jelas. Tingkat Kesehatan BPR. e. Cash Ratio sebesar ≥4,05% (empat koma nol lima perseratus) Huruf e yang memenuhi kriteria peringkat komponen 2 (dua) sesuai Cukup jelas. ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan BPRS. BAB III TATA CARA TRANSFORMASI LKM/LKMS MENJADI BPR/BPRS Bagian Kesatu Tahapan Perizinan 18 1 Pemberian izin Transformasi dilakukan dalam bentuk izin usaha Cukup jelas. sebagai BPR/BPRS. 2 Izin usaha sebagai BPR/BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat Cukup jelas. (1) diberikan setelah LKM/LKMS memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal17. -12-
Pasal
Ayat 3 4
Batang Tubuh
Penjelasan
Pemberian izin usaha sebagai BPR/BPRS sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha sebagai LKM/LKMS. Izin usaha sebagai BPR/BPRS dan pencabutan izin usaha Cukup jelas. sebagai LKM/LKMS berlaku efektif setelah anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang.
Bagian Kedua Pengajuan Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan 19 LKM/LKMS mengajukan permohonan izin Transformasi kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: a. visi dan misi perubahan kegiatan usaha menjadi BPR/BPRS; Huruf a Cukup b. bukti lunas pembayaran biaya perizinan transformasi Huruf b LKM/LKMS menjadi BPR/BPRS; Cukup c. rancangan perubahan anggaran dasar; Huruf c Cukup d. data kepemilikan: Huruf d 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya Cukup masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR/BPRS yang berbadan hukum Perseroan Terbatas; 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi. e. nama dan identitas dari calon PSP, calon anggota Dewan Huruf e Komisaris, calon anggota Direksi, serta calon anggota DPS Cukup (BPRS) beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan PKK BPR/BPRS; f. struktur organisasi; Huruf f Cukup g. laporan keuangan pada tahun berjalan dan laporan keuangan Huruf g selama 2 (dua) tahun sebelumnya dalam 2 (dua) bentuk Cukup laporan, yaitu: -13-
jelas. jelas. jelas. jelas.
jelas.
jelas. jelas.
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
1. laporan keuangan LKM/LKMS sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM; dan 2. laporan keuangan LKM/LKMS yang telah dikonversikan dalam bentuk Laporan Bulanan BPR/BPRS sesuai ketentuan Laporan Berkala BPR/BPRS; h. laporan modal inti sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 atau Pasal 12 dan laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17; i. daftar aset tetap, bukti penguasaan aset tetap, foto gedung kantor, dan tata letak ruangan; j. dokumen yang menunjukkan kesiapan sistem teknologi informasi; k. rencana Sistem dan Prosedur Kerja, serta contoh Formulir/Warkat yang akan digunakan; l. proyeksi laporan keuangan beserta rasio keuangan tertentu; dan
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Yang dimaksud “proyeksi laporan keuangan” adalah proyeksi pos-pos tertentu laporan bulanan dengan mengacu ketentuan mengenai laporan bulanan BPR/BPRS.
Yang dimaksud “proyeksi rasio keuangan tertentu” adalah proyeksi atas rasio-rasio keuangan dengan mengacu ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR/BPRS. m. laporan keuangan posisi akhir Desember dari lembaga Huruf m keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP selama 2 (dua) Cukup jelas. tahun terakhir.
-14-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
Bagian Ketiga Pemberian Izin Transformasi 20 1 Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan Cukup jelas. atas permohonan izin Transformasi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 2 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; Huruf a Cukup jelas. b. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP, Direksi, dan Huruf b Dewan Komisaris dan/atau wawancara bagi DPS; Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP, Direksi, dan Dewan Komisaris berupa penelitian administratif dan/atau klarifikasi sesuai ketentuan PKK. Wawancara bagi DPS dilakukan khusus bagi BPRS. c. Penelitian kinerja BPRS/BPRS dan/atau Lembaga Keuangan Huruf c dalam kepemilikan PSP yang sama terhadap Laporan Cukup jelas. Keuangan tahun berjalan dan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir; dan d. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan (due Huruf d Cukup jelas. diligence) 21 1 Dalam hal permohonan izin Transformasi ditolak, LKM/LKMS Cukup jelas. dapat mengajukan kembali izin Transformasi paling cepat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat penolakan. 2 Pengajuan kembali permohonan izin Transformasi sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses dari awal. 22 1 LKM yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR dari Dewan Cukup jelas. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan telah berlaku efektif -15-
Pasal
Ayat
2
23
1
2 3
Batang Tubuh
Penjelasan
wajib mencantumkan secara jelas: a. bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR”, sesuai dengan anggaran dasar BPR; dan b. logo BPR pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor BPR. LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPRS dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan telah berlaku efektif wajib mencantumkan secara jelas: a. frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau disingkat “BPR Syariah” pada penulisan namanya dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan; dan b. logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, serta Kantor Pelayanan BPRS. LKM/LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR/BPRS namun belum mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha, izin usaha sebagai BPR/BPRS dan pencabutan izin usaha sebagai LKM/LKMS dinyatakan batal dan tidak berlaku. LKM/LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR/BPRS wajib melaksanakan kegiatan operasional BPR/BPRS pada saat izin usaha berlaku efektif. Pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR/BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas.
Bagian Keempat Pengumuman Transformasi 24 1 Direksi BPR/BPRS hasil transformasi wajib mengumumkan Cukup jelas. transformasi kegiatan usaha LKM/LKMS menjadi BPR/BPRS kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR/BPRS. -16-
Pasal
Ayat 2 3
25
Batang Tubuh
Penjelasan
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif. Direksi BPR/BPRS hasil transformasi wajib menyampaikan bukti Cukup jelas. pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman. LKM/LKMS yang telah mendapat izin usaha sebagai BPR/BPRS dan berlaku efektif dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai LKM/LKMS, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha LKM/LKMS.
Bagian Kelima Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelaporan 26 1 BPR/BPRS hasil transformasi dinyatakan terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dalam Pasal 23 ayat (3) dan bukti pengumuman transformasi dalam Pasal 24 ayat (3) apabila laporan atau bukti pengumuman diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan atau bukti pengumuman. 2 BPR/BPRS hasil transformasi dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) apabila laporan atau bukti pengumuman tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3 BPR/BPRS hasil transformasi yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB IV. SANKSI 27 BPR/BPRS hasil transformasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: -17-
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
28
Ayat
1
2
3
29
Batang Tubuh
Penjelasan
a. Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan satu peringkat bagi BPR atau satu peringkat komposit bagi BPRS. b. Pasal 23 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak izin usaha sebagai BPR/BPRS berlaku efektif. BPR/BPRS hasil transformasi yang melanggar ketentuan Cukup jelas. penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). BPR/BPRS hasil transformasi yang dinyatakan tidak Cukup jelas. menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam hal BPR/BPRS hasil transformasi dikenakan sanksi Cukup jelas. kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman tidak diberlakukan. Direksi LKM/LKMS yang dalam pengajuan permohonan transformasi LKM menjadi BPR/BPRS terbukti menyampaikan laporan dan/atau pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dikenakan sanksi administratif berupa: a. permohonan izin perubahan kegiatan usaha ditolak; atau b. izin perubahan kegiatan usaha LKM/LKMS menjadi BPR/BPRS dibatalkan, apabila izin telah diberikan.
-18-
Pasal
Ayat
Batang Tubuh
Penjelasan
BAB V. KETENTUAN PENUTUP 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi LKM/LKMS Cukup jelas. menjadi BPR/BPRS diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal Cukup jelas. ditetapkan diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
-19-
