BAB I KETENTUAN UMUM
100.
DEFINISI Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Peraturan ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:
Afiliasi
Anggaran Dasar Perseroan Anggota Bursa
Anggota Kliring
Automated Trading Platform (ATP)
Bappebti
Bank Penyimpan
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. (b) Hubungan antara Pihak dengan karyawan, Direksi atau Komisaris, dari Pihak tersebut; (c) Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; (f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utamanya. adalah Anggaran Dasar PT. Identrust Security International. Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak dari Lembaga Kliring untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka. Sistem Perdagangan Otomatis berbasis internet yang disediakan oleh Bursa Berjangka untuk Anggota Bursa dalam rangka melakukan Perdagangan atas Kontrak Berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, selaku instansi yang berwenang dalam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bank Devisa Umum yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring dan disetujui oleh Bappepti untuk menyimpan Dana Nasabah, Margin, Dana Jaminan Kliring, dan Dana Kliring 1
Biaya Kliring (Clearing Fee)
Bulan Penyerahan
biaya yang dipungut dari Anggota Kliring penyelenggaraan transaksi Kontrak Berjangka.
dalam
rangka
Bulan dimana suatu Kontrak Berjangka jatuh tempo, yang penyerahan dan penerimaan barang harus diselesaikan antara Anggota Kliring penjual dan pembeli.
Bursa Berjangka
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
Cidera Janji (Default)
Keadaan dimana salah satu atau kedua pihak Anggota Kliring (penjual dan pembeli) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa dan Peraturan Kliring, serta perjanjian lain yang terkait dengan transaksi Kontrak Berjangka.
Dana Jaminan Kliring (Security Deposit)
Jaminan tambahan berupa uang tunai dan/atau Surat Berharga yang disetujui oleh dan diterima Lembaga Kliring guna menjamin transaksi Kontrak Berjangka, di luar Initial Margin.
Dana Kliring (Clearing Fund)
Dana yang disisihkan dari pendapatan bersih Lembaga Kliring, yang dikelola untuk tujuan melindungi Lembaga Kliring dari kondisi dan situasi yang mengancam integritas keuangan dan operasional Lembaga Kliring.
Derivatif
Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
Dewan Direksi
Direksi PT. Identrust Security International atau kuasanya.
Harga yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dalam keadaan darurat Harga Penyelesaian atau kondisi khusus. Darurat Harga penutupan yang terbentuk di Bursa Berjangka yang ditetapkan Harga Penyelesaian oleh Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring. (Settlement Price)
Hari Perdagangan
Komite Kliring
Komite Bursa
Hari-hari kerja saat Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu selain hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Nasional, serta hari-hari tertentu yang ditetapkan sebagai hari libur kerja bagi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring. Komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Direksi. Komite yang diangkat oleh Bursa Berjangka sesuai dengan Peraturan Bursa. 2
Komoditi
Kontrak Berjangka
Barang dagangan yang menjadi subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
Lembaga Kliring
PT. Identrust Security International selaku badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.
Margin
sejumlah uang dan/atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
Menteri Nasabah
Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan. Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui Rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
Likuidasi (Off- Set)
Menutup suatu Posisi Terbuka dengan cara mempertemukan dengan Posisi Terbuka lawannya, yang berakibat terciptanya penyelesaian atas Posisi Terbuka dimaksud.
Pedagang Berjangka
Anggota Kliring yang melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perusahaannya, atau kelompok usahanya.
Pegawai Lembaga Kliring ISI Penutupan Perdagangan
Penyerahan
Direksi, Komisaris, dan karyawan Lembaga Kliring ISI. Waktu atau saat tertentu pada setiap Hari Kerja yang dinyatakan sebagai waktu atau saat dimana perdagangan dihentikan untuk hari itu. Penyelesaian dengan cara pemenuhan kewajiban penyerahan (delivery) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Berjangka yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.
Peraturan Kliring
Peraturan dan Tata tertib yang dibuat oleh Lembaga Kliring yang diberlakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti.
Peraturan Bursa
Peraturan dan Tata tertib yang dibuat oleh Bursa Berjangka yang diberlakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti. 3
Pialang Berjangka
Anggota Bursa yang berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan jual atau beli Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah, dengan menarik Margin untuk menjamin pelaksanaan transaksi yang diamanatkan Nasabah tersebut.
Pihak
Orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
Posisi Terbuka (Open Position) Rekening Terpisah (Segregated Account)
Rekening Pialang Berjangka atau Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah, dan terpisah dari kekayaan Pialang Berjangka atau Lembaga Kliring dimaksud;
Secara Tertulis
Tertulis, diketik, dicetak atau ditulis tangan, termasuk dengan cara elektronik atau rekaman.
Peraturan Perundangundangan
101.
Posisi beli atau posisi jual dalam Kontrak Berjangka yang belum dilikuidasi (Off-Set) sebelum Kontrak jatuh tempo.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, berikut seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya yang terkait.
LEMBAGA KLIRING (a) Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka mendukung proses pelaksanaan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka, maka penyelenggaraan Bursa Berjangka dimaksud akan dilengkapi dengan Lembaga Kliring. (b) Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring akan menyediakan fasilitas pelaksanaan jasa kliring dan menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
102.
JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN KONTRAK BERJANGKA (a) Dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring memberi layanan sebagai berikut : (i) Jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi Kontrak Berjangka; (ii) Jasa Penyelesaian Kontrak Berjangka yang jatuh tempo baik melalui penyerahan barang (Delivery) atau penyelesaian secara tunai (Cash Settlement); 4
(iii) Jasa-jasa lain yang terkait, yang mendapat persetujuan dari Bappebti. (b) Jasa kliring dan penjaminan transaksi kontrak berjangka serta penyelesaian kontrak berjangka yang jatuh tempo hanya diberikan atas transaksi yang dilakukan antara Anggota Kliring.
103.
PERAN & FUNGSI LEMBAGA KLIRING (a) Melakukan fungsi Novasi dimana Lembaga Kliring akan bertindak sebagai pihak lawan (counterparty) terhadap masing-masing dan setiap pihak yang melakukan transaksi perdagangan berjangka; dengan demikian menjadi penengah yang mencegah hubungan langsung / bertemunya secara langsung antara pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan berjangka di Bursa; (b) Lembaga Kliring akan melakukan fungsi Novasi dimaksud Huruf (a) di atas setelah masing-masing Pihak Penjual dan Pembeli dipastikan telah memenuhi kewajiban Initial Margin dan Variasi Margin atas posisi Kontrak tersebut; (c) Menjamin penyelesaian masing-masing Kontrak Berjangka yang dilakukan melalui mekanisme: (i)
Offset;
(ii) Penyerahan fisik; atau (iii) Cash Settlement; (d) Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka. (e) Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring. (f) Melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu, berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Bursa Berjangka, atau oleh Anggota Kliring atau pihak lain, yang terjadi pada proses kliring dan settlement; (g) Menyampaikan kepada Komite Kliring mengenai dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (f) di atas, dan meminta Komite Kliring untuk memulai pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran dimaksud; (h) Melaporkan masalah-masalah di atas ke Bappebti, jika menurut pertimbangan Lembaga Kliring, Bappebti memiliki kewenangan atas hal itu. (i)
Mengenakan sanksi jika pelanggaran tersebut terbukti terjadi.
5
104.
KEWENANGAN UMUM LEMBAGA KLIRING Lembaga Kliring memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: (a) Mengubah, menambah ataupun memodifikasi Peraturan Kliring atau bagian dari Peraturan dimaksud dengan persetujuan Bappebti; (b) Menetapkan kewajiban persyaratan keuangan minimum dan pelaporan; (c) Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain; (d) Mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring untuk memenuhi kewajiban keuangan, ataupun menghentikan untuk sementara atau mencabut semua hak sebagai Anggota Kliring setelah berkoordinasi dengan Bursa Berjangka dan Bappebti;
(e) Mengambil tindakan yang dianggap perlu jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang membahayakan integritas keuangan dan reputasi Lembaga Kliring; (f)
Menetapkan parameter dan formula dalam menghitung Margin;
(g) Bersama-sama dengan Bursa Berjangka melakukan audit atau pemeriksaan terhadap Anggota Kliring;
105.
KEWENANGAN LEMBAGA KLIRING DALAM PENYELESAIAN KONTRAK BERJANGKA Dalam memberikan jasa Kliring dan Penyelesaian Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring berwenang untuk: (a) Melakukan kliring atas transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan Anggota Kliring; (b) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kliring dan penyelesaian Kontrak Berjangka; (c) Memerintahkan Bank Penyimpan untuk melakukan proses penyelesaian pembayaran atas Transaksi Kontrak Berjangka dengan cara pemindahbukuan; (d) Menerima pembayaran dari Anggota Kliring yang posisi kontrak berjangkanya mengalami kerugian; (e) Melakukan pembayaran kepada Anggota Kliring yang posisi kontrak berjangkanya mendapat keuntungan;
6
(f)
Menerima Pemberitahuan Penyerahan dan Surat Bukti Penyimpanan Barang dari Anggota Kliring Penjual dan mengalokasikannya kepada Anggota Kliring Pembeli;
(g) Menggunakan Margin untuk penyelesaian Kontrak Berjangka Anggota Kliring yang bersangkutan; (h) Menggunakan Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) apabila kecukupan Margin tidak dipenuhi;
106.
(i)
Hak untuk melikuidasi Posisi Terbuka yang dimiliki Anggota Kliring;
(j)
Membekukan (suspend) keanggotaan Anggota Kliring apabila tidak memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban penjaminan.
BATASAN TANGGUNG JAWAB (LIMITED LIABILITY) (a) Tanggung jawab keuangan Lembaga Kliring atas pelaksanaan fungsi kliring dibatasi hanya pada kerugian yang timbul dari fungsi Substitusi (Novasi) Lembaga Kliring terhadap kontrak berjangka yang terjadi antar Anggota Kliring. (b) Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas: (i) (ii) (iii) (iv) (v)
107.
Kewajiban dari Pihak yang bukan Anggota Kliring; Kewajiban Anggota Kliring terhadap Nasabah; Kewajiban Anggota Kliring Penjamin terhadap pihak yang dijaminnya; Kewajiban Nasabah dari Anggota Kliring; Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian / kesalahan Anggota Kliring dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kontrak.
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lembaga Kliring, Dewan Direksi, Komite Kliring, pegawai dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Perdagangan Berjangka wajib tunduk pada Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.
108.
PERUBAHAN PERATURAN (a) Peraturan Kliring ini adalah Peraturan dan Tata Tertib yang dibuat dalam rangka mengatur kepentingan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring berhak, dari waktu ke waktu untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pencabutan apabila dipandang perlu guna penyempurnaan Peraturan Kliring.
7
(b) Setiap perubahan Peraturan Kliring hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka setelah berkoordinasi dengan Bursa Berjangka, dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bappebti. (c) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, ketidaksesuaian, atau pertentangan antara ketentuan dalam Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan akan diberlakukan.
8
BAB 2 KEANGGOTAAN KLIRING DAN PERSYARATAN KEUANGAN
200.
PERSYARATAN KEANGGOTAAN Syarat-syarat menjadi Anggota Kliring adalah sebagai berikut : (a) Memiliki Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka, atau Sertifikat Pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka dari Bappebti; (b) Memiliki modal disetor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappebti; (c) Memenuhi persyaratan keuangan minimum; (d) Menempatkan Dana Jaminan Kliring (Security Deposit); (e) Membayar uang keanggotaan Kliring yang besarnya ditetapkan oleh ISI dan mendapat persetujuan Bappebti; (f)
201.
Membayar jasa layanan Kliring setelah diterima menjadi anggota kliring.
PENGAJUAN PERMOHONAN KEANGGOTAAN Permohonan untuk menjadi Anggota Kliring diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Lembaga Kliring dengan melampirkan semua dokumen yang disyaratkan dalam formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kliring ini dan membayar Biaya Pendaftaran yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring yang bersifat tidak dapat ditarik kembali (non-refundable).
202.
PERSETUJUAN / PENOLAKAN (a) Lembaga Kliring berhak memberikan persetujuan atau menolak permohonan keanggotaan, setelah mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Kliring. (b) Apabila permohonan disetujui, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar Biaya Keanggotaan dan Iuran Bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan disetujui oleh Bappebti.
9
203.
KEWAJIBAN PELAPORAN Setiap Anggota Kliring wajib : (a) Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau laporan kegiatan lainnya apabila diminta oleh Lembaga Kliring yang dibuat dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring; (b) Menyampaikan kepada Lembaga Kliring setiap salinan pernyataaan atau laporan yang harus disampaikan kepada Bappebti, yang terkait dengan kegiatan kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi.
204.
DANA JAMINAN KLIRING (SECURITY DEPOSIT) (a) Dana jaminan Kliring merupakan dana milik Anggota Kliring yang disetorkan ke Lembaga Kliring, dikelola oleh Lembaga Kliring dan disimpan di Bank Penyimpan, serta dibukukan terpisah dari kekayaan (Aktiva) Lembaga Kliring, yang digunakan untuk menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka. (b) Setiap Anggota Kliring harus menempatkan Dana Jaminan Kliring baik dalam bentuk tunai, dan/atau Surat Berharga yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring. (c) Bagi komoditi yang penyelesaiannya melalui penyerahan fisik, maka Lembaga Kliring akan menetapkan tambahan Dana Jaminan Kliring yang besarnya akan ditetapkan kemudian; (d) Penentuan besaran Dana Jaminan Kliring dapat disesuaikan melalui Keputusan Direksi Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring dan dilaporkan kepada Bappebti; (e) Dana Jaminan Kliring yang disetor oleh Anggota Kliring dalam bentuk tunai akan ditempatkan oleh Lembaga Kliring dalam bentuk Deposito pada Bank yang disetujui oleh Bappebti. (f)
Pendapatan bunga Deposito atas Dana Jaminan akan dikembalikan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
(g) Apabila nilai Dana Jaminan Anggota Kliring berkurang atau turun sampai di bawah jumlah tertentu, Anggota Kliring yang bersangkutan wajib memenuhi kekurangan tersebut dalam bentuk tunai, dalam jangka waktu satu hari kerja sejak saat pemberitahuan kekurangan tersebut disampaikan oleh Lembaga Kliring.
10
205.
PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM (a) Anggota kliring dalam kapasitasnya selaku Pialang setiap saat harus: (1)
mengikuti Pedoman Standar Akutansi Keuangan dan Pedoman Akutansi Pialang Berjangka, dan pelaporan keuangan Pialang Berjangka; dan
(2)
mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan minimum sebesar: (i)
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); atau
(ii) 10% dari jumlah dana nasabah yang dikelolanya, mana yang lebih besar.
(b) Anggota Kliring dalam kapasitasnya selaku Pedagang setiap saat harus mematuhi ketentuan mengenai laporan, pembukuan dan persyaratan keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
206.
MODAL BERSIH DISESUAIKAN (MBD) Anggota Kliring selaku Pialang setiap saat harus mematuhi ketentuan mengenai Modal Bersih Disesuaikan yang tata cara perhitungannya telah ditetapkan oleh Bappebti.
207.
PENGALIHAN KEANGGOTAAN KLIRING Keanggotaan Lembaga Kliring tidak dapat dipindah-tangankan, dipinjamkan, dijaminkan, diperjual-belikan, ataupun dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun.
208.
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA KLIRING (a) Anggota Kliring dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Pada tanggal efektif pengunduran diri, Nasabah Pialang Anggota Kliring dan Pedagang Anggota Kliring tidak lagi menjadi pihak lawan atas suatu Posisi Terbuka; (2) Tidak ada kewajiban lain kepada Lembaga Kliring; dan (3) Telah memberikan jaminan penyelesaian atas seluruh kewajibannya kepada Lembaga Kliring. (b) Anggota Kliring yang telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri hanya berhak untuk melakukan transaksi dalam rangka melikuidasi posisi kontrak yang masih terbuka atau mengalihkan Posisi Terbukanya ke Anggota Kliring lainnya.
11
(c) Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri Anggota Kliring, Lembaga Kliring harus memberitahukan kepada Bursa Berjangka dan Bappebti.
209.
PENGEMBALIAN DANA JAMINAN KLIRING (a)
Dalam hal Anggota Kliring berhenti menjadi anggota, maka Dana Jaminan Kliring harus dikembalikan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengunduran diri;
(b)
Lembaga Kliring akan mengembalikan Dana Jaminan Anggota Kliring jika kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kiring telah dipenuhi.
12
BAB 3 MANAJEMEN LEMBAGA KLIRING
300.
STRUKTUR ORGANISASI
301.
DEWAN DIREKSI (a)
Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(b)
Dewan Direksi mewakili Lembaga Kliring untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Lembaga Kliring, serta berhak untuk membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Kliring, serta memastikan peraturan-peraturan tersebut dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap Anggota Kliring;
(c)
Memastikan bahwa kegiatan operasional Lembaga Kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kliring; 13
302.
303.
(d)
Menetapkan besaran persyaratan keuangan meliputi Biaya Keanggotaan, Iuran Bulanan, Dana Jaminan Kliring, dan Dana Kliring.
(e)
Berhak menerima atau menolak calon Anggota Kliring, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Kliring;
(f)
Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Kliring, mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring dalam memelihara Persyaratan Keuangan, atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring;
(g)
Mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dipatuhinya Peraturan Kliring;
(h)
Melakukan audit, investigasi dan pemeriksaan catatan-catatan Anggota Kliring secara berkala dan sewaktu-waktu dan meminta tanggapan kepada setiap Anggota Kliring sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan Kliring;
(i)
Dewan Direksi dapat menunjuk Komite Kliring, atau pejabat Lembaga Kliring guna melaksanakan hak-hak, wewenang, tugas dan fungsi dan lain-lain, sesuai dengan Peraturan ini dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang diatur oleh Lembaga Kliring.
DEWAN KOMISARIS (a)
Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
(b)
Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Berjangka;
(c)
Komisaris berhak untuk mengajukan usul untuk menghentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Kliring, dan Peraturan perundangundangan yang berlaku.
(d)
Mengusulkan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
KOMITE KLIRING (a)
Dewan Direksi membentuk Komite Kliring yang akan membantu Dewan Direksi dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kegiatan usaha Lembaga Kliring dan seluruh Anggota Kliring yang melakukan transaksi kliring dan penyelesaian di Lembaga Kliring. 14
(b)
Wewenang dan tanggung jawab Komite Kliring meliputi: (i) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi dalam memberikan keputusan menolak atau menerima permohonan calon Anggota Kliring, menghentikan untuk sementara waktu, atau mencabut keanggotaan Anggota Kliring, memulihkan hak-hak keanggotaan, serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan keanggotaan Lembaga Kliring; (ii) Memberikan pertimbangan hukum dan rekomendasi kepada Dewan Direksi tentang pengenaan sanksi terhadap Anggota Kliring berkenaan dengan pedoman perilaku perdagangan berjangka yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Kliring; (iii) Memberi saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi mengenai besaran Initial Margin, Dana Jaminan Kliring, Dana Kliring dan perubahannya, serta menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Batas Posisi Netto yang boleh dikuasai oleh Anggota Kliring; (iv) Memberikan nasehat dan rekomendasi tentang berbagai langkah yang akan diambil oleh Dewan Direksi dalam keadaan darurat yang membahayakan integritas keuangan Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring; (v) Merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan terhadap Anggota Kliring yang Cidera Janji sehubungan dengan Posisi Terbuka, dana yang ditempatkan dan hak-hak istimewa Anggota Kliring tersebut, serta menetapkan besarnya kerugian dalam penyerahan akibat Cidera Janji dan merekomendasikan sanksi yang akan diberikan; (vi) Komite Kliring dapat meminta kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring untuk memperoleh semua dokumen dan informasi yang diperlukan, dalam rangka penyelesaian masalah kliring dan penyelesaian serta penjaminan. Mengingat dokumen dan informasi tersebut bersifat rahasia, setiap anggota Komite Kliring dilarang untuk mempergunakan dan atau menyebarkan informasi tersebut kepada perusahaannya maupun pihak-pihak lain yang bukan anggota Komite Kliring. (vii) untuk menerapkan tindakan-tindakan lain sedemikian rupa sebagaimana di perintahkan oleh Dewan Direksi dari waktu ke waktu;
304.
ANGGOTA KOMITE KLIRING (a)
Setiap anggota Komite Kliring diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Kliring.
(b)
Komite Kliring ditunjuk oleh Dewan Direksi Lembaga Kliring, dan anggota Komite Kliring sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
15
305.
306.
(i)
3 (tiga) orang pejabat Lembaga Kliring dimana salah seorang menjadi Ketua Komite;
(ii)
1 (satu) orang pejabat Bursa Berjangka; dan
(iii)
1 (satu) orang Anggota Kliring.
LARANGAN PENYELENGGARA KLIRING (a)
Pejabat atau karyawan Lembaga Kliring dilarang untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Perdagangan Berjangka;
(b)
Pejabat maupun karyawan yang melanggar larangan Peraturan Butir (a) di atas dapat dikenai pemberhentian oleh Lembaga Kliring;
(c)
Anggota Kliring tidak diperbolehkan untuk menyuruh, atau berusaha agar Pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar Peraturan Butir (a) di atas;
(d)
Pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring dilarang bertransaksi dalam kegiatan perdagangan berjangka di Bursa Berjangka;
(e)
Pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring dilarang menerima kompensasi atau imbalan atas pelayanan yang dilakukan kepada Anggota Kliring; dan
(f)
Anggota Dewan Direksi, Komite Kliring, pejabat atau karyawan Lembaga Kliring yang memiliki akses pada informasi rahasia yang dimilikinya dalam kapasitasnya selaku pejabat sekarang atau dalam kapasitas jabatan sebelumnya, dilarang menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan, langsung maupun tidak langsung, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.
PENYALAHGUNAAN INFORMASI (a)
Direksi/Pengurus Perseroan, Anggota Komite Kliring, Pejabat, pegawai Lembaga Kliring yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia selama masa tugasnya maupun masa tugasnya terdahulu dilarang menggunakan informasi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau pihak lain.
(b)
Informasi rahasia sebagaimana ditentukan dalam huruf (a) di atas meliputi antara lain: (i) (ii)
Posisi Kontrak Berjangka yang dikuasai Anggota Kliring; Informasi Keuangan Anggota Kliring; 16
(iii)
307.
Kebijakan yang bersifat rahasia yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring.
PEMBERIAN INFORMASI Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kekayaan dan kewajiban Anggota Kliring kepada: (a) (b) (c)
Bursa Berjangka atau Komitenya atas permintaan Bursa Berjangka tersebut; Bappebti; atau Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan pemeriksaan.
17
BAB 4 DANA KLIRING
400.
401.
402.
UMUM (a)
Untuk menjaga integritas keuangan Lembaga Kliring, Dewan Direksi akan menetapkan Dana Kliring sebagai dana bersama (common fund), dan dihimpun sebagai salah satu mekanisme perlindungan dan penjaminan terhadap penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
(b)
Tata cara penghimpunan, pengelolaan dan penggunaan Dana Kliring dimaksud dalam huruf (a) di atas harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti.
PENGHIMPUNAN DANA KLIRING (a)
Dana Kliring dihimpun dengan cara menyisihkan sebagian dari pendapatan atas Biaya Kliring yang diterima oleh Lembaga Kliring ISI.
(b)
Lembaga Kliring menetapkan besaran Dana Kliring yang disisihkan dimaksud huruf (a) di atas dengan mempertimbangkan kondisi industri perdagangan berjangka komoditi.
INVESTASI DANA KLIRING Lembaga Kliring akan mengelola Dana Kliring, yaitu dengan melakukan investasi atas Dana Kliring dalam bentuk : (a) Deposito pada Bank yang disetujui oleh Bappebti; (b) pembelian surat berharga pemerintah dengan persetujuan Dewan Komisaris
403.
TUJUAN PENGGUNAAN DANA KLIRING (a)
Lembaga Kliring menggunakan Dana Kliring dalam hal: (i)
Ada Anggota Kliring yang gagal untuk melaksanakan kewajibannya kepada Lembaga Kliring pada saat jatuh tempo; dan/atau
(ii) Jika ada lembaga keuangan/Bank penjamin pembayaran yang gagal untuk melaksanakan kewajiban kepada Lembaga Kliring ketika jatuh tempo disebabkan oleh ketidak mampuannya, pembekuan operasi sementara atau adanya
18
penghentian pembayaran atau kejadian-kejadian yang serupa lainnya yang mengganggu atau menghambat transaksi pembayaran. (b)
Lembaga Kliring akan menggunakan Dana Kliring melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi;
19
BAB 5 TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KLIRING
500.
KEWAJIBAN PERSYARATAN KEUANGAN (a)
Pialang Anggota Kliring wajib memenuhi persyaratan keuangan minimum yang terdiri dari: (i) Persyaratan minimum Modal Disetor; dan (ii) Persyaratan minimum Modal Bersih Disesuaikan.
(b)
Dengan persetujuan Bappebti, Lembaga Kliring akan menetapkan batas minimum Modal Disetor dan Modal Bersih Disesuaikan dari Pialang Anggota Kliring, yang disesuaikan berdasarkan: (i) persyaratan keuangan sebagai Anggota Kliring; dan (ii) jumlah dana Nasabah yang dihimpun.
501.
PEMBERITAHUAN ATAS KEGAGALAN MEMENUHI PERSYARATAN KEUANGAN Anggota Kliring dalam jangka waktu 1x24 jam wajib memberitahukan Lembaga Kliring dan menyediakan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Kliring jika : (a)
Modal Bersih Disesuaikan (MBD) dari Anggota Kliring berkurang sampai di bawah tingkat minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini; dan/atau
(b)
Anggota Kliring gagal memenuhi setiap Persyaratan Keuangan yang ditetapkan Lembaga Kliring.
502. KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING ATAS KEGAGALAN MEMENUHI PERSYARATAN KEUANGAN (a)
Pialang Anggota Kliring yang telah dinyatakan gagal memenuhi Persyaratan Keuangan Minimum wajib meningkatkan Modal Bersih Disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak kegagalan tersebut diberitahukan.
(b)
Apabila Pialang Berjangka tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, maka Lembaga Kliring berhak untuk melakukan tindakantindakan sebagai berikut:
20
503.
504.
(i)
Mengalihkan semua semua atau sebagian posisi terbuka dan Margin atau rekening Nasabah yang dikelolanya kepada satu / lebih Pialang Berjangka Anggota Kliring lain; dan
(ii)
Menghentikan kegiatan untuk sementara waktu (suspend) transaksi Pialang Berjangka Anggota Kliring, kecuali untuk melikuidasi Posisi Terbuka.
PEMBERITAHUAN LAIN (a)
Anggota kliring harus segera memberitahukan kepada Lembaga Kliring setiap kejadian yang dapat mengakibatkan kegagalan keuangan atau ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban keuangan.
(b)
Anggota Kliring wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga Kliring daftar Anggota Bursa yang dijaminnya. Dalam hal Anggota Kliring membatalkan jaminan terhadap Anggota Bursa tertentu, maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib untuk memberitahukan kepada Lembaga Kliring dan Bursa Berjangka pada hari yang sama dengan hari pembatalan pemberian jaminannya tersebut.
LAPORAN KEUANGAN Pialang Anggota Kliring wajib menyampaikan kepada Lembaga Kliring : (a) (b) (c)
505.
Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambatlambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan; dan Laporan keuangan triwulanan selambat-lambatnya 45 (Empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan bulanan disampaikan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
AUDIT DAN PEMERIKSAAN Atas permintaan Lembaga Kliring, Anggota Kliring dan pegawainya harus bersedia untuk diperiksa dan wajib segera menyediakan buku, catatan, file serta informasi lainnya untuk keperluan pemeriksaan oleh Lembaga Kliring.
21
BAB 6 PROSEDUR KLIRING
600.
601.
PENYERAHAN KONTRAK UNTUK PENDAFTARAN (a)
Melalui jaringan sistem ATP, seluruh volume dan spesifikasi Kontrak Berjangka yang terjadi akan disampaikan kepada Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring Pembeli dan Anggota Kliring Penjual dari kontrak tersebut, atau oleh Bursa Berjangka atas nama Pembeli dan Penjual, untuk didaftarkan oleh Lembaga Kliring.
(b)
Lembaga Kliring harus mempercayai bahwa hal-hal yang tercantum dalam huruf (a) adalah benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian Lembaga Kliring akan dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap gugatan atau klaim yang menyangkut ketidak-benaran atas informasi dimaksud.
PENDAFTARAN KONTRAK (a)
Setiap transaksi Kontrak Berjangka yang telah didaftarkan di Lembaga Kliring adalah sah dan tidak dapat dibatalkan atau digugat oleh Anggota Kliring.
(b)
Pada saat penerimaan pendaftaran transaksi Kontrak Berjangka di Lembaga Kliring: i. ii.
602.
Lembaga Kliring menjadi pihak Penjual terhadap Pembeli; dan Lembaga Kliring menjadi pihak Pembeli terhadap Penjual.
(c)
Lembaga Kliring berwenang meminta kepada Bursa Berjangka untuk menolak transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang tidak memenuhi kewajiban kecukupan Margin.
(d)
Setiap saat dibutuhkan oleh Lembaga Kliring, Anggota Kliring harus menyediakan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran suatu Kontrak.
REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) (a)
Rekening Terpisah adalah : (i)
rekening Anggota Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan Dana Nasabah yang terpisah dari kekayaan Anggota Kliring; dan
(ii) rekening Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan Dana Nasabah, Dana Jaminan Kliring 22
(Security Deposit), Dana Kliring (Clearing Fund) yang terpisah dari Rekening Lembaga Kliring.
603.
(b)
Pialang Berjangka Anggota Kliring wajib menyimpan dana Nasabah pada Rekening Terpisah atas nama Pialang Berjangka Anggota Kliring tersebut pada Bank Penyimpan;
(c)
Lembaga Kliring wajib menyimpan dana Nasabah yang diterima dari Pialang Berjangka Anggota Kliring dalam Rekening Terpisah milik Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti.
(d)
Data dana Nasabah yang dicatat dan dimasukkan ke ATP tersebut secara online dan real time akan ditampilkan di layar komputer untuk dapat dilihat oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring dan Nasabahnya.
(e)
Terhadap dana Nasabah yang disetorkan Pialang Berjangka ke Rekening Terpisah Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan mencatat setoran (kredit) dana tersebut ke ATP hanya sejumlah yang ditransfer Pialang Berjangka sesuai dengan rincian nomor kode Nasabahnya.
(f)
Terhadap dana Nasabah yang diminta untuk ditarik oleh Pialang Berjangka dari Rekening Terpisah Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan mencatat penarikan (debet) dana tersebut untuk masing-masing nomor kode Nasabah yang bersangkutan. Sedangkan jumlah total dana Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka tersebut akan di transfer ke Rekening Terpisah dari Pialang Berjangka Anggota Kliring yang bersangkutan.
POSISI TERBUKA Kontrak Terbuka tetap mengikat Lembaga Kliring dan Anggota Kliring sampai dengan : (a)
Kontrak dilikuidasi dengan Off-Set;
(b)
Kontrak dilikuidasi sebagai hasil penyelesaian terhadap Kontrak Terbuka Harian (Mark To Market);
(c)
Hak dan kewajiban terhadap Kontrak Terbuka dialihkan kepada Anggota Kliring yang lain;
(d)
Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian penyerahan barang (Phisical Delivery);
(e)
Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian secara tunai (Cash Settlement).
23
604.
605.
LIKUIDASI DENGAN OFFSET (a)
Lembaga Kliring melalui sistem ATP dimungkinkan untuk melakukan Likuidasi dengan cara meng-Off-Set secara otomatis Posisi Anggota Kliring yang merupakan pihak Pembeli dan Penjual atas suatu Kontrak Terbuka yang sama.
(b)
Dengan di Off-Set nya kedua Kontrak Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 604 huruf (a), setiap nilai perbedaan harga jual dan beli yang dihitung oleh Lembaga Kliring, akan menjadi kewajiban/hak bagi Anggota Kliring yang bersangkutan.
PENYELESAIAN TERHADAP KONTRAK TERBUKA HARIAN (MARK TO MARKET) (a)
606.
Setiap Kontrak Terbuka yang didaftarkan akan menimbulkan dua kontrak baru pada hari perdagangan berikutnya yang memiliki kondisi dan persyaratan yang sama, dimana: (i).
Anggota Kliring yang merupakan pihak terhadap Kontrak Terbuka akan menjadi Pembeli atas suatu Kontrak Terbuka dan Penjual untuk Kontrak Terbuka lainnya, dan Lembaga Kliring menjadi pihak lawan terhadap setiap Kontrak Terbuka dimaksud;
(ii).
harga yang digunakan Lembaga Kliring untuk setiap Kontrak Terbuka harus Harga Penyelesaian Harian terakhir untuk Kontrak Terbuka yang bersangkutan; dan
(iii).
tanggal kontrak untuk penyelesaian terhadap setiap Kontrak Terbuka haruslah tanggal dimana Harga Penyelesaian Harian yang bersangkutan ditetapkan.
(b)
Lembaga Kliring harus membuat perhitungan atas perbedaan harga penyelesaian, dan perbedaan harga penyelesaian tersebut menjadi kewajiban/hak Anggota Kliring yang bersangkutan.
(c)
Kontrak yang tidak di-Off Set sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 605 huruf (b) diperlakukan sebagai Kontrak Terbuka.
PENGALIHAN POSISI (1)
Setiap transaksi atau posisi dapat dialihkan dari satu Anggota Kliring ke Anggota Kliring lainnya, apabila : (a)
dua atau lebih Anggota Kliring melakukan penggabungan usaha;
(b)
Anggota Kliring mengundurkan diri; 24
(2)
607.
(c)
Anggota Kliring dihentikan sementara atau dicabut oleh Lembaga Kliring, dan Nasabah diberi hak untuk memilih Anggota Kliring pengganti; atau
(d)
diperintahkan oleh Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring.
Setiap pengalihan transaksi atau posisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (a)
wajib dilaporkan kepada Lembaga Kliring;
(b)
Harga yang digunakan pada saat pengalihan harus merupakan harga penyelesaian harian (daily settlement price), dan pada saat pembukaan posisi di rekening yang baru akan berlaku harga yang sama dan dalam pengalihan atas Kontrak Berjangka tidak termasuk di dalamnya perubahan kepemilikan.
HARGA PENYELESAIAN HARIAN (DAILY SETTLEMENT PRICE) Lembaga Kliring akan menggunakan Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Kontrak Terbuka yang dipegang oleh Anggota Kliring.
608.
MARGIN Margin ditujukan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dengan menggunakan perhitungan dasar resiko dan/atau metoda lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Margin dibedakan : (a)
(b) (c)
609 .
Margin Awal (Initial Margin) adalah sejumlah dana Nasabah yang ditempatkan di Rekening Terpisah Lembaga Kliring untuk keperluan membuka posisi yang akan digunakan untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka; Persyaratan Margin (Margin Requirement) adalah besaran Margin yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk setiap Lot Kontrak Berjangka; Margin Variasi (Variation Margin), adalah selisih hasil perhitungan antara harga Posisi Terbuka Anggota Kliring baik jual atau beli dengan harga penutupan atau harga penyelesaian (settlement price), yang akan menjadi hak atau kewajiban Anggota Kliring;
PEMBAYARAN MARGIN VARIASI KEPADA LEMBAGA KLIRING Setelah jam perdagangan ditutup Lembaga Kliring harus memberitahukan kewajiban kecukupan Margin Variasi kepada Anggota Kliring dan Anggota Kliring yang kecukupan 25
marginnya kurang wajib memenuhi kekurangannya sebelum jam perdagangan dibuka pada hari berikutnya. 610.
611.
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN INITIAL MARGIN (a)
Dalam kondisi pergerakan harga yang berfluktuasi di luar kondisi normal (hectic) Lembaga Kliring dapat menetapkan peningkatan besaran Initial Margin dari Anggota Kliring sebagai pengamanan terhadap kewajiban Anggota Kliring tersebut atas Kontrak Terbuka. Peningkatan tersebut harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat satu jam.
(b)
Setelah pergerakan harga kembali normal Lembaga Kliring akan menyesuaikan kembali perubahan besaran Initial Margin.
BIAYA KLIRING (CLEARING FEE) Biaya Kliring adalah sejumlah uang yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan dibebankan pada Anggota Kliring atas setiap satuan transaksi yang didaftarkan di Lembaga Kliring, dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada Hari Perdagangan berikutnya.
612.
CATATAN LEMBAGA KLIRING (a)
Lembaga Kliring wajib membuat catatan mengenai Kontrak Terbuka dan penyelesaiannya serta hal-hal lain yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Kliring.
(b)
Lembaga Kliring wajib menyimpan catatan tersebut selama jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
26
BAB 7 SISTEM KLIRING ELEKTRONIK
700.
UMUM (1) Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya selaku pelaksana kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring menyediakan sistem dan sarana Automated Clearing Platform; yaitu suatu sistem elektronis berbasis internet yang akan menjamin kesamaan akses informasi secara akurat, real time/tepat waktu mengenai semua transaksi perdagangan dan kuotasi harga Kontrak Berjangka yang dimasukkan ke Bursa Berjangka. Sistem ini juga akan menampilkan gambaran pengolahan (processing), pengutamaan (prioritation) dan kuotasi harga yang dapat dimonitor secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan transaksi kliring. (2) Dalam rangka penyelenggaraan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, maka Lembaga Kliring akan bekerjasama dengan satu / lebih Bursa Berjangka yang membutuhkan jasa pelayanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka dimaksud. (3) Kerjasama dimaksud dalam Ayat (2) di atas akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang akan mengatur tentang penunjukkan Lembaga Kliring sebagai pelaksana kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
701.
PERDAGANGAN HANYA BOLEH DILAKUKAN MELALUI FASILITAS BURSA (1) Semua data transaksi perdagangan Kontrak Berjangka harus dimasukkan secara benar melalui ATP (Automated Trading Platform) atau jenis sistem perdagangan elektronik lain yang disediakan oleh Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa. (2) Lembaga Kliring hanya akan menyelenggarakan proses dan prosedur kliring dan penyelesaian atas transaksi Kontrak Berjangka yang sudah sepadan (matched) yang diterima dari Bursa Berjangka. (3) Sebelum dilaksanakan proses penyepadanan oleh Bursa Berjangka, seluruh transaksi Kontrak Berjangka baik jual maupun beli akan ditampung dalam sistem ATP Bursa Berjangka yang secara otomatis akan mengirimkan data-data transaksi dimaksud ke Sistem Kliring Elektronik guna pengecekan awal (Pre-Checking) terhadap validasi data transaksi dan kecukupan Margin. (4) Jika Sistem Kliring telah melakukan pengecekan, maka data transaksi yang sudah di validasi akan dikirim kembali secara otomatis ke sistem ATP Bursa untuk diproses 27
penyepadanannya. Data Transaksi yang tidak di validasi atau ditolak akan diinformasikan kembali ke sistem ATP dengan catatan ditolak / tidak dapat diproses. (5) Terhadap data transaksi yang sudah divalidasi oleh Sistem Kliring, maka Bursa Berjangka akan mengirim kembali Transaksi yang sudah sepadan ke Sistem Kliring untuk dilakukan proses Kliring dan penyelesaian transaksinya.
702.
PENDAFTARAN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING (1) Semua transaksi yang telah terjadi (sepadan / matched) dan yang telah mendapatkan konfirmasi dari Bursa Berjangka akan diteruskan secara elektronis melalui jaringan interface ATP ke Sistem Kliring Elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran dan proses kliring dan penyelesaian transaksi. (3) Lembaga Kliring berhak menolak untuk mengkliringkan dan menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka yang diterima dari Bursa Berjangka melalui ATP, jika :
703.
a.
Pihak yang melakukan input data adalah pihak yang tidak berhak ataupun tidak terdaftar sebagai Anggota Kliring yang berhak untuk menggunakan sarana dan sistem yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
b.
Margin Anggota Kliring yang bersangkutan tidak mencukupi batas minimum Margin yang ditetapkan;
b.
Adanya permintaan dari Pialang yang dikonfirmasikan oleh Nasabah tentang adanya kesalahan input data transaksi yang akan dikliringkan;
c.
Adanya kegagalan sistem dan jaringan komunikasi milik Pialang yang berakibat dibatalkannya transaksi jual/beli yang instruksinya sudah terlanjur dimasukkan ke Lembaga Kliring;
SISTEM INFORMASI KLIRING Melalui ATP Lembaga Kliring akan menyampaikan laporan kepada Anggota Kliring dalam bentuk format tertentu yang memuat rincian yang berkaitan dengan: (a) Laporan Keuangan (financial stament) dan Kliring; (b) Posisi Gross Clearing dan Net Clearing dari Anggota Kliring dan Anggota Bursa; (c) Kalkulasi Keuntungan dan Kerugian dari Posisi Terbuka dan Tertutup; (d) Management Margin: Initial Margin, Variation Margin, Maintenance Margin dan Call Margin, dari Anggota Kliring; 28
(e) Perhitungan Kontrak yang di offset; (f)
Posisi Terbuka Anggota Kliring;
(g) Dana tunai yang ditempatkan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring; (h) Surat Berharga yang ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring;
704.
705.
(i)
Jumlah dana tunai yang dikredit dan didebet ke Rekening Terpisah dan Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring;
(j)
Laporan dan pemberitahuan lain yang dianggap perlu.
PEMBERITAHUAN TENTANG ADANYA RESIKO DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB 1.
Lembaga Kliring akan memberitahukan kepada Anggota Kliring tentang kemungkinan adanya resiko tambahan yang dihadapi Anggota Kliring pengguna sistem elektronik kliring, khususnya yang berkaitan dengan resiko kerugian yang menjadi tanggung jawab Anggota Kliring yang tidak teliti ataupun terlambat memasukkan data Nasabah dan amanah keuangan ke dalam sistem yang disediakan Lembaga Kliring.
2.
Nasabah dan Pialang Anggota Kliring harus memahami bahwa Lembaga Kliring tidak memberikan jaminan apapun baik secara eksplisit maupun implisit mengenai kinerja Sistem Kliring Elektronik, ATP, pelayanan atau fasilitas kliring yang digunakan untuk mendukung kegiatan kliring.
3.
Lembaga Kliring, Direksi dan Pejabat Lembaga Kliring, dan pihak yang membuat Sistem Kliring Elektronik, akan dibebaskan dari dan dengan demikian tidak bertanggung jawab terhadap klaim, gugatan hukum atau tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak manapun, termasuk Pialang Anggota Kliring dan Nasabahnya, atas kerugian yang timbul (termasuk tetapi tidak terbatas pada potensi kehilangan keuntungan dan manfaat) sebagai akibat dari kegagalan pada Sistem Kliring Elektronik, ATP, atau fasilitas pendukungnya yang dikarenakan oleh sebab apapun.
4.
Termasuk resiko yang akan diberitahukan Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring pengguna sistem elektronis kliring adalah resiko kerugian sebagai akibat dari Keadaan Memaksa (Force Mejeure), dimana tidak satu pihakpun yang akan dibebani tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
KETIDAK-TERSEDIAAN SEMENTARA SISTEM KLIRING ELEKTRONIK (TEMPORARY UNAVAILABITIY) DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN TRANSAKSI 1. Sistem Kliring Elektronik dianggap tidak tersedia apabila:
29
a. unit prosesing sentral tidak berfungsi oleh karena kegagalan mesin dan/atau piranti lunak; b. tidak ada Anggota Kliring yang berhasil mengakses ke dalam jaringan sistem; atau c. sistem kliring diberhentikan sementara oleh pihak yang berwenang.
706.
2.
Sistem akan memberitahukan melalui layar monitor, apabila terdapat kegagalan jaringan komunikasi.
3.
Apabila Sistem Kliring berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2, semua amanat yang masih berlaku akan terus dicantumkan di dalam Daftar Elektronis untuk dilanjutkan pelaksanaannya segera setelah sistem berfungsi normal.
SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KLIRING 1. Pada setiap saat dimulainya pembukaan hari perdagangan hingga penutupan hari perdagangan, pegawai Lembaga Kliring akan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pengoperasian sistem otomatisasi kliring elektronis yang disediakan oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan menyimpan dan memelihara setiap catatan mengenai hasil pengecekan sistem kliring dimaksud yang akan tertuang dalam Berita Acara Harian Pengecekan Sistem Kliring. 2. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan hal-hal yang sepatutnya diketahui akan menimbulkan permasalahan, konflik, pertentangan, klaim ataupun gugatan hukum terhadap pengoperasian sistem kliring elektronik, maka Lembaga Kliring akan memerintahkan Komite Kliring yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Kliring dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Direksi Lembaga Kliring, setelah mendengar pendapat dari Komite Kliring dan Bursa Berjangka, berhak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, keputusankeputusan, solusi, sanksi, mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan, serta tindakan-tindakan preventif dan korektif yang dapat menjamin kelangsungan pengoperasian sistem kliring elektronis dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
30
BAB 8 PENYERAHAN FISIK
800.
801.
UMUM (a)
Penyerahan dan penerimaan fisik dalam suatu Posisi Terbuka harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
(b)
Untuk setiap Anggota Kliring Penjual, yang akan melakukan penyerahan atas Posisi Terbuka yang dimilikinya, Lembaga Kliring akan memilih secara acak Anggota Kliring Pembelinya.
(c)
Untuk setiap Posisi Terbuka yang telah masuk ke dalam proses penyerahan dan telah dialokasikan Pemberitahuan Penyerahannya, tetap akan dilakukan perhitungan Margin Variasi (Variation Margin) untuk Hari Perdagangan berikutnya.
(d)
Pembayaran perhitungan Margin Variasi (Variation Margin) yang timbul pada hari berikutnya setelah hari penyampaian Pemberitahuan Penyerahan akan dikembalikan oleh Lembaga Kliring kepada penjual dan pembeli pada Hari Perdagangan berikutnya.
(e)
Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebelum Kontrak Berjangka jatuh tempo, Lembaga Kliring akan: (i)
memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen penyerahan yang akan diserahkan oleh Anggota Kliring Penjual;
(ii)
memastikan kesiapan keuangan dari Anggota Kliring Pembeli; dan
(iii)
Memastikan ketersediaan barang di gudang penyimpanan sesuai dengan dokumen-dokumen yang akan diserahkan oleh Anggota Kliring Penjual.
PEMBERITAHUAN PENYERAHAN (a)
Anggota Kliring yang menguasai posisi jual harus menyampaikan kepada Lembaga Kliring Pemberitahuan Penyerahan yang telah ditandatangani dalam formulir yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
(b)
Setelah penutupan jam perdagangan, Lembaga Kliring akan melakukan alokasi penyerahan secara acak; dan
(c)
Hari Perdagangan tersebut dianggap sebagai Hari Pertama dalam proses Penyerahan Fisik.
31
802.
803.
PEMBERITAHUAN ALOKASI PENYERAHAN KEPADA PEMBELI (a)
Hari Perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan fisik, disebut sebagai Hari Kedua dalam proses penyerahan fisik;
(b)
Sebelum dimulainya jam perdagangan Hari Kedua dimaksud, Lembaga Kliring akan memberitahukan alokasi Penyerahan fisik kepada pihak penjual dan pembeli.
PEMBAYARAN (a)
Hari perdagangan setelah hari Pemberitahuan Alokasi, disebut sebagai Hari Ketiga dalam proses penyerahan fisik;
(b)
Sebelum jam 12.00 WIB pada Hari Ketiga: (i)
pihak pembeli yang menerima pemberitahuan dari Lembaga Kliring wajib melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring; dan
(ii) pihak penjual wajib menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan atau Delivery Order kepada Lembaga Kliring; (c)
804.
Sebelum jam 15.00 WIB Lembaga Kliring akan menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan atau Delivery Order kepada pihak pembeli, dan melakukan pembayaran kepada pihak penjual.
PROSEDUR PENYERAHAN (a)
Anggota Kliring harus mematuhi semua ketentuan dari Peraturan Kliring dan persyaratan dari suatu Kontrak Berjangka yang berkaitan dengan batas waktu penyerahan dan penerimaan fisik dari Lembaga Kliring.
(b)
Kewajiban Lembaga Kliring dalam menjalankan fungsi Novasi atas suatu Kontrak dianggap selesai apabila Lembaga Kliring telah melakukan Pemberitahuan Alokasi Penyerahan fisik kepada Anggota Kliring yang menguasai posisi beli.
(c)
Kewajiban Anggota Kliring Penjual atas suatu kontrak dianggap selesai apabila Anggota Kliring Penjual tersebut telah melakukan penyerahan kepada Lembaga Kliring dan telah menerima pembayaran dari Lembaga Kliring;
(d)
Kewajiban Anggota Kliring Pembeli atas suatu kontrak dinyatakan selesai apabila Anggota Kliring Pembeli tersebut telah melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring dan telah menerima penyerahan dari Lembaga Kliring; 32
805.
806.
GAGAL SERAH OLEH PIHAK PENJUAL (a)
Anggota Kliring yang tidak menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan fisik pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap melakukan Cidera Janji.
(b)
Cidera Janji yang dilakukan oleh Anggota Kliring pada waktu melakukan penyerahan fisik dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring, kecuali terbukti telah terjadi Keadaan Darurat (Force Majeure);
(c)
Anggota Kliring yang melakukan Cidera Janji wajib bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas setiap kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring lain atas setiap transaksi yang Cidera Janji. Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Kliring akan menentukan dan menilai kerugian yang diderita Anggota Kliring tersebut.
(d)
Untuk melindungi kepentingan Anggota Kliring pembeli, Lembaga Kliring menetapkan penyelesaian keuangan dengan cara Cash Settlement yang wajib diterima semua Pihak. Segala biaya dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan dibebankan kepada Anggota Kliring yang melakukan Cidera Janji.
GAGAL BAYAR OLEH PIHAK PEMBELI (a)
Anggota Kliring yang tidak melakukan pembayaran untuk suatu penyerahan fisik pada waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap melakukan Cidera Janji.
(b)
Cidera Janji yang dilakukan oleh Anggota Kliring dalam melakukan pembayaran dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring, kecuali terbukti telah terjadi Keadaan Darurat (Force Majeure);
(c)
Atas Kegagalan Anggota Kliring dalam melakukan pembayaran, Lembaga Kliring dapat menjual Komoditi yang bersangkutan dengan Harga Penyelesaian yang berlaku saat itu. Dalam hal hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh nilai komoditi kepada Penjual, Anggota Kliring yang Cidera Janji wajib bertanggung jawab atas kekurangan atau kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring yang menjadi lawan transaksinya, serta menanggung setiap kerugian atau pengeluaran lain dari Lembaga Kliring sebagai akibat dari Cidera Janji tersebut.
33
807.
PEMBEBASAN DARI TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER) (a) Lembaga Kliring akan menganggap bahwa seluruh dokumen yang diterima dari dan/atau yang akan diserahkan kepada Anggota Kliring berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka adalah benar dan sah; dengan demikian Lembaga Kliring akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk membuktikan keabsahan ataupun ketidakabsahan dari dokumen yang diterima dari dan/atau yang diserahkan kepada Anggota Kliring dimaksud. (b) Lembaga Kliring dibebaskan dari tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum yang timbul berkaitan dengan Terjadinya Penyerahan (Delivery) maupun Tidak Terjadinya Penyerahan (Non-Delivery).
34
BAB 9 PELANGGARAN DAN SANKSI
900.
UMUM Sebelum ditetapkannya jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan kepada Anggota Kliring, Lembaga Kliring wajib melaporkan terlebih dahulu ke Bappebti guna mendapatkan masukkan dan pertimbangan yang dianggap perlu atas pelanggaran tersebut.
901.
PELANGGARAN Pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan Anggota Kliring yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kliring. Pelanggaran dapat dikelompokkan sebagai berikut : (a)
(b)
902.
Pelanggaran Berat berupa : (1)
Gagal menyerahkan barang atas kontrak yang jatuh tempo (Gagal Serah)
(2)
Gagal melakukan pembayaran atas penerimaan barang (Gagal Bayar)
(3)
Tidak melunasi Margin atau tambahan margin sampai dengan waktu yang ditentukan Lembaga Kliring.
(4)
Tidak memenuhi persyaratan minimum Modal Bersih Disesuaikan.
(5)
Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.
Pelanggaran Ringan adalah setiap tindakan pelanggaran yang bukan termasuk pelanggaran berat.
SANKSI (a)
Tindakan atau Sanksi yang dapat dikenakan oleh Lembaga kepada Anggota Kliring dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1)
Kliring
Pelanggaran Ringan Sanksi yang dikenakan berupa teguran atau peringatan tertulis sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali ditambah biaya administrasi. 35
(2)
Pelanggaran Berat Sanksi yang dikenakan berupa permohonan kepada Bursa Berjangka agar dilakukan pemberhentian sementara (suspend), ditambah: (i) pembebanan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah kewajiban yang harus dibayar, atau sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (ii) skorsing atau tidak mendapat layanan jasa dari Lembaga Kliring; (iii) pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring; dan/atau (iv) permohonan pailit.
(b)
Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 902 huruf (a) dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan.
(c)
Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada Bappebti dan menginformasikan kepada Bursa Berjangka dan mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan Lembaga Kliring maupun media massa.
(d)
Lembaga Kliring harus memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Kliring setiap sanksi berupa denda yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Pengenaan sanksi denda yang melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Lembaga Kliring.
(e)
Dalam hal Anggota Kliring dikenakan sanksi denda, denda tersebut wajib segera disetorkan ke rekening Lembaga Kliring selambat lambatnya 14 (empat belas) hari perdagangan sejak sanksi denda dijatuhkan oleh Lembaga Kliring yang dibuktikan dengan tanda terima.
(f)
Anggota Kliring diberi waktu selama 14 (empat belas) hari perdagangan sejak menerima pemberitahuan denda dari Lembaga Kliring untuk menyampaikan upaya banding kepada Bappebti secara tertulis. Pemberitahuan banding tersebut harus menyebutkan dasar dan alasan banding.
(g)
Bappebti dapat mengubah atau menguatkan keputusan Lembaga Kliring, dan keputusan Bappebti bersifat final.
(h)
Dalam hal Anggota Kliring dikenai sanksi pencabutan keanggotaan oleh Bursa Berjangka maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.
36
BAB 10 PROSEDUR PENYELESAIAN CIDERA JANJI
1000.
KUALIFIKASI CIDERA JANJI Anggota Kliring dianggap Cidera Janji dalam hal :
1001.
(a)
gagal memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau permintaan tambahan Margin;
(b)
dibekukan, diberhentikan atau berhenti sebagai Anggota Bursa dari Bursa yang bersangkutan;
(c)
tidak mampu membayar hutang pada saat jatuh tempo yang disebabkan oleh kegiatan usahanya berdasarkan laporan pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Kliring;
(d)
gagal melakukan kewajiban untuk menyerahkan (Gagal Serah) atau melakukan pembayaran atas penyerahan barang (Gagal Bayar);
(e)
menyampaikan pernyataan untuk menghentikan kegiatannya, atau telah diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya (baik atas permintaan sendiri atau karena dipaksa).
TINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN Lembaga Kliring dapat:
1002.
(a)
melikuidasi dan/atau menggantikan hak dan kewajiban dari Kontrak Terbuka Anggota Kliring dalam Cidera Janji;
(b)
menghitung jumlah aset Anggota Kliring yang cidera janji tersebut termasuk Dana Jaminan, uang tunai atau kekayaan lain yang dipegang Lembaga Kliring;
TINDAKAN LIKUIDASI ATAS POSISI TERBUKA (1)
Sesuai dengan ketentuan 902 huruf (a) Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut: (a)
sehubungan dengan Kontrak Terbuka yang dicatat Rekening Terpisah Anggota Kliring yang melakukan Cidera Janji: (i)
dalam
menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring kepada siapa Kontrak Terbuka tersebut dapat dialihkan (Substitusi) dengan ketentuan 37
bahwa semua uang yang dipegang sehubungan dengan rekening Anggota Kliring tersebut harus dialihkan kepada Anggota Kliring yang menerima dan/atau; (ii)
(2)
1003.
menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring untuk melikuidasi Kontrak Terbuka tersebut;
(b)
mengambil posisi Off Set di bursa lain, yang berdasarkan pertimbangan Lembaga Kliring, apabila memungkinkan akan dapat membantu menjaga integritas keuangan dari Lembaga Kliring.
(c)
melakukan upaya-upaya dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum.
dalam melaksanakan ketentuan 1002 huruf (a) (ii) diatas,Lembaga Kliring dapat menggunakan setiap bentuk prosedur perdagangan yang berlaku di Bursa.
PEMBERITAHUAN KEPADA BAPPEBTI DAN BURSA Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada BAPPEBTI dan menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Bab 10 ini.
38
BAB 11 KETENTUAN KHUSUS
1100.
Tindakan khusus Apabila terjadi situasi yang mengancam integritas keuangan Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring, Lembaga Kliring dapat mengambil tindakan sebagai berikut : (a)
memerintahkan Anggota Kliring tertentu atau semua Anggota Kliring untuk menempatkan tambahan dana tunai dan/atau Surat berharga pada Lembaga Kliring sehubungan dengan Kontrak Terbuka tertentu atau semua Kontrak Terbuka;
(b)
mengusulkan kepada Bursa Berjangka untuk menghentikan perdagangan;
(c)
membekukan atau menghentikan sementara keanggotaan Anggota Kliring yang kondisi keuangannya atau kegiatan bisnisnya membahayakan atau dapat membahayakan integritas keuangan atau reputasi Lembaga Kliring.
1101. Penyelesaian Darurat Dalam hal Lembaga Kliring mempertimbangkan bahwa pasar yang wajar dan teratur tidak terselenggara atau tidak mungkin terselenggara dengan baik dan sebagaimana mestinya, Lembaga Kliring dapat: (1) meminta Bursa Berjangka untuk menetapkan Harga Penyelesaian Darurat, yang ditetapkan sebagai berikut: (a)
Jika jam perdagangan belum dimulai Harga Penyelesaian Darurat akan ditetapkan berdasarkan harga penyelesaian hari perdagangan sebelumnya;
(b)
Jika perdagangan sedang berjalan, Harga Penyelesaian Darurat ditetapkan berdasarkan harga yang terakhir terjadi (last done).
akan
(2) melikuidasi melalui penyelesaian secara tunai semua Posisi Terbuka yang ditetapkan Lembaga Kliring dengan mengacu pada Harga Penyelesaian Darurat dimaksud dalam Angka (1).
39
1102. Batas Posisi Transaksi Baru Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat membatasi transaksi baru yang dibuat oleh setiap Anggota Kliring. Pembatasan dimaksud dapat berupa pembatasan transaksi baru yang dimiliki ataupun penetapan batas Margin. Setiap Anggota Kliring yang melampaui batas dimaksud akan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan.
1103. Pemberitahuan Kepada Bappebti dan Bursa Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada BAPPEBTI dan menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Bab 11 ini.
40
