BAB I KETENTUAN UMUM

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

$Ar.tNAt{ PERATURANMENTERIKEUANGAN NoMOR: 40 /PMK.05/2009 TENTANG SISTEMAKUNTANSI HIBAH MENTERIKEUANGAN, Menimbang

bahwa dalam rangkamelaksanakanketentuanPasal72 ayat(S)Peraturan Menteri KeuanganNomor 171/PMK.05/2007tentang sistem Akuntansi dan PelaporanKeuanganPemerintahPusat,perlu menetapkanPeraturan Menteri KeuangantentangSistemAkuntansiHibah;

Mengingat

1.

KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007tentang SistemAkuntansidan PelaporanKeuanganPemerintahPusat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI AKUNTANSI HIBAH.

KEUANGAN

TENTANG

SISTEM

BABI KETENTUANUMUM PasalL Dalam PeraturanMenteri Keuanganini yang dimaksud dengan: 1.

Sistem Akuntansi Hibah, yang selanjutnyadisebut SIKUBAH, adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporanposisidan operasihibah pemerintah.

2.

Rekonsiliasiadalahprosespencocokandata transaksikeuanganyang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkandokumen sumberyang sama.

3.

Arsip Data Komputer, yang selanjutnyadisingkat ADK adalah arsip data berupa C-ompact Disc, USB FlashDisk, atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau datalainnya.

4.

Bagan Akun Standar,yang selanjutnyadisingkat BAS, adalah daftar perkiraan buku besaryang ditetapkan dan disusun secarasistematis untuk memudahkan perencanaandan pelaksanaananggaran, serta pembukuan dan pelaporankeuanganpemerintah.

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK

5.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerahyangmengurangiekuitasdanalancardalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannyakembalioleh pemerintah.

6.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksikeuanganyang digunakansebagaisumberatau bukti untuk menghasilkandataakuntansi.

7.

Entitas Pelaporanadalah unit pemerintahanyang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabanberupa Laporan Keuangan.

8.

l,aporan Keuanganadalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaanAnggaranPendapatandan BelanjaNegara.berupa Laporan RealisasiAnggaran,Neraca,Laporan Arus Kas dan Catatan atasLaporan Keuangan.

9.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasipendapatan,belanja,transfer,surplus/defisit dan pembiayaan,sisalebih/kurang pembiayaananggaranyang masingmasingdiperbandingkandengananggarannyadalam satu periode..

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan inlormasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset,utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 11. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuanganyang menyajikan inlormasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah. 13. PendapatanHibah adalahpenerimaanPemerintahPusatyang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan/ pemerintah Negara asing, badan/lembagaasing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenagaahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 14. Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau iasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat) dan organisasi kemasyarakatan, yang secaraspesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secaraterus menerus,


BABII SISTEMAKUNTANSI DAN PELAPORANHIBAH Pasal2 (1) SIKUBAH merupakansub sistem dari SistemAkuntansi Bendahara Umum Negara(SA-BUN). (2) SIKUBAH menghasilkanLaporan RealisasiAnggaran dan Catatan atasLaporanKeuangan (3) SIKUBAH dilaksanakanoleh Direktorat|enderalPengelolaanUtang. (4) Dalam rangka pelaksanaanSIKUBAH sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Direktorat jenderal Pengelolaan Utang membentuk Unit Akuntansiyang terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pembantu BendaharaUmum Negara Eselon I (UA-PBUN);dan b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara(UAKPA-BUN). Pasal3 (1) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmery Direktorat |enderal PengelolaanUtang bertindak sebagaiUAKPA-BUN. (2) Direktorat )enderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAKPA-BUN atas transaksi belanja hibah kepada daerah yang bersumberdari pinjaman dan/atau hibah. (3) UAKPA-BUN wajib memproses Dokumen Sumber transaksi keuanganataspenerinuan hibah dan belanjahibah. (4) Dokumen Sumber sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut dalam Moclul SistemAkuntansi Hibah. (5) UAKPA-BUN wajib menyampaikanLaporan KeuanganbesertaADK setiapbulan ke UA-PBUN. (6) LaporanKeuangansebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari l,aporan RealisasiAnggaran dan CatatanatasLaporan Keuangan. (7) Setiap bulan UAKPA-BUN wajib melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat |enderal Perbendaharaan dan/atau .Kantor Pelayana4 PerbendaharaanNegara (KPPN) Khusus jakarta VL (8) Rekonsiliasisebagaimanadimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Rekonsiliasi diatur dengan PeraturanDirektur lenderal Perbendaharaan.


Pasal4 (1) Direktorat JenderalPengelolaanUtang bertindak sebagaiUA-PBUN dan EntitasPelaporan. (2) UA-PBUN melakukan penggabunganLaporan Keuangan dari Ura^KPA-BUN. (3) UA-PBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UA-PBUN berdasarkanhasil penggabunganLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) UA-PBUN menyamPaikanLaporan Keuangan tingkat UA-PBUN beserta ADK kepada Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dan tahunan. (UA-BUN) setiaptriwulanan,semesteran (5) Setiap semesteranUA-PBUN wajib melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan Direktorat jenderal Perbendaharaan. dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalarn (6) Rekonsiliasisebagaimana BeritaAcaraRekonsiliasi. PenyampaianLaporan Keuangansemesterandan tahunan disertai 0 denganCatatanatasLaporanKeuangan. BAB III AKUNTANSI HIBAH BagianKesatu Klasifikasi, Pengakuan,dan Pengukuran PendapatanHibah Pasal5 Pendapatan Hibah diklasifikasikan atas pendapatan hibah bersumberdari luar negeridan dalamnegeri.

yang

Pasal6 (1) Pendapatan hibah diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengeiahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara birJktorat ]enderal Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara(KPPN)Khusus ]akarta VI. (2) Pengembalian pendapatan hibah pada periode penerimaah dibukukan sebagaiPengurangpendapatan. (3) Pengembalianpendapatanhibah atas penerimaan tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagaiPengurangekuitas dana. Pengesahansebagaimana (4) \ / Ketentuan lebih lanjut mengenaiTata Cara dimaksud pada ayat (1) diitur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7

(1)

Pendapatan hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima.

(2)

Pendapatan Hibah berupa barang dan jasa dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang atau jasa.

(3)

Pendapatan hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu rnembukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto. Bagian Kedua Klasifikasi, Pengakuan, dan Pengukuran Belanja Hibah

Pasal8 Belanja hibah diklasifikasikan atas belanja hibah luar negeri dan belanja hibah dalam negeri. Pasal9 (1)

Belanja hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran atau pada saat pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus ]akarta VI.

(2)

Penerimaan kembali belanja hibah yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja hibah pada periode yang sama.

(3)

Penerimaan kembali belanja hibah ydng terjadi setelah tahun anggaran berakhir dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Pasal10

(1)

Belanja hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah.

(2)

Belanja hibah berupa barang dan jasa dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi serah terima barang atau jasa kepada penerima hibah. Bagian Ketiga Penyajian dan Pengungkapan Pasal LL

(1)

Realisasi pendapatan hibah dan belanja hibah dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(2)

Realisasi pendapatan dan belanja hibah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

MENTERIKEUANGAN INDONES!A REPUBLIK

(3) Penjabaranmata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Senhalpadatanggalhansaksi. (4) Pendapatanhibah dan belanjahibah berupa barangatau jasa dicatat sebagaitransaksinon-kas. PasalL2

(1) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belania, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan RealisasiAnggaran Belanja. Kementerian SIKUBAH, pelaksanaan rangka yang belania realisasi mencatat Negara/Lembaga penerima hibah bersumber dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan penerimaan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam

BAB IV PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DAN REVIU

BagianKesatu PernyataanTanggungiawab Pasal13 (1) UAKPA-BUN waiib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan semesterandan (Statementof Responsibilify) tahunan. sebagaimana of Responsibilify) (2) PernyataanTanggungfawab (Statement dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan berdasarkansistempengendalianintern APBN telahdiselenggarakan yang memadai dan akuntansikeuangantelah diselenggarakansesuai denganStandarAkuntansi Pemerintahan. sebagaimana (3) PernyataanTanggung)awap (statementof Responsibilify) dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan paragraf Pgnielasan atassuatu kejadianyang belum termuat dalam Laporan Keuangan. (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung |awab (Statementof Ilesponsibdli{)sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacupada l-ampiran PeraturanMenteri Keuanganini'

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK P asal 1.4

(1) UA-PBUN wajib membuat PernyataanTanggung |awab (Statementof Responsibility) atas Laporan Keuangan semesterandan tahunan.

(2) Pernyataan Tanggung jawab (Statementof Responsibilify)sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakanberdasarkan sistem pengendalian intern )/ang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3) PernyataanTanggung Jawab (Statementof Responsibilis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

(4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (Statument of Responsibili{) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Bagian Kedua PernyataanTelah Direviu Pasal1.5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UA-PBUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan UA-PBUN Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pemyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern. dalam

(3)

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.

(4)

Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oieh Aparat Pengawasan Intern.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasall.6 (1) SIKUBAH dilaksanakansesuai dengan Modul Sistem Akuntansi Hibah yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuanganini. (2) SIKUBAH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakanpaling lambat pada Tahun 2009.


$Ar.tNAt{ PERATURANMENTERIKEUANGAN NoMOR: 40 /PMK.05/2009 TENTANG SISTEMAKUNTANSI HIBAH MENTERIKEUANGAN, Menimbang

bahwa dalam rangkamelaksanakanketentuanPasal72 ayat(S)Peraturan Menteri KeuanganNomor 171/PMK.05/2007tentang sistem Akuntansi dan PelaporanKeuanganPemerintahPusat,perlu menetapkanPeraturan Menteri KeuangantentangSistemAkuntansiHibah;

Mengingat

1.

KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007tentang SistemAkuntansidan PelaporanKeuanganPemerintahPusat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI AKUNTANSI HIBAH.

KEUANGAN

TENTANG

SISTEM

BABI KETENTUANUMUM PasalL Dalam PeraturanMenteri Keuanganini yang dimaksud dengan: 1.

Sistem Akuntansi Hibah, yang selanjutnyadisebut SIKUBAH, adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporanposisidan operasihibah pemerintah.

2.

Rekonsiliasiadalahprosespencocokandata transaksikeuanganyang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkandokumen sumberyang sama.

3.

Arsip Data Komputer, yang selanjutnyadisingkat ADK adalah arsip data berupa C-ompact Disc, USB FlashDisk, atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau datalainnya.

4.

Bagan Akun Standar,yang selanjutnyadisingkat BAS, adalah daftar perkiraan buku besaryang ditetapkan dan disusun secarasistematis untuk memudahkan perencanaandan pelaksanaananggaran, serta pembukuan dan pelaporankeuanganpemerintah.


5.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerahyangmengurangiekuitasdanalancardalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannyakembalioleh pemerintah.

6.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksikeuanganyang digunakansebagaisumberatau bukti untuk menghasilkandataakuntansi.

7.

Entitas Pelaporanadalah unit pemerintahanyang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabanberupa Laporan Keuangan.

8.

l,aporan Keuanganadalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaanAnggaranPendapatandan BelanjaNegara.berupa Laporan RealisasiAnggaran,Neraca,Laporan Arus Kas dan Catatan atasLaporan Keuangan.

9.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasipendapatan,belanja,transfer,surplus/defisit dan pembiayaan,sisalebih/kurang pembiayaananggaranyang masingmasingdiperbandingkandengananggarannyadalam satu periode..

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan inlormasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset,utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 11. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuanganyang menyajikan inlormasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah. 13. PendapatanHibah adalahpenerimaanPemerintahPusatyang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan/ pemerintah Negara asing, badan/lembagaasing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenagaahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 14. Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau iasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat) dan organisasi kemasyarakatan, yang secaraspesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secaraterus menerus,


BABII SISTEMAKUNTANSI DAN PELAPORANHIBAH Pasal2 (1) SIKUBAH merupakansub sistem dari SistemAkuntansi Bendahara Umum Negara(SA-BUN). (2) SIKUBAH menghasilkanLaporan RealisasiAnggaran dan Catatan atasLaporanKeuangan (3) SIKUBAH dilaksanakanoleh Direktorat|enderalPengelolaanUtang. (4) Dalam rangka pelaksanaanSIKUBAH sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Direktorat jenderal Pengelolaan Utang membentuk Unit Akuntansiyang terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pembantu BendaharaUmum Negara Eselon I (UA-PBUN);dan b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara(UAKPA-BUN). Pasal3 (1) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmery Direktorat |enderal PengelolaanUtang bertindak sebagaiUAKPA-BUN. (2) Direktorat )enderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAKPA-BUN atas transaksi belanja hibah kepada daerah yang bersumberdari pinjaman dan/atau hibah. (3) UAKPA-BUN wajib memproses Dokumen Sumber transaksi keuanganataspenerinuan hibah dan belanjahibah. (4) Dokumen Sumber sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut dalam Moclul SistemAkuntansi Hibah. (5) UAKPA-BUN wajib menyampaikanLaporan KeuanganbesertaADK setiapbulan ke UA-PBUN. (6) LaporanKeuangansebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari l,aporan RealisasiAnggaran dan CatatanatasLaporan Keuangan. (7) Setiap bulan UAKPA-BUN wajib melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat |enderal Perbendaharaan dan/atau .Kantor Pelayana4 PerbendaharaanNegara (KPPN) Khusus jakarta VL (8) Rekonsiliasisebagaimanadimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Rekonsiliasi diatur dengan PeraturanDirektur lenderal Perbendaharaan.


Pasal4 (1) Direktorat JenderalPengelolaanUtang bertindak sebagaiUA-PBUN dan EntitasPelaporan. (2) UA-PBUN melakukan penggabunganLaporan Keuangan dari Ura^KPA-BUN. (3) UA-PBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UA-PBUN berdasarkanhasil penggabunganLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) UA-PBUN menyamPaikanLaporan Keuangan tingkat UA-PBUN beserta ADK kepada Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dan tahunan. (UA-BUN) setiaptriwulanan,semesteran (5) Setiap semesteranUA-PBUN wajib melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan Direktorat jenderal Perbendaharaan. dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalarn (6) Rekonsiliasisebagaimana BeritaAcaraRekonsiliasi. PenyampaianLaporan Keuangansemesterandan tahunan disertai 0 denganCatatanatasLaporanKeuangan. BAB III AKUNTANSI HIBAH BagianKesatu Klasifikasi, Pengakuan,dan Pengukuran PendapatanHibah Pasal5 Pendapatan Hibah diklasifikasikan atas pendapatan hibah bersumberdari luar negeridan dalamnegeri.

yang

Pasal6 (1) Pendapatan hibah diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengeiahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara birJktorat ]enderal Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara(KPPN)Khusus ]akarta VI. (2) Pengembalian pendapatan hibah pada periode penerimaah dibukukan sebagaiPengurangpendapatan. (3) Pengembalianpendapatanhibah atas penerimaan tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagaiPengurangekuitas dana. Pengesahansebagaimana (4) \ / Ketentuan lebih lanjut mengenaiTata Cara dimaksud pada ayat (1) diitur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7

(1)

Pendapatan hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima.

(2)

Pendapatan Hibah berupa barang dan jasa dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang atau jasa.

(3)

Pendapatan hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu rnembukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto. Bagian Kedua Klasifikasi, Pengakuan, dan Pengukuran Belanja Hibah

Pasal8 Belanja hibah diklasifikasikan atas belanja hibah luar negeri dan belanja hibah dalam negeri. Pasal9 (1)

Belanja hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran atau pada saat pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus ]akarta VI.

(2)

Penerimaan kembali belanja hibah yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja hibah pada periode yang sama.

(3)

Penerimaan kembali belanja hibah ydng terjadi setelah tahun anggaran berakhir dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Pasal10

(1)

Belanja hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah.

(2)

Belanja hibah berupa barang dan jasa dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi serah terima barang atau jasa kepada penerima hibah. Bagian Ketiga Penyajian dan Pengungkapan Pasal LL

(1)

Realisasi pendapatan hibah dan belanja hibah dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(2)

Realisasi pendapatan dan belanja hibah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

MENTERIKEUANGAN INDONES!A REPUBLIK

(3) Penjabaranmata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Senhalpadatanggalhansaksi. (4) Pendapatanhibah dan belanjahibah berupa barangatau jasa dicatat sebagaitransaksinon-kas. PasalL2

(1) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belania, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan RealisasiAnggaran Belanja. Kementerian SIKUBAH, pelaksanaan rangka yang belania realisasi mencatat Negara/Lembaga penerima hibah bersumber dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan penerimaan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam

BAB IV PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DAN REVIU

BagianKesatu PernyataanTanggungiawab Pasal13 (1) UAKPA-BUN waiib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan semesterandan (Statementof Responsibilify) tahunan. sebagaimana of Responsibilify) (2) PernyataanTanggungfawab (Statement dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan berdasarkansistempengendalianintern APBN telahdiselenggarakan yang memadai dan akuntansikeuangantelah diselenggarakansesuai denganStandarAkuntansi Pemerintahan. sebagaimana (3) PernyataanTanggung)awap (statementof Responsibilify) dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan paragraf Pgnielasan atassuatu kejadianyang belum termuat dalam Laporan Keuangan. (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung |awab (Statementof Ilesponsibdli{)sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacupada l-ampiran PeraturanMenteri Keuanganini'

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK P asal 1.4

(1) UA-PBUN wajib membuat PernyataanTanggung |awab (Statementof Responsibility) atas Laporan Keuangan semesterandan tahunan.

(2) Pernyataan Tanggung jawab (Statementof Responsibilify)sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakanberdasarkan sistem pengendalian intern )/ang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3) PernyataanTanggung Jawab (Statementof Responsibilis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

(4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (Statument of Responsibili{) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Bagian Kedua PernyataanTelah Direviu Pasal1.5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UA-PBUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan UA-PBUN Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pemyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern. dalam

(3)

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.

(4)

Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oieh Aparat Pengawasan Intern.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasall.6 (1) SIKUBAH dilaksanakansesuai dengan Modul Sistem Akuntansi Hibah yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuanganini. (2) SIKUBAH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakanpaling lambat pada Tahun 2009.


Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangart ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 )anuari 2009. Agat setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

.

Salinan eesuaidengan

Ditetapkandi Jakarta padatanggal27 Februari MENTEzuKBUANGAN ttd. SRIMULYAM INDRA\MAII

ffi

w

2009

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40 /PMK.05/2009TENTANG SISTEM AKUNTANSIHIBAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL SISTEMAKUNTANSIHIBAH


DAFTAR ISI Halaman

BAB I PENDAHULUAN t.I.

1a

LatarBelakang 7.2. RuangLingkup 1.3. N{aksud 1.4 Tujr:an

1 2 2 2 2 4

1.5. Pcr-rgertian 1.6 Sisternatika BAB II AKUNTANSI HIBAH L l ljef inisi Hibah 2.2.KlasifikasiHibah 2.3.PerlakuanAkuntansi Hibah 2.3.1.BasisAkuntansi 2.3.2.AkuntansiAnggaranHibah 2.3.3 AkuntansipendapatanHibah

6 6 6

2.3.4.AkuntansiBelanjaHibah 2.3.5.Penyajiandan pengungkapan 2.4.DokumenSumberHibah 2.5.EntitasAkuntansi dan Entitaspelaporan Hibah 2.5.1.KuasapenggunaAnggaran dan Entitas Akuntansi 2.5.2.PenggunaAnggaran dan Entitaspelaporan Hibah

Hibah

B B 9 9 10 10 11 11 12

BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH 3.1. BaganAkunStandar 3.2. Jurnal StandarHibah 3.3.SimulasiJurnaldan Laporan Hibah

1A la

17 18

BAB IV SISTEM DAN PROSEDURAKUNTANSI HIBAH 4.1. sistem dan prosedur perencanaanHibah dalam ApBN 4'1.1' EstimasipendapatanHibah dan Apropriasi Hibah

4.1.2Estimaiffiil,o"o",anHibahdanApropriasiHibahjika tidaktertuang pelaksanaan 4.2.sistemdanprosedur HibahdalamDIPA -

4'2.1 Estimasi Pendapatan Hibahyangdialokasikandan AllotmentBelanja Hibahbesertarêvisinva pq+4up+tuti{ibuh yangdialokasikan 4.2.2. Estimap,i dan Allotment Belanja Hibahjika tidaRtertuangdalambiF.t-----'*"' 4.2.3.Realisasi PendapatanHibah dan BelanjaHibah

26 /-o

26 27 28


Hibah berbentukbarang ataujasa 4.3.Sistemdan ProsedurPelaksanaan Hibah 4.4.Sistemdan ProsedurRekonsiliasi

35 3B

BAB V PELAPORANHIBAH A1 1l

5 .1.PeriodeP elaP oran 5.2.KomponenLaPoranHibah 5.3.LaporanRealisasiAnggaran 5.4.CatatanatasLaporanKeuangan

41 An

1L

4B

BAB VI PENUTUP Hibah Pgn Pglgd-u 6.1. " ^ Surat PernvataanTelahMenerima Melalui KPPN Tanpa u^ng su"t"t L;"Bt"g.b;llil

50

Hibah 6.2.FormatSuratPerintahPengesahan TelahMenerimaHibahLangsung 6.3.SuratPernyataan Barang/)asa Dalam Berituk

51

Hibah BarangAtau |as 6.4.Surat Pengesahan

53

52

55

6.5.PernYataanTanggung]awab

II

ITEI{IERI KEUAIIGAN REPUBLIK I I {D O I {E S I A

B A BI PENDAHULUAN 1t

Latar Belakang Undarrg-UrrdangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara I l l i :rl l rl ti l P k .l llt' ,rl t' ,.' ' .rc i ,l l a l rr r l i tri i k,i rrr,.' rnbi ei -ai tl .ri r nrrntl rrkurrl l kegi atan pri gri t;r _s ci'llrlttr r.lllilka I'I'Itllrcl]ri'tis.rsirran pcrnLrangtrnalr, prrrncrrntalr rlrrpat lrelgaclakan Pri n j a rl ra rlc l a tt,' /a t.trttn e n e ri rrra hi bah bai k t' ar-r11 berasal cl ;rri dal am negeri mar-l pL ln c i .rriIu ;u ' n e g ttri . D i s a rl rP i rl g i tu , s c b a gai anran.rt U ntl ang-l ,l rri i arrg N oni or tentarrg Keuatlgan Negara, pemerintah juga cliturrtut unfuk kelola

yang

baik

(good gouernance) dengan

meningkatkan

17 -l ' ahul 2003

melaksanakan tara transparan-si c-ian

ak u n ta b i l i ta s d a l a n l n re k a n i stne pengadaarr pi nj anrarr nl aupun pendapatan hi bah. l' c rti a j i .trr ti .i n 1 tg 1 1 1 ' 1 1 n r;ka1-,ar1 (' i 7rst:/o-srrrcJ l i tporan yang akurat cl l rrr i nfctrnrati f l uga mc rttp a k a n b a g i a n 1 ' a n g ti c i ak terpi sahkar-rdal anr nrerrdukung aspek akuntabi l i tas c1.rntranparansi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Unciarrg Nonror 1 Tahurr 2004 tentang Perbcndal'raraan Negara Negara

benvenang

menunjuk

bahr'va N{enteri Keuangan

melakukan

pejabat yang

pengelolaan

diberi

selaku

utarrg

kuasa atas nama

Bendahara Umurn

cian piutang Menteri

dan

dapat

Keuangan

untuk

mengadakan utang Negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ata u p u u d a ri l u a r n e g e ri s esuai dengan ketentuan yang tel ah di tetapkan dal am unclang-undang dan dalam Per;rturan Pernerintah Republik

Indoncsia Nomor 2

tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaarr Pinjar-nan dan/atau

Penerimaan Hibair

dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah serta Penerusan Pinjarnan

dan/atau

pirl a n ra n

hibah

In a u p u n

diakuntasikan

FIibah Luar harus

Negeri

di tatausahakan,

mensiratkan

di admi ni strasi kan

secara baik sehingga laporan yang disajikan

manJaat bagi pengambil keputusan.

bahwa

baik dan

akan memberikan

MENTERI KEUANGAN INDONESIA REPUBLIK

masih dirasakan kttrang efektif Namun demikian ketentuan-ketentuandi atas dari pengguna dana hibah untuk tidak dilaksanakandengan adanya kecen.ierungan meialui mekanismc APBN) Disat-rrpttrg melaporkan hibah I'ang digunakan (ticlak itu,clengansemakinmendesakn\,akebutuhandalampenatausal.raat-idan tLlil"rrrsi kiranl,a perlu scgeradisusrtn lvlodul $i5lr'tll ''\I pertanggungjarvabannr.ai, dan Direktorat jencleral Hibah di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga PengelolaanUtang.AcuantrtamadalampenyusunanmoduliniadalalrPeraturan Akuntasi Pemerintal-ian' PemerintahNomor 24 Tahun 2005tentangstandar

1,.2.Ruang LingkuP Hibah atau disebut denga|r sikubah Ruang lingkup dalam Modul sistem Akuntansi yarrg diperoleh clari tlal'rnrrrcqcir adalall mencakup pcnclapatandan belanjahibah Kementerian Negara/Letnbaga d;rn dan dari luar negeri yang dilaksanakanoleh Keuahgan' Direktorat |enderal PengelolaanUtang Departemen

1 . 3 . N4aksud

operasional bagi petugas pelaksana Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk proses akuntansi akuntansi hibah untuk memahami dan mengimplementasikan dan akurat sehingga hasilnya dapat hibah secara tepat waktu, transparan berlaku (akuntabel)' dipertanggungiawabkan sesuaiketentuan yang

1 .4, Tuiuan

Hibah ini adalah memberikan aturan Adapun tujuan Modui Sistem Akuntansi meliputi penetapan saat pengakuan, mengenai perlakuan akuntansi hibah yang pengukuran, penyajian dan pelaporan hibah'

1 . 5 , Pengertian yang akan dilaksanakan Pemerlntan 1. Anggaran metupakan pedoman tindakan transfer' dan pembiayaan Yang diukur meliputi rencana pendapatan, belanja'

HS,lSAlfiys,lg$x dalam satuatlrr-rpiair,yang disusunmenurut klasifikasi

tertentu secarasistematis

untuk safu periode. 2. Anggaran Pendapatan dan BelanjaIrlegara(APBN) adalah rencana keuangan tahuâ. perneri^tahannegarayang disetujuioieh Dewan perwakilan Rakyat. 3' Apropriasi merupakan anggaranvang disetujui DpR/DpRD yang merupakan mandat 1'ang cliberikan kepacla Presiden/guben-rur/bupati/walikota untuk melakukanpc^geluaran-pengeluaran sesuaitujuan yang ditetapkan. 1' Azas Bruto adalahsuatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatansecara treto penerimaansetelahdikurangi pengeluaranpada suatu unit organisasiatau tidak memperkenankanpencatatanpengeluaranseterah dilakukan kompensasi antarapenerimaandan pengeluaran. 5. Basis Kas acialah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peri.stir'r'a lairuryapada saatkas atausetarakas diterima atau dibayar. 6. Belanjaadalah semua pengeluarandari Rekening Kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoreh pembayarannya kembari oreh pemerintah. 7' Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna

anggaranf pengguna barang dan pleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntlnsi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas peraporan.

B' Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketenfuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikanlaporan pertanggungjawabanberupa laporan keuangan. 9, Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharawanUmum Negara unfuk menampung seluruh penerimaandan pengeluaranpemerintahpusat. 10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporandalam penyusunandan penyajianlaporan keuangan. 11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

KEUANGAN MENTERI TNDONESIA REPUBLIK

12. Otorisasi Kredit

Anggaran (allotment) adalah dokumen

pelaksanaan anggaran

bagi instansi dan yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan Negara/Daerah digunakan untuk memperoleh uang dhri Rekening Kas umum si:lamaperiode otorisasi tersebut' guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pelaksanaananggaran 1"3.otc,risasi Kredit Anggaran (allotment)adalah dokumen yangmenunjukkanbagiandariapropriasiyangdisediakanbagiinstansidan Negara/Daerah d.igunakanuntuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum gunamembiayaipengeluaran.pengeluaranselamaperiodeotorisasitersebut. Negara/Daerah 14. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas umum yangmenambahekuitasd.analancardalamperiodetahunanggalanyang perlu dibayar kembali bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak oleh pemerintah. penyimpanan uang negara 15. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat umum Negara untuk yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara menamPungseluruhpenerimaannegaradanmembayarseluruhpengeluaran negara Pada bank sentral' 16. Surplus/defisit ,

adalah selisih lebih/kurang

antara pendapatan dan belanja

penerimaan/pengeluafan uang selama satu periode pelaporan. Transfer adalah lain' termasuk dana dari suatu entiias pelaporan dari/kepada entitas pelaporan perimbangan dan dana bagi hasil'

L.6, Sistematika dalam memahami' maka modui untuk memberikan kemudahan kepada stql
BABI PENDAHULUAN: Tujuan,Pengertiandan Metiputi Latar Belakang,RuangLingkup, Maksud, Sistematika BABN AKUNTANSIHIBAH:

4

t{SiJslt[:J5il3$x Meliputi Definisi Hibah, Klasifikasi Hibah, Perlakuan Akuntansi Hibah, Dokumen Sumber Hibah, Entitas Akuntansi dan Entitas pelaporan untuk Hibah. BAB III BAGAN AKUN DAN IURNAL STANDAR HIBAH: Mellputr 13agan Akun Standar,JurrralStandarHibah, dan Simulasi furnal d.an Laporan Ilibah. BAB IV SISTENIDAN PROSEDURAKUNTANSI HIBAT{: Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah, Sistem dan prosedur Akuntansi Hibah 1'ang Diperoleh secara Langsung, sistem dan prosedur I(ekonsiliasiHibah. BAB V PELAPORAN HIBAH: Meliputi Laporan Real:sasiAnggaran,dan Catatanatas Laporan Keuangan. Bab VI PENUTUP.


BAB II AKUNTA}JSI HIBAH '2.1-.Definisi Hibah Pusat yang berasal daril untuk Hibah adalah Pendapatan/Belanja Pemerintah asing' atau Perseorangan' pemerintah Negara badan/lembaga dalamnegeri baik dalam bentuk devisa' rupiah badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional ahli dan pelatihan yang tidak perlu maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ditetapkan peruntukannya' bersifat dibayar/diterima kembali, yang secaraspesifiktelah terus menerus' tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara Hibah dan Belanja Hibah' Hibah dapat dikelompokkan menjadi Pendapatan pendapatan

Hibah

adalah

badan/ternbaga dalam

pendapatan Pemerintah

negeri atau

Pusat

yang

perseorangan, pemerintah

berasal dari Negara

asing'

baik datam bentuk devisa' rupiah badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional atrli dan pelatihan yang tidak perlu maupun barang dan atau iasa, termasuk tenaga dibayar kembali. dalam bentuk tangfbatang atau iasa Belanja Hibah adalah belanja Pemerintah Pusat perusahaan daerah'masyarakat' dan kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, telah ditetapkan peruntukarurya' bersifat organisasi kemasyaraktan, yang secara spesifik tidakwajibdantidakmengikat,sertatidaksecafaterusmenerus.

2.2. Klasifikasi Hibah 2.2.1.Sumber Hibah maka dapat dibedakan menjadi pendapatan Apabila Hibah ditinjau dari sumber/asalnya Luar Negeri' Hibah Dalam Negeri dan pendapatan Hibah Negeri dapat dibedakan atas: Sumber/asal pendapatan Hibah Dalam 1. Hibah dari Badan/Lembagal Badan Usaha 2. Hibah dari Kelompok Masyatakatl Perorangan 3. Hibah dari Pemerintah Daerah

H='i,ffl[[_.,,3$3$l Sedangkansumber/asalpenclapatan Hibah Luar Negeridapat dibeclakanmerrladi: 1. Negara Asing 2. LembagaMultilateral 3. Len.bagakeuangandan lembaganon keuanganasing; dan 4

Lembagakeuangannon asit-tg 1'angberdornrsilidan melakukankegiatanusahac1i luar wilayah negaraRepublik Indonesra.

2.2.2.Hibah menurut bentuknya Menurut bentuknya,hibah dapat dibedakan menladi: 1. Uang; 2. Barang;dan/atau 3. fasa. 2.2.3.Hibah menurut jenisnya Menurut jenisnya,hibah dapat dibedakan menjadi : '1,. Bantuan

Teknik

Hibah dalam jenis ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga alrli dan atau konsultan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Semua pembayaran tenaga ahli dilakukdn sepenuhnya oleh pemberi hibah. Penerima hibah hanya menyediakan fasilitas pendukung, 2. BantuanProyek Hibah dalam jenis ini pada dasarnya berupa studi untuk persiapan atau monitoring proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. semua pembayaran pelaksanaan proyek dilakukan sepenuhnya oleh pemberi hibah. Penerima hibah hanya menyediakan fasilitas pendukung, 3, KerjasamaTeknik 4. KerjasamaKeuangan

2.2.4.FungsiHibah Fungsi hibah Yaitu : a.

Menunjang peningkatanfungsi pemerintahan

b.

Nlenunjangpenyediaanlayanandasarumum

c.

Nlenunjangpeningkatankemampuan sumber da1'at't-tot't"t'u

d.

N{embantupenyiapan rancangankegiatanpembangunan

e

hidup' dan budaya N4endukungpelestariansumberdaya alam' lingkungan

f.

Mendukung pengembanganriset dan teknologi

g

Banbuankemanusiaan.

2.3.PerlakuanAkuntansiHibah 2.3.1.BasisAkuntansi Basisakuntansiyangdigunakandalampenyusunanlaporankeuangan digunakan untuk pengakuan pemerintah adalah cashtouards accrual. Basis kas pend.apatan,belanjadanpembiayaandalamLaporanRealisasiAnggarandan basisakrualuntukpengakuanaset,kewajibandanekuitasdalamNeraca. bahwa pendapatan diakui Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti padasaatkasditerimadiRekeningKasUmumNegaraatauolehentitas dikeluarkan dari Rekening Kas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat Umum Negara atau entitaspelaporan' kewajiban dan ekuitas dana diakui Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, pada saat kejadian atau kondisi dan dicatat pada saat terjad.inya transaksi atau tanpa memperhatikan saat lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah kas atau setarakas diterima atau dibayar' 2.3.2.Akuntansi Anggaran Hibah dan pengendalian Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban pendapatan' belanja' manajemen yang digunakan untuk membantu Pengelolaan diselenggarakan sesuai dengan transfer, dan pembiayaan. Akunta$i anggalan

I./ENTERIKEUANGAI,J REPUBLIK INDONESIA

skukfur

anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, beranja, dan pembiayaan. Anggara. pendapatan meliputi estimasi pendapata. yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi penclapatan.Anggaran belanja.terdiri clari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Akuntansianggarandiselenggarakan paclasaatanggararrdisahkandan anggaran dialokasikar-r.

2.3.3.AkuntansiPendapatanHibah Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara. Transaksipendapatan fubah yang terjadi tanpa diterima pada Kas umum negara dapat diakui pada saat dilakukan pengesahanatastransaksi pendapatanhibah. Pengembalianyang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan hibah pada periode penerimaanmaupun pada periode sebelumnyaclibukukan sebagaiPengurang pendapatan.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatanyang teryadipada periode penerimaanpendapatandibukukan sebagaipengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak beruiang (non_ recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukhn sebagai Pengurang ekuitas dana'lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjarvabansesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalianbagi manajemenpemerintahpusat dan daerah. 2.3.4,Akuntansi Belanja Hibah Belanjadiakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertangg-ungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

H5i'Js[i.f-?3il3$] menurut klasifikasi nempun)'ai fungsi perbendaharaan.Belanjadiklasifikasikan "anggaran belanja ekonomi fienis belanja), organisasi,dan fungsi. Realisasi ditetapkan dalam dokumen dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang telah kembali beianja) yang anggaran. Koreksi atas pengeluaranbelanja (penerimaan pengurang belanja terjaclipada perioclepengeluaranbelanjadibukukan sebagai padaperiodeyangsama.Apabiladiterimapadaperiodeberikuhrya,koreksiat as pengeluaranbelanjadibukukan dalam pendapatanlain-lain

2.3.5.Penyajiandan PengungkapanHibah (recurring) atas perrerimaan Pengernbalianyang sifatnya normal dan berulang pada periode sebelumnya pendapatan hibal-rpada periode penerimaan mauPun dan pengembalian yang dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pendapatan yang terjadi sifatnya ticlak berulang (non-recurring)atas penerimaan pengurang pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai padaperiodeyangsama.Koreksidanpengembalianyangsifatnyatidakberulang terjadi pada periode (non,recurring) atas penerimaan pendapatan yang dana lancar pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Pengulang ekuitas Entitas pelaporan menyajikan ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut' dalam Laporan Realisasi klasifikasi pendapatan menurut ienis pendapatan disajikan pada catatan atas Anggaran, d.an rincian lebih lanjut jenis pendapatan klasifikasi belanja menurut Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan belania menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran' Klasifikasi Anggaran atau di Catatan atas organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi fungsi disajikan dalam Catatan Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut atas LaPoran Keuangan'

2.4, Dokumen Sumber Hibah antara lain : Dokumen sumber yang terkait dengan Hibah a, Dokumen Induk ' l.NaskahPerjanjianHibahbesertanaskahPerubahanperjanjian

l0

Hoof,];fr|**o*"* 2. No registerhibah b. Dokumen sumber data transaksi Dokumen yang termasuk sebagaisumberdata hansaksi adalah

semuadokum,enyang

berkaitander-rgan: 1. AlolrasiRencanapendapatanHibah DaftarIsianPelaksanaan Arrggararr (DIpA) 2. Reairsasi PendapatanHibah .

Notice of Disbursement(NoD)/ withdrawal Autl-rorizatio^

.

SPM - Pengesahan

.

Memo Penyesuaian

3. Alokasi Pagu BelanjaHibah/allotmen .

DIPA, Revisi DIPA

4. Realisasi BelanjaHibah .

SPM/SP2D

o SSPB .

N{emoPenvesuaian

2.5.Entitas Akuntansi dan EntitaspelaporanHibah 2,5.1.Kuasa Pengguna Anggaran dan Entitas Akuntansi,Hibah. Kuasa Penggunaanggaran untuk penerima dan belanja hibah dilaksanakan oleh .

Direktorat ]enderal PengelolaanUtang (DJPU) DJPU berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksilransaksi berikut : a. PendapatanHibah dengan mekanismepencairanmelalui Kuasa BUN. b. Pendapatan Hibah melalui pengesahan transaksi pendapatan hibah yang langsungditerima oleh KementerianNegara/Lembaga. c. pendapatan Hibah atas transaksi non kas, seperti transaksi pendapatan hibah berupa barang atau jasa d' Belanja Hibah atas transaksi belanja hibah non kas, seperti pemberian hibah berupa asettetap.

ll

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK

.

Direktorat JenderalPerimbanganKeuangan(DJPK). DJPK berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksitransaksisebagaiberikut : denganmekanismepencairanmelalui KuasaBUN. a. BelanjaHibah kepadaDaeral-r transaksipendapatan b. pelciapatanHibah dau BelanjaHibah melalui pengesal-rarr hibah yang diterima langsungoleh PEit4DA.

SetiapKuasa PerrggunaAnggaran BUN untuk HIBAH wajib membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara umurn Negara Hibah (UAKPA-BUN Hibah). Dengan demikian UAKPA-IIUN

Hibah wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuanganuntuk digabungkanpada entitas pelaporan.

Anggarandan EntitasPelaporanHibah 2.5.2.Pengguna Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan berwenang Pasal 7 ayat 2 huruf (l) Menteri Keuanganselaku BendaharaUmum Negara (2) Menteri melakukan pengelolaanutang dan piutang, kemudian pada Pasal 38 ayat Keuangan Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri negeri untuk mengadakan utang Negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam Undangataupun dari luar negeri sesuai dehgan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang. yang dalam hal Entitas Pelaporan untuk pengelolaanHibah adalah Menteri Keuangan, ini dilaksanakan oleh Direktorat |enderal Pengelolaanutang,

t2

l{si,fll.I_?sils$I Dengan demikian D]PU bertindak sebagaiunit Akuntansi pembantu BendaharaUrnum Negara (UAP-BUN)' D]PU akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan hrbah dan belanja hibah baik berupa transaksikas maupun transaksi yang bersifat non kas dari seliap UAKPA-BUN. sedangkarl )'ang berfungsi sebagaiUnit Akunta^si BUN adalah DirektoratJenderalPerbendaharaarl \rangakan menggabungkanseluruh laporan keuanganunit Aku.tarrsi BUN yang aciapada Departernen Keuanganyarrg berfungsi sebagaiBendaharaUmum Nesara.

l3

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

BABTII STANDARHIBAH BAGANAKUNDANJURNAL 3.1. BaganAkun Standar

disusun buku besar yang ditetapkan dan Bagan Akun standar adalah daftar perkiraan serta perencanaan, pelaksanaan anggaran' secara sistematis untuk memudahkan pertanggungjawabandanpelaporankeuanganpemerintahpusat.PembentukanBagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

realisasi dan pelaporan keuangan 1. Mernastikan rencana keuangan (anggaran), dinyatakan dalam istilah yang sama; 2. Meningkatkan kualitas inJormasikeuangan; 3. Memudahkan pengawasankeuangan'

Akun(perkiraan)yangterkaitdengantrarsaksihibahluarnegeriantaralain: 1. Akun Yang memPengaruhi Kas r

AKUN APBN HIBAH

43 Estimasi PendaPatanHibah 4g:-esti*usiPendapatanHibahDalamNegeridanLuarNegeri Negeri Agli Estimasi PendapatanHibah Dalam Da1am Negeri Hibah 49111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Estimasi 431111 Peroiangan Negeri EstimasiPendapatan Hibah Dalam 437112 Lembaga/ Badan Usaha Dalam Negeri Lairurya 4g111g Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri 4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri 43121 Estimai - Pendapatan Hibah grti*"ti Pendapatan Hibah Luar Negeri 437271 Perorangan Luar Negeri - Bilateral 431212 Estimasi Pendapatan Hibah Negeri' Estimasi Pendapatan Hibah Luar 4gLZl} Multilateral Hibah Luar Negeri Lainnya 431279 Estimasi Pendapatan

56 ApProPriasiBelanjaHibah

t4

H.'i,Isftl-?8il8$l JOl

Appropriasi BelanjaHjbah Kepadapemerintah Luar Negeri 5611 Appropriasi Belanja Kepada pemerintahLriar Negeri l,.b"h 56111 Appropriasi Beranja uiuan Kepada pemerintahLuar Negeri s61'111 Appropriasi BeranjaHibah Kepada pemerintah Luar . Negeri

s6 2 AppropriasiBelanjaHibah Kepadaorganisasi Internasional

5627 AppropriasiBelanjaHibah repia OrganisasiInternasio.al 56271 Appropriasi Belanjat-IiuatrKep-ada organisasilnrernasional 562ltl Appropriasi BelanjaHibah Ke"pada O.guniruri Internasional

s63 Appropriasi BelanjaHibah Kepadapemerintah

Daerah 5631 Appropriasi BelanjaHibah Kepada pemerintah Daerah 56311 Appropriasi Belanjauiban Kepada pemerintah Daerah

,

a A1

:J

s63111 S:flTrt*i

Belanja pemerinrah HibahKepada

AKUN DIPA HIBAH PendaparanHibah yang Dialokasikan T!"ryi 437 EstimasiPendapatanHibafi Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dialokasikan 43'l'L EstimasipendapatanHibah Dalam Negeri yang dialokasikan 431,L1'E:jt_Tiri pendapatanHibah oj""., r.rug""riyang diarokasikan 431111 EstimasipendapatanHibah O"atam Negeri _

431L1,2 ;ilT::fiil#r"l'l?ffi:'fiilram _ Ne geri

43171sH*::il"ffi"""THlJ:il8:i:H\i:h1?,ain yang dialokasikan 431'2 Estimasi pendapatan Hibah Luar Negeri yang diarokasikan 43727 Estimasipendapatan Hibah i,ru, N"g""ri yang diarokasikan Estimasipendapatan HibahLuai Negeri _ 43lZ7l peroranganyang dialokasikan EstimasiPendapatanHibah Luar Negeri _ Bilateral 43I2I2 yang dialokasikan EstimasiPendapatan Hibah Luar Negeri _ 4g1,Z1g Multilateral yang dialokasikan EstimasiPendapatanHibah Luar Negeri Lainnya 491.219 yang dialokasikan

15


56 Allotment BelanjaHibah 56lAllotment.BelanjaHibahKepadaPemerintahLuarNegeri Negeri 5611 Allotmeni BelanjaHibahKep'adaPemerintahLuar giuatr KepadaPemerintahLuar Negeri 56111 Allotme.,tBelania 56llllAllotmentBelanjaHibahKepadaPemerintahLuar Negeri 562 l liotment BelanjaHibah KepadaOrganisasiInternasional 5621,attotmeni BelanjaHibahKepida OrganisasiInternasional 562TTAllotmentBelanjaHibahrepadlo'rganisasilnternasional 562111 AllotmentBelanjaHibah KepadaOrganisasi Internasional Daerah 563 AllotmentBelanjaHibahKepadaPemerintah Daerah Pemerintah 5631 rutotmeniBelaniaHibah Kepada Daerah giuatr Pemerintah Kepada 56311 AllotmentBelanja Daerah Pemerintah 563111 AllotmentBelanjaftiUuttKepada a

+J

AKUN PENDAPATAN HIBAH PendapatanHibah 4gi- PendapatanHibah Dalam Negeridan Luar Negeri 4g71 PendapatanHibah DalamNegeri 43111 PendapatanHibah Dalam Negeri Hibah Dalam Negeri - Perorangii 4g1l7i Pendapatan Lembaga/ Daoan 437172PendapatanHibah Dalam Negeri Usaha 4gILLg PendapatanHibah Dalam Negeri Lainnya HibahDalam Negeri - Non Kas 43112 Pendapatan Hibah BerupaBarang 4g11zi Pendapatan jasa 497122 PendapatanHibah Berupa PendaPatanHibah Luar Negeri '4312 4g721, ' PendapatanHibah Luar Negeri PendapatanHibah Luar Negerl - l-".t:'"",8* 43127i PendapatanHibah Luar Negerl - P}*fl 4gL212 -l PendapatanHibah Luar Negeri - Multilaterat 431ZLg PendapatanHibah Luar Negeri Lainnya 431219 Kas 43122 PendapatanHibah Luar Negeri - Non PendapatanHibah BerupaBarang 43L22i PendapatanHibah Berupa|asa 4g1222

16

fulENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

.

AKUN BELAN]A HIBAH

56 BelanjaHibah 561 BelanjaHibah KepadapemerintahLuar Negeri 5611 Hibah KepadapemerintahLriar Negeri l:li"j, 56111 BelanjaHibah Kepadapemerintah iuar Negeri 567111 BelanjaHibah Kepada pemerintah Luar Negeri 562 Bela.ja Hibarr KepadaorganisasiInternasionar 5621 BeianjaHibah KepadaOrganisasiInternasional 5627'I BelanjaHibah Kepada Organisasi Internasional 562711 BelanjaHibah Kepada organisasi Internasionar 563 BelanjaHibah Kepada pemerintah Daerah 5631 BelanjaHibah Kepada pemerintah Daerah 56311 BelanjaHibah Kepadapemerintah Daerah BaganAkun standar ditetapkandaramperaturantersendiri. 3.2. Jurnal Standarl{ibah a. EstimasiPendapatanHibah yang dialokasikan. DR.EstimasiPendapatan Hibahyangdialokasikan + uraianMAp CR. UtangkepadaKUN

XXX

XXX (Jurnalstandaryang dilakukan pada saatditerimanya estimasi pendapatanhibah yang dialokasikanyang dicantumkandalam DIPA)

b. Allohnent Belanja Hibah. DR.Piutangdari KUN

XXX

CR.Allotnent Belanja+ UraianMAK

XXX

flurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya allohnent belanja hibah yang dicantumkan dalam DipA) c. Realisasipendapatanhibah, DR Utang Kepada KUN

XXX

CR PendapatanHibah + uraian MAp

XXX

(Jurnalstandar yang dilakukan pada saatpendapatanhibah diterima/direalisasikan) d. RealisasiBelanJahibah. DR Belanja + uraian MAK

XXX

CR Piutang dari KUN

XXX

l7

KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK (Jurnalstandaryang dilakukan pada saatbelanjahibah diterima/direalisasikan)

3.3, Simulasi Jurnal dan Lapdran Hibah I. TransaksiHibah yang telah dianggarkandalam DIPA' dan dalam DIPA Rp, 10.000,Hibahyangdialokasikan a. EstimasiPendapatan pagu anggaran untuk belanjaHibah sebesarRp' 1'0'000'-

Hibah yang dialokasikan EstimasiPendapatan Utang KepadaKUN

Rp , 1 0 . 0 0 0 Rp . 1 0 . 0 0 0

Piutangdari KUN Allotment BelaniaHibah

Rp . 1 0 . 0 0 0 Rp.10.000

Belania b. Realisasipendapatanhibah pada tahun berjalanRp 7.500,-dan Realisasi sebesarRp. 7.500,-

Rp . 7 . 5 0 0 Rp.7.500 Rp.7.500 Rp,7.500

Utang kepada KUN Pendapatan Hibah Belania Hibah Piutang dari KUN

posting Setelahdilakukan penjurnalanmaka langkah selanjutnyaadalah melakukan pada ke dalam buku besar sesuai dengan,tanggal transaksi' Dengan mengacu berikut: , ilustrasi bansaksi di atasmakalaporanhibah dapat disajikan sebagai LAPORAN REALISASIANGGARAN LAPORAN REALISASIANGGARAN 2OX1 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRSAMPAI DENGAN 31 DESEMBER dan 20X0 Keterangan

Anggaran

Pendapatan BelanjaHibah

t8

Realisasi

Sisa

.500

2.500

7.500

2.500

I^:J8ilg$X HFilStt II. HibahyangditerimalangsungolehSatuanKerja berupaKas Hibah yang diterima rangsungoleh satuan Kerja adalah Hibah yang berum dianggarkandalam APBN dan dalam peraksanaan penyalurannyarangsung diterimaoleh satker tanpamelaluimekanisme pencairanmelalui KppN. prosedur pencatatan atastransaksi hibahini dapatdilaksanakan sebagai berikut: a

Pada saat satker telali menerimahibah atau sudah

mendapatkankomitment dari donor atas pelaksanaanhibah sebesarRp. 10 M, satker melakukan regislrasi atas hibah yang diterima kepada Direktorat ]enderar pengeroraanUtang (DIpu) unfuk mendapatkan No RegisterHibah.

b. Atas Nomor Register yang telah diterbitkan oleh Djpu, DIpu mengusulkan Revisi DIPA atas Estimasi pendapatan Hibah yang dialokasikan kepada DjA. Atas Revisi DIPA yang telah terbit, maka DJpu akan membuat ayat jurnal EstimasiPendapatanHibah yang dialokasikanRp. 10 M Utang KepadaKUN Rp. 10 M c. Atas Nomor

Register yang telah diterbitkan

oleh DIpu,

satuan kerja

mengusulkan Revisi DIpA atas alokasi Belanja Barang yang akan digunakan berdasarkan dana yang bersumber dari Hibah. Atas Revisi DIPA yang telah terbit, Satker membuat ayat jurnal sebagaiberikut :

Piutang dari KUN Allotment BelanjaBarang

Rp . 1 0M Rp . 1 0M

d' Satkermenerimahibah berupakassebesarRp, 10 M dan telah digunakanuntuk belanjabarangsebesarRp. 7 M. Atasrealisasipendapatanhibah ini, maka satker rnenyamPaikanSurat PerintahPengesahan Hibah (SP-Pengesahan Hibah) atas realisasihibahtersebut. e, KPPN menerbitkansp3 pengesahan Hibah atas sp- pengesahanhibah yang disarnpaikan oleh satker atas realisasi hibah. Atas transaksi ini KppN akan membuatayatjurnal transaksisebagaiberikut :

t9

,


RevisiDIPA Pencatatan SAU EstimasiPendapatanHibah yang dialokasikanRp' 1 0 M Rp . 1 0M Utang KePada KUN Rp .1 0 M Rp .1 0M

Piutang dari KUN Allotment BelanjaBarang Pengakuan PendaPatan SAU

Rp . 1 0M Rp . 1 0M

Utang KePada KUN PendaPatanHibah SAKUN Kas di Kementerian Negara/Lembaga PendaPatanHibah

Rp . 1 0M Rp . 1 0M

Pengakuan Belania

SAU Rp . 7 M Rp . 7 M

Barang Belanja Piutangdari KUN SAKUN

RP'7 M BrilanjaBarang Rp' 7 M Kas diiLmenterian Negara/Lembaga entitas akuntansi adalah sebagai f. Laporan yang dihasilkan dari masing-masing berikut:

EstimastPendaPatanHibah

Allotnent BelanjaBarang RealisasiBelanjaBarang

20


SisaPagu

3M

3M

Lapoian Neraca

PJPU Kas di Kementerian

IIL Hibah berupaBarangatau

KPPN

3M

3M

Jasa

Hibah berupabarangataujasaadalahHibah

yang belum dianggarkandaramAPBN

dan dalam pelaksanaanlangsung diterima oleh Pemda (BelanjaHibah) atau satker (PendapatanHibah) tanpa melalui mekanisme pencairanmelalui KppN. prosedur pencatatanatastransaksihibah ini dapat diraksanakana sebagai berikut : 1. Hibah BerupaAset Tetap Pada saat Satker menghibahkanAset Tetap kepada pemda,

maka setelahsurat persetujuan penghapusan aset tetap telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (D]KN) dan Berita Acara serah Terima Aset dari satker kepada Pemda telah ditandatangani, atas transaksi ini dilakukan pencatatan sebagaiberikut : Satker satker akan mencatat penghapusan Aset Tetap meralui SIMAK-BMN dan kansaksi ini akan mengurangi nilai Neraca Aset Tetap sejumlah aset tetap yang telah dihibahkan, Diinvestasikandalam Aset Tetap Aset Tetap

Rp.10M Rp . 1 0M

DIPU Atas transaksi Hibah ini, satker menyampaikandengan dilampiri dokumen pendukungBASTdan surat persetujuanpenghapusan Aset Tetap kepadaDIpu. Atas dasar SPTMHL - Banng/fasa tersebut, DJpu akan menerbitkansurat PengesahanHibah Barangatau Jasa dan mencatatBeianja Hibah, Ayat furnal untuk mencatatkansaksitersebutadalah

21

w w -W


RP'10 M BelanjaHibah RP'10 M Piutangdari KUN : berikut sebagai Neracadan LaporanRealisasiAnggarandapatdisaiikan

Neraca '',',:(.

LRA Belanja ..- i ,i,

'::1, .-,a

Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap setelah satker Pada saat Satker menerima Aset Tetap dari Pemda, maka kepada satker' rnenandatangani Berita Acara serah Terima Aset dari Pemda Hibah Langsung maka satker menyampaikan Surat Pernyataan Telah Menerima ini dalam Bentuk Barang/}asa kepada DJPU dan atas transaksi (SP{MHL) dilakukan pencatatan sebagai berikut : Satker SIMAK-BMN nya Satker akan mencatat transaSki penambahan Aset Tetap dalam Ayat iurnal pntuk dan akan mempengaruhi nilai Aset Tetap dalam Neraca.

mencatattransaksiini adalah : Rp . 1 0M

AsetTetap .

DiinvestasikandalamAT

Rp . 1 0M

DIPU hibah berupa DJPUberdasarkaninformasi dari satkel atashansaksi Pendapatan DJPU akan mencatat aset tetap berupa SPTMHL Barang/]asa .dan BAST' berikut : transaskipendaPatanhibah berupaasettetaPini sebagai PengakuanPendaPatan RP'10 Y

UtangKepadaKUN

RP'1-oY

Hibah Fendapatan

sebagaiberikut : Neracadan Laporan RealisasiAnggarandapat disajikan

22

I/ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3. PendapatanHibah Berupafasa

Satker Pada saatSatkermenerimahibah berupajasa,maka satker wajib

menatausahakan dokumen-dokumenterkait transaksirealisasihibah. penatausahaan dokumen tersebut dimaksudka. agar dapat dinirai jumlair hibarr yang diterima. Berdasarkan jumlah hibah yang diterima, maka satker mencatat transaksi tersebut dalam catatanatasLaporan Keuangan.satker menyampaikan sprMHL Barang/Jasakepada DJPUuntuk dilakukan pengesahanatasped.apatan Hibah.

DIPU 'Atas transaksi pendapatan hibah berupa jasa ini, satker menginformasikan kepada DIPU berupa SPTMHL Barang/|asa disertai dengan

dokumen

pendukung.Berdasarkan inJormasiini DJPU akan mencatat dalam ayat jurnal sbb: UtangKepadaKUN

Rp ,1 0M

PendapatanHibah non kas Laporan RealisasiAnggaran dapat disajikansebagaiberikut

aa

Rp .1 0M :


24


BABTV SISTEMDAN PROSEDUR AKUNTANSIHIBAH Pada bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akurrtansidari berbagaitransaksihibahy,angsalingberkaitanuntuk merrghasilk an output bcrr-rpalaporan hibah urrtuk pihak-pihakyang berkeperrtingandalam pengambilan ke1'u1tt.^. Dcngan sistem dan prosedurakuntansihibah ini diharapkarragar fungsir . , , . ^ ^ : .,^ - ^ J^ dalam - J^ r IurlgsI DirektoratEvaluasi,Akuntansidan Setelmen,Direktoratfenderal )'ang aoa

PengelolaanUtang, dapat terlaksanadan berlangsungdenganbaik. Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan unfuk menangani transaksi liibah terdiri dari :

4.1

Sistemdan ProsedurPerencanaan Hibah clalarnAPBN

4.1.1 EstimasiPendapatanHibah dan Apropriasi Hibah. Dalam rangka perencanaanPinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Presiden menetapkanRencanaKebutuhanPinjamanLuar Negeri selama5 tahun yang disusun sesuai prioritas bidang pembangunanyang dapat dibiayai dengan Hibdh Luar Negeri dan berdasarkanRencanaPembangunanJangkaMenengah(RpIM) , Kementerian Negara/Lembaga menflgjukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan. Kemudian Menteri Perencanaan melakukan penilaian atas usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN), Berdasarkan DRPPHLN dan rencana pinjaman calon Pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN), Menteri Perencanaan menyampaikan daftar kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman/hibah

luar negeri kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri

Keuangan mengajukan usulan PHLN kepada calon PHLN dengan dasar DRPPHLN. Sesuai komitmen pemberian PHLN dari calon PHLN, Kementerian Negara/ Lembaga mempersiapkan pelaksanaankegiatan PHLN, yang dilanjutkan dengan

25

MENTERI.KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

(NPHLN) dengan calon proses perundingan Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri atau peiabat yang diberi kuasa PHLN yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan hasil perundingan yang dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Berdasarkan estimasi pendapatan dan dituangkan dalam NPPHLN, pemerintah mencantumkan apropriasidari Hibah dalam APBN' DIPA yang berbeda: Dengan demikian pengalokasiananggaranterdapatdalam Hibah' a. DIPA pada DJPU untuk pencantumannilai Estimasi Pendapatan Belanja yang b. DIPA pada Kementerian Negara/Lembaga untuk pencantuman Barang,Belania bersumberdari Hibah dapat berupa Belanjapegawai. Belania Modal dan BelaniaBantuan Sosial' c.DIPApadaD|PKuntukpencantumannilaiAlokasiBelanjaHibah. Hibah Jika Tidak Tertuang dalam 4.1.2 Estimasi Pendapatan Hibah dan Apropriasi APBN. jumlah pinjaman/hibah luar negeri dalam NPPLN dan ]umlah atau bagian dari per satuan Keria (sA-I',SK) NPHLN dituangkan dalam dokumen satuan Anggaran hibah selanjutnya dituangkan pada Kementerian Negara/Lembagl,yang menerima Kemcnterian DIPA berupa pelaksanaan : anggaran dokumen dalam sedangkan NPHLN baru selesai Negara/t,embaga. Apabila APBN telah ditetapkan, dalam dokumen tersebut disusun, maka iumlah/bagian/jumlah hibah yang terdapat APBN pada APBN-Perubahan harus tetap dimasukkan sebagai bagian dalam Kementerian Negara (APBN-P), dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut Keuangan untuk diusulkan masuk menyampaikan Grant Agteement kepada Menteri dalam Anggaran Pendapatan dan BelaniaNegara Perubahan

(APBN-P)

DIPA 4.2 Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Hibah dalam dan Allotment Belania Hibah 4.2.1. Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan beserta RevisinYa pinjaman/hibah luar neSeli dalam NPPLN dan Jumlah atau bagian dari iumlah dan Anggaran Kementerian NPHLN dituangkan dalam dokumen Rencana Keria

26

xsilslt[_T6il3$l Negara/Lelnbaga.Peucatuuran EstirnasiPendapatanHibah yang Dialokasikandan Allohnen BelanjaHibatr dilakukan pada dokumen tersebut dengan mendasarkan pada alokasi dana/jumlah fubah yang terdapat pada dokumen nota perjanjian tersebut.DenganciemikianbesaranEstimasiPendapatanHibah yang Dialokasikan dan r\llotment Bela^ja Iribah setiap Kementerian Negara/Lembaga yang be|sangkutanaclalah sartta.RKr\-KL setiap Kernerrteriarr negara/lembagaakarr diri^ci ke dalam satua. Arrggaranper satua. Keqa (sA-psK) pada Kementerian Negara/Lernbaga )/angmetrerimahibah selanjufnyadiprosesdan dituangkandalam dokumen pelaksanaan anggaran berupa DI'A

Kementerian Negara/Lembaga.

SetelahDIPA disahkan,maka akan digunakansebagaidasar pencairandanTatau penyaluran hibah. Pada saat yang bersamaanNPPLN/NPHLN sebagaihibah baru diterirna pada saat DIpA KementerianNegara/Lembagayang di dalamnya sudah memasukkanestirnasipendapatanhibah yang dialokasikandan allotment belanja hibah sudah disahkan atau dilaksanakan,maka jumlah/baglan/ jumlah hibah yang terdapat dalam dokumen tersebut harus tetap dimasukkan sebagai bagian dalam DIPA pada Revisi DIPA yang akan menambah estimasi pendapatan hibah yang dialokasikandan allotmentbelanjahibah pada KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.

Mekanisme

yang

digunakan

dengan

cara Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan NPHLN (Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri) kepada Menteri Keuangan untuk diusulkan masuk dalam Revisi Daftar Isian PelaksanaanAnggaran.

4 2.2 EstimasiPendapatanHibah yang Dialokasikandan Allotment Belanja Hibah Jika Tidak Tertuang dalam DIpA |umlah atau bagian darijumlah pinjaman/hibah luar negeri dalam NppLN dan NPHLN dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pencatuman Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan dan Allohment belanja hibah dilakukan pada dokumen tersebut dengan mend.asarkan pada alokasi dana/jumlah hibah yang terdapat pada dokumen nota perjanjian tersebut. Dengan demikian besaran estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan

27

MENTERI KEUANGAN INDONESIA REPUBLIK

dan

allotment

belanja hibah

setiap Kementerian

Negara/Lembaga

yang

akan bersangkutan adalah sama. RKA-KL setiap Kementerian negara/lembaga dirinci ke dalam Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SA-PSK) pada Kementerian dan dituangkan dalain Negara/Lembaga yang menerimahibah selanjutnyadiproses 'dokumen pelaksanaanan$garan berupa DIPA Kementerian Negara/Lembaga' dan/atau setelah DIPA disahkan, maka akan digunakan sebagai dasar pencairan pada saat penyaluran hibah. Apabila NPPLN/NPHLN sebagaihibah baru diterima maka DIPA Kementerian Negara/Lembaga sudah disahkan atau dilaksanakan' tetap jurnlah/bagian/jumlah hibah yang terdapat dalam dokumen tersebrrt harus menggunakan dimasukkan sebigai bagian dalam DIPA pada Revisi DIPA, dengan NPHLN mekanisme sebagai berikut Kementerian Negara/Lembaga menyamPaikan diusulkan (Naskah PerjanjianHibah Luar Negeri) kepada Menteri Keuangan untuk masuk dalam Revisi Daftar Isian PelaksanaanAnggaran' 4.2.3 RealisasiPendapatan Hibah dan BelanjaHibah

,

Realisasi Anggaran Penarikan hibah luar negeri dicatat dalam Laporan yang menerima Pendapatan dan Hibah oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga hibah hibah. LRA ini harus dibuat setiap bulan sebagai monitoring PenyeraPan bagi Kementerian dengan pagu anggaran hibah, sebagai bahan laporan konsolidasi belanja hibah' Negara/Lembaga dari seluruh satuan kerjanya yang melaksanakan kuasa BUN di daerah mauPun serta sebagai bahan rekonsiliasi dengan KPPN selaku Pinjaman dan rekonsiliasi dengan BUN di Pusat. Laporan Realisasi Penyerapan Menteri Keuangan setelah Hibah Luar Negeri dilakukan setiap triwulan oleh ihr juga dibuat laporan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Selain Negeri per triwulan yang Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman/Hibah Luar langkah tindak lanjut memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian masalah yang dibuat oleh Mented Perencanaan. dan terd'apat penyefapan hibah yaiig tika terjadi keterlambatan pelaksanaan yang dilakukan masih rendah, maka dilakukan langkahJangkah penyelesaian

28

HS|,ffX|[iJ6,lF$l bersama Menteri Keuangan bersamadengan Menteri perencanaanpembangunan Nasional. Untuk merealisasikan pendapatan hibah .dapat dilakukan rirelalui tata cara pembayaranhibah. penarikanHibah dapat dilakukan meralui tata cara sbb : . PembayaranLangsung (Directpayment); .

RekeningKhsustrs(SpecialAccount);dan /atau

.

PembukuanLetter of Credit.

PembayaranLangsung (Direct payment) Pencatatandan pengakuan pendapatan hibah diakui pada saat Donor telah setuju membayar atas tagihan yang diajukan oreh Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan NPHLN. Dokumen pbrsetujuan pencairan dana dari pihak donor dalam bentuk Notice of Disbursment (NoD) atau dokumen yang dipersamakan.Apabila NoD dinyatakan daram bentuk mata uang a.sing, maka harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah denga. kurs traruaksi mata uang bersangkuta^ ke Rupiah. Adapun bagan arus tata cara penarikan Hibah melalui pembayaran langsung (Direct payment) adalah sebagaiberikut :

29

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK hibah melalui Pembayaran langsung (Direct Uraian bagan arus tata cara penarikan

Payment): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 1. Rekanan mengajukan tagihan kepada Anggaran (PA/KPA) surat Permintaan Penarikan Aplikasi 2. BerdasarkanKlrBJ,PA/KPA menyamPaikan APD-PL) kepada KPPN Penarikan Dana PembayaranLangsung(SPP APD-PL/ withdrawal Application 3. BerdasarkansPP APD-PL, KPPN menerbitkan

4.

danmengirimkarLnyakepadaPemberiPinjamandanHibahLuarNegeri(PPHLN). ppHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening Berdasarkan wA, rekanan

5.Atas.pembayarantsb,DjPUmenerimaNoticeofDisbursement(NoD)untuk dibukukansebagaipenarikanpinjamandanmeneruskannyakeKPPNKhusus '|akarta VI. 6.AtasdasarNoDyangditerimadariD}PU,KPPNKhusus|akartaMmenerbitkan danm€nyamPaikanSuratPerir.rtahPembukuan/Pengesahan(SP3)kepadaBldan PAlKPA.

30

H5|,151l.[-T3ilP$l Rekening Khusus Apabila tata cara pembayaran melalui Rekening Khusus, pencatatan dan pengakuan pendapatan hibah diakui pada saat Donor terah mentransfer dana ke dalam Rekening Khusus. Dokumen transfer dana dari pihak donor ke Rekening Khusus dalam bentuk Notice of Disbursment (NoD). Apabira NoD dhyututJ^ daram bentuk mata uang asing, maka harus dikonversikan kedaram mata uang rupiarr dengan kurs kansaksi mata uang bersangkutanke Rupiah. Adapun bagan arus tata cara penarikan Hibah melalui Rekening Khusus (Special Account) adalah sebagai berikut :

3l

w w rglsn


r :- :- " - :

Replenishment

Rekening Khusus (Special Uraian bagan arus tata caia penarikan hibah melalui Account):

(NPHLN) DIPB cq' Dit' PKN 7. Atas dasarNaskah Perianjiandan Hibah Luar Negeri (Reksus)ke BI atau bank mengaiukanpermintaan pembukaanRekeningKhusus lain yg dituniuk. NPHLN DJPB mengajukan 2. Setelah Reksus dibuka, sesuai ketentuan dalam permintaanlnitial DepositkepadaLender Luar Negeri) mengisi dana initial 3. Lender/PPHLN (PemberiPinjamandan Hibah Deposit ke Reksusdi BI atau bank lain yg ditunjuk PenggunaAnggaran 4. Rekananmengajukantagihanke PenggunaAnggaran/Kuasa (PA/KPA). 5. PA/KPA mengaiukanSPMke KPPN pA/KpA, KppN menerbitkan sP2D untuk disampaikqn 6. Atas dasar spM dari kepadaPA/KPA, Bl, Dit PKN BI atau bank lain melakukan 7. Atas dasarsP2P yang diterbitkan KPPN,selanjutnya pembayarandan/ atau memlndahbukukanke rekening rekanan/bendaharawan

32


Atas copy SP2D clari KPPN, Dit pKN menyampaikan withdrawal Application (WA) kepada PPHLN untuk dibuatkan replenishment/mentransfer dana ke reksus 9. Berdasarkanhransferoleh PPHLN, Bank Indonesia atau Bank lain yang dirunluk mernbuatnota pemindahbukuanuang: Debet ; RekenirrgBank Kor.esponden Kredit : RekeningKhusus 12.PPHLN rnenyarnpaikanNOD ke DitlenpengelolaanUtang

Letterof Credit Apabila tata cara pernbayaranrnelalui Letter of Credit , Pencatatandan pengakuan pendapatan hibah diakui pada saat Donor telah menyetujui pembayaran atas realisasipengiriman barang dalarn bentuk Nobiceof Disbursrnent(NOD). Apabila NOD dinyatakan dalam bentuk mata uang asing, maka hams dikonversikan kedalam mata uang rupiah dengan kurs transaksi mata uang bersangkutan ke Rupiah. Adapun bagan arus penarikanhibah melalui Letter of Credit adalah sebagai berikut:

aa JJ


Buang .i i '- .]

i - ',J

,t.

l

i p."iuiii l

'c:i::::lt:€'

!li iTaeihan

j tagi .hanr.i

melalui Letter of credit adalahsebagai uraian bagan arus tata cara Penarikanhibah berikut: 1 'PA/KP A mengajukansP P .sK P L / Ck e p a d a K P P NK h u s u s } a k a rt a v l(K P P N) (KPBD' disertai Konkak PengadaanBarangdan fasa BI atau dan mengirimkanasli sKP L/c ke 2, KPPN KhususmenerbitkansKP L/C ke PA/KPA dan DIBC Bank yg ditunjuk, dan tembusannya kepada rekanan/importir ybs 3. BerdasarkansKP L/C, PA,/\
dl^ kuasa oleh rekanan'|atas dasar KPBJ 4. Rekanan atau importir yang diberi L/C mengajukanpermintaan pembukaan master list yang disetuiui oleh PA/KPA kepada BI ataubank lain yang dituniuk' list' dari rekanan/importir disertaimaster 5, Atas dasarpermintaanpembukaanL/c pembukaanL/C' 81 atau Bank lain BI atau bank laln yang ditunjuk melaksanakan pembukaanL/c kepada KPPN yang ditunjuk menyampaikantembusandokumen

34

MENTERIKEUANGAN R E P U B L IIKN D O N E S I A

6. BI atau bank lain yang ditunjuk mengajukanpermintaan kepada (pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN) untuk mer-rerbitkanpernyataan kesediaanmelakukan pembayarandengan clokumen yang diseb'utComrnitment Letter(CL). 7. PPHLN menerbitkanSpecialo[ Cornmibment/Commitment Letter dan kemudran clisampaikar-r kepadaBank Koresponden. B Rekanan/importirrlelaksauakan impor barangdari supptier luar negeri. 9. Atas dasar pembukaan L/C dari B[ atau bank lain yang ditunjuk,Commitment Letter sertadokumen realisasiL/C, BankKorespondenmelakukan penagihankpd PPHLN untuk dibayarkankepadarekanan/supplierluar negeri. 10. PPHLN melaksanakanpembayarankepadaBank Koresponden. 11. Bank Korespondenmelakukanpembayarankepadarekanan/supplier luar negerr 12.PPHLN

mengirimkan Notice of

Disbursement atas pernbayararr Bank

KorespondenkepadaDit DIPU cq Dir. EAS 13. Atas dasar realisasiLf C, BI atau bank lain yang ditunjuk membuat Nota Disposisi L/c

(NDLC)/Debit Advice dan menyampaikan tembusannya kepada KppN

Khusus 14. Atas dasar sKP L/C dan Nota Disposisi L/C, KppN Khusus menerbitkan & M,embukukan Surat Perintah P:ngesahanPembayaran(SP3)& menyampaikarurya kpd; (a) PAIKPA sbg dasarpembukuanSAI dlm hal L/C dibuka di BI (b) PA/KPA dan BI dlm halL/C dibukadibank lain,

BelanjaHibah Kepada Daerah Kuasa Pengguna Anggaran untuk BelanjaHibah kepada daerah adalah Direktorat ]enderal Perimbangan Keuangan. DJPK menyampaikan SPM kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat jenderal Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D. Atas dasar SPM/SP2D DIPK mencatatrealisasi Belanja Hibah dalarn Laporan RealisasiAnggaran,

35

KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK Hibah Yang diterima Langsung' 4.3 Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Kementerian Negara /Lembaga 4.g.7 Hibah Berupa Kas pada

Gambarl-ProsedurPengesahanPenerimaanHibahLangsung-BerupaKas P elaksanaanhibahse c a ra k a s y a n g d it e rima s e c a ra la n g s u n g o le h KementerianNegara/Lembagadilaksanakandenganprosedursebagaiberikut: berupa kas telah menerima hibah langsung yang Negara/Lembaga a. Kementerian wajibmenatausahakandokumen-dokumenpendukungterkaitpenerimaanhibah. KementerianNegara/LembagamengaiukaniiinkepadaMenteriKeuanganatas penerimaanhibah tersebut' pembukaanrekeningunhrk menamPung hibah membuat pengesahan atas 'yang Negara/Lembaga Kementerian b. d lterimanyakepadaK uasa B UNd e n g a n t e rle b ih d a h u lu me min t a k a n No .

36

H..iJsft,lli#8$8$l RegisterHibah kepada DJPU dengan melampirkan NPHLN atau dokumen lain yang dipersamakan. c' Berdasarkan No.Register yang diberikan, D.JPUmenyampaikan'Revisi DIpA EstimasiPendapatanHibah kepadaDJA. d. Berdasarkan No.Register yang diberikan, Kementerian Negara/Lembaga rnerurampaikan RevisiDIpA Belanjayang bersumberdari Hibah. e. Kementerian Negara/Lembaga merealisasikan LLibah dan menatausahakan dokumen-dokumen realisasi hibah. Berdasarkanrealisasi hibah, Kementerian Negara/Lembaga membuat dokumen pengesahan berupa Surat perintah Pengesahanatas realisasi hibah langsung yang diterima oleh KpA/Kuasa pA untuk disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: '

Bukti transfer dana (NOD/DA) dari PHLN dan atau rekening koran atas / rekening tujuan/penerima hibah langsung yang disetujui Bendahara Umum Negaradan yang disahkanoleh pA/Kuasa pA/ppK;

' '

o

Rekening koran atas rekening tujuan/penerimaan Hibah Luar Negeri dari Bank Sentral atau Bank Umum yang disetujui Bendahara Umum Negara dan pA/Kuasa pA/ppK; disahkan oleh surat'

Pernyataa4

Tanggung

lawalo Mutlak

(S['IIM)

dari

penggtma

Anggaran/Kuasa pA/ppK i

f'

KPPN Khusus fakarta VI dapat mengesahkan realisasi hibah mendahului terbitnya revisi DIPA dengan menerbitkan SP3 sebagai dasar realisasi hibah (DIPA) dan Penerimaan ApBN sebesarekuivalen rupiah.

g' KPPN Khusus |akarta VI menyampaikan Surat Perintah Pengesahandan Sp3 kepada DIPU, h. Kementerian Negara/Lembaga akan mencatat realisasi belanja yang bersumber dari Hibah berdasarkan SP-Pengesahandan SP3 urituk kemudian dalam

dalam Laporan Realisasi Anggaran

37

dilaporkan

Belanja yang bersumber dari

H5i.Js[L[.TyA$8$[ pendapatanHibah. KementerianNegara/Lembagajuga mencatat perolehan Aset Tetap dalam Neracaatas BelanjaModal yang bersumber i.

dari Hibah'

surat Perintah DJPU akan mencatat realisasi PendapatanHibah berdasarkan Khusus )akarta VL PengesahanHibah dan sP3 yang disampaikanoleh KPPN pengesahanterhadap hibah Ketentuan lebih laniut mengenaitatacaramekanisme yangditerimalangsungolehKementerianNegara/Lembagadiaturdalam PeraturanDirektur JenderalPerbendaharaan'

4.3.2 Hibah Barang atau Jasa

Hibah berupa Barangflasa Gambar2 - ProsedurPengesahan

38

.

MENTERIKEUANGAN R E P U B L I IKN D O N E S I A

Pelaksanaan liibah berbe.tuk barangatau jasayang

'

diterima secaralangsung oleh KementerianNegara/ Lembagadilaksanakan denganprosedur sebagaiberikut : a' Kementerian Negara/Lembaga yang terah menerima hibah langsung berupa barang atau jasa rvajib nrenatausahakan d.okumen-dokumenpendukung terkait penerimaan hibah dan mencatatpenerimaan hibah berupa Barang kedalam Neracasebagaipenarnbaharr AsetTetap1,angbersumberdari Hibah. Kernenrerran Negara/Lernbagamernbuat surat Perrrl,ataan Telah Menerima Hibah Berupa Barangatau Jasa yang clitandatangani oleh KuasapenggunaAnggarandan surat Pengesaha. Hibah berupa Barang atau Jasa (spH-BD berdasarkandokumen pendukung tersebut(format terlampir).SPH-BJ disertaisurat pernyataanTelah Menerima Hibah Berupa Barang atau Jasa disampaikan kepada Direktorat pengeroraan Jenderal Utang (DIpu) Departernen Keuangan untuk dilakukan pengesahan atasrealisasihibahberupabarangataujasa. b' D/PU mengesahkanspH-BJ yang disampaikan Kementerian Negara/Lembaga untuk dijadikan dasar pembukuan transaksipendapatah Hibah berupa Barang atau Jasaoleh DJPU. SPH-BI yang telah disahkan oleh DJpU sebagaidasar bagi KementerianNegara/Lembagauntuk mengungkapkan penerimaanhibah daram bentuk barang atau jasa dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. c' Transaksi Pendapatan Hibah berupa Barang atau jasa ini merupakan transaksi non Kas, sehingga tidak perlu dilakukan pengesahanoleh KppN dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. d. Format SPH-B]ditetapkanterlampir

4.4 Sistemdan ProsedurRekonsiliasiHibah Rekonsiliasi merupakan salah satu

prosedur

internal

control

untuk

memastikan bahwa pendapatan hibah dan belanja hibah yang telah dicatat dengan angka yang sama antara BUN dan dengan pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran Hibah. DiPU sebagai Pengguna Anggaran untuk Hibah melaksanakan rekonsiliasi untuk fansaksi pendapatan hibah melalui mekanisme BUN dengan

?q

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKTNDONESIA

DirektoratPengelolaanKasNegara(Dit.PKN)Direktorat}enderalPerbendaharaan danKPPNIKhusus|akartaVt..SedangkanD}PKmelaksanakanrekonsiliasiuntuk Negara (Dit'PKN) Direktorat Pengelolaan Kas transaksi belanja hibah dengan tatacara Ketentuan lebih laniut mengenai Direktorat jenderal Perbendaharaan. rekonsiliasidia|urdalamPeraturanDirekturJenderalPerbendaharaan.

40


B A BV PELAPORAN HIBAH

Laporankeual-rgan clistrsunuutuk n-ren1'ecliakan irrformasiyang releva. rnengenai posisi keuangandarl selurtrhtransaksiy'ang dilakukansuaru entitas pelaporanselama sabuperiodepelapcran LaporanKeuangan terutamadigunakanunfuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, hransferdan pembiayaa^ dengan anggaran yang terah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasiefektivitas dan efisiensi suafu entitas pelaporan, da. membanhr menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan uPaya-uPaya )Iang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaankegiatansecdrasistematisdan terstrukburpada suatu periode pelaporan unfuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk fujuan umum adarah raporan yang dimaksudkan unfuk n'emenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan hibah, Direktorat ]enderal pengeroraan utang menggunakan standar Akuntansi Pemerintahan,seba6;aimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,sebagairujukan penyusunan sistem Akuntansi Hibah (sikubah). Disamping Penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, Direktorat |enderal PengelolaanUtang dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun unbuk kebutuhan khusus. saiah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkanlaporan hibah dengan tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (Debt Managementand Financial Analysis system). Aplikasi DMFAS ini merupakan supporting system yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah,

41


menghasilkanlaporan hibah yang lebih Bila diperlukan,DMFAS dapat dipakai untuk pemerintah' terincisebagaipelengkaplaporankeuangan Anggaran yang pelaporan hibah merupakanbagian dari Laporan Realisasi tertenbutanggal sekali dalam setahun,Daiam situasi disajikan sekurang-kulangnya Anggarantahunandisalikandengan Realisasi laporansuatuentitasberubahdanLaporan dari satu tahun' entitasmengungkapkarr suatuperiodeyang lebih panjangataupendek inJorrnasisebagaiberikut: tidak satutahun; (a) alasanPenggunaanperiodepelaporan dan dalam Laporan RealisasiAnggaran (b) fakta bahwa iumlah-jumlah komparatif ca tatan-catatanterkaittidakd a p a t d ip e rb a n d in g k a n . s u a t u e n t it a s p e la p o ra n 6 (enam)bulan setelah selambat-lambatnya menyajikanLaporan RealisasiAnggaran berakhirnYatahun anggaran' 5.1.PERIODEPELAPORAN Negara/Lembagapenerima . Pengirimanl,aporanKeuanganolehKementerian selakuKPA' hibah dan melaksanakanbelanjahibah oiehPA' r PenyaiianLaporanKeuanganKqnsolidasi laporan dua kali dalam setahun,yaitu sekurang.kurailgnya disajikan Keuangan l,aporan akhir tahun' keuangansemesterI dan laporankeuangan 5.2.KOMPONEN LAPORAN HIBAH dari: Laporan Hibah setidak-tidaknyaterdiri 1. LaporanRealisasiAnggaranHibah; 2. Catatanatasl'aPoran Keuangan; 3. LaPoran(rnnageial rePort)' realisasi anggaran' uang disaiikan dalam laporan Pendapatan Hibah dalam bentuk dalam Laporan barang dan/atau jasa dilaporkan Pendapatan Hibah dalam bentuk hibah dan non kas' Transaksi pendapatan Realisasi Anggaran sebagai trarrsaksi PenerusannyakedaerahdiungkapkandalamCatatanatasLaporanKeuangan'

42

HsiJsl[[-?3,13$l Dalam hal Hibah tidak termasui< dalam perencanaan Hibah pada tahun anggaran berjalan,Hibah harus dilaporkan daram Laporan Keuangan.

5.3. LAPORAN REALISASIANGGARAN Laporan RealisasiAnggaran menyajikanikhtisar sumber, alokasi, sumber daya ekonomi

clan pemakaian

yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarka.

perbandingan antara anggaran dan rearisasinyadalam satu periode

pelaporan.

Unsur yang dicakup secaralangsung oleh Laporan RealisasiAnggaran atas hibah terdiri dari belanja dan pendapatan hibah. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: Berikut ini adalah ilustrasi Laporan RealisasiAnggaran atas Hibah:

L+J

o\ o\

x i.i

st;

X X X

5(

o o, o

r

ro X

ix bX fx

{*

,f

q

>z z

or J

6A2 :Ez{

a

L/ vv

z

E4 ? I

7

6l ol 6t oil 6 o\

6 a

VFEO<

6, o

o\

=-co

F

o o

cQ

6

3? = ra

z

27,*

o

a

oi o 6 6 6 6

J

Ast
X!x tsd 5 z>Q 4<x

,X

X X X X X X

3i >4

X X X X

iY,

f la5

z< t I Qa

ql ol

6l 6

oi ihq o

6

<=-

6 o

Cl*-r

li5

x

2zd<EE - v=Hi ug 2T &X 4X , ix YX

ol 6l o oi 6 0: o\ o\ 6

z

E a?nf,,<5X Efr* 3H3 X vnz" 4* E TA e4* ASXpp

0J-

DX

klX

oi o.

FI

6

*E

2

??< a &t

?3d gP5

472

6F ; ZZ c aiE a V V ,X

a^8

^)<

U

d a

EggHg )< F

&-.-

33 z Itl

>a b:>

oLoE

Pf

z4 tr@

- "4

€E

-/abo Ee €F

!.1

ofq

a7

A

* tH q oIl .SR J

d, rH

E 2 fi a E lu 4, 9ita A SUP

E ,7 3 e a € :< p p U)

gH Fsz E Fl

44

E

i rA

p9ta BE7.

l!

o u

e (!

6 '6

o-F

EF

€F SE 'o .= 6 8 gr Or

.x

XX

xxx

XXXF

TilHRT

6l ol oi 6 o: 6 o. 6 6 6 q

o\

6

o

z<

q 6 6 6 6 o o 6 6 6

o o. o

o a 6 o o

o q 6

6 q o) o o 6

q 6

q

o o q oi o q

o

o o o

o.

6

o. o, o,

6

o.

6

o

o.

6

q o o o o 6 o o o 6

q 6 q 6 o

q 6 6 6 6 6 q

o

o 6 6 o o) 6 6 o 6

6 q

q o q o o 6^ 6 6 o) 6 o o

o o q o

o o q

6

o o

6 o q o 6 6

ol al al ql 6l

6 o q q q

o 6 6 ol

q

o 6 6 6

q

O.

6

q

o q

o 6

6 o

o 6 6 o

q o q 6

o' q

o o q q

o. o. o. o\ o

6

6

q

q

6 6 6

o. o o\ a q

oi o.

6 O. o. 6

O. q o

o o o o o o

o\ o.

9\ o 6

6

o; 6

q

6 q

o\ o\

o o

6

6 6

6

o\ q

q o 6 6 6

o. 6 o\ oi e,

Or o o 6 o oi

6 o o

o

6

6 o 6

6

o\

6 oi q o

6 6

o

o

6

ol o. 6 6

o 6 q o 6 o o 6

o q o o o, o o q o o a

6 6

6 o

6 a q o o o 6 6 6 o

o o o a o

6 q

o\ q o o

o

o o o\

o. o a oi q o' 6 o)

6

o 6 o q

o'

6 o o) 6 6 o) 6 o) o 6

a O. 6 6

6

q 6 6

q o o q 6 o 6

6 o 6

o

oi o q o o q

o q o 6

6

o. o

6 6

6 6

6 o o 6

6

a5\

6 A zz

o'

6 6

o, o\

6 6

o

o.

6 6

6

o o o

6 a 6 a o'

o o 6 oi 6

q

oi

q 6

6 6 6

O.

a o o 6 6 o) a 6

6 6

6 o 6

o

o o o.

o o. 6

6

q o o: q 6 o, 6 o 6 oi

q 6 6

q o o 6

5

6 6 q

q 6 6 o o o) 6 o o)

6 6 6

o q

6 o 6 oi 6 o) o o of o 6 6

6 q

o oi o

.{a -Y

o q

ZE

gH

6i 6 6

o o 6 6 6

q q 6 q

oi

6 6

o 6 6

o o o 6

6

o\ 6

6 q 6

ql

al

q

q q 6

o\l qI oil

6l oi

q 6 6 6

6

o 6

o\

o\ 6 6

6 o

o o

6 6

6

q 6

6 6 q q q

6

o

o o.

6

6

6 6 o o o: 6 6 6

6i 6 6

oi 6

U}

;) 7-

r^

3rx$gf,ftrisEg*i Er, $tgEsEag*igg$ EE aE 45

x

5H @X

at cll

x

{x HX

oi

"r {^<

H ( ..,

H9 o<

'v t*

z

ge

$H

AH

"ER ?34

YW

EEH =ssSEEg A E? g g H

EiBE?i e#E

seeHcuE aa F. v,

R

E E ,e E, g. sE F,9 g

ig€Egss3

{

55&p

H

EaaEs?

ililHH

46

z<

6n

<6

ia u V=

E5

luco F-

sp

$$s3ggcg,fr

raxu$au,$$$g$ sgrr*$eesu$i*E$gg ggf f Jd

g

€ E {* gE

-nfrffn$$ A1 al

E €f

s a.\

sa\ 6 6

q.

$

's

o) 6

q o o 6

EEEuEI xHxxf;

48

Huuffi;5'oô* 5.4.CAT ATAN ATASLAPORANKEUANGAN CatatanatasLaporanKeuangan meliputipenjelasan naratifataurinciandariangka

'ying tertera dalam Laporan RealisasiAnggaran.Catatan

atas Laporan Keuangan juga nreucakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang tlipergunakan oreh entitaes p e la p o r a n dan informasi lairr yan g d ih a ru s k a nc la n d ia n ju rk a n u n t u k d iu n g k a p ka ' c l j dalam stanclar Akuntarrsi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan -!,angdiperluka n ulttuk merrghasilkanpenyajianlaporan keuangansecararvajar. (latatan atas Laporan Keuanga^Hibah secarakhusus meriputi: 1' Menyajikan informasi tentang kebijakanHibah, pencapaiantarget trndang-u^c{ang A['BN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi crarampencapaiantarget; 2' tvlenyajikanikhtisar pencapaian kinerjakeuanganseramatahu. o.,ooo.un, 3' Menyajikan informasi tentang dasar penyusunanlaporan keuangan dan kebijakarrkebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas tr.r.,rotri-t*"."0r, ou. kejadian-kejadian penting lainnya; 4' Mt:nguhgkapkan inJormasi yang diharuskan oleh standar Akuntansi pemerinta'an yang belurn disajikan pacralembar rnuka laporan keuangan)

5' PenjelasanatasperkiraanLaporan Reafisasi AnggararrcranNeraca; 6. lvfenyajikanbasispengukuranatas hibah; 7. Merryajikansecararebihrinci sumber-sumber ataujenis_jenis I{ibarr; B' N{enyediakaninformasi tambahan yarrg diperrukan untuk penyajianyang wajar, yang tidak disajikanpadarembarmuka rapora.keuangan.

49


BAB VI PENUTUP Dengan disusunnya Modul Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) mAka Direktorat telah |enderal PengelolaanUtang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen rnemiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai d.enganprinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang

Standar

Negara/Lembaga

Akuntansi yang

Pemerintah.

memperoleh hibah

Demikian

juga

bagi

secara langsung

dapat

Kementerian melakukan

pengesahan kepada BUN sehingga penerimaan hibah ini dapat tercatat dalam la.poran keuangan. Sehingga dengan demikian

diharapkan

upaya

untuk

mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya pengelolaan hibah dapat terwuiud. Penyusunan Modul ini bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi ilibah akan tetapi tahap terpenting selanjutnya adalah memberikan Payung hukum atas pelaksanaan akuntansi hibah dan merancang Sistem Aplikasi Hibah yang komprehensif sehingga dapat untuk membantu menyusun laporan keuangan yang akutat, in-formatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 tahun 2006 tentang Pelapora:'r Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapoqan Keuangan Pemerintah Pusat.

50

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOPSURAT 6'1.. SURATPERNYATAAN TELAHMENERIMA HIBAH DAN BELANIA ,LANGSUNG DALAIVf BENTT]K UANGTANP';EiNT-UTKPPN NOMOR.......TANGGAL.,,..... Menyatakan bahwa saya atas nama : Departemen / Lembaga Nama & Kode Satker Nomor &Tgl. DIPA Nomor & Tgl. Sp pengesahan bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan dan belanja dana hibah luar negeri yang diterima langsung darii Donor Nomor Grant Agreement Nomor Register Nilai Hibah tanpa melahii KppN dengan rincian sebagai berikut

Akun

,,,,:',P'agu

'--.,,,j .,,,,

_ _.Realisasi-----*_^__

Brrlan ini r:

Pendapatan lroxx)o(

- - :- _- 41i |

Belania 5xxxx dst BukH-bukri tutkui

Sisa

ee999999

999999

99999

999999

9999

99999999

999999

99999

999999

9999

kelengkapanadministrasidan kepertuanpemeriksaan |]I:l*ii,.;:: ;:.: lllk, aparat pengawasfungsional. Demikian Surat pernyataanini dibuat dengan sebenarnya. , PA/ KuasalrA/Pejabatpembuat Komitmen Nama...........

NIP

5l

KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK

HIBAH PENGESAHAN 6,2. FORMATSURATPERINTAH

1s999.

52.

KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK

KOPSURAT 6.3.

SURATPERNYATAANTELAH MENERIMAHiBAH LANGSUNG DALAM BENTUKBARANG/IASA NOMO R. . . . . . . T A NG G A L . . . . . . . .

Men1rz1zPunbahn'a saya atas nama : Departemen / Lembaga Nama & Kode Satker Nomor & Tg1.DIPA Nomor & Tgl. SP Pengesahan bertanggung jawab penuh atas segalapenerimaan hibah dalam bentuk barang / lasa yang diterima langsung dari: Donor Nomor Grant Agreement Nomor Register Nilai Hibah ta

melalui KPPN

Akun

: : : :

n rincian sebagaiberikut ' - *-1-_

Bukti-bukti terkait hal tersebutdi atasdisimpansesuaiketentuanyang berlaku pada Satuan Kerja ......,....untuk kelengkapanadministrasidan keperluan pemeriksaan aparat pengawasfungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, , < tanggal> PA/ Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen Nama........... NIP....,...,....,

53


KOP SURAT 6,4.

ATAU JASA SURATPENGESAHANHIBAH BARANG

Utang Yth. DirekturJenderalPengelolaan DepartemenKeuanganRI Hibah Barang atau jasa-atashibah Bersamaini disampaikansurat Pengesahan langsungberupaBarang/]asa langsungberupa .......... yang kami ierima/berikan untuk dibukukanPenerima Hibah Kode Unit Organisasi : 999.99.9999,999999 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Uraian Organisasi Pemberi Hibah n Barang [ ]asa Bentuk Hibah Kode Unit Organisasi 999.99.9999.999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uraian Organisasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Donor tgl

OrganisasiDonor Kontrak Nilai Kontrak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNomor/ 99999999

Rincian PendaPatanHibah Kode fungsi/ subfungsi/ Pro gram

Kode Kegiatan/subKegiatan Klasifikasi PendaPatan Mata Uang

99.99.9999 9999.9999 9999 xxxxxx - - :- - :- ;- -

:..:'l

- :r

BulanI ,inr ,, i

=--r::,":l' Sd,,BIn

blsa

I

.,'"],-i-,l

* ' ..,---.[ -.:.-.,...---."."-...-..-. 4ixxxx

99999999

rl st

56xxx

Telah Dibukukan Tanggal,..',/../.... Na m a ..... NIP........

99999999

"

999999

9999

999999 99999 999999 Zkotu>,

9999

999999

99999

Komitmen PA/Kuasa PA/PejabatPembuat

Na ma , . , . . . . . . ' . NI P . . . ' . . ; . . . . .

54

KEUANGAN MENTERI R E P U B LIK IN D ON E S IA

6.5. PERNYATAANTANGGUNG]AWAB (Statemen t of Responsibiliry) I.

UAKPA-BUN

Pernyataan Tanggung latuab

Isi Laporan Keuangan Sabuan Keqa . Pengguna Anggaran Bendahara Umum Laporan Realisasi Anggaran

selaku Unit Akuntansi Kuasa

Negara (UAKPA-BUN)

yang terdiri dari (i)

dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana

terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern lrang memadai dan isinya telah menyajikan inJormasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secaralayak sesuaidengan standarakuntansipemerintahan

(namatempat), Kepala

55

w w


Tingkat pembantu PenggunaA"g gut"Hl_B#

(Direktorat jenderal Pengelolaan Utang)

Iauab PernyataanTanggung

Pengelola Utang (DJPU) selaku Unit Isi Laporan Keuangan Direktur Jenderal dari (i) Negara (UAP.BUN)- Hibah, yang terdiri Akuntansi Pembantu Bend'alrara Umum Catatan atas Laporan Keuangan sebagairnana Laporan Realisasi Anggaran dan (ii) jawab kami' terlampir adalah merupakan tanggung berdasarkan sistem pengendalian inteln Laporan keuangan tersebut telah disusun anggaran dan Posisi isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan )'ang memadai dan akuntansi pemerintahan keuangan secara layak sesuai dengan standar

]akarta, Direktur ]enderal Pengelolaan Utang,

MENTERIIGUANGAN nd. SRIMULYANIINDRAWATI Salinansesuaidengan

&

N"-@

56

BAB I KETENTUAN UMUM

Recommend Documents