ANGGARAN RUMAH TANGGA D DA AN NA AA AM MA AN NA AH HP PE EM MB BE ER RD DA AY YA AA AN NM MA AS SY YA AR RA AK KA ATT K KE EC CA AM MA ATTA AN N TTO OM MP PO OB BU ULLU U K KA AB BU UP PA ATTE EN NB BA AN NTTA AE EN NG GP PR RO OV VIIN NS SII S SU ULLA AW WE ES SII S SE ELLA ATTA AN N
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Perkumpulan Berbadan Hukum adalah Badan Hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan/atau tujuan tertentu di bidang sosial, dan/atau keagamaan dan/atau kemanusiaan ; dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Pasal 2 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan : 1. Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa selanjutnya disebut MK / MAD adalah Forum yang dibentuk Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat yang beranggotakan wakil-wakil Desa dan/atau Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan ; 2. Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah kelembagaan yang dibentuk PPK dan/atau PNPM MPd ; selanjutnya disebut Perkumpulan DAPM adalah sebuah lembaga lintas desa dan atau kelurahan yang dibentuk secara suka rela atas dasar kesepakatan Desa dan/atau Kelurahan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; dengan suatu maksud untuk melindungi serta melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari aset / dana yang digulirkan , SDM serta kelembagaan UPK. dan mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan aset produktif dan sumber daya alam serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar Desa/Kelurahan ; 3. Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Perkumpulan DAPM adalah lembaga permanen yang dibentuk melalui Forum Musyawarh Kecamatan (MK) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) ; sebagai pelaksana teknis serta pengelola kegiatan dalam rangka melestarikan asset dan hasil-hasil yang diawali oleh kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan/atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ; 4. Badan Pengawas Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP DAPM adalah Badan atau Lembaga permanen yang dibentuk Forum MK / MAD dalam rangka pengawasan kegiatan DAPM ; 5. Tim Verifikasi Perguliran selanjutnya disebut TV Perguliran adalah Tim yang dibentuk Forum MK / MAD dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan usulan, usaha dan kelembagaan kelompok, 6. Tim Penanganan Masalah selanjutnya disebut TPM adalah Tim yang dibentuk Forum MK / MAD dalam rangka untuk menangani dan menyelesaikan masalah ditingkat kelompok ; 7. Pembina tingkat kecamatan adalah Camat , ART DAPM TOMPOBULU
8.
Pembina tingkat desa atau kelurahan adalah Kepala Desa atau Kepala Kelurahan BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 3
1. Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Badan Usaha Milik Masyarakat, yang pertanggung jawaban penggelolanya dalam wilayah Kecamatan diserahkan kepada masyarakat Kecamatan melalui Forum Musyawarah Kecamatan (MK) atau Musyawarah Antar Desa ( MAD ) dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Perkumpulan DAPM Tompobulu. 2. Perkumpulan DAPM Tompobulu berkedudukan serta berkantor di komplek kantor Kecamatan Tompobulu Jl. Pendidikan Banyorang Kel. Banyorang Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan. 3. Daerah kerja Perkumpulan DAPM Tompobulu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tompobulu, dan jika dipandang perlu dipusat-pusat wilayah dapat dibuka dan /atau didirikan cabang - cabang atau perwakilannya. 4. Perkumpulan DAPM Tompobulu didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB III LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP Pasal 4 1. Landasan Perkumpulan DAPM Tompobulu adalah : a. Landasan idiil adalah Pancasila b. Landasan strukturil adalah UUD 1945 c. Landasan geraknya adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan d. Landasan Mental adalah kegotong royongan yang berkelanjutan 2. Azas Perkumpulan DAPM Tompobulu adalah Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat 3. Prinsip Perkumpulan DAPM Tompobulu adalah Pemberdayaan, Partisipasi, Trasparansi dan berkelanjutan.
BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5 Perkumpulan DAPM Tompobulu didirikan dengan Tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Umum : Menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk ART DAPM TOMPOBULU
pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan Ekonomi Perdesaaan dan kelurahan
2. Tujuan Khusus : a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat akan perencanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan dan kelurahan, b. Meningkat kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat perdesaan dan kelurahan, c. Meningkatkan kwalitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu d. Meningkatkan kemampuan Lembaga masyarakat dan Aparat di desa serta Kecamatan untuk memfasilitasi proses Pemberdayaan masyarakat, e. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan Kesehatan. Pasal 6 Sesuai dengan Visi Perkumpulan DAPM Tompobulu,”Menjadi Lembaga UPK Micro yang Mandiri dan Profesional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Serta Kemandirian Masyarakat“ maka untuk mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini, Perkumpulan DAPM Tompobulu melakukan usaha : 1. Mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif melalui kelompok – kelompok di perdesaan dan atau kelurahan dengan sistem perkreditan yang Mudah, Murah dan Mengarah. 2. Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha peningkatan ekonomi. 3. Membimbing masyarakat perdesaan dan atau kelurahan untuk lebih mengenal dan memahami asas– asas ekonomi dan permodalan 4. Memberi pelayanan pinjaman tanpa anggunan kepada kelompok usaha masyarakat 5. Mengembangkan akses kelompok (informasi, pasar, teknologi, modal dll) 6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha lain yang sah tanpa meninggalkan asas dan prinsip Perkumpulan DAPM Tompobulu.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7 Yang dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan DAPM Tompobulu ini adalah Kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (KSPP) yaitu Kelompok Aneka Usaha (KAU), Kelompok Simpan Pinjam (KSP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/Campuran, yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, b. Telah berumur dan atau eksis sekurang – kurangnya 1 Tahun, ART DAPM TOMPOBULU
c. Mempunyai kepengurusan dan atau keadministrasian yang baik serta ada pertemuan rutin anggota, d. Mempunyai anggota yang bertempat tinggal jelas dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, e. Anggota atau pemanfaat menyatakan kesanggupan tertulis untuk memenuhi kewajiban secara tanggung renteng, f. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban – kewajiban dan hak – hak anggota sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lain yang berlaku.
Pasal 8 1. Keanggotaan Perkumpulan DAPM Tompobulu mulai berlaku dan dibuktikan dengan catatan dalam daftar peminjam. 2. Keanggotaan Perkumpulan DAPM Tompobulu melekat pada diri Kelompok anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada Kelompok anggota lain. Pasal 9 1. Untuk menjadi anggota Perkumpulan DAPM Tompobulu kecuali memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 7 (tujuh) Anggaran Rumah Tangga ini, Kelompok Calon Peminjam mengisi formulir / proposal yang telah disediakan dan mengajukannya kepada UPK DAPM Tompobulu. 2. Formulir / proposal tersebut dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini harus diketahui ( ditanda tangani ) oleh Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 10 Setiap Kelompok Anggota mempunyai hak : a. Memperoleh pinjaman perguliran bilamana anggsuran pinjamannya dalam status kolektibilitas Lancar, b. Menerima Reward / Pengembalian Jasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan DAPM Tompobulu ini, c. Reward / Pengembalian Jasa akan diberikan kepada Kelompok setelah pinjamannya lunas, d. Reward / Pengembalian Jasa akan diperhitungkan sebagai denda apabila Badan Kelompok masih mempunyai tunggakan dan atau kemacetan angsuran pinjaman, e. Pengalokasian Reward / Pengembalian Jasa tersebut dalam huruf (b), (c), (d) Pasal ini adalah untuk : i. Kepala Desa/Kelurahan selaku Pembina tingkat Desa / Kelurahan sebesar 20% ii. Operasional Pengurus Kelompok sebesar 80% f. Desa / Kelurahan berhak atas Dana Sosial untuk membantu Rumah Tangga Miskin, yang bersumber dari Surplus Tahunan UPK DAPM Tompobulu, g. Kelompok Anggota berhak memberlakukan peraturan Kelompok terhadap anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan DAPM Tompobulu, ART DAPM TOMPOBULU
Pasal 11 Setiap Kelompok Anggota berkewajiban : a. Ikut serta mengusahakan tercapainya tujuan Perkumpulan DAPM Tompobulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga ini. b. Tunduk dan patuh pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Perkumpulan DAPM Tompobulu.
BAB VII BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 12 1. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar peminjam. 2. Keanggotaan berakhir bilamana : a. Atas permintaan Kelompok sendiri, b. Telah memenuhi kewajibannya dan atau tidak mengajukan permintaan kredit / pinjaman lagi, c. Diberhentikan. BAB VIII VERIFIKASI Pasal 13 1. Verifikasi administratif dilakukan oleh Pengurus UPK DAPM Tompobulu, 2. Verifikasi faktual dilakukan oleh Tim Verifikasi Perguliran, 3. Verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan aplikasi / formulir yang telah disediakan UPK-DAPM Tompobulu, 4. Hasil atau rekomendasi Tim Verifikasi Perguliran sebagai pertimbangan Tim Pendanaan Pinjaman dalam memutuskan direalisasi atau tidaknya ajuan pinjaman, serta besar kecilnya nominal realisasi pinjaman. BAB IX KREDIT / PINJAMAN DAN SANKSI Pasal 14 1. Kredit / Pinjaman dimaksud untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dan kehidupan keluarga sehingga akan memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi keluarga anggota. 2. Macam Kredit / Pinjaman : a. Kredit Bulanan b. Kredit Triwulanan c. Kredit Catur Wulanan 3. Jangka Waktu Kredit adalah paling lama 24 bulan atau 2 tahun 4. Bunga / Jasa Kredit 1,12 % per bulan Flate Rate. ART DAPM TOMPOBULU
Pasal 15 1. Kolektibilitas piutang UPK DAPM Tompobulu digolongkan menjadi : a. Lancar : Angsuran tepat jadwal dan tidak ada tunggakan b. Kurang Lancar : Angsuran tidak tepat jadwal dan ada tunggakan c. Diragukan : Ada tunggakan sampai dengan 6 bulan d. Macet : Tidak mengangsur 6 bulan atau lebih 2. Bagi piutang kurang lancar dan atau diragukan dilakukan penagihan dengan segera, 3. Apabila Debitur membayar angsuran dalam jumlah yang tidak sesuai dengan yang tertera pada jadwal angsuran, maka pembayaran akan diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut : pembayaran kewajiban bunga/jasa, pembayaran tunggakan pokok, dan baru kewajiban pembayaran pokok untuk bulan yang berjalan serta ditambah denda (bila diperlukan), 4. Apabila Debitur Wan Prestasi atau tidak melunasi hutangnya dan atau keterlambatan dalam angsuran pengembalian kredit maka akan dikenakan sanksi : a. Reward / Pengembalian Jasa Pinjaman akan hangus atau sebagai denda dengan evaluasi atas keterlambatannya setiap tri wulan angsuran, b. Kelompok anggota bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan pinjaman lagi, c. Desa / Kelurahan bersangkutan tidak berhak atas Dana Sosial Surplus Tahunan UPK-DAPM Tompobulu, d. Dihadapkan pada hukum yang berlaku dan atau Pengadilan Negeri atas dasar persetujuan / rekomendasi Forum MK / MAD. 5. Ketentuan dimaksud dalam Ayat ( 4 ) huruf (c) dan (d) Pasal ini tidak berlaku setelah adanya pemenuhan kewajiban.
BAB X FORUM MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 16 1. Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa Tahunan merupakan Musyawarah tingkat kecamatan yang dilaksanakan sekali setahun dalam rangka Pengurus dan kelembagaan lainnya mempertanggungjawabkan tugasnya selama setahun, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup buku. 2. Agenda Musyawarah tersebut dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini adalah sebagai berikut : a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengelola dalam masa 1 tahun. b. Evaluasi pelaksanaan kerja Pengelola. c. Menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Belanja. 3. Musyawarah Tahunan diselenggarakan selambat – lambatnya 2 bulan setelah tutup buku, 4. Musyawarah Tahunan ini sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari Perwakilan Desa / Kelurahan, 5. Apabila tidak memenuhi Quorum maka musyawarah ditunda paling lama 7 hari, dan apabila setelah penundaan musyawarah tidak memenuhi Quorum maka musyawarah tetap berjalan dan tidak lagi digunakan ketentuan seperti dimaksud dalam Ayat ( 4 ) Pasal ini, ART DAPM TOMPOBULU
6. Peserta atau yang diundang dalam Musyawarah Tahunan ini adalah Pembina, BPP, UPK, BP, TVP dan Perwakilan Desa / Kelurahan se Kecamatan Tompobulu, 7. Wakil Desa / Kelurahan tersebut dalam Ayat ( 6 ) Pasal ini adalah Kepala Desa / Kelurahan dan 5 Wakil Masyarakat/Kelompok ; 3 diantara 5 Wakil masyarakat tersebut adalah Perempuan Pasal 17 1. Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa Khusus, merupakan Musyawarah tingkat kecamatan yang diadakan apabila keadaan mendesak yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Forum MK / MAD. 2. Rapat Khusus / Koordinasi Rapat koordinasi/gabungan yaitu rapat antar BPP dengan UPK dan lembaga pendukung lainnya, dilaksanakan minimal 2 bulan sekali. Rapat Rutin yaitu rapat yang dilakukan oleh masing – masing lembaga atau bersama – sama sebulan sekali, Rapat Khusus yaitu rapat yang dilaksanakan dalam kondisi khusus / mendesak Pasal 18 1. Semua keputusan Perkumpulan DAPM Tompobulu harus melalui mekanisme Forum MK / MAD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah perwakilan desa dan/atau kelurahan, 2. Keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah perwakilan desa dan/atau kelurahan yang hadir. 3. Perwakilan desa dan / atau kelurahan tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah 6 orang dari unsur Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, BPD/LPM/LPMD, Tokoh Masyarakat, Kelompok Peminjam; dimana 3 diantaranya perempuan.
BAB XI ORGANISASI Pasal 19 1. Pembina tingkat Kecamatan adalah Camat Tompobulu. 2. Pembina memberi pengarahan / bimbingan, petunjuk – petunjuk secara berkala serta memfasilitasi kegiatan – kegiatan dalam rangka kemajuan pengelolaan Dana Amannah Pemberdayaan Masyarakat, 3. Pembina berhak atas pendapatan yang bersifat ad cosh, 4. Pembina ditingkat Desa / Kelurahan adalah Kepala Desa/ Kelurahan. 5. Pembina tingkat Desa / Kelurahan ikut serta mengupayakan dalam pembinaan, pengembangan potensi lokal serta kelancaran angsuran di wilayahnya masing - masing, 6. Pembina tingkat Desa / Kelurahan berhak atas pendapatan yang bersumber dari prosentase reward / pengembalian jasa pinjaman kelompok. ART DAPM TOMPOBULU
Pasal 20 1. Badan Pengurus Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BPP DAPM) terdiri dari 3 (tiga) orang penduduk wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang dipilih melalui Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa, 2. Yang dapat dipilih menjadi BPP DAPM adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat : a. Anggota Perwakilan Desa/Kelurahan yang hadir dalam Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa, b. Mempunyai sifat kejujuran dan pengaruh dalam mengkoordinir musyawarah atau rapat serta mempunyai komitmen kuat untuk melestarikan dan mengembangkan dana amanah pemberdayaan masyarakat. c. Bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas sebagai BPP DAPM, d. Bersedia mengikuti aturan dan proses pemilihan yang berlaku. 3. BPP DAPM dapat diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Mengundurkan diri, b. Meninggal dunia, c. Terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan Perkumpulan DAPM Tompobulu, d. Tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan DAPM Tompobulu e. Sikap maupun tindakannya menimbulkan perpecahan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, f. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum. 4. Pemberhentian BPP DAPM dilakukan oleh dan dalam Forum MK / MAD. 5. Masa jabatan BPP DAPM adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 6. Tugas dan Tanggungjawab BPP BKK DAPM : Ketua BPP DAPM : a. Memimpin Musyawarah Kecamatan / Musyawarah Antar Desa, b. Menandatangani Surat berharga dan surat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi, c. Mengkordinasikan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan organisasi. d. Melaksanakan keputusan Forum MK / MAD, e. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART. Sekretaris BPP DAPM : a. Mempersiapkan Forum MK / MAD, b. Menyusun dan memelihara Berita Acara Forum MK / MAD, Berita Acara/Notulen Rapat Pengurus dan pertemuan lainnya, c. Melaksanakan keputusan Forum MK / MAD , d. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART. Bendahara BPP DAPM : ART DAPM TOMPOBULU
Bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Kelembagaan Surplus Tahunan UPK DAPM Tompobulu, b. Melaksanakan keputusan Forum MK / MAD , c. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART. 7. Pengurus BPP DAPM berhak atas isentif dan pendapatan lain yang sah. a.
Pasal 21 1. Pengurus Badan Pengawas (BP) terdiri dari 3 (tiga) orang penduduk wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang dipilih melalui Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa, 2. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Badan Pengawas (BP) adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat : a. Berjiwa objektif tinggi, b. Jujur, mampu memberi saran yang bersifat motivasi, dan mempunyai ketrampilan di bidangnya, c. Semangat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan, d. Sanggup merahasiakan hasil pengawasan dan pemeriksaan kepada pihak yang tidak berhak. e. Bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Badan Pengawas (BP), f. Bersedia mengikuti aturan dan proses pemilihan yang berlaku. 3. Pengurus Badan Pengawas (BP) dapat diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Mengundurkan diri, b. Meninggal dunia, c. Terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan Perkumpulan DAPM Tompobulu, d. Tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan DAPM Tompobulu, e. Sikap maupun tindakannya menimbulkan perpecahan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, f. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum. 4. Pemberhentian Pengurus Badan Pengawas (BP) dilakukan oleh BPP dalam Forum MK / MAD. 5. Masa jabatan Pengurus Badan Pengawas (BP) adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, 6. Badan Pengawas mempunyai Tugas dan Tanggungjawab : a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada UPK DAPM sekurang kurangnya sekali dalam sebulan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada kelembagaan lainnya sekurang kurangnya dua kali dalam setahun atau disesuaikan dengan kebutuhan; b. Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan kepada anggota dan Kelompok yang pelaksanaannya diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP); c. Badan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan tertulis hasil pemeriksaan kepada Badan Pengurus Pengurus Perkumpulan (BPP) selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai melaksanakan tugasnya; ART DAPM TOMPOBULU
d. Ikut serta mengupayakan tercapainya visi misi kelembagaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. 7. Pengurus Badan Pengawas berhak atas isentif dan pendapatan lain yang sah, Pasal 22 1. Tim Verifikasi Perguliran (TVP) terdiri dari 3 (tiga) orang yang mempunyai kecakapan untuk menganalisa pinjaman dan dipilih dalam Forum Musyawarah Kecamatan arau Musyawarah Antar Desa, 2. Yang dapat ditetapkan menjadi Tim Verifikasi Perguliran (TVP) adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat : a. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun. b. Mempunyai sifat jujur dan independen c. Mempunyai ketrampilan yang menunjang pelaksanaan tugasnya d. Bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi e. Bersedia mengikuti aturan dan proses pemilihan yang berlaku. 3. Tim Verifikasi Perguliran (TVP) dapat diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Mengundurkan diri, b. Meninggal dunia, c. Terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan Perkumpulan DAPM Tompobulu, d. Tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan DAPM Tompobulu, e. Sikap maupun tindakannya menimbulkan perpecahan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, f. Terbukti melakukan tindak Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum. 4. Pemberhentian Tim Verifikasi Perguliran (TVP) dilakukan oleh BPP dalam Forum MK / MAD. 5. Masa jabatan Tim Verifikasi Perguliran (TVP) adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, 6. Tugas – Tugas dan kewenangan Tim Verifikasi Perguliran diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perguliran, 7. Tim Verifikasi Perguliran (TVP) berhak atas isentif dan pendapatan lain yang sah, 8. Apabila dipandang perlu dapat diangkat secara temporer orang yang mempunyai keahlian dalam hal verifikasi atau analisa ajuan pinjaman. Pasal 23 1. Tim Pendanaan Pinjaman (TPP) terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Ketua BPP, Ketua UPK, Ketua BP dan Ketua Tim Verifikasi Perguliran, 2. Tim Pendanaan Pinjaman (TPP) berhak atas pendapatan yang bersifat ad cos, 3. Tugas – Tugas dan kewenangan TPP diatur dalam dalam Standar Operasional Prosedur Perguliran, Pasal 24
ART DAPM TOMPOBULU
Pendanaan Operasional Pembina, Pengurus BPP, BP, TVP, TPP bersumber dari : a. Bantuan APBN, b. Bantuan APBD, c. Alokasi Kelembagaan Surplus Tahunan UPK, d. Sumber lain yang tidak mengikat. Pasal 25 1. UPK DAPM Tompobulu adalah lembaga profesional yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tompobulu, tunduk pada peraturan –peraturan Hukum Perdata, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perniagaan. Faillisement dan atau Hukum Positif yang berlaku. 2. UPK DAPM Tompobulu dikelola oleh karyawan sebagai pemegang kuasa operasional harian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Forum MK / MAD, 3. Karyawan diangkat dengan masa tugas sampai berumur 58 tahun. 4. Karyawan UPK DAPM Tompobulu terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, 5. Struktur tersebut dalam ayat (4) dimaksudkan agar ada pemisahan fungsi : Petugas Pembuat Dokumen ( Maker ) Petugas Pemeriksa ( Cheker ) Petugas yang menyetujui ( Signer ) 6. Yang dapat ditetapkan menjadi Karyawan UPK DAPM adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat: a. Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, dibuktikan dengan KTP. b. Usia minimal 20 tahun, c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat. d. Sehat Jasmani dan rohani, e. Jujur dan trampil untuk melaksanakan tugasnya, f. Dapat bekerjasama dan memiliki motivasi kerja , g. Mempunyai pengetahuan tentang PPK dan atau PNPM Mandiri Perdesaan serta mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dalam bidang pengelolaan keuangan dan pemberdayaan, h. Lulus uji kemampuan dan terpilih dalam Forum MK / MAD, i. Tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping dengan Pengurus BPP, 9. Karyawan UPK DAPM dapat diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Mengundurkan diri, b. Meninggal dunia, c. Terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan UPK DAPM Tompobulu, d. Tidak mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK DAPM Tompobulu, e. Sikap maupun tindakannya menimbulkan perpecahan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, f. Terbukti melakukan tindak Pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum. 10. Pemberhentian Karyawan UPK DAPM diputuskan dalam Forum MK / MAD Khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota / ART DAPM TOMPOBULU
11.
12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
wakil MK / MAD dan disetujui sekurang kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir, Keputusan MK / MAD tentang pemberhentian Karyawan UPK DAPM harus mendapat persetujuan dari Camat dan Bupati selaku Pembina Tingkat Kabupaten, Karyawan UPK DAPM mempunyai Tugas dan Tanggungjawab : a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, program kerja dan anggaran yang meliputi kegiatan program, usaha, keuangan serta perguliran. b. Menjalin, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal. c. Melaksanakan kegiatan operasional UPK DAPM, d. Mengelola Rekening Bank serta mencairkan dan atau menyalurkan dana kepada yang berhak, e. Pengarsipan dan Pengelolaan data, f. Melakukan pembinaan kelembagaan dan usaha debitur serta mengembangkan akses kelompok ( Informasi, Pasar, Teknologi dan Modal ). g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi rencana kerja dan anggaran secara tahunan Forum MK / MAD. Tugas dan tanggungjawab masing-masing posisi Karyawan UPK DAPM diatur secara khusus dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Karyawan UPK DAPM berhak mendapat gaji, kesejahteraan dan pendapatan lain yang sah ; sesuai dengan kemampuan keuangan dan dituangkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang disyahkan dalam Forum MK / MAD. Karyawan UPK DAPM mempunyai hak cuti. Ketentuan lebih lengkap diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Karyawan UPK PPK/PNPM MPd yang telah ada atau terbentuk sebelum disyahkannya AD ART ini serta memenuhi syarat tersebut dalam Ayat (6) Pasal ini, ditetapkan sebagai Karyawan UPK DAPM Tompobulu sampai bersangkutan berumur 58 (lima puluh delapan) tahun; dan terhadap kinerjanya dievaluasi setiap tahun. Pendanaan operasional UPK DAPM bersumber dari Operasional UPK DAPM. Syarat – syarat dan ketentuan lain tentang UPK DAPM diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur.
BAB XII PEMILIHAN PENGURUS BADAN PENGURUS PERKUMPULAN (BPP), BADAN PENGAWAS (BP) DAN TIM VERIFIKASI PERGULIRAN (TVP) Pasal 26 1. Pemilihan Pengurus Perkumpulan, Badan Pengawas dan Tim Verifikasi Perguliran, dilakukan dengan membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. 2. Panitia Pemilihan terdiri dari 3 orang, yang dibentuk dalam Forum MK / MAD
ART DAPM TOMPOBULU
3. Anggota Panitia Pemilihan tidak boleh sebagai calon Pengurus Perkumpulan, Badan Pengawas dan Tim Verifikasi Perguliran, 4. Panitia Pemilihan bertugas mulai dari penentuan nominasi calon, pelaksanaan pemilihan sampai disahkannya calon yang terpilih sebagai Pengurus Perkumpulan, Badan Pengawas dan Tim Verifikasi Perguliran di Forum MK / MAD. 5. Proses nominasi dan pemilihan Pengurus diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus Pemilihan.
BAB XIII PERMODALAN PASAL 27 1. Modal awal Perkumpulan DPAM Tompobulu berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ; mulai tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. Rp. 1.275.011.564 - (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), 2. Modal Perkumpulan DPAM Tompobulu setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan yang dapat dihimpun. 3. Modal dari pihak ketiga dan sumber lain yang sah.
BAB XIV PERBENDAHARAAN Pasal 28 1. 2.
Pendapatan Bunga Bank dan pendapatan lain dimasukkan dalam Rugi Laba. Biaya operasional kegiatan UPK DAPM , terdiri dari : a. Biaya Karyawan : Gaji Pokok, adalah pendapatan yang melekat pada personal yang diperhitungkan atas dasar lama bekerja, tingkat pendidikan, Jasa Kinerja, adalah pendapatan yang didasarkan atas prosentase pendapatan bersih / surplus neto UPK tahun lalu, yang dibayarkan setiap bulan pada tahun ini / tahun berjalan sebesar 5 % (lima persen), Tunjangan Struktural, adalah pendapatan yang diterimakan karena jabatan dalam organisasi, Tunjangan Kesejahteraan, berupa asuransi / BPJS. b. Biaya Administrasi dan Umum, termasuk pemeliharaan inventaris, c. Biaya Komunikasi, d. Biaya Transportasi, e. Biaya Pengembalian Kelompok / Reward Kelompok, ART DAPM TOMPOBULU
Biaya Lain – Lain : Kegiatan tingkat nasional Kegiatan tingkat provinsi Kegiatan tingkat kabupaten Kegiatan tingkat kecamatan Kegiatan tingkat desa / kelurahan Peningkatan kapasitas / pelatihan Promosi dan pameran produk Operasional harian kantor. Biaya Non Operasional : a. Pajak dan adminitrasi Bank b. Biaya non operasional lain-lain Untuk pelaksanaannya diatur dalam SOP f.
3.
4.
BAB XV PENGHAPUSAN PINJAMAN DAN HADIAH BANK Pasal 29 1. Pinjaman yang akan dihapus merupakan pinjaman bermasalah yang telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pola Penanganan Pinjaman Bermasalah, 2. Penghapusan pinjaman akibat force majeure harus melibatkan keputusan pemerintah atau pemerintah daerah dengan membentuk team khusus, 3. Penentuan Penghapusan Pinjaman diputuskan melalui Forum MK / MAD
Pasal 30 1. Hadiah yang diperoleh dari rekening bank yang dikelola UPK merupakan hak masyarakat, penentuan penggunaan hadiah diputuskan melalui Forum MK / MAD, 2. Jika hadiah berupa barang dan ditetapkan akan digunakan sebagai inventaris UPK, maka dilakukan perhitungan nilai hadiah dan disetarakan dengan harga perolehan serta dicatat atau dibukukan sebagai pendapatan lain-lain, 3. Jika diperlukan biaya dalam perolehan hadiah, maka diperhitungkan dalam nilai perolehan, 4. Jika hadiah diputuskan untuk dijual, maka seluruh hasil penjualan merupakan pendapatan lain-lain.
ART DAPM TOMPOBULU
BAB XVI SURPLUS ATAU LABA USAHA Pasal 31 Pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha ditetapkan dalam MK / MAD Tahunan (tutup Buku) dengan pedoman sebagai berikut : a. untuk Pemupukan Modal Minimal 50 % b. untuk Dana Sosial Minimal 15 % c. untuk Kelembagaan Maksimal 35 % d. Sisa dari pembagian alokasi tersebut merupakan surplus ditahan Pasal 37 1. 2. 3. 4.
Ketentuan Penggunaan Dana Sosial diputuskan dalam Forum MK / MAD dan diatur lebih lanjut dengan aturan khusus atau SOP. Realisasi Penggunaan Dana sosial dan Dana Pengembangan Kelembagaan ikut dilaporkan dalam Laporan Tutup Buku. Ketentuan Penggunaan Dana Kelembagaan diputuskan dalam Forum MK / MAD dan diatur lebih lanjut dengan aturan khusus atau SOP Pemasukan dan pengeluaran Dana Sosial, Dana Kelembagaan dicatat dalam buku bantu atau adminstrasi tersendiri. BAB XVII PEMBUBARAN DAN PEMBERESAN Pasal 38
1. 2.
3.
Pembubaran Perkumpulan DAPM Tompobulu hanya dapat dilakukan oleh Forum Forum MK / MAD. Pembubaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan apabila telah terjadi keadaan insolvensi atau keadaan yang tidak mungkin di selamatkan dan sudah dilakukan usaha-usaha penyelamatan tak tercapai serta dinyatakan pailit oleh akuntan publik dan atau Pengadilan Negeri.
Sisa harta benda Perkumpulan DAPM Tompobulu pada saat pembubaran dapat dihibahkan kepada lembaga-lembaga yang ada di wilayah kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan setelah dilakukan “Pemberes” Pasal 39
1.
Dalam menyelesaikan hak dan kewajiban Perkumpulan DAPM Tompobulu setelah diadakan pembubaran, ditunjuk satu dan atau beberapa orang
ART DAPM TOMPOBULU
2. 3.
4.
5.
guna “pemberesan”. Selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut “Pemberes”. Mekanisme penunjukan “Tim Pemberes” dilaksanakan dalam Forum MK / MAD. Penyelesai secara sah dapat melakukan tugasnya sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan tentang pembubaran Perkumpulan DAPM Tompobulu Penyelesai dapat melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan DAPM Tompobulu, mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan Tugas Pemberes : a. Menginventarisir semua harta kekayaan Perkumpulan DAPM Tompobulu b. Melakukan penagihan kepada para debitur c. Menyelesaikan hutang Perkumpulan DAPM Tompobulu termasuk biaya pemberesan d. Mempergunakan sisa kekayaan Perkumpulan DAPM Tompobulu sesuai dengan ketentuan yang ada e. Menetapkan siapa yang berkewajiban untuk menyimpan arsip Perkumpulan DAPM Tompobulu f. Membuat laporan lengkap yang disampaikan dalam Forum MK / MAD.
BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 40 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan didalam Forum MK / MAD Tahunan atau Forum MK / MAD Khusus yang diadakan untuk itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41 BPP DAPM menetapkan Peraturan Khusus yang memuat ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
ART DAPM TOMPOBULU
BAB XIX PENUTUP Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Forum MK / MAD Ditetapkan di Pada Tanggal
: Tompobulu : .......... 2017
Ketua BPP DAPM TOMPOBULU
ABDUL MANNAN, S.Ag
Salinan Anggaran Rumah Tangga ini dikirim kepada Yth : 1. Gubernur Sulawesi Selatan 2. Bapermasdes Provinsi Sulawesi Selatan 3. Bupati Bantaeng 4. Bapermas Kabupaten Bantaeng 5. Pertinggal.
ART DAPM TOMPOBULU
