BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah, khususnya kerugian daerah. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena itu diadakannya penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) baik dalam keuangan ataupun barang daerah. Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian (TPTGR), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Timbulnya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dapat dikarenakan kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan, atau ketidaksenggajaan, maupun di luar kemampuannya
yang
mengakibatkan
kerugian
daerah.
Dalam
pelaksanaannya,menurut Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ada beberapa pihak lain yang menangani masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di lingkup 1
Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Administrasi Umum, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, Hukum Setda, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No 3 Tahun 2012 tentang fungsi, rincian tugas, dan tata kerja, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagai instansi yang mengurus dalam bidang pajak juga sebagai salah satu pengurus penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi khususnya Bidang Perbendaharaan harus melayani dengan baik, memuaskan, dan memudahkan. Salah satu tugas Bidang Perbendahaan seksi pengelolaan belanja gaji adalah melaksanakan penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran, sehingga penyelesaian tersebut menghasilkan laporan – laporan yang akan diperiksa oleh BPK dalam satu tahun anggaran.
Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan menyelesaikan masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku (SOP). Standar Operasional Prosedur adalah standar yang dibuat untuk patokan agar dalam proses penyelesaian masalah dapat terselesaikan dengan benar, singkat, dan tidak berlawanan hukum.
Penelitian ini merupakan pendalaman dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chrysantus (2012) untuk melihat apakah prosedur penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur(SOP). 2
Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian Chrysantus (2012) yaitu dalam penelitian ini lebih mendalami pada kesesuaian antara praktek dengan aturan – aturan yang berlaku tentang penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Pada penelitian Chrysantus (2012) melihat pada pengukuran pertanggungjawaban pelaksanaan penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), sedangkan penelitian ini mendalami tentang apakah penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku atau belum. Penelitian ini juga akan mencari tahu tentang kendala – kendala yang dialami, apakah ada kendala pada saat pelaksanaan penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis mengambil judul mengenai Analisis Prosedur Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah prosedur Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Di Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan
3
Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? 2. Apakah kendala atau hambatan
yang dihadapi dalam prosedur
Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Di Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 1. Untuk mengetahui prosedur dan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam prosedur Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain : 1. Bagi Mahasiswa a. Mengembangkan pengetahuan mahasiswa dalam hal prosedur penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di DPDPK Yogyakarta. b. Menambah pengalaman melalui praktek kerja lapangan serta masalah yang dihadapi dalam dunia kerja.
4
c. Menambah wawasan mahasiswa secara non-teori tentang keadaan nyata dalam dunia kerja. 2. Bagi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi a. Menjalin kerjasama dengan perusahaan dan Instansi Pemerintah. b. Meningkatkan mutu kegiatan perguruan tinggi dalam dunia kerja. 3. Bagi Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta a. Membangun relasi dengan perguruan tinggi maupun dengan mahasiswa. b. Dapat memanfaatkan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu sumber informasi terkait dengan tempat praktek tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk meminimalisir kendala. 4. Bagi Pihak Lain Dapat mengetahui pentingnya masalah yang dapat menimbulkan kerugian daerah dan kesadarkan akan pentingnya menyelesaikan masalah tersebut.
1.5 Batasan Masalah Dalam Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah dalam hal kerugian daerah khususnya keuangan dan barang daerah yaitu Prosedur Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta.
5
1.6 Kerangka Penulisan Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta khususnya Bidang Perbendaharaan sebagai pengurus penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya dengan menerbitkan Laporan TPTGR. Dalam penyelesaian masalah, perlu adanya tim yang bertugas dalam penyelesaian masalah tersebut. Proses penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) merupakan tahap yang penting dalam hal mengantisipasi kerugian daerah. Prosedur Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) telah tercantum pada Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pembentukan tim penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) , serta Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Dalam hal ini penulis membandingkan apakah sudah ada sesuai antara aturan yang berlaku SOP dengan praktek di Dinas Pajak Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta mengenai prosedur penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) . Berikut adalah bagan dari Kerangka Penulisan :
6
Gambar 1.6.1 Kerangka Penulisan
SOP mengenai Prosedur Penyelesaian Masalah TPTGR
Praktek mengenai Prosedur Penyelesaian Masalah TPTGR
ANALISIS SOP Wawancara, observasi, studi pustaka
KESIMPULAN
7
