PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 pada tanggal 11 Nopember Tahun 1999 Seri B Nomor 4, besarnya tarip dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau dan disesuaikan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, menetapkan kembali besarnya tarip dimaksud dalam Peraturan Daerah ;
perlu
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negera Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
1
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 9 .Peraturan …….. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4) ; 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2003 Seri D Nomor 32) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tiongkat II Pekalongan Nomor 6 pada tanggal 11 Nopember 1999 Seri B Nomor 4 diubah sebagai berikut: A. Semua kata “ Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan” diubah dan dibaca “ Kota Pekalongan”. B. Pasal 10 ayat (2) huruf a diubah dan dibaca : a. Tempat Rekreasi Taman Pasir Kencana ; Hari biasa 1. karcis masuk dewasa 2. karcis masuk anak-anak 3. karcis masuk kendaraan bermotor roda dua 4. karcis masuk kendaraan bermotor roda empat 5. karcis masuk sepeda 6. karcis masuk gerobag, songkro, dokar 7. karcis masuk kereta wisata 8. karcis masuk becak Hari Minggu / Besar 1. karcis masuk dewasa 2. karcis masuk anak-anak 3. karcis masuk kendaraan bermotor roda dua 4. karcis masuk kendaraan bermotor roda empat 5. karcis masuk sepeda
Rp 1.000,- / perorang ; Rp 500,- / peranak ; Rp 500,- / kendaraan ; Rp 1.000,- / kendaraan ; Rp 200,- / sepeda ; Rp 500,- / unit ; Rp 500,- / satuan ; Rp 500,- / becak. Rp 1.500,Rp 1 000,Rp 500,Rp 1.000,Rp 200,-
/ orang ; / anak ; / kendaraan ; / kendaraan ; / sepeda ; 2
6. karcis masuk gerobag, songkro, dokar 7. karcis masuk kereta wisata 8. karcis masuk becak
Rp Rp Rp
500,- / unit ; 500,- / satuan ; 500,- / becak.
Karcis ………. Karcis masuk khusus hari Sabtu mulai jam 18.00 sampai dengan jam 21.00 wib ditetapkan sebesar Rp 2.000,- / orang 2
Sewa lahan untuk pedagang kaki lima/usaha lainnya ditetapkan sebesar Rp1.500/ m /bln. b. Pantai Slamaran Indah Hari biasa 1. karcis masuk 2. karcis masuk kendaraan bermotor roda dua 3. karcis masuk kendaraan bermotor roda empat 4. karcis masuk sepeda 5. karcis masuk gerobag, songkro, dokar 6. karcis masuk kereta wisata 7. karcis masuk becak
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Hari Minggu / Besar 1. karcis masuk 2. karcis masuk kendaraan bermotor roda dua 3. karcis masuk kendaraan bermotor roda empat 4. karcis masuk sepeda 5. karcis masuk gerobag, songkro, dokar 6. karcis masuk kereta wisata 7. karcis masuk becak
Rp 1.000,- / orang ; Rp 500,- / kendaraan ; Rp 1.000,- / kendaraan ; Rp 200,- / sepeda ; Rp 500,- / unit ; Rp 500,- / satuan ; Rp 500,- / becak.
500,- / perorang ; 500,- / kendaraan ; 1.000,- / kendaraan ; 200,- / sepeda ; 500,- / unit ; 500,- / satuan ; 500,- / becak.
Karcis masuk khusus hari Sabtu mulai jam 18.00 sampai dengan jam 21.00 wib ditetapkan sebesar Rp 2.000,- / orang 2
Sewa lahan untuk pedagang kaki lima/usaha lainnya ditetapkan sebesar Rp1.000/ m /bln C. Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah dan dibaca : c. Kolam Renang Tirta Sari : Karcis Masuk Kolam Renang Tirta Sari sebesar
Rp
5.500,-
D. Pasal 10 ayat (2) huruf d, dihapus ; E. Pasal 10 ayat (2) huruf e diubah dan dibaca e. Lapangan Tenis Jetayu : 1. Langganan : a. pagi satu minggu satu kali b.sore satu minggu satu kali c. malam satu minggu satu kali
Rp 25.000,-/bulan; Rp 30.000,-/bulan ; Rp 40.000,-/bulan.
2. Insidental : - Pagi/sore/malam satu kali pakai
Rp 40.000,-/hari ;
F. Pasal 10 ayat (2) huruf f diubah dan dibaca : f. Lapangan Pembangunan : 3
1. Langganan : a. pagi satu minggu satu kali b.sore satu minggu satu kali c. malam satu minggu satu kali
Rp 25.000,-/bulan; Rp 30.000,-/bulan ; Rp 40.000,-/bulan 2. Insidental ……
. 2. Insidental : - Pagi/sore/malam satu kali pakai
Rp 30.000,-;
G. Pasal 10 ayat (2) huruf g diubah dan dibaca : g. Lapangan Sepak Bola Kraton : 1. Latihan : Pagi / sore seminggu satu kali
Rp
25.000,-/bulan
2. Pertandingan : -
Lokal pagi / sore satu kali pakai - Regional pagi / sore satu kali pakai - Nasional pagi / sore satu kali pakai - Event Organizer
Rp
50.000,-/satu kali pakai ;
Rp
100.000,- /satu kali pakai;
Rp 200.000,- /satu kali pakai; Rp 1.000.000,-
H. Pasal 10 ayat (2) huruf h diubah dan dibaca : h.
Lapangan Olah Raga Sorogenen : 1. Langganan satu minggu satu kali
Rp
25.000,-
Rp
25.000,-
2. Insidental - Untuk kegiatan Olah raga satu kali pakai satu hari - Untuk kegiatan selain Olah raga satu kali pakai satu hari - Circus -
tontonan/hiburan rakyat
Rp
50.000,-/6 jam
Rp 50.000,-/12 jam
- Event Organizer
Rp
500.000,- satu kali pakai.
I. Pasal 10 ayat (2) huruf i diubah dan dibaca : i.
Lapangan Olah Raga Mataram
1. Langganan satu minggu satu kali
Rp
25.000,-/minggu ;
Rp
50.000,-/hari ;
2. Insidentil - Untuk kegiatan olah raga satu kali pakai satu hari - Untuk kegiatan selain olah raga satu kali pakai satu hari
Rp
50.000,-/sekali pakai ;
- Event Organizer
Rp
500.000,-/12 jam ;
4
Pasal II ……..
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal WALIKOTA PEKALONGAN
MOHAMAD BASYIR AHMAD
5
