PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON (III)

JAKARTA KAMIS, 20 MEI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Bambang Sukarno ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 20 Mei 2010, Pukul 10.00 – 12.05 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Hamdan Zoelva Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi M. Arsyad Sanusi M. Akil Mochtar

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: - Bambang Sukarno - Suluh Koyo - Pamungkas Adi Nugroho Ahli dari Pemohon: - Josi Ali Arifandi - Mukti Ali Imran Saksi dari Pemohon: -

Hatimah (Isteri Pemohon) Parmuji (Kepala Desa Wonosari Bulu) H. Mulyono (Dukuh Wonosari Bulu) Lasmuri (Prengkokan Bansari) Tri Yuwono (Sekretaris Desa dari Petarangan Kledung) Aryadi (Petarangan Kledung) Agus Setyawan (Kepala Desa Campurejo Tretep) Mursalim (BPD Desa Campurejo Tretep) Salim (Kepala Desa Banaran Tembarak) Wiryo Paidi (Petani Legoksari Tembarak) H. Sohib Harun Abdulloh (Banaran Tembarak) Suhardi (Banaran Tembarak) Subakir (Kepala Desa Lamuk Legok Tlogomulyo) Sukirdjo (Lamuklegok Tlogomulyo) Mubandi (Lamuklegok Tlogomulyo) Sumaryo (Tlilir Tlogomulyo) Heri Hariyanto (Kepala Desa Plosogaden Candiroto) Maryanto (Mangunsari Ngadirjo). Kusriyati (Kepala Desa Tegalrejo Ngadirejo) Asroni (Limbangan Caruban Kandangan). Mak Tukijo (Desa Wonosari) Siyami (Cepit Pagergunung) Suryo Prawiro Sopawiro

2

Pemerintah: -

Mualimin Abdi Cholilah Hakim Sorimuda Pohan Bambang Giatno Budi Sampurna Iwan Setiawan Arsil Rusli Elly Netty Sundoyo Leo Simaremare Ali Usman Ani Nurhayati Indah Febrianti Siti Maimunah Yulia Barkah Samhan Rafi Amin Gentail Lia Lestari

Pihak Terkait: - Mangku Sitepu

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah dan Ahli serta para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir.

2.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini kami bisa hadir di ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Yang hadir pada hari ini kami membawa 35 termasuk saya dari Kabupaten Temanggung. Yang pertama saya sendiri Bambang Sukarno, yang kedua istri saya, Hatimah (...)

3.

KETUA : MOH. MAHFUD MD 35 itu Pemohon atau Saksi yang dihadirkan?

4.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Saksi yang dihadirkan.

5.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Sekarang Pemohon saja dulu, nanti Saksi sendiri.

6.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Pemohon saya Bambang Sukarno. Lalu Saksi Parmuji, Kepala Desa Wonosari Bulu, paling ujung kami mohon berdiri. Yang kedua, H. Mulyono, Dukuh Wonosari Bulu. Yang ketiga, Lasmuri dari Prengkokan Bansari. Tri Yuwono, Sekretaris Desa dari Petarangan Kledung. Aryadi dari Petarangan Kledung. Agus Setyawan,

4

Kepala Desa Campurejo Tretep. Mursalim, BPD Desa Campurejo Tretep. Salim, Kepala Desa Banaran Tembarak. Wiryo Paidi, petani Legoksari Tembarak. H. Sohib Harun Abdulloh, Banaran Tembarak. Suhardi, Banaran Tembarak, Bapak Suhardi. Bapak Subakir, Kepala Desa Lamuk Legok Tlogomulyo. Pak Sukirdjo, Lamuklegok Tlogomulyo. Pak Mubandi, Lamuklegok Tlogomulyo. Sumaryo, Tlilir Tlogomulyo. Pak Heri Hariyanto, Kepala Desa Plosogaden Candiroto. Pak Maryanto, Mangunsari Ngadirjo. Ibu Kusriyati, Kepala Desa Tegalrejo Ngadirejo. Asroni ini pembuat keranjang dari Limbangan Caruban Kandangan. Mak Tukijo ini dari Desa Wonosari, dan Ibu Siyami ini Ibu yang selalu menginang sejak kecil sampai hari ini saya bawa. Yang Mulia, saya hadirkan juga kalau bisa ditambah satu, Pak, yaitu Pak Suryo Prawiro, ini disamping dari Wonosari beliau juga dulu pernah berjuang kemerdekaan membawa dokumen Kabupaten Temanggung yang hari ini masih bisa hadir di ruang sidang ini. Lalu Saksi Ahli, dari pertama adalah Dr. Ir. Josi Ali Arifandi, M.S., dari Jember. Lalu Mas Mukti Ali Imran S.Si., dari Yogya, ini alumni UI yang sekarang Pasca Sarjana di UGM, bidang kimia. Itu Yang Mulia, kami sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 7.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Pemerintah.

8.

PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Pemerintah hadir dari dua kementerian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya dr. Iwan Setiawan, kemudian saya sendiri Mualimin Abdi, kemudian sebelah kiri ada Ibu Cholilah, sebelah kirinya lagi ada Pak Budi Sampurna, sebelah kirinya ada Pak Bambang Giatno, kemudian di belakang ada Pak Arsil Rusli, kemudian ada Bu Elly, ada Ibu Netty, ada Pak Sundoyo, ada Pak Leo Simare-mare, ada Ali Usman, Ani Nurhayati, Indah Febrianti, Siti Maimunah, Yulia Barkah, Samhan Rafi, Amin Gentail, dan Ibu Lia Lestari. Terima kasih, Majelis Hakim. 9.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Itu ada Pak Hakim Sorimuda Pohan, mewakili siapa, Bapak? Oke. Dari Pihak Terkait silakan memperkenalkan. Soalnya Pak Hakim ini teman saya lama jadi meskipun ndak diperkenalkan saya lihat. Silakan.

5

10.

PIHAK TERKAIT : MANGKU SITEPU Yang Mulia, Hakim yang terhormat, nama saya dr. Mangku Sitepu, saya seorang dokter dan saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan dari Pemohon karena ini adalah inisiatif saya sendiri karena saya terdorong sekali karena saya itu ada kelahiran Tanah Deli, jadi dengan Undang-Undang ini saya merasa tembakau Deli itu akan sirna nanti. Jadi saya bangga dengan tembakau ini. Terima kasih.

11.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik. Baik, ini akan ambil sumpah dulu, jadi urut-urutan sidang ini nanti pertama ke Pemohon bisa menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu 5 menit, tidak usah terlalu lama karena dalam Sidang-Sidang Panel terdahulu sudah disampaikan, ini hanya untuk ditegaskan kembali kepada Majelis dan kepada Pemerintah, ini lho masalahnya yang pokok. Nah, sesudah itu Pemerintah akan memberi keterangan tanggapan, sesudah itu Pihak Terkait, baru sesudah itu Ahli dan para Saksi. Nah, untuk para Saksi, Bapak, agar lebih efisien disarankan saja, tapi kalau Bapak tidak mau itu hak Bapak juga, kalau materinya sama dari 22 yang hadir ini ya diserderhanakan saja diwakili oleh satu orang atau yang kelompok kepala desa tadi ada sekian diwakili oleh satu orang masalahnya sama. Yang dari petani tembakau dikelompokkan menjadi satu orang, yang jadi pekerja sendiri, yang dari Minang juga sendiri sehingga bisa lebih cepat. Nah, sidang ini untuk hari ini akan diakhiri jam 12 sehingga kalau tidak selesai pada hari ini tentu nanti akan dibuka sidang berikutnya. Nah, untuk itu dipersilakan Ahli untuk maju ke depan mengambil sumpah. Bapak beragama Islam semua ya? Saksi, maju Pak, maju ke depan untuk diambil sumpah. Pak Akil.

12.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Saudara Ahli, ikuti lafadz sumpah yang saya lafadzkan,

“Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah, sebagai

Ahli akan memberikan keterangan, yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” Cukup. 13.

AHLI-AHLI (DISUMPAH)

Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan, yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

6

14.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Silakan kembali ke tempat. Kemudian para Saksi yang beragama Islam maju semua. Semuanya beragama Islam ya? Semuanya beragama Islam, jadi maju semua 22 orang yang hadir hari ini. Pak Hamdan.

15.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Para saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” Terima kasih.

16.

SAKSI-SAKSI (DISUMPAH) “Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

17.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Silakan kembali ke tempat. Baik, dalam 5 menit pertama silakan Bapak Sukarno, mengapa Bapak..., apa yang bermasalah dari undang-undang ini dan mengapa itu dianggap bermasalah dan apa petitum atau permintaan Bapak terhadap Majelis ini atas isi undang-undang itu. Silakan.

18.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim, Assallamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera dan selamat pagi. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia Panitera Mahkamah Konstitusi dan Yang Terhormat Saksi Ahli, Saksi Fakta, dan yang saya cintai istri saya yang selalu mendampingi saya sejak sidang-sidang terdahulu, yang saya hormati Saudara Suluh Koyo dan Saudara Pamungkas Adi Nugroho yang selalu membantu kami dari proses awal permohonan ini, yang saya hormati sesepuh saya Ibu Siyami, yang terima kasih juga kami harap terima kasih kepada Bapak Sopawiro yang hadir pada..., jadi Saksi pada hari ini. Pertama-tama kami dari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kami tanggal 20 Mei 2010 kita semua diberikan kesehatan dan diizinkan oleh Allah SWT, Tuhan YME, untuk menghadiri Sidang Pleno Perkara Nomor

7

19/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan YME, selalu meridhoi dalam sidang pada hari ini. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami sebagai Pemohon menghaturkan banyak terima kasih atas perkenan menanggapi permohonan kami sehingga pada hari ini kami bisa hadir pada Sidang Pleno hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi yang megah ini, gedung kebanggaan Bangsa Indonesia dimana Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi dan juga sebagai Lembaga Penafsir Final Konstitusi tentunya keputusan yang akan diambil nantinya untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan kepentingan Bangsa Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada sidang hari ini kami menghadirkan Saksi seperti tadi yang sudah kami sampaikan sebanyak 22 orang dan hari ini kami sebagai Pemohon belum bisa menghadirkan Saksi Ahli Ketatanegaraan yang waktu sidang yang lalu kalau diizinkan dan masih ada sidang lagi Insya Allah kami akan hadirkan termasuk Saksi Ahli lainnya dan apabila berkenan pada sidang selanjutnya kami akan menghadirkan Saksi Fakta dari petani tembakau Madura, Jember, Lombok dan petani cengkeh Sulawesi dan Ternate. Hari ini saya merasa terhormat bisa hadir di sidang terhormat karena kami sebagai Pemohon yang jauh dari ibukota negara Indonesia, sebagai rakyat warga negara di Temanggung yang mempunyai luas tanah kurang lebih 2 hektar sawah yang sering kami tanami tembakau sawah, bahwa kami bersama teman-teman kepala desa dan para Saksi Terkait yang mempunyai kepentingan yang sama hari ini hadir untuk yang pertama kami mohon kiranya Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang bijak agar Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) yang menyesatkan petani tembakau dan rakyat petani tembakau dan cengkeh Indonesia. Juga di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar mengamanatkan, tidak kami bacakan, karena tadi diberi batas waktu yang pendek, jelas Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan juga pasal-pasal terkait hak asasi manusia di pasal-pasal yang terdahulu kami sampaikan mengamanatkan bahwa sebuah konstitusi atau undang-undang harus berpihak pada kepentingan rakyat, untuk mensejahterakan kebenaran, bukan sebaliknya justru membuat was-was tidak ada kepastian hukum di republik ini, ini yang pertama. Kami juga baru kemarin dapat buku dari karangan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa setiap undang-undang.., ini di halaman 313 kalau tidak salah, dimana syarat filosofi undang-undang yang akan dikeluarkan dapat memenuhi syarat filosofi, yuridis dan sosioligis. Pertama syarat fisiologis sebuah undang-undang adalah keharusan

8

setiap undang-undang untuk konsisten dengan kaidah penuntut hukum yaitu pertama hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teori maupun ideologi. Dua, hukum nasional harus mensinergikan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Tiga, hukum nasional berorientasi pada pembangunan keadilan sosial. Empat, hukum nasional harus menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkehadapan. Dua, syarat yuridis sebuah undang-undang adalah kalau urusan agar undang-undang konsisten atau sinkron dengan peraturan undang-undang yang lain, baik secara vertikal setiap undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Sedangkan secara horizontal setiap undang-undang haruslah sinkron dengan undangundang lain yang mungkin ada materinya yang saling berkaitan. Tiga, secara sosiologis, setiap RUU haruslah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan segala tingkat kemampuannya untuk memahami dan melaksanakan jika rancangan undang-undang tersebut nantinya menjadi undang-undang. Hal ini penting karena kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat haruslah selalu menjadi sumber hukum materiil mengingat bahwa hukum tidak berada dalam vakum melainkan haruslah menjadi pelayan masyarakatnya dengan segala kekhasannya. Oleh sebab itu setiap rencana pembuatan undang-undang perlu menyerap aspirasi dan mensinkronkan rencana ini dengan kenyataankenyataan masyarakat dimana undang-undang itu nantinya akan diberlakukan. Maka apabila kita simak secara seksama, amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pendapat Bapak Moh. Mahfud MD dalam “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu” jelas mengamanatkan bahwa setiap undang-undang hukumnya wajib untuk mensejahterakan rakyat Indonesia termasuk petani tembakau dan cengkeh Indonesia. Kami berpendapat bahwa secara vertikal Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan (3) bertentangan dangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tersebut ada indikasi unsur kriminalisasi. Indikasi unsur kriminalisasi tersebut dimungkinkan karena apabila pasal tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka akan dimungkinkan akan mengalami penurunan dan pengurangan produk rokok yang berakibat berkurangnya areal lahan tanaman tembakau rakyat yang juga berarti akan ada pengurangan tenaga kerja dan pihak terkait lainnya dan penambahan penggangguran yang pada kondisi ekonomi sekarang sangat-sangat berat. Maka dengan ditetapkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3), pasal yang menimbulkan masalah petani tembakau dan cengkeh, tenaga kerja dalam proses menanam tembakau dan pabrik rokok dan pihak terkait lainnya, yang tidak perlu kami sebutkan Pak, karena di sini sudah disampaikan, yaitu 1, 2, 3, namun dalam penjelasan

9

ayat (3) penetapan standar diarahkan agar zat aditif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan, mencegah beredarnya bahan palsu, penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditunjukkan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. Dalam kaitan dengan pasal tersebut di atas, kami perlu mempertanyakan kepada Pemerintah. Pertama, apakah yang dimaksud dengan pengertian zat adiktif dalam kaitannya dengan pasal dan penjelasan pasal tersebut. Yang kedua, pertimbangan apakah yang digunakan sehingga zat adiktif itu hanya dilekatkan untuk jenis tanaman tembakau semata. Ketiga, standar apakah yang digunakan untuk menstandarisasi zat adiktif sehingga hanya jenis tanaman tembakau saja yang di sebut dalam kategori zat adiktif dalam pasal tersebut. Apakah pengertian zat adiktif sebagai senyawa yang secara alamiah telah terdapat dalam tumbuhan atau tanaman tembakau tersebut, senyawa tertentu yang telah diisolasi dari suatu tumbuhan atau tanaman yang ditambahkan pada produk lain atau bahan lain. Apabila kita simak secara cermat Pasal 113 dan penjelasannya dalam hal ini Pemerintah belum menjelaskan secara jelas pengertian zat adiktif dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi langsung memasukkan pasal yang menyebut satu jenis tanaman tembakau sedangkan jenis tanaman lain yang mengandung zat adiktif tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Pasal tersebut jelas melanggar rasa keadilan dan merugikan hak konstitusional Pemohon serta beberapa kepala desa dan warga desa petani tembakau Temanggung dan petani tembakau lainnya di Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama. Dan hak konstitusional kami seharusnya dilindungi oleh pemerintah atau negara yang berdaulat tapi justru dalam pasal tersebut di atas bertentangan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas. Pasal tersebut di atas jelas tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan pihak terkait lainnya sehingga membuat rasa was-was serta membuat keraguan kami dalam rangka menanam jenis tanaman tembakau, baik untuk musim tanam tahun ini maupun masa depan pertembakauan Indonesia. Lalu kami sampaikan pada saat sekarang di Temanggung, untuk daerah lahan pengunungan sudah menanam tembakau, bahkan sudah ndangir, sedangkan lahan persawahan akan mulai menanam pada bulan akhir Mei. Lahan tanaman tembakau pegunungan mencapai 9.805 hektar sedangkan untuk daerah persawahan adalah 3.283 hektar di Temanggung. Jadi jumlah keseluruhan daerah pertembakauan mencapai jumlah 13.088,5 hektar, dan jumlah petani tembakau di Temanggung 47.641 orang dari 20 kecamatan di Temanggung, 14 kecamatan adalah daerah pertembakauan. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah harus memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

10

Indonesia yang berarti Pemerintah memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan termasuk dalam hal ini khususnya bidang pertanian yang merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan negara Indonesia merupakan negara agraris, maka kami sebagai Pemohon menganggap bahwa hak konstitusional kami dirugikan apabila dikaitkan dengan Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apabila kita kaitkan kembali dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, Pasal 28I dan juga Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin demokrasi ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 33 dan Pasal 34. Dari pasal-pasal tesebut di atas jelas menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk melangsungkan kehidupannya dan menentukan kebijakan perekonomian rumah tangganya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya proses penetapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) sangat-sangat dipaksakan oleh Pemerintah. Karena Pasal 113 tersebut akan dijadikan payung hukum atau landasan hukum oleh Pemerintah untuk melahirkan sebuah rancangan peraturan Republik Indonesia tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sudah pernah dibahas oleh Pemerintah, namun kemudian ditunda pembahasannya karena adanya protes keras dari petani tembakau dan cengkeh Indonesia pada tanggal 1 Maret 2010 di DPR-RI, di Depkumham dan juga di Departemen Kesehatan. Pasal-pasal dari Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengamanan Produk Sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan sebenarnya maksud Pemerintah adalah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Padahal ada sebuah Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Nomor 6/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undng-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UndangUndang Dasar 1945 yang berarti menurut kami Pemohon menguatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menguatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf c PP 19 apabila dikaitkan dengan Pasal 16 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19/2003 tidak perlu dipermasalahkan karena iklan dan promosi ditayangkan selama ini, baik pada media elektronik maupun media cetak sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Bahwa menghapuskan seluruh bentuk iklan rokok berarti sama dengan membunuh industri rokok karena modern marketing adalah

11

mustahil tanpa iklan. Bahwa penerimaan cukai Pemerintah dari tembakau dan industri rokok tahun 2009 kurang lebih sebesar 64 triliun termasuk pajak. Hal ini salah satunya petani-petani yang saya bawa adalah keringat dari para petani. Hal ini merupakan penerimaan negara yang cukup besar untuk kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehtan khususnya Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara vertikal jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan secara horizontal tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah dengan hanya memberikan alasan kesehatan penentapan Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tanpa mempertimbangkan aspek lain baik dari segi ekonomi, tenaga kerja dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan tembakau sebagai bahan baku produksi rokok. Hal tersebut jelas akan merugikan petani tembakau dan cengkeh Indonesia. Maka dengan apa yang kami sampaikan tersebut di atas, kami berharap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan mengabulkan permohonan kami untuk menyatakan bahwa Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mempunyai kekukatan hukum mengikat. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelum mengakhiri apa yang kami sampaikan sebagai Pemohon, ada beberapa permohonan kami dengan harapan mohon untuk dikabulkan. Yang pertama,....dan ini nanti apabila ada sidang selanjutnya. Pertama, kami mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk bisa menghadirkan Ketua DPR-RI, Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI yang menetapkan Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Presiden Republik Indonesia sebagai penggagas bersama Menteri Kesehatan, Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kami juga memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sekaligus kami mohon Menteri Kesehatan membawa data kematian orang merokok di Indonesia, namanya siapa, alamatnya dimana, jam berapa meninggal, meninggalnya karena menghabiskan berapa batang rokok, sekaligus kami mohon penjelasan rokok tersebut bahan bakunya tembakaunya apakah dari Temanggung atau Madura atau dari tembakau daerah lain. Keempat, kami mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

12

dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, terkait dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Cukai. Demikian permohonan kami, dan terima kasih atas berkenan dikabulkannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan serta segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

19.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, terima kasih Saudara Pemohon. Sudah jelas saya kira bagi Majelis Hakim, bagi Pemerintah, maupun bagi Pihak Terkait dan para Ahli. Untuk itu saya undang Pemerintah untuk memberikan keterangan atau tanggapan dan/atau tanggapan atas permohonan ini.

20.

PEMERINTAH : BAMBANG GIATNO

Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, para Hakim, Panitera, Saudara Pemohon, Ahli dan para Saksi. Izinkan kami untuk membacakan opening statement Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Drs. H. M. Bambang Sukarno, swasta, penanam tembakau yang dalam hal ini juga bertindak untuk mewakili beberapa kepala desa dan warga desa Temanggung, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 128 Temanggung, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Maret 2010 dengan perbaikan tanggal 28 April 2010, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan pendahuluan atau opening statement sebagai berikut: Pokok permohonan Pemohon. a. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Unang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan berpotensi merugikan para petani tembakau, petani cengkeh dan para pekerja pabrik rokok karena ketentuan a quo telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan merasa was-was untuk menanam

13

tembakau dan cengkeh di Indonesia yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian materiil apabila tidak menanam tembakau jika dibandingkan dengan menanam jenis tanaman pertanian lainnya. b. Menurut Pemohon, ketentuan a quo menimbulkan ketidakadilan karena hanya mencantumkan satu jenis tanaman pertanian jenis tanaman tembakau saja yang dianggap merugikan bagi pemakainya maupun masyarakat sekelilingnya disebut sebagai zat adiktif. Sedangkan tanaman seperti ganja, kopi dan lain-lain yang juga mengandung zat adiktif tidak dicantumkan/dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. c. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan a quo pemuatannya sangat dipaksakan oleh pembuat undang-undang khususnya oleh Pemerintah, lebih-lelbih ketentuan a quo akan dijadikan payung hukum/landasan hukum oleh Pemerintah untuk melahirkan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. d. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah memberikan pembedaan, perlakuan yang besifat tidak adil terhadap setiap orang termasuk Pemohon selaku petani tembakau maupun petani cengkeh di Indonesia. Hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan dan hakekat konstitusi yang menjamin adanya keadilan atau justice, kepastian atau certainty atau zekerheid dan kebergunaan atau kemanfaatan utility. Karena itu menurut Pemohon, ketentuan a quo diangggap bertentangan denga ketentuan Pasal 27, Pasal 28A, dan Pasal 28I serta Pembukaan atau Preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melaui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut di atas. Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mepertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu

14

vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-

V/2007. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan dari perspektif fisiologis dan sosiologis terhadap keberadaan ketentuan yang dimohon untuk diuji yaitu sebagaimana berikut; Satu, pengaturan masalah kesehatan yang dituangkan dalam undang-undang a quo pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, non diskriminatif dan norma-norma agama. Sebagai implementasi dari tujuan dan asas ini maka pengaturan kesehatan dalam undang-undang harus secara menyeluruh juga menyangkut masalah yang berkaitan dengan zat adiktif. Dua, zat adiktif telah dimasukkan dalam International Statistical Classification of Disease and Related Heart Problem atau ISCD 10 WHO 1992 dalam F17 code yang berbunyi, “mental and behaviour disorder due to use of tobacco”. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan zat adiktif agar tidak menimbulkan sindroma ketergantungan atau setidak-tidaknya mencegah penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan tembakau dan produk yang mengandung tembakau. Yang ketiga, pengaturan pengaman zat adiktif dalam undangundang a quo merupakan bagian integral dari pengaturan kesehatan secara keseluruhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 ayat (1) yang secara tegas mengatakan bahwa, “Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif (narkotika, psikotropika dan tembakau) pada hakekatnya diarahkan untuk tidak menggangu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan”. Terhadap kelompok narkotika dan psikotropika telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena mengingat bahaya yang ditimbulkan kedua zat adiktif tersebut sangat tinggi sehingga membahayakan penyalahgunaan dan penggunaan yang salah serta menyebabkan ketergantungan. Ganja sebagai salah satu tanaman yang termasuk tanaman dalam kelompok 1 narkotika vide lampiran 1 daftar narkotika golongan 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15

Masalah tembakau dan produk yang mengandung tembakau berdasarkan kesepakatan internasional (Framework Convention on Tobacco Control) WHO Tahun 2003 memang pengaturannya dapat dilakukan sebagai bagian integral dari pengaturan kesehatan. Atas dasar tersebut maka diperlukan pengaturan tersendiri tentang lingkup zat adiktif sebagaimana ditentukan dalam undang-undang a quo sebagai berikut: Pasal 113 ayat (1), “Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak menggangu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan”. Ayat (2), “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan/atau masyarakat sekelilingnya”. (3), “Produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi syarat dan/atau persyaratan yang ditetapkan”. Keberadaan ayat (1) secara tegas telah menguraikan tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan zat adiktif dan pengaturan secara tegas lingkup zat adiktif telah dituangkan dalam ayat (2). Selanjutnya mengenai standar dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam produksi, peredaran, dan penggunaan diatur dalam ayat (3) dengan tujuan agar zat adiktif yang terkandung oleh bahan tersebut dapat ditekan dan ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang menganggu atau merugikan kesehatan. (4), berdasarkan hal-hal tersebut menurut Pemerintah keberadaan Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo merupakan suatu conditio sine qua non karena merupakan fundament yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan pada umumnya. Dengan demikian menurut Pemerintah, pengaturan pengamanan zat adiktif dalam undang-undang a quo telah sesuai dengan amanat konstitusi, utamanya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang akan terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelima, berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon justru bertujuan untuk memberikan perlindungan umum atau general protection terhadap setiap orang akan dampak buruk penggunaan zat adiktif dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesimpulan, berdasarkan penekelasan di atas Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutuskan dan mengadili permohonan

16

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28A dan Pasal 28I serta Pembukaan atau Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 20 Mei 2010, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Endang Rahayu Sedyaningsih. Demikian kami bacakan, terima kasih atas perhatiannya,

Wassalamualaikum wr. wb.

21.

KETUA : MOH. MAHFUD MD

Waalaikum salam.

Terima kasih, Pemerintah. mengirimkan surat tidak bisa hadir. Berikutnya Pihak Terkait. 22.

DPR ini tidak hadir,

resmi

PIHAK TERKAIT : MANGKU SITEPU Yang Mulia Majelis Sidang Yang Terhormat. Bersama ini saya akan menjelaskan keterkaitan saya di dalam atas perkara ini yaitu..,perkenankanlah saya seorang dokter menjadi Pihak Terkait atas Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didorong oleh kebanggaan saya terhadap tembakau Deli dan rokok kretek di Indonesia. Kedua, yang berbahaya bagi kesehatan itu adalah asap rokok, bukan tembakau. Ini saya lihat bisa..., buku yang saya karang sejak tahun 2000 yaitu masalah rokok. Jadi nanti, kemudian dengan UndangUndang Nomor 36 ini tentang Kesehatan akan sirnalah tembakau dan rokok di Indonesia. Dan ini saya manivestasikan di dalam suatu tulisan saya yang disebut “Tembakau Dilarang di Indonesia”. Inilah tembakau Deli yang didirikan sejak tahun 1864, nenek moyang saya hidup dari

17

tembakau ini dan berjuta-juta sudah masyarakat Indonesia yang dibahagiakan dan hidup dari tembakau ini. Kemudian ini adalah satu lagi tembakau Temanggung yaitu yang sudah dijelaskan oleh Pemohon, bahwasanya ini juga merupakan kebanggaan, itu daerah Temanggung. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Sebelum saya sampai kepada pokok permasalahan, diperlukan untuk diketahui sebagai hal yang terkait dengan uji materi ini tentang kesehatan pada bagian ketujuhbelas yaitu pengamanan zat adiktif Pasal 113 sebagai berikut; ini rokok, rokok itu adalah penggunaan daripada tembakau. Penggunaan tembakau itu adalah satu yaitu yang kita susur, suntil namanya kalau di Jawa, dan ini dipergunakan. Apakah pernah ada orang yang meninggal karena suntil, itu tembakau. Tetapi kalau lihat sebelahnya itu adalah rokok, rokok itupun bukan rokoknya, kalau rokok yang tidak dirokok itu tidak membuat meninggal, tidak buat sakit. Yang buat sakit itu adalah asapnya yang dihisap. Jadi we have to differentiate it, kita harus membedakan antara tembakau dan rokok yang dihisap, itulah yang saya angkat. Jadi saya melihat semua penyusunan undangundang kita dalam hal ini kita we have to differentiate it dia tidak membedakan antara tembakau dengan asap rokok. Selanjutnya, kemudian rokok, rokok ini terdiri dari rokok putih, inilah di seluruh dunia, dunia internasional menggunakan rokok putih sebagai standar untuk bahaya terhadap kesehatan, berbeda dengan Indonesia. Rokok putih itu 100% tembakau, tetapi rokok kretek di Indonesia 60% tembakau, 40% cengkeh. Jadi beda, beda sekali. Standar apa yang dibuat oleh WHO dia hanya standar menggunakan rokok putih, dia tidak menggunakan rokok kretek, itulah yang saya angkat di sini. Jadi untuk teman-teman dokter ya, jadi kita bisa melihat di sini kita harus membedakan antara rokok internasional dengan rokok kita di dalam negeri, ini harus kita bedakan. Jadi kenapa saya berani maju di sini sebagai terkait karena saya melihat kita selalu mengapakan ya, melihat semua undang-undang luar negeri selalu we always only adopt it, duplicate it, but we doubt to adopt it. Kita harus mengadopsi, jangan terus kita terus mengadakan itu duplicate, salah besar itu. Itulah WHO juga begitu, kita apa yang dikatakan oleh WHO, sudah kita terima semua, oh itu tidak bisa. Lain dengan kita di Indonesia, lain sekali. Angka kematian saya ambil contoh ya, untuk teman-teman sejawat saya dokter ya, angka kematian katanya disebabkan oleh rokok ada 57.000 per tahun, apakah ada di Indonesia 57.000? Sudah pernah kita buktikan ada 57.000 we just only adopt it from WHO, ya. Kemudian saya lanjutkan tadi mengenai merokok. Lha merokok ini ada dua macam, ada namanya mainstream asapnya, kemudian side stream itu yang kita keluarkan. Side stream itulah yang kita sebutkan nanti menjadi perokok pasif. Mainstream itulah perokok aktif. Jadi kita juga harus membedakan antara dua asap rokok ini. Jadi bahan

18

berbahaya di dalam tembakau, wah ini yang harus kita perhatikan sekali. Berbeda dengan bahan berbahaya di dalam asap rokok, jauh berbeda itu, tidak sama dia. Mainstream ini itulah yang kita hisap, itu seperti dilihat di sana, dihisap itulah yang masuk ke dalam. Side stream itulah yang keluar. Side stream inilah yang membuat yang namanya adalah menjadi perokok pasif. Kemudian ini menjadi permasalahan kita di Indonesia. Jadi di dalam menganalisa zat berbahaya di dalam asap rokok dan tembakau itu very very different, sangat berbeda. Untuk asap rokok kita menggunakan namanya pemeriksaannya dengan smoking machine. Smoking machine itu adalah suatu mesin yang dipergunakan kira-kira sama dengan orang merokok. Sedangkan untuk memeriksa kadar nikotin di dalam tembakau itu we are not used, kita tidak menggunakan smoking machine, kita menggunakan namanya pemeriksaan kimia biasa. Jadi berbeda dia jumlahnya di sana, berbeda sekali dia. Kadar nikotin di dalam tembakau umpamanya dan asap rokok itu berbeda. Jadi jangan dikatakan nikotin dalam tembakau itu adalah berbahaya di asap rokok, tidak, tidak sama sekali. Jadi kadar nikotin di dalam tembakau umpamanya, itu adalah tembakau Deli yang sudah pernah diperiksa yaitu di dalam rokok Djarum itu pernah diperiksa kadarnya adalah 8,6 per batang nicotin tetapi di dalam asapnya cuma 1,5 itu kalau digunakan smoking machine. Jadi dia berbeda, jangan kita samakan. Demikian juga kadar tar, tar tidak ada sama sekali di dalam tembakau, tidak ada, tidak ada di dalam asap rokok. Jangan suruh petani itu tanam tembakau tanpa tar, itu salah besar. Tidak ada tembakau mengandung tar. Lha itu kita samakan di sini. Dalam undang-undang itu they cannot differentiate it, dia tidak membedakan. Kemudian tidak ada korelasi antara zat berbahaya di dalam tembakau dengan dalam asap rokok, there is no correlation, tidak ada itu, karena cara pemeriksaannya berbeda. Jangan terus katakan, “Wah ini rokok nikotinnya tinggi di asap rokok”, belum tentu. Dalam tembakau dia rendah, bisa saja, karena cara pemeriksaannya berbeda. Lha inilah yang mengakibatkan RPP maupun RUU mengalamai suatu penyimpangan. Ini contohnya yang saya katakan tadi, jadi kadar nikotin dalam tembakau dan asap rokok. Jenis rokok “Commodor” itu dalam tembakaunya itu 8,77 milligram per batang, tapi dalam asap rokoknya cuma 1,5 milligram perbatang. Nah sekarang “Djarum Super” itu 6,3 itu rendah sekali, lebih rendah kan, 6,3 milligram per batang, sedangkan di dalam asapnya dia 2,46 per batang, lah itulah dia. Coba kita lihat di sini, berbeda sekali dia. Jadi di situ dalam tabel 2 saya buat demikian, ya. Jadi kadar zat berbahaya dalam tembakau dan dalam asap rokok itu berbeda sekali, coba Anda lihat di sini. Di situ ada nikotin cuma itu saja yang ada di dalam tembakau tapi tar tidak ada dalam tembakau, CO tidak ada dalam tembakau, CO2 tidak ada dalam tembakau, NO tidak ada

19

dalam tembakau. Ada 4000 jenis zat berbahaya dijumpai di dalam asap rokok, itu kan. Nah, sekarang bahwa merokok. Bahaya merokok itulah tadi, dipengaruhi 3 faktor di sana untuk kesehatan ya. Jumlah hisapan setiap hari, ada 20, nah inilah saya bandingkan dengan Bapak-Bapak dari daerah Temanggung, dia itu merokok yang namanya rokok klembak itu dua hari 1 buah, sedangkan yang kita yang di sini kalau kita ngisap rokok putih itu sampai 30 per hari, dia rokok sana dia hanya satu batang klembak yang besar itu 2 hari baru habis. Jadi apakah berbahaya itu? Kemudian dalamnya hisapan. Kita menghisap itu berbahaya, misalnya pada mereka habis itu makan ya, pada mereka yang habis makan makanan pedas kemudian merokok itu sangat nikmat sekali. Satu lagi ada satu penelitian dari Jepang, yang kalau kita menggunakan Ajinomoto itu akan menambah kenikmatan merokok. Itulah saya kira sekarang dipergunakan untuk supaya Indonesia nanti dengan banyaknya Ajinomoto terjual orang akan banyak merokok, itu penelitian di Jepang. Kemudian komposisi asap rokok. Komposisi ini juga demikian, kalau udaranya misalnya di Temanggung di sana umpamanya udaranya itu agak banyak zat cairnya maka asapnya akan tambah banyak. Jadi dia tidak sembarangan. Jadi bahaya merokok itu bukan sembarangan, tidak. Jadi yang berbahaya merokok dan bukan tembakau, itu bisa dilihat di dalam gambar ini. Itu sudah saya kira itu sudah masuk dalam PP 19 itu saya kira, jadi di sana diisukan merokok bukan tembakau. Lanjutkan. Merokok bukan penyebab kematian. Ini sudah saya katakan tadi. Bahwa saya merokok itu bukan this is not the cause of death dia bukan penyebab kematian tapi dia menstimulasi penyakit tertentu yang bisa menyebabkan kematian. Umpamanya saya ambil contoh, bahwasanya merokok itu akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, jelas-jelas itu, sehingga kalau kolesterol dalam darah akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Di sini kemarin sewaktu Pak Bambang mengadakan Talk Show di Metro TV, di sana dikatakan bahwasanya 93% daripada sakit jantung yang masuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu adalah perokok. Ya itu rumah sakit jantung ya, Rumah Sakit jantung lah semua kan? Tapi cobalah di Puskesmas sana apakah ada yang sakit jantung? Kan tidak. Jadi kita harus, harus kita melihat ini. Jadi statistiknya kita lihat, janganlah kita lihat “wah ini rumah sakit jantung, ya semua lah sakit jantung semua kan”. Jadi kita we have to know it kita harus mengetahui dulu. Jadi tembakau rokok ini bukan semata-mata the cause of death but this is just stimulation of death, dia adalah mengakibatkan penyakit yang menyebabkan kematian. Kemudian tidak semua zat adiktif berbahaya, tidak semua zat adiktif berbahaya. Umpamanya teobromin di dalam cokelat itu tidak berbahaya kan? Tembakau pun sebenarnya tidak berbahaya, nikotin dalam tembakau itu zat adiktif. Kemudian tein di dalam teh itu ada. Kemudian juga alkohol umpamanya itu juga alkohol bukan zat adiktif. Kemudian dan sebagainya saya kira, ini juga kita harus ketahui.

20

Kemudian angka kematian akibat merokok berdasarkan estimasi dari WHO yang diduplikasi it is not adoption in Indonesia. Lanjutkan. Sekarang apa itu zat aditif? Zat adiktif itu sebenarnya definisinya di sini..., Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dijumpai definisi dari zat adiktif. Kata ya ini kata, kata zat adiktif dijumpai dalam PP 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan pada Pasal 1 butir 2, “Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya yang disintetis atau sintetis yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan”. Jadi ini bukan satu definisi. Goodman & Gilman’s itu di dalam bukunya “Pharmacology” itu bahwa zat adiktif adalah zat yang menyebabkan selalu menggunakan berulang-ulang serta suatu keharusan menggunakan zat tersebut dengan dosis yang tambah, lebih tinggi. Sementara itu Francis & Karl {Sic!} adiksi...jadi bukan zat adiktif ya, adiksi itu adalah dibedakan menjadi 3 fenomena yaitu toleransi, habituasi dan defedensi. Kamus kedokteran yang saya baca di Indonesia zat adiktif adalah suatu substansi atau zat menyebabkan kebutuhan fisiologis yang menimbulkan ketergantungan. Tapi zat adiktif menurut salah satu buku yang saya baca kembali seperti saya katakan di atas tadi, difinisi zat adiktif atau addictive substances adalah obat atau satu satu zat bila dikonsumsi oleh makhluk hidup menyebabkan aktifitas biologis, mendorong ketergantungan dan adiksi, sukar diberhentikan dan bila diberhentikan memberikan dampak keletihan dan rasa sakit yang di luar kebiasaan. Kemudian, zat adiktif dibagi 3 yaitu: legal adiktif, legal adiktif seperti kafein dalam kopi, nikotin dalam tembakau, kemudian controlnek adiktif yaitu misalnya dezefam, barbirtured dan sebagainya. Ilegal adiktif yaitu dilarang diproduksi dan diedarkan. Kemudian sifat daripada zat adiktif ini adalah sebagai stimulan yaitu menambah energik, kemudian sebagai deprasan membuat orang tenang, kemudian sebagai halisinogen itu adalah membuat khayal, mengkhayal selalu. Ini saya ambil addictive substance dari internet. Kemudian di Amerika Serikat sebutan tembakau sebagai adiktif itu kenapa? Karena sana tembakau itu..., rokok itu 100% tembakau, itu maka mereka menyebutkan itu adiktif, sedangkan kita di Indonesia rokok kita itu bukan tembakau seluruh, 60% dia tembakau 40% kretek, jadi berbeda dia, inilah yang saya sebutkan. Kemudian ada satu lagi yang saya kira perlu menjadi perhatian kita di sini yaitu bahwasanya zat adiktif ini bukan saja dijumpai di dalam tembakau atau di dalam asap rokok, dijumpai dalam asap rokok namanya mao, mao itu adalah Monoaminaoksidase ini sebagai zat adiktif dijumpai di dalam asap rokok, tidak dijumpai di dalam nikotin. Itu makanya pengaruh zat adiktif di rokok itu bukan dimonopoli oleh nikotin saja. Itulah yang perlu saya katakan. Kemudian satu lagi saya kira sekarang zat adiktif dikategorikan psikotropika. Zat adiktif dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

21

tentang Psikotropika ini sudah disebutkan sebagai zat adiktif, sehingga padahal Pasal 4 ayat (1) daripada undang-undang ini menyatakan bahwasanya zat adiktif itu tidak boleh beredar di Indonesia, hanya untuk kesehatan saja. Jadi berarti dengan demikian adiktif nikotin tembakau bukan satu zat adiktif merupakan dilarang beredar di Indonesia. Jadi dengan demikian rokok dan tembakau tidak boleh beredar di Indonesia berdasarkan zat adiktif ini. Kemudian kontroversi daripada UndangUndang Nomor 36 ini yaitu Pasal 113 ayat (1) bagian ke 17 dengan pengamanan dengan zat adiktif yang dikategorikan psikotropika. Kemudian zat adiktif legal tidak berbahaya bagi kesehatan. Zat adiktif dalam asap rokok bukan dimonopoli oleh nikotin saja. Kemudian Pasal 113 ayat (2), “Zat adiktif tembakau tidak berbahaya bagi kesehatan”. Tembakau termasuk zat adiktif legal. Pasal 113 ayat (3) kontroversial lah ini....kontroversial ini yaitu dengan adanya zat adiktif di dalam ini, dan kita sebutkan dalam ayat (3) dari Pasal 113 ini itu disebutkan bahwasanya itu ada kaitannya nanti dengan tembakau yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian kekisruhan perjalanan penyusunan PP, RUU tentang tembakau, rokok, kaitannya dengan kejahatan. PP 81 Tahun 1989 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, adanya kompetisi antara pengusaha rokok putih waktu itu, di luar negeri dengan pengusaha rokok kretek dalam negeri melalui kadar nikotin dan tar dalam sebatang rokok. Ternyata seperti sudah saya gambarkan tadi, bahwasanya rokok kretek itu kadar tar nya 24 miligram per batang dan kadar nikotinnya adalah 2,4 sedangkan rokok putih atau rokok luar negeri itu 1,5 kadar nikotinnya. Jadi Undang-Undang ini, PP 81 ini, sehingga banjirlah semua itu rokok putih ke dalam negeri dan rokok kretek dilarang di Indonesia dengan PP 81 ini karena dia sudah tidak termasuk, tidak boleh beredar. Lah sekarang demikian juga PP..., Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan pupusnya Pasal 113 ayat (2) dari pengesahan dari rencana undang-undang ini. Perlu juga ditelusuri penyebabnya, sebab pengusaha rokok putih dan pengusaha rokok kretek pada saat ini telah bersatu padu. Lanjutkan! Kesimpulannya saya kira bagian ke 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Zat Adiktif, Pasal 113 ayat (1) tidak membedakan bahaya zat adiktif di dalam tembakau dengan di dalam rokok. Kata zat adiktif seharusnya diganti dengan zat berbahaya di dalam rokok. Pasal 113 ayat (2) menetapkan tembakau dan rokok sebagai zat adiktif sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tembakau dan rokok dilarang beredar di Indonesia. Didukung pula PP 19/2003 Pasal 34 ayat (3) diversifikasi industri rokok ke industri lain. Pasal 113 ayat (3) diversifikasi tembakau sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dari PP 19 Tahun 2003 didukung pula Pasal 34 ayat (2) supaya diadakan diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman lainnya.

22

Jadi inilah saya kira, kemudian kaitan antara Pasal 113 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan saya kira perlu dibaca. Terima kasih. 23.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, kita simpan saja dulu semuanya. Berikutnya kami undang Ahli, silakan Ahli yang pertama.

24.

AHLI DARI PEMOHON : JOSI ALI ARIFANDI Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan tembakau dan budidaya tembakau yang selama ini sudah berlangsung di Indonesia. Jadi di dalam latar belakang bahwa sejarah perkembangan tanaman tembakau di Indonesia ini sudah ada sejak tahun 1600 dan diduga ini juga dibawa dari Portugis melalui Philipina. Pada saat itu ada tokoh tembakau saat itu yaitu Rumpius yang mengelilingi Indonesia pada 1650 itu tembakau sudah terlihat ditanam oleh petani dimana-mana, juga di tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang Portugis ini. Jadi tembakau sebetulnya adalah merupakan tanaman budidaya yang sangat tua yang sudah memiliki perjalanan atau track record yang panjang. Di Indonesia penghasil tembakau baik tembakau cerutu maupun tembakau sigaret itu tersebar di 12 provinsi dan 98 kabupaten. Dari 12 provinsi penghasil tembakau di Indonesia ada 7 provinsi penghasil utama yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara dan Bali. Jadi di sini tembakau sudah merupakan satu tanaman yang begitu merata di seluruh Indonesia dan menjadi satu tumpuan bagi masyarakat bagi petani. Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Bahwa eksistensi budidaya tembakau pada dasarnya sudah diatur di dalam ayat-ayat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dalam hal ini dijelaskan bahwa petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Dalam ayat (2), “Dalam penerapan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”. Pada ayat (3), “Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu”. Kemudian ayat (4), “Ketentuan sebagaimana

23

dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami ingin menyatakan bahwa petani di dalam mengusahakan lahan untuk tanaman tembakau, itu tidak sembarangan, tetapi mengikuti suatu ketentuan budidaya yang sudah berlangsung sesuai lokasi spesifiknya. Lokasi lahan yang selama ini dipergunakan untuk menanam tembakau adalah areal lahan yang khusus, yang sesuai untuk menghasilkan kualitas tembakau yang dikehendaki pasar, dan memiliki bentuk pengelolaan lahan tembakau spesifik lokasi. Jadi lokasi dengan varitas tembakau yang ada sekarang ini sudah demikian beradaptasi dan sudah menyatu. Karateristik spesifik dalam budidaya tembakau yang sudah berlangsung mengikuti ketentuan sebagai berikut, menggunakan kualitas tembakau yang sudah beradaptasi dengan lingkungan spesifik, lahan spesifik lokasi yang digunakan adalah sudah menghasilkan kualitas tembakau sesuai dengan kebutuhan pasar, kesuburan tanah yang cenderung marjinal, terutama kandungan bahan organik dan air pengairan yang umumnya rendah, berada dalam lingkungan dengan kondisi cuaca yang tegas antara musim kering dan musim hujan, dan pola pengelolaan tanaman tembakau sudah spesifik sesuai dengan langkungan lokal dan varitasnya. Berdasarkan spesifik karateristik tersebut maka di Indonesia ada dua kelompok tanaman tembakau, yaitu tanaman tembakau untuk cigaret dan tanaman tembakau untuk cerutu. Dan dari kedua jenis tembakau ini dengan kegunaannya, maka pada kelompok tembakau cigarette ini umumnya berada berupa dalam bentuk irisan maupun dalam bentuk krosok. Dan kemudian untuk kelompok yang kedua adalah jenis tembakau cerutu, ini hanya bisa khusus tadi sudah disampaikan oleh Pihak Terkait, bahwa tembakau cerutu itu di Indonesia hanya bisa ditanam di tiga tempat, yaitu Deli, Klaten dan Jember. Jadi tembakau Deli ini adalah tembakau Sumatra yang merupakan tembakau untuk cerutu, yang mana tembakau ini merupakan kelas satu di dunia. Jadi tembakau cerutu ini khusus diekspor dan tidak dikonsumsi di dalam negeri. Kemudian, Dorongan petani sebenarnya untuk melakukan budidaya tembakau pada wilayah-wilayah penanaman spesifik di musim tanam tertentu adalah karena selama ini belum ada tanaman budidaya lain yang dapat menggantikan tanaman tembakau dari sisi pendapatan. Pendapatan yang diterima petani dari usaha tani tembakau lebih tinggi dibanding dengan pendapatan usaha tani palawija dan lainnya pada musim tanam yang sama. Jadi tidak, kalau tidak bisa dibandingkan dengan musim tanam yang berbeda. Pada musim tanam yang sama yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, dimana di sini adalah musim kering maka wilayah-wilayah spesifik tembakau ini umumnya sudah tidak bisa ditanami dengan tanaman lain. Oleh karena

24

itu Yang Mulia, apabila nanti pada Pasal 113 ini diberlakukan, maka zat adiktif pada ayat (2) zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebut meliputi tembakau, ini yang kami khawatirkan bahwa ini nanti akan menjadi pembatas bahwa produksi tembakau di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini maka petani-petani yang ada di daerah-daerah marjinal ini, kalau tidak salah di Indonesia kurang lebih ada sekitar 250.000 hektar, dan 250.000 hektar ini adalah lahan-lahan marjinal, penyokong kehidupan masyarakat petani lahan marjinal, bukan lahan subur. Sehingga kalau ini menjadi hilang, maka akan menjadikan suatu ironis bagi kita bahwa siapa yang akan menggantikan nanti dan kemudian kalau memang benar di dalam Undang-Undang Nomor 12 tadi maka sampai sekarang belum ada tanaman alternatif yang bisa menggantikan tanaman tembakau. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu kami sampaikan bahwa factor-faktor yang menentukan pendapatan dari usaha tani tambakau adalah sebenarnya yang menentukan adalah kualitas. Kualitas tembakau dalam hal ini ditentukan oleh tiga sifat yaitu, sifat fisik, sifat kimia organoleptik dan intrinsik. Yang kedua adalah varitas dan yang ketiga adalah kondisi pasar. Jadi ketiga faktor ini merupakan satu faktor yang nanti akan menjadi faktor penilai fackor penilai untuk kualitas oleh, terutama oleh manusia. Sedang tembakau yang berkualitas tinggi ini akan menjadikan satu nilai jual yang tinggi. Sedangkan kandungan nikotin yang berada di dalam tembakau, di dalam penentuan kualitas ini sendiri sebenarnya merupakan hal yang sangat kecil dan tidak diperhatikan dan bersifat relatif dari ketentuan kualitas utama dari produk tembakau. Keberadaan nikotin pada tanaman. Kami mendapatkan informasi dari berbagai penelitian yang menyatakan bahwa nikotin termasuk dalam golongan alkolit yang terdapat pada family salanasi lainnya selain tembakau. Nikotin dalam jumlah tertentu terdapat pada tomat, kentang dan terong. Seperti yang telah dilaporkan dari hasil penelitian-penelitian, beberapa peneliti yang sudah kami tuliskan di sini. Dilaporkan bahwa oleh para peneliti bahwa terong mempunyai kadar nikotin lebih tinggi dari sayuran lain, dan jumlah nikotin dalam terong dan atau sayuran di Indonesia ini memang masih perlu dikaji lebih lanjut, oleh karena pembentukan nikotin pada tanaman sangat tergantung kepada varitas faktor lingkungan dan perlakuan budidaya. Faktor lingkungan dan teknis budidaya sangat berpengaruh terhadap kadar nikotin, antara lain adalah tipe tanah, ketinggian tempat, kerapatan populasi tanaman, pemotongan pucuk atau topping, dosis pupuk nitrogen penggunaan lahan dan penggunaan lahan. Tembakau yang ditanam pada tanah berat atau tanah berlempung atau “Glei” berkadar nikotin agar menjadi lebih rendah dibanding tembakau yang di tanam di tanah lempung atau “Lung.”

25

Kadar nikotin tembakau cenderung meningkat bila di tanam di daerah yang lebih tinggi, dan semakin banyak populasi tanaman atau semakin rapat tanaman maka kadar nikotin semakin rendah. Dan semakin tinggi dosis pemupukan nitrogen juga akan meningkatkan kadar nikotin, dan kadar nikotin pada tanaman tembakau di lahan sawah ini akan lebih rendah dibanding dengan lahan tegal. Tanaman tembakau yang diperlakukan dengan pemotongan pucuk berkadar nikotin lebih tinggi dan berdaun lebih tebal dibanding dengan tanaman tembakau yang dibiarkan tumbuh normal. Kemudian, peran tembakau didalam perekonomian. Kontribusi terhadap perekonomian dan manfaat sosial oleh industri tembakau baik arah hulu, backboard linked maupun ke arah hilir onboard linked di Indonesia adalah sangat besar. Sudah kami jelaskan bahwa saat ini areal pertanian tembakau di Indonesia kurang lebih mencapai sekitar 250.000 hektar dan tembakau Indonesia jenis “furkus” {sic} sebagai bahan baku industri rokok rata-rata mempunyai produksi kurang lebih 148.000 ton dan produktifitas kurang lebih 0.67 ton/hektar, dan kebutuhan dalam negeri, baik untuk industri rokok maupun untuk masyarakat pengguna tembakau itu kurang lebih ada sekitar 214.000 ton. Sehingga kalau dilihat dari produksi ini, maka Indonesia masih membutuhkan tembakau. Jadinya produksi dalam negeri saja masih belum cukup. Kemudian posisi kebutuhan tembakau dalam negeri untuk industri rokok dan masyarakat, itu kira-kira kekurangannya 66.000 ton dan kemudian dari sisi serapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja pada industri tembakau kurang lebih mencapai 30.500.000 orang. Dan tembakau sebagai tanaman komersial juga memberikan suatu keuntungan yang tinggi kepada negara, pengusaha maupun petani dan masyarakat. Sebagai sumber pendapatan negara, pada tahun 2008 itu sudah mencapai 57 triliun rupiah dari cukai, rokok, pajak dan devisa serta menyerap tenaga kerja pada kegiatan sektor riil. Jadi, dari pengamatan kami maka kami simpulkan bahwa penanaman tembakau di Indonesia telah berlangsung di area lokasi spesifiknya dan sangat sedikit berkembang di lokasi lahan lainnya. Oleh karena produk tembakau yang sudah ada sejak awal penanamannya memiliki ciri kualitas sepesifik yang dikenal pasar dan konsumennya, sehingga tidak bisa digantikan dengan produk tembakau dari hasil penananam di lokasi lahan lainnya. Yang kedua, tembakau merupakan sumber pendapatan yang sangat besar bagi petani atau pekebun di lahan marjinal. Yaitu ketikapada musim tanam tertentu, tanaman lain sudah tidak dapat berproduksi dan mempunyai nilai ekonomis yang sesuai dengan tembakau. Kemudian yang ketiga adalah, bagi negara, industri tembakau memiliki kontribusi cukai, pajak dan devisa yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

26

Saya kira demikian Yang Mulia, terima kasih. 25.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, Ahli berikutnya.

26.

AHLI DARI PEMOHON : MUKTI ALI IMRAN

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia yang saya hormati. Terkait dengan risalah sidang Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bagian ke XVII yaitu Pengamanan Zat Adiktif, yang diajukan oleh Saudara Pemohon dalam hal ini Pak Bambang Sukarno, maka kami selaku Ahli akan memberikan tinjauan ilmiah terhadap permasalahan tersebut, terutama seperti yang disarankan oleh Yang Mulia pada waktu itu yang pertama adalah bagaimana perbandingan tingkat bahaya zat adiktif yang terkandung dalam tembakau dan zat adiktif yang terkandung dalam bahan atau tumbuhan lain? Yang kedua, pengaruh suatu zat adiktif atau bahan kimia pada manusia. Berbicara tentang zat adiktif, saya akan memulainya dari asal-usul zat adiktif itu sendiri sesuai dengan ilmu yang saya ketahui yaitu ilmu kimia. Di dalam tumbuhan atau tumbuhan itu sendiri melakukan suatu proses untuk menghidupi dirinya dengan dua proses yaitu namanya metabolisme. Metabolisme ini ada primer dan sekunder. Rata-rata yang menjadi bahan adiktif atau yang kita kenal dengan bahan yang bersifat adiktif adalah produk metabolisme sekunder dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, dan termasuk tembakau. Kemudian, mengapa produk metabolisme sekunder itu memiliki atau mampu memberi respons biologis terhadap organisme atau manusia yang mengkonsumsinya? Secara kimiawi dapat dijelaskan bahwa rata-rata atau hampir semua atau sebagian besar senyawa yang memiliki atau memberikan respons biologis terhadap manusia dikategorikan sebagai senyawa “alkaloid” yang memiliki struktur siklis dan di dalam struktur siklis tersebut terdapat cincin basa nitrogen, itu satu. Yang kedua, atau dia terikat dengan struktur cincin tropena, itu yang menjadi dasar mengapa selama ini Para Ahli kemudian mengklasifikasikan oh jenis senyawa ini termasuk memberikan efek biologis. Bagaimana efek biologisnya? Belum kita bahas, atau sampai saat ini akan berbeda terhadap senyawa atau tumbuhan dimana dia tumbuh atau jenis senyawa yang dia kandung.

27

Kemudian, lebih lanjut kalau kita harus membandingkan sekarang klasifikasinya, katakanlah kita setuju dengan istilah zat adiktif pada suatu bahan. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat adiksi yang diberikan oleh satu senyawa di dalam satu bahan tertentu dengan bahan lain? Sampai saat ini saya pribadi belum menemukan adanya laporan ilmiah, baik itu berupa tulisan lepas, jurnal atau buku, data yang memberikan tentang laporan yang empiris, kualitatif, kuantitatif, yang menyebutkan tingkat bahaya dari suatu zat adiktif dalam satu bahan tertentu terhadap bahan lain. Cuma, para Ahli atau para ilmuwan kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan ini ke dalam urut-urutan tergantung dari efek yang ditemukan di lapangan, maksudnya tergantung dari efek yang terlihat pada pengkonsumsinya. Seperti disampaikan oleh Saudara Terkait tadi bahwa ternyata bahan adiktif itu perlu di reduksi lagi, maksudnya perlu di breakdown lagi. Ternyata di sana masih banyak komponen-komponen yang harus diketahui. Contohnya apakah satu zat adiktif itu ketika dilekatkan status di dalamnya sebagai zat adiktif bersifat, satu dia hanya sebagai stimulan? Menstimulasi orang untuk tetap terjaga, contohnya kopi atau di dalam kakau juga bersifat stimulan, atau heroin. Kemudian apakah zat adiktif yang dimaksud itu bersifat depresan? Menurunkan kesadaran orang, membuat orang menjadi depresi atau bersifat halusinogen? Jadi masih banyak pengertian-pengertian di dalamnya. Kemudian, terkait dengan permasalahan di sini, yang ingin saya sampaikan secara kimiawi adalah ketika suatu.., status adiktif dilekatkan pada suatu bahan tertentu, maka berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi seharusnya status adiktifnya itu dikasih coding. Apakah dia termasuk kategori boleh misalnya hanya stimulan dengan pengaruh apa, apakah dia depresan atau dia halusinogen? Tidak dengan, kalau saya bahasakan membabi buta, adiktif oh berarti adiktif yang seperti apa? Kan harus dipertanyakan, seperti itu. Kemudian, Hakim Yang Mulia yang saya hormati. Begini, yang membuat itu menjadi rancu adalah ketika tembakau dikatakan pada Pasal 2 itu, saya tidak mengerti masalah pasal-pasal. Tapi saya hanya membacanya saja, bahwa dia langsung tembak di tempat zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau. Seperti yang dijelaskan Terkait tadi, kalau kita berbicara masalah zat adiktif, jauh di atas tembakau zat yang melebihi efek psikologis dan biologisnya terhadap manusia, masih ada contohnya seperti heroin, ganja, itu memberi efek adiksi yang jauh lebih besar dibanding nikotin yang ada di tembakau. Tetapi mengapa hanya langsung disematkan pada tembakau, seperti itu. Akhirnya.., kemudian kembali ke pertanyaan Hakim pada waktu uji materi yang kedua, bahwa menanyakan sejauh mana perbandingan zat adiktif pada suatu zat dibandingkan dengan zat yang lain? Saya ulangi adalah sampai saat ini belum ada laporan resmi ketika orang

28

menguji nikotin dalam tembakau, kafein di dalam kopi atau di dalam teh. Ketiga zat jenis ini, termasuk dalam kategori stimulan. Tetapi stimulan seperti apa, berapa dampaknya? Belum ada secara empiris di lapangan belum ada, hanya orang membuat klasifikasi berdasarkan “oh

kalau minum kopi bisa mungkin ketagihan atau kalau minum teh atau apa, kalau merokok” seperti itu. Hanya data data yang saya istilahkan

dengan faktual kualitatif, belum sampai kuantitatif. Kemudian terakhir, saya menyimpulkan adalah; pertama bahan yang bersifat adiktif tidak hanya terbatas pada tembakau. Kemudian pembatasan istilah zat adiktif hanya pada tembakau saja, secara tidak langsung telah mereduksi makna zat adiktif sendiri. Baik itu tinjauan saya dari sisi kimianya karena? Kenapa saya mengatakan mereduksinya? Ternyata banyak bahan lain juga yang selain tembakau juga bersifat adiktif, begitu. Kemudian yang ketiga adalah, untuk mengetahui pengaruh atau perbandingan adiksi suatu bahan terhadap bahan adiksi dari bahan lainnya, harus melalui studi empiris yang menggabungkan, pendekatan data faktual kulitatif, kuantatif, artinya terukur. Nikotin, ketika harus ditambahkan atau tembakau yang digunakan berkadar nikotin sekian, apakah dia termasuk adiktif yang akan berefek stimulan? Apakah dia akan berefek halusinogen atau depresan? Seperti itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata zat adiktif pada suatu bahan sebaiknya atau seharusnya disertai dengan klasifikasi atau pengkodean terhadap jenis zat adiktif tersebut. Apakah dia stimulan, depresan, halusinogen atau saya tambahkan seperti apa yang disampaikan Terkait tadi, apakah dia legal adiktif? Apakah dia termasuk dalam kontrol adiktif? Atau yang ketiga saya kurang ingat apa yang begitu. Jadi, yang jelas disitu tidak cukup kata adiktif tetapi mungkin dengan penambahan kode tertentu , adiktif “oh ya masih diperbolehkan

adiktif yang seperti apa seperti itu .”

Dan kesimpulan terakhir saya adalah berujung pada suatu ungkapan bahwa menurut hemat saya selaku orang kimia, ayat (2) terutama pada pasal ini, saya pikir terlalu terburu buru ketika langsung menyematkan kata tembakau sebagai zat adiktif tanpa di breakdown apa, apa apa yang ada di dalamnya seperti itu. Sekian Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

27.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, kita lanjutkan ke Para Saksi. Kepada Pemohon Saksi mana ini yang mau diajukan lebih dulu, silakan.

29

28.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Yang Mulia, jadi yang pertama saya mau menyampaikan kepada Yang Mulia. Karena ini setiap desa mempunyai spesifikasi tersendiri. Kalau tadi yang Mulia mengatakan dikelompokkan, saya selaku Pemohon masih keberatan dan akan kami satu persatu agar memberikan. Tadi ada di desa ini lain, di desa ini lain, dan ada pengrajin tembakau, ada yang bikin keranjang, dan ada juga yang sering mencari kedebong atau pelepah pisang untuk bahan keranjang dan sebagainya. Nah, ini multyplayer effect cukup banyak tembakau ini. Jadi tidak dengan mudah kalau hanya melihat adiktif meliputi tembakau itu tampaknya luar biasa. Departemen hanya mengatakan itu karena beliau sudah sehat. Kolesterolnya tinggi bisa ke laboratorium dan sebagainya. Kalau orang desa saya bawa Ibu Samini usia 99 tahun lebih masih bisa ke ladang, masih mencari rumput dan masih sehat. Kalau naik gunung dengan Ibu yang pakai kerudung masih kuat, Ibu yang sepuh ini. Yang pertama, akan saya sampaikan sesuai dengan urutan kami minta Kepala Desa dari Wonosari, Pak Parmudji kami persilakan.

29.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Silakan Pak. Dipersingkat saja ya Pak ya? Diantara dua atau tiga menit.

30.

SAKSI DARI PEMOHON : PARMUJI Oh ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang kami hormati. Pertama tama saya ingin memperkenalkan diri Pak, nama saya Parmuji petani tembakau dan lahir dan besar di petani tembakau dan alhamdulillah Pak, saya diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin desa di desa kami dan juga alhamdulilah rejeki yang diberikan Allah SWT, lewat budaya tanaman tembakau, kami bisa naik haji sekeluarga pada tahun 2007. Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstituisi yang kami hormati. Saya akan menjelaskan relevansi kehadiran saya pada hari ini, kami petani temnbakau merasa resah dan prihatin ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif. Jujur kami sampaikan Yang Mulia, kami sampaikan pertama yang kami rasakan dalam intern organisasi kami beserta seluruh petani tembakau, dari hati dan batin yang terdalam bahwa kami selama ini terkejut dan prihatin dengan adanya Pasal 113 tersebut, yang secara perlahan akan membunuh kelangsungan budaya pertanian kami.

30

Sebagai petani termasuk sekelompok yang mendapat imbas langsung manakala pengguna hasil budaya tembakau yakni industri rokok mengurangi dan bahkan penghentikan produksinya akibat diberlakukannya Pasal 113 tersebut. Kehadiran kami di sini sekaligus merupakan jawaban atas munculnya pandangan bahwa sasaran dari regulasi tersebut adalah industri rokok. Namun Kenyataannya Yang Mulia, kami sebagai petani yang merupakan mata rantai langsung dari industri tembakau adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak regulasi tersebut. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Keprihatinan kami, keresahan dan kekhawatiran kami sangat beralasan karena komoditas tembakau bagi kami sudah menjadi tumpuan dalam mencari nafkah hidup kami atau sebagai sumber pencarian kami sejak nenek moyang, karena bagi kami komoditas tembakau sudah merupakan sumber penghasilan utama dan bahkan kami masyarakat pertembakauan menyebutnya sebagai “emas hijau.” Oleh karena itu kami menganggap komoditas tembakau merupakan bagian budaya Indonesia yang harus dilindungi dan dipertahankan. Pada prinsipnya, petani tembakau tidak akan memilih dan menanam komoditas tembakau apalagi komoditas tersebut tidak bisa memberi keuntungan dan kesejahteraan bagi kami. Yang Mulia, bahwa petani dalam menentukan usaha tani tembakau mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam undang-undang tersebut di Pasal 6 ayat (1) berbunyi “petani memiliki kebebasan untuk

menentukan wilayah jenis tanaman dan pembudidayaanya.”

Untuk itu kami sebagai petani, sebagai warga negara mendapatkan perlindungan hukum, dengan kata lain tembakau sebagai penghasilan kami yang legal. Yang Mulia, tembakau merupakan tanaman alternative yang menguntungkan bagi kami petani. Karena tananam tembakau mempunyai sifat yang lokalis dan spesifik, artinya tananaman ini sangat sesuai apabila ditanam pada wilayah tertentu dan pada musim tertentu, yaitu pada musim kemarau, di mana tanaman lain tidak bisa ditanam bahkan tidak bisa hidup, rumput saja mati Yang Mulia ketika musim kemarau di desa kami. Tetapi tembakau mampu hidup untuk menghasilkan produksi terbaik, sebagai contoh Di samping saya Pak H. Mulyono pada tahun kemarin menjual tembakau dengan harga paling rendah Rp 200.000, dan tertinggi Rp 3000.000,- sebanyak 40 keranjang Yang Mulia. Yang Mulia, Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati. oleh karena itu sangat naif sekali apabila kami petani diminta mengurangi atau mengendalikan bahkan tidak menanam tembakau. Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati.

31

Hasil dari budidaya pertembakauan sangat terasa sekali manfaatnya bagi petani dan bahkan di uar petani tembakau. Karena tembakau dalam pembudidayaannya melibatkan masyarakat lain di luar petani tembakau. Sebagai gambaran umum, pada awal proses budidaya yang sudah dilakukan sejak dari dulu, banyak petani di luar petani tembakau yang melakukan pembududayaan bibit tembakau dan mereka jual di pasar-pasar tradisional. Sebagai contoh di Pegunungan Dieng, itu memang khusus petani bibit dan mereka jual di pasar tradisional di daerah Kota Temanggung dan kemudian di Kota Parakan, Yang Mulia. Bahkan kami masyarakat (suara tidak jelas). Kemudian pada masa mulai penanaman dan perawatan, banyak melibatkan tenaga kerja di luar masyarakat pertembakauan, seperti jasa transportasi pupuk kandang yaitu transportasi truk besar karena pupuk didatangkan dari luar daerah, seperti Kabupaten Boyolali,Yogyakarta dan sebagainya. Kemudian kuli angkut pupuk kandang , buruh cangkul, buruh tanam dan lain-lain. Kemudian pada bulan Agustus sampai bulan pertengahan Oktober merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh petani, bahkan kalau boleh kami katakan merupakan masa-masa emas bagi kami petani tembakau dan masyarakat luar yang terlibat dalam usaha pertembakauan, antara lain buruh petik dan olah tembakau, jasa transportasi dan kuli bongkar muat. Bahkan setelah musim Agustus sampai dengan Oktober yang menikmati dari hasil tembakau bukan hanya kami di Kabupaten Temanggung Yang Mulia, Jakarta pun juga Yang Mulia sebagai contoh bahwa kami pada tahun kemarin banyak yang indent kendaraan roda dua maupun roda empat. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Pada masa proses pengolahan hasil tembakau banyak yang terlibat, karena kami sebagai petani tembakau dalam masa pengolahan hasil tembakau, kami harus melibatkan banyak pihak seperti petani bambu, pengrajin jerigen, itu alat untuk menjemur tembakau basahnya, pengrajin dan pedagang keranjang, itu untuk pengemasan, dan merekapun juga menggantungkan ekonominya dari kegiatan pertembakauan tersebut. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Sebagai bukti kesejahteraan kami sebagai petani tembakau bisa dilihat dari berbagai hal seperti bangunan perumahan, penduduk di daerah rumah kami yang rata-rata sudah permanen, bahkan tidak sedikit rumah yang dibangun lebih dari satu lantai. Dan bisa dilihat dari fasilitas keseharian yang mereka gunakan. Hampir semua petani tembakau memiliki sepeda motor dan mobil bahkan, banyak dari mereka yang memiliki lebih dari satu. Itu sebagai wujud bukti yang lain banyak petani tembakau yang melakukan ibadah haji. Kami jujur pada tahun sekarang kuota di Kabupaten Temanggung sudah tutup untuk tahun 2014, Yang Mulia.

32

Tradisi masyarakat petani tembakau dalam melakukan hajatan besar banyak dilakukan setelah musim panen tembakau. Maka bukan pemadangan yang mengherankan pada masa itu banyak terjadi prosesi pernikahan, sunatan dan banyak pentas-pentas seni budaya yang tentunya menggunkan biaya yang tidak sedikit. Untuk kegiatan memuliakan agama di daerah pertanian tembakau pada umumnya dan khususnya di desa kami, untuk pembangunan masjid yang dilakukan secara swadaya dengan sistem jimpitan tembakau. Bahwa di tetangga desa kami pada bulan kemarin itu diresmikan oleh Bapak Bupati dengan pembangunan biaya masjid sekitar 1,5 M, itu desanya Pak Aryadi itu juga dari hasil jimpitan tembakau. Bahkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kami lakukan secara serentak setalah panen raya tembakau, itu kami akui jujur Yang Mulia. Ketika sebelum musim tembakau kami tidak berani menarik pajak, tapi masyarakat kami sudah tahu akan disiplin tentang pajak tersebut. Jika musim tembakau itu selesai pada bulan pertengahan Oktober, mereka serentak membayar pajak dan alhamdulillah tahun kemarin lunas 100%. Di daerah kami dalam membangun sarana dan prasarana desa antara lain pembangunan jalan tembus antar dusun dan desa, dan usaha tani, tempat pendidikan Al-quran masyarakat desa kami menggunakan iuran dari hasil tembakau. Saya katakan jujur bahwa untuk tahun kemarin itu kami, masyarakat petani tembakau melakukan pembangunan usaha tani itu juga dengan iuran tembakau. Oleh karena itu sektor pertembakauan di daerah kami telah menjadi tumpuan masyarakat di dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 masyarakat di desa kami melakukan iuran pertahun di luar jimpitan satu kilo untuk pembangunan tempat ibadah dan sarana tempat pendiidkan Al-quran. Rata-rata per kepala keluarga 750.000 dengan jumlah KK 720 KK, itu rata-rata 250.000 itu kita ambil karena kalau yang kelas petani luas lahannya tinggi, kita ambil 500.000, kalau petani yang luas lahannya rendah kita ambil 150.000, jadi ketemu angka tengah-tengah sekitar 250.000. Hingga dalam satu musim panen tembakau terkumpul Rp. 180.000.000, itu kami lakukan selama 3 tahun terakhir dan digunakan untuk pembangunan yang sudah tadi saya sebutkan. Bahkan untuk subsidi kegiatan kepemudaan dan kesenian dan alhamdulillah dari hasil tembakau, kesenian kami bisa memperoleh prestasi jadi juara 1 dan 2 Festival Tingkat Jateng dan DIY, hingga bertahan sampai tahun ini. Bahkan pada tahun 2003 pernah diundang untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta. Itu suatu kebanggaan prestasi dari anak-anak petani tembakau, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati.

33

Sebagai bukti keberhasilan dan keberadaan .petani tembakau terhadap generasi penerus pada saat ini, mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai pendidikan tingkat tinggi. Dan desa kami ada anak petani tembakau yang mengabdi di perguruan tinggi, biayanya kuliah itu dari orang tuanya yaitu sebagai petani tembakau. Bahkan dan mereka tidak sedikit mampu menyekolahkan anak-anaknya di luar pendidikan formal seperti tahun kemarin itu khusus olahraga motorcross dan alhamdulillah pada tahun 2008 kami mempunyai sekitar pembalap-pembalap yang ikut kancah nasional dan sehingga mampu mengangkat nama daerah di ajang olahraga otomotif tingkat nasional. Alhamdulillah Yang Mulia bahwa tahun 2009 pembalap-pembalap bagian Temanggung di motorcross mampu meraih peringkat 5 besar di kelas 65 dan peringkat 10 besar di kelas 85. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, saya tidak bisa membayangkan bila eksistensi masyarakat diusik dengan produk perundang-undangan, yang tidak diperbolehkan kepada para petani. Saya tidak bisa membayangkan, apa yang akan terjadi jika produk perundangan itu bisa mematikan sumber penghidupan kami, petani tembakau yang tentunya jika tembakau itu tidak ada akan menimbulkan dampak terpuruknya ekonomi, gejolak sosial yang akan mengganggu stabilitas nasional. Dan saya tidak bisa membayangkan, apakah petani masih bisa tersenyum jika tidak menanam tembakau karena dampak dari undang-undang tersebut. Selama ini bagi kami belum ada hasil keuntungan yang setara atau bahkan mungkin tidak ada yang menyamai hasil dari tembakau. Sebagai gambaran, bahwa dengan berat bersih 37,5 kg, kita bisa mendapatkan pendapatan 5.625.000, dengan harga yang rata-rata dirasakan oleh petani di daerah kami, dengan harga 150.000 rupiah per kg tembakau kering. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Sebagai bahan pertimbangan bahwa kami petani tembakau adalah petani yang nerimo, Yang Mulia, ketika BBM naik, ketika harga pupuk mahal, ketika pupuk langka dicari, kami tidak ada aksi apapun, tidak ada reaksi, tapi kami nerimo untuk membeli semuanya itu. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, juga kami agak terkejut ketika kami dipojokkan bahwa hasil pertanian kami itu selalu disudutkan sebagai hasil yang mematikan, yang membunuh jutaan banyak orang. Untuk itu kami ingin bertanya pada Pemerintah, artinya, apakah kalau tembakau itu tidak ada di Indonesia, penyakit yang tertera dalam bungkus rokok itu akan hilang di bumi Indonesia ini? Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Kami masyarakat petani tembakau juga merupakan bagian dari Republik yang kita cintai ini. Tentunya memiliki hak untuk dilindungi karena pertanian kami merupakan bagian dari budaya nasional yang

34

harus dipertahankan. Karena kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah diberikannya hak hidup bagi seluruh rakyatnya untuk tujuan masing-masing, termasuk kami sebagai petani tembakau. Demikian kesaksian yang bisa kami sampaikan. Ini sebagai ungkapan dari hati kami yang terdalam Yang Mulia, yang selama ini kami rasakan, bahwa kami dipojokkan, disudutkan. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, selamat siang dan wasalamualaikum. wr. wb. 31.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, Saksi yang kedua.

32.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Selanjutnya kami persilakan Pak Mulyono, Pak Haji Mulyono.

33.

SAKSI DARI PEMOHON : MULYONO

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim, saya sebagai Saksi petani tembakau. Saya mengucapkan prihatin sekali atas undang-undang yang sudah ada di negara Indonesia. Saya merasa keberatan kalau undang-undang itu terjadi. Saya petani tembakau merasa keberatan sekali kalau undangundang ini sampai terjadi. Sudah. 34.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, jadi kesimpulannya memang keberatan terahdap pasal tersebut, sebagai petani karena mata pencahariannya kira-kira terancam begitu ya? Yang telah disebutkan oleh yang pertama tadi, sebagai mata pencaharian pokok atau utama, begitu? Ya, catat, silakan berikutnya.

35.

PEMOHON : BAMBANG SUKARNO Lasmuri, monggo, silakan, Pak Lasmuri? Oh, Pak Lasmuri tidak mau? Oh Pak Tri, mohon maaf ini Yang Mulia tapi dari betul-betul dari petani kami sampaikan.

36.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Ya, silakan.

35

37.

SAKSI DARI PEMOHON : TRI YUWONO

Assalamualaikum wr. wb.

Kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama Majelis Hakim dan semua hadirin yang saya hormati. Di sini kami atas nama petani tembakau dan benar sekali yang disampaikan oleh rekan kami, Kepala desa dari Purwosari, Wonosari, kaitannya dengan petani tembakau. Di sini kami sebagai perangkat desa, telah melihat keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Suatu contoh untuk desa kami, ini yang luas lahannya kurang lebih 585 hektar, 25. Dengan penduduk kurang lebih 3752 jiwa, ini mayoritas adalah petani tembakau. Sehingga kalau tembakau ini dilarang menanam, maka sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah, kaitannya dengan “Pronangkis,” Program Penanganan Kemiskinan ini tidak akan berhasil. Karena tadi telah disampaikan kebetulan desa kami ini dengan jimpitan tembakau dari 700 KK selam 2 tahun bisa membangun tempat ibadah yang kurang lebih biayanya habis 2 miliar. Ini hanya jimpitan tembakau selama 2 bulan dan tidak menerima sumbangan dari pihak apapun. Kemudian selanjutnya, berkaitan dengan kesehatan. Di sini kami membawa lansia-lansia yang usianya lebih dari 55 tahun ke atas, dan mulai usia 10 tahun dia sudah menjadi perokok berat. Ternyata sampai saat ini, ini wajah-wajah di sini semua, ini hanya contoh ini masih mampu pergi ke ladang untuk menanam tembakau. Jadi, apabila nanti undang-undang ini diberlakukan saya kira kemiskinan sekaligus akan meningkat karena penghasilan tidak ada dan di samping saya ini usianya sudah 95 tahun, ternyata dia tidak makan kuat tapi kalau tidak merokok tidak kuat, sehingga sebagai bukti nyata bahwa tembakau adalah dengan kesehatan ya mungkin sedikit ada efeknya, namun kenyataannya masih gagah (suara tidak jalas). Kemudian, kami kemarin juga diwanti-wanti oleh masyarakat kami dan sekaligus jatahan agar usulan ini bisa diterima untuk Pemerintah melestarikan tanaman tembakau. Sekian kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri

wassalamualaikum wr. wb. 38.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Ini nama Saudara apa Pak? Tukija?

39.

SAKSI DARI PEMOHON : TRI YUWONO Tri Yuwono, Sekteraris Desa Petarangan Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung

36

40.

KETUA : MOH. MAHFUD MD Ya, baik supaya Panitera supaya dicatat ini yang memberi kesaksian Saudara Tri Yuwono. Sidang hari ini sudah cukup, jadi nanti akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 Juni Tahun 2010, jam 10.00 ditempat ini. Tetap dengan acara pembuktian, mendengar keterangan Saksi atau Ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk dilanjutkan tadi dan memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mengajukan Saksi atau Ahli juga. Supaya didaftarkan sebelum hari itu kepada Panitera atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3 X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 21 Mei 2010 Kepala Biro Adminstrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

37