MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 73/PUU-IX/2011
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)
JAKARTA KAMIS, 22 DESEMBER 2011
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 73/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2008 tentang Dasar Negara
PEMOHON 1) 2) 3) 4)
Feri Amsari Teten Masduki Zainal Arifin Mochtar Husein Danang Widoyoko (ICW)
ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) Kamis, 22 Desember 2011, Pukul 14.12 – 15.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Harjono Maria Farida Indrati Anwar Usman Hamdan Zoelva Muhammad Alim
Yunita Ramadhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti 1
Pihak yang Hadir: A.
Kuasa Hukum Pemohon: 1) 2) 3) 4)
B.
Alvon Kurnia Palma Emerson Yuntho Kiagus Ahmad Febri Diansyah
Ahli dari Pemohon: 1) Saldi Isra
C.
Saksi Dari Pemohon: 1). Chandra M. Hamzah
D.
Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Mualimin Abdi Aditya Susdiyarto Anton Rullita Yuliana
(Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI) (Kementerian Dalam Negeri RRI) (Kejaksaan Agung RI) (Kejaksaan Agung RI)
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB
1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon maupun dari Pemerintah, kalau ada, dalam Perkara judicial review Nomor 73/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Baik, terima kasih, Majelis Hakim. Pada saat ini, kita hadir 4 orang, pertama-tama saya, Alvon Kurnia Palma. Kedua, Saudara Emerson Yuntho. Ketiga, Saudara Kiagus Ahmad. Kemudian yang keempat, adalah Saudara Febri Diansyah. Terima kasih.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Pemerintah?
4.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, saya akan sebutkan dari saya sendiri, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya, ada Pak Aditia dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di sebelah kirinya lagi, ada Pak Susdiyarto dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebelah kirinya lagi, ada Pak Anton dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian di belakang ada Saudara Rullita dan Ibu Yuliana, kemudian ada rekan-rekan dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih.
5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, hari ini kita akan mendengar keterangan seorang Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dan Saksi yang juga dihadirkan oleh Pemohon. Kita mendengarkan dulu atau saksikan dulu pengambilan sumpah terhadap saksi. Pak Chandra Hamzah supaya maju, Bapak, untuk mengambil sumpah sebagai saksi. Silakan, Pak Alim. 3
6.
SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Saya persilakan mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
7.
SAKSI MENGIKUTI LAFAL SUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
8.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.
9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk, Pak. Kemudian, Pak Prof. Saldi Isra. Pak Usman, Pak Anwar.
10.
AHLI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya, ya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan, yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
11.
AHLI MENGIKUTI LAFAL SUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan, yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
12.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.
13.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan Pak Chandra Hamzah dulu, maju Pak, ke podium. Dan kepada Pemohon, dipersilakan untuk memandu keterangan Saksi ini, kesaksian-kesaksian apa yang harus disampaikan di majelis ini.
4
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: KIAGUS AHMAD Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat dan juga terima kasih telah datang ke hadapan kita semua, saksi dari Pak Chandra Hamzah. Baik, pada saksi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan permohonan kami, judicial review, atau permohonan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai Pasal 36 yang pada intinya mengenai tentang permohonan izin kepada presiden untuk pemeriksaaan bagi kepala daerah. Nah, mungkin kita semua tahu bahwa Pak Chandra Hamzah pernah menjadi pimpinan KPK, seperti itu, meskipun Undang-Undang KPK itu tidak memerlukan izin, tapi pernah … pernah atau tidak, dalam perkara pemeriksaan terkait dengan para penyidik, baik itu kepolisian dan kejaksaan, ya, yang mengalami hambatan dalam memeriksa kepala daerah. Pernahkah, Pak Chandra Hamzah, atau saksi itu dimintai, ya, dimintai pendapat atau para penyidik tersebut itu mengalami kesulitan untuk memeriksa kepala daerah karena belum adanya atau adanya peraturan tentang izin dari presiden tersebut? Kalau misalkan ada, dapat dijelaskan dan mungkin kasusnya seperti apa? Terima kasih.
15.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Ya, terima kasih Majelis Hakim Yang Terhormat. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon, KPK memiliki … sebelumnya kami jelaskan, KPK memiliki lima bidang tugas, salah satunya adalah koordinasi, dan yang kemudian supervisi, yang ketiga penyelidikan, yang keempat pencegahan, yang kelima monitoring. Dalam melakukan tugas yang pertama dan kedua, koordinasi dan supervisi, maka di KPK dibentuk suatu unit di bawah kedeputian penindakan yang kami … yang dinamakan Satuan Tugas Koordinasi Supervisi. Satuan Tugas Koordinasi Supervisi ini melakukan koordinasi penanganan perkara yang ditangani oleh aparat-aparat penegak hukum yang ada di wilayah antara lain kepolisian dan kejaksaan. Pertama, satuan tugas ini atau unit ini meminta laporan apa saja kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Kemudian melakukan analisis, dan kemudian melakukan gelar perkara, dan sedapat mungkin apabila dirasa perlu kami melakukan bantuan secukupnya. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi yang merupakan kewenangan KPK inilah, kemudian dalam beberapa hal kami menemui laporan dari petugas yang melakukan koordinasi supervisi bahwa hambatan-hambatan yang dialami di daerah, khususnya oleh penegak … aparat penegak hukum di daerah pada saat ditanyakan apakah kepala daerah sudah diperiksa atau belum, jawabannya selalu surat telah kami layangkan kepada Presiden untuk memohon izin pemeriksaan, dan sampai sekarang belum ada 5
jawabannya. Kira-kira itu yang kerap terjadi dan dalam beberapa hal mungkin ada con … ada salah satu contoh yang cukup besar yang terjadi di Jawa Timur. Kepala daerahnya belum diperiksa, yang mengakibatkan masyarakat setempat melakukan pemblokiran jalan Pantura. Dan oleh karena itu, hasil koordinasi kami dengan pihak kepolisian pada saat itu, kasus itu KPK ambil alih. Demikian, penjelasan kami. 16.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Saudara Saksi, ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK yang diatur di Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Berdasarkan penelitian yang kita lakukan, mohon nanti ditegaskan, apakah benar atau tidak. Pertama, apakah benar KPK sudah melakukan pengambil alihan? Ada empat kasus korupsi kepala daerah. Pertama, kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan Syaukani Hasan Rais. Yang kedua kasus di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang melibatkan mantan Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera Utara nonaktif. Yang ketiga, kasus di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang akhirnya diambil alih KPK, KPK menangani Bupati Situbondo, dan tersangka yang lain ditangani oleh kepolisian setempat. Dan yang keempat, kasus di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang akhirnya menjerat Bupati Kendal, Hendy Bundoro. Pertama, saya minta ketegasannya dulu, apakah benar KPK sudah mengambil alih empat kasus ini?
17.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH
He em. Izinkan kami mau menjawab, Majelis Hakim Yang Terhormat. Yang pertama, kasus Situbondo. Kasus Situbondo memang terjadi pada saat Pimpinan KPK periode 2000 ... periode ... tahun 2007 sampai 2011, ini yang contoh kasus yang kami sampaikan tadi. Sehingga pada saat itu kantor kepolisian setempat dikepung oleh massa, Jalan Pantura ditutup. Dan kemudian ... karena yang bersangkutan belum diperiksa karena itu kami ... kami ambil alih. Yang kedua, mengenai Syaukani. Syaukani saya tidak tahu persis apa yang terjadi karena itu dilakukan oleh Pimpinan KPK periode pertama, begitu juga dengan Hendy Bundoro. Tetapi yang jelas Syaukani penanganan kasusnya di KPK, Hendy Bundoro di KPK. Hal yang lain mengenai Bupati Sumatera Utara (...) 18.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Bupati Langkat.
6
19.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Oh, maaf. Bupati Langkat yang kemudian menjadi Gubernur Sumatera Utara. Prosesnya yang kami ketahui, kami ketahui setelahnya adalah proses penyelidikannya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Proses penyidikannya kita jalankan. Untuk dugaan tindak pidana korupsi pada saat yang bersangkutan sedang menjadi Bupati Langkat. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan.
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, saya ingin masuk pada kasus yang ditangani oleh KPK, khusus pada saat periode kepemimpinan Saudara Saksi. Pertama kasus Situbondo. Kasus Situbondo menurut catatan kami ada 9 tersangka, satu di antaranya diambil alih oleh KPK karena memang Polda Jawa Timur saat itu tidak bisa menangani kepala daerah. Salah satu alasannya adalah karena izin pemeriksaan yang tak kunjung turun. Jadi, pada kasus di Situbondo ini, izin pemeriksaan menjadi salah satu hambatan yang krusial diprosesnya salah satu aktor yang paling tinggi di sana. Nah, akhirnya KPK mengambil alih Bupati Situbondo dan delapan lainnya ditangani oleh Polda Jawa Timur. Hasilnya, Ismunarso juga divonis bersalah dan delapan lainnya juga dengan proses yang terpisah. Itu satu hal, ini ditangani oleh kepolisian. Kemudian menurut catatan kami, kasus Bupati Langkat di Sumatera Utara awalnya ditangani oleh kejaksaan, tapi karena persoalan izin pemeriksaan terhadap Bupati Langkat saat itu yang kemudian menjadi Gubernur Sumatera Utara, maka kasus ini terhambat dan akhirnya baru bisa diproses ketika KPK mengambil alih kasus itu. Apakah dalam … selama Saudara Saksi bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, benar terjadi komunikasi-komunikasi, atau rapat kerja bersama, atau kerja bersama antara penyidik Polri, kejaksaan, dan KPK. Dan penyidik Polri dan kejaksaan mengatakan bahwa mereka terhambat karena izin pemeriksaan dalam penanganan dua kasus itu.
21.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Izinkan kami memberikan jawaban, Majelis Hakim Yang Terhormat. Antara KPK, Kepolisian, dan kejaksaan, beberapa kali dilakukan rapat koordinasi, dan salah satunya kami pernah mengirimkan surat tertanggal 12 Maret 2009 kepada Kabareskrim, nomor suratnya … maaf, tanggal 12 Maret 2009 dan kepada Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Kami bacakan kalau diperkenankan, tidak terlampau panjang. Menindak … menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Kejaksaan Agung RI, Polri, dan KPK tanggal 3 Maret 2009 di Mabes Polri yang 7
menyimpulkan antara lain bahwa penyidik kejaksaan dan penyidik Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden RI. Menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni melakukan penyidik … maaf, penyelidikan dan penyidikan setelah 60 hari, permohonan persetujuan tertulis diterima oleh sekretaris kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Kabareskrim dapat mengirimkan data tentang jumlah permohonan persetujuan pemeriksaan yang ditujukan kepada sekretaris kabinet dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian untuk maklum, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. Surat yang sama kami tujukan kepada Jampidsus. Maksud dan tujuan surat ini adalah agar kami mendapatkan data, berapa banyak kasus-kasus yang tertunda akibat diperlukannya izin Presiden dan nanti kami komunikasikan dengan Presiden selaku kepala negara. Itu yang pertama. Yang kedua. Pada bulan Agustus 2006, KPK telah mengirimkan surat kepada … kepada Presiden Republik Indonesia. Apabila diperkenankan, kami bacakan. Memperhatikan … Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia. Memperhatikan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap Anggota DPR RI dan kepala daerah dapat persetujuan Presiden. Bersama ini disampaikan daftar kasus yang melibatkan kepala daerah, serta permintaan izin pemeriksaan, dan tindakan Kepolisian terhadap pejabat negara dan kepala daerah yang memerlukan izin dari Presiden, antara lain sebagai berikut. Nomor 1 sampai dengan nomor 37. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada Presiden untuk dapat kiranya mempercepat pemberian izin tersebut, guna mempercepat jalannya penyidikan pihak Kepolisian dan kejaksaan. Demikian untuk maklum, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari kedua surat ini, bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon. Pertama. Bahwa ada hambatan dalam proses penyidikan tindakan kepolisian terhadap pejabat daerah, dan kemudian kami telah mengumpulkan beberapa kasusnya, dan kami juga telah menyurati kepada Presiden Republik Indonesia. Atas beberapa koordinasi kami dengan Kepolisian dan kejaksaan, memang akhirnya Presiden Republik Indonesia memberikan izin terhadap pemeriksaan kepala daerah, tetapi kami juga tidak tahu secara persis berapa lama semenjak surat permohonan diberikan dan sampai dengan izinnya turun. Karena kami juga mengetahui bahwa izin dari Presiden juga diberikan, tetapi rentang waktunya kami tidak melakukan penelitian. 8
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Oke. Pertanyaan ketiga, Saudara Saksi. Dari 37 kepala daerah yang diduga terkait dengan kasus korupsi yang diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan, berdasarkan surat yang dikirimkan oleh KPK kepada Presiden RI di bulan Agustus 2006 saya ingin membandingkannya dengan empat kasus yang diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait salah satunya terhambat soal izin pemeriksaan. Dari sedikitnya jumlah kasus yang diambil alih oleh KPK, pertanyaan saya sederhana, di tengah banyaknya tugas KPK dan jumlah laporan pengaduan masyarakat yang sangat besar, apakah mungkin bagi KPK untuk melakukan pengambilalihan untuk semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan terhambat karena izin pemeriksaan? Atau memang KPK sendiri dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan koordinasi dan ... supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan lebih menyarankan agar itu ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan? Mohon jawabannya. Terima kasih.
23.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Yang kami lakukan dalam melakukan koordinasi supervisi pertama kali adalah menyarankan kepada aparat penegak hukum di daerah agar mengrimkan surat kepada Presiden karena hampir dikatakan ... bisa dikatakan tidak mungkin. Tidak mungkin KPK menangani seluruh kasus kepala daerah. Apabila kita mengacu dari jumlah yang pernah kami kirimkan ta … yang kami sebutkan tadi, 37 kasus kepala daerah. Di KPK untuk proses penyelidikan satu tahun sekitar 40, untuk penyidikan antara 60 sampai 70, untuk penuntutan kira-kira sama dengan penyidikan. Jadi, kalau KPK menangani seluruh kasus kepala daerah saja, maka KPK tidak bisa menangani kasus-kasus korupsi yang lain. Ini pendapat kami. Sementara itu, pengambilalihan juga bukan merupakan hal yang sederhana karena berdasarkan Pasal 9 ada syarat-syarat pengambilalihan, penanganan yang bera … berlarut-larut, laporan masyarakat tidak ditan … ditindaklanjuti, dan sebagainya. Salah satu kami melakukan pengambilalihan di Situbondo, berdasarkan kesepakatan kami dengan Kepolisian adalah kondisi sosial masyarakat pada daerah itu dan pada saat itu, kantor Kepolisian sudah didemo berkali-kali, kondisi sosial tidak kondusif, akhirnya kami sepakat dengan kepol … pihak Kepolisian. Bupatinya kami tangani, sementara tersangka yang lainnya ditangani oleh pihak Kepolisian. Demikian.
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Dua pertanyaan lagi, sederhana saja. Ini pertanyaan ke empat. Ini dari apa yang disampaikan oleh Saudara Saksi sendiri bahwa KPK ... jika KPK menangani semua kasus kepala daerah, apakah dengan 9
mekanisme pengambilalihan atau penanganan secara langsung, itu membuat KPK tidak akan bisa menangani kasus korupsi yang lain secara maksimal, apalagi kebutuhan KPK sebenarnya adalah untuk menangani kasus korupsi dalam ... katakanlah big fish atau dalam skala yang tinggi? Nah, jika ketentuan tentang izin pemeriksaan Presiden itu juga diberlakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah … berdasarkan pengalaman Saudra Saksi selama di KPK, apakah itu akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan korupsi khususnya kepala daerah? 25.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Mungkin apa yang dialami oleh Pihak Kepolisian dan Kejakasaan akan dialami oleh KPK.
26.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Terakhir, berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2010, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 ada 45.301 laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih dari 90% di antaranya sudah ditelaah, yaitu 44.797. Nah, kemudian ada 4.333 yang diteruskan pada tujuh institusi lainnya. Saya ingin sebutkan, mohon izin, Yang Mulia. Untuk Kejaksaan, dari 2004 sampai 2010 ada 1.645 laporan kasus korupsi yang sudah ditelaah dan sudah diduga ada tindak pidana korupsi di sana yang diteruskan pada Kejaksaan. Ini yang paling tinggi. Kemudian ke Kepolisian, ada 992. Jika kasus korupsi yang diteruskan pada Kepolisian dan Kejaksaan ini terhambat karena mekanisme-mekanisme izin pemeriksaan atau mekanisme-mekanisme administratif lainnya, apakah KPK ... pertama, apakah KPK mendapatkan laporan tentang hambatan itu? Dan yang Kedua, belajar dari pengalaman Saudara Saksi, apakah ribuan kasus yang diteruskan kepada Kepolisian dan Kejaksaan ini bisa tuntas jika masih ada pasal-pasal administratif yang menghambat … yang mengatur soal perlunya izin pemeriksaan Presiden salah satunya. Terima kasih.
27.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Mohon maaf, Yang Mulia, kalau bisa diulangi pertanyaannya supaya lebih jelas satu per satu.
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Oke. Ada 1.645 laporan masyarakat yang diduga mengandung unsur korupsi yang diteruskan KPK pada Kejaksaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Kemudian ada 992 laporan masyarakat yang diduga mengandung korupsi yang diteruskan kepada kepolisian. 10
Artinya, ada lebih dari 2.000 laporan masyarakat yang diduga mengandung korupsi yang diteruskan kepada kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, kepolisian dan kejaksaan terhambat dengan sejumlah norma-norma, salah satunya adalah ketentuan tentang harus adanya izin presiden, jika kasus tersebut terkait dengan kepala daerah. Nah, apakah menurut Saudara, dari ribuan kasus korupsi yang ada saat ini, pasal-pasal tentang izin presiden akan berdampak sangat luas menghambat penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan? Terima kasih. 29.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Baik, saya mencoba menjawab. Saya tidak bisa memprediksi secara pasti, tetapi yang jelas yang dialami KPK adalah bahwa deng … dengan … dengan tanpa adanya keharusan memohon izin kepada presiden, maka kasus-kasus yang ditangani KPK bisa berjalan sesuai dengan … dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, di tahun 2007 kita punya tiga kasus yang menyangkut kepala daerah itu sudah selesai. Tahun 2008 kita … KPK memiliki kasus di penyelidikan yang menyangkut kepala daerah=23. Di tahun 2009, di tingkat penyelidikan, ada 10 sudah selesai. Di tahun 2010 ada 9 kasus dan di tahun 2011 ada sekitar 15 kasus. Apakah dengan tanpa … dengan tanpanya izin, maka kasus-kasus itu akan selesai secara objektif? Saya harus sampaikan bahwa banyak variabelnya, tetapi yang jelas tanpa adanya izin, jauh lebih mempermudah dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Paling tidak di KPK, apabila buktinya kuat, maka kasus penyelidikan bisa selesai sekitar enam bulan sudah tuntas.
30.
KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON YUNTHO Ya, saya ingin bertanya kepada Saudara saksi, tadi disebutkan, KPK di bulan Agustus 2006 pernah membantu kepolisian dan kejaksaan untuk meminta percepatan dan perhatian terkait dengan pemeriksaan kepala daerah. Di era Pak Chandra Hamzah, semasa menjabat sebagai pimpinan KPK itu pernah juga membantu … tidak mengirimkan surat kepada presiden terkait dengan hambatan izin pemeriksaan yang dialami oleh kejaksaan maupun kepolisian?
31.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Secara tertulis kami tidak sampaikan, tetapi secara lisan kami sampaikan agar izin pemeriksaan presiden dipercepat.
11
32.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, ya? Baik, Pemerintah mau tanya? Cukup? Hakim? Cukup? Ya, baik, silakan duduk dulu Pak Chandra, mungkin nanti akan ada pertanyaan dari Majelis Hakim sesudah Pak Saldi. Silakan, Prof. Saldi.
33.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama, saya mengucapkan selamat hari ibu, terutama untuk Ibu Prof. Maria, Hakim Konstitusi yang hari ini kita semua memperingati hari ibu dan juga kepada para Ibu yang hadir di ruangan ini. Sayang hari ba… hari Bapaknya tidak ada, jadi tidak ada ucapan khusus untuk Hakim-Hakim Konstitusi yang Bapak-Bapak. Saya diminta oleh Pemohon untuk menjelaskan kira-kira apa persoalan izin yang ada dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikaitkan dalam desain besar pemberantasan korupsi. Bahan terbesar yang saya gunakan di sini ada dua. Pertama, makalah yang dulu pernah saya persentasikan dalam sebuah seminar. Yang kedua, hasil kajian yang dimuat di website-nya Kejaksaan Agung, nanti beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam pemahaman dan hasil beberapa telaah Ahli, terkait dengan pemberantasan korupsi, pertanyaan besar yang selalu muncul adalah di tengah upaya pemberantasan korupsi yang begitu marak, tapi di sisi lain praktik korupsi semakin masif. Pertanyaan besarnya, mengapa pemberantasan itu kemudian tidak bisa mengurangi praktik korupsi? Dari hasil penelaahan Ahli, salah satu penyebabnya adalah faktor substansi hukum. Di makalah yang Ahli tulis ini ada 11 halaman, 1 spasi, itu sebagiannya bercerita problem-problem substansi hukum yang Ahli anggap itu kemudian mengganggu atau tidak mendorong agenda pemberantasan korupsi. Dari kajian peraturan perundang-udangan yang ada, berkali-kali Ahli menulis, itu mengatakan bahwa problem pertama adalah soal sebagian subtansi yang ada, itu tidak membantu agenda pemberantasan korupsi karena banyak aturan hukum, itu kemudian bisa dibawa ke kiri dan ke kanan. Dan bagian-bagian ini, itulah kemudian yang dalam apanya … proses perjalanannya sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Nah, di keterangan yang saya tulis dari halaman 4 sampai halaman 7, itu bercerita bagaimana substansi hukum kemudian menurut Ahli ikut mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Soal multi interpretasi, kemudian insinkronisasi satu sama lain, dan itu juga kemudian yang bisa dibaca kalau dikaitkan dengan Pasal 36 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Maaf, Majelis Hakim, saya mohon tidak membacakan semuanya, tapi poin-poin pentingnya saja. 12
Kalau dibaca antara ketentuan yang ada dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan yang ada dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu ada pergeseran semangat yang menurut pemahaman Ahli harusnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengambil semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30. Terutama terkait soal perizinan tentang mereka atau kepala daerah yang terkait atau yang akan diproses hukum. Kalau dibaca Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara norma pasal itu punya izin berlapis dan itu harus diterbitkan oleh presiden. Pasal 36 ayat (1) untuk penyidikan, penyelidikan, dan penyidikan saja, itu diperlukan izin tertulis dari presiden, itu satu izin. Yang kedua, kalau penyidikan nanti akan dilanjutkan ke proses penahanan, itu ada izin lagi dari presiden. Jadi Ahli melihat izin barlapis itu, itu kemudian menyalahi apa yang dicanangkan oleh pengadilan sendiri bahwa prosesnya harus berlangsung cepat, tapi kalau izinnya berlapis seperti itu sangat sulit bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi Ahli melihat, sekalipun di dalam Pasal 36 itu ada norma yang mengatakan dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lama 60 hari, terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Normanya memang begini, tapi di tingkat praktik, penyidik, baik kepolisian dan kejaksaan menjadi ragu-ragu melakukan langkah berikutnya. Karena mereka takut melangkah kalau tidak izin. Itu, jadi itu risikonya menurut saya soal ketentuan yang ada di Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Soal apa risiko dan problem yang timbul dari … apa … dari kehadiran izin-izin tertulis dari presiden itu, sebetulnya di sebuah hasil kajian yang dimuat di website-nya Kejaksaan, itu disebutkan secara eksplisit. Pertama, diakui bahwa izin itu tidak sejalan dengan prinsip bahwa semua orang bersamaan di hadapan hukum. Yang kedua, disebutkan secara eksplisit, itu mengganggu asas peradilan yang cepat. Yang ketiga, itu berpotensi menggangu kekuasaan kehakiman. Yang keempat, menimbulkan diskriminasi bagi aparat penegak hukum. Nah, karena 4 alasan itu di dalam kajian itu, kejaksaan atau dalam kajian yang dimuat di website kejaksaan itu disebutkan, hasil kajian kejaksaan menyatakan bahwa prosedur izin dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum. Ada 3 alasan yang dikemukaan di situ. Pertama, proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan sering kali izin yang dimintakan tidak pernah ada jawabannya, apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkara menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya. Kedua, terhambatnya proses pemeriksaan bagi pejabat negara yang memengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya. Ini 13
mungkin contoh yang tadi dikemukaan oleh Bapak Chandra Hamzah. Dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikan menjadi lamban dan terkesan macet. Yang ketiga, dengan rentan waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau mengubah alat bukti berupa surat, dapat mengulangi tindak pidana korupsi, dapat memengaruhi para saksi, dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi. Itu hasil kajian yang Penulis atau yang Ahli telusuri dari website kejaksaan. Nah di luar itu, menurut Ahli, selain karena alasan-alasan tersebut, keharusan adanya izin dari Presiden untuk dapat melakukan pemeriksaan, berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam memulai melakukan proses hukum. Banyak kejadian menunjukkan, izin menjadi salah satu lorong gelap dalam pemberantasan korupsi. Mengapa Ahli mengatakan bahwa ini menjadi lorong gelap dalam pemberantasan korupsi? Izin itu kemudian karena tidak ada mekanisme untuk mengontrolnya dari masyarkat. Karena masyarakat kan didorong untuk berpartisipasi di dalam pemberantasan korupsi. Lalu apakah izin itu memang sudah disampaikan atau tidak? Sulit masyarakat mengontrolnya. Oleh karena itu sangat terbuka, ini menjadi lorong gelap yang ada macam kepentingan di dalamnya. Majelis Hakim yang saya hormati, saya pernah punya pengalaman terhadap soal izin ini ketika kami dan kawan-kawan di Sumatera Barat itu mengungkap kasus korupsi di DPRD. Proses untuk DPRD-nya sudah jalan dan sudah memasuki proses persidangan, tapi ketika dia mau bergerak ke ranah eksekutif, kejaksaan mengatakan bahwa kami belum bisa melanjutkannya. Karena ini menyangkut kepala daerah, kami menunggu izin Presiden. Lalu setelah batas waktu, lama-kelamaan tidak jelas juga soal izin itu. Itu kemudian yang kami menjadi kehilangan alat, bagaimana memastikan apakah benar izin itu dikirimkan dari kejaksaan atau tidak. Yang kedua. Ini kan menciptakan birokrasi baru dalam penegakan hukum. Kita bisa bayangkan, izin dari kejaksaan … kejaksaan tinggi itu akan diteruskan ke pusat, biasanya ke Kementerian Dalam Negeri, lalu dari situ akan pergi ke Sekretariat Negara, baru nanti ditandatangani Presiden, turun lagi, turun lagi sampai ke bawah. Nah, itu bisa hitungan bulanan dan bahkan bisa tahunan. Dan dari beberapa fakta, ada yang tidak jelas izin itu, apakah memang diusulkan atau tidak. Ahli melihat karena ketidakjelasan itu, ini bisa menjadi wilayah permainan penegak hukum dengan tersangka atau orang yang terkait dengan kasus korupsi. Di luar soal itu, tidak hanya kemungkinan terciptanya lorong gelap, keharusan adanya izin bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, telah menciptakan perlakuan yang tidak sama bagi semua pejabat publik. Untuk jajaran eksekutif saja misalnya, rezim izin hanya untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, ini kalau kita baca dalam konteks undang-undang yang sedang diuju … diuji ini. Lalu bagaimana 14
dengan eksekutif lain? Dalam hal ini, contohnya Presiden dan Wakil Presiden, itu kan juga eksekutif. Kalau mereka mau diperiksa, itu ndak ada ketentuan izinnya ke mana. Lalu apa basis argumentasi secara hukum yang kemudian untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah diperlukan izin? Lebih prestisius mana posisi Presiden/Wakil Presiden dibandingkan kepala daerah dalam konteks kewibawaan pejabat publik? Nah, Ahli melihat, itu di lintasan atau yang ada di sektor eksekutif saja sudah terjadi ketidakseimbangan unequal treatment. Nah, kalau kita kaitkan kepada orang awam atau orang yang bukan pejabat publik, tentu ini akan dirasakan menjadi tidak seimbang. Yang Ahli menyebutnya di sini, ini merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan yang ada dalam Konstitusi. Bahwa semua orang adalah diperlakukan sama di hadapan hukum. Nah, poin saya yang terakhir, kalau soal izin ini masih tetap dipertahankan, Ahli berpendapat, izin akan mereduksi posisi korupsi sebagai extra ordinary crime. Salah satu cara penanganan yang ekstra yang ada di Undang-Undang KPK misalnya, itu tidak memerlukan izin. Nah, kalau ini dipertahankan, di KPK tidak memerlukan izin, di kejaksaan memerlukan izin, jangan-jangan nanti ada desain besar juga yang orang nanti kalau ada kasus, dia berupaya larinya ke kejaksaan dan ke Kepolisian, ketimbang ke KPK, misalnya. Nah, Ahli beranggapan, kalau ingin melihat bahwa ini sebagai extra ordinary crime, maka Ahli beranggapan Mahkamah Konstitusi bisa mengoreksi hal-hal seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamaulaikum wr. wb. 34.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih, Prof. Saldi. Apakah ada yang mau didalami? Silakan Pemohon.
35.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara Ahli, ini hanya ingin mempertegas saja. Pertama-tama, terkait dengan potensi penyimpangan dalam melakukan proses hukum. Tadi sudah dikatakan bahwa banyak potensi-potensi penyimpangan yang terjadi ke depan. Nah, dikatakan tadi ini sudah melanggar konstitusi. Kira-kira menurut … apa … Ahli, Pasal berapa yang berpotensi ini terjadi pelanggarannya? Apakah ini Pasal 1 ayat (3) dalam konstitusi, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2)? Yang mana kira-kira? Atau semuanya memang telah terlanggar dengan adanya proses diskriminasi dalam proses pemeriksaan kepala daerah? Itu pertama. Terima kasih.
15
36.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.
37.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih. Saya sebetulnya melihat banyak pasal yang ... yang berpotensi dilanggar oleh diskriminasi atau adanya proteksi khusus bagi pejabat, dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan paling tidak, kalau dibaca rumusan konstitusinya secara eksplisit itu kan disebutkan bahwa semua orang kan bersamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan itu yang menjadi basis konstitusi paling utama menurut Ahli yang bersinggungan langsung dengan soal-soal perlakuan yang berbeda ini. Kalau dikaitkan misalnya, dengan Pasal 1 ayat (3) soal negara hukum, itu nanti debatnya akan masuk ke wilayah … salah satu ciri negara hukum itu kan peradilan yang bebas. Nah, kalau izin ini kemudian tidak keluar, maka proses hukum tidak bisa bekerja, artinya salah satu unsur dari negara hukum akan jadi masalah dalam soal-soal seperti ini. Banyak sekali, misalnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kalau kehakiman itu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena dikonstitusikan disebut juga badan-badan lain, proses yang berlangsung di proses penyidikan, juga akan terganggu untuk ... untuk hal-hal seperti itu. Terima kasih.
38.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Kemudian yang kedua. Tadi dikatakan bahwa di level eksekutif, itu kan ada perbedaan antara kepala daerah dengan presiden. Bahwa kalau misalnya presiden itu tidak memerlukan izin, sementara presidenlis lebih prestisius dibandingkan dengan kepala daerah. Nah, sementara ini ada juga anggapan bahwa tujuan untuk mempertahankan Pasal 36 ini lebih kepada persoalan martabat, seperti itu. Nah, terutama martabat dari pejabat atau kepala daerah. Nah, ini kalau misalnya ini dibatalkan, apakah memang kepala daerah ini akan direndahkan martabatnya kalau semisalnya di … dikabulkan permohonan ini? Gimana menurut Ahli?
39.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih. Menurut pemahaman Ahli, kalau ini dibatalkan, itu diskusinya bukan bagaimana memproteksi lagi, diskusinya harus kita pindahkan ke sisi lain, bagaimana mendorong para penyidik menjadi lebih profesional? Bagaimana mendorong penyidik agar lebih hati-hati, lebih profesional dalam menemukan bukti-bukti untuk sampai ke tahap berikutnya. Di luar itu, para penyidik kan juga harus didorong agar mereka tidak mudah diintervensi atau tiptip … titipan dan segala macamnya. Nah, menurut Ahli kalau izin ini dinyatakan tidak 16
mempunyai kekuatan mengi … hukum mengikat atau dikabulkan permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi, para penyidik itu kemudian dituntut tingkat kehati-hatiannya. Dalam batas-batas tertentu saya termasuk orang yang mengafirmasi cara-cara KPK untuk … apa namanya ... mengambil keputusan sebelum menjadikan orang sebagai tersangka. Nah, mungkin cara-cara itu sudah waktunya juga dipelajari oleh para penyidik, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang terkait dengan pejabat publik seperti kepala daerah ataupun pejabat publik lainnya. Sebab kalau ini dipertahankan terus-menerus, menurut saya kita akan memelihara diskriminasi aturan yang nantinya akan bermuara pada diskriminasi penegakan atau penerapan aturan itu sendiri. Jadi, saya tidak melihat bahwa ini semacam menjaga kewibawaan ... apa… tapi ini proteksi yang dalam konteks … apa namanya ... kapan proteksi diberikan, itu kan harusnya diberikan kepada orang yang berkemampuan terbatas. Tapi, ini bukan soal kemampuan terbatas. Makanya saya beranggapan ketentuan ini lebih pada upaya melindungi para pejabat dan … apa namanya ... ini yang jelas akan merusak wajah penegakan hukum menurut saya. Makanya saya katakan tadi kuncinya bukan pada norma, tapi bagaimana profesionalitas para penegak hukum. 40.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Kalau menurut Saksi … maaf, kalau menurut Ahli malah ini meningkatkan martabat dari … apa … dan menuntut keprofesionalitasan dari aparat penegak hukum. Seperti itu, ya? Dengan ditiadakan Pasal 36 ini, seperti itu ya? Oke. Terima kasih.
41.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup? Masih? Silakan.
42.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Izin, Yang Mulia. Saya ingin bertanya tentang prinsip kemanfaatan atau ketidakmanfaatan norma ini pada Saudara Ahli. Tadi dikatakan bahwa keberadaan norma ini di tataran praktik, jelas dinilai menghambat proses pemberantasan korupsi atau penegakan hukum secara lebih luas. Saksi sebelumnya sudah menjelaskan hambatanhambatan itu secara nyata dan memang pernah dialami oleh penyidikpenyidik yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan dan bahkan mengatakan jika saja norma Pasal 36 ini juga diterapkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ini akan jauh lebih menghambat pemberantasan korupsi atau dalam bahasa Saksi tadi, “KPK akan bernasib sama dalam penanganan kasus korupsi kepala daerah dan kepolisian dan kejaksaan.” 17
Tapi di sisi lain, kita dihadapkan pada sebuah pertentangan konseptual yaitu karena salah satu alasan keberadaan Pasal 36 ini adalah dibutuhkannya izin pemeriksaan untuk kepala daerah agar tidak terganggunya roda pemerintahan di daerah akibat proses hukum yang dilakukan. Menurut Saudara Ahli, jika kita dihadapkan pada dua hal yang bertentangan seperti ini, di satu sisi bicara soal pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan sejumlah buktibukti konkret di lapangan bahwa memang klausul ini menghambat pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain ada asumsi konseptual yang dibangun seolah-olah pasal ini memang ingin mempertahankan agar roda pemerintahan di daerah tidak terganggu. Saya ingin pendapat Ahli bagaimana kita mencari sintesa dari dua hal yang bertentangan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. 43.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Ahli.
44.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih, Pemohon, Kuasa Pemohon. Ahli sebetulnya berkali-kali menyampaikan dan juga menulis bahwa hukum kita itu terlalu berpihak kepada orang-orang yang tersangkut kasus korupsi, ada banyak aturan yang berpihak. Nah, saya misalnya sering menyebut begini, “Mengapa misalnya untuk orang yang punya posisi politik kuat, termasuk dalam hal ini kepala daerah, itu sulit sekali mereka begitu sudah menjadi tersangka untuk ditahan. Kecuali kejadian-kejadian yang ada di KPK. Nah, ini kan termasuk salah satu … apa namanya … proses hukum yang memihak. Nah, menurut saya, aturan hukum juga memberikan pemihakanpemihakan seperti itu. Nah, saya melihat ketentuan yang ada di Pasal 36, itu salah satu aturan hukum yang memberikan pemihakan kepada mereka yang tersangkut kasus korupsi. Coba kita bayangkan, misalnya mereka sudah dijadikan tersangka lalu dibawa ke persidangan, lalu kemudian bahkan sudah dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama, itu kemudian untuk ditahan saja sulitnya minta ampun itu. Nah, oleh karena itu, menurut pemahaman Ahli, hal-hal seperti ini memang harus di … apa … dipangkas. Sekarang kan pemikiran dalam konteks penjeraan dalam pemberantasan korupsi, aturan hukum harus didesain … didesain sedemikian rupa agar orang menjadi takut melakukan korupsi. Misalnya yang sering di … disebutkan itu adalah kalau penyidik sudah yakin betul ketika menetapkan seorang pejabat, dalam hal ini kepala daerah sebagai tersangka, dia harus ditahan, begitu, harus ditahan. Tapi untuk kepala daerah kan sulit sekali hal-hal seperti ini. Nah, tadi dikaitkan dengan pertanyaan kedua, secara konseptual kalau mereka ditahan itu akan menggangu ritme pemerintahan. Saya kira ini mungkin ada benarnya, tetapi tidak 18
seluruhnya benar. Sepengetahuan Ahli, desain sistem kepemerintahan kita itu kan, sudah menciptakan antisipasi yang berlapis. Mengapa misalnya harus dibuat wakil kepala daerah? Itu mengantisipasi kalau kepala daerah ada masalah. Mengapa harus ada sekretaris daerah? Itu bisa mengantisipasi kalau suatu waktu tiba-tiba kepala daerah dan wakil kepala daerah bermasalah, bahkan ada mekanisme PLT, itu kan cara mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi, dalam … dalam pemahaman Ahli, soal akan mengganggu itu sesuatu yang … yang menurut Ahli sulit dibuktikan 100% akan mengganggu, apa lagi kalau kalau bicara proses hukum kalau yang mengaitkan kepala daerah itu prosesnya pasti dimulai dari lapis paling luar. Jadi, dari lapis paling luar masuk terus ke dalam, terus ke dalam, terus ke dalam baru sampai ke kepala daerah atau wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi, proses hukum pun menurut saya, mengantisipasi agar tidak mengganggu itu. Jadi, menurut saya desain di sistem pemerintahan daerah kita itu sudah ada lapis-lapis seperti itu, bahkan kalau lapis-lapisnya itu kena semua, ada mekanisme pelaksana tugas. Itu kan untuk mengantisipasi agar kejadian luar biasa yang terjadi terhadap kepala daerah tidak mengganggu ritme atau kerja pemerintahan. Terima kasih. 45.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih, masih ada?
46.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Terakhir dari saya.
47.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.
48.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Karena ini terkait dengan salah satu poin yang kita dalilkan dalam permohonan saya ingin menanyakan pendapat Ahli, apakah eksistensi atau kehadiran Pasal 36 yang salah satunya mengatur tentang dibutuhkannya izin presiden atau persetujuan presiden itu, dapat dikategorikan sebagai campur tangan eksekutif dengan kamuflase-kamuflase proses birokrasi dalam proses hukum yang sebenarnya berada dalam ranah yudikatif, jika dikaitkan dengan prinsip independence of the judiciary? Terima kasih.
19
49.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Mungkin tidak semuanya, tapi bisa ada hal-hal seperti itu, apa lagi dalam modal kepolitikan kita yang ada hari ini. Kita tahu bahwa jabatan presiden itu pasti akan diisi oleh orang partai politik. Nah, kalau nanti di kepala daerah itu yang dipersoalkan atau wakil kepala daerah yang juga berasal dari partai politik, kebetulan partai politiknya sama, itu bisa apa? Bisa menganggu juga percepatannya, soal waktu keluarnya saja. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ini memang salah satu bentuk intervensi nyata dalam proses penegakan hukum. Karena apa? Wilayah yang seharusnya dalam kerja-kerja yudikatif, kemudian sangat tergantung dari izin atau izin tertulis yang dikeluarkan oleh eksekutif, begitu. Nah, makanya kuncinya tadi menurut saya adalah profesioanalitas penyidik pada proses-proses awal itu. Sehingga kalau sampai pada status bahwa orang ini harus dijadikan tersangka, harus ditahan dan segala macam, itu kemudian memang hasil profesionalitas penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik. Jadi Ahli berpendapat sangat mungkin, bahkan tadi beberapa kasus dan kalau dibaca di permohonan ada yang sangat lama sekali dan Ahli sendiri punya pengalaman terhadap kelamaan-kelamaan seperti itu. Terima kasih.
50.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Masih? Cukup ya? Cukup? Baik, sekarang Hakim Akil Mochtar.
51.
HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya Saudara Ahli ya? Kalau kita melihat konstitusi kita itu sebenarnya tidak ada satu pun pasal-pasalnya memberikan hak-hak privilege kepada pejabat tertentu untuk dilakukan proses hukum. Enggak ada satu pun pasal. Tetapi menarik juga tadi kalau dikatakan bahwa pemberian izin itu adalah bentuk satu intervensi dari kekuasaan eksekutif kepada kekuasaan-kekuasaan lain. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, sebenarnya Pasal 14 Konstitusi kita itu juga, apakah itu merupakan satu bentuk intervensi juga dari presiden kepada seseorang yang sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dalam bentuk ... apa namanya ... grasi dan rehabilitasi, kemudian amnesti dan abolisi? Artinya bangunan konstitusi kita itu juga ada hal-hal seperti itu. Kalau misalnya di sistem monarki, memang pengampunan terakhir itu ada pada raja. Padahal kita sistemnya presidensial, tetapi di mana pemisahan kekuasaan itu sudah dilakukan sedemikian rupa. Tapi konstitusi kita memberi wewenang juga kepada kepala negara untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi yang merupakan bukan proses yudisiari. Dari mana asal muasal kekuasaan itu? Itu dari perspektif konstitusi. 20
Lebih menurun lagi kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 32 itu, desainnya di samping Pasal 36 ini, kan begitu. Yang memberikan ... apa namanya ... izin-izin tertentu untuk dilakukan sebuah proses penyidikan, memang secara desainer juga dibuat. Misalnya di Pasal 53 untuk Anggota DPRD itu, kabupaten/kota itu harus izin bupati. DPRD Provinsi harus izin Presiden ... Menteri Dalam Negeri ... eh, DPRD Kabupaten itu harus izin gubernur. DPRD Provinsi harus izin ... apa namanya ... Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, Pasal 53. Pasal 36 kalau menyangkut kepala daerahnya sendiri. Nah, persoalanya menurut saya, kalau kita melihat kepada konstitusi yang tadi saya sudah katakan tidak ada satu pun pasal yang memberikan hak-hak istimewa kepada pejabat-pejabat tertentu. Maka ini kan boleh dikatakan sebagai legal policy, open legal policy dari pembuat undang-undang. Kenapa? Karena dalam konsisi yang sama juga terhadap Undang-Undang KPK, hal-hal seperti ini bisa dihapuskan, bisa tidak berlaku. Kan ... kan harusnya kan kalau ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi terhadap pejabat-pejabat itu, harusnya kan juga tidak boleh di KPK, walaupun kita katakan bahwa karena korupsi. Karena kalau ... kalau … apa namanya ... untuk kepala daerah itu kan bukan hanya khusus korupsi atau DPRD itu bukan hanya khusus korupsi, semua, tindak pidana yang dilakukan. Itu harus izin, kan kira-kira begitu? Sedangkan KPK itu hanya menangani kasus korupsi saja, sehingga ada perbedaan juga itu. Kalau korupsi, dia enggak perlu izin. Walaupun sebenarnya kalau kita membaca Pasal 36 itu ya, kemudian 36 ayat (2) dan ayat (3), itu kan bisa jalan. Setelah 60 hari kan bisa lanjut, tetapi dalam praktik, dalam pelaksanaannya, itu tidak bisa berjalan. Kemauan dari aparat penyidik itu untuk menggunakan Pasal 36 dan pasal … eh, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), itu tidak ada. Kenapa? Karena undang-undangnya sebenarnya memberi jalan, izin 60 hari, tidak, lanjutkan. Tapi kenyataan kan tidak, selalu berkutat bahwa izinnya tidak ada, izin tidak ada, padahal ada … apa namanya … clausul escape-nya itu ada, bisa kok. Tapi praktiknya tanyalah Pemerintah, gitu ya, itu enggak pernah terjadi, termasuk juga KPK. Akan lebih mudah … ini kita bicara kepala daerah, belum lagi bicara DPRD, kan begitu? Nah, kalau kepala daerahnya jadi tersangka atau jadi terdakwa, DPRD-nya juga … apa namanya … harus meminta izin, misalnya sudah ditahan ya kepala daerahnya, minta izinnya ke mana? Siapa lagi? Kepala daerah/wakil kepala daerah enggak ada misalnya, kan jadi problem juga itu. Apalagi kalau lawan politik misalnya, anggota DPRD-nya tidak mendukung kebijakan kepala daerah, dia cepat keluarkan izin. Kalau mendukung kebijakan kepala daerah misalnya, dia lama-lama keluarkan izin. Yang hanya diberi kekuatan itu diberikan oleh undang-undang. Kalau kita bawa kepada Konstitusi, persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak … tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu menurut saya, terhadap saksi … eh, Ahli, 21
walaupun semuanya sebenarnya … artinya, tidak harus dilakukan penahanan. Penahanan itu kan salah satu bagian dari proses penyidikan … eh, penyidikan, penuntutan, dan persidangan saja. Tetapi kalau prosesnya berjalan, disidangkan, divonis oleh pengadilan, itu masih agak terhibur juga, begitu, tapi kan ini mandek sama sekali. Jadi, yang ingin kita … persoalannya adalah apakah izin, pembe … mekanisme pemberian izin yang dianut di dalam pasal … eh, di dalam Undang-Undang Nomor 32, baik terhadap kepala daerah maupun anggota DPRD. Karena dua ini yang ada izin menurut undangundang ini, cuma permohonannya satu, walaupun ada relevansinya juga kalau kita misalnya mau menarik secara keseluruhan ini, equality, ya ini juga harus hapus pasal itu, gitu lho. Enggak perlu lagi, orang kepala daerahnya enggak perlu izin misalnya, masa DPRD-nya harus izin kepala daerah, kan agak terbalik-balik juga. Harusnya mereka jadi satu, tapi Pemohonnya cuma satu saja. Saya enggak tahu, kenapa enggak mau memohon DPRD, apa mau jadi anggota DPRD atau gimana, kan gitu? Persoalannya, apakah izin ya, itu konstitusional atau tidak, proses izin itu? Dalam konteks struktur ketatanegaraan kita, dimana kewenangan kepala daerah itu dalam pengertian … apa namanya … local state itu lho, kan sama jadinya dengan Presiden. Anggota DPR mau disidik, izin Presiden, termasuk Hakim Konstitusi juga kan izin Presiden. Kenapa tidak kepada lembaganya masing-masing saja kalaupun perlu izin, kalau itu adalah sebuah proses prosedur? Anggota DPR kepada ketua DPRD misalnya, ya toh? Kalau misalnya mau seperti itu, gitu. Nah, ini jadi menurut saya ini persoalannya bukan pada soal prosedur-prosedurnya, tapi pengadaan pasal ini, ini ujuk-ujuknya, asalmuasalnya dari mana? Apakah memang ini bagian dari derivasi Konstitusi yang saya sebutkan tadi, “Memang Presiden memegang kekuasaan untuk memberi rehabilitasi Pasal 14, lalu turun-temurun, turun-temurun,” gitu lho. Sampailah kepada proses penyidikan, kan gitu? Kalau saya sementara ini, sementara, gitu. Ini legal policy saja, tapi bertentangan ndak dengan Konstitusi? Kan ini yang harus kita jawab? Saya mohon Ahli. 52.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Jadi, primafacie legal policy dulu.
53.
HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Sebentar, Pak, ke Pak Chandra dulu sedikit.
54.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, ke Pak Chandra. 22
55.
HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pertanyaannya ini, happy enggak KPK itu? Kan enggak perlu izin, kan gitu. Enggak perlu izin gitu-lah, bisa melakukan langsung melakukan tindakan hukum. Happy enggak dengan adanya pasal itu? Lalu … maksud saya happy itu begini, apakah … apakah prosedur untuk menentukan orang menjadi tersangka itu unsur-unsur subjektifnya bisa lebih dikedepankan enggak? Ini kan enggak perlu izin, yang penting dua alat bukti saya boleh tahan, gitu. Satu orang lapor, bawa surat misalnya, kira-kira begitu. Bawa surat satu lembar, saya boleh tahan kepala daerah. Kira-kira KPK begitu enggak dalam praktik? Nah, kalau misalnya pasal ini hapus, kan itu bisa terjadi juga. Orang bisa dengan mudah juga menentukan karena KUHAP kita menentukan untuk menjadikan orang tersangka itu sekurangkurangnya dengan alat bukti. Penyidik menafsirkan ada laporan, ada satu surat, surat apalah bentuknya yang menandakan bahwa si A ini sudah berperilaku gitu, penyidik sudah bisa tahan. Apakah KPK begitu enggak dalam proses pelaksanaan? Supaya kita ada bandinganbandingan, gitu. Terima kasih.
56.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Hakim Harjono?
57.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya tanya kepada Prof. Saldi Isra ini, ya. Kalau kita lihat alasan Pemohon itu dasarnya adalah soal izin ini pertama bertentangan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu yang disebut di situ. Dua, persamaan di depan hukum. Kemudian asas independency kekuasaan kehakiman. Dalam posisi bertentangan dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, apakah ini sebetulnya bukan kepentingan … kalau di dalam hukum perdata pencari keadilannya jelas, lalu di sini pencari keadilannya siapa sebetulnya pidana ini? Oleh karena itulah sebetulnya yang punya stake, yang punya kepentingan untuk menegakkan asas itu, ya. Siapa sih yang diuntungkan kalau itu cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara pidana? Karena ini yang didalilkan. Apakah Pemohon ini? Begitu. Ataukah ya terdakwa? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, asas persamaan di depan hukum. Kalau asas persamaan di depan hukum itu biasanya malah persamaan itu menuntut yang maksimal kalau ada perbedaan. Karena dengan maksimal itu maka akan … akan lebih terlindungi, akan lebih … apa ya … lebih diuntungkanlah, begitu. Apa itu juga bisa digunakan di sini? Persamaan di depan hukum itu kok malah mintanya ya yang sudah dilindungi banyak, dikurangi. Kan begitu. Mestinya yang kurang itu 23
banyak perlindungannya, kan begitu. Sama-sama berhadapan dengan kekuasaan. Yang terakhir adalah bagaimana dengan asas independency kekuasaan kehakiman, apa itu sudah masuk ke sana? Sudah masuk ke sana? Tentu saja kalau itu kita bicara praktik itu, di mana saja bisa terjadi pengaruh pada independency. Kemudian persoalan-persoalan pembatasan. Pembatasan ataukah juga pembedaan. Saya tidak gunakan diskriminasi karena diskriminasi itu jelas apa yang dilarang diskriminasi itu, tapi pembedaan yang tidak dimaksudkan sebagai dimi … diskriminasi yang dilarang oleh ketentuan hak asasi manusia. Di dalam hal-hal tertentu sebetulnya ada bisa pembatasan-pembatasan yang beda yang tidak bisa dilakukan secara across the board (secara borongan), kalau harus A semuanya harus A, yaitu dengan tes-tes yang namanya necessary and proper. Sejauh itu dipentingkan dan sejauh itu properly ya, itu enggak masalah. Jadi, tidak hitam putih. Apakah hal-hal demikian ini juga pembatasan ini juga sudah di luar tes itu, not necessary dan not proper kalau dilakukan seperti itu? Ini pendapat Anda bagaiman? Terima kasih. 58.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Hakim Muhammad Alim?
59.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak ketua. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Prof. Saldi Isra, kepada Ahli. Ini sederhana saja. Di dalam UndangUndang Keimigrasian, seseorang yang diselidiki, penyelidikan demikian juga penyidikan, itu sudah bisa dicegah tangkal keluar negeri. Tapi ini khusus kepada bupati, penyelidikan dan penyidikan di Pasal 3 UndangUndang ayat (1) itu, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya …” ini kan dua, dua undang-undang yang sederajat, tapi ada … ada perbedaan yang mencolok. Yang satu diselidiki atau disidik itu sudah bisa dicekal, sedangkan ini untuk penyelidikan dan penyidikan itu harus ada izin. Menyelidiki saja apalagi penyidikan … ini kalau kalimat ini penyelidikan dan penyidikan. Menyelidiki saja ndak boleh lho kalau enggak ada izin dari presiden, bagaimana menurut Ahli mengenai itu? Terima kasih, Pak Ketua.
60.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, ya, dari … aga … ada? Pak Hakim Hamdan Zoelva.
24
61.
HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan seperti disampaikan oleh Hakim Akil Mochtar, tidak saja kepala daerah, ya, anggota DPRD, dan juga hakim, gubernur BI, dan banyak sekali pejabat yang lain yang harus memerlukan izin dari presiden. Ini gimana pendapat Ahli tentang ini. Apakah dengan demikian hanya mengenai kepala daerah, tidak juga menyangkut pejabat yang lain? Dikaitkan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip konstitusi tadi, peradilan cepat, independensi peradilan, dan juga perlakuan berbeda. Di samping perlakuan berbeda dalam kaitan dengan antar satu warga negara dengan warga Negara yang lain, juga perlakuan yang berbeda antara seseorang yang diperiksa oleh KPK dan seseorang yang diperiksa oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana pandangan Ahli mengenai masalah ini? Terima kasih.
62.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak Prof. Saldi.
63.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Ada empat pertanyaan, saya yakin tidak semuanya bisa saya jelaskan. Karena saya disumpah yang saya ketahui saja. Yang saya ahlinya saja. Saya akan menjelaskan yang itunya saja. Pertama, dari Bapak Hakim Akil Mochtar soal Pasal 14. Apakah itu tidak dianggap juga bentuk dari intervensi dalam kekuasaan kehakiman? Pasal 14 itu berbeda dalam pemahaman Ahli. Pasal 14 ayat (1) itu, itu proses hukum sudah selesai. Jadi, dia sudah ada pada titik bahwa orang itu sudah bersalah jadi sudah fa… sudah inkracht. Nah, kalau dibaca misalnya hak-hak grasi, grasi yang ada di tangan raja di negara-negara monarki. Grasi dengan rehabilitasi itu memang diberikan kepada raja karena dia dianggap sebagai bapak bangsa. Orang yang sewaktu-waktu punya pertimbangan untuk memberikan, mengeluarkan orang dari tahanan dengan posisinya sebagai kepala negara. Jadi itu bukan posisi sebagai kepala pemerintahan, lebih kepada kepala negara. Nah, misalnya ini terkait juga dengan argumentasi soal-soal … apa namanya … keistimewaan yang dimiliki oleh kepala negara, makanya kepala negara itu tidak bisa dijatuhkan seperti kepala pemerintahan. Jadi Ahli berpa … berpandangan bahwa Pasal 14 itu bukan bagian dari … bisa dianggap sebagai bentuk intervensi. Kalau misalnya kita baca di sistem presidensil Amerika Serikat dalam buku kekuasaan … apa … Mahkamah Agung Amerika Serikat yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu hubungan antara presiden dengan Mahkamah Agung, itu kadang-kadang ada pada titik tidak saling menjawab. Soal meminta pertimbangan misalnya. Sekali-sekali 25
presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung, itu acap kali Mahkamah Agung tidak mau menjawab. Mengapa tidak mau menjawab? Karena dia takut jawabannya itu akan menjadi argumentasi kalau apa yang dilaksanakan oleh presiden itu masuk ke wilayah penegakan hukum. Itu di buku yang tentang keku … apa … Mahkamah Agung Amerika Serikat. Lalu, apakah ketentuan Pasal 36 itu tidak menjadi derivasi, tadi menurut Hakim Akil Mochtar … Bapak Akil Mochtar, dari Pasal 14? Nah, saya coba tadi lihat di konsideran mengingat … jadi kalau secara … apa namanya …. legal drafting, itu tidak sama sekali menyebut Pasal 14. Jadi, Ahli menganggap itu bukan derivasi dari Pasal 14. Kalau dia akan dijadikan, dia menginspirasi … Pasal 14 menginspirasi norma di bawahnya, harusnya dalam legal drafting-nya itu disebutkan pada poin konsideran mengingat, tapi tidak ada itu disebutkan di konsideran mengingat. Makanya, Ahli berpendapat bahwa Pasal 36 itu tidak derivasi dari Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Bapak Hakim Akil Mochtar juga menanyakan, ya, bagaimana kalau presiden mengeluarkan izin? Nah, dalam hukum administrasi negara sepanjang yang saya pahami, hubungan presiden dengan yang di bawahnya itu kan soal pengangkatan dan pemberhentian. Jadi, orang mau diangkat dari presiden, mau diberhentikan karena dia mengeluarkan mandat untuk diangkat melalui … apa … penetapan presiden atau SK Presiden itu. Kalau dia akan berhenti, itu yang akan dicabut. Itu sebetulnya hubungan yang paling konkret. Oleh karena itu, Ahli melihat, izin itu memang sesuatu yang ditambahkan kemudian yang ini tidak ada hubungan sama sekali dengan dua kekuasaan ini. Itu, itu pemahaman Ahli. Jadi, Ahli beranggapan bahwa soal izin, itu memang sesuatu yang ditambahkan dan tidak ada hubungannya dengan proses administrasi yang Ahli ceritakan tadi bahwa ini ada dua hal, mengangkat dan memberhentikan. Jadi SK awal. Soal open legal policy, Bapak Akil Mochtar yang saya hormati, saya termasuk orang yang menerima konsep open legal policy , tapi itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang disebut atau diatur di konstitusi. Jadi kalau open legal policy menabrak konstitusi, itu menurut saya tidak bisa dibenarkan. Nah, ini soal ada pasal yang kemudian membenarkan ada perlakuan yang berbeda, itu menurut saya menabrak konstitusi. Itu yang Ahli sebut tadi bahwa itu bertentangan dengan pasal … setidak-tidaknya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Dari Yang Mulia Bapak Hakim Harjono, ini ada beberapa alasan yang dijadikan basis untuk mengajukan permohonan ini oleh Pemohon, soal pertama itu terkait dengan memerlukan waktu yang lama, lalu persamaan di hadapan hukum, lalu intervensi kekuasaan kehakiman. Yang ditanyakan oleh Bapak Hakim Harjono adalah soal siapa sih yang harus memerlukan waktu yang cepat ini? Apakah orang yang jadi pesakitan, dalam hal ini tersangka atau terdakwa? Ataukah dalam pidana ini siapa? Nah, saya mungkin memang tidak punya keahlian 26
untuk menjelaskan semua, tapi yang paling penting menurut saya adalah kalau proses hukum itu cepat selesai, apapun hasil akhirnya, maka itu kita bergerak ke arah bagaimana ada kepastian hukum? Itu yang saya lihat. Jadi kalau semakin lama proses hukum bekerja, semakin tidak jelas proses hukum bekerja, itu bisa merusak kepastian hukum. Dan itu pada akhirnya bisa merusak kewibawaan hukum secara keseluruhan. Jadi, itu … itu … itu soal … apa namanya … waktu yang lama yang dijadikan basis argumentasi. Lalu kalau dalam kasus korupsi misalnya, Bapak Hakim Harjono yang saya hormati. Dalam kasus korupsi, sebetulnya pencari keadilan ini jauh lebih luas dalam pengertian pidana biasa, dalam pemahaman saya. Karena apa? Dampak dari korupsi itu kan jauh lebih masif dibandingkan kalau terjadi pembunuhan misalnya. Misalnya karena korupsi, bantuan sosial yang harus diberikan kepada orang miskin tidak jadi terlaksana sebagaimana mestinya. Karena korupsi misalnya, orang lalu kemudian ada busung lapar. Karena korupsi sekolah-sekolah dibangun dengan tidak baik. Nah, itu artinya apa? Orang yang kena dampaknya jauh lebih banyak dibandingkan pidana yang kita kenal secara tradisional. Makanya kemudian, kepastian itu, siapa pencari keadilan, orang yang secara langsung maupun tidak langsung, potensial, juga dirugikan oleh praktik korupsi itu. Ini dalam konteks korupsi karena pertanyaannya tadi kasus-kasus korupsi. Makanya Ahli beranggapan, kalau bicara ada perlindungan bagi pencari keadilan, ini kan sudah diberikan sedikit, mengapa tidak diminta diperbanyak? Kalau minta diperbanyak, ini kan akan menguntungkan kepada orang yang melakukan atau yang terkait dengan korupsi. Padahal konteks di … apanya … konteks pencari keadilannya tidak di situ. Jadi Ahli beranggapan karena banyak orang kena dampak, itunya yang kemudian harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Dalam konteks itu juga, makanya undang-undang memang memberikan keistimewaan untuk kasus korupsi. Kenapa? Publik dapat berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam asumsi Ahli, kenapa diberikan ruang seperti itu? Karena memang dampak korupsi itu sangat luas, itu. Soal … saya kira saya itu yang bisa menjelaskan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Keimigrasian dengan Undang-Undang Pemda seperti yang disebut oleh Bapak Hakim Muhammad Alim, saya memang merasa ini diskriminasi. Jadi beliau membantu saya untuk menjelaskan ada diskriminasi lain juga dalam … dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Keimigrasian itu belum jelas sudah ada apa? Judgement, orang ini misalnya tidak boleh ke luar negeri. Tapi ini yang sudah jelas berjalan saja untuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang … yang dilakukan oleh kepala daerah, itu lama sekali berbelit-belit. Dan saya tadi sudah sebutkan bahwa Pasal 36 itu malah menganut izin tertulis berlapis. Tadi memang dipertanyakan, ya itu kan juga ada klausul yang membuka bahwa kalau izin tidak keluar 27
dalam waktu 60 hari, bisa dilanjutkan. Tapi di tingkat praktik, itu kan kemudian menimbulkan keragu-raguan. Apa lagi kan kalau kita ketahui polisi dan jaksa kan sistem komando, Pak Hakim Akil yang saya hormati. Jadi kalau tidak ada … apa namanya … sinyal yang jelas dari lapis atas, sulit di bawahnya bisa bergerak. Nah, itu. Jadi ini kan ketentuan ini juga memperlama menurut saya untuk penyelesaian proses-proses hukum. Nah, makanya soal keimigrasian dengan Undang-Undang Pemda tadi, saya beranggap … beranggapan ini bukti lain bahwa ada ketidaksinkronan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Nah, paling tidak kalau di wilayah pemberantasan korupsi, semangatnya bisa kita pertemukan, kita perhadapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang satu memberi ruang untuk tidak ada izin, yang satu masih memerlukan izin. Soal tadi ditanyakan, kenapa hanya ini saja yang diajukan? Saya tidak ber … tidak bisa menjawabnya karena itu harus ditanya ke Pemohon. Menurut pemahaman Ahli, harusnya semua yang diskriminatif itu dipersoalkan. Semua yang tidak equal treatment itu dipersoalkan. Tapi apa dasar hanya mempersoalkan kepala daerah sampai saya diminta sebagai Ahli, tidak ada penjelasan ke saya soalsoal seperti itu. 64.
HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Bukan … bukan itu maksud saya. Maksud saya minta pendapat Ahli mengenai yang lain-lain ini, di samping yang ini. Apakah sama juga pendapat Ahli dengan diperlukannya izin untuk pejabat yang lain yang diatur dalam rezim undang-undang yang lain, apakah sama itu? Saya minta pendapat Ahli mengenai itu.
65.
AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Kalau dalam pemahaman saya, Bapak Hakim Hamdan Zoelva, itu termasuk hal yang mengecualikan diri dari ketentuan Pasal 28D itu. Itu juga harus dipersoalkan, menurut saya. Jadi, memang agak berbeda dengan … dengan hakim. Hakim itu kan di mana-mana selalu diikat dirinya dengan prinsip, misalnya berkelakuan baik. Norma-norma untuk hakim, itu jauh lebih komplit dibandingkan orang yang menyelenggarakan pemerintahan. Nah, itu untuk hakim. Jadi, menurut … menurut Ahli, hakim pun tidak perlu seperti itu. Karena hakim yang baik, dia akan menjaga dirinya dengan etika yang hidup untuk menjaga dia sebagai seorang hakim. Nah, untuk pejabat-pejabat lain, saya memang merasa ini memang harus ditelusuri. Kenapa tiba-tiba ada upaya memproteksi seperti itu? Jangan-jangan … saya belum menelusuri, jangan-jangan ini memang masih warisan dari orde baru, ketika pusat-pusat kekuasaan itu tidak boleh disentuh oleh proses-proses hukum. 28
Jadi, mungkin setelah ini kerja kawan-kawan Pemohon juga mempersoalkan pasal-pasal lain yang terkait dengan … apa namanya … terindikasi tidak sejalan atau bertentangan dengan Pasal 28 itu. Tapi kalau boleh menjelaskan, mengapa konsentrasinya lebih banyak ke kepala daerah? Kalau boleh saya menjelaskan, asumsi saya, Pemohon mungkin melihat ini ada keterkaitan dengan proses pemilu kita yang memerlukan biaya sangat besar. Karena proses seperti itu, maka ada kemungkinan uang di daerah … uang negara di daerah akan jadi sasaran untuk mengembalikan uang yang digunakan selama masa kampanye. Logika sederhananya, Pak Hamdan Zoelva, gaji kepala daerah itu kan … apa … bupati walikota itu angka … kalau bicara gaji dalam pengertian tradisional, kan tidak sampai Rp7.000.000,00 dan gubernurnya tidak sampai Rp9.000.000,00. Tapi ada yang berani mengeluarkan uang sampai puluhan, bahkan ratusan milyar. Nah, pertanyaannya kan jadi besar. Di mana mereka mengambil lagi uang yang dikeluarkan untuk kampanye itu? Jangan-jangan itu yang menjadi pertimbangan Pemohon. Tapi sekali lagi, saya memang tidak tahu apa argumentasi yang sebenarnya. Terima kasih. 66.
SAKSI DARI PEMOHON: CHANDRA M. HAMZAH Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama-tama, mungkin perkenankan kami menyampaikan beberapa hal menyangkut beberapa pertanyaan tadi yang mungkin tidak terkait, tetapi ada … ada beberapa fakta yang perlu disampaikan, kalau diperkenankan. Pertama, mengenai pertanyaan dari Pemohon. Apabila walikotanya atau bupatinya dilakukan penyidikan, maka apakah akan menganggu jalannya roda pemerintahan? Saya tidak mau menjawab apakah menganggu atau tidak mengganggu, tetapi KPK punya pengalaman. Pada saat yang bersamaan, walikota dan walikotanya diproses di KPK. Pada saat yang bersamaan dan kemudian dalam waktu yang tidak terlampau lama, kedua-duanya dilakukan penyidikan dan ditahan, Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan, pada saat yang tidak terlampau lama. Yang kedua, mengenai masalah apakah penyidik dari kejaksaan tidak mau atau tidak mau … mau atau tidak mau memproses dalam tenggang waktu 60 hari. Sepengetahuan kami, ada satu kasus di Sulawesi dan ada satu kasus di Kalimantan. Lewat waktu 60 hari, satu kasus dinyatakan NO, satu kasus dinyatakan diterima, ini ada di Kejaksaan Agung. Setelah lewat 60 hari, kemudian dilakukan penyidikan, satu kasus dinyatakan NO, satu kasus dinyatakan sah. Permasalahannya adalah dari interaksi kami dengan Pihak Kepolisian dan kejaksaan, ada kata klausula 60 hari semenjak diterima, bukan 60 hari semenjak dikirim. Itu dua kata yang berbeda. Kapan diterima? Tidak pernah ada surat penerimaan. Tetapi kalau kapan dikirim, selalu ada surat pengiriman per pos. Jadi, ada permasalahan di sana. Pernah dicoba oleh Kejaksaan … bukannya Kejaksaan tidak 29
pernah mencoba, mungkin bisa dicari secara detail kasus yang di Sulawesi dan di Kalimantan. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Bapak Akil Mochtar mengenai penetapan sebagai tersangka. Mungkin agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Kitab Hukum acara … Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan peristiawa pidana.” Cukup menemukan peristiwanya saja. Sementara di KPK, penyelidikan paling tidak ada dugaan awal dengan dua alat bukti. Kami bacakan Pasal 44 ayat (1), “Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi …” Jadi, dalam penyelidikan penyelidik KPK harus menemukan bukti permulaan yang cukup. “Dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan KorupsI.” Ayat pertama. Ayat keduanya berbunyi, “Bukti permulaan yang cukup …” Maaf, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila di … apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.” Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Akil Mochtar, bahwa dalam proses penyidikan, maaf … proses penyelidikan di KPK harus menemukan dua alat bukti, bukan sekedar menemukan peristiwa pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam … begitu sudah di … ada dua alat bukti, maka ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan kalau dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangka, mencari alat bukti dan menemukan tersangka. Sementara di KPK, begitu naik penyidik, sudah ada tersangkanya, alat buktinya sudah diperoleh dalam proses penyelidikan. Kami tidak punya kewenangan untuk menyampaikan kenapa hal ini diatur dalam Undang-Undang KPK, tetapi ka … tetapi ada aturan lain di Undang-Undang KPK bahwa KPK tidak dapat menghentikan penyidikan. Apakah hal ini terkait atau tidak, kami tidak punya kompetensi menerangkan hal ini. Kami garis bawahi, dalam proses penyelidikan kami menemukan dua alat bukti sekurangkurangnya, dan kemudian dengan dua alat bukti itu dinaikkan ke tingkat penyidikan, sudah ada tersangkanya, dan kami tidak boleh menghentikan penyidikan. Mungkin itu menjawab pertanyaan Prof. … Yang Mulia Bapak Akil Mochtar, penetapan tersangka di KPK sangat … mungkin lambat, sangat hati-hati dan ini karena SP-3 tidak bisa kami keluarkan. Mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih, Yang Mulia.
30
67.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Saya kira sudah cukup, ya? Pemerintah cukup, ya? Baik. Saya tawarkan sekarang, apakah masih diperlukan sidang lagi, baik oleh Pemohon kalau untuk memantapkan argumen-argumen, maupun oleh Termohon kalau dimaksudkan untuk menjawab atau membantah argumen-argumen saksi dan ahli tadi? Kalau bagi Majelis Hakim sendiri rasanya cukup ya, tetapi tentu sidang ini harus dibuka seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan argumen secara resmi di persidangan. Pemohon, apakah Anda masih mengusulkan adanya sidang lagi?
68.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Majelis, kita pertama-tama ingin mengkonfirmasi terkait dengan permohonan kita sebagai Pemohon, Kuasa Pemohon tentang Pihak Terkait, dalam hal ini adalah KPK karena kita nilai bahwa ini sangat terkait dan sangat berhubungan sekali dengan proses permohonan pada saat ini. Nah, kita mohon konfirmasinya saja.
69.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Untuk … untuk mendengar dengan … anu … mendengar keterangan KPK, gitu, di persidangan? Apakah tidak cukup dari Pak Chandra tadi meskipun tidak institusional, ya, apakah subtansinya sudah tidak … tidak dijelaskan dari sana tadi?
70.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Kita pikir akan lebih berguna dan kemudian akan lebih tepat secara kelembagaan. Nah, untuk itu makanya kita mohonkan KPK sebagai Pihak Terkait untuk bisa didengarkan terkait dengan … apa … permohonan yang kita ajukan pada saat ini.
71.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya tapi KPK tidak mengaitkan diri terhadap kasus ini, dia tidak minta menjadi Pihak Terkait, gitu, merasa … tidak merasa punya kepentingan dia, merasa terserah saja, gitu. Dia tidak terikat kan dengan ini kan? Ini bukan Undang-Undang KPK, ini Undang-Undang Pemda. Kalau maksudnya teknis prosedural, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Chandra. Tapi kalau institusional, KPK kan tidak terikat dengan apa pun putusan ini karena dia punya undang-undang sendiri yang tidak Saudara uji. Silakan.
31
72.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Mohon izin, Yang Mulia. KPK menurut kami sangat terkait dengan keberadaan Undang-Undang Pemda ini khususnya kita mohonkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 punya lima … lima tugas, dua di antaranya poin a dan b adalah koordinasi dan supervisi. Tadi sempat diungkap sedikit, tentu dalam kapasitas Saksi ketika menjadi pimpinan KPK jilid II saja, tetapi tidak … belum menjelaskan tentang praktikpraktik koordinasi dan supervisi, terutama terkait dengan izin pemeriksaan presiden di jilid I kepemimpinan KPK. Dan berikutnya kami ingin keterangan yang lebih dalam tentang unit koordinasi dan supervisi secara kelembagaan di KPK dalam koordinasi-koordinasinya dengan institusi penegak hukum lain. Terima kasih.
73.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, alasan institusionalnya apa. Kalau di sini ya, kalau dianggap terkait ini ada di Pasal 14, itu yang tidak menjelaskan itu. Tapi kalau kaitannya dengan soal koordinasi pemberantasan korupsi misalnya ya, kira-kira kaitan langsungnya apa dengan soal panggil-memanggil ini? Izin-perizinan ini? Kalau kita sendiri dari pemerintah menganggap sudah cukup ya, artinya Hakim bisa menafsirkan sendiri. Coba, Pak Harjono mau bertanya?
74.
HAKIM ANGGOTA: HARJONO Mohon izin bertanya, Saudara Pemohon, ya. Kalau Anda ingin menghadirkan KPK itu kan, kaitannya dengan alasan inkonsititusionalitas, inkonstitusionalitas tiga hal tadi. Lalu KPK ditempatkan di mana? Apakah itu persoalan yang berhubungan dengan cepat prosesnya peradilan dengan persoalan equality before the law atau dengan persoalan kebebasan kekuasaan kehakiman? Karena ini ujiannya ... mengujinya dalam konstitusionalitasnya bukan menguji prosesnya, ya kan? Harusnya kan, ke arah sana. Karena itu yang harus Anda perkuat di situ. Terima kasih.
75.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI DIANSYAH Oke. Dari tiga landasan uji tersebut, saya kira kami ... persidangan ini saya kira butuh memperkuat argumentasi equality before the law, terutama karena adanya perbedaan aturan yang terjadi pada KPK dan juga kepada kepolisian dan kejaksaan. It ... itu ... itu satu hal dan yang kedua yang lebih mendasar saya kira, meskipun di luar tiga alasan konstitusional tadi, adalah soal kemanfaatan dalam pemberantasan korupsi karena tugas KPK salah satunya adalah memimpin pemberantasan korupsi dengan kewenangan koordinasi dan supervisi itu. 32
76.
KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Maaf, Majelis.
77.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baiklah, biar ini … biar lebih … toh ini juga tidak didesak oleh waktu, maka begini, kita akan buka sidang lagi pada tanggal 12 Januari 2011 … kami akan … 2012 ya. 12 Januari 2012, tahun depan, dengan catatan kami akan kirim surat ke KPK. Anda diminta untuk hadir. Artinya tentative saja kepada KPK, apakah Anda bersedia karena ini tidak langsung terkait dengan tugas KPK, ya. Tetapi kemungkinan ada kaitan, sehingga kalau KPK bersedia hadir pada tanggal 12 Januari itu, maka sidang akan dijadwal 12 Januari. Tetapi kalau misalnya KPK menganggap tidak terlalu relevan, maka kami putuskan nanti akan diberitahukan bahwa tang … Rabu, tanggal 4 Januari itu adalah batas akhir penyerahan kesimpulan, ya. Jadi, sebelum tanggal 4 akan diberitahu, tetapi dalam waktu dekat kami akan kirim surat ke KPK untuk bersedia atau tidak me … apa … dikaitkan untuk memperkuat argumen-argumen mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terkait dengan kasus pidana atau tindak pidana korupsinya terutama, begitu ya? Baik, dengan demikian sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB
Jakarta, 22 Desember 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
33
