MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA JUMAT, 30 JULI 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -
Yusril Ihza Mahendra
ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Jumat, 30 Juli 2010 Pukul 15.00 – 15.20 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Achmad Sodiki Maria Farida Indrati Harjono
Luthfi Widagdo Eddyono
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Pemohon: -
Yusril Ihza Mahendra
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.35 WIB
1.
KETUA: AHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 49/PUU-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3 X
Assalamualaikum wr. wb.
selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada acara kali ini baiklah tentang Pemeriksaan Perbaikan dari Permohonan Saudara Pemohon. Dan saya ingin apakah siapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya persilakan terlebih dahulu Saudara Pemohon. Oh enggak dengar ini, kami ulang lagi. Sidang ini adalah untuk mendengarkan perbaikan dari permohonan Saudara dan terlebih dahulu lazimnya kita diberitahu lebih dahulu siapa saja yang hadir dari pada kesempatan ini. Saya persilakan Saudara Pemohon. 2.
PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb.
Panel Hakim Yang Mulia, saya hadir sendiri dalam sidang ini tanpa kuasa hukum walaupun dibelakang ada beberapa orang yang hadir tapi sebagai teman-teman, sebagai sahabat, dan mungkin juga orang lain yang hadir dalam sidang ini, Tapi saya hadir disini sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Terima kasih. 3.
KETUA: AHMAD SODIKI Baiklah, saya persilakan selanjutnya Saudara memaparkan apa saja yang sekiranya ada perbaikan dari permohonan Saudara. Saya persilakan.
4.
PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih, Panel Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pada prinsipnya pokok materi permohonan yang saya sampaikan dahulu tidak mengalami perubahan.
3
Perkara ini adalah permohonan pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahu 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak ada perubahan pada substansi permohonan. Walaupun di dalam permohonan ini saya memperbaiki beberapa hal terkait dengan argumen-argumen baru yang saya tambahkan antara lain memasukkan beberapa kutipan dari risalah pembahasan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004 sebelum Rancangan Undang-Undang ini disahkan menjadi undangundang. Kemudian ada juga perubahan yang cukup luas sehubungan dengan argumen-argumen yang saya kemukakan, dalam hal menyampaikan permohonan provisi Keputusan Provisi kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia. Karena ini ada satu perubahan yang besar dan argumen-argumen baru yang saya sampaikan, izinkanlah kami untuk membacakan hal-hal yang terkait dengan argumen mengapa kami menyampaikan permohonan Putusan Provisi ini. Bahwa mengingat Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, dengan cara memeriksa Pemohon sebagai tersangka dan mencegah Pemohon, Pemohon berpergian untuk pergi ke Luar negeri, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan atau setidak-tidaknya menunda penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka dan mencabut atau sekurang-kurangnya menunda pelaksanaan surat keputusan yang melarang Pemohon untuk berpergian ke luar negeri. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan Provisi ini dalam perkara Pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 133/PUU/VII/2009 yang Pemohon anggap sebagai Yurisprudensi untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan Provisi dalam perkara pengujian UndangUndang. Pemohon menyadari bahwa Putusan Provisi menurut ketentuan yang tersurat di dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Pemohon dan atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Adalah benar bahwa pemeriksaan perkara pengujian undang-undang sebagaimana dikatakan dalam keterangan pers Ketua Mahkamah Konstitusi baru-baru ini adalah bersifat abstrak yakni menguji pasal
4
tertentu dari satu undang-undang dengan pasal tertentu dari UndangUnsdang Dasar 1945. namun patut disadari bahwa subjek hukum Pemohon yang mengajukan perkara pengujian undang-undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang bersifat konkrit dan faktual yang dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang. Dengan cara itulah subjek hukum itu baru dianggap memiliki legal standing ntuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tanpa bukti konkrit dan faktual seperti itu maka subjek hukum tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Karena itu tidaklah sepadan dan tidaklah sebanding jika permohonan yang wajib dibuktikan telah ada kerugian hak konstitusional yang berarti perkara dimulai dengan kasus yang nyata dan faktual terjadi namun proses pemeriksaan pengujian justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan putusan Provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Kekosongan pengaturan mengenai Putusan Provisi selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai rumusan norma-niorma hukum tapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparatur negara dan aparatur pemerintah untuk bertindak sewenangwenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dengan cara menerapkan dan atau menafsirkan satu ketentuan undang-undang. Sementara norma undangundang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma-norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma undang-undang tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Karena itu Pemohon berpendapat bahwa sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi memperluas Yurisprondensi mengenai dikabulkannya permohonan provisi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 terutama terhadap kasus-kasus konkrit dan faktual yang dialami oleh seseorang yang membuatnya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dan pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan argumentasi tadi maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka serta tindakan lanjutannya yang terkait dengan itu seperti mencegah berpergian ke luar negeri, menahan, menggeladah, menyita, dan seterusnya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena keabsahan pejabatnya dalam hal ini Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang aturan hukumnya kini sedang diuji oleh Mahkamah
5
Konstitusi sampai adanya putusan Mahkamah mengenai perkara ini. Bahwa secara konkrit Pemohon telah dicegah untuk pergi keluar negeri selama satu tahun berdasarkan perintah jabatan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti yang sah menurut hukum sehingga pencegahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa Pemohon provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus melakukan tidakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji maka hak kopnstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi tanpa menggunakan kuasa hukum. Berdasarkan pertimbangan bahwa secara historis Pemohon adalah subjek yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 sehingga memahami suasana kebatinan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pemohon ingin mengutip pernyataan Saudara Andi Mattalata dalam kata akhir mini Fraksi Partai Golkar yang tetap menyatakan ketidakpuasannya atas materi yang telah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Namun juru bicara dan sekaligus Ketua Fraksi Partai Galkar itu mengatakan dengan ungkapan-ungkapan perasaan tidak puas itulah kami menganggap apa yang telah kami perjuangkan selama ini mudahmudahan dalam pelaksanaannya nanti dapat terwujud dengan baik. Apalagi kami melihat duet pemerintah yang ada di sini Menteri Kehakiman dan HAM, Pak Jaksa Agung malambangkan semangat pengabdian yang cukup tinggi. Dimata Bapak berdua, kami titipkan pelaksanaan undang-undang ini rizki minallah jabatan minallah tapi minimal sekarang Pak Yusril masih Menteri Kehakiman dan HAM dan Pak Rahman masih Jaksa Agung. Kalau undang-undang ini disahkan Bapak masih punya kemampuan dan kesempatan untuk merealisir bukan hanya yang tertulis tetapi semangat yang melatarbelakangi undang-undang ini. Selain daripada itu, adalah fakta bahwa Saudara Hendarman Supanji yang mengaku sebagai Jaksa Agung yang sah telah mengajak saya untuk memperdebatkan keabsahan dirinya di forum pengadilan dan karena itulah saya mengajukan permohonan ini tanpa kuasa hukum. Mudah-mudahan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengambil inisiatif untuk memanggil yang bersangkutan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini karena sebagaimana telah diketahui umum bahwa Presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan HAM Saudara Patrialis Akbar sebagai Kuasa Hukumnya. Adalah menjadi tidak fair dan tidak wajar kalau keabsahan seseorang Jaksa Agung Pemohon persoalkan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara pengujian undangundang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan tetap memiliki
6
kebebasan untuk menggunakan segala wewenang yang ada di dalam hukum acara, termasuk untuk melakukan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang bukan mustahil akan menyalahgunakan kewenangan itu untuk menyita berbagai penyitaan yang bukan mustahil akan menyalahgunakan kewenangan itu untuk menyita berbagai dokumen. Terkait dengan perkara pengujian undang-undang ini tetapi dimanipulasi seolah-olah barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepada Pemohon. Tindakan seperti itu kalau terjadi dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaa perkara di Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban memutus perkara ini dalam waktu terbatas yakni dalam tenggang waktu 90 hari lamanya. Inilah argumen-argumen yang sebagian besar baru baiar saya kemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Yang Mulia dalam mengabulkan permohonan Pemohon khusus untuk memohon Putusan Provisi di dalam sidang ini. Inilah pokok-pokok yang kami rubah sedangkan mengenai petitum dan yang lain-lain tidak ada satu perubahan substansial melainkan adalah perubahan-perubahan yang bersifat redaksional seperti misalnya dalam pokok perkara kami menyatakan bahwa; 1. menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan anggota Kabinet. 3. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kakuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dalam satu periode dan masa jabatan anggota kabinet. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 22 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 22 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionaly constitutional diartikan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama dengan jabatan anggota kabinet. Demikianlah pokok-pokok perubahan yang kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih.
7
5.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah Saudara Pemohon, Saudara telah memperbaiki dengan sangat runtut dan argumentatif dari apa yang Saudara kemukakan itu. Dan tentunya ada hal-hal yang Saudara mohonkan termasuk putusan provisi dan sebagainya. Dan itu semua sangat fundamental untuk dibicarakan secara komprehensif di dalam satu Rapat Pemusyawaratan Hakim, yang ini semua harus diterima terlebih dahulu dan dipelajari oleh mereka kami bertiga tentunya akan melaporkan itu dan tentunya hal-hal yang berkenaan dengan permohonan Saudara itu tadi akan dibicarakan lebih lanjut di dalam keputusan suatu Permusyawaratan Hakim. Dan dengan demikian maka saya rasa cukup untuk persidangan kali ini, kita akan lanjutkan persidangan yang akan datang dan akan dipanggil secara khusus. Kemudian kalau kemudian Saudara juga akan menghadirkan Ahli yang lain, yang bisa mem back up atau pun memperkuat dalil-dalil Saudara, tentunya akan kita persilakan kepada Saudara. Dan juga pada hal, pada saat kita memeriksa, mengeluarkan putusan provisi yang Saudara sebut-sebut itu, juga didengar lebih dahulu dari Pihak Pemerintah maupun DPR yang terlibat langsung atau yang akan mewakili pemerintah dalam pengujian undang-undang ini. Begitu Saudara Pemohon. Saya kira cukup, ada hal yang dikemukakan?
6.
PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih. Kami akan menyampaikan sementara ini 20 orang Saksi. 16 Saksi Ahli, 14 Saksi Ahli dan 6 Saksi fakta termasuk 3 mantan Jaksa Agung. Nama-namanya insya Allah akan kami sampaikan pada waktu sidang pertama dimulai. Sidang Pleno dimulai nanti. Terima kasih.
7.
KETUA: ACHMAD SODIKI Akan disampaikan atau sudah disampaikan itu? Akan?
8.
PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA Akan disampaikan.
9.
KETUA: ACHMAD SODIKI Akan disampaikan. Baiklah nanti bisa disampaikan kepada Panitera untuk bisa diagendakan pada sidang yang akan datang. Karena ini juga menyangkut waktu yang harus dialokasikan karena banyak sidang-sidang Pemilukada yang sangat menyita energi para Hakim tersebut.
8
Demikianlah saya kira sidang pada hari ini cukup, dan akan dilanjutkan pada akan datang dan dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB
Jakarta, 30 Juli 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001
9
