KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN PERSPEKTIFPENEMPATANTKIKELUARNEGERI Oleh : Diani Sadiawati 1 Kekuatan ekonomi global dan regional atau yang dalam arti umum dikenal sebagai globalisasP antaralain telah memberi kecenderungan semakin besamya peran sektor jasa dalam perdagangan intemasional dan kemungkinan terbukanya peluang bisnis bagi setiap negara untuk mempunyai peluang yang sama Keikutsertaan Indonesia dalam WTO termasuk GATS 3, merupakan indikasi bahwa perlunya dilakukan persiapan dalam menghadapi pasar bebas untuk industri jasa Persiapan tersebut berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang diambil, agar di satu sisi Indonesia tetap konsisten dengan komitmen liberalisasi perdagangan, di sisi lain liberalisasi tersebut tidak merugikan Indonesia baik dilihat dari konteks pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja maupun transaksi berjalan. Globalisasi secara sadar maupun tidak sadar juga telah mendorong perpindahan tenaga kerja antar negara Penduduk dunia bergerak meninggalkan tanah aimya menuju negara lain yang pekerjaannya dengan upah lebih 1. Direktur Hukum. dan HAM, Bappenas, disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kaja Indonesia di Luar Negeri, Hotel Hyatt, Surabaya, tanggl 30-31 Agustus
2005. 2. Globalisasi adalah proses menyatunya negara-negara di seluruh dunia. Dalam perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, jaringan transportasi, serta informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh dunia seiring dengan melebumya batas·batas negara. 3. Sebagai sebuah organisasi intemasional, WTO memiliki perangkat berupa international agreement yang harus dipatuhi oleh negara-negara penandatangannya. Adapun agreement tersebut nantara· lain adalah GATS (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on Trade in Services) dan TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Terkait dengan isu ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian intemasional tersebut, maka GATS mengatur mengenai prinsip-prinsip perdagangan di bidang jasa/services dengan maksud untuk menciptalcan transparansi dan liberalisasi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara-negara anggotanya. Beberapa prinsip-prinsip yang diatur dalam GATS yaitu most-favoured-nation tratment artinya bahwa negara anggota dalam menerapkan kebijakan nasional yang tertait dengan services tidak boleh bersifat memihak kepentingan suatu kelompok tertentu. Transparency artinya negara anggota dalam membuat kebijakan nasionalnya harus dipublikasikan secara luas sehingga dapat diakses oleh semua orang termasuk masyarakat dari negara lain. Increasing Participation of Developing Countres artinya dalam rangka memberlakukan pasar tenaga kerja yang bersifat global maka terhadap negara berkembang diberikan pengecualian melalui negosiasi mengenai spesifik komitmen. Prinsipprinsip tersebut pada dasamya merupakan upaya untuk mewujudkan pasar services yang bersifat global dengan didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga peran pemerintah dapat ditekan semininal mungkin dan hanya sebagai regulator.
125
tinggi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1994 eli wilayah Asia tenaga asing yang sesama negara asia yang mengisi sektor-sektor ekonomi eli wilayah tersebut berjumlahjutaan. Jumlah terbanyak datang dari Indonesia sebanyak 800 (delapan ratus) ribu, Philipina 600 (enam ratus) ribu, Bangladesh sebanyak 400 (empat ratus) ribu, dan Thailand sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ribu.4 Semakin meningkatnya arus globalisasi, di samping peningkatan investasi, transaksi perdagangan, alih teknologi, komunikasi, pertukaran budaya dan politik, maka migrasi tenagakerjajugaeliperkirakan akan meningkat setiap tahun karena seiring dengan makin minimnyahambatan-hambatan eli negaranegara yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO ). Migrasi tenaga kerja antar negara merupakan implikasi dari faham liberalisme yang merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, day a saing keuntungan komparatif (comparative advantage) dan produktivitas. Dewasa ini perpindahan dan arus tenaga kerja antara negara bukan suatu hal yang aneh, terutama tenaga kerja yang mempunyai keahlian (skill)dandenganpenghasilan yang lumayan, kemudahan fasilitas, kondisi yang kondusif, pengembangan diri, jaminan hidup dan tawaran lainnya. s Walaupun sebenamyamigrasi kerja telah berlangsung semenjak dulu, namun konsep dan proses globalisasi baru elimulai sejak tahun 1990-an, dan sejak itu proses migrasi tenaga kerja semakin meningkat. Salah satu sebab yang menjadi pemicu adalah adanya globalisasi ekonomi, runtuhnya tembok komunisme Uni Soviet dan membukadirinya Chinadengan sistem ekonomi dunia Disadari bahwa pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju telah mendorong upah dari lingkungan kerja yang tarafnya rendah ke lingkungan kerja yang tarafnya lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. 4. Sumber data dari Majalah Newsweek, tanggal 17 Oktober 1994. Data umum memperlihatkan bahwa per Januari 2002, TKA legal di Malaysia berjumlah 769.566 orang dengan rincian 155.883 orang yang bekerja di sektor rumah tangga; 283.401 orang yang bekerja di Pabrik; dan sekitar 214.593 orang di sektor perkebunan; 60.197 orang bekerja di sektor konstruksi; bidang jasa sebanyak 55.309 orang dan bidang yang bekerja di bidang lainnya sebanyak 181 orang. 5. Laporan dari majalah Gatra Edisi 18 Tahun IX, 18 Oktober 2003 tentang "Eksodus Kaum Cendikiawan" menguraikan, sekarang ini puluhan ribu tenaga kerja dari Mumbai (lndi) bekerja di Taman Teknologi (Science Park) Silicon \'lllley, Amerika Serikat. Juga tenaga kerja dari Vietnam, China dan negara-negara Asia lainnya tcrmasuk dari Indonesia yang bekerja pada beberapa institusi dan lembaga penelitian di Amerika Serikat.
126
Secara umum, pennintaan akan tenagakerja terlatih eli negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya Sedangkan permintaan akan tenagakeJja tidak terlatih didatangkan dari negara berk.embang. Pekerja dari negara-negaramaju sendiri seringkali tidak tertarik dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka bergaji rendah. Namun di sisi lain pada negara miskin dan berk.embang, kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah rendah berkembang mendorong penduduk untuk mengadu nasib ke negara maju meskipun hanya berbekal keahlian, persiapan, dan kelengkapan dokumen yang seadanya. Sebagian besar pekerja yang berasal dari negara berkembang ini pada umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dari upah yang diterima di negaranya, dan sebagian lagi didorong oleh alasan untuk kepentingan keagamaan, seperti ibadah haji dan ibadah umroh. Faktor pendorong dan penarik di atas sebenarnya merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Namun persoalan menjadi pelik apabila tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara gelap atau illegal. Status gelap inilah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan S<>Sial dan psikologis. Permasalahan lain terhadap implikasi terjadinya arus migrasi adalah semakin banyaknya perempuan dan anak perempuan yang ikutmencari kerja di negara lain yang antara lain disebabkan oleh lumpuhnya sistem ekonomi di negara asalnya.6 Kondisi tersebut menyebabkan banyak perempuan dan anak perempuan yang dieksploitasi ke tempat-tempat kerja di luar negeri untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Indonesia dalam hal ini juga ikut mengirimkan tenagakerja wanita (TKW)-nya antara lain Ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura. Di Singapura sebagai contoh, pada tahun 2002 terdapat sekitar 450 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, lebih
6. Sejak krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 yang sebagian besar disebabkan karena sulitnya mencari kerja di dalam negeri dan janji upah yang menggiurkan bekerja di luar negeri. Sebagaimana diketahui oleh kita semua bahwa kondisi perkembangan perekonomian lndoneH!r ll:rkait dengan peluang pasar tenaga kerja di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997 tidak begitu menggembirakan. Adanya depresiasi nilai rupiah terhadap mata uang asing membawa implikasi membengkaknya utang pemerintah dan swasta. Banyaknya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan pengangguran meningkat tajam hampir tiga kali lipat yaitu sekitar 14,1 juta orang dan jumlah masyrakat miskin meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar 28 juta oa., pada tahun 1996 menjadi sekitar 53 juta orang pada tahun 1998. Hingga ~ 2004, angka kemiskinan masih relatif tinggi (sekitar 30 juta jiwa) dan jumiah pengangguran masih sekitar 10 juta jiwa.
127
dari 140nbu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia diperkirakan mencapai 60 ribu orang, selebihnya dari Philipina, India, Sri Langka dan Bunna7
Sebagai bagian dari masyarakat intemasional, makalndonesia mau tidak mau terpaksa ikut teijun dalam era globalisasi, sehingga tidak dapat menahan warganegaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negaranya. Pada dasamya adanya globalisasi perdagangan services/jasa ini dilihat dari kepentingan Indonesia sebagaimananegara berkembang lainnya memiliki dua aspek yaitu yang pertama, merupak:an peluang kepada tenaga keija Indonesia untuk bekeija di pasar luar negeri. Namun di lain pihak:, Indonesia juga harus membuka pasar domestiknya untuk tenaga keija asing sehingga ak:ibatnya tenagakeijakitakhususnya para profesional harus mampu bersaing dengan para ekspatriat agar dapat tetap eksis. Adanya peluang bagi tenaga keijalndonesia untuk dapat bekeijake luarnegeri tentunya merupak:an peluang positif dari adanya globalisasi perdagangan jasa Peluang positif tersebut antara lain kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup karena pendapatan yang diterima berbeda apabila hanya bekeija di dalam negeri; dan mendapatk3:11 wawasan pengetahuan yang lebih berbasis teknologi tinggi.8 Indonesia sendiri pun sebenamya sudah sejak: lama mengirimkan ten~J.ga keija ke Tunur Tengah. Pada tahun 90-an tenagakeijalndonesia (TKI) mulai merambah ke Singapura, Korea, Taiwan dan Hongkong, yaitu semenjak: negara-negaraAsiamelonjak: pertumbuhan ekonominya Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pengiriman TKI ke luar negeri ini masih didominasi oleh pengiriman tenagakeija untuk sektor infor7. ELSAM, Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura, Newsletter Edisi Mei-Juni, Heyzer, Noellen (2002): ''Trafficking, Migrasi, dan Globalisasi," dalam Radio Nederland Weredomroep, edisi 6 Desember. 8. Secara umum seorang tenaga kerja di Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri paling tidak harus menguasai pemakaian peralatan teknologi yang modem dipakai di negara tujuan; penguasaan bahasa asing yang biasa dpakai dalam pergaulan dunia yaitu bahasa lnggris dan jika perlu bahasa dimana mereka akan bekerja. 9. Berbeda dengan migrasi tenaga kerja dari negara maju yang mengandalkan penguasaan ilmu dan teknoloogi, maka TKI masih mengandalkan kemampuan dan modal otot, bukan kemampuan otak, sehingga pekerjaan yang diperoleh adalah pekerjaan kasar seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pekerja kebun, sopir, karyawan pabrik, dll. Sehingga tidak heran TKI hanya menjadi objek pemerasan, penipuan, penganiayaan, pmerkosaan, dll. Berdasarkan somber data dari Ditjen PPTKLN-Depnakertrans, permintaan TKI ke luar negeri berfluktuasi senalan dengan permintaan, selama bulan Januari sampai dengan bulan April 2004 mencapai 83.999 orang, terdiri dari sektor formal atau 14,81% dan sektor informasi sebanyak 71.562 orang atau 85.19%. Dari jumlah tersebut, untuk sektor informal lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja perempuan yaitu sebesar 83.88%, sedangJcan pada sektor formal kebutuhan untuk tenaga keija laki-laki dan
128
mal seperti sebagai pembantu rumah tangga, buruh kasar perkebunan.9 Hal
yang masih memprihatinkan adalah banyak tenaga kerja di sektor informal tersebut tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup baik. Akibatnya pengiriman tenagakerjakeluar negeri sering kali menimbulkan pennasalahan sosial dan bahkan cukup banyak keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam pennasalahan umum. 10 Di lain pihak terbukanya market Indonesia kepada tenaga kerja asing juga merupakan tantangan terhadap profesional di Indonesia untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Namun jika melihat pada penerimaan devisa yang diperoleh dari pengiriman TKI ke luarnegeri, yang bekerjadi kawasan AsiaPasiftk, Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Afrika, tidak adil apabila Pemerintah tidak memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri, karena cukup besar sumbangan yang diberikan oleh para TKI kepada negara. Sebagaimana informasi yang ada dari Ditjen PPTKLN-Depnakertrans penerimaan devisa dari para TKI yang bekerja di kawasan Asia Pasiftk, Amerika, Eropa, Timur Tengah dan Afrika adalah sebagai berikut Pada tahun 2001 penerimaan devisa adalah sebesar US$ 537,654,777 dari sejumlah 338,992 TKI. Pada tahun 2002 devisa yang diterima oleh negara adalah sebesar US $ 2,198,019.604 dari 480.393 TKI; pada tahun 2003 diperoleh devisa sebesar US $ 75,639,513 danjumlah TKiyangbekerjasebanyak293,694 TKI; dan pada tahun 2004 diperoleh devisa sebesar US $ 170,869,287 dari sejumlah 244.624 TKI. Penerimaan devisa itu pun sebenamya dapat lebih besar apabila jugamempethitungkan devisa yang diterimamelalui TKI ilegal dan pengiriman uang illegal (illegal remmitance) oleh para TKI illegal tersebut Kebijakan Pembangunan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. perempuan hampir seimbang. Sedarigkan untuk penerripatan TKI di luar negeri selama bulan Januari sampai dengan bulan April 2004 berjumlah 99.539 orang, terdiri dari sektor fonnal 10.862 orang atau 10,7%% dan sektor informal sebanyak 182.452 orang atau 89,25%. Dari jumlah tersebut untuk sektor informal 1ebih banyak ditempatkan tenaga kerja ~mpuan sebesar 93,50%, sedanglcan pada sektor formal penempatan tenaga kerja laki-laki dan perempuan hampir berimbang. 10. Cukup banyak kejadian yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia yang hanya bemekaltekad dan kemampuan yang seadanya, akhimya harus berurusan dengan bukum di negam mereka bekerja dengan vonis hukumanyang sangat berat mulai dari penjara seumur bidup sampai kepada hukuman gantung, karena perbuatan pidana yang dilakukan menurut bukum negare. ::~ bersangkutan sudah melampaui batas.
129
Dalam melakukan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, adanya globalisasi perdagangan dunia merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa dalam melakukan pembangunan. Pengeksploitasian tenaga kerja dengen upah murah dan penggunaan sumbersumber daya alam tak terbarukan seringkali dipakai sebagai modal dasar bagi negara-negara berkembang dalammelakukan pembangunan, namun untuk ke depan hal tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan murahnya upah tenagakerja dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi, perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesarbesamya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatifyang muncul. Di samping itu salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam rangka penciptaan lapangan kerja adalah tidak seimbangnya pertumbuhan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang akan masuk ke pasartenaga kerja tersebut. Pertambahan penduduk nasional masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode sekitar 20202030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikail angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi mereka. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi 11 , sehingga mengakibatkan pertumbuhan tenaga kerjajuga semakin tinggi maka salah satu altematif yang digunakan adalah dengan membuka peluang bekerja di luar negeri. Dari data yang diperoleh pada bulan Januari- Desember 2004 Jumlah Penempatan TKI ke Luar Negeri adalah sebanyak 380.690 orang. 12 Adapun urutan negara-negara tujuan bagi TKI tersebut adalah Arab Saudi, 11. Bahkan berdasarkan proyeksi kependudukan 2005-2025, jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 270 juta orang. 12. www.tki.or.id/asp/rekapitulasi/rkphead.htm.
130
Malaysia, Kuwait, Hongkong, Brunai Darussalam, dan beberapa negara lainnya Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 20052025, salah satu sasaran pembangunan adalah terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Hal tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga pada tahun 2025 pendapatan perkapita penduduk Indonesia sekitar US$ 6000, dengan tingkat pengang~ yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. Dalam rencana · pembangunan jangka panjang tersebut jugadiuraikan bahwakebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi. Sebagai bagian dari pelaksanaan lebih Ianjut Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasional,PemerintahtelahmenyusunRencanaPembangunan JangkaMenengah (RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. RPJMN tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih. Visi yang tertuang dalam RPJMN terdiri dari tiga hal yaitu: (1) terwujudflya kehidupan masyarakat bangsadan negara yang aman bersatu, rukun dan damai; (2) terwujudnya masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan kesetaraan dan hak asasi manusia; dan (3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk mencapai visi dalamrencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut maka dilaksanakan dengan melalui tiga misi yaitu: ( 1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Dalam Bab 23, RPJMN 2004-2009, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan, dikemukakan beberapa pokok permasalahan an tara lain sebagai berikut: Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir; menciutnya lapangan kerja formal di perkotaan dan perdesaan pada kurun waktu 2001-2003; pekerja bekerja di lapangan yang kurangproduktif; 131
perbedaan upah yang semakin Iebar antara peketjafonnal dan infonnal; adanya indikasi menurunnya produktivitas di industri pengolahan; dan meningkatnya tingkat pengganggur terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun) 13 Khusus untuk tingkat penganggurusia muda yang berumur 15-19 tahun, dalam kenyataannya terus meningkat, dari 20,6 persen pada tahun 1999 menjadi 23,5 persen pada tahun 2000,28,7 persen pada tahun 2001,34,6 persen dan 36,7 persen pada tahun 2003. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena akan mengancam kelangsungan generasi Bangsa Indonesia yang berkualitas dan profesional, mengingat globalisasi sudah tidak dapat dibendung oleh negara manapun di dunia Menyempitnya kesempatan kerja di sektor formal baik di perkotaan maupun di perdesaan pada kurun waktu 2001-2003 juga menimbulkan masalah pengangguran yang cukup signiftkan. Pengurangan peketjafonnal ini diperkirakan terjadi di industri yang diperkirakan padat pekerja Pada tahun 2001 industri makanan dan minuman kehilangan sekitar 15,6 ribu pekerja, industri tekstil kehilangan 66,4 ribu pekerja, industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi kehilangan 79 ribu pekerja, dan industri pakaian kehilangan 4,0 ribu pekerja, serta industri-industri lainnya Kondisi tersebut secara langsung mendorong terjadinya migrasi ke negara lain menjadi TKI dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang cukup. Dari beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan tersebut di atas, maka RPJMN telah menetapkan arab kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang harus ditempuh dalam kurun waktu lima tahun. Kebijakan tersebut adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modem yang seluasluasnya, dan memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Untuk itu kebijakan yang akan dilaksanakan khususnya yang terkait dengan memperbaiki mekanisme penempatan dan meningkatkan perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri, melalui perbaikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja baik antar daerah (internal) maupun migrasi ke luar negeri (ekstemal). Untuk melakukan pembenahan terhadap pennasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luarnegeri, RPJMN telah menetapkan program-program pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah: 13. Penganggur terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
132
a. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekeijaan dan penghidupan yang Iayak. Dengan demikian tugas tersebut menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan akses dan lapangan pekerjaan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya jumlah penduduk Indonesia yang beijumlah kurang lebih 235 juta penduduk; sumber daya yang terbatas; sarana dan prasarana; arus globalisasi, dan lain-lain membuat negara dan aparat pemerintahannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu singkat. Untuk itu kebijakan migrasi tenaga keija ke luar negeri sebagai TKI menjadi salah satu altematif yang masih dilakukan oleh Pemerintah, seiring dengan upaya untuk menciptakan peluang pekeijaan yang lebih besar di dalam negeri sendiri. Sebagaimana diuraikan di atas mengenai banyaknya permasalahan yang dihadapi TKI, berbagai diskusi, seminar, dan upaya-upaya untuk mencari solusinyamasih belum memperlihatkan hasil dan dampak yang optimal. Untuk itu perlu didasari bersama bahwa permasalahan di bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan TKI pada khususnya tidak dapat dilihat dari satu sisi, karenacukup banyak faktor-faktoryang mempengaruhi antaralain, pendidikan (formal dan informal)? kesempatan, dan akses terhadap informasi pasar kerja yang terbuka dan transparan mengenai lapangan pekeijaan yang dibutuhkan tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Berkaitan dengan upaya untuk memberikan penempatan dan perlindungan terhadap TKI, PJMN memprioritaskan untuk melakukan peninjauan kembali mekanisme perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, perlindungandan pemulangan TKI yang lebih terbuka dan transparan. Peluang kesempatan kerja di luar negeri masih dibutuhkan mengingat besamya pengangguran di dalam negeri. Adapun beberapa kegiatan pokok yang terkait adalah: penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel, seperti penyusunan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN); koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja; pengembangan infrastrukturpelayanan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja, dll.
133
RPJMN 2004-2009 kernudian dijabarkan dalarn Rencana Kerja Pemerintah (RKp),14 yang saat ini rnernasuki tahun 2005 danjuga telah disusun Rencana Kerja Pernerintah tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nornor 39 tahun 2005. RKP tahun 2005 menetapkan Program Perluasan danPengernbangan Kesernpatan Ketja1s dan Program Perlindungan dan Pengernbangan Lernbaga Tenaga Kerja. 16 Pada Rencana Kerja Pernerintah tahun 2006, Program Perluasan dan Pengernbangan Kesernpatan Ketja dan Program Perlindungan dan Pengernbangan Lernbaga Tenaga KeJja, difokuskan pada: (a) penyernpumaan peraturan dan kebijakan ketenagakeijaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel, rneliputi aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja kontrak, pengupahan, PHK dan perlindungan tenaga kerja; (b) penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penernpatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; (c) rnelakukan berbagai persiapan dalarn rangka pelaksanaan UU Nornor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubunganindustrial yang ditangguhkan pelaksanaannya dengan PERPU Nornor 1 Tahun 2005; dan (d) penyernpurnaan berbagai program perluasan lapangan ketja yang dilakukan Pernerintah, seperti program perluasan kerja sistern padat karya, serta penyelesaian perrnasalahan industrial yang adi_l, konsisten dan transparan; (e) rnenyernpumakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan rnendorong terbentuknya pasar keJja serta rnernbentuk bursa ketja; (f) penyernpumaan peraturan perundang-undangan yang rnendukung adrninistrasi kependudukan utarnanya mendorong penyelesaianRUU Adrninistrasi Kependudukan.
14. Rencana kerja Pemerintah (RKP) merupakan perintah pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 15. Kegiatan pokok dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan antara lain pada: (a) penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelatihan kerja dan pemagangan; (b) pengembangan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenaga kerja; (c) peningkatan relevansi dan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja; (d) pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan perusahaan; (e) peningkatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja; (0 pengembangan dan peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan keterampilan kerja, 16. Kegiatan pokok yang terkait dengan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja adalah: (a) penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memperhatikan fleksibilitas pasar kerja; (b) penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan; (c) pengembangan dan peningkatan kualitas kelembagaan ketenagakerjaan; (d) penyelesaian permasalahan industrial secara cepat, tepat, adil, konsisten dan transparan; (e) sosialisasi pecaturan perundang-undangan ketenagakerjaan; (0 pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan; dan (g) koordiansi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketenagakerjaan.
134
Penutup: Globalisasi pada hakikatnya adalah persaingan, persaingan global mengandung makna ancaman dan sekaligus peluang apabila kita dapat mengubah ancaman menjadi peluang. Kurang lebih 40 juta jiwa penduduk Indonesia berada pada usia muda tidak bekerja (mengganggur), sehingga salah ~ peluang untuk pemenuhan kerja adalah dengan bekerjadi luarnegeri. Pemenuhan kesempatan kerja di dalam negeri sangat terbatas, di mana setiap pertumbuhan ekonomi 1% diperkirakan hanyameningkatkan 400.000peluang kerja. Sehingga bekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja. Saat ini diperkirakan kurang dari 5% warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI) bermasalah, terutama yang berkaitan dengan haknya dan hal tersebut perlu sesegera mungkin diatasi. Secara prinsip ketatanegaraan, setiap warga negaraindonesia yang berada di luar negeri menjadi tanggungjawab negara asal yang dalam hal ini peran KBRI menjadi sangat penting, baik terhadap TKI legal rnaupun illegal. Namun banyaknya TKI yang tidak melaporkan keberadaannya kepada KBRI setempat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi KBRI apabila timbul masalah yang melibatkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam kaitan ini permasalahan koordinasi antara instansillembaga di dalam negeri (Depnakerstrans, PJTKI, imigrasi, dan instansi terkait lainnya) dengan KBRI di negara tujuan TKI mau tidak mau menjadi satu-satunya cara untuk meminimalisasi kebingungan dalam menangani TKibermasalah. Dalam hal ini peranan Bidang Konsuler, Atase Ketenagakerjaan KBRI di negara penerima TKI yaitu melindungi kepentingan WNI tennasuk perusahaan swasta di luar negeri perlu lebih diberdayakan dan dilengkapi dengan perangkat-perangkat seperti unit pelayanan dan bantuan hukum. Untuk itu akan sangat membantu apabila Atase Ketenagakerjaan memiliki pengacara hukum yang memiliki kemampuan menguasai peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan dan bahasa Inggris yang baik untuk mengatasi pennasalahan TKI di suatu negara. Sehingga diharapkan dapat membantu KBRI setempat untuk mengatasi berbagai permasalahan TKI di luar negeri. Dari sisi pengambilan keputusan tingkat tinggi pun sebenamyasudah dibuat SKB 6 Menteri dan dibentuk advokasi TKI di luarnegeri. Anggota Tim terdiri dari Menlu, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menakertrans, Menteri Agamadan Meneg Pemberdayaan Perempuan, dikoordinasikan oleh 135
Menko Kesra. Juga telah dibentuk forum afternoon Tea yang beranggotakan pejabat Eselon I dari 8 departemen untuk mengantisipasi perusahaan TKI di luar negeri yang bersifat infonnal. Namun sampai di mana Tim tersebut telah menghasilkan kebijakan atau pengambilan keputusan yang penting perlu disampaikan secara terbukakepadamasyarakat. Sehingga pengguna di bidang ketenagakerjaan dapat denganjelas mengetahui berbagai infonnasi yang belkaitan dengan pelaksanaan penempatan danperlindungan TKI di luarnegeri. Tindak Ianjut yang perlu segera dilakukan untuk lebih meningkatkan penempatan dan perlindungan TKI ke luarnegeri yang lebih bennartabat antara lain, perlu dilakukan dicermati dan dikaji ulang upaya untuk melakukan mekanisme rekrutmen tennasuk assesment lapangan pekerjaan yang TKI dibutuhkan di luar negeri, prosedur yang tidak berbelit, pelatihan dan peningkatan kemampuan berbahasa asing sesuai negara tujuan, dan juga peningkatan pelayanan dan bantuan hukum bagi TKI di luar negeri. Karena tidak tertutup kemungkinan TKI yang bekerja pada sektor formal dan mempunyai kemampuan profesional padasuatu saatjugamenghadapi masalah yang berkaitan dengan hak-haknya Demikian pula perlu ditindaklanjuti secara konkrit perluasan lapangan kerja termasuk perlindungan dan pembinaannya khususnya di perdesaan, sehingga mereka akan berpikir beberapa kali apabila ·akan pergi ke kota besar ataupun luar negeri karena kesempatan kerja di perdesaan pada dasamya lebih memberikan kenyamanan dan keamanan, karena tetap dalam lingkungan keluarga
136
