ISU- ISU STRATEGIS. 1. Identifikasi Permasalahan

ISU- ISU STRATEGIS 1.

Identifikasi Permasalahan Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP)

yang

mencakup

urusan

pemerintahan

Provinsi

dalam

penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2014 tentang lembaga lain dan merupakan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, sekaligus mengintegrasikan BKPPMD dengan BPPT, dimana kedudukan BPMPT adalah unsur pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional, perlu membaca peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat, antara lain: 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011, yang meliputi : 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal; 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2010 tentang pelayanan Publik, dimana tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-

kurangnya meliputi: 1) Pelaksanaan pelayanan, 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat, 3) Pengelolaan informasi, 4) Pengawasan

Internal, 5)

Penyuluhan kepada masyarakat dan 6) Pelayanan konsultasi. 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu jo. Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang penanaman modal jo Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2014 tentang Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Dengan disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, jenis pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang menjadi kewenangan BPMPT Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 261 jenis perizinan, terdiri dari izin sebanyak 148 jenis izin dan 113 jenis non izin, yang sebelumnnya berjumlah 205 jenis perizinan. Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan BPMPT sebagai unsur pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPT provinsi Jawa Barat, telah teridentifikasi beberapa permasalahan dalam 6 (enam) aspek sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Aspek Kajian 1.

Pelaksanaan pelayanan;

Capaian kondisi Saat Ini 

Pelayanan Penanaman Modal Belum memenuhi standar /Target













2.

Pengelolaan pengaduan masyarakat;

Pelayanan Administrasi Perizinan Belum memenuhi standar/ Target Dgn Nilai IKM th 2013 dan 2014 : 75,75 &78,96 (B) dari Target A



Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2011 ttg SPM bidang Penanaman Modal Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2013 ttg RPJMD Prov Jabar Tahun 20132018 Permenpan & RB No 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Thd Penyelenggaraan Yanlik Permenpan No.1/2015. ttg Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Yanlik



Pergub 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

 Pengaduan  Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal belum mencapai Target

Permenpan & RB No. 24 / 2014 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Yanlik Secara Nasional Jo No. 3 / 2015 ttg Roadmap Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional

Integrasi Perizinan BPMPT saat ini 261 jenis/ 24 bidang, belum mencakup seluruh kewenangan Perizinan Provinsi.

 Pengaduan Proses Pelayanan Perizinan

Faktor yang mempengaruhi

Standar yang digunakan

Internal 

Eksternal

 Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembang an usahanya.   Lemahnya koordinasi dengan Kab/Kota dan stakeholder   Belum adanya kesamaan persepsi aparatur pelayanan di semua tingkatan  Belum jelasnya mekanisme dan Fungsi Biro-Biro di Setda dlm proses perizinan strategis .  UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  PP 38 Tahun 2007, dan Perda Jabar 10/2008  Kurangnya  Kurang dukungan jelasnya bentuk unit rincian kelembagaan, informasi pengaduan  Kurang atas memadainya pelaksanaan sarana Penanaman pengaduan, Modal dan  Perlunya Pengaduan penyempuratas Proses naan Perizinan mekanisme yang pengelolaan pengaduan, Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana, Data profil peluang investasi belum up to date SOP dan Standar Pelayanan belum up to date

Permasalahan Pelayanan BPMPT Jabar Pelayanan (Kebijakan, Promosi,Kerjasam a , Dalak, Pengelolaan Data & SIM dan Penyebarluasan Diklat) PM belum dapat dilaksanakan secara optimal

Pelayanan Perizinan belum memenuhi Target IKM

Kewenangan Pelayanan Perizinan Kewenangan Provinsi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Belum Optimalnya Fungsi Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal yang dibentuk sesuai Kepgub No. Tahun 2012 Masih rendahnya kinerja pengaduan perizinan terpadu pada BPMPT

Aspek Kajian

Capaian kondisi Saat Ini Terpadu Belum mencapai target

3.

4.

5.

Pengelolaan informasi;

Pengawasan internal;

Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.



Permenpan & RB No 15/ 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan

 Penyediaan Infrastruktur dan Sistem informasi pelayanan perizinan belum berjalan dengan baik.

SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA/2 009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 Data base dan aplikasi perizinan

 SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGD A/2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Perka BKPM RI No. 3 Tahun 2012 ttg Dalak PM  Perka BKPM No. 4 Tahun 2014 ttg SPIPISE  Perka BKPM No 14 Th 2011 Ttg SPM Bid PM

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi Target

Faktor yang mempengaruhi

Standar yang digunakan

Monev Pelayanan Perizinan Terpadu belum optimal

 Permenpan & RB No 31 Th 2014 ttg Pedoman MYSTERY SHOPPING Penyelenggaraan Yanlik  Pergub 92/2014 ttg Juklak Perda No. 7/2010 ttg PPT  Komitmen Pemprov Jabar dengan KPK pelaksanaan Model Island of Integrity vide Kepgub No. 061/1362-Org/2010 ttg OPD/Unit Kerja Model Island of Integrity di Jabar .

Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Pelayanan Konsultasi kepada

 Permenpan & RB No 30 Th 2014 ttg Pedoman Inovasi Yanlik

Internal  SDM pelaksana yang msh perlu peningkatan kompetensi Belum semua jenis izin yang dikelola dapat diinformasikan karena belum disusunnya mekanisme dan prosedur perizinan terutama izin yang bersifat strategis Sistem penyimpanan Data Base belum tersedia (Filing System)

Eksternal disampaikan ke BPMPT

Belum semua OPD teknis mengintegrasi kan perizinan kepada BPMPT

Belum terinformasikan jenis-jenis perizinan yang bersifat strategis kepada publik.

Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis

Akurasi data tidak optimal, dan tidak ada data base sebagai kendali untuk monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Belum memenuhi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas yanlik

 Permenpan & RB No 52/2014 ttg Pddoman pembangun an Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani



Belum adanya koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Instansi di

Kualifikasi dan kuantitas SDM pelaksana

Permasalahan Pelayanan BPMPT Jabar

Hasil IKM Pelayanan Perizinan belum memenuhi target

Belum optimalnya fungsi pelayanan penyuluhan dan konsultasi pada BPMPT

Aspek Kajian

6.

Sumber Daya Aparatur

Capaian kondisi Saat Ini

Standar yang digunakan

masyarakat masih rendah

 Permenpan & RB No 35 Th 2012 ttg Pedoman SOP AP  Pergub 48/2014  Kepgub No. 024/Kep.823BPPT/2011 tgl 14 Juni 2011 ttg. Unit Layanan Keliling (Site Mobile Service) Pelayanan Perizinan Terpadu.  Kepmenpan No.KEP/25/M.PAN/2/ 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.  SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA /2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Standar Kompetensi.

Masih terbatasnya Kompetensi SDM BPMPT dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan perizinan.

 S.d. akhir thn 2014 jumlah SDM BPMPT dibidang pelayanan perizinan baru berjumlah 42 orang, jauh dari jumlah kebutuhan minimal  Belum dilaksanakan Analisa Jabatan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan perizinan

Analisa Jabatan

Faktor yang mempengaruhi Internal





msh kurang Sarpras pendukun g msh terbatas SOP belum tersedia

Eksternal

Permasalahan Pelayanan BPMPT Jabar

Pusat , OPD Teknis Provinsi dan Kab/Kota.

Belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampil an SDM pelayanan perizinan.

 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai dari BKD belum direalisasika n sesuai kebutuhan pelayanan perizinan yang berkompete n.  Permenpan & RB No 52/2014 ttg Pedoman pembangun an Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani

Menjadi salah satu faktor keterlambatan dalam proses pengolahan perizinan

Pendayaguna an SDM yang ada

Pemenuhan SDM oleh OPD belum sesuai kebutuhan. Formasi kebutuhan SDM belum difasilitasi OPD terkait

Pengaturan & distribusi tugas kepada pelaksana melebihi kapasitas/ tugas ganda sehingga kualitas hasil pekerjaan kurang memuaskan.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan disusun sebagai penjabaran dan mempertimbangkan keberlanjutan dari penetapan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 - 2018.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Visi adalah merupakan impian yang kuat, konsisten dan berorientasi jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Dengan

mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

permasalahan,

tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 – 2018, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013, yang hendak dicapai adalah : "Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua". Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna yang terkandung dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut : Maju

: adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya

serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial. Sejahtera

: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk Semua

: adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat, Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia dan, Keterbukaan informasi pembangunan serta terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan kedua-duanya harus sejalan. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, yaitu : Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat

Jawa Barat yang agamis, berahlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangaunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, peran Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan, seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi :"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". No (1) 1.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan OPD

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan perizinan yang belum optimal

- Data profil peluang investasi belum up to date. - Lemahnya koordinasi dengan Kab/Kota dan stakeholder

Adanya Forum PTSP sebagai salah satu sarana koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah

Belum optimalnya Tim Teknis dalam pelaksanaan pengolahan perizinan

Faktor

Misi 2 Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan

2.

“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik” 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media

Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis

Adanya anggaran khusus untuk Tim Teknis dalam melaksana kan proses peninjauan lapangan

Belum optimalnya penggunaan aplikasi

Adanya aplikasi perizinan baru yang

Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.

perizinan yang ada saat ini

sedang dikembang kan

Sumber daya aparatur BPMPT sebagaian besar adalah karyawan baru, sehingga belum berkompeten dalam pelayanan perizinan

Kompetensi pegawai yang menangani di pelayanan perizinan sangat sedikit

Pelayanan Administrasi perizinan belum sesuai dengan tuntutan masyarakat

Terbatasnya anggaran yang belum mencukupi kebutuhan dasar kantor.

Sarana prasarana yang ada belum sesuai standard SPM Pemeliharaan sarana dan prasarana di beberapa gerai Koordinasi dengan bidangbidang dalam pelaporan capaian kinerja

Terbatasnya anggaran

OPD teknis mendukun g dalam memberika n wawasan melalui Bimtek kepada pegawai BPMPT Komitmen Pemprov Jabar dalam reformasi birokrasi pelayanan publik Dukungan OPD teknis terkait

.

Koordinasi dengan BKPP

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan Renstra Kementrian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan yang mempengaruhi terhadap

penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel di bawah ini : Tabel 3. Permasalahan Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No (1) 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (2) BKPM-RI (20102014) Misi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing.

Permasalahan Pelayanan BPMPT Prov. Jawa Barat (3)





2

DEPUTI PELAYANAN PUBLIK

BKPM menetapkan BPMPT Jabar masuk kualifikasi Bintang 3 berdasarkan penilaian PT. Surveyor Indonesia Th. 2010 dan belum bisa menangani perizinan Investasi Asing (PMA). Dalam implementasi Pelayanan Perizinan Investasi secara teknis masih terkendala belum optimalnya SPIPISE yang dikelola BKPM di Jakarta.

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

 BPMPT belum dapat mencapai durasi waktu proses sesuai ketentuan Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 dan  Tim Teknis OPD yang terkait Investasi belum berfungsi secara optimal.

 Sebagian Aparatur BPMPT telah mengikuti Diklat PTSP dan SPIPISE yg diselenggarakan BKPM.  Dukungan Pendampingan Pengoperasian SPIPISE oleh BKPM berjalan sampai sekarang..

No (1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (2) KEMENPAN & RB. (I KU):  Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan yg berstandar pada peraturan yang berlaku.

 Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.

Permasalahan Pelayanan BPMPT Prov. Jawa Barat (3)

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan belum Optimal

Terbatasnya anggaran BPMPT.

Frekwensi dan Capaian Hasil Survey IKM masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

Terbatasnya anggaran BPMPT

 Sesuai Permenpan &RB Nomor 36/2012 ttg Standar Pelayanan  Depdagri No. 500/ 1191/V/Bangda ttg Penyempurnaan Pedoman Nasional PPTSP Permenpan & RB No.16 Thn 2014

Telaahan Renstra Kab/Kota dan Renstra Provinsi Guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terhadap sasaran Renstra pada Kabupaten/Kota yang mempengaruhi pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat ditinjau dari sasaran Jangka menengah dapat terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4. Permasalahan Pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No (1) 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota (2) BPMPT KOTA TASIKMALAYA Misi 1: Mewujudkan pelayanan prima yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel Misi 2:

Permasalahan Sebagai Faktor Pelayanan Penghambat Pendorong BPMPT (3)  Masih belum terintegrasin ya informasi

(4)  Anggaran Terbatas

(5)  Telah dibentuknya Forum PTSP

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota

(1)

(2) Mewujudkan sumber daya aparatur pelayanan berkualitas dan profesional

2

3

Misi 3: Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis EGoverment BPMPT KABUPATEN KARAWANG Misi 1: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif Misi 2: Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional BPMPTPM KABUPATEN MAJALENGKA Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan amanah Misi 2: Meningkatkan pelayanan yang cepat, efektif, responsif, inovatif dan akurat Misi 3: Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis Teknologi Misi 4: Meningkatkan aksebilitas masyarakat dalam pelayanan perizinan Misi 5: Pengakselerasian promosi dan investasi

Permasalahan Sebagai Faktor Pelayanan Penghambat Pendorong BPMPT (3)

(4)

(5)

Potensi Penanaman Modal dan Proses Perizinan yang diterbitkan Kab/Kota terkait Perizinan Paralel dan menjadi persyaratan perizinan kewenangan Provinsi.  Belum dapat dilaksanakan nya pembinaan Pelaksanaan PM dan perizinan Kab/Kota yang menjadi Tupoksi BPMPT, sbg bahan kebijakan Pemprov Jabar.  Belum adanya koneksifitas sistem informasi pengelolaan PM dan perizinan dengan PTSP Kab/Kota.

 Kebutuhan SDM belum terpenuhi.

di Jawa Barat. Dan Kepala BPMPT Jabar sebagai Ketua, yang mengacu SE Depdagri No.500/1191 /V/Bangda/2 009.  Adanya sistem aplikasi perizinan baru dari Kemeninfo yang nantinya diharapkan dapat dikembang kan menjadi sistem informasi pengelolaa n perizinan dengan PTSP Kab/Kota dan menjadi Subsistem atau Interface dengan SPIPISE yang dikelola BKPM.

 Sarpras Pendukung Pelayanan Belum Maksimal.

5.

Penentuan Isu-isu Strategi Dengan mengacu pada Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya terutama penyelenggaraan Pemerintahan dalam konteks ”Clean Governance” yang pro-poor, pro-growth, dan employment sebagai triple track yang menganut 8 prinsip dasar dalam pelayanan penanaman modal dan

perizinan, yaitu(1) Asas kepastian hukum; (2) keseimbangan; (3)

ketidakberpihakan, (4) kecermatan; (5) tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampur adukkan kewenangan; (6) keterbukaan; (7) profesionalitas; (8) kepentingan umum. Dijelaskan dalam RJPMD bahwa isu-isu strategis mengenai permasalahan pembangunan di Jawa Barat di bidang Ekonomi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain: belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik yang belum sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu dalam Upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tersebut, Aparatur BPMPT dituntut untuk memiliki kemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi BPMPT Provinsi Jawa Barat, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

6.

Analisa SWOT SWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT juga diperlukan untuk mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan Analisa Kondisi Internal Suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya. Analisa kondisi internal

terdiri

dari

dua

hal

yaitu

kekuatan/strengths

dan

kelemahan/weakness. Kekuatan/Strengths 1. BPMPT terbentuk sebagai komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat dan sebagai salah satu OPD dengan program RAD-PK Jabar berdasarkan Pergub No. 76 tahun 2010. 2. Kelembagaan setingkat Eselon IIa. 3. Potensi bidang penanaman modal dan urusan perizinan yang mejadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 261 jenis izin dari 24 Bidang/sektor dan bersifat multi sektor.

4. Mengelola izin strategis yang bersifat lintas sektor dengan memperhatikan beberapa aspek kebijakan pengendalian yang bersifat strategis. 5. Mempunyai Peraturan Gubernur No 48/2014 tentang Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tth Penanaman Modal dan Pergub No 92/2014 tentang Juklak Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. 6. BPMPT menjadi salah satu OPD percontohan Model Island Of Integrity berdasarkan Kepgub No. 061/1362-Org/2010. 7. Diberikan tunjangan khusus kepada pegawai berdasarkan kondisi kerja dalam mengelola dan mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan. 8. Jawa Barat Menjadi Prioritas Pencapaian target Investasi PMA PMDN Nasional sebesar 16% Nasional. 9. Menjadi Prioritas Pengelola Akses SPIPISE Tingkat Provinsi oleh BKPM Sejak Tahun 2010 dan memiliki aplikasi pengelolaan sistem informasi manajemen administrasi perizinan (System Informasi Perizinan Terpadu untuk Publik/SIMPATIK JABAR). 10. BPMPT Provinsi Jawa Barat memperoleh kategori bintang 3 dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi. Kelemahan/Weakness 1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten. 2. Data profil peluang investasi belum up to date. 3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP. 4. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat yang belum memenuhi SPM. 5. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik. 6. SPP dan SOP belum up to date.

Analisa Kondisi Eksternal Suatu evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang dapat berakibat terhadap timbulnya suatu peluang baru ataupun menjadi

ancaman terhadap organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Analisa

kondisi

eksternal

terdiri

dari

dua

hal

yaitu

peluang/opportunity dan ancaman/threat. Peluang/ Opportunity 1. Adanya kebijakan nasional untuk medukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 2. Didukung oleh OPD teknis dalam pelayanan penanaman modal melalui Tim Taskforce dan pelayanan perizinan melalui Tim Teknis. 3. Memiliki fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan gerai pelayanan perizinan di 4 BKPP dan layanan Informasi Potensi Peluang Investasi di Batam. 4. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan BPMPT. 5. Diberikan kapasitas lebih besar untuk akses internet oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Ancaman/ Threat 1. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait. 2. Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secarta Optimal. 3. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP. 4. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi. 5. Masih Lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder. 6. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

Penetapan Posisi Dan Strategi Dasar Penetapan posisi dan strategi dasar yang dilakukan melalui pemberian skor terhadap kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang hasil analisisnya dipetakan pada matrik posisi yang terbagi dalam empat kuadran sebagai berikut :

Kuadran I  Merupakan posisi yang sangat menguntungkan.  Mempunyai peluang dan kekuatan yang lebih banyak dari kelemahan, sehingga dapat maksimal memanfaatkan peluang yang ada.  Dalam kondisi ini seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung pertumbuhan yang agresif. Kuadran II  Meskipun menghadapi berbagai ancaman tapi memiliki kekuatan lebih banyak daripada kelemahannya yaitu keunggulan sumber daya.  Dengan

demikian

dapat

menggunakan

kekuatannya

untuk

memanfaatkan peluang jangka panjang.  Dalam posisi ini seyogyanya menetapkan strategi diversifikasi. Kuadran III  Memiliki peluang yang besar akan tetapi kelemahan lebih banyak daripada kekuatannya, antara lain sumber dayanya lemah.  Dengan demikian tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.  Dalam posisi ini harus memfokuskan strateginya pada upaya meminimalkan kendala-kendala internal. Kuadran IV  Merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan.  Menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan.  Dalam posisi ini maka strategi yang tepat adalah defensif.

Matriks SWOT Dan Pengembangan Strategi Strategi Strengths – Opportunity (S-O) FAKTOR

INTERNAL

EXTERNAL

Peluang/ Opportunity (DIGALI) 1. Adanya kebijakan medukung

nasional untuk penyelenggaraan

Kekuatan/Strengths (DIKEMBANGKAN) 1. BPMPT terbentuk sebagai komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat dan sebagai salah satu OPD dengan program RAD-PK Jabar berdasarkan Pergub No. 76 tahun 2010. 2. Kelembagaan setingkat Eselon IIa. 3. Potensi bidang penanaman modal dan urusan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 261 jenis izin dari 24 Bidang/sektor dan bersifat multi sektor. 4. Mengelola izin strategis yang bersifat lintas sektor dengan memperhatikan beberapa aspek kebijakan pengendalian yang bersifat strategis. 5. Mempunyai Peraturan Gubernur No 48/2014 tentang Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 ttg Penanaman Modal dan Pergub No 92/2014 tentang Juklak Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. 6. BPMPT menjadi salah satu OPD percontohan Model Island Of Integrity berdasarkan Kepgub No. 061/1362-Org/2010. 7. Diberikan tunjangan khusus kepada pegawai berdasarkan kondisi kerja dalam mengelola dan mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan. 8. Jawa Barat Menjadi Prioritas Pencapaian target Investasi PMA PMDN Nasional sebesar 16% Nasional. 9. Menjadi Prioritas Pengelola Akses SPIPISE Tingkat Provinsi oleh BKPM Sejak Tahun 2010 dan memiliki aplikasi pengelolaan sistem informasi manajemen administrasi perizinan (SIMPATIK) 10. BPMPT Provinsi Jawa Barat memperoleh kategori bintang 3 dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi.

STRATEGI S – O 1. Mengembangkan pelayanan penanaman modal dan perizinan

2.

3.

4. 5.

penanaman modal yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Didukung oleh OPD teknis dalam pelayanan penanaman modal melalui Tim Taskforce dan pelayanan perizinan melalui Tim Teknis. Memiliki fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan gerai pelayanan perizinan di 4 BKPP dan layanan Informasi Potensi Peluang Investasi di Batam. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan BPMPT. Diberikan kapasitas lebih besar untuk akses internet oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

dengan melibatkan partisipasi Masyarakat. (S1,3,5,8) ; (O1,2,3,4) 2. Membuat regulasi perizinan terhadap izin-izin strategis yang di kelola oleh BPMPT. (S1,3,4,5); (O1,2) 3. Memberikan layanan informasi tentang pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada publik melalui berbagai media baik cetak, visual maupun elektronik. (S3,4,7,8); (O2, 4, 5) 4. Menjadikan BPMPT sebagai kawasan bebas KKN dan gratifikasi. (S1,3,4,6,7,9) ; (O1,2,3)

Strategi Weakness – Opportunity (W-O) FAKTOR

INTERNAL

EXTERNAL

Peluang/ Opportunity (DIGALI)

Kelemahan/Weakness (DI ATASI) 1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten. 2. Data profil peluang investasi belum up to date. 3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP. 4. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat yang belum memenuhi SPM. 5. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik. 6. SPP dan SOP belum up to date.

STRATEGI W – O

1. Adanya kebijakan nasional untuk 1. Melaksanakan diklat terkait dengan medukung penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan penanaman modal yang terintegrasi perizinan untuk meningkatkan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kapasitas Sumber Daya Aparatur (PTSP). yang di dukung oleh OPD terkait 2. Didukung oleh OPD teknis dalam sebagai narasumber atau pelayanan penanaman modal melalui melaksanakan magang kerja pada Tim Taskforce dan pelayanan perizinan OPD teknis. (W1,3,5); (O1,2) melalui Tim Teknis. 2. Menyelenggarakan pelayanan 3. Memiliki fasilitas ruang tempat untuk penanaman modal dan perizinan pelaksanaan gerai pelayanan perizinan dengan mendekatkan kepada di 4 BKPP dan layanan Informasi pemohon di daerah potensial secara Potensi Peluang Investasi di Batam. online system. (W2,3); (O2,3,5) 4. Adanya kebutuhan investor dan calon 3. Melaksanakan Sertifikasi ISO 9001investor akan jasa layanan BPMPT. 2008 dan menerapkan untuk penyelenggaraan Pelayanan penanaman modal dan Perizinan. (W2,4,5,6); (O1,2,3,4)

5. Diberikan kapasitas lebih besar untuk akses internet oleh Diskominfo Prov. Jabar

Strategi Strengths – Threat (S-T) FAKTOR

INTERNAL

EXTERNAL

Kekuatan/Strengths (DIKEMBANGKAN) 1. BPMPT terbentuk sebagai komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat dan sebagai salah satu OPD dengan program RAD-PK Jabar berdasarkan Pergub No. 76 tahun 2010. 2. Kelembagaan setingkat Eselon IIa. 3. Potensi bidang penanaman modal dan urusan perizinan yang mejadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 262 jenis izin dari 24 Bidang/sektor dan bersifat multi sektor. 4. Mengelola izin strategis yang bersifat lintas sektor dengan memperhatikan beberapa aspek kebijakan pengendalian yang bersifat strategis. 5. Mempunyai Peraturan Gubernur No 48/2014 tentang Juklak Perda No. 21 Tahun 2011 tth Penanaman Modal dan Pergub No 92/2014 tentang Juklak Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. 6. BPMPT menjadi salah satu OPD percontohan Model Island Of Integrity berdasarkan Kepgub No. 061/1362-Org/2010. 7. Diberikan tunjangan khusus kepada pegawai berdasarkan kondisi kerja dalam mengelola dan mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan. 8. Jawa Barat Menjadi Prioritas Pencapaian target Investasi PMA PMDN Nasional sebesar 16% Nasional. 9. Menjadi Prioritas Pengelola Akses SPIPISE Tingkat Provinsi oleh BKPM Sejak Tahun 2010 dan memiliki aplikasi pengelolaan sistem informasi manajemen administrasi perizinan (SIMPATIK). 10. BPMPT Provinsi Jawa Barat memperoleh kategori bintang 3 dalam implementasi

penyelenggaraan perizinan investasi.

Ancaman/ Threat (DIMINIMALISIR)

pelayanan

STRATEGI S – T

1. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait. 2. Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secarta Optimal. 3. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP. 4. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi. 5. Masih Lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder. 6. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

1. Melaksanakan sinergitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan OPD teknis terkait penanaman modal dan perizinan. (S1,3,4,5,6,8,9,); (T1`,2,3,4) 2. Melaksanakan pemusatan database sebagai media pengendalian, pembinaan dan pengawasan. (S3,4,5,8); (T1`,2,3,4,5,6)

Strategi Weakness – Threat (W-T) Kelemahan/Weakness (DI ATASI)

FAKTOR

1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten. 2. Data profil peluang investasi belum up to date. 3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP. 4. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat yang belum memenuhi SPM. 5. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik. 6. SPP dan SOP belum up to date.

INTERNAL

EXTERNAL

Ancaman/ Threat (DIMINIMASI)

STRATEGI W – T

1. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait. 2. Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secarta Optimal. 3. Belum tergalinya potensi perizinan di wilayah BKPP. 4. Konektifitas jaringan dengan teknis belum berfungsi.

OPD

1. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Kompetensi pelayanan penanaman modal dan perizinan. (W1,2); (T2,3,5) 2. Mengoptimalkan sarana prasaran pendukung pelayanan administrasi yang ada. (W2); (T1,4,5,6) 3. Memperjelas Tupoksi dari Tim Teknis sebagai pendukung pelayanan perizinan. (W2,3,5,6); (T2,4,5)

5. Masih Lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder. 6. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

Penilaian Terhadap Pengaruh Strategi SWOT Faktor Internal Kekuatan/Strengths Pengaruh No.

Faktor

1.

BPMPT terbentuk sebagai komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat dan sebagai salah satu OPD dengan program RAD-PK Jabar berdasarkan Pergub No. 76 tahun 2010.

2.

Kelembagaan setingkat Eselon IIa.

3.

Potensi bidang penanaman modal dan urusan perizinan yang mejadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 261 jenis izin dari 24 Bidang/sektor dan bersifat multi sektor.

4.

Mengelola izin strategis yang bersifat lintas sektor dengan memperhatikan beberapa aspek kebijakan pengendalian yang bersifat strategis.

5.

Mempunyai Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

6.

BPMPT menjadi salah satu OPD percontohan Model Island Of Integrity berdasarkan Kepgub No. 061/1362-Org/2010.

7.

Diberikan tunjangan khusus kepada pegawai berdasarkan kondisi kerja dalam mengelola dan mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan.

0

1

2

3

Tidak Ada

Lemah

Sedang

Kuat

4

Nilai

Sangat Kuat

2

6

5.00

1

4

3

4.33

2

6

2

4

3.67

3

5

4.83

4

2

4.00

7

1

4.17

4

3.33

8.

Jawa Barat Menjadi Prioritas Pencapaian target Investasi PMA PMDN Nasional sebesar 16% Nasional.

2

6

9.

Menjadi Prioritas Pengelola Akses SPIPISE Tingkat Provinsi oleh BKPM Sejak Tahun 2010 dan memiliki aplikasi pengelolaan sistem informasi manajemen administrasi perizinan (SIMPATIK)

4

4

10.

BPMPT Provinsi Jawa Barat memperoleh kategori bintang 3 dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi.

1

6

1

4

5.00

3.33

4.00

Kelemahan/Weakness Pengaruh No.

Faktor

0

1

2

3

Tidak Ada

Lemah

Sedang

Kuat

Nilai

Sangat Kuat

1.

Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten.

1

2

5

4.67

2.

Data profil peluang belum up to date.

1

6

1

4.00

3.

Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPM.

7

1

4.17

4.

Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

4

3

4.33

5.

Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik.

2

6

5.00

6.

SOP belum up to date.

2

6

5.00

4

investasi

1

Faktor External Peluang/ Opportunity Pengaruh No.

1.

Faktor

Adanya kebijakan nasional untuk medukung penyelenggaraan

0

1

2

3

Tidak Ada

Lemah

Sedang

Kuat

Nilai

Sangat Kuat 8

5.33

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 2.

Didukung oleh OPD teknis dalam pelayanan perizinan (Tim Teknis).

5

3

4.50

3.

Memiliki fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan gerai pelayanan perizinan di 4 BKPP dan layanan informasi potensi peluang investasi di Batam.

1

4

3

4.33

4.

Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan BPMPT.

4

4

5.

Diberikan kapasitas lebih besar untuk akses internet oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

4

3

1

4

3.33

3.50

Ancaman/ Threat Pengaruh No.

Faktor

0

1

2

3

Tidak Ada

Lemah

Sedang

Kuat

Nilai

Sangat Kuat

1.

Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait

2

6

5.00

2.

Tim Taskforce penanganan permasalahan penanaman modal dan tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secara optimal.

3

5

4.83

3.

Belum tergalinya potensi penanaman modal dan perizinan di wilayah BKPP.

5

3

4.50

4.

Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.

4

4

4.67

5.

Masih Lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder.

6

2

4.33

6.

Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

3

5

4.83

Pembobotan Terhadap SWOT Faktor Internal Kekuatan/Strengths No. 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

Faktor

Bobot

Nilai

Score

BPMPT terbentuk sebagai komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat dan sebagai salah satu OPD dengan program RAD-PK Jabar berdasarkan Pergub No. 76 tahun 2010. Kelembagaan setingkat Eselon IIa.

8

3,67

0,29

7

3,17

0,22

Potensi bidang penanaman modal dan urusan perizinan yang mejadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 261 jenis izin dari 24 Bidang/sektor dan bersifat multi sektor. Mengelola izin strategis yang bersifat lintas sektor dengan memperhatikan beberapa aspek kebijakan pengendalian yang bersifat strategis. Mempunyai Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. BPMPT menjadi salah satu OPD percontohan Model Island Of Integrity berdasarkan Kepgub No. 061/1362-Org/2010. Diberikan tunjangan khusus kepada pegawai berdasarkan kondisi kerja dalam mengelola dan mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan.

7

3,00

0,21

7

3,67

0,26

7

2,83

0,20

6

3,00

0,18

6

2,33

0,14

Jawa Barat Menjadi Prioritas Pencapaian target Investasi PMA PMDN Nasional sebesar 16% Nasional. Menjadi Prioritas Pengelola Akses SPIPISE Tingkat Provinsi oleh BKPM Sejak Tahun 2010 dan memiliki aplikasi pengelolaan sistem informasi manajemen administrasi perizinan (SIMPATIK) BPMPT Provinsi Jawa Barat memperoleh kategori bintang 3 dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan investasi.

9

3,67

0,33

6

2,50

0,15

6

3,00

0,18

2,16

Kelemahan/Weakness No.

Faktor

Bobot

Nilai

Score

1

Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten. Data profil peluang investasi belum up to date. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPM. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik. SOP belum up to date.

7

3,50

0,25

8 6

3,17 3,00

0,25 0,18

7

3,00

0,21

6 6

3,83

0,23

2 3 4

5 6

1,12

HASIL (STRENGTH – WEAKNESS)

: + 1,042

Faktor External Peluang/Opportunity No. 1

Faktor Adanya kebijakan nasional untuk medukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bobot 12

Nilai 4,00

Score 0,48

2

Didukung oleh OPD teknis dalam pelayanan perizinan (Tim Teknis). Memiliki fasilitas ruang tempat untuk pelaksanaan gerai pelayanan perizinan di 4 BKPP dan layanan informasi potensi peluang investasi di Batam. Adanya kebutuhan investor dan calon investor akan jasa layanan BPMPT. Diberikan kapasitas lebih besar untuk akses internet oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

11

3,00

0,33

10

2,83

0,28

2,33

0,23

3

4 5

11 10

1,33

Ancaman/ Threat No. 1

Faktor Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait

Bobot 9

Nilai 4,00

Score 0,36

2

Tim Taskforce penanganan permasalahan penanaman modal dan tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secara optimal. Belum tergalinya potensi penanaman modal dan perizinan di wilayah BKPP. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.

7

3,67

0,26

Masih Lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

8

3,17

0,25

6

3,50

0,21

3 4 5 6

9 7

1,08

HASIL (OPPORTUNITY – THREAT)

: + 0.247

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut diatas, maka secara umum BPMPT Provinsi Jawa Barat berada pada kuadran I sehingga rekomendasi strategi yang harus dilaksanakan adalah strategi yang mendukung pertumbuhan yang agresif, yaitu berada pada posisi dimana kondisi internal cukup mendukung karena kekuatan lebih banyak daripada kelemahannya yaitu keunggulan pada bentuk dan fungsi lembaga, dan kondisi eksternalnya juga telah mendukung. Posisi Strategis Kuadran ini dapat dilihat sebagaimana yang terlihat pada diagram posisi sebagai berikut :