BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2011 - 2015

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN 3.1

ENABLING AND SUSTAINABILITY ASPECT Bagian ini berisikan isu-isu yang strategis yang berkaitan dengan pembangunan

sarana dan prasarana sanitasi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatanya. Isu-isu strategis tersebut tidak terlepas dari isu-isu pada aspek teknis yang berhubungan dengan pembangunan dan pengelolaan sanitasi dan isu-isu pada aspek non-teknis, seperti aspek kebijakan daerah/deregulasi dan kelembagaan, pendanaan/ keuangan, media komunikasi, keterlibatan pihak swasta/pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan (PMJK), serta aspek monitoring dan evaluasi. A. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kebijakan Daerah Kabupaten Agam dalam mewujudkan kepeduliaan dan komitmen terhadap pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatanya, dapat dilihat dalam Peratruran Daerah Kabupaten Agam sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penanaman Modal.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ijin Pengeboran/pengambilan air tanah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03).

Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-1


7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 9. Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penata Usahaan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam. 10. Peraturan Bupati Agam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 09 tahun 2009 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Agam. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2015. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11). 15. Peraturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum. 17. Keputusan Bupati Agam Nomor 231 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam. 18. Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penetapan tarif air minum pada PDAM Kabupaten Agam. 19. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sanitasi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015 Kelembagaan

yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatanya merupakan semua institusi pemeritah dan swasta yang berfungsi dan berperan di bidang sanitasi. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-2


Koordinasi tentang program sanitasi merupakan tantangan ke depan dalam pembangunan sanitasi secara menyeluruh dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga sosial, PKK, Perkumpulan Kader kesehatan desa, kelompok pengelola sarana sanitasi dan air minum dalam pembangunan sanitasi. Tabel 3.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Sanitasi No SKPD 1 Bapeda

Peran Koordinator Perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Agam

Fungsi Regulator

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Agam 2 BPLH

3 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

4 Dinas Kesehatan

Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan

Regulator

Pembinaan teknis perencanaan dan penaggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan regulator

Regulator

Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang drainase dan pengendaliaan sumber daya air dan banjir

Regulator

Penyediaan dan distribusi layanan drainase dan pengendalian banjir

Operator

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat

Regulator

Pembinaan dan Pengendalian bidang kesehatan termasuk kesehatan lingkungan

Operator

· Promosi/ kampanye kesehatan (PHBS)

5 BPMPN

· Supervisi · Monev Peningkatan Peran aktif masyarakat melalui kelembagaan masyarakat dan pemerintah

Regulator

· Supervisi · Monev

Identifikasi Masalah Kelembagaan  Belum terbentuknya Unit Pelayanan Teknis bidang sanitasi dan Pelayanan sanitasi belum merata disemua wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya.  Keterbatasan personil pada tingkat SKPD terkait dalam pengelolaan sanitasi.  Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik pengelolaan sanitasi baik pada personil SKPD maupun POKMAS.


III-3


Tantangan sehubungan dengan Kebijakan dan Kelembagaan antara lain :  Perlu dikembangankannya Kabupaten Sehat.  Meningkatkan Penegakan Peraturan daerah terkait sanitasi  Melakukan Evaluasi hasil penegakan Peraturan daerah.  Memperkuat kapasitas organisasi regulator dan operator layanan sanitasi untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sanitasi secara efektif dan efisien: Penyempurnaan tupoksi SKPD pengelola sanitasi sehingga ada pembagian yang jelas antara fungsi regulator dan operator.  Pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di masyarakat.  Melaksanakan bedah dan monev RPJPD, RPJMD, RKPD dan renstra SKPD terkait peningkatan pembangunan sanitasi, yang dihubungkan dengan hasil capaian program (indikator dan targetnya).  Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan sanitasi.  Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar sektor dalam pembangunan sanitasi. B. Keuangan Pendanaan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatanya dapat dilihat dari keuangan

daerah

dalam

pembiayaan

sektor

sanitasi,

strategi

pembiayaan

pengembangan sanitasi di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:  Pembiayaan yang yang bersumber dari pendanaan APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten serta pendanaan lain yang dapat bersumber dari pembiayaan CSR Perusahaan, sektor swasta, NGO/LSM.  Pengalokasian belanja daerah Kabupaten Agam dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-4


 Perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten kedepan perlu adanya prioritas pembangunan dan pengelolaan sanitasi melalui perencanaan strategis (Renstra)

pembangunan kabupaten baik melalui musrenbang daerah maupun

rapat koordinasi Badan/dinas daerah (SKPD) yang terintegrasi dan tertuang dalam program perencanaan pembangunan kabupaten atau dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) pada masing-masing SKPD yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan sanitasi kabupaten.  Komponen penerimaan dari pembiayaan SILPA yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan sektor sanitasipemerintah daerah Kabupaten Agam.  Komponen pembiayaan daerah dari penyertaan modal (investasi) pemerintah Kabupaten Agam.


III-5


Tabel 3.2 Strategi Penanganan Sanitasi yang akan dilaksanakan Sampai tahun 2015 Berdasarkan RPJMD 2010-2015 Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (.000.000 ) Program Prioritas Pembangunan

2011 Target

URUSAN WAJIB Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2012 Rp

Target

2013 Rp

Target

2014 Rp

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2015 Rp

Target

Rp

Target

Rp

88 org 10 Nagari

60 64

88 org 14 Nagari

60 64

88 org 14 Nagari

60 64

88 org 14 Nagari

60 64

88 org 14 Nagari

60 64

440 82 Nagari

300 320

16 Kec 22 Pusk.

44 64

16 Kec 22 Pusk.

48 70

16 Kec 22 Pusk.

52 77

16 Kec 22 Pusk.

56 85

16 Kec 22 Pusk.

60 91

16 Kec 22 Pusk.

260 387

16 Kec

49

16 Kec

54

16 Kec

60

16 Kec

66

16 Kec

72

16 Kec

301

16 Kec

59

16 Kec

64

16 Kec

70

16 Kec

77

16 Kec

85

16 Kec

355

100%

680

100%

735

100%

100%

800

100%

839

90%

3,844

1 Paket

125

1 Paket

150

5 Paket

515

790 1 Paket

65

1 Paket

75

1 Paket 100

70 Org

230

100 Org

250

150 Org

150 Org

300

150 org

300

620 Org

12 Pely

150

16 Pely

200

16 Pely

5 Pely

113

12 Pely

20

12 Pely

300 20

500 m

500

1000m

1000

2500 m

2500

2500 m

2500

2000 m

2,000

10000 m

500 m

500

600 m

500

700 m

700

800 m

800

1000 m

1,000

1.000 m

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

400 kk

900

500 kk

1,380 503

Pekerjaan Umum Program Peningkatan sarana dan prasarana Drainase Program Peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih

8,000 3,000 2,400


III-6

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2011 - 2015 Program Peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih Program Peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

400 kk

900

500 kk

2,900

500 m

500

600 m 30 unit

700 300

700 m 30 unit

700 300

800 m 30 unit

800 300

1000 m 30 unit

1000 300

1.000 m

3,700

Perumahan Program Pembangunan Perumahan

10 rmh/kec

200

10 rmh/kec

200

10 rmh/kec

200

30 Rmh/kec

600

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian pemanfaatan ruang

1 doc 1doc (RDTR Kec.) 5% 5% 10% 5%

300 275 75 50 50 75

2 doc (RDTR Kec.) 5% 5% 10% 5%

1000

800

75 50 50 75

2 doc (RDTR Kec.) 5% 5% 10% 5%

1 dok

60

500

1 Perda 8 Perda

300 3,375

75 50 50 75

1doc (RDTR Kec.) 5% 5% 10% 10%

150 150 50 75

25% 25% 50% 25%

450 350 250 375

70

-

75

1 dok

270

150

Danau dapat di fungsikan kembali untuk pariwisata dan aktivitas lainnya secara berimbang

1,540

1000

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, tanah dan udara) 50%

4,436

800

75 50 50 75

2 doc (RDTR Kec.) 5% 5% 10% 5%

-

65

-

Perencanan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan

-

Lingkungan Hidup Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Penetapan regulasi Pengelolaan Danau 2 paket

140

Penataan pemanfaatan lingk. kawasan danau 1 paket

1000

Penurunan sumber pencemaran 30 %

100

operasinal labor utk pemantauan kualitas air

436

operasinal labor utk kalibrasi alat dan pemantauan kualitas air dan tanah

1000

operasinal labor, pengadaan alat, kalibrasi dan pemeliharaan utk pemantauan kualitas air, tanah dan udara

1000


Pemulihan kualitas air 20%


III-7

150

1000

Pemulihan kualitas air 40%


STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2011 - 2015 1 paket

Peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi Sungai, Danau, dan sumberdaya air lainnya

2 paket

100

3 paket

150

3 paket

150

3 paket

150

1 dok

170

1 dok

170

1 dok

170

1 dok

20

2 perda

100

1 perda

70

-

-

Pembinaan 15 perusahaan

45

Pembinaan 38 perusahaan (dan perusahaan lain sesuai penambahan)

120


120


Pengawasan sumber limbah

45

Penyediaan incenerator untuk melayani Agam Barat

500

Penyediaan incenerator untuk melayani AgamTimur

500

-

Pembangunan embung 1 Unit

1200

Pembangunan embung 1 Unit

1200

1 dok

1 perda

-

10

125


560

170

Meningkatnya kesadaran masyarakat yang dibuktikan dengan peraihan Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru 5 dok

-

-

4 perda

190

120


120

Terbina dan terawasinya seluruh perusahaan yang memiliki izin dan dokumen lingkungan serta perusahaan lain yang menimbulkan dampak lingkungan

525

Pengelolaan limbah 50 %

200

Pengelolaan limbah 50 %

200

Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan limbah infeksius dan B3 50 %

1,445

Pembanguna n embung 1 Unit

1200

Pembanguna n embung 1 Unit

Menurunnya rasio debit max dan debit min menjadi 9.12

4,800

III-8

1,200

805

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2011 - 2015 normalisasi sungai Batang Tiku 1 km (Proyek Multiyear Th ke 3)

Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Sosialisasi peduli lingkungan bersih dan indah

1,500

10,000

normalisasi sungai Batang Tiku (Proyek Multiyear Th ke5) dan anak sungainya

10,000

normalisasi sungai Batang Agam dan anak sungainya

10,000

normalisasi sungai Batang Agam dan anak sungainya

10,000

Perbaikan tebing sungai dan pembangunan bronjong

12000

Perbaikan tebing sungai dan pembangunan bronjong

1500

Perbaikan tebing sungai dan pembanguna n bronjong

2000

Perbaikan tebing sungai dan pembanguna n bronjong

2,000

terlaksananya normalisasi sungai….

41,500

17,500

-

1 Perda Persampahan

25

1 Protap penanganan sampah

25

-

Sosialisasi penanganan sampah mandiri thd masy. 2 kali

50

Operasional Pengawasan dan Pembersihan sampah sungai

75


75


75

menggalakkan pengolahan sampah mandiri

50

Penilaian dan pemberian penghargaan budaya hidup bersih pada masyarakat

75


75


75

Menurunnya timbulan sampah yang harus diangkut 50%

325

1000

Meningkatka n volume sampah terangkut mjd 1x sehari

1000

Meningkatka n volume sampah terangkut mjd 1x sehari

1000

Meningkatnya kemampuan pengangkutan sampah menjadi 50% dari timbulan perhari

4,030

Sosialisasi penanganan sampah mandiri thd masy.

Meningkatkan frekwensi pengangkatan sampah dari TPS dari 2x1 mgg mjd 3x1 mgg

normalisasi sungai Batang Tiku (Proyek Multiyear Th ke 4) dan anak sungainya

50

380

Meningkatkan frekwensi pengangkatan sampah dari TPS menjadi 1x2 hari

650

Meningkatkan volume sampah terangkut mjd 1x sehari


III-9

Terciptanya sinergi pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah Menurunnya pencemaran sungai karena sampah 80%

50

275


Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penyediaan tong sampah dgn pemisahan jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit

100

Penyediaan tong sampah dgn pemisahan jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit

100

Sosialisasi dan pelaksanaan Pengolahan sampah 3R pada 2 lokasi percontohan

100

Melaksanaka n 3R pada masyarakat 15%

20

Melaksanaka n Pengolahan 3R pada masyarakat mjd 30%

20

Terpilahnya sampah sesuai jenis sehingga dapat didaur ulang dan menjadi barang produktif 50%

340

Penyediaan lahan TPA Agam Barat 20 Ha

125

Penyediaan lahan TPA Agam Barat 20 Ha (lanjutan)

300

Penyediaan lahan TPA Agam Timur 20 Ha

300

Pendampinga n Pembanguna n TPA Modern (Multiyear) tahun I

350

Pendampinga n Pembanguna n TPA Modern (Multiyear) tahun II

350

Terbangunnya 2 unit TPA sampah modern untuk kawasan Agam Timur dan Agam Barat

1,425

Pengadaan 1 unit ambrol

300

Pengadaan betor sampah 4 unit, ambrol 1 unit, tiper 1 unit, container 5 unit

840

Penambahan ambrol 1 unit, tiper 1 unit, TPS 50 unit

850

Penyediaan betor 6 unit, escavator 1 unit

1510

pengadaan dan pemeliharaan container menjadi 30 unit

900

Jumlah Truk 6 unit, ekscavator sampah 2, gerobak sampah , TPS 1.182 unit,container 30 unit

4,400

Menggalakkan penanaman pohon pada koridor jalan kota

20

Perlindungan dan pengelolaan RTH 2 Ha

50

Penanaman Pohon di areal RTH SC

50

Penanaman Pohon di areal RTH SC

50

Perlindungan dan pemeliharaan RTH

50

Meningkatnya pengelolaan 17 Ha areal yang diperuntukkan sebagai RTH, taman rekreasi dan olahraga, serta taman mesjid

220

Menggalakkan penanaman bunga di seluruh halaman kantor

20

Pembuatan taman bunga dihalaman mesjid

80

Pembuatan taman bunga pada areal parkir GOR

250

Perlindungan dan pemeliharaan taman

650

Perlindungan dan pemeliharaan taman

650

terciptanya taman bunga di ruang-ruang publik (koridor jalan dan 17 Ha kawasan yang diperuntukkan sebagai RTH)

1,650


III-10

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2011 - 2015 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

6.924 orang

-

16 Kec

50

-

85

6.904 orang

55

6.884 orang

55

6.864 orang

75

6.844 orang

75

6.844 orang

310

3

25

3

25

3

25

3

25

12 orang

100

16 Kec

90

16 Kec

16 Kec

100

16 Kec

105

16 Kec

95

16 Kec

52

16 Kec

55

16 Kec

475

16 Kec

65

16 Kec

70

16 Kec

60

302

Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan

100%

30

100%

30

100%

30

100%

30

100%

30

100%

150

10%

50

20%

500

30%

750

40%

1,000

50%

1,250

75%

3,550

100%

55

100%

250

100%

350

100%

400

100%

450

100%

1,505

10%

11

20%

25

30%

50

40%

75

50%

100

75%

261

90 org

30

90 org

40

90 org

50

90 org

60

90 org

70

450 org

250

110 org

65

110 org

70

110 org

75

110 org

80

110 org

85

110 org

375

-

-

20%

52

40%

52

60%

52

75%

50

75%

206

15%

2300

15%

2500

15%

2800

15%

2900

20%

3000

80%

13,500

50%

250

70%

50

80%

50

100%

60

100%

410

16 Nagari

110

16 Nagari

115

16 Nagari

117

16 Nagari

120

64 Nagari

570

Kebudayaan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

16 Nagari

107.5


III-11

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2011 - 2015 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

16 kec

18,000

16 kec

24000

16 kec

20000

16 kec

15000

16 kec

10000

82 Nagari

87,000

50%

100

60%

120

70%

130

80%

150

80%

500

50%

100

60%

120

70%

130

80%

150

80%

500

80%

168

80%

176.4

85%

185.22

90%

194.481

90%

884

Statistik Program kerjasama informasi dengan mass media.

75% 75%

160 -

4 Kec

60

4 Kec

60

4 Kec

60

4 Kec

60

16 Kec

240

680

100%

800

100%

1000

100%

1200

100%

1500

100%

5,180

40 orang

75

50 orang

75

50 orang

80

50 orang

80

Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola pasar sebanyak190 orang. 285

310

URUSAN PILIHAN Perdagangan Pembinaan Pengurus/Pengelola Pasar Nagari

0

Terbentuknya Lembaga Pengelola pasar dengan Surat Keputusan.

10

20

50

25

75

35

75

42

75

Tersusunnya anggaran pendapatan dan pengeluaran pasar serta tertatanya aseet pasar dengan baik.

20

20

50

28

75

35

75

42

80

Program Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

0

0

2 pasar

3000

2 pasar

3000

2 pasar

3000

2 pasar

Terbentuknya lembaga Pengelola Pasar di 41 pasar. Tersusunnya anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan dan aset di 41 pasar. 3000

0 0%

0 0

2 paket 2 paket

750 750

3 paket 3 paket

1200 1200

3 paket 3 paket

1500 1500

4 paket 4 paket

1800 1800

Sumber : RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015(diolah)


III-12

300

9 pasar sesuai standart 12 paket 12 paket

12000 5250 5250


C. Komunikasi Isu strategis di bidang komunikasi adalah:  Kehumasan merupakan sumber utama dalam penyampaian komunikasi terkait program pengembangan sanitasi, Dinas Kesehatan, BPMPN dan TP-PKK Kabupaten serta kader kesehatan nagari.  Daftar mata anggaran komunikasi sanitasi Kabupaten Agam berasal dari anggaran APBD Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Lubuk Basung dengan kegiatan program promosi kesehatan masyarakat.  Media komunikasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Agam adalah media elektronik baik memalui website Kabupaten maupun radio daerah yaitu www.agamkab.go.id dan Studio Radio 100 SAM FM sebagai media komunikasi informasi dan hiburan masyarakat Agam serta Radio Studio Mini Puskesmas.  Selain media, surat kabar lokal seperti Padang Ekspres dari Provinsi Sumatera Barat yang juga memberitakan perkembangan kegiatan pembangunan kabupaten Agam, serta buletin daerah yang juga ikut memberikan informasi pembangunan Kabupaten Agam.  Lembaga/kelompok masyarakat yang berperan dalam kegiatan advokasi dan kampanye sanitasi terdapat pada kelompok kader nagari (kader Poskesri dan Posyandu).  Daftar nama program, kader posyandu, dan nama tokoh masyarakat yang relevan dengan promosi sanitasi. 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh sanitarian puskesmas bersama kader nagari dalam wadah Poskesri dan Posyandu. 2. Program Nagari Siaga yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat di nagari 3. Program Thaharah Mesjid dan WC bersih dilaksanakan oleh wadah kelembagaan masjid dan posko mesjid.  SKPD terkait pembangunan sanitasi memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi (termasuk didalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya berbentuk leaflet, spanduk, Baligo maupun spot di radio, majalah bulanan atau Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-13


berupa kegiatan penyuluhan kepada masyarakat). Untuk produksi materi komukasi, SKPD/dinas membuat sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan Bagian Humas.  SKPD terkait pembangunan sanitasi menggunakan media sosialisasi dan penyuluhan dalam mengkomunikasikan isu program sanitasi. Media yang digunakan berupa leaflet, paparan presentasi dan copy hand out yang disebarkan saat sosialisasi.  SKPD terkait sanitasi dapat menggunakan media komunikasi pemerintah Kabupaten Agam melalui website yang dimiliki pemerintah dan radio 100 SAM FM sebagai media kampanye program pemerintah kabupaten dan Radio Studio Mini Puskesmas setiap kecamatan.  SKPD terkait pembangunan sanitasi menggunakan sosialisasi program sanitasi melalui media lokal/lembaga setempat dan kader nagari serta kader posyandu.  SKPD terkait pembangunan sanitasi menghubungi media koran lokal dan daerah untuk kampanye programnya.  Adanya peluang memanfaatkan media cetak dan elektronik untuk penyebar luasan informasi dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi.  SKPD terkait pembangunan sanitasi membentuk kelembagaan dan pembinaan kelompok

masyarakat

untuk

media

kampanye

dan

advokasi

program

pembangunan sanitasi seperti; Pos Pengaduan Kerusakan Lingkungan yang dibina oleh BPLH Kabupaten Agam untuk pengaduan kerusakan lingkungan, Lembaga KPP Fasum yang dibina BPMPN untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, lembaaga Poskesri dan Posyandu yang dibina Dinas Kesehatan untuk program kampanye kesehatan dan hidup sehat, KSM Pengelola Pasar Nagari yang dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan untuk pengelolaan pasar nagari dalam penanganan pasar, drainase pasar, jamban pasar dan sampah pasar.  Bagian Humas Kabupaten Agam memiliki dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program daerah secara keseluruhan, termasuk pemberitaan kegiatan kampanye sanitasi dari SKPD yang terkait melalui media radio 100 SAM FM dan website pemerintah kabupaten.


III-14


D. Keterlibatan Sektor Swasta dan Pelaku Bisnis Isu strategis dilihat dari keterlibatan sektor swasta dan pelaku bisnis dapat dijabarkan sebagai berikut:  Peran pihak swasta dalam persampahan masih belum terorganisir dan pengelolaannnya masih dalam bentuk sektor nonformal, umumnya peran pihak swasta masih dalam bentuk pemanfaatan barang bekas yang dapat dijual kembali.  Partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan limbah belum banyak, hanya masih terpusat pada kelembagaan pengelola pasar nagari.  Belum ada perusahaan jasa layanan kuras tangki septik , berdasarkan data dari DPU Kabupaten Agam sampai saat sekarang belum ada perusahaan atau pihak swasta yang terlibat dalam pelayanan sedot tinja. Hal ini terkait dengan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang belum disediakan oleh pemerintah Kabupaten Agam.

E. Aspek Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan Dari aspek pelibatan masyarakat, isu-isu strategis pengembangan sanitasi dapat terlihat dari pemberdayaan masyarkat, jender dan kemiskinan (PMJK) sebagai berikut: (a) Program Perilkaku Hidup Bersih dan Sehat serta Kampanye Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara langsung melibatkan tenaga sanitarian dan kader posyandu serta kader nagari dengan kelembagaan Poskesri (Pos Kesehatan Nagari) untuk pelaksanaan program PHBS dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat serta program UKS pada sekolah sekolah. (b) Program Pendampingan dan dukungan teknis dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaaan Umum dalam penguatan kelompok masyarakat dalam kelembagaan Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) pada Program Pamsimas yang melibatkan masyarakat, jender dan masyarakat miskin dalam pembengunan dan pengelolaan air minum dan sanitasi. (c) Program pengelolaan persampahan pasar nagari oleh kelompok masyarakat pengelola pasar yang dikepalai oleh Penghulu pasar merupakan kelompok swadaya masyarakat yang dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-15


Pertamanan, dari program pembinaan yang dilakukan Dinas PU telah melakukan pembinaan pada 13 pengelola pasar nagari dan Dinas PU juga mengupayakan penguatan pengelolaan persampahan di nagari dengan merancang peraturan nagari (Pernag) tentang pengelolaan persampahan nagari. (d) Program Thaharah Mesjid dan WC Bersih yang merupakan program pemerintah Kabupaten Agam bersama masyarakat dan tokoh Agama, dimana masjid sebagai sentral kegiatan untuk kampanye penyadaran umat akan pentingnya hidup bersih dan sehat. (e) Program Goro Badunsanak merupakan program pemerintah Kabupaten Agam bersama masyarakat dalam mengelola lingkungan yang bersih dan sehat.

F. Aspek Monitoring dan Evaluasi Isu strategis dari aspek monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sektor sanitasi adalah:  Semua SKPD terkait sektor sanitasi dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sanitasi.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum

merupakan

kelembagaan daerah yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Agam.

3.2

SUB SEKTOR DAN ASPEK UTAMA

A. Air Limbah Isu strategis terkait pengelolaan sub sektor air limbah Sistem Terpusat (Off-Site Sistem) Belum ada sistem pengelolaan limbah cair secara terpusat (off Site Sistem) di Kabupaten Agam. Namun Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan dan merencanakan sistem sanitasi terpusat pada daerah kecamatan perkotaan yang padat, bekerjasama dengan badan swasta resmi, mengalirkan black dan grey water sekaligus. Berdasarkan Draf SPM, sistem ini dinilai cocok untuk kota dengan kerapatan penduduk Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-16


lebih besar dari 300 orang/hektar. Faktanya, memang kota-kota sudah tidak cocok lagi mendapatkan sistem pelayanan sanitasi setempat. Sistem sanitasi terpusat umumnya menyertakan WC gelontor yang tersambung ke saluran limbah. Untuk sistem hibrida (semisal small bore sewer), WC tersambung melalui tangki pencegat (interseptor). Air kotoran manusia (black water) dan air limbah rumah tangga (grey water) umumnya digabungkan di satu tempat (bak kontrol), dan dibuang ke saluran melalui satu sambungan rumah. Perhatian khusus harus diberikan untuk mencegah air limpasan masuk kedalam saluran. Di daerah dengan curah hujan tinggi, air limpasan yang masuk ke saluran limbah akan menimbulkan beban lebih besar pada saluran ataupun IPAL. Tidak mustahil, bahkan air limbah akhirnya meluap melalui lubang manholes yang ada. Fungsi IPAL menurunkan berbagai polutan yang ada di dalam air limbah. Tujuannya, agar sesuai dengan baku mutu air limbah terolah yang ada, sebelum air digunakan kembali ataupun dikembalikan ke alam. Sistem penyaluran air limbah (SPAL): adalah saluran air limbah dan sarana pengolahan yang mengumpulkan, mengalirkan dan mengolah kotoran manusia dan air limbah. SPAL terdiri dari:  Sistem pengumpulan pribadi di rumah (halaman) yang tersambung ke bak kontrol/inspeksi (sambungan rumah).  Sistem pengumpulan lokal (pipa servis/service pipe).  Pengaliran (pengangkutan) seperti halnya pipa interseptor dan trunk sewer, yang juga menyertakan stasiun pompa dan truk tangki.  Instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Secara umum, SPAL dipakai untuk daerah berpenduduk padat, kawasan bisnis dan industri yang menimbulkan air limbah dan perumahan serta kawasan lainnya (pemerintah dan swasta). Utamanya lokasi yang bersedia tersambung ke sistem ini dan membayar layanan yang diberikan.


III-17


Gambar 3.1 Sistem Saluran Kondominial

Sistem Sanimas SPAL berbasis masyarakat (di kawasan peri-urban dan perdesaan), di Indonesia telah dikembangkan dengan sistem sanitasi berbasis masyarakat yang juga dikenal sebagai Dewat yang diprakarsai oleh WSP-EPA bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Borda (LSM Jerman), dan LSM lokal. Sejauh menyangkut sistem pengumpulan (jika direncanakan sebagai off-site system), prinsip desain tidak jauh berbeda dari sistem saluran limbah kondominial di Brasil. Namun, sistem Sanimas tidak tersambung ke SPAL dan IPAL publik karena dikelola oleh warga. Sistem seperti ini memiliki IPAL sendiri yang umumnya menggunaan teknologi anaerobic baffled reactor, yang terkadang menggunakan digester untuk koleksi biogas dari black water yang dihasilkan. Dalam tahun-tahun terakhir, ratusan sistem sanitasi berbasis masyarakat ini telah dibangun untuk menyediakan layanan sanitasi terpusat dan setempat bagi Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-18


masyarakat berpenghasilan rendah di pinggiran perkotaan. Sistem sanitasi ini mampu melayani 50 hingga 200 kepala keluarga di daerah. Sistem Sanitasi Berbasis Masyarakat ini sudah dilaksanakan pada dua kecamatan di Kabupaten Agam, yaitu Nagari Lubuk Basung di Kecamatan Lubuk Basung dan Nagari Simarasok di Kecamatan Banuhampu. Sistem ini dapat kita kenal dengan sistem tangki septik komunal hampir mirip dengan sistem kondominial, bedanya sistem ini tidak menggunakan saluran IPAL. Gambar 3.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem Setempat Pengelolaan air limbah di kabupaten masih menggunakan sistem pengolahan air limbah sistem setempat (on-site) yang berupa tangki septik atau cubluk. Sistem pengolahan air limbah di kabupaten Agam; 1. Pengolahan Air Limbah Domestik Individual 2. Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-19


Program pengelolaan limbah cair di Kabupaten Agam yang telah dan sedang dilaksanakan antara lain: 1. Program Lingkungan Sehat, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin (PAMSIMAS) yang diterima dari Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan 2009 dan telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam berupa Pelatihan MPA/PHAST dan CLTS, Pelatihan Hygienis Sanitasi Guru peserta Pamsimas, Pelatihan CLTS Kecamatan, Pelaksanaan Advokasi Pamsimas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi atau seminar dan publikasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas. 2. Program pembangunan sanitasi dan air bersih Sekolah pada pendidikan menengah dengan melaksanakan kegiatan pembangunan WC sekolah SMA dan SMK. 3. Program pengembangan lingkungan sehat dengan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi dasar. 4. Program pengembangan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (bedah rumah). 5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran

tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan Melakukan

pemantauan kualitas lingkungan, Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan Penyediaan data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup Penyusunan regulasi bidang lingkungan hidup Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan 6. Program perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan 7. Program Pembangunan air bersih dan sanitasi untuk kelompok masyarakat tahun 2008 – 2010 melalui Program PAMSIMAS di 35 jorong pada 12 Kecamatan 8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan tahun 2009 – 2010 membangun WC dan MCK umum di 3 nagari pada kecamatan Banuhampu. 9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan membangun MCK umum. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-20


10. Peningkatan Sanitasi dasar melalui gerakan thaharah mesjid dan WC Bersih. 11. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup diantaranya pengadaan Posko Pengaduan Kerusakan Lingkungan. Rencana peningkatan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Agam dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam tahun 2010 - 2015, yaitu: meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peningkatan sanitasi dasar dan pengembangan lingkungan sehat. Selain pengadaan truk tinja diperlukan juga sarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Ketersediaan IPLT di Kabupaten Agam merupakan hal penting yang sangat mendesak. Dalam merencanakan bangunan pengolahan limbah tinja, terdapat dasardasar perencanaan yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan kuantitas buangan tinja yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang dilayani,

lokasi

pembangunannya, fasilitas sarana prasarana pendukung sebagai alternative pengolahan lumpur tinja terdiri dari inhoff tank, kolam stabilisasi (yang terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam pematangan) dan sludge drying bed. Pengaturan pembuangan lumpur sisa olahan limbah akan mengarah pada pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini akan berimplikasi pada mekanisme usaha dan mekanisme kerjasama partisipasi bisnis dengan para pengusaha jasa kuras tinja/WC. Pada Era Otonomi daerah perlu ada rancangan tata cara yang memungkinkan pengelolaan IPLT atau fasilitas pelayanan publik lainnya, oleh pihak ketiga yang berminat dengan sistem bagi hasil atau kontrak karya selama waktu tertentu. Dengan demikian fasilitas pelayanan publik dapat dijalankan secara profesional dan berpeluang memberikan kontribusi ekonomi bagi pemerintah daerah. Target pengelolaan air limbah diarahkan melalui upaya-upaya insentif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kondisi sanitasi lingkungan yang baik dengan memperhatikan kegiatan penyuluhan secara insentif serta menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi setempat. 1). Target Nasional Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-21


Target/sasaran pambangunan masalah air limbah diarahkan untuk dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu dengan pengelolaan pembuangan limbah sistem setempat (on site sanitation disposal sistem) berupa : a) Sistem Individual Sistem pembuangan setempat, yang dilakukan masyarakat dengan jamban/kakus tipe cubluk atau dengan tangki septik perlu didukung dengan usaha penyuluhan dan perbaikan serta pemeliharaan kondisi dari fasilitas tersebut. Fasilitas pengurasan tangki septik dan pengadaan tempat pembuangan lumpur tinja harus disediakan untuk melayani masyarakat pemakai. b) Sistem Komunal Sistem pembuangan limbah setempat secara komunal yang sudah dikenal berupa fasilitas MCK disamping memberikan manfaat yang nyata juga menimbulkan dampak negatif yang umumnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Program penyediaan fasilitas MCK perlu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat dan didukung oleh program penyuluhan kesehatan yang intensif. Fasilitas MCK terutama diarahkan untuk daerah dengan tingkat ekonomi rendah.

Kebijaksanaan dan Strategi Penanganan Air Limbah Domestik a) Peningkatan pembangunan, pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. b) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang terjangkau oleh masyarakat luas dan masyarakat berpenghasilan rendah. c) Pengembangan rekayasa teknis untuk mendapatkan teknologi tepat guna yang sederhana. d) Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan Iingkungan dan berkelanjutan. e) Penetapan dan penerapan pemberlakuan baku mutu lingkungan di kawasan perumahan dan pemukiman. f) Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat. g) Pengembangan sistem pendanaan. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-22


h) Pemantapan kelembagaan. i) Peningkatan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah terbangun. j) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dengan program atau sektor lain. k) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penyediaan dan penye!enggaraan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi. Strategi Teknis Penanganan Air Limbah Domestik a) Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi. b) Menentukan spesifikasi teknis minimum prasarana dan sarana dasar sanitasi. c) Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. d) Memperbaiki kemampuan daya dukung lingkungan. e) Menentukan standar baku mutu lingkungan permukiman yang sehat f) Mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar sanitasi. g) Menyiapkan rencana pengelolaan secara terpadu sebelum pelaksanaan.

Strategi Finansial/Pendanaan Penanganan Air Limbah Domestik a) Menciptakan iklim pendanaan dan keterlibatan dunia usaha termasuk CSR dalam pembiayaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar. b) Menggali sumber dana masyarakat untuk ikut membiayai dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar sanitasi. c) Menyempurnakan mekanisme sistem bantuan keuangan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar sanitasi. Strategi Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Penanganan Air Limbah Domestik a) Meningkatkan fungsi kelembagaan yang sudah ada b) Mendorong terbentuknya lembaga pengelola sarana dan prasarana sanitasi. c) Mendorong pelaksanaan perundang-undangan. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-23


d) Mengembangkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. e) Melengkapi peraturan dan perundangan yang ada. f) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. g) Meningkatkan jumlah tenaga ahli sanitasi Strategi Pencapaian Sasaran Pengelolaan Air Limbah a) Mengembangkan teknologi sanitasi dasar tepat guna yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. b) Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan pengelolaan air limbah melalui pembentukan unit pengelola air limbah, dinas atau perusahaan daerah serta mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. c) Mengembangkan percontohan sarana pengelolaan air limbah pedesaan serta memasyarakatkan pembuatan sarana sanitasi sederhana. d) Menentukan tolak ukur mutu lingkungan air didalam kawasan perumahan dan pemukiman. e) Mengembangkan sistem pendanaan subsidi silang, sistem bantuan keuangan dan peran serta dunia usaha. f) Mempercepat

terwujudnya

peraturan

dan

perundang-undangan

yang

menyangkut pengelolaan air limbah.

Strategi Promosi Pengelolaan Air Limbah a) Melaksanakan apresiasi maupun pelatihan untuk meningkatkan pengelola sarana dan prasarana sanitasi. b) Melaksanakan training untuk meningkatkan pengelola prasarana dan sarana air limbah. c) Melaksanakan pelatihan teknis. d) Melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka mencapai hasil pengelolaan yang optimal. e) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi. f) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman. Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-24


g) Meningkatkan kemandirian masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman. h) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengadaan prasarana dan sarana sanitasi. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengelolaan Air Limbah Pembangunan prasarana dan sarana air Iimbah harus memperhatikan dampak sampingan yang ditimbulkan akibat penyebaran wabah yang dihasilkan dari kotoran manusia melalui konstruksi yang aman agar tidak mencemari air tanah. B. Persampahan a. Program Pengelolaan Sampah yang Sedang dilaksanakan Program pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Agam pada tahun tahun 2010 antara lain : a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan b) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan b. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah Rencana peningkatan pengelolaan sampah (limbah padat) di Kabupaten Agam dapat

dilihat dari rencana strategis pengelolaan sampah Kabupaten Agam sebagai

berkut: 1) Perencanaan sistem persampahan kabupaten yang mempertimbangkan standar pelayanan lingkungan fisik 2) Menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) 3) Membangun pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan sehat dengan pembangunan baru sarana prasarana TPST. 4) Meningkatkan cakupan wilayah layanan persampahan dan penambahan sarana prasarana persampahan. 5) Mengurangi timbulan sampah dari sumbernya dengan sistem komposite 6) Pelatihan teknis sederhana pengelolaan sampah pada masyarakat 7) Pengembangan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.


III-25


Pengelolaan sampah pada masyarakat masih menggunakan cara sederhana untuk mengolah sampah, yaitu seperti dibakar, ditimbun ataupun khusus untuk wilayah Lubuk Basung diangkut dengan menggunakan truk sampah untuk dibuang ke lokasi open dumping Manggis atau bahkan masih membuang sampah ke selokan atau sungai yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan. Pengelolaan sampah seperti ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. Sedangkan pembuangan sampah dengan cara dibakar juga tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dikarenakan pembakaran sampah menghasilkan gas emisi metan atau gas dioxin yang bersifat karsinogenik. TPA Manggih di Kecamatan Lubuk Basung Kebutuhan untuk pembangunan TPST saat ini sudah mendesak di Kabupaten Agam. Berdasarkan dokumen DED dan UPL/UPK yang telah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum, TPST yang direncanakan berada di Nagari Sungai Jariang seluas 8 Ha dengan kriteria rancangan TPSA sistem Reusable Sanitary Landfill dirancang untuk dapat menampung sampah dari daerah pelayanan Kabupaten Agam. Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan TPA Manggih yang hanya menggunakan sistem open dumping dan berada di areal mata air. Berdasarkan asumsi ini, maka cakupan wilayah pelayanan persampahan TPA Sungai Jariang direncanakan meliputi wilayah kecamatan antara lain: Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Tanjung Raya. Perencanaan persampahan untuk wilayah kecamatan Banuhampu, Ampek Koto, Sungai Pua, Ampek Angkek, Canduang, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek diarahkan pada pemanfaatan TPA Regional Kota Payakumbuh. Timbulan sampah dari daerah permukiman perkotaan di wilayah kabupaten Agam direncanakan dapat terlayani sebesar 20%. Sisanya diharapkan dapat dikelola secara on site mengingat masih tersedia lahan untuk melakukan pengolahan secara setempat. Perencanaan DED TPA Sungai jariang pada tahap Alternatif pemecahan masalah persampahan di Kabupaten Agam dapat ditempuh dengan beberapa strategi seperti berikut :


III-26


a. Strategi Teknis Program Persampahan: 1. Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dasar persampahan dengan menambah jumlah armada pengangkut sampah seperti bak Komunal, gerobak sampah, truk manual, dump truk, arm roll truk. 2. Menentukan

spesifikasi

teknis

minimum

prasarana

dan

sarana

dasar

persampahan 3. Menentukan teknologi yang terjangkau dalam pembiayaan dan dapat diterima oleh masyarakat serta dapat berfungsi sesuai tujuan seperti pengolahan dengan konsep 3R (Recycle, Reuse, dan Reduce). 4. Mengurangi dampak negatif ternadap lingkungan. 5. Memperbaiki kemampuan daya dukung lingkungan. 6. Menentukan standard baku mutu lingkungan permukiman yang sehat. 7. Mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 8. Menyiapkan rencana pengelolaan secara terpadu sebelum pelaksanaan. b. Strategi Kelembagaan: 1. Meningkatkan fungsi lembaga yang ada. 2. Mendorong pelaksanaan perundang-undangan. 3. Mengembangkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. 4. Meningkatkan kemampuan baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia. 5. Meningkatkan koordinasi dengan sektor / program lain. 6. Membangun kemitraan dan jejaring dengan lembaga lain c. Strategi Pendanaan/Finansial: 1. Menciptakan ikIim pendanaan yang memungkinkan dan menarik dunia usaha untuk ikut membiayai penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 2. Menggali sumber dana masyarakat untuk ikut membiayai penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan dengan membayar retribusi.


III-27


3. Menyempurnakan mekanisme sistem bantuan keuangan untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 4. Mengembangkan sistem subsidi silang. 5. Merintis peran serta perbankan (Iembaga keuangan) dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar-dasar persampahan. d. Strategi Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha: 1. Mendorong peningkatan kemampuan dunia usaha dalam memproduksi sarana dasar persampahan. 2. Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan Iingkungan permukiman. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 5. Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar persampahan. 6. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar persampahan.

Dengan strategi -strategi di atas dapat juga dilakukan beberapa program seperti berikut: 1. Meningkatkan SDM yang ada, yaitu kemampuan manajerial dan operasional staf institusi manajemen pengelolaan sampah perlu ditingkatkan secara berlanjut melalui pelatihan dan kursus-kursus agar diperoIeh tenaga-tenaga professional, terlatih dan terampil. 2. Penerapan sanksi terhadap pelanggar ketentuan pembuangan sampah perlu ditegakkan, sehingga pengelolaan sampah secara intensif baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat terwujudkan. 3. Penanganan sampah individual untuk kawasan yang tidak dilayani jaringan pelayanan persampahan kabupaten. 4. luran kebersihan pada daerah permukiman serta pelaksanaan gerakan kebersihan berupa pembersihan halaman rumah dan selokan Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-28


5. Pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan secara aktif semua elemen yang ada di masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan persampahan. C. Drainase Lingkungan Program pengelolaan saluran drainase lingkungan yang sudah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Agam antara lain : 1. Program Pembangunan saluran Drainase/ Gorong - gorong 2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan untuk penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan.

3. Program pengembangan perumahan 4. Program pengendalian banjir 5. Program pengembangan dan pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 6. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 7. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya air dan lingkungan hidup 8. Penyusunan Kajian sungai-sungai untuk pencegahan banjir 9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan 10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan a. Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan Penanganan drainase di Kabupaten Agam untuk mengurangi atau bahkan meniadakan genangan pada suatu kawasan dapat dilakukan dengan cara: 1. Memanfaatkan sistem jaringan drainase yang ada secara maksimal, baik sungai, anak sungai maupun saluran alami lainnya dan mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai dengan fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas 2. Sistem drainase yang ada juga harus dapat menjaga environmental sustainability, termasuk menjamin kualitas air yang lewat, menjamin tidak akan terjadi over drainage, sehingga mengakibatkan terjadinya soil subsidence yang berlebihan.


III-29


3. Mengalirkan air hujan melalui sistem jaringan drainase ke badan air terdekat dengan tetap mempertimbangkan kapasitas debit air dan kecepatan aliran maksimal yang dapat mengakibatkan erosi badan saluran 4. Diusahakan untuk memanfaatkan natural creek yang biasanya mengikuti kemiringan alam. 5. Memanfaatkan energi gravitasi dan menghindari penggunaan pompa. Agar dapat menjaga energi potensial aliran air, tampang saluran yang dipilih, dengan luas tampang basah yang sama, sebaiknya dibuat melebar dan tidak dalam 6. Pada kawasan perumahan, perlu dijaga agar saluran drainase air hujan dapat selalu kering dan dipisahkan dari saluran pembuangan rumah tangga 7. Ekonomis pembuatannya dan murah biaya pemeliharaannya 8. Pada kawasan yang elevasi muka tanahnya relatif lebih rendah dibanding elevasi muka air sungai Ciujung dan Cidurian beberapa solusi yang dapat dilaksanakan adalah mengurug, melindungi dari bahaya banjir dengan tanggul dilengkapi dengan pompa (polder), dan menyesuaikan diri dengan alam. b. Sistem Drainase Yang Diusulkan Pertimbangan dalam menyusun dan memprioritaskan program penanganan bidang drainase di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut : 1. Menentukan lay out sistem jaringan sungai/drainse sesuai klasifikasi cathment area dan sub sistemnya 2. Menetapkan land use, dengan pertimbangan keadaan hidrotopografi dan resiko banjir 3. Mengurangi limpasan dengan meningkatkan resapan dan retensi air 4. Menata/memanfaatkan rawa-rawa yang ada sebagai penampung air hujan (kolam retensi) 5. Membuat tendon air baik secara komunal maupun individual yang berfungsi sebagai limpasan penampungan air hujan maupun cadangan air domestik saat musim kemarau 6. Kelembagaan dalam penanganan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi kabupaten

III-30


7. Penyelenggaraan/penanganan yang terpadu dengan sektor terkait (pengendalian banjir, air limbah dan persampahan); 8. Optimalisasi sistem yang ada, rehabilitasi/pemulihan, pengembangan dan pembangunan baru; 9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha serta melibatkan peran serta masyarakat; Untuk lebih jelasnya dalam penanganan drainase dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Strategi teknis meliputi: 1) Perencanaan Integrasi perencanaan : master plan, outline plan drainase dan keterpaduan sistem makro dan mikro. 2) Pembangunan Pembangunan sistem drainase yang berwawasan lingkungan, berdasarkan prioritas penanganan. b. Strategi Pengelolaan meliputi: 1) Penyiapan peraturan dan produk hukurn untuk penanganan drainase. 2) Peningkatan peran serta masyarakat 3) Garis sepadan saluran. c. Strategi Kelembagaan meliputi: 1) Peningkatan sumberdaya manusia. 2) Kejelasan wewenang dan tanggung jawab. 3) Pemantapan organisasi. d. Strategi Pembiayaan meliputi: 1) Mengembangkan sumber pembiayaan melalui retribusi lingkungan. 2) Pilot program cost recovery. e. Strategi Promosi Kampanye meilputi: 1) Kampanye dan desiminasi


III-31


D. Air Bersih a. Program Pembangunan Penyediaan Air Minum/Air Bersih Program-program pembangunan Penyediaan Air Minum/Air Bersih di Kabupaten Agam antara lain : 1. Program Pamsimas dan Replikasi Pamsimas 2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 4. Program Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih 5. Pendampingan Kemitraan Multipihak 6. Investasi PDAM 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

b. Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum Salah satu kebutuhan pokok masyarakat adalah ketersediaan sarana air bersih dan sarana sanitasi yang baik. ketersediaan sarana sanitasi masih menjadi masalah. Guna mengantisipasi masalah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melalui program PAMSIMAS melakukan kegiatan perbaikan sanitasi berbasis masyarakat yang berlokasi di Palupuh, Sungai Pua, Padang Tarok, Magek, Lasi, IV Koto, Maninjau, Lubuk Basung, Matur. Adapun lokasi ini dipilih karena di wilayah ini kondisi ketersediaan sarana sanitasi yang masih rendah. Melalui kegiatan ini diharapkan kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Rencana pengembangan air minum Kabupaten Agam tahun 2011-2015 diarahkan pada pengembangan air minum PAMSIMAS dengan pola pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan air minum pada wilayah yang tidak terlayani PDAM. Usulan dan prioritas program adalah sebagai berikut:


III-32


1. Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih PDAM, yang meliputi optimalisasi jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunanbangunan penunjang seperti reservoir dan lain-lain. 2. Mengurangi kebocoran/kehilangan air PDAM sebesar 20 %. 3. Menambah kapasitas/ supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah tanah maupun air permukaan. 4. Peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan sebesar 20% 5. Progam Penyehatan PDAM untuk mencari beberapa alternatif pemecahan masalah yang terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan, administrasi dan Manajemen. 6. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Pamsimas E. Higiene/PHBS Berdasarkan data cakupan sarana sanitasi dan survai perilaku PHBS yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka rencana kampanye PHBS akan melibatkan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan PHBS di berbagai tataran. Melalui kegiatan penyuluhan PHBS ini diharapkan membantu terjadinya perubahan perilaku terutama perilaku Hidup Bersih dan Sehat menuju Nagari dan Jorong sehat. Kegiatan ini melibatkan Puskesmas setempat. Pada tahun 2010 kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dimulai di semua Nagari dan Jorong.


III-33

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN

Recommend Documents