BAB III ISU, STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI 3.1 Aspek Non Teknis 3.1.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan A. Kebijakan Daerah Kebijakan daerah mengenai sanitasi di Kabupaten Bima dapat dilihat melalui gambaran perda-perda yang berkaitan dengan sanitasi dan hygiene sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2010-2014
Agenda Peningkatan Kualitas SDM dan Kependudukan strategi Kebijakan :
Kebijakan Ketiga belas, Promosi hidup bersih dan sehat. Program dan Kegiatan Utama :
Promosi hidup bersih dan sehat diwujudkan melalui program dan
kegiatan
utama kedua belas yakni melalui Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan kegiatan utama Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat secara berkala dan terintegrasi, serta Pembangunan MCK, SPAL dan perluasan program jamban berbasis masyarakat serta program dan kegiatan
utama Kedelapan belas, melalui Program Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan utama : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Peningkatan operasi dan pemeliharaan rasarana dan sarana persampahan, dan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaa persampahan. Sementara itu, kebijakan lain di Kabupaten Bima yang menyangkut sanitasi dapat dilihat sebagai berikut: 1.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Bima
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 1)
Draf SSK Kab. Bima
Page 1
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2007 tentang
2.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok –
3.
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
4.
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
5.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Bima Tahun
Kabupaten
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Nomor 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bima No.7 Tahun 2011 tentang pengelolaan
6.
AMPL di Kabupaten Bima Peraturan Bupati Bima No.14 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis
7.
pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bima No.7 Tahun 2011 tentang pengelolaan AMPL di Kabupaten Bima Intruksi Bupati Bima tentang pelaksanaan STBM No. 441/015/008/Dikes
8.
2010. B. Kelembagaan
Dari
Kesehatan
dan
pengembangan
promosi
kesehatan
masyarakat,
pengimplementasian program pembangunan sanitasi di Kabupaten Bima ditangani oleh SKPD terkait sebagaimana Tupoksi masing-masing di bawah ini: 1. DIKES
Pada SKPD Dinas Kesehatan, program pembangunan bidang sanitasi ditangani oleh Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan Draf SSK Kab. Bima
Page 2
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis penyehatan lingkungan. Rincian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Penyehatan Lingkungan; b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi penyehatan lingkungan; c.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas penyehatan lingkungan;
d. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
memberikan
saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Dari sisi teknis, pembangunan sanitasi di kabupaten Bima ditangani melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, khususnya di bidang Perumahan dan Cipta Karya melalui Seksi Air Bersih dan Sanitasi. Berikut adalah rincian tupoksi dimaksud: Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan air bersih dan sanitasi. Rincian tugas Seksi Air Bersih dan Sanitasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Air Bersih dan Sanitasi b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi air bersih dan sanitasi
Draf SSK Kab. Bima
Page 3
c.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi
d. Penetapan
pemenuhan
pengembangan
kebutuhan
strategi
air
pengembangan
baku
untuk
kebutuhan
air
minum
di
wilayah
teknis)
kepada
kecamatan,
kabupaten e. Fasilitasi
penyelenggaraan
(bantuan
pemerintah desa serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan strategi pengembangan air minum f.
Penyusunan rencana induk pengembangan strategi pengembangan air minum wilayah administrasi Kabupaten
g. Pengawasan
terhadap
seluruh
tahapan
penyelenggaraan
pengembangan strategi pengembangan air minum yang berada diwilayah Kabupaten h. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah diwilayah kabupaten i.
Pengawasan dan pengendalaian atas pelaksanaan norma standar pedoman dan manual
j.
Pelaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
memberikan
saran
pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sebagai catatan terakhir untuk kelembagaan bahwa Kabupaten Bima belum ada Dinas khusus yang menangani limbah cair dan persampahan, ini dikarenakan belum adanya TPA (tempat pembuangan Akhir) yang dikelola langsung oleh Pemerintah daerah.
3.1.2 Keuangan 3.1.2.1 Sumber pembiayaan Sumber pembiayaan program sanitasi di Kabupaten Bima terdiri dari : Pemerintah (pusat dan daerah) Non pemerintah (negara/lembaga donor, kontribusi masyarakat, dan sumber lainnya)
Draf SSK Kab. Bima
Page 4
Berikut tabel sumber biaya dan anggaran sanitasi di Kabupaten Bima tahun 2011 Tabel 3.1 Sumber biaya dan anggaran sanitasi di Kab. Bima tahun 2010 Sumber Biaya
Rincian Anggaran
Pemerintah
(Rp)
%
11.229.369.425.35
65.05
8.231.044.850.00
47.68
8.231.044.850.00
47.68
2.998.324.575.35
17.37
2.998.324.575.35
17.37
6.033.481.112.00
34.95
Donor/Hibah (Unicef)
3.397.006.000.00
19.68
Rumah Tangga/Swada Masyarakat
2.623.119.112.00
15.20
13.356.000.00
0.08
Pemerintah Pusat APBN Murini (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi,
BOK dll)
Pemerintah Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota Murni Non Pemerintah
Sumber Non-pemerintah lainnya Total
17.262.850.537.35
100.00
Sumber : analisa AMPL Pokja Kab. Bima, Tahun 2010
Dari table diatas terlihat pembiayan sanitasi sebagian besar
dari
Pemerintah (65.05%). Sebesar 47.68 % dari pemerintah pusat melalui dana DAU dan DAK serta dana dana dekosentrasi lainnya. Pemerintah Kabupaten melalui dana APBD Kab. Sebesar 17, 37%. Pembiayaan dari non pemerintah adalah sebesar Rp. 6.033.480.112 (34,95%), dimana bantuan/hibah dari negara/lembaga donor berperan cukup besar yaitu 19,68% (Rp. 3.397.006.000), bahkan lebih besar dari kemampuan APBD Kabupaten Bima yang sebesar Rp. 2.996.338.575. (17,37%). Demikian pula Kontribusi masyarakat
sebesar
Rp. 2.623. 119.112
(15,20%) sangat membantu keterbatasan kemampuan pemerintah daerah. Peran sumber-sumber non pemerintah lainnya selain yang disebut diatas masih sangat terbatas, hanya Rp. 13.356.000 (0,08%)
Draf SSK Kab. Bima
Page 5
3.1.2.2 Jenis Program Jenis program yang dilaksanakan terdiri dari : Program air bersih dan air minum Program penyehatan lingkungan Program yang terkait capacity building
Tabel 3.2 Anggaran Sanitasi berdasarkan Jenis Program Kab. Bima tahun 2011 Jenis Program
%
Rincian Anggaran (Rp)
1. Program Air Bersi han Air Minum
6.650.970.387.35
38.53
Peningkatan akses air bersi
2.118.966.312.00
12.27
Peningkatan kualitas air bersih/air minum
315.791.000.00
1.83
Pembangunan sarana air bersih
4.127.846.075.35
23.91
84.867.000.00
0.49
3.500.000.00
0.02
10.031.738.150.00
58.11
Pembangunan drainase
943.316.750.00
5.46
Penanganan/pengolahan persampahan
297.330.000.00
1.72
Peningkatan akses jamban
3.129.871.400.00
18.13
Gerakan cuci tangan serta pembinaan dan
14.510.000.00
0.08
593.400.000.00
3.44
5.053.310.000.00
29.27
580.142.000.00
3.36
Administrasi dan manajemen
174.601.000.00
1.01
Capacity building
148.987.000.00
0.86
Pengawasan (monitoring dan Evaluasi)
232.554.000.00
1.35
Program Capacity building (penunjang) lainnya
24.000.000.00
0.14
17.262.850.537.35
100.00
Penyediaan
dana
penunjang
Kegiatan
pembangunan air bersih Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
2. Program Penyehatan Lingkungan
pengawasan kualitas sanitasi masyarakat Dana pendukung operasional kegiatan PNPMPISEW Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 3.Program yang menyangkut capacity building
Total
Sumber : analisa AMPL Pokja Kab. Bima, Tahun 2010
Draf SSK Kab. Bima
Page 6
Program peningkatan sanitasi atau penyehatan lingkungan mendapat alokasi anggaran lebih besar, sebesar 58,11% (Rp. 10.091.738.150). Program air bersih dan air minum mendapat anggaran lebih sedikit, yaitu sebesar Rp. 6.650.970.378 (38,53%). Sedangkan program peningkatan capacity building hanya sebesar Rp. 580.142.000 (3,36%). Tabel 3.2 diatas menunjukan, bahwa kegiatan peningkatan kapasitas, kurang mendapat perhatian yang sesuai dengan semangat bahwa STBM merupakan suatu gerakan, yang harus ditunjang dengan skill/kapasitas kelembagaan
dan masyarakat yang berkualitas. Berdasarkan analisa
anggaran yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Bima didapatkan bahwa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masih kurang, padahal seharusnya program peningkatan kapasitas masyarakat jauh lebih penting dibandingkan program pembangunan sarana dan prasarana. Tabel 3.3 Anggaran berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2010 Jenis Kegiatan Kegiatan Tidak Langsung Manajerial dan koordinasi Peningkatan kapasitas personil (pendidikan dan pelatihan) Perencanaan dan penganggaran program Monitoring dan pelaporan Evaluasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Pengembangan sistim informasi manajemen Kegiatan Langsung Promosi dan penyuluhan Pemberdayaan pasyarakat untuk air bersih Pemberdayaan masyarakat untuk sanitasi Penanganan persampahan Pembngunan infrastruktur Kegiatan langsung lainnya Total Sumber : analisa AMPL Pokja Kab. Bima, Tahun 2010
Rincian Anggaran (Rp) 1.024.213.000.00 723.907.000.00 45.520.000.00
5.95 4.21 0.26
21.300.000.00 202.170.000.00 13..356.000.00 3.260.000.00 14.700.000.00 16.180.116.537.35 53.491.000.00 2.158.181.312.00 4.335.900.000.00 297.330.000.00 8.865.423.225.35 469.791.000.00 17.204.329.537.35
0.12 1.18 0.08 0.02 0.09 94.05 0.31 12.45 25.20 1.73 51.53 2.73 100.00
%
Dari hasil analisis alokasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan didapatkan bahwa alokasi untuk kegiatan langsung sudah cukup tinggi, sehingga diharapkan adanya peningkatan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan Draf SSK Kab. Bima
Page 7
masyarakat yang menangani masalah sanitasi secara keseluruhan baik itu air bersih, sampah, drainase dan limbah cair. 3.1.2.3 Penerima manfaat Dari sisi penerima manfaaat, belanja publik bidang Sanitasi di kabupaten Bima terdiri dari : Sarana dan prasarana umum/sosial kemasyarakatan; Rumah tangga/masyarakat; Instansi pemerintah Tabel 3.4 Anggaran sanitasi berdasarkan Penerima Manfaat Kabupaten Bima tahun 2010 Penerima Manfaat Sarana
dan
prasarana
Rincian Anggaran (Rp) umum/sosial 943.316.750.00
% 5.46
kemasyarakatan Rumah tangga/masyarakat
12.174.862.400.00
70.53
Instansi Pemerintah
4.144.71.387.35
24.01
Grand Total
17.262.850.537.35
100.00
Sumber : analisa AMPL Pokja Kab. Bima, Tahun 2010
Penerima manfaat terbesar adalah rumah tangga/masyarakat, yaitu sebesar 70,53% (Rp. 12.174.862.400). Instansi pemerintah sebesar 24% (Rp. 4.144.671.387) Tabel diatas menunjukan, bahwa masyarakat/rumah tangga sebagai sasaran pembangunan sanitasi sudah mendapat porsi pelayanan yang maksimal. 3.1.3
Komunikasi Sebagai salah satu komponen penyebarluasan informasi tentang
sanitasi dan kesehatan lingkungan media massa seperti televisi dan radio, koran harusnya memiliki andil
besar untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan. Hasil studi komunikasi dan pemetaan media di Kabupaten Bima menunjukan umumnya media massa (Radio, Koran dan TV lokal) yang Draf SSK Kab. Bima
Page 8
beroperasi di kabupaten Bima rata-rata berformat hiburan dengan segmentasi audiens atau sasaran audiencenya segala umur, dengan jangkauan siaran mencakup kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, dan beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa serta mampu menjangkau beberapa wilayah di Propinsi NTT yaitu di Sumba bagian barat Para pelaku media sepakat bahwa dengan target audiens dan jangkauan siaran yang luas menjadikan media massa sangat potensial untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan sanitasi dan penyehatan lingkungan kepada masyarakat. Namun demikian, keberpihakan media massa dalam hal penyediaan ruang (space/spot) yang diperuntukan khusus untuk meyiarkan program sanitasi dan penyehatan lingkungan masih kurang, dimana isu ini hanya diangkat “by order” oleh pihak pemerintah. Hanya media televisi lokal, BimaTV telah menyediakan ruang (space) khusus berupa talk show Dokter kita. Setiap informasi tentang sanitasi belum mendapatkan respon positif dari audience karena rata-rata dari pendengar, maupun penonton kurang tertarik mendengarkan topik-topik yang berkaitan dengan sanitasi, disamping itu peran serta media komunikasi seharusnya dijadikan media patner oleh pemerintah untuk menyiarkan hal-hal yang dirasa perlu dalam penanganan sanitasi kabupaten, guna mewujudkan masyarakat Bima yang memiliki kualitas sanitasi yang baik ditahun 2015. Beberapa media massa menyebutkan pada prinsipnya telah menyediakan space untuk iklan layanan masyarakat untuk penyebarluasan informasi ataupun kampanye
tentang
sanitasi
dan
kesehatan,
tetapi
sejauh
ini
belum
dimanfaatkan. Menurut pihak penyelenggara media radio, tidak dimanfaatkannya space iklan ataupun program lainnya yang secara khusus menyiarkan informasi sanitasi dan kesehatan dikarenakan kurang respon positif dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan media seperti halnya radio dan televisi dalam menyiarkan atau mensoalisakan informasi tentang sanitasi dan kesehatan. Sebenarnya pihak penyelenggara media sangat mengharapkan kerja sama dari pemerintah Draf SSK Kab. Bima
Page 9
Selain itu, kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan beberapa media massa menyebabkan media tidak bisa memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini media massa biasanya mendapatkan data tentang sanitasi dan kesehatan dari literature yang tersedia di internet, serta hasil peliputan langsung di masyarakat (contoh berita dapat dilihat di lampiran) 3.1.4
Keterlibatan Pelaku Bisnis
3.1.4.1 Pengepul Sampah Beberapa responden sepakat bahwa koordinasi dan kemitraan usaha ini masih memerlukan dukungan dari Pemerintah. Persoalan yang timbul akibat kurangnya koordinasi dan kemitraan ini antara lain menurut rsponden adalah luasan lokasi usaha, karena setiap terjadi penumpukan sampah, maka secara langsung akan mendapatkan teguran dari pemerintah melalui teguran ringan berupa surat peringatan sampai pengangkutan barang bekas oleh Pol PP (Polisi Pamong Praja). Saat ini aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah adalah harus menjaga kebersihan dan keindahan jalan dan lingkungan, barang tidak boleh menumpuk melebihi kapasitas hingga berserakan dijalan dan mengganggu tempat umum. Responden mengharapkan tersedianya Lokasi tersendiri yang terpisah dari permukiman agar kegiatan produksi mereka tidak mengganggu lingkungan sekitar, tersedianya sarana pengangkut yang memadai dan terjangkau agar barang bekas dapat diangkut dengan mudah keluar kota untuk dijual, tersedianya alat pengepres barang bekas agar bisa meminimalisasi ruang yang dibutuhkan untuk menampung barang bekas. 1.1.4.2
Hotel
Kondisi penanganan persampahan di Hotel yang ada telah melalui proses yang benar, mulai dari pengumpulan sampai pembuangan dengan sistim penampungan yang akan langsung di buang pada Bak sampah yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun belum adanya sistim pengumpulan Draf SSK Kab. Bima
Page 10
sampah berdasarkan jenis sampahnya baik sampah organik maupun sampah anorganik, namun langsung dikumpulkan dalam satu tempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3.1 Bak Penampungan Sampah Hotel
Sumber : Data Primer Bappeda 2011
Untuk kondisi drainase yang ditelah diterapkan oleh pihak hotel adalah menggunakan sistim perpipaan, sehingga saluran air yang ada dihotel dapat dialirkan pada pembuangan yang tertutup, hal ini telah memenuhi syarat hanya saja kondisi perpipaan yang kurang rapi dan kurang baik tata letaknya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini . Gambar 3.2 Kondisi Drainase
Sumber : Data Primer 2011
Sedangkan sumber air bersih yang digunakan oleh pihak hotel adalah berasal dari PDAM dengan metode menggunakan bak penampungan dengan kapasitas penampungan rata-rata 500 Liter, yang mampu mencukupi kebutuhan air bersih selama 3 hari. Untuk air bersih kondisi sudah baik Draf SSK Kab. Bima
Page 11
hanya diperlukan adanya pengaturan tata letak dan penjagaan agar kondisi air tetap baik dan layak untuk digunakan,Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini Gambar 3.3 Bak Penampungan Air
Sumber : Sumber : Data Primer 2011
1.1.4.3 Rumah Makan Usaha Rumah makan ini memiliki sistim penanganan sanitasi sendiri yang meliputi persampahan, air bersih, drainase dan limbah. Untuk sampah rumah makan AR rahman memiliki bak penampungan sampah yang telah dipisah antara sampah basah dan kering namun kondisi bak yang tidak layak dan kurang baik tata letak maupun kondisi bak pembuangan sementaranya,setelah dilakukan pemisahan maka sampah akan langsung dibuang pada bak penampungan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah in Gambar 3.4 Bak sampah Pada Rumah makan A rahman
Sumber : Data Primer 2011
Draf SSK Kab. Bima
Page 12
Sedangkan kondisi Air bersih pada rumah makan AR Rahman masih menggunakan PDAM lewat pipa saluran seperti Kran air, yang digunakan untuk cuci piring dan kebutuhan Toilet Rumah makan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini 3.5 Sumber Air Bersih
Sumber : Data Primer 2011
Air limbah di rumah makan AR Rahman dibuang melalui pipa pembuangan yang akan berakhir pada lubang peresapan air limbah yang terletak sebalah rumah makan. Kondisi bak pembuangan limbah nya sangat tidak layak, sehingga masih diperlukan adanya design ulang bentuk bak pembuangan limbahnya, serta tata letaknya, jarak dengan bangunan inti dan hal lain yang perlu diperhatikan untuk kelayakan sebuah bak poenampungan limbah Rumah makan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 3.6 Saluran Pembuangan Limbah Rumah makan
Sumber : Data Primer 2011
Draf SSK Kab. Bima
Page 13
1.1.5 Pemberdayaan Masyarakat, Aspek jender dan Kemiskinan Hasil studi Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan (PMJK) menunjukkan bahwa kerlibatan semua unsur masyarakat termasuk keseimbangan jender, dan masyarakat miskin dalam sebuah program lebih mendorong hasil yang maksimal. Pendekatan ini juga dinilai merupakan pintu peningkatan kapasitas masyarakat. Namun demikian hampir semua responden (30 responden) sepakat dari sisi kuantitas, khusus untuk program yang terkait dengan sanitasi yang telah ada dimasyarakat masih sangat kurang, ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan MCK yang masih minim, sarana air bersih yang tidak memadai, saluran drainase yang tidak sampai pada daerah yang terpencil dan sistim pengolahan sampah yang belum memiliki manajemen persampahan mulai dari bak penampung sampah, hingga ke proses pengangkutan sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tabel 3.5 Hasil Analisa Survei Partisipasi Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dengan Metodologi MPA No
Tolls/ Alat Temuan dan Analisa Ladder 2 Perencanaan - Musyawarah Desa: dominan diikuti laki2, biasanya tdk dibayar dan tdk membutuhkan keahlian husus - Penyediaan bahan/ material: pada tahap ini, karena membutuhkan tenaga yg cukup maka biasa dilakukan oleh laki2 tp kadang dibantu perempuan kegiatan ini kadang dibayar & tdk membutuhkan keahlian husus Pelaksanaan - Pada tahap implementasi: pengerjaan MCK & SAB lainnya biasa dilakukan tukang dibantu masyarakat sekitar sarana, dominan dilakukan laki2 karena pd tahap ini membutuhkan keahlian husus & dibayar Pemeliharaan - Pada tahap ini: biasa yang berperan dlm membersihkan sarana adalah perempuan dan tdk dibayar. Akan
Draf SSK Kab. Bima
Skoring DIV 10 skor 3 Yg akan dtg: Kesamaan hak & kesempatan antara lk2 dan perempuan dlm bekerja DIV 11 skor 4 yg akan dtg: Baik lk2 maupun perempuan sama2 diberi hak utk melakukan pekerjaan yg dibayar Page 14
tetapi jk SAB nya perpipaan gravitasi mk yg biasa membersihkan & merawat sekitar sumber mata air adalah laki2 dan tdk dibayar 2
Kontribusi Tenaga - Pekerjaan yg berat biasa dilakukan lk2 karena diyakini tenaganya lebih kuat spt: menggali sumur, mengangkat kayu, pikul pipa,dll sedangkan perempuan biasanya membantu lk2 dlm mengangkat material yg ringan dan menyiapkan konsumsi
H3 skor 3, Yg akan dtg: masy diharuskan berkontribusi dlm jml yg sm agar tdk terjd kecemburuan Material Lokal - Material yg biasa disiapkan masy spt: sosial (in kind) batu, kerikil, pasir
3
Uang(in cash) - Kontribusi berupa uang tunai biasa dikeluarkan masy jk sarana yg dibangun itu milik pribadi tp dipakai umum spt SGL Hak Suara & Dalam hal pengambilan keputusan di Pengambilan desa dlm berbagai kegiatan Keputusan pembangunan: ide prakarsa, jenis tehnologi, sosialisasi, tingkat pelayanan, operasi dan pemeliharaan dominan dilakukan oleh Kades, Kadus, Tomas sedangkan masyarakat miskin & perempuan kurang diberi kesempatan
VC 6 skor 5, Yg akan dtg semua hrs dilibatkan secara penuh krn sm2 mempunyai hak dan kesempatan berdasarkan hasl musyawarah mufakat desa
Sumber : Dikes Kesehatan,2011
Dari hasil studi PMJK yang didasarkan pada 3 kategori diatas Yaitu (Ladder 2, Kontribusi, Hak Suara & Pengambilan Keputusan) data yang diperoleh bahwa partisipasi masyarakat telah nampak dengan komposisi keterlibatan laki-laki dan perempuan adalah 7 : 3 dalam setiap aktivitas sanitasi baik yang berbentuk kontribusi tenaga, material lokal, maupun biaya serta kegiatan pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Draf SSK Kab. Bima
Page 15
Gambar 5.7 Peran Serta Perempuan dalam pengambilan keputusan
Sumber : Dokumentasi Kegiatan sarana Pengembangan Air Minum Bappeda Tahun 2010
Gambar 5.8 Peran Serta Perempuan dalam Kegiatan Pembangunan Sanitasi
Sumber : Dokumentasi Kegiatan sarana Pengembangan Air Minum Bappeda Tahun 2010
Gambar 5.9 Peran Serta Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Sumber : Dokumentasi Kegiatan sarana Pengembangan Air Minum Bappeda Tahun 2010
Draf SSK Kab. Bima
Page 16
Sedangkan untuk keterlibatan Orang miskin dalam setiap kegiatan sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukan perbandingan antara orang kaya dan orang miskin yaitu 4 : 6, ini menunjukan bahwa terjadi ketimpangan peran serta antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat mampu. Untuk itu dapat dilihat pada gambar dibawah ini Gambar 5.10 Peran Serta Masyarakat Berpenghasil Rendah dalam Kegiatan sanitasi
Sumber : Dokumentasi Kegiatan sarana Pengembangan Air Minum Bappeda Tahun 2010
Gambar 5.11 Peran Serta Masyarakat Berpenghasil Rendah dalam Kegiatan Sanitasi
Sumber : Dokumentasi Kegiatan sarana Pengembangan Air Minum Bappeda Tahun 2010
1.1.6
Pemantauan dan evaluasi Dalam suatu pencapaian sektor sanitasi yang baik diperlukan adanya
sistem monitoring dan evaluasi yang baik juga. Sistem ini
digunakan
untuk memastikan apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat Draf SSK Kab. Bima
Page 17
tercapai atau tidak, bila pencapaian yang diharapkan belum didapatkan maka dapat dilakukan evaluasi pada faktor-faktor penyebabnya. Indikator
yang
digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, khususnya : Sektor sanitasi monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau kemajuan serta perkembangan sektor sanitasi secara umum, seperti pengelolaan air minum, limbah cair, persampahan, dan drainase lingkungan. Perkembangan Wilayah Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau perkembangan perbaikan dan pembangunan sanitasi di masing-masing Wilayah Pembangunan (WP), kecamatan dan Desa. Dalam hal ini dinilai sejauh mana perbaikan sanitasi telah dilakukan di masing-masing kecamatan atau desa, tingkat pelayanan dan berapa besar penduduk yang masih belum terlayani. Perkembangan Tata Kelola Sanitasi Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau kinerja dari dinas / instansi yang terkait dengan pembangunan sanitasi,juga dinilai mengenai koordinasi dan kerjasama antar lembaga, anggaran yang disediakan untuk sanitasi, Peraturan Daerah atau Surat Keputusan dan semua yang berkaitan dengan sanitasi. Secara berkala juga akan akan diadakan evaluasi mengenai Manfaat Proyek. Guna mendukung Sistem Monitoring dan Evaluasi tersebut maka sangat
dibutuhkan
adanya dukungan data dan informasi yang
memadai. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan hal penting yang tidak bisa ditawar dalam kerangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disektor terkait sanitasi. SPM dan SOP secara teknis menjadi alat indikator didalam melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
kinerja SKPD
pengelola
sanitasi. Dengan demikian monev dapat berjalan dalam koridor yang Draf SSK Kab. Bima
Page 18
sesuai
dengan
harapan
untuk
perbaikan penanganan dan
pembangunan sanitasi secara keseluruhan dan berkelanjutan. 1.2 Aspek Teknis dan Higiene Dalam sanitasi aspek tekhnis dan PHBS merupakan faktor penting dalam mengkaji isu strategis yang mungkin muncul sesuai dengan apa yang diamanatkan di RPJMD, Renstra dan Perda AMPL. Kondisi sanitasi dikabupaten Bima menunjukan masih kurangnya sarana dan prasarana sanitasi, dan program-program peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat halhal berkaitan langsung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah indikasi program yang diprioritaskan. 3.2.1 Air Limbah Limbah Cair Rumah Tangga. Pengolahan air limbah rumah tangga di Kabupaten Bima belum memenuhi target yang diinginkan. Jumlah rumah tangga yang memiliki Pengelolaan Air Limbah
sehat
mencapai
18.080
rumah
tanggah
(56,68%),
meskipun
pengolahan air limbah tersebut belum mencapai 100 % rumah tangga di Kabupaten Bima, akan tetapi keadaan ini diharapkan terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masayarakat Kabupaten Bima Rencana penanganan pembuangan air kotor di Ibukota Kabupaten Bima ini bisa dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Air Kotor dari Kamar Mandi, Dapur dan Cucian Besarnya volume buangan diperkirakan sebesar 80% dari kebutuhan air bersih rumah tangga. Dengan demikian dapat diperkirakan volume limbah cair/air kotor di Ibukota Kabupaten Bima adalah sebagai berikut: Air kotor ini dibuang ke sumur peresapan pada masing-masing rumah, setelah melalui bak pengendap/alat penyaring pada masing-masing rumah. Bak
pengendap/alat
penyaring
ini
diperlukan
agar
bahan-bahan
padat/kotoran (sisa-sisa makanan, pasir dan lain-lain) yang terbawa air kotor bisa tertahan di bak pengendap tersebut. Draf SSK Kab. Bima
Page 19
b. Air Kotor dari WC/kakus. Air kotor ini disalurkan ke tanki septik, kemudian dialirkan ke sumur peresapan. Pada penggunaan sumur peresapan, volume/ukuran dan konstruksi tanki septik harus benar-benar bisa memproses air kotor selama 3 hari sebelum dialirkan ke sumur peresapan. Jarak sumur peresapan dengan sumur sumber air bersih harus dijaga agar air bersih tidak tercemar oleh air kotor. Jarak ini tergantung pada arah aliran air tanah dan jenis tanahnya, bila arah aliran air kotor dari sumur peresapan menuju ke sumber airbersih maka jarak harus semakin jauh. Untuk tanah yang mengandung pasir jarak antara sumur peresapan dan sumber air bersih relatif bisa lebih dekat. Pada umumnya jarak minimum yang paling aman adalah 10 m. Untuk daerah pemukiman yang sudah padat, nantinya dapat digunakan Sistim peresapan bersama dengan kapasitas pelayanan tiap sumur peresapan untuk 10 keluarga. c. Limbah cair dari Industri Limbah cair yang berasal dari industri diwajibkan untuk menyediakan Sistim pengolahan air limbah sebelum dibuang ke sungai atau saluran yang berada di wilayah perencanaan. Industri yang berskala besar sebelum beroperasi harus menyertakan dokumen Amdal maupun UKL/UPL, agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungan di Ibukota Kabupaten Bima. d. Limbah Industri Keberadaan industri – industri di Kabupaten Bima baik yang berskala kecil atau menengah tidak dapat dipisahkan dengan limbah yang dihasilkannya seperti limbah domestik, limbah industri atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), di Kabupaten Bima secara umum air limbah masih dikelola secara tradisionil, bahkan di beberapa lokasi belum dikelola sama sekali (belum terdapat saluran). Buangan air kotor/limbah rumah tangga pada umumnya dibuang ke saluran lingkungan permukiman tanpa pengolahan terlebih dahulu. e. Limbah Medis. Draf SSK Kab. Bima
Page 20
Limbah medis di Kabupaten Bima lajimnya dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Penanganan limbah medis sama sekali belum ditangani dengan baik, buangan air limbah pada umumnya langsung dialirkan pada selokan dan dibuang pada lubang peresap tanpa diolah terlebih dahulu sehingga bisa mengakibatkan pencemaran air tanah dan lingkungan. Upaya penanganan pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Bima belum maksimal dilaksanakan karena belum adanya Instalasi Pengolahan Air limbah serta Dasar Hukum juga belum ada, sehingga masih banyak ditemukan kendala dan masalah yang terjadi antara lain Untuk sektor air limbah dilakukan pengawasan sejauh mana kondisi air limbah yang dibuang dari berbagai kegiatan rumah tangga dan perdagangan jasa dibuang hingga ke pembuangan akhir yaitu laut. Selain adanya pengawasan, akan diberikan sosialisasi mengenai pentingnya mengolah limbah sebelum dibuang ke laut. Dari hasil pengamatan di lapangan bahwasanya kondisi air sumur penduduk sudah tidak baik kondisinya, sehingga perlu untuk melakukan
sosialisasi
dan
himbauan kepada
masyarakat
untuk
menggunakan air PDAM sebagai air baku untuk memasak dan minum serta
himbauan
lain
yang diperlukan.
Langkah-langkah
tersebut
diatas
setidaknya diharapkan akan mampu mengendalikan pencemaran air sehingga air di kabupaten Bima akan dapat tetap terjaga dan dapat digunakan sesuai peruntukkan
dan
kebutuhannya.
Selain itu
untuk memberikan
tindakan yang bersifat preventif terhadap menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Sedangkan kondisi limbah dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Bima (pelumas/oli),
terdiri
dari
limbah
medis, limbah
perbengkelan
limbahiatan perdagangan dan jasa semua limbah yang
bersumber dari kegiatan diatas berarti diperlukan adanya monitoring secara terarah, terpadu dan berkelanjutan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bima hanya berwenang untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Draf SSK Kab. Bima Page 21
terhadap
aktivitas usaha sedangkan
masalah
pengelolaannya
harus
mendapat ijin badan Lingkungan hidup dan dinas PU. 3.2.2 Persampahan Keadaan limbah padat (sampah) di Kabupaten Bima belum terlalu dikhawatirkan sehingga pemerintah daerah belum membentuk satuan kerja khusus menangani persampahan. Untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bima dibawah kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima dan Dinas Pekerjaan Umum. Pengolahan limbah padat (sampah) masih dilakukan secara sederhana, hal ini terjadi karena Kabupaten Bima memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan baru direncanakan akah dibangun pada tahun 2011 ini dan tahun 2012. Meskipun
demikian
pengolahan
limbah
padat
tetap
dilakukan
dengan
memaksimal potensi yang tersedia. Adapun sarana dan prasarana penunjang pengolahan limbah padat di Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel : 3.6 Sarana dan prasarana Pengolahan Sampah Kabupaten Bima TAHUN 2010 No
SARANA DAN PRASARANA
Jumlah
1
2
3
1
Pengangkut Sampah Roda Tiga
8 buah
2
Mesin Pengolah sampah
8 unit
3
Tong Sampah
40 buah
4
Gerobak sampah
32 unit
5
Papan Informasi tepi Sungai
30 buah
6
Alat-alat Lab. Biologi
3 paket
7
Alat-alat Lab. Kimia
2 paket
8
Gedung Lab.
200 M²/150 M
9
Pagar Gedung Lab/pagar Laboratorium dan garasi
94,20 M
10
Mobil Operasional Laboratorium
1 unit
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Bima 2010
Draf SSK Kab. Bima
Page 22
Berdasarkan informasi dari BLH Kabupaten Bima bahwa laboratorium beserta fasilitasnya seperti mesin pengolah sampah, alat-alat biologi dan alat-alat kimia belum dioperasikan karena tenaga operasionalnya belum ada di Kantor BLH Kab. Bima. Sebaran lokasi dan kriteria TPST, dan/atau TPA ditentukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui SNI Nomor 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kondisi saat ini penyebaran penduduk di Kabupaten Bima tidak begitu merata. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pusat kota. Sehingga jika peletakan TPS didasarkan pada luas wilayah, hal ini tidak menguntungkan. Terutama karena di daerah pedesaan yang masih memiliki lahan kosong cukup luas, masyarakat biasanya membuang sampah di lahan-lahan kosong tersebut. Untuk itu alternatif ke dua yaitu peletakan TPS berdasarkan jumlah timbulan sampah untuk wilayah yang dilayani. Sektor persampahan di kabupaten Bima belum mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah kabupaten Bima, ini ditunjukan dengan belum adanya bangunan resmi TPA yang disediakan oleh pemerintah sehingga pengelolaan sampah belum tertata dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya manajemen pengelolaan persampahan mulai dari pembuangan sampah Rumah tangga dan unit kegiatan usaha, distribusinya hingga sampai pada TPA. Selain itu pelaksanaan 3 R yaitu (Reduce, Reuse, Recycle) pada sampahsampah yang terkumpul di kabupaten Bima. 1.2.4
Drainase Lingkungan
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun ikut mempengaruhi terhadap perluasan wilayah pemukiman penduduk.
Adanya
perluasan pemukiman penduduk umumnya tidak disertai ketersediaan drainase lingkungan pemukiman yang memadai, hal ini terjadi karena pembangunan perumahan yang baru di Kabupaten Bima rata-rata tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), akibatnya tidak adanya pengawasan dari instansi terkait termasuk keadaan sistem drainase di lingkungan pemukiman baru Draf SSK Kab. Bima Page 23
tersebut. Keadaan ini akan menurunkan kualitas sistem drainase yang meliputi kurang lancarnya aliran air yang diakibatkan adanya sedimentasi, kerusakan jaringan dan pencemaran lingkungan. 1.2.5
Air bersih/Air Minum
3.2.5.1 Kuantitas dan kualitas air. A. Kuantitas Air Secara umum dapat disampaikan bahwa kuantitas air di kabupaten Bima tidak mengalami kendala karena banyak sumber air yang dapat digunakan oleh masyarakat, disamping menggunakan pelayanan PDAM masyarakat juga menggunakan sumber-sumber yang lain seperti dari air sumur pompa, air sumur gali, mata air, hidran umum dan lain-lain. Rumah tangga di Kabupaten Bima yang menggunakan sumber air ledeng (PDAM) baru mencapai sebesar 15,59%, namun demikian sumber air bersih seperti melalui sumur pompa tangan, sumur gali, dan sumber air lainnya merupakan sumber air minum terlindungi. Ketersediaan air bersih dari berbagai sumber yang terlindungan tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk semua rumah tangga di Kabupaten Bima. B. Kualitas Air
Tidak semua air bersih mempunyai tingkat keamanan yang sama. Sumber air bersih yang secara umum dinilai relative aman adalah : air ledeng/PDAM, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi. Sumber-sumber air bersih yang dianggap memiliki resiko terkontaminasi oleh bakteri pathogen ke dalam tubuh manusia (kurang aman) yaitu sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan seperti air kolam, sungai, parit ataupun irigasi. Aman dan tidaknya sumber air tersebut juga dipengaruhi oleh jarak dengan jamban (lubang pembuangan), sumber air dimaksud seperli SGL, SPT karena sumber air tsb lajim digunakan oleh Draf SSK Kab. Bima
Page 24
masyarakat di kab. Bima Pengawasan kualitas air : jumlah sample bakteriologi yang diambil/diperiksa sebanyak 37 sampel dan yang memenuhi syarat bakteriologis hanya 13 sampel atau sebesar 35,14%. Hal ini menunjukan bahwa perlu ada perbaikan sarana air bersih, perbaikan kualitas air bersih dan perilaku pengguna air bersih. Isu Strategis mengenai air bersih adalah kurangnya jumlah sumber air bersih / minum dan buruknya kualitas air. Jumlah SAB 37.550 unit yang memenuhi syarat 29.094 unit, tidak memenuhi syarat 8.452 unit 1.2.6
Hygiene/PHBS
Sementara itu isu strategi dari sisi hygiene/PHBS adalah sebagai berikut : 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 2. Sarana dan prasarana sanitasi dasar kurang memadai 3. Penyehatan Lingkungan belum menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan 4. Pengelolaan sampah yang kurang memadai Dengan digulirkannya program untuk bersama-sama membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat PHBS, pemenuhan persampahan,
kebutuhan drainase
air dan
bersih, layanan
maka pelayanan kesehatan,
akan
layanan
limbah bagi masyarakat harus dioptimalkan,
terutama bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang padat, kumuh, dan miskin. Untuk
menjawab
permasalahan
pelayanan
diatas
maka indikasi
program yang diprioritaskan adalah program-program yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan
disamping
program peningkatan kualitas pelayanan publik,
dengan meninjau sanitasi di kabupaten Bima.
Draf SSK Kab. Bima
Page 25
Draf SSK Kab. Bima
Page 26
