BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN 3.1 Isu Strategis Pembanguan sanitasi di Kabupaten Tabanan mengalami banyak kendala dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelaahan buku putih dan hasil studi lainnya, kendala utama pembangunan sanitasi adalah belum terarah dan terorganisasinya perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan yang berakibat pada memburuknya kondisi yang ada. Kendala teknis yang lain juga sangat berpengaruh, seperti overloadnya tempat pengolahan sampah dan limbah cair, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompeten, serta masih minimnya sarana penunjang. Permasalahan tersebut terjadi hampir di seluruh sub sektor, hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan teknis sangat perlu ditangani lebih cepat karena akan memberikan dampak pada permasalahan lainnya. Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah belum maksimalnya keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam mengelola lingkungannya terutama bidang sanitasi. Hal ini lebih diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting sanitasi yang baik bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kurangnya kesadaran tersebut berakibat pada bertumpunya penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi pada pemerintah daerah. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penanganan dan pemeliharaan tersebut mengalami banyak kendala yang berujung pada semakin memburuknya kondisi sanitasi di Kabupaten Tabanan. Kesadaran masyarakat merupakan hal penting dalam pembangunan sanitasi mengingat masyarakatlah yang menjadi aktor serta mendapatkan manfaatnya. Pembangunan tanpa keikutsertaan masyarakat tidak akan memberi manfaat dan tidak akan berkesinambungan, akibatnya apapun yang di bangun hanya akan menjadi

DRAFT SSK KABUPATEN TABANAN

23

monumen tidak penting. Meningkatkan kesadaran masyarakat adalah hal utama yang harus diwujudkan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Hal penting lainnya adalah keikutsertaan swasta yang masih minim berperan dalam pengembangan pembangunana sanitasi. Keterlibatan swasta seharusnya dapat diwujudkan baik secara langsung berperan aktif maupun tidak langsung melalui penyaluran dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Keterlibatan ini ini akan meringankan beban anggaran pemerintah sehingga pencapaian tujuan pembangunan sanitasi dapat tercapai dan sesuai dengan sasaran. Permasalahan dan kendala pembangunan sanitasi di Kabupaten Tabanan hasil penelaahan dan pengidentifikasian Pokja Sanitasi Kabupaten Tabanan tiap subsektor sanitasi diuraikan di bab ini dalam bentuk isu-isu strategis. 3.1.1 Air Limbah a. Teknis •

Kabupaten Tabanan belum memiliki masterplan limbah cair yang sangat diperlukan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan untuk menghindari terjadinya kesalahan pemanfataan ruang untuk menekan terjadinya penerunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

•

Kabupaten Tabanan memiliki 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja berkapasitas 27,4 m3/hari. IPLT ini dioperasionalkan sejak tahun 1996 dan saat ini tidak dapat berfungsi maksimal karena sudah overload. Dalam menunjang operasional pengangkutan limbah tinja memilki 2 (dua) truck tinja tetapi 1 (satu) unit tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan jangkauan layanan sangat terbatas.

•

IPLT

dilengkapi

dengan

imhoff

untuk

pengolahan

limbah

cair

mempergunakan kolam anaerobic dan fakultatif. Agar sistem pengolahan limbah cair dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan tenaga teknis khusus (sumber daya manusia) yang paham cara pengoperasian IPLT dengan baik sehingga hasil akhir dari pengoperasian IPLT ini tidak mencemari lingkungan.


24

•

Sarana yang tersedia belum memadai dalam menunjang pengelolaan limbah cair.

•

Mengingat adanya keterbatasan lahan dan keterbatasan dana operasional menyebabkan perlunya untuk mempergunakan teknologi yang bersifat tepat guna dan ramah lingkungan terhadap limbah cair yang harus ditangani oleh IPLT yang ada di Sembung.

•

Sarana pengolahan limbah di tingkat rumah tangga belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknis pengolahan limbah yang ada dimasing-masing rumah tangga. Mereka lebih sering mempercayakan pembuatannya kepada tukang bangunan yang belum tentu mengerti mengenai teknis pembuatan pengolahan limbah yang baik. Hal ini menyebabkan sarana yang ada tidak dapat berfungsi secara optimal. Contoh yang paling sederhana adaalah terjadinya kebocoran

b. Non Teknis •

Instansi yang menangani limbah belum bersinergis dalam pengelolaan limbah cair sehingga penanganan limbah cair masih bersifat sektoral sehingga tidak tepat sasaran.

•

Keterbatasan sarana alat pengangkutan yaitu hanya 1 (satu) buah menyebabkan jumlah layanan untuk penyedotan kakus menjadi sangat terbatas. Hal ini berimbas kepada rendahnya PAD dari retribusi penyedotan kakus sehingga abelum mampu menutupi biaya operasional pengoperasian IPLT.

•

Kerjasama pengelolaan IPLT dengan pihak swasta Masih kurangnya. Kerjasama pengelolaan ini sangat penting dilakukan dengan 2 alasan, yaitu: 1) adnya keterbatasan dana operasional yang disediakan oleh Pemda untuk dapat mengelola IPLT secara optimal sehingga dapat mencemari lingkungan; 2) menghindari adanya pembuangan limbah pada sembarang tempat.

•

Belum tergalinya dana yang bersumber dari dana CSR disebabkan kurang dipahaminya tentang arti dan manfaat CSR serta bagaimana mekanisme dalam penyerapan dana CSR sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha


25

terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut. Berdasarkan atas munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadinya konflik dengan masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan finanial perusahaan, melainkan pula untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Pengaturan tentang CSR tercantum di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal yang mengatur tentang CSR adalah sebagai berikut : UU PT pada pasal : Pasal 74: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 2. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

UU PM pada pasal : Pasal 15 huruf b: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Pasal 16 huruf d :


26

“Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.” Manfaat CSR adalah dapat membangun citra perusahan yang baik dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan costumer loyality. Perusahan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan public memberi “ijin” atau “restu” bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Diharapkan pelaku bisnis dengan seluruh stakeholders dapat bersama-sama bekerjasama mengembangkan CSR sehingga keberlanjutan perusahaan baik itu keuntungan ekonomi (keuntungan financial) keuntungan sosial maupun keuntungan lingkungan dapat terwujud. •

Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan limbah cair melalui pemberdayaan desa pekraman dan LSM. Selama ini peran masyarakat masih belum maksimal sehingga dengan sosialisasi diharapkan terjadi penyamaan persepsi di antara pemerintah, swsta, masyarakat, LS serta seluruh stakeholder yang terkait dalam pengelolaan persampahan. Karena terkadang pelanggaran yang dilaksanakan disebabkan karena adanya perbedaan pandangan terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan baik limbah cair maupun limbah padat.

•

Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa limbah cair bukan merupakan hal yang vital dan beranggapan lebih mudah jika dibuang ke sungai. Limbah yang dibuang ke lingkungan bersifat kumulatif sehingga dampak yang ditimbulkan baru akan dirasakan jika volumenya dalam lingkungan melebihi baku mutu yang ditetapkan. Dampak negatif yang dirasakan akibat adanya pembuangan limbah tidak dirasakan secara langsung sehingga masyarakat menganggap pengelolaan tidak perlu untuk dilaksanakan.

•

Masih terjadinya pembuangan limbah cair secara liar karena lemahnya pengawasan oleh berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, LSM, dan media). Masalah limbah adalah permaslahan kita semua. Oleh karena itu maka untuk mencegah dampak negatif tang terjadi maka peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan sebab dampak negatif

yang yang

ditimbulkan akibat pembuangan limbah tudak pada tempatnya akan


27

dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali mengingat bumi kita merupakan sistem yang tertutup maka apapun yang akan dibuang ke lingkungan akan berdampak bagi unsur–unsur yang ada di dalam lingkungan.

3.1.2

Persampahan

a. Teknis •

TPA Mandung merupakan TPA terbesar yang ada di Kabupaten Tabanan. Luas TPA adalah sebsar 2,25 Ha yang dioperasionalkan sejak tahun 1995. Dengan luasan tersebut secara teknis TPA Mandung dapat difungsikan sampai tahun 2008. Akan tetapi pada kenyataannya sampai Tahun 2010 TPA Sembung belum diperluas sehingga saat ini kondisinya sudah overload sedangkan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah yang membawa dampak terhadap sampah yang dihasilkan tiap terjadi penambahan penduduk. Oleh karena itu TPA Mandung harus segera direvitalisasi sampai mencapai luasan 5 Ha, agar sesuai dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 utuk meningkatdaya tampung TPA.

•

Untuk meminimalkan kebutuhan lahan TPA dengan mengolah dan memanfaatkan sampah baru dan sampah lama menjadi produk yang bernilai ekonomis serta merehabilitasi TPA lama. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka Pemda Sarbagita membentuk kerjasama regional persampahan yang bekerjasama dengan PT. Navigat Organic Energi Indonesia (PT. NOEI) sebagai mitra swasta dan masyarakat untuk membangun dan mengoperasionalkan IPST yang lokasinya ditetapkan berada di areal TPA Suwung, Kota Denpasar. Kerjasama pengelolaan sampah Pemda Sarbagita dengan PT NOEI dituangkan dalam bentuk MoU yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adanya kewajiban untuk menyetor sampah ke TPA Suwung sebanyak 20 truk/hari untuk Kabupaten Tabanan. Namun dalam kenyataannya Pemkab Tabanan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut yang disebabkan oleh terbatasnya sarana pendukung baik berupa alat angkut maupun anggaran untuk operasional. Hal ini menyebabkan timbulan sampah tidak dapat


28

ditangani dengan baik sedangkan TPA yang ada di Kabupaten Tabanan sudah overload. •

Jumlah sarana yang dimiliki masih minim sehingga membatasi jangkauan pelayanan dan operasional rutin sedamngkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk sudah barang tentu akan diikuti dengan perluasan pemukiman dan volume timbulan sampah.

•

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah masih belum memadai.

•

Masih rendahnya kinerja tenaga kebersihan dalam pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan oleh karena minimnya sarana prasarana pendukung sehingga tenaga kerja yang ada tidak dapat bekerja dengan optimal.

•

Tidak berimbangnya antara peningkatan kemampuan pengelolaan sampah dengan meningkatnya timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh kurang berfungsinya alat berat yang dimilki oleh DKP sehingga sampah menjadi menumpuk. Hal ini mengakibatkan TPA menjadi overload.

b. Non Teknis •

Sebagian besar dari masyarakat menganggap bahwa samapah adalah sesuatu yang tidak berguna. Dengan adanya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat membuang begitu saja limbah padat yang dihasilkan akibat dari kegiatan yang dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan TPA yang ada cepat overload dan tidak dapat melaksanakan metode Sanitarry Landfill sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penglolaan Sampah.

•

Belum maksimalnya kegiatan 3R di tingkat rumah tangga. Hal ini berkaitan erat dengan adanya persepsi dan pandangan dari masyarakat terhadap limbah padat atau sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Belum semua masyarakat belum menyadari manfaat dari kegiatan 3 R di dalam rumah tangga, sehingga tidak menganggap perlu untuk mengadakan 3R. Kegiatan 3R dalam rumah tangga sangat penting dilaksanakan dengan tujuan mengurangi limbah pada sumbernya sehingga TPA dapat difungsikan secara maksimal sesuai dengan peruntukkannya.


29

•

Kurangnya kerjasama dengan swasta dan atau kurangnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

•

Pemberdayaan desa pekraman dalam pengelolaan sampah merupakan potensi yang sudah saatnya menjadi pilihan penanganan sampah karena permasalahan sampah adalah permasalahan kita semua. Oleh karena itu dalam upaya pengelolaan sampah pemberdayaan masyarakat sangat penting dilaksanakan yaitu dengan melibatkan desa pekraman karena Bali sebagai daerah yang masih sangat kental dengan adat istiadat serta awig (aturan yang ada) maka dengan adanya keterlibatan desa pekraman pengelolaa sampah akan lebih efektif dan efisen.

•

Belum tergalinya dana yang bersumber dari dana CSR dan atau kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan sampah karena masih belum dipahaminya apa yang dimaksud dengan CSR serta manfaat dan fungsi CSR. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara untuk dapat menyerap dana tersebut.

•

Lemahnya koordinasi antar instasi dalam pengelolaan persampahan yang disebabkan adanya anggapan bahwa persampahan hanyalah urusan DKP sehingga penanganan sampah bersifat parsial.

•

Sumber pendanaan operasional sangat terbatas akibat minimnya anggaran daerah. Dengan adanya urusan wajib yang ditangani oleh Pemda dalam pelaksanaan Otonomi daerah memaksa daerah untuk membuat skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ditambah dengan besarnya jumlah pegawai yang ada di Pemkab Tabanan sehingga dana yang dialokasikan untuk pengelolaan persampahan sangat minim, sedangkan volume

sampah

yang

ada

semakin

meningkat

seiring

dengan

meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik sehingga Tabanan menjadi kota yang bebas dar sampah. Untuk itu maka kerjasama dengan pihak ketiga/swasta sangat perlu untuk dilaksanakan. •

Masih

kurangnya

peran

media

dalam

mengekspose

penanganan

persampahan. Perlu adanya punish dan reward terhadap masyarakat yang mau peduli terhadap limbah yang dihasilkan. Tantangannya adalah


30

bagaimana mengubah perilaku masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap sampah uyang dihasilkan. Dengan adanya ekspose yang dilkaukan oleh media terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah adanya kesadaran dari masyarakat yang menganggap kebersihan itu adalah merupakan suatu kebutuhan bukan paksaan. 3.1.2 Drainase Lingkungan Pembangunan sanitasi pada sub sector drainase mengalami banyak kendala terutama pada penjagaan kualitas saluran yang ada serta saluran yang berfungsi ganda. Permasalahan ini seyogyanya dapat tertangani seandainya dana yang ada memadai. Saluran drainase selama ini sangat bergantung pada sungai-sungai yang membelah Kota Tabanan sebagai saluran utama, sedangkan saluran sekunder yang dimiliki hanya sepanjang 62 kilometer yang hanya menjangkau beberapa kawasan. Permasalahan drainase lingkungan tersebut diatas terangkum dalam isu strategis pembangunan sanitasi Kabupaten Tabanan sebagai berikut: a. Teknis •

Pembangunan drainase di Kabupaten Tabanan masih terkendala karena belum tersedianya masterplan drainase. Hal ini berakibat pada tidak terarahnyadan terintegrasinya pembangunan yang ada sehingga terkesan masih terlaksana secara parsial.

•

Minimnya jumlah SDM yang ada dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase sehingga terkendalanya pemeliharaan dan pembangunan yang telah direncanakan.

•

Semakin menurunnya kapasitas saluran drainase yang diakibatkan tingginya tingkat pengendapan dalam saluran serta masuknya sampah kedalam saluran yang bahkan hingga menyumbat saluran tersebut.

b. Non-Teknis


31

•

Selama ini saluran drainase masih kerap dijadikan tempat pembuangan sampah karena kesadaran masyarakat masih kurang untuk tidak membuang limbah ke saluran drainase. Selain itu kesadaran ikut serta memelihara saluran drainase masih rendah sehingga pemeliharaan saluran masih bertumpu pada pemerintah daerah.

•

Dana pemeliharaan saluran drainase masih belum memadai terutama pada daerah yang mengalami sumbatan dan pengendapan sehingga saluran yang ada tidak dapat berfungsui maksimal.

•

Tidak seimbangnya pembangunan drainase dengan perkembangan pemanfaatan ruang yang berujung pada ketidakmampuan saluran menampung semua air. Perkembangan oemanfaatan ruang juga berujung pada berkurangnya daerah resapan yang berarti bertambahnya volume air yang harus disalurkan oleh drainase.

•

Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak swasta dan atau pemeliharaan berbasis masyarakat. Melihat kembali ke sumber permasalahan saluran drainase dimana saluran berfungsi lebih dari yang direncanakan sebagai akibat

perilaku masyarakat yang membuang

sampah ke saluran drainase, sehingga pemeliharaan berbasis masyarakat harus dikembangkan dan atau melibatkan swasta baik pelibatan langsung atau tidak langsung melalui pemanfaatan dana CSR. 3.1.3 Air Bersih/Minum a. Teknis •

Pembangunan air bersih masih terkendala karena belum adanya masterplan

pembangunan

air

bersih

di

Kabupaten

Tabanan.

Pembangunan air bersih yang dilaksanakan oleh DInas Pekerjaan Umum dan PDAM memiliki fokus dan target yang berbeda, sehingga selama ini kurang bersinergis untuk mencapai pelayanan air bersih yang maksimal. •

Pemanfaatan teknologi dalam pemanfaatan sumber air masih belum maksimal mengingat keterbatasan pendanaan yang dialami oleh masingmasing kelembagaan. Selama ini teknologi yang digunakan masih konvensional yang terkadang memerlukan biaya produksi yang besar dan


32

di beberapa area sulit dijangkau pelayanan air bersih karena letaknya yang jauh dan sulit dari sumber air. •

Masih tingginya tingkat kebocoran pada saluran air bersih yang merupakan akibat dari tingginya pencurian air dan masih digunakannya jaringan yang berumur tua.

•

Jangkauan pelayanan air bersih masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya pemanfaatan sumber air yang ada dan tersebarnya area permukiman sehingga membutuhkan investasi yang besar dalam perluasan jangkauan pelayanan.

•

Lemahnya perlindungan terhadap sumber air merupakan salah satu hal penting mengingat beberapa titik sumber air masih belum terlindungi dengan baik dari segala bentuk pencemaran.

b. Non-Teknis •

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki instansi terkait meindikasikan perlunya peningkatan kerjasama dan alih teknologi dengan pihak swasta.

•

Pelayanan air bersih juga masih terkendala karena kurang profesionalnya SDM pengelola air bersih.

•

Tarif air minum dirasa belum seimbang jika dibandingkan biaya dasar produksi sehingga sangat mempengaruhi pengembangan pelayanan.

•

Lembaga pengelola air bersih masih lemah dari segi managemen sehingga menggangu pelayanan secara umum.

•

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air bersih yang berakibat bertumpunya pengelolaan pada lembaga yang ada. Masyarakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mengelola kebutuhan mereka di bidang air bersih sehingga pelayanan bisa lebih berkembang lebih cepat.

•

Terjadinya penurunan debit air akibat perubahan iklim mulai terasa di Kabupaten Tabanan. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai air baku mengalami penurunan debit sehingga mengganggu penyediaan air bersih ke masyarakat. Dengan perubahan iklim yang terjadi secara global tentu


33

harus diantisipasi agar keberlangsungan pelayanan air bersih tidak terganggu di kemudian hari. 3.1.4 Higiene/PHBS •

Kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih masih rendah sehingga memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya.

•

Tingkat pemahaman masyarakat akan tingkat hygiene masih rendah. Hal ini akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat khususnya penyebaran penyakit akibat buruknya sanitasi lingkungan.

3.2 Tantangan Pembangunan sanitasi di Kabupaten Tabanan menghadapi beberapa tantangan diantaranya: •

Peningkatan cakupan pelayanan sarana sanitasi menjadi setengah jumlah penduduk di tahun 2015 untuk mencapai total pelayanan sanitasi secara nasional yang selaras dengan sasaran MDGs memerlukan dukungan investasi prasarana dan sarana serta dukungan peraturan perundang-undangan.

•

Kesuksesan pelaksanaan program dan pencapaian target sub-sektor sanitasi membutuhkan perbaikan dan perkuatan koordinasi antar instansi pemerintah dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya.

•

Peningkatan kesadaran terhadap masalah sanitasi dan perubahan perilaku rumah tangga untuk mengurangi resiko kesehatan lingkungan.

•

Pelibatan masyarakat

dan sektor

swasta

di sektor

sanitasi untuk

menyeimbangkan pembagian peran, hak dan kewajiban serta tanggung jawab selaku pelaku pembangunan. •

Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum masing-masing subsector.

•

Perubahan iklim akan sangat berdampak pada curah hujan dan kondisi sumber air. Hal ini harus diantisipasi guna mencegah terjadinya banjir atau luapan air sungai akibat debit air yang melebihi daya tampung dan atau penurunan debit pada sumber air yang telah dimanfaatkan.


34

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN

Recommend Documents