STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN
BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA 3.1 Enabling and Sustainibility Aspect 3.1.1
Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk aspek Kebiijakan Daerah dan Kelembagaan, isu strategis tersebut antara lain : 1. Sudah terbentuk Pokja PPSP Kabupaten Madiun. 2. Terbentuknya perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Madiun. 3. Pemerintah Kabupaten Madiun sudah mempunyai dokumen RPIJM Kabupaten Madiun tahun 2011 – 2016 . 4. Mempunyai Perda tentang RTRW, RUTRK dan RDTRK . 5. Belum tersedia kebijakan yang jelas terkait hubungan kerjasama dengan pihak swasta/investor dalam pengelolaan sanitasi; 6. Koordinasi antar SKPD yang terlibat sanitasi belum maksimal; 7. Koordinasi intensif antara tim teknis dengan tim pengarah belum maksimal 8. Pemahaman Legislatif tentang sanitasi kurang. 9. Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang sanitasi. 10. Sudah ada Pokja Sanitasi/PPSP di tingkat Propinsi Jatim dan ada TTPS ditingkat Pemerintah Pusat yang mendukung program Sanitasi di daerah. 11. Kewajiban pemerintah daerah (kota) dalam memenuhi SPM (PP No. 65 Tahun 2005) 12. Adanya pedoman dan keterlibatan peran masyarakat. 13. Adanya dukungan dana Propinsi. 14. Program RTRW mengakomodir Program Sanitasi. 15. Kelembagaan sanitasi dtingkat masyarakat desa/kelurahan belum ada.
III-1 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN 3.1.2 Keuangan Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk aspek Keuangan, isu strategis tersebut antara lain : 1. Dialokasikannya anggaran sanitasi di SKPD terkait dalam APBD setiap tahunnya dengan prosentase penyerapan anggaran maksimal. 2. Sistem penganggaran APBD (proses perencanaan dan penjadwalan pencairan dana) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan SKPD untuk melaksanakan program . 3. Ada swadaya masyarakat dalam pembangunan sanitasi lingkungan. 4. Anggaran sanitasi dalam APBD Kabupaten Madiun masih kecil. 5. Terjadinya rasionalisasi anggaran yang berdampak pada kurang sesuainya kecukupan anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan sehingga berpengaruh dalam pelaksanakan kegiatan fisik yang harus memenuhi standar teknis perencanaan ; 6. Proses pencairan anggaran sangat birokratis. 7. Dialokasikannya dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi mulai tahun 2010 dari APBN bagi pengembangan sanitasi daerah. 8. Kesediaan masyarakat untuk berswadaya dalam pembangunan sanitasi dalam bentuk tunai dan non tunai. 9. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi memerlukan peningkatan anggaran untuk sektor sanitasi. 10. Anggaran sektor sanitasi belum menjadi prioritas oleh para pengambil kebijakan. 3.1.3 Komunikasi Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk aspek Komunikasi, isu strategis tersebut antara lain : 1.
Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai kewenangan untuk memobilisasi masyarakat ;
2.
Adanya anggaran rutin untuk komunikasi yang bersumber dari APBD Kabupaten;
3.
Ketersediaan Koran lokal atau media cetak.
4.
Terjalinnya kemitraan antara Humas (bidang Hubungan Masyarakat Sekda) dengan media cetak dan radio lokal ;
5.
Adanya kelompok PKK, kader lingkungan. III-2
POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN 6.
Adanya lembaga yang menangani diseminasi informasi di lingkungan Kabupaten Madiun.
7.
Media kurang dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi sanitasi.
8.
Kurangnya kapasitas SKPD dalam melakukan komunikasi program ke berbagai pihak;
9.
Belum adanya rubrik sanitasi di website Pemda.
10. Kurangnya kapasitas SKPD dalam melakukan komunikasi program ke berbagai pihak; 11. Kurang dimanfaatkannya kegiatan PKK, Kader lingkungan untuk sosialisasi. 12. Rendahnya anggaran Diseminasi Informasi pada Dishubkominfo Kabupaten Madiun. 13. Biaya Publikasi di media massa mahal sehingga menghambat upaya penyebarluasan menggunakan media massa; 14. Terbatasnya efektifitas media dalam menyampaikan pesan (berkaitan dengan jam tayang dan oplah). 15. Masyarakat miskin dan budaya membaca rendah.
3.1.4
Keterlibatan Pelaku Bisnis
Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis, isu strategis tersebut antara lain : 1. Banyak pelaku bisnis di Kabupaten Madiun. 2. Ada inisiasi kerjasama antara Pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi. 3. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur CSR di Kabupaten Madiun. 4. Terdapat hambatan proses komunikasi dan promosi sanitasi dari Pemerintah kepada Pelaku Bisnis. 5. Belum optimalnya penyerapan dana dari pihak swasta/ pelaku bisnis karena mekanisme koordinasi yang lemah.
III-3 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN 3.1.5 Partisipasi Masyarakat dan Jender Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk aspek Pemberdayaan Masyarakat, Pelibatan Aspek Jender dan Kemiskinan, adalah sebagai berikut : 1. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang secara mandiri dikelola oleh kelompok masyarakat, khususnya dalam pengangkutan persampahan permukiman dari tingkat rumah tangga ke TPS serta pengelolaan Sanimas. 2. Terdapat perlombaan sanitasi/kebersihan di berbagai tingkatan masyarakat dan instansi. 3. Terdapat kegiatan- kegiatan sosial skala RT (rukun tetangga) baik bapak maupun ibu dalam menjaga kebersihan lingkungan. 4. Peraturan daerah tentang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sanitasi belum ada sehingga kurang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan sanitasi. 5. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam kepengurusan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan proses perencanaan Musrenbang. 6. LSM (lembaga Swadaya Masayarakt) yang fokus dan bergerak dalam pembangunan sanitasi belum ada. 7. Kondisi sosial budaya masyarakat yang masih mengutamakan prestise atau juara mendorong
keterlibatan
aktif
masyarakat
untuk
mengelola
sanitasi
lingkungannya. 8. Perlunya pemicuan tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat dengan beberapa kasus KLB (Kejadian Luar Biasa). 9. Beragamnya standart kemiskinan yang tersedia menyulitkan pihak terkait untuk menentukan secara pasti jumlah penduduk miskin sebagai sasaran penerima program.
3.1.6
Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi
Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk aspek Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi, isu strategis tersebut antara lain : 1. Pokja PPSP sebagai tim Ad-Hoc sanitasi dapat berperan dalam mengkoordinir pelaksanaan Monev sanitasi ke depan. III-4 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN 2. Terdapat perangkat kerja yang memadai dalam pelaksanaan Monev secara umum. 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi saat ini belum dilaksanakan secara optimal. 4. Belum tersedia format Monitoring dan Evaluasi khusus sektor sanitasi yang dapat diterapkan. 5. Pendokumentasian data yang lemah menjadi faktor kendala dalam proses Monitoring dan Evaluasi (Monev). 6. Belum adanya keterlibatan aktif stakeholder kota (masyarakat, ormas, LSM, media, Perguruan Tinggi) dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi.
3.2. Subsektor dan Aspek Utama 3.2.1. Air Limbah Berdasarkan analisas SWOT diperoleh bahwa isu strategis untuk sub sektor air limbah, adalah sebagai berikut : 1. Pemanfaatan air limbah industri Tahu untuk akan ternak. 2. Sudah ada mobil tinja milik swasta 3. Pemanfaatan sebagaian air limbah industri untuk pertanian 4. Belum ada resapan/pengolahan tersendiri air limbah 5. Air limbah industri kecil ( tahu – tempe) belum ada IPALnya 6. Belum ada pihak swasta yang berperan dibidang limbah 7. Rumah Sakir Caruban belum meiliki IPAL sesuai tipe Rumah Sakit 8. Masih banyak yang buang air besar sembarangan 3.2.2. Persampahan Berdasarkan analisas SWOT diperoleh bahwa isu strategis untuk sub sektor persampahan, adalah sebagai berikut : 1. Ada 3 R di TPST di 2 lokasi 2. Pemanfaat limbah sampah di TPA oleh masyarakat 3. Tempat gembala hewan dan pembuatan pupuk organik 4. Pengelolaan swasta belum ada 5. Kebiasaan sampah dibakar menimbulkan asap 6. Pembuangan sampah di saluran III-5 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MADIUN
3.2.3. Drainase Berdasarkan analisis SWOT diperoleh bahwa isu strategis untuk sub sektor drainase lingkungan, adalah sebagai berikut : 1. Studi drainase sudah ada (masih dalam penyelesaian) 2. Kemiringan lahan mendukung 3. Adanya saluran irigasi pertanian 4. Ada swadaya masyarakat untuk drainase permukiman 5. Pembangunan jalan juga sebagian pembangunan drainase 6. Satgas penanganan bencana banjir 3.2.4. Hygene Berdasarkan analisa SWOT ditemukan isu strategis pembangunan sanitasi untuk sub sektor Higine, adalah sebagai berikut : 1. Penerapan pola hidup sehat dan bersih melalui sekolah, PKK dan Darma Wanita 2. Sudah ada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan masyarakat. 3. Pembuatan taman sekolah 4. Kebiasaan masyarakat BABs. 5. Sarana CTPS tempat umum sangat minim. 6. Dokter Kecil d sekolah masih minim.
III-6 POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN
