KELOMPOK KERJA AMPL KOTA MATARAM BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SANITASI

KELOMPOK KERJ A AMPL KOTA MAT ARAM

[Pick the date]

2011 BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KOTA 201145 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SANITASI


ISU

STRATEGIS

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa masa mendatang. Apabila isuisu ini tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis selalu dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang berasal dari lingkungan ekternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Oleh sebab itu, dalam melahirkan isu-isu strategis dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram ini perlu dipaparkan permasalahan-permasalahn pembangunan yang dirasakan saat ini. Oleh sebab itu, berikut disampaikan halhal yang menjadi isu lingkungan strategis di skala internasional dan nasional yang dapat berpengaruh langsung dan tidak langsung dalam perencanaan pembangunan di Kota Mataram dalam jangka waktu lima tahun ke depan. 1. Lingkungan Internasional.  Meningkatnya proses demokratisasi dan penguatan tuntutan hak-hak asasi manusia  Berkembangnya pembangunan berorientasi pada MDG’s  Isu sumber energi alternatif  Isu perubahan iklim global (global warming/climate change).  Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang semakin pesat yang mengatasi hambatan jarak dan waktu  Berkembangnya dampak penyakit endemic flu burung, flu babi, fenomena gunung es virus HIV dan AIDS. 2. Lingkungan Strategis Nasional  Meningkatnya dinamika otonomi daerah dan politik local  Tuntutan Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  Meningkatnya Gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum  Masih rendahnya daya saing dan produktivitas nasional.  Kerusakan lingkungan, bencana alam dan krisis energi.

ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SANITASI

46


Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pertumbuhan pembangunan di Kota Mataram melaju dengan pesat, dengan ratarata 7-8% per tahun. Sebagai dampak ikutan dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan yang dipicu oleh migrasi penduduk yang sangat tinggi, daya dukung lingkungan dan sarana prasarana (infrastuktur) perkotaan yang makin terbatas serta makin tingginya tuntutan akan kualitas pelayananan kepada masyaraat yang semakin baik dan optimal. Sebagai langkah awal proses RPJMD Kota Mataram, secara teknokratis dan partisipatif telah ditetapkan 4 (empat) aspek sebagai point of view atas permasalahan dan isu strategis. Keempat aspek tersebut meliputi aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Dalam Strategi Sanitasi Kota ini maka kerangka analisis dibedakan dan digolongkan ke dalam dua aspek yakni, aspek non teknis dan aspek teknis Sanitasi dan PHBS.

Kondisi Sanitasi Kota Mataram dalam Gambar


47


3.1. ASPEK NON-TEKNIS Aspek Non-Teknis Sanitasi meliputi berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian yang dapat dijadikan dasar analisis dan evaluasi proses dalam perencanaan pembangunan sanitasi. Aspek dimaksud antara lain tentang aspek Kebijakan Daerah dan kelembagaan; dimana menjadi aspek mendasar ada tidaknya keberpihakan pemerintah daerah (good will) didalam upaya penanganan masalah sanitasi. Aspek Keuangan; termasuk aspek pendukung utama yang menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang sanitasi, sehingga dapat terukur suatu kebijakan dan program dapat dilaksanakan. Aspek Komunikasi; merupakan media pilihan yang digunakan sebagai saluran komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan bidang sanitasi. Aspek Keterlibatan Pelaku Bisnis dari pengusaha lokal dan usaha skala nasional; Aspek Pemberdayaan Masyarakat, Aspek keterlibatan Jender serta program pengentasan Kemiskinan merupakan beberapa aspek lainnya sebagai bagian dari aspek non-teknis yang memiliki daya ungkit dan daya dukung didalam penanganan sanitasi berdasarkan peran dan fungsinya di masyarakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan bidang sanitasi. Aspek terakhir adalah Aspek Monitoring & Evaluasi yang menjadi bagian penting dari keseluruhan kebijakan, untuk memberi bahan masukan terhadap proses penyusunan kebijakan, penganggaran, perencanaan, implementasi dan sebagainya sesuai dengan keberadaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur sektor sanitasi. 3.1.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kebijakan Daerah bidang Sanitasi Otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah mampu meningkatkan menjalankan perannya, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan juga mampu meningkatkan potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah, yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan daerah.


48


Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Atas dasar inilah untuk menegaskan suatu Kebijakan Daerah yang dirumuskan dan dituangkan dalam suatu produk kebijakan 5 (lima) tahun mendatang yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 20112015, yang disusun sebagai RJPMD tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram tahun 2000-2025. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disusun dengan maksud menjadi bahan pembahasan Raperda RPJMD untuk memberikan arah kebijakan daerah, dengan memuat materi sebagai berikut : 1. Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka menengah; 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan perencanaan penganggaran; 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan. 4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD II, APBD I Maupun APBN. 5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah. 6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. 7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 9. Menjabarkan kondisi capaian kinerja terkini, hambatan dan tantangan dalam capaian kinerja lima tahun berikutnya.


49


Berdasarkan ulasan diatas maka secara keseluruhan RPJMD Kota Mataram tahun 2011-2015, memuat kebijakan umum pembangunan jangka pendek dan jangka menengah lima tahunan, termasuk didalamnya adalah kebijakan umum subsektor sanitasi sebagai kebijakan yang dilandasi Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan daerah dan sebagainya. Sub-sub sektor sanitasi persampahan, limbah, drainase, air bersih dan PHBS, beberapa diantaranya diatur dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan walikota maupun standar operasional pelaksanaan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait. Peraturan Daerah yang sudah ada antara lain Perda tentang Pengelolaan Persampahan, Retribusi kebersihan dan Retribusi penyedotan kakus. Untuk beberapa sub-sektor sanitasi lainnya belum diatur secara khusus dalam perda maupun Perwali. Terhadap kondisi ini maka tantangannya adalah sangat perlu adanya produk hukum baik berupa Perda maupun Perwali yang mengatur kewenangan urusan wajib dan urusan tambahan pada masing-masing sub-sektor sanitasi sesuai Undang-undang. Sekalipun demikian sebagai upaya peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sanitasi, aspek standar pelayanan minimal pada sektor sanitasi didalam RPJMD telah diamanatkan untuk dioptimalkan. Aspek pelayanan umum merupakan aspek ketiga yang menjadi fokus perencanaan pembangunan daerah dalam periode lima tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya membangun dan membentuk birokrasi yang melayani masyarakat. Artinya penyelenggara pemerintahan dituntut untuk melaksanakan kewajibannya guna pemenuhan hak masyarakat dalam hal pelayanan public, terutama guna peningkatan kualitas pelayanan bagi public yang seyogyanya bersifat mudah, murah, cepat mencapai hasil, serta berorientasi kepada pengguna pelayanan (customer oriented). Berkaitan dengan bidang perijinan, masih banyak yang perlu dibenahi dalam rangka optimalisasi pelayanan terutama yang berkaitan dengan kecepatan dan transparansi. Restrukturisasi kelembagaan yang menangani pelayanan dibidang perijinan adalah langkah awal pembenahan disamping penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai alat kontrol pelaksanaan pelayanan. Oleh karena itu program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik masih menjadi program indikasi yang diprioritaskan guna optimalisasi pelayanan di bidang perijinan.


50


Sejalan dengan kondisi ketiadaan SPM dan SOP dimaksud terkait dengan adanya pelanggaran di bidang sanitasi menyebabkan masih lemahnya upaya penindakan dan penegakan hukum. Sehingga operasi yustisi sanitasi hingga saat ini belum dapat dilaksanakan oleh satuan polisi Pamong Praja, mengingat fungsi dan peran Satpol PP dalam hal penegakan hukum bidang sanitasi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan daerah. Hal demikian merupakan tantangan yang menjadi agenda pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan khusus terhadap adanya peristiwa pelanggaran bidang sanitasi. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas Dalam rangka meningkatkan kinerja dan keberlanjutan POKJA AMPL Kota Mataram, maka dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas yang bersifat komprehensif, yang diarahkan pada tingkat sistem, tingkat organisasi dan individu anggota Pokja. Penguatan kelembagaan POKJA AMPL merupakan suatu hal yang penting dengan jalan menciptakan suatu kondisi lingkungan eksternal Pokja yang bersifat kondusif (enabling environment) agar organisasi Pokja dapat berfungsi secara efektif. Hal ini meliputi kerangka kerja dan kebijakan yang mendukung atau menghambat pencapaian kebijakan tertentu terkait dengan sanitasi, peran institusi, dan sistem pendanaan. Penguatan di tingkat organisasi POKJA bertujuan untuk memantapkan POKJA agar dapat menjalankan tugas yang diemban sebagai wadah koordinasi yang akan mengawal pembangunan sanitasi di tingkat kota. Upaya-upaya di tingkat organisasi ini meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, keanggotaan, proses pembuatan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, manajemen, instrumen, hubungan dan jaringan kerja antar organisasi dengan melakukan capacity building. Penguatan kelembagaan pokja AMPL dapat diawali dengan melakukan re-komposisi keanggotaan pokja, dengan memasukan beberapa elemen lembaga swadaya, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan akademisi yang terkait dengan bidang Sanitasi. Sedangkan pada tingkat individu anggota Pokja, berkaitan dengan kapasitas, ketrampilan individu dan kualifikasi, pengetahuan, sikap, etika kerja dan motivasi anggota di organisasi dapat diberikan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi. Pada saat yang sama perlu penegasan terhadap pembagian dan kewenangan urusan wajib dan urusan tambahan terhadap SKPD yang menangani sektor sanitasi.


51


Dalam pandangan Pokja, keberhasilan pelaksanaan Program Sanitasi di Kota Mataram kedepannya tidak dapat dilepaskan dari komitmen, dukungan, kerjasama dan koordinasi antar dinas / instansi yang terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terutama BAPPEDA bidang SOSBUD yang menjadi lead koordinator SKPD, selanjutnya Kantor Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan Kota, Dinas Pendidikan, PDAM Menang-Mataram dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai wadah koordinasi antar SKPD terkait bidang sanitsai di Kota Mataram saat ini maka Pokja AMPL Kota Mataram pada prinsipnya memiliki peran strategis untuk mendorong pengarus-utamaan pembangunan sanitasi di tingkat kota. Dalam posisinya yang strategis sebagai wadah koordinasi, kehadiran Pokja diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat koordinasi antar instansi Pemerintah di Kota Mataram, juga antara Pemerintah Kota dengan masyarakat sebagai upaya awal yang nyata untuk menjamin peningkatan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Mataram. Selain itu juga untuk melakukan koordinasi vertikal dengan Instansi di tingkat propinsi dan pemerintah pusat. Sekalipun keberadaan Pokja AMPL bersifat ad-hoc namun fungsi dan perannya dalam pembangunan dan pengelolaan Sanitasi Kota sangatlah strategis, yang mengemban tugas sangat besar untuk mewujudkan Visi Kota Mataram yang Maju, Relijius dan Berbudaya. Salah satu indikator kinerja Pokja AMPL Kota saat ini adalah dengan telah berhasil menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Mataram dan Strategi Sanitasi Kota Mataram 2011. Dokumen tersebut disusun dalam kondisi anggaran yang minim dan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Hal ini menunjukan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari anggota pokja untuk menjalankan peran dan tugasnya dalam upaya merencanakan pembangunan bidang sanitasi Kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing SKPD serta dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Pembentukan Pokja AMPL, yang meletakkan tanggung jawab bidang sanitasi Kota kepada anggota Pokja AMPL. Sebagai produk kebijakan pemerintah daerah seharusnya keberadaan Pokja AMPL ini perlu didukung dengan adanya sistem dan prosedur kerja anggota pokja, penganggaran yang memadai serta sarana dan prasarana kerja yang mencukupi untuk menjalankan tugas dan kinerja yang lebih baik.


52


3.1.2. Keuangan Daerah Pendapatan Berkaitan dengan faktor yang pertama, disadari bahwa kondisi kemampuan ekonomi daerah di Kota Mataram masih sangat tergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum) atau dengan kata lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih sangat rendah yang ditunjukkan dengan prosentase dibawah 10 % dari total APBD. Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan isu strategis yang coba dijawab dengan penetapan tujuan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah dengan sasaran yang antara lain diharapkan mampu menggali potensi sumber daya pengembangan ekonomi lokal, menyediakan master plan pengembangan ekonomi daerah/lokal, serta mampu membina usaha ekonomi daerah/lokal. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan daerah karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian daerah. Secara makro laju pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 7,76% pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,1% pada tahun 2009. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 4,55% pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini dalam prakteknya dapat dilihat dengan meningkatnya aktifitas pembangunan pusat perbelanjaan/ perdagangan dan pembangunan perumahan di segala penjuru wilayah Kota Mataram. Indikator pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercermin dari peningkatan PDRB baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. PDRB kota Mataram tahun 2008 berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 1.871.199,97 meningkat menjadi Rp. 2.022.767,16 pada tahun 2009. Demikian pula halnya dengan PDRB berdasarkan harga berlaku meningkat dari 3.624.338 pada tahun 2008 menjadi 4.040.919,71 pada tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram ini diikuti pula dengan penurunan tingkat inflasi yaitu 13,01 pada tahun 2008 turun menjadi 3,14 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi di kota Mataram cukup stabil.


53


Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kebijakan pencapaian pendapatan daerah adalah dalam kerangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumbersumber pendapatan, melalui : a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial. Strategi untuk mencapai target pendapatan tersebut antara lain melalui : 1. Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 secara bijaksana sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur pemerintah untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Daerah. 3. Mengadakan inventarisasi terhadap produk hukum, peraturan daerah yang terkena rasionalisasi yang baru disesuaikan dengan tingkat kondisi masyarakat sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi. 4. Inventarisasi potensi PAD sehingga diperoleh data potensi yang akurat dalam rangka intensifikasi pungutan. 5. Pengawasan semakin diintensifkan agar tidak terjadi kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah. 6. Untuk mencapai target penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ditempuh melalui upaya dengan menetapkan target di masing-masing Kelurahan. 7. Mengoptimalkan penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari pemerintahan atasan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Target dan Realisasi Pendapatan Dengan prinsip Anggaran Kinerja pengalokasian dana untuk belanja disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pertimbangan skala kebutuhan riil dan kemampuan ekonomi daerah untuk mencapai arah dan kebijakan umum APBD, dalam


54


hal ini ada beberapa strategi dan prioritas APBD yang harus dijelaskan sesuai struktur APBD. Anggaran pendapatan Kota Mataram tahun 2009 setelah perubahan sebesar Rp 472.006.024.122,11 dengan realisasi sebesar Rp 479.298.714.433,77 dengan rincian sebagaimana table berikut: Tabel 3.1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH T.A. 2009 URAIAN

TARGET

REALISASI

472.006.024.122,11

479.298.714.433,77

101,55

37.289.542.222,85

36.247.078.296,00

97,20

17.650.354.129,00

16.867.440.769,00

95,56

10.799.145.000,00

11.620.629.464,00

107,61

2.748.431.034,85

2.748.431.035,00

100,00

6.091.612.059,00

5.010.577.028,00

82,25

429.544.408.099,26

438.148.414.334,81

102,00

395.859.391.518,00

402.710.954.180,00

101,73

32.992.331.518,00

36.033.766.965,00

109,22

3.498.030.000,00

7.316.797.215,00

209,17

314.252.030.000,00

314.246.390.000,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

45.117.000.000,00

45.114.000.000,00

99,99

Transfer Pemerintah PusatLainnya

4.225.244.400,00

7.524.525.000,00

178,08

Dana Penyesuaian

4.225.244.400,00

7.524.525.000,00

178,08

29.459.772.181,26

27.912.935.154,81

94,75

29.459.772.181,26

27.912.935.154,81

94,75

38.857.090.381,26

40.340.681.957,77

103,82

0.00

0,00

0,00

5.172.073.800,00

4.903.221.802,96

94,80

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dana Alokasi Umum

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

%

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Mataram


55


Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut : a. Belum optimalnya manajemen/pengelolaan pendapatan daerah di Satuan/Unit kerja pengelola PAD . b. Belum optimalnya penegakkan hukum (law enforcement) di bidang pendapatan daerah. c. Beberapa Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali, baik karena besaran dan jenis tarif yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini maupun karena substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d. Belum akuratnya data potensi riil pajak dan retribusi serta sistem dan prosedur (SOP) yang berlaku saat ini belum memberikan dudkungan secara optimal dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah. e. Belum optimalnya koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar SKPD dan Instansi terkait dalam rangka penerimaan PAD. f. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah belum konsisten. Solusi untuk mengatasi permasalatan tersebut diatas sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur pemerintah untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah. b. Mengadakan inventarisasi dan revisi terhadap produk hukum daerah melalui pengajuan Raperda Perubahan dan/atau Pencabutan Peraturan Daerah tertentu di bidang Pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Inventarisasi potensi PAD sehingga diperoleh data potensi yang akurat dan terkini (up to date) dalam rangka intensifikasi pungutan.


56


d. Sistem dan Prosedure Pengawasan semakin dimantapkan untuk meminimalisir penyalahgunaan penerimaan daerah dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah. e. Untuk mencapai target penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditempuh melalui upaya penetapan target penerimaan PBB di masingmasing Kelurahan. f. Mengoptimalkan penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Target dan Realisasi Belanja Daerah Anggaran Belanja Kota Mataram pada tahun 2009 sebesar Rp. 524.634.929.875,11. dengan realisasi Rp. 465.612.390.369,80 (88.75%) dengan rincian sebagaimana tabel 3.2. Tabel 3.2. REALISASI BELANJA DAERAH T.A. 2009 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

BELANJA

524.634.929.875,11

465.612.390.369,80

88,75

BELANJA TIDAK LANGSUNG

337.929.779.691,61

298.454.804.013,00

88,32

Belanja Pegawai

284.772.525.791,61

253.187.744.213,00

88,91

Belanja Hibah

25.633.375.000,00

24.638.755.000,00

96,12

Belanja Bantuan Sosial

20.676.815.000,00

18.179.201.800,00

87,92

400.000.000,00

250.000.000,00

62,50

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pmerintahan Desa

1.890.600.000,00

1.869.050.000,00

98,86

Belanja Tidak Terduga

4.556.463.900,00

330.053.000,00

7,24

Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/ Kab/Kota & Pemerintah Desa


57


ANGGARAN

REALISASI

%

186.705.150.183,50

167.157.586.356,80

89,53

Belanja Pegawai

33.937.489.350,00

29.155.819.808,00

85,91

Belanja Barang dan Jasa

60.303.724.946,50

55.056.592.577,00

91,30

Belanja Modal

92.463.935.887,00

82.945.173.971,80

89,71

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

53.528.905.753,00

49.978.188.944,45

93,37

49.987.515.715,00

49.858.172.944,45

99,74

80.000.000,00

120.016.000,00

150,02

3.461.390.038,00

0.00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

100,00

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00

650.000.000,00

650.000.000,00

100,00

URAIAN BELANJA LANGSUNG

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Mataram

Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut : a. Adanya kondisi riil beban Belanja Daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi Belanja Pegawai (Belanja Aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Belanja Publik) harus dilakukan secara efisien dan efektif mulai dari perencanaan (Planning), pelaksanaan (Actuating), Pengorganisasian (Organizing) hingga pengawasan (Controlling) sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . b. Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah dalam konteks otonomi daerah harus disertai dengan pelimpahan sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Tanpa pelimpahan sumbersumber pendapatan ini, pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak optimal. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


58


Pembiayaan Mencermati keuangan Kota Mataram diatas, nampak bahwa pendapatan APBD Kota Mataram masih mengandalkan DAU sebagai sumber utama pendanaan Belanja Daerah. Namun, Pemerintah Kota Mataram tetap mengupayakan kemandirian pendanaan belanja daerah dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara itu dari sisi Belanja APBD Kota Mataram sebagian besar masih terserap untuk keperluan Belanja Pegawai, yang kemudian diikuti oleh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Kontributor Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah meliputi Pajak Penerangan Jalan, yang kemudian diikuti oleh pajak restoran dan pajak hotel serta pajak reklame yang pada 2009 dalam realisasinya tidak mencapai 100% . Sementara Kontributor terbesar lain yang bersumber dari Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, yang kemudian diikuti oleh Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Pelayanan Tertentu dalam realisasinya melampaui target. Sumber pendapatan Retribusi Jasa Umum didominasi oleh retribusi Pelayanan Persampahan yang diikuti oleh retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil. Sementara retribusi jasa usaha didominasi oleh Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, yang kemudian diikuti oleh Retribusi terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan. Untuk mengejar ketertinggalan dalam upaya percepatan pembangunan sektor sanitasi maka masih sangat dibutuhkan ketersediaan dana yang relatif besar. Saat ini anggaran sektor sanitasi relatif kecil bila dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur lainnya (jalan, saluran dll), disamping meningkatnya kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Mataram untuk memenuhi target pembangunan sanitasi yang ada. Mengingat terbatasnya dana yang tersedia, maka sangat perlu disusun skala prioritas dengan menggunakan kriteria seleksi yang ketat namun transparan. Aspek lainnya adalah perlunya pengawasan terhadap penggunaan dana agar tidak salah sasaran. Menghadapi kendala pendanaan tersebut maka selama ini selain mengandalkan APBD Kota Mataram, juga harus digali sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti APBN, APBD Propinsi NTB, bantuan luar negeri, dan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya (meso-financing dan Kemitraan Pemerintah & Swasta atau PPP). Namun untuk mendapatkan dana tersebut diperlukan perencanaan dan program sanitasi yang


59


memadai seperti Strategi Sanitasi Kota, Master Plan Sanitasi, Community Action Plan, serta dokumen penunjang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2010-2015 memuat Tiga program yang diunggulkan dalam periode lima tahun mendatang terdiri dari : (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah, (2) pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, serta (3) peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Alokasi penganggaran untuk masing-masing program sektor sanitasi tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 3.3. Alokasi Anggaran untuk Bidang Sanitasi Kota Mataram No Nama Program Alokasi (Rp) 1 Drainase Sungai 7.728.430.000 a. Program Pengembangan dan 3.893.970.000 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan 52.020.000 Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya c. Program Pengembangan Kinerja 2.402.720.000 Pengelolaan Air Minum dan Limbah d. Program Pengendalian Banjir 368.095.000 e. Program Pemeliharaan Saluran Drainase 1.011.625.000 2 Persampahan 3.250.479.500 Program Pengembangan Kinerja 3.039.494.500 Persampahan 210.985.000 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3 Pengendalian Tata Ruang 795.953.000


60


4

a.Program Pemanfaatan Tata Ruang 139.846.000 b.Program Pengendalian Pemanfaatan Tata 494.647.000 Ruang a.Kegiatan Koordinasi Perenc Wilayah dan 161.460.000 SDA Sosial Budaya Masyarakat 5.141.231.986 Program NUSSP 2.914.540.237 PNPM 2.226.691.749

Sumber APBD 2010

3.1.3. Komunikasi Saluran Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan bidang sanitasi beberapa tahun belakangan ini oleh masing-masing SKPD, yakni melalui kelompok-kelompok masyarakat yang telah ada maupun dibentuk karena adanya program kegiatan di bidang sanitasi. Secara kelembagaan belum ada satu kelompokpun yang terbangun secara swadaya dan konsen terhadap penanganan maupun pengelolaan sanitasi. Komunikasi yang dilakukan oleh SKPD (Pokja) lebih kepada suatu kegiatan sosialiasi, mobilisasi maupun kampanye sanitasi yang bersifat tematik sesuai dengan program yang dilaksanakan di masyarakat. Misalkan Sosialisasi dan Kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat, sosialisasi pengelolaan Sampah berbasis masyarakat, mobilisasi pembangunan Jamban Panca Warga, yang terakhir ini merupakan program unggulan dari Dinas Kesehatan. Termasuk program juga program Air Minum dan Sanitasi, program Cuci Tangan Pakai Sabun Siswa Sekolah, Sosialisasi Garam beryodium, Lokakarya (Community Action Plan) Sanitasi berbasis kelurahan, penyusunan awiq-awiq kebersihan tingkat lingkungan, dimana program kegiatan ini mendapat support dari UNICEF dan dilaksanakan atas koordinatisi Bappeda Kota dengan anggota Pokja AMPL. 3.1.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan bidang sanitasi dapat dikatakan masih rendah, namun demikian ada juga beberapa kegiatan yang melibatkan pelaku usaha ini, sekalipun hasilnya belum signifikan dikatakan berhasil. Ada dua model keterlibatan pihak swasta atau pelaku usaha dalam bidang sanitasi. Pertama; keterlibatan pihak swasta karena faktor kewajiban yang harus dipenuhi berlandaskan adanya Perda, hal ini terkait dengan sektor persampahan dan pengelolaan limbah


61


untuk jasa perhotelan, rumah makan maupun rumah sakit swasta. Kedua, kemitraan pelaku bisnis dengan pemerintah dalam suatu program tertentu, misalkan program mengurangi pemakaian kantong plastik belanja di supermarket. Beberapa kerjasama atau kemitraan dengan pelaku bisnis lokal ini, ada yang telah dikukuhkan dalam surat perjanjian kerjasama bidang sanitasi dan telah berjalan dengan baik, namun adapula yang sama-sama telah menandatangani MoU akan tetapi hingga saat ini kerjasama tersebut belum berjalan sesuai yang diaharapkan, karena masih terkendala persoalan teknis. Sejauh ini pemerintah daerah maupun masyarakat belum melakukan upaya pendekatan kepada pihak swasta multi nasional yang ada di Kota Mataram terhadap adanya potensi pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang sanitasi. Secara umum pihak swasta nasional ini sebenarnya bertanggungjawab pula terhadap usaha perbaikan kondisi lingkungan, mengingat kecil atau besar usahanya pasti berpengaruh terhadap masalah sanitasi. 3.1.5.

Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan

Beberapa Program Pemberdayaan yang terkait langsung dengan sub-sektor sanitasi dengan melibatkan masyarakat adalah tentang pengelolaan sampah organik dan non-organik. Beberapa kelompok telah difasilitasi dalam program pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang hasilnya dapat langsung dijual kepemakainya yakni para petani sayur. Sebagian kelompok lain terkendala oleh faktor tempat yang kurang memadai, baik luasan maupun sarana dan teknologi yang diterapkan sehingga tidak berjalan secara optimal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, program ini menyimpan potensi ekonomi yang cukup tinggi hal ini ditandai dengan besarnya permintaan pasar karena kebutuhan terhadap pupuk organik. Petani sayur sebagai pemakai langsung telah merasakan manfaat dan nilai ekonomis pemakaian pupuk organik ini. Pedagang bunga tidak merasa khawatir dengan stok pupuk dan dapat menekan biaya pengangkutan, karena selama ini pupuk organik didatangkan dari Bali atau Malang. Para ibu rumah tangga yang memiliki lahan terbatas dirumahnya dapat memanfaatkan pupuk organik ini untuk tanaman hias dalam pot. Sedangkan pengelolaan sampah non-organik berbahan limbah plastik dan limbah alam telah disulap menjadi barang kerajinan. Kelompok pertama, yang mengolah limbah plastik menjadi bahan kerajinan ini didominasi oleh kaum perempuan,


62


sedangkan program pengolahan limbah alam menjadi barang kerajinan ini melibatkan beberapa kelompok baik laki-laki maupun perempuan di tingkat kelurahan di Kota Mataram. Namun sejauh ini kelompok-kelompok tersebut masih terkendala oleh faktor permodalan dan pemasaran. Hasil produksi kerajinan kelompok ini banyak item dan modelnya, akan tetapi penjualannya masih ditingkat lokal. Secara keseluruhan dengan mencermati gambaran tersebut diatas dapat ditarik suatu asumsi bahwa sampah memiliki nilai ekonomis tinggi, bahkan patut untuk dimaklumi pada satu sisi keberadaan dan kondisi sarana prasarana kebersihan di kota Mataram sangat terbatas, baik dari sumberdaya manusia, armada pengangkutan dan peralatan kerja maupun anggaran tersedia. Dengan adanya upaya pengelolaan sampah organik ini maka dapat mengurangi volume timbulan sampah yang belum tertangani. Pada sisi lain dengan berjalannya program semacam ini maka dapat mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, setidaknya menjadi solusi awal mengatasi masalah kemiskinan. 3.1.6. Aspek Monitoring & Evaluasi Dalam rangka memantau dan mengevaluasi pencapaian sektor santasi maka perlu disusun suatu sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Sistem ini untuk memastikan apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, bila tidak akan dievaluasi faktor-faktor penyebabnya. Indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, khususnya : (a) Progress Sektoral : monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau progress dari dari masing-masing sektor dan sub-sektor sanitasi secara umum, seperti pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan. (b) Progress Wilayah : monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau progress perbaikan dan pembangunan sanitasi di masing-masing Wilayah Pembangunan (WP), kecamatan dan kelurahan. Dalam hal ini dinilai sejauh mana perbaikan sanitasi telah dilakukan di masing-masing wilayah atau kawasan, tingkat pelayanan dan berapa besar penduduk yang masih belum terlayani, dst. (c) Progress Tata Kelola Sanitasi: monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau kinerja dari dinas / instansi


63


yang terkait dengan pembangunan sanitasi, juga dinilai mengenai koordinasi dan kerjasama antar lembaga, anggaran yang disediakan untuk sanitasi, Peraturan Daerah atau Surat Keputusan . (d) Secara berkala juga akan akan diadakan evaluasi mengenai Manfaat Proyek. Guna mendukung Sistem Monitoring dan Evaluasi tersebut maka sangat dibutuhkan adanya dukungan data dan informasi yang memadai. Khusus untuk drainase kota telah disediakan Software KIKKER dan SOBEK untuk membantu dalam pengembangan basis data drainase dan pemodelan / simulasi perencanaan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam dalam kerangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor terkait sanitasi. SPM dan SOP secara teknis menjadi alat indikator didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD pengelola sanitasi. Dengan demikian monev dapat berjalan dalam koridor yang sesuai dengan harapan untuk perbaikan penanganan dan pembangunan sanitasi secara keseluruhan.


64


3.2. ASPEK TEKNIS DAN PHBS Adapun aspek pelayanan yang menjadi sorotan dalam RPJMD periode ini mencakup pelayanan di bidang kesehatan, kebersihan (persampahan), air bersih, drainase, serta PHBS. Dalam bidang kesehatan, kendala yang masih dirasakan adalah belum optimalnya pelayanan dan akses kesehatan di puskesmas. Program-program yang menangani urusan kesehatan disamping program yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah indikasi program yang diprioritaskan. 3.2.1. Sub-Sektor Air Limbah Untuk sub sektor air limbah domestik dan air limbah industri, secara teknis dilakukan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa air yang terbuang ke sungai telah memenuhi syarat (aman). Selain monitoring, akan diberikan sosialisasi mengenai pentingnya mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Dari hasil pengamatan di lapangan bahwasanya kondisi air sumur penduduk sebagian besar telah tercemar oleh bakteri eColi, sehingga perlu untuk melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan air PDAM sebagai air baku untuk memasak dan minum serta himbauan lain yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut diatas setidaknya diharapkan akan mampu mengendalikan pencemaran air sehingga air di Kota Mataram akan dapat tetap terjaga dan dapat digunakan sesuai peruntukkan dan kebutuhannya. Disamping itu juga untuk memberikan tindakan yang bersifat preventif terhadap menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Sedangkan kondisi limbah dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Mataram terdiri dari limbah medis (infeksius), limbah perbengkelan (pelumas/oli), limbah PLTD (bahan bakar diesel/MFO dan pelumas), limbah industri emas dan perak, dan limbah lain sejenis. Berdasarkan inventarisasi sumber B3 dan limbah B3 tersebut maka perlu dilakukan monitoring secara terarah, terpadu dan berkelanjutan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Mataram hanya berwenang untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dan atau kegiatan yang melibatkan B3 dan limbah B3, sedangkan masalah pengelolaannya harus mendapat ijin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup di Pusat.


65


3.2.2. Sub-Sektor Persampahan Permasalahan sampah di suatu Kota tidak hanya mengancam aspek keindahan saja, namun lebih jauh lagi akan memberikan dampak negatif bagi pelestarian lingkungan dan kesehatan apabila tidak ditangani secara tuntas. Penanganan sampah perlu diupayakan seefisien dan seekonomis mungkin, cara yang cukup sederhana dan dapat memanfaatkan sumber daya manusia serta tingkat tehnologi yang dimiliki saat ini. Pengelolaan kebersihan di Kota Mataram, tidak terlepas dari 5 aspek yaitu: Aspek Intitusi, Aspek Hukum/Peraturan (Legal), Aspek Tehnik Operasional, Aspek pembiyaan, Aspek Peran serta masyarakat. Keterkaitan dari 5 Aspek ini memang mutlak harus ada dan apabila salah satu dari 5 aspek tersebut diatas terabaikan/ tidak terpenuhi maka akan melemahkan aspek yang lain serta akibat lebih jauh yang terjadi adalah pola penanganan kebersihan yang telah digariskan tidak akan berjalan dengan baik. Bertolak dari penjelasan diatas maka Dinas Kebersihan Kota Mataram mengemban tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kota Mataram dibidang kebersihan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, sedangkan fungsinya antara lain : 1. Perumusan kebijaksanan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penyusunan perencanaan program dan pelaksanaan pelayanan dibidang kebersihan. 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok. 4. Pengawasan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan Kota Mataram telah menetapkan 3 (Tiga) pola/system yang digunakan yaitu, Pola Kantong, Pola Bins, Pola Musnah sendiri.


66


a. Pola kantong diterapkan pada wilayah yang dilintasi jalur utama kota dan sudah termasuk jalur pelayaran persampahan. Tanggung jawab pengangkutan sampah pada pola ini, dibagi antara masyarakat/ lingkungan dan Dinas Kebersihan. Sampah rumah tangga diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pengangkutannya menggunakan kereta dorong serta dilakukan oleh petugas dari lingkungan, sedangkan dari TPS menuju ketempat pembuangan akhir (TPA) pengangkutannya menggunakan truck dari Dinas Kebersihan Kota Mataram. b. Pola Bins. Pola ini telah dikembangkan pada 3 wilayah kelurahan di Kota Mataram yang dijadikan pilot proyek persampahan dalam rangka pemanfaatan modul persampahan dari Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Departemen Pekerjaan Umum. Sistem dengan menggunakan pola Bins ini dirasakan lebih menjamin keadaan kebersihan suatu wilayah karena sampahnya terkumpul pada satu titik lokasi. c. Pola musnah sendiri. Pola ini biasanya diterapkan pada lingkungan dipinggiran kota dan pada umumnya kepadatan penduduk relatif kurang dan memiliki lahan kosong. Pola ini dilaksanakan dengan cara : 1. Pembuatan lubang-lubang sampah tiap-tiap pekarangan/ halaman rumah. 2. Pada lubang tersebut sampah dimasukkan kemudian dibakar. 3. Membuat pembuangan akhir sendiri tiap-tiap kelurahan dengan memanfaatkan tanah lekuk yang ada. Berdasarkan kondisi terkini, maka fakta-fakta yang berkenaan dengan fenomena sampah di Kota Mataram dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih banyaknya tumpukan sampah diluar TPS/Depo/ Container. 2. Perbandingan sarana prasarana yang dimiliki dengan luasan daerah pelayanan yang tak seimbang/sebanding. 3. Masyarakat belum memilah sampah dari sumber dan memanfaatkannya secara optimal sehingga dapat memberikan nilai ekonomis. 4. Masih ditemukannya masyarakat yang memanfaatkan sungai atau saluran sebagai tempat pembuangan sampah. 5. Cakupan pelayanan persampahan baru mencapai 72% dari volume sampah Kota Mataram 1087m3/hari. 6. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Mataram masih belum memadai.


67


Dinas Kebersihan Kota Mataram dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Mataram tidak sedikit dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya dari pihak Masyarakat, masih banyak yang kurang peduli terhadap kebersihan, dalam arti belum dapat mentaati peraturan/ketentuan untuk tidak membuang sampah diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan sehingga menjadi penyebab terdapatnya tumpukan sampah diberbagai tempat. Dari sisi sumberdaya personil yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan jumlahnya dirasakan masih belum memadai dengan melihat ketersediaan sarana dan prasaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasional kebersihan belum mencapai hasil yang maksimal. Anggaran untuk menunjang operasional pengolahan kebersihan masih minim. Sebagian besar kendaraan operasional yang digunakan sampai saat ini, umur ekonomisnya sudah habis. Sulitnya mencari lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Lokasi TPA yang sangat jauh dari kota (sekitar 20 km) yang melewati kawasan Pariwisata dan Pemukiman yang padat. Masa/ jangka waktu pemanfaatan TPA yang mendekati 10 tahun, hampir berakhir. 3.2.3.Sub-sektor Drainase Lingkungan Drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan bantuan. Fungsi Drainase Perkotaan secara umum adalah sebagai berikut :  Mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.  Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya.  Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.  Meresapkan air pemukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air).  Melindungi prasarana dan sarana yang sudah terbangun. Sistem drainase Kota Mataram sesuai dengan fungsi pelayanannya dibedakan atas drainase utama yang memanfaatkan sungai sebagai mayor drain dan drainase lokal yang merupakan minor drain. Di Kota Mataram mengalir 4 (empat) sungai besar yang mengalirkan air hujan dan limpasan daerah perkotaan


68


bermuara di pantai barat (Selat Lombok) batas bagian barat wilayah Kota Mataram, yaitu Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Midang yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani. Ke-empat sungai tersebut dimanfaatkan untuk drainase dan merupakan mayor drainase, sedangkan minor drainase menggunakan saluran buatan (drainase lokal) yang melayani kawasan-kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan lain-lain. Major drainase mengalirkan air hujan ke DAS dan menerima air hujan minor drainase (drainase buatan), dengan kondisi fisik Sungai Midang panjang aliran 26,00 km dan luas DAS 62,00 Km 2, Sungai Jangkok panjang aliran 86,00 km dan luas DAS 226,00 Km2, Sungai Ancar panjang aliran 21,00 km dan luas DAS 63,00 Km2, dan Sungai Brenyok panjang aliran 42,00 km dan luas DAS 55,77 Km2. Sedangkan minor drainase (drainase buatan) berdasarkan struktur hirarkhi pelayanannya meliputi saluran primer dengan panjang aliran 33,00 Km, saluran sekunder panjang aliran 31,80 Km dan tersier panjang aliran 37,68 Km. Pada umumnya sistem jaringan drainase lokal (minor drain) Kota Mataram merupakan sistem drainase tercampur. Pada saat ini air limpasan hujan dan air limbah domestik masyarakat dialirkan dalam satu saluran (tercampur) termasuk irigasi dan masih mengandalkan jaringan drainase alam yaitu dengan memanfaatkan sungai-sungai yang mengalir di Kota Mataram sebagai outlet pembuang. Ke-empat sungai yang mengalir di Kota Mataram merupakan muara dari saluran drainase lokal (minor drain) yang ada. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sistem drainase di Kota mataram, antara lain : 1. Kondisi Fisik, meliputi:  Sedimentasi disaluran yang terdiri dari endapan tanah/pasir dan sampah (kayu dan plastic, dan lain-lain);  Kapasitas saluran yang kurang memadai (penampang saluran dihulu lebih besar dari hilir dan kapasitas saluran yang terlalu kecil);  Belum adanya saluran pembuangan;  Banyaknya saluran yang tertutup plat beton/illegal mengakibatkan tersumbatnya saluran oleh sampah dan kesulitan dalam pembersihan saluran;  Masih banyaknya bangunan liar (rumah, kedai, dan lainlain) yang dibangun diatas saluran;  Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase.


69


2. Masalah Operasional dan Pemeliharaan 1. Terbatasnya tenaga (kuantitas dan kualitas) serta peralatan yang diperlukan. 2. Ketersediaan dana yang terbatas untuk operasional dan pemeliharaan. 3. Belum adanya pedoman operasional dan pemeliharaan system drainase perkotaan yang jelas sebagai pegangan bagi petugas operasi dan pemeliharaan. Seiring dengan dinamika pembangunan di Kota Mataram dalam berbagai sektor sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat pelayanan umum lainnya, tentunya akan berdampak posistif bagi pertumbuhan dan perkembangan kota, akan tetapi di sisi lain akibat dinamika tersebut terjadi konversi lahan basah (wet land) yang cukup tinggi di wilayah perkotaan untuk fungsi bangunan, dengan kondisi luas wilayah perkotaan tetap tidak mengalami perubahan, tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap kota. Salah satu dampak negatifnya adalah peningkatan koefisien limpasan air hujan/air permukaan (surface run off) akibat tertutupnya permukaan tanah yang tadinya berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan proses infiltrasi air hujan berkurang sehingga debit limpasan air hujan semakin besar dan berpotensi menimbulkan genangan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan kajian teknis yang dilakukan, genangan yang terjadi di berbagai wilayah Kota Mataram disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, di antaranya: 1. Debit banjir yang cukup tinggi dari hulu akibat limpasan air hujan yang mengalir ke sungai-sungai yang melintas di wilayah Kota Mataram disertai dengan berbagai sedimentasi; 2. Semua sungai yang melintas di wilayah Kota Mataram, dimanfaatkan sebagai outlet pembuang dari saluran drainase lokal (minor drainase) yang melayani kawasan perkotaan, yang akan berdampak pada peningkatan debit air di outlet pembuang (sungai) berakibat pada overlood capasity dari outlet pembuang, dan berpotensi menimbulkan genangan di wilayah hilir oulet pembuang; 3. Pendangkalan sungai (mayor drainase) oleh sedimentasi, sampah/limbah terutama di muara-muara sungai (Jangkok, Ancar, Brenyok/Unus, Meninting) sehingga terjadi luapan air yang mengakibatkan genangan baik di bagian hilir maupun di hulu; 4. Pendangkalan saluran drainase (minor drainase) oleh sedimentasi, sampah/limbah oleh karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran yang akan


70


5.

6.

7.

berpengaruh pada kapasitas aliran dan pola aliran air terganggu sehingga air meluber menggenangi permukiman di wilayah /kawasan perkotaan; Penyempitan dan penutupan saluran drainase dengan plat beton oleh berbagai aktivitas pembangunan seperti pembangunan ruko-ruko, perumahan, pedagang kaki lima, warung dan lain-lain, sehingga terjadi limpasan air permukaan (surface run off) yang tinggi dan sebagian besar mengalir ke badan-badan jalan yang selanjutnya menggenangi permukiman di wilayah/kawasan perkotaan akibat tidak berfungsinya saluran drainase dan berkurangnya kapasitas aliran karena penyempitan saluran dan terjadi penyumbatan saluran akibat sedimentasi, sampah/limbah masyarakat yang sulit dibersihkan; Terganggunya badan sungai yang merupakan daerah sempadan sungai oleh permukiman yang di beberapa badan sungai cenderung mencolok ke sungai sehingga terjadi penyempitan badan-badan sungai yang secara teknis akan mengurangi kapasitas debit aliran sungai dan mengakibatkan terjadinya luapan air sungai melimpas di permukaan yang menimbulkan adanya genangan. Di samping itu juga terbangunnya kawasan sempadan sungai oleh permukiman, maka akan menyulitkan dalam operasi dan pemeliharaan sungai serta fungsi kawasan sempadan sungai sebagai fungsi konservatif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan area resapan air untuk mengurangi limpasan air permukaan ke sungai tidak dapat dilakukan; Konversi lahan pertanian (wet land) yang sangat tinggi untuk fungsi bangunan seperti pembangunan ruko, pengembangan perumahan oleh perorangan atau pengembang/developer, pendidikan, kesehatan, perkantoran dan lain-lain, dan belum optimal dilakukan pengendalian secara proporsional dan profesional dengan pendekatan yang konfrehensive dalam aspek teknis tata bangunan dan lingkungan melalui proses perijinan (ijin lokasi, IMB) termasuk sistem drainasenya sehingga kurang terjadi perimbangan antara kepentingan pembangunan dan lingkungan. Salah satu akibat yang nyata adalah terjadi limpasan air permukaan yang sangat tinggi dan terjadi genangan karena berkurangnya area resapan air (ceathment area) sebagai tempat parkir air (retarding fond) dan kurangnya pengaturan tata bangunan dan lingkungan serta sistem drainasenya akibat perubahan fungsi lahan tersebut;


71


8.

9.

10. 11.

Belum optimalnya penanganan main drain (sungai) dari hulu sampai hilir terutama di mulut-mulut sungai (Ancar, Brenyok/Unus, Meninting) yang berbatasan dengan laut baik sedimentasinya maupun penataan alur pada mulutmulut sungai yang langsung ke laut. Masih terdapat dibeberapa ruas jalan (ruas jalan provinsi dan kota) tidak ada saluran yang juga dapat dimanfaatkan untuk sudetan, penggelontoran dan saluran pembuang ke main drain untuk mengurangi debit banjir dan sedimentasi di beberapa saluran yang ada; Terdapat banyak saluran drainase yang tidak ada sempadan saluran sehingga berdampak pada sulitnya dilakukan operasi dan pemeliharaan saluran; Belum optimalnya keterpaduan penanganan genangan baik dalam pengaturan kebijakan dalam perangkat regulasi yang jelas maupun implemetasi di lapangan.

3.2.4.Sub-Sektor Air Bersih/Minum Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan hidup manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Pada hakekatnya Alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, akan tetapi desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta keberagaman aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan yang menyebabkan potensi air yang ada di alam terganggu kuantitas dan kualitasnya sehingga tidak layak lagi dikonsumsi secara langsung. Air minum sebagai sumber kehidupan manusia perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui air minum yang berkualitas. Diperlukan prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang tersedia di alam dapat aman dan sehat dikonsumsi. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah mempunyai perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan prasarana dan sarana air minum. Secara umum Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP SPAM) mengacu pada sasaran terukur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) dan sasaran dalam pencapaian MDGs tahun.


72


Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Secara umum kebijakan dibagi menjadi lima kelompok, yaitu berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan juga untuk memenuhi sasaran MDGs baik jangka pendek maupun jangka panjang tahun 2015. Adapun arahan kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia 2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal 3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangundangan 4. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan 5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat. Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Menang Mataram meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, untuk menyuplai kebutuhan air diwilayah tersebut, PDAM Menang Mataram secara umum memiliki 3 Sistem Penyediaan Air Minum yang memasok kebutuhan air bersih untuk Kota Mataram. dengan sumber air menggunakan Mata Air yang berasal dari Mata Air Sarasuta, Mata Air Saraswaka, Mata Air BBI (Balai benih Ikan) dan Mata Air Ranget. Untuk mempermudah pembahasan, maka sistem penyediaan air minum Kota Mataram dibagi menjadi 2 sistem yang dikelompokan berdasarkan daerah pelayanan unit reservoir distribusi, kedua sistem tersebut adalah Sistem Reservoir Bug-Bug dan Sistem Reservoir Telaga Sari. Pelayanan PDAM Menang Mataram di Kota Mataram, mayoritas masyarakat menggunakan air sumur untuk pemenuhan kebutuhan air sehari-hari, dengan jumlah sebesar 37.959 rumah tangga, sedangkan yang memanfaat pelayanan PDAM sebesar 32.395 rumah tangga. Angka ini tentu saja sangat kecil sekali dan jauh dari target pemerintah yang dituangkan dalam MDG’s dimana pada tahun 2015, 80% penduduk perkotaan harus mendapat akses terhadap pelayanan air minum. Tingkat pelayanan untuk Kota Mataram direncanakan sebesar 60% pada awal tahun proyeksi, kemudian meningkat secara bertahap menjadi sebesar 80% pada tahun 2015 hingga tahun 2025.


73


3.2.5.Aspek PHBS Dengan digulirkannya program untuk bersama-sama membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat PHBS, maka pelayanan akan pemenuhan kebutuhan air bersih, layanan kesehatan, layanan persampahan, drainase dan limbah bagi masyarakat harus dioptimalkan, terutama bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang padat, kumuh, dan miskin. Untuk menjawab permasalahan pelayanan diatas maka indikasi program yang diprioritaskan adalah program-program yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan disamping program peningkatan kualitas pelayanan publik. Aspek kedua yang menjadi point of view adalah aspek kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan kasus-kasus gizi buruk dan gizi kurang adalah masalah yang menjadi prioritas pengentasan dalam aspek ini. Masih tingginya masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian ibu dan bayi serta kasus-kasus gizi buruk/gizi kurang tidak terlepas dari masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Hal inilah yang kemudian diangkat sebagai isu strategis, terkait dengan akar permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat; yang dalam hal ini ditempuh melalui penetapan sasaran dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang terbentuknya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Program-program yang bersentuhan langsung dengan urusan kesehatan dengan fokus pada program upaya kesehatan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan beberapa program prioritas yang diharapkan mampu berperan sebagai solusi atas permasalahan dan isu strategis yang mesti dientaskan dalam periode 5 tahun mendatang.


74


3.3. Ketersediaan Master Plan/OLPS dan SOP Master Plan atau Out Line Plan Sanitasi (OLPS) Kota Mataram saat ini telah ada dan disusun oleh pihak konsultan Pusat, dengan merujuk pada data Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Mataram yang disusun oleh Pokja AMPL, telah ditetapkan wilayah kelurhan yang menjadi pilot project untuk penanganan masalah sanitasi adalah Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela. OLPS merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Kota Mataram untuk menyusun program pembangunan dan pengembangan sistem prasarana dan sarana sanitasi, sehingga diperoleh suatu perencanaan yang efektif, efisien, terpadu dan berwawasan lingkungan. 1. Perencanaan yang efektif mengandung maksud agar proses dan produk perencanaan prasarana dan sarana bidang Air Limbah menjadi efektif karena pilihan prioritasnya tepat sasaran, didukung oleh kelembagaan (Operator dan Regulator) yang efektif dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat. 2. Perencanaan yang efisien mengandung maksud agar proses dan produk perencanaan Prasarana dan Sarana bidang Air Limbah menjadi efisien karena pilihan teknologinya tepat guna dan terjangkau sesuai dengan kondisi daerah setempat. 3. Perencanaan yang terpadu dan berwawasan lingkungan mengandung maksud agar proses dan produk perencanaan Air Limbah telah dipadukan (integrated) dengan perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian sumber air.


75


Berdasarkan jabaran diatas maka berdasarkan analisis, musyawarah dan observasi di lapangan, maka ditetapkanlah Kelurahan Karang Pule sebagai wilayah pengembangan sanitasi, dengan bercermin pada kondisi sanitasi, sebagai berikut : 1. Air Limbah 

Sistem Pengelolaan Air Limbah di Area Beresiko Di Kota Mataram sistem air limbah terpusat (off-site system) hanya terletak di Wilayah Kelurahan Ampenan Utara dan Kelurahan Ampenan Tengah dengan kapasitas 4000 SR ( terbangun sejak 1996), akan tetapi telah diuji coba baru mencapai 1400 SR (Sambungan Rumah). Sampai saat ini, karena kendala teknis dan operasional yang tidak kontinyu, sistem terpusat ini terbengkalai. Sementara untuk kelurahan-kelurahan lain sistem air limbah semuanya bersifat on-site system ( sistem setempat), termasuk di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela yang merupakan Daerah Beresiko.



Cakupan layanan Adapun cakupan pelayanan di Kelurahan Karang Pule menurut Profil Sanitasi Kota Mataram Tahun 2008 sebesar 70.66%, yang berarti sudah dilengkapi dengan sistem cubluk maupun septic tank. Sisanya sebesar 29.34%, masyarakat membuang limbah domestiknya ( Grey Water dan Black Water) ke badan air seperti sungai, saluran irigasi, dan empang/kolam-kolam.



Volume air limbah dan yang dihasilkan (m 3/hari)  Domestik Jumlah penduduk Kelurahan Karang Pule sebesar 11.742 jiwa, dengan asumsi kebutuhan air bersih adalah 100 lt/org/hari, dan 80% dari kebutuhan air bersih menjadi limbah domestik ( black water dan grey water), maka volume air limbah yang dihasilkan kurang lebih sebesar : 11.742 x 100 lt/org/hari x 0.8 = 939.36 M 3  Non Domestik Sebagian besar masyarakat Kelurahan Karang Pule mencari nafkah di bidang penggelondongan emas. Bahan baku (tanah gelondong yang diperkirakan mengandung bijih emas) didatangkan dari luar Kelurahan. Besarnya debit air limbah hasil penggelondongan ini, menurut data dari PU Kota Mataram, kurang lebih 10 liter/detik.


76


2. Sub Sektor Persampahan Pada saat ini, Kelurahan Karang Pule belum memiliki TPS yang reprentatif yang dapat menampung produksi sampah dari masyarakat, baik perumahan, toko, industri penggelondongan, dan lain-lain. Volume sampah yang dihasilkan kuang lebih sebesar 5.88 ton /hari. Kapasitas produksi sampah yang dihasilkan ini tidak diimbangi oleh ketersediaan peralatan pengangkutan sampah dan sistem pengangkutan sampah menuju TPA yang memadai. Sehingga, banyak dijumpai TPS-TPS liar di Kelurahan Karang Pule dan banyak dijumpai juga aktifitas masyarakat yang membuang sampah di lahan-lahan kosong tak berpenghuni.

3. Sub Sektor Drainase Di Kelurahan Karang Pule, masih banyak dijumpai titik-titik genangan apabila durasi hujan berlangsung antara 1- 2 jam. Total luas maksimum genangan dapat mencapai 1.5 Ha yang tersebar di jalan-jalan raya, jalan-jalan arteri, dan gang-gang di pemukiman warga ( DPU Kota Mataram 2007).Hal ini diakibatkan oleh saluran drainase yang tersumbat oleh sampah dan pendangkalan (sedimentasi) akibat tanah endapan hasil dari aktifitas penggelondongan emas yang sangat banyak dijumpai di pemukiman warga. Selain itu, permasalahan drainase juga diakibatkan oleh belum terbangunnya saluran drainase ( sekunder dan tersier) sepanjang 479 meter yang sudah diprogramkan sejak tahun 2007 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Sedangkan untuk masalah banjir, beberapa area di lingkungan Kelurahan Karang Pule mengalami banjir (kiriman) saat musim penghujan tiba. Banjir diakibatkan oleh meluapnya Kali Brenyok yang di wilayah Kelurahan Karang Pule sudah termasuk bagian hilir aliran menuju muara. Meluapnya Kali Brenyok ini juga diakibatkan oleh pendangkalan dasar Kali akibat sedimentasi tanah akibat aktifitas penggelondongan dan akumulasi sampah yang dibuang oleh masyarakat sepanjang Kali.


77


Gambar Peta wilayah Kelurahan Karang Pule – Kec. Sekarbela


78


Program-program sudah, sedang dan hasilnya Kantor Lingkungan Hidup Kota Mataram setiap bulannya melakukan pengujian kualitas air 2 (dua) sungai besar di Kota Mataram yaitu Sungai Jangkok dan Sungai Ancar. Parameter Uji yang telah mampu dilakukan sebanyak 15 parameter. Kedepannya, jumlah parameter uji akan ditambah secara bertahap guna meningkatkan kualitas data hasil uji yang lebih representatif. Saat ini, kualitas air kedua sungai masih memenuhi syarat Air Kelas Tiga, walau ada beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu. Untuk itu, kedepan akan dilakukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sungai Jangkok dan Sungai Ancar terletak di 2 (dua) wilayah adminitsrasi yang berbeda. Hulunya berada di Kabupaten Lombok Barat sedangkan bagian Tengah dan Hilirnya berada di Kota Mataram. Untuk menjaga kualitas air kedua sungai tersebut, ke depan akan dibuat nota kesepahaman dan kerjasama (MOU) yang lebih detail dan tajam tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas air kedua sungai tersebut. Untuk tercapainya Kota Mataram yang bersih, maka Dinas Kebersihan telah membuat jadwal operasional pengangkutan sampah secara rutin dan berkesinambungan yakni : Pagi hari mulai jam 06.00 s/d 12.00 WITA sasaran utama dari jalan protocol sampai dijalan kolektor Serta transper Depo. Sedangkan sore hari mulai jam 16.00 s/d 19.00 Sasaran utamanya dari jalan protokol sampai jalan kecil serta transper Depo dan langsung diangkut menuju ke TPA. Agar pengangkutan sampah dapat terlaksana dengan baik maka diterbitkan Keputusan Walikota Mataram tentang tata cara pembuangan sampah diwilayah Kota Mataram, namun dalam kenyataan masih terdapat warga kota yang bersifat masa bodoh (Apatis) dan membuang sampah disembarang tempat, tidak menepati jadwal pembuangan dan tidak membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan ataupun membuang limbah sampah tidak melalui proses penjernihan sebagaimana yang di persyaratkan. Lokasi pembuangan akhir (TPA) terletak didusun Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung kurang lebih 20 Km dari pusat kota, dengan luas mencapai 8,6 Ha, dan berdampingan dengan lokasi instalasi pembuangan lumpur tinja (IPLT).


79


Program-program/studi untuk antisipasi AMDAL/SOP Keberadaan AMDAL sebagai salah satu bentuk dokumen lingkungan sangat diperlukan untuk peningkatan dampak positif dan minimalisasi dampak negatif dari suatu kegiatan dan atau usaha. Saat ini ada 2 (dua) jenis usaha atau kegiatan yang masuk kategori wajib AMDAL sesuai dengan KEPMEN LH Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib AMDAL (sekarang telah disempurnakan melalui KEPMEN LH Nomor 12 Tahun 2007) yaitu AMDAL Pembangunan Mataram Mall dan AMDAL Pembangunan Rumah Sakit Kota Mataram. Selain usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL, kebanyakan usaha dan atau kegiatan yang beroperasi di Kota Mataram berstatus tidak wajib AMDAL, akan tetapi wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). Untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Mataram, saat ini, telah ada Perda No. 4 tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Semua jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL ataupun yang tidak wajib AMDAL diharapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKLUPL, dan DPPL) dan melaksanakan semua rekomendasi yang tertuang dalam dokumen sehingga mampu meningkatkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan dan atau usaha yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Sedangkan kondisi eksisting yang terkait dengan sub-sektor sanitasi, baik pelayanan air bersih, persampahan dan drainase dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin. Salah satu masalah pelayanan infrastruktur dasar (utilitas) masyarakat perkotaan adalah air bersih. Di Kota Mataram dalam waktu 5 tahun mendatang masalah ini akan menjadi krusial mengingat tingginya demand dari permukiman baru. Akibatnya akan terjadi ketimpangan supply air bersih yang diperuntukan bagi masyarakat mikin dan kumuh yang aksesnya terhadap air PDAM masih rendah. Oleh sebab itu tantangan pemerintah Kota Mataram adalah menjamin akses dan ketersediaan air bersih murah bagi masyarakat miskin, khususnya di pemukiman padat dan kumuh. 2. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota Mataram secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga di wilayah


80


pemukiman baru, serta kawasan perdagangan dan jasa yang tumbuh secara merata di wilayah kota. Menurut data tahun 2009 , volume sampah mencapai 1.080 m3 dan yang mampu diangkut 813 m3 sehingga ada sisa 267 m3, yang menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta prilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Menyangkut urusan kebersihan (persampahan) dan sanitasi, yang masih menjadi permasalahan mendasar adalah masih belum meratanya akses masyarakat. Faktor penyebab utama hal ini adalah masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung antara lain armada amroll atau dengan kata lain cakupan wilayah dengan kapasitas sampah masih tidak sebanding dengan jumlah armada angkut sampah yang ada. 3. Masih tingginya permukiman kumuh di Kota Mataram yang banyak terlihat di sepanjang aliran sungai dan pantai. Menurut data luas kawasan kumuh di Kota Mataram seluas 18,65 hektar yang tersebar di 6 kecamatan dan meliputi 18 kelurahan. Permukiman padat, kumuh dan miskin tersebut nampak di sepanjang sungai, terutama di sepanjang Sungai Jangkok. Sedangkan permukiman di kawasan pantai umumnya merupakan perkampungan nelayan yang memang belum tertata dengan baik. Sebagai dampak akumulatif dari masalah ini adalah makin tingginya luasan dan jumlah titik genangan air serta banjir di Kota Mataram. Ancaman tahunan khususnya bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan adalah bencana abrasi yang sulit dikendalikan dan diprediksi secara pasti.


81

KELOMPOK KERJA AMPL KOTA MATARAM BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SANITASI

Recommend Documents