BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA

3.1.

ASPEK NON TEKNIS Perumusan Isu strategis berfungsi untuk mengontrol lingkungan baik situasi

lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.Disamping itu isu strategis memiliki positioning sebagai tantangan ke depan yang bersifat eksternal dan internal. Isu strategis dan tantangan layanan sanitasi Kota Bontang

ini mencakup isu

strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari. sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3.1.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Dalam aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah : A. Sub Sektor Air limbah 1. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Air limbah. 2. Dalam bidang kelembagaan yang menangani air limbah masih belum berjalan dengan optimal baik dari sisi teknis operasional, sumber daya pengelola maupun pendanaan. B. Sub Sektor Persampahan 1. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 17 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 2. Pengelolaan TPA Bontang Lestari dilakukan oleh Seksi Kebersihan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga sistemnya dapat berjalan dengan baik. 3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan belum berjalan dengan baik dan perlunya terus untuk dioptimalkan, mengingat sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum memahami.

Strategi Sanitasi Kota III - 1

Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 4. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK melakukan pemungutan retribusi sampah terhitung mulai Oktober 2011. 5. Program

clean,

green

and

healthy

merupakan

wadah

strategis

untuk

menginformasikan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. 6. Keterlibatan peran swasta dalam pengelolaan persampahan masih terbatas, hanya dilakukan oleh PT.Badak NGL dan PT.Pupuk Kaltim. 7. Perlu adanya dukungan dari masyarakat tentang keberadaan Bank Sampah, karena dari kegiatan yang dilakukan secara langsung dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA walau kapasitasnya masih rendah. 8. Kepedulian persampahan

LSM

sangat

dalam

membantu

kerangka

dalam

pemberdayaan

penanganan masyarakat

permasalahan supaya

lebih

memperhatikan akan pentingnya kebersihan lingkungan terhadap kesehatan. C. Sub Sektor Drainase Lingkungan 1. Kebijakan pengelolaan dan perencanaan sistem

drainase terpadu

yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan perlu ditingkatkan secara menyeluruh. 2. Belum adanya Master Plan Sistem Drainase Kota Bontang secara keseluruhan 3. Belum adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sistem drainase 4. Lemahnya koordinasi dan supervisi pelaksanaan pembangunan drainase dan pengendalian banjir. D. Sub Sektor Air Bersih 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Berdirinya PDAM Tirta Taman Kota Bontang sebagai perusahaan daerah pengelola air bersih/air minum. 2. Pemerintah Kota Bontang, melalui Dinas Pekerjaan Umum sedang menjajaki peluang kerjasama dengan Kabupaten Kutai Timur untuk memanfaatkan Sungai di Marangkayu sebagai sumber air bersih Kota Bontang pada masa yang akan datang 3. Pembangunan deep well secara bertahap dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat serta untuk menambah cakupan air bersih.

Sedangkan untuk meningkatkan

kualitas air, pemerintah perlunya membangun WTP 4. Mengoptimalkan dukungan CSR ( Corporate Social Responsibility)


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang E. Sub Sektor Sanitasi Lainnya (Higine/PHBS) 1. Pelaksanaan PHBS dilakukan oleh Dinas Kesehatan 2. Peningkatan Peran Lembaga Forum Kota Sehat dalam mendukung kegiatankegiatan menuju kota sehat 3.1.2. Aspek Keuangan Dalam aspek kebijakan keuangan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah :

A. Sub Sektor Air limbah 1. Prosentase pendanaan pengelolaan air limbah cenderung menurun dalam kurun waktu

2008

–

2010.

Pemerintah

Kota

berkomitmen

pengembangan jaringan dan pembiayaan operasional

untuk

melakukan

IPAL komunal Bontang

Kuala. 2. Perlunya dilakukan penggalian dana pengelolaan air limbah

terhadap potensi

yang ada melalui penarikan retribusi air limbah bagi masyarakat yang terlayani. 3. Peluang penggalian dana dari berbagai sumber baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Negara donor yang saat ini sedang berkomitmen untuk membantu dalam pengelolaan air limbah. 4. Dapat menjalin kerjasama dengan pelaku swasta dalam pengelolaan biaya dan operasional IPAL yang sudah ada. B. Sub Sektor Persampahan 1. Pemungutan

retribusi

pelayanan

persampahan

belum

dilakukan

secara

menyeluruh, baru terbatas di Jalan Flores, Jalan S.Parman dan Jalan Katamso. 2. Besaran jenis pungutan retribusi sampah yang dilakukan secara door to door meliputi warung makan (tenda dan rombong) sebesar Rp.5.000,- .Perkantoran dan pertokoan (niaga kecil) sebesar Rp.10.000,-. Kemudian rumah makan dan pertokoan (niaga besar) sebesar Rp.25.000,-. Hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan. 3. Biaya penanganan pengelolaan persampahan Kota Bontang cukup besar terutama untuk pengelolaan TPA Bontang Lestari. 4. Pemerintah Kota Bontang dapat menjaring berbagai peluang dukungan sumber pendanaan baik dari pemerintah, pihak swasta dan lembaga donor yang peduli akan masalah persampahan dengan menyiapkan perangkat terutama dokumen perencanaan.


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang C. Sub Sektor Drainase 1. Keterbatasan pendanaan yang ada menyebabkan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan drainase belum berjalan optimal dan menyeluruh. 2. Peluang pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat dan negara donor dapat dilakukan dengan menyiapkan Master Plan system drainase D. Sub Sektor Air Bersih 1. Tingginya nilai investasi pelayanan air bersih/minum menjadi tantangan bagi PDAM untuk melakukan pengembangan jaringan layanan penyediaan air bersih/minum 2. Rendahnya efisiensi penagihan dan tertundanya penerimaan kas yang sangat mungkin

menyebabkan

tertundanya

pelaksanaan

pemeliharaan,

sehingga

berakibat peningkatan pelayanan kepada pelanggan sangat terganggu. 3. Kenaikan biaya secara umum menyebabkan biaya operasional dan administrasi serta biaya lain–lain menjadi tinggi, sedangkan untuk menyesuaikan tarif (kenaikan tarif) perusahaan mengalami hambatan. Karena Pemerintah dan dewan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat. 4. Dalam upaya meningkatkan kualitas, kuantitas dan pengembangan pelayanan air bersih perlu ada peningkatan anggaran PDAM dari pemerintah daerah. 5. Selain mengharapkan tambahan pendanaan dari pemerintah, perlu ada dukungan dan keterlibatan pihak perusahaan untuk dapat berinvestasi sebagai bagian dari program CSR di daerah masing-masing. 3.1.3. Aspek Komunikasi Dalam aspek komunikasi, isu strategis yang diperoleh dari studi media dapat dijadikan dasar pertimbangan adalah : A. Sub Sektor Air Limbah 1. Nara sumber dan sumber informasi yang dapat mudah diakses oleh media. 2. Media penyebaran informasi tentang air limbah hendaknya diletakkan pada tempat yang strategis. 3. Kesadaran masyarakat tentang tujuan dan manfaat pengelolaan air limbah bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri. 4. Mitra kerja pemerintah dari unsur masyarakat, perusahaan, media dan lembaga swadaya

masyarakat

dapat

mendukung

perencanaan,

implementasi

dan

monitoring evaluasi program dan kegiatan sub sektor air limbah. 5. Grand desain konsep distribusi informasi sub sektor air limbah perlu disusun dan diketahui oleh stakeholders strategis.


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang B. Sub Sektor Persampahan 1. Perlu adanya keterbukaan informasi dari nara sumber dalam hal ini pemerintah ketika dikonfirmasi oleh media. 2. Akses terhadap Nara sumber dan sumber informasi yang terkait dengan sub sektor persampahan tidak terlalu sulit. 3. Optimalisasi Bank Sampah dalam memberikan penyadaran dan penyebaran informasi tentang persampahan kepada masyarakat. 4. Kemudahan masyarakat dan pihak lain dalam memperoleh data dan informasi untuk sub sektor persampahan. 5. Pelaksanaan event penting utuk mengangkat isu persampahan dapat dijadikan sebagai agenda tahunan oleh pemerintah 6. Membangun mekanisme kerjasama dengan pihak LSM, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan perusahaan dalam sub sektor persampahan. C. Sub Sektor Drainase 1. Ketersediaaan data dan informasi tentang pentingnya sub sektor drainase. 2. Strategi komunikasi untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memelihara drainase. D. Sub Sektor Air Bersih 1. Peran Media untuk menghimbau penghematan penggunaan air bersih kepada masyarakat dan pelaku usaha 2. Stakeholders terkait dapat melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang penggunaan air bersih terhadap kesehatan. 3. PDAM dapat memberikan informasi lewat media mengenai program dan kegiatan yang sedang dan akan dilakukan E. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1. Penyebaran informasi yang mudah dan tepat kepada masyarakat di Kelurahan tertentu yang tidak memiliki kawasan PHBS. 2. Kerjasama dengan media dan kelompok masyarakat dalam distribusi informasi tentang PHBS 3.1.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Dalam aspek keterlibatan pelaku bisnis, isu strategis yang tergali melalui studi SSA dan dapat menjadi dasar pertimbangan adalah :


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang A. Pengelolaan Air Limbah 1. Belum ada pihak swasta yang melakukan penyediaan jasa pengelolaan air limbah untuk masyarakat umum, kecuali pelayanan pengelolaan air limbah oleh perusahaan untuk kepetingan sendiri. 2. Regulasi untuk pengelolaan dan pengawasan perlu diciptakan untuk mendorong dunia usaha melakukan investasi dalam pengelolaan air limbah. B. Pengelolaan Persampahan 1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah akan menjadi program pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan UKM. 2. Reguluasi untuk mendorong

kelompok masyarakat menjalankan usaha

pengelolaan sampah. 3. Menciptakan pasar untuk hasil pengelolaan sampah oleh bank sampah. 4. Menyediakan modal bagi bank sampah untuk pengembangan usaha. 5. Pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat seperti pemulung dan pengepul dalam melakukan operasi pengolahan sampah. 6. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan sampah

yang dikelola masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan beberapa pemerintah dan pihak perusahaan di Kota Bontang. C. Pengelolaan Drainase 1. Pembagian peran kepada perusahaan dalam pembangunan dan pemeliharaaan darinase di setiap kelurahan. D. Pengelolaan Air Bersih 1. Pengelolaan air bersih oleh swasta hanya dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan besar untuk kepentingan sendiri, bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Sedangkan kebutuhan untuk masyarakat umum disediakan oleh pemerintah melalui Perusda Air Minum Tirta Taman. E. Pengelolaan Higiene/ PHBS 1. Pelaku bisnis salah satu pihak dari stakeholder dalam penerapan PHBS. 2. Belum semua pelaku bisnis mengetahui tentang tujuan dan manfaat PHBS. 3.1.5. Isu Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Dalam aspek peran pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah : A. Pengelolaan Air limbah 1. Belum ada pemberdayaan masyarakat dam pengelolaan air limbah. 2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang 3. Pengetahuan masyarakat terkait pelayanan 4. Pelibatan kelmpok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengelolaan air limbah. 5. Penguatan program pemberdayaan masayarakat dan jender dalam pengelolaan air limbah. 6. Dukungan para pihak untuk pemberdayaan masyarakat dan jender dalam pengelolaan air limbah. B. Pengelolaan Persampahan 1. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. 2. Kesadaran melakukan pemilihan dari sumbernya untuk mengurangi tumpukan sampah yang diangkut ke TPA. 3. Optimalisasi pemanfaaatan hasil daur ulang sampah. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah dala pengelolaan sampah. 5. Dukungan sektor swasta dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat melalui bank sampah. 6. Peran perempuan melalui PKK sangat strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan dalam pengelolaan sampah. 7. Optimalisasi program PNPM Mandiri dan Rp.50 Juta per RT dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan masyarakat miskin melalui bank sampah. C. Pengelolaan Drainase 1. Tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan dalam pemeliharaan drainase melalui Jumat bersih di setiap kelurahan. 2. Pemahaman tujuan dan fungsi drainase untuk kesehatan lingkungan mendorong kurangnya peran masyarakat dalam pembangunan drainase. 3. Peran kelompok perempuan dan miskin sudah ada melalui program PNPM Mandiri di setiap kelurahan. D. Pengelolaan Air Minum/ Air Bersih 1. Pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan pada sub sektor ini perlu dioptimalkan untuk percepatan pembangunan sanitasi yang memadai. 2. Pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan air minum melalui depo sudah dilakukan oleh puskesmas. 3. Pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan dalam pengelolaan air bersih dalam melakukan penghematan air bersih belum ada.


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang E. Pengelolaan Higiene/ PHBS 1. PHBS belum berkembang di kelurahan lain selain di lokasi percontohan. 2. Rendahnya partisipasi masyarakat, kelompok perempuan dan miskin untuk melakukan program PHBS. 3.1.6. Pemantauan dan Evaluasi 1. Ketersediaan data (data base) dan informasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 2. Sinkronisasi dan integrasi program pemantauan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan dan Forum Kota Sehat. 3. Pengambangan indikator pemantauan dan evaluasi secara bersama. 3.2.

ASPEK TEKNIS DAN PHBS

3.2.1. Pengelolaan Air limbah Isu teknis operasional pengolaan air limbah domestik : 1. Kota Bontang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah sistem terpusat berupa IPAL dan IPLT. 2. Penggunaan IPAL Komunal yang berada di kawasan Bontang Kuala hanya melayani kawasan permukiman di atas air yang berjumlah 186 KK, sedangkan untuk melayani keseluruhan masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala perlu dilakukan pengembangan jaringan pada tahapan selanjutnya. 3. Untuk tahun anggaran 2011 ini, sedang dilakukan pembangunan IPAL skala kawasan/komunal di Kelurahan Berbas Pantai yang melayani masyarakat terutama untuk daerah kumuh dimana pelayanannya bisa mencapai 200-500 SR. a) Di Kota Bontang prosentase penggunaan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 85,7%, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah : Tabel 3.1 Prosentase Rumah Memiliki Jamban Keluarga Penduduk Kecamatan

Perumahan

KK

Jumlah Rumah

Bontang Selatan

14.143

Bontang Utara

16.037

Bontang Barat Jumlah

Jamban Keluarga

12.873

Rumah Memiliki Jamban 10.789

% Rumah Memiliki Jamban 83,8

14.830

12.813

86,4

6.619

6.125

5.365

87,6

36.799

33.828

28.967

85,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2009.


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang b) Pada masing-masing jamban rumah tangga memiliki septik tank sebagai fasilitas pengolahan limbah secara rumah tangga c) Sebagian besar masyarakat kota Bontang masih membuang air limbahnya ke drainase dan sungai d) Kesadaran masyarakat masih kurang untuk melakukan pengurasan atau penyedotan tinja secara rutin 3 tahun sekali dan belum adanya pelaku usaha sedot tinja juga menjadi salah satu kendala pengolahan air limbah. 3.2.2. Pengelolaan Persampahan Isu teknis operasional pengelolaan sampah : 1. Pengelolaan

sampah

di

TPA

Bontang

Lestari

belum

sepenuhnya

menggunakan sistem sanitary landfill dan pelaksanaan pembuatan kompos di TPA sampah belum berfungsi walaupun prasarana sudah tersedia. 2. Perlunya ada pengembangan jumlah sekolah dan kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui program 3R. Sampai tahun 2010 yang telah menjalankan program ini yaitu 10 sekolah terdiri dari 7 sekolah tingkat sekolah dasar, 1 sekolah tingkat lanjutan pertama dan 2 sekolah tingkat lanjutan atas. Sedangkan kelompok masyarakat ada 6 kelompok yang tersebar di Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat. 3. Kerjasama dan dukungan pihak swasta serta LSM sangat potensial untuk mengoptimalkan program 3R 4. Belum meratanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah menyebabkan pelayanan sampah di beberapa kawasan belum optimal. 5. Perlunya ada peningkatan Frekuensi pengangkutan sampah dari 1-2 kali/hari menjadi 3 kali/hari 3.2.3. Pengelolaan Drainase Isu teknis operasional pengelolaan drainase adalah : 1. Kondisi topografi yang bergelombang menjadi tantangan tersendiri dalam pengaturan system jaringan drainase. 2. Untuk meningkatkan pelayanan sarana drainase dan melindungi kawasan permukiman serta strategis perkotaan dari risiko genangan, maka perlu pengembangan jaringan drainase, system polder dan sarana prasarana pendukung lainnya. 3. Sungai dan saluran tidak dapat mengalir dengan baik jika bersamaan dengan air laut pasang, disebabkan terjadi kenaikan arus balik pada saluran drainase


Pokja AMPL PPSP Kota Bontang sehingga air meluap, hal ini menjadi isu penting di masyarakat terutama daerah pemukiman dekat pantai. 4. Saluran air pembuangan terhambat akibat buangan sampah dan terjadinya sedimentasi sehingga kapasitas alirannya berkurang. 5. Perlunya

perencanaan

system

drainase

yang

komprehensif,

karena

berubahnya fungsi saluran yang semula hanya untuk mengalirkan limpasan air hujan juga menampung air buangan, sehingga kapasitas saluran tidak memadai. 3.2.4. Air Bersih/ Minum Isu Teknis Pengelolaan Air Bersih/Minum adalah : 1. Peningkatan layanan melalui pengembangan jaringan perpipaan dengan pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air bersih/minum. 2. Kualitas air bersih/air minum masih rendah, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan pelayanan air bersih perlu dikembangkan pembangunan WTP. 3. Kondisi Topografi yang berupa pegunungan dan lembah menjadi salah satu kendala dalam distribusi air kepada konsumen. 4. Upaya PDAM Kota Bontang untuk menurunkan tingkat kebocoran dari 18,55% menjadi 15% secara bertahap 5. Peningkatan dalam bidang produksi melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi dan diversifikasi energy. 6. Masyarakat Kota Bontang masih banyak menggunakan air bersih dengan mengambil dari air hujan dan air bawah tanah (sumur dangkal) 7. Wilayah yang terdiri dari pulau-pulu terkecil , menjadikan penduduk sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga diperlukan instalasi penampungan air hujan (PAH) atau diperlukan terminal air yang disuplay melalui kapal air untuk wilayah pesisir dan mobil tangki untuk wilayah darat. 3.2.5. Higiene/ PHBS Isu Teknis Pelaksanaan Higiene/PHBS : 1. Pengembangan kawasan PHBS sekolah dan di 15 kelurahan 2. Pengembangan metode sosialisasi PHBS untuk mempermudah pemahaman masyarakat. 3. Perencanaan Adanya program clean, green and healthy (CGH) mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal.


BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA

Recommend Documents