BAB 3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA ASPEK TEKNIS DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Strategi Sanitasi Kota Surabaya

2010

BAB 3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA 3.1.

ASPEK TEKNIS DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

3.1.1. Sektor Air Limbah Rencana lokasi IPAL untuk Kota Surabaya ada 5 lokasi yaitu terletak Zone Pesisir di Kecamatan Benowo, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut. Tinjauan Kebijakan masing-masing lokasi berdasarkan arahan rencana tata ruang adalah sebagai berikut : a. Kecamatan Rungkut Kecamatan Rungkut memiliki beberapa aset lahan milik pemerintah Kota Surabaya yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif lokasi IPAL, di antaranya berada di Kelurahan Wonorejo. Kondisi saat ini adalah sebagai berikut: Lahan di samping kebun bibit Wonorejo: – Luas lahan yang tersedia lebih kurang 3.000 m2 – Saat ini merupakan lahan kosong Lokasi lahan tersebut dekat avour Wonorejo, di sebelah utaranya. Kondisi ini menguntungkan untuk mengalirkan air hasil olahan limbah. Lahan di sekitar boezem Wonorejo: – Boezem Wonorejo berada di bagian timur hulu sungai Jagir. Sekitar boezem yang saat ini tengah dalam tahap pembangunan merupakan lahan tambak. – Luas lahan yang tersedia lebih kurang 10 ha Lokasi ini menguntungkan sebagai IPAL karena berdekatan dengan avoor Wonorejo dan sungai Jagir.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

Gambar 3.1. Peta Rencana Lokasi IPAL di Kecamatan Rungkut (Dekat Kebun Bibit)

III – 1


2010

P e n in g k a ta n S a lu r a n P r im e r W o n o r e jo B = 3 0 m . d a r i P in tu L a u t L a m a S a m p a i B o e z e m B a ru P in t u L a u t d a n R u m a h P o m p a b a ru Q = 1 0 m 3 /d t

P e n in g k a ta n S a lu r a n M u a ra B = 32 m

R encana B o zem L u as = 2 0 h a V o lu m e = 3 0 0 .0 0 0 m 3 P e n in g k a t a n S a lu r a n P rim e r R u n g k u t D a r i P in tu L a u t L a m a S a m p a i B o e z e m B a ru P in t u L a u t L a m a D ibo n gk a r

R en can a T anggul L aut

Gambar 3.2. Peta Rencana Lokasi IPAL di Kecamatan Rungkut (Dekat Bozem Wonorejo) b.

Kecamatan Sukolilo Aset lahan pemerintah Kota Surabaya yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sukolilo, yang memungkinkan bagi pengembangan IPAL adalah lahan IPLT dan ex-incenerator sampah Keputih yang berada dalam pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4. sebagai berikut :


BAB 1 -

Gambar 3.3. Peta Rencana Lokasi IPAL di Kecamatan Sukolilo (Ex. Incenerator dan Ex. TPA Keputih)

III – 2


c.

2010

Kecamatan Kenjeran Aset lahan pemerintah Kota Surabaya yang berada di Kecamatan Kenjeran yang memungkinkan bagi lokasi IPAL adalah di Kelurahan Tambakwedi, yang merupakan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD). Luas lahan yang ada masing-masing adalah 56.340 m2 dan 89.795 m2, saat ini merupakan lahan tambak. Untuk lebih jelasnya mengenai lahan rencana IPAL di Kecamatan Kenjeran dapat dilihat pada Gambar 4.5. Sebagai bagian dari kawasan budidaya wilayah darat, pengembangannya ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Strategi pengembangannya dilakukan dengan : – pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan potensi dan daya dukung lingkungan dengan menekankan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui; – pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat bagi setiap golongan masyarakat.

Penggunaan Lahan

Penggunaan

d.

Kecamatan Krembangan Pada saat ini tidak terdapat aset tanah pemerintah Kota Surabaya di Kecamatan Krembangan yang dapat menjadi alternatif lokasi IPAL. Sebagai pilihan, dapat digunakan lahan milik TNI AL yang berada di kawasan boezem Morokrembangan. Kawasan boezem Morokrembangan diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, yang merupakan bagian dari kawasan lindungwilayah darat. Pemanfaatan ruangnya ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi pengembangan pada ruang terbuka hijau sebagai bagian dari kawasan lindung dilakukan dengan : – pengelolaan secara terpadu dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara ketat pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung; – melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan serta melaksanakan upaya substitusi pada kawasan lindung yang tidak dapat direhabilitasi; – penegakan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan.


BAB 1 -

Gambar 3.4. Peta Rencana Lokasi IPAL di Kecamatan Kenjeran (Dekat Kaki Suramadu)

III – 3


2010

Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi rencana IPAL di Kecamatan Krembangan dapat dilihat pada Gambar 4.6. sebagai berikut :

Gambar 3.5. Peta Rencana Lokasi IPAL di Kecamatan Krembangan (Dekat Bozem Morokrembangan dan lahan TNI AL) Kecamatan Benowo Kecamatan Benowo merupakan salah satu bagian wilayah Kota Surabaya yang saat ini masih banyak memiliki lahan belum terbangun, sebagian besar merupakan lahan pertambakan ikan dan garam. Aset lahan milik pemerintah Kota Surabaya di wilayah ini cukup besar, tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Tambak Osowilangun sebagai wilayah yang berbatasan dengan laut, saat ini memiliki aset lahan lebih kurang 100.000 m2. Kelurahan Tambak Osowilangun dalam sistem ruang merupakan bagian dari Unit Pengembangan (UP) Tambak Osowilangun. Legalitas ruang di wilayah ini menjadi obyek dari rencana pola ruang RDTRK UP Tambak Osowilangun. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana lokasi IPAL di Kecamatan Benowo dapat dilihat pada Gambar 3.22. Walaupun saat ini sebagai besar lahan di kawasan ini merupakan lahan tambak, namun pada kurun waktu yang akan datang diarahkan bagi pengembangan kawasan perumahan, perindustrian, dan perdagangan jasa. Sebagian kecil dari kawasan ini diarahkan untuk ruang terbuka biru, di antaranya berada di tepi kali Kandangan. Ruang terbuka biru (RTB) berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi. Kolam retensi berfungsi sebagai penahan air permukaan, khususnya pada musim penghujan, pada lokasi yang tersebar merata di seluruh wilayah, salah satunya adalah dalam wadah yang disebut ’wet retention basin’ (WRB). WRB ini, hendaknya dikelola dengan sistem engineering khususnya untuk mengakomodasi debit air permukaan terbesar dan perlu ditingkatkan kualitas air simpanannya tersebut, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah khusus.


BAB 1 -

e.

III – 4


Penggunaan

2010

Penggunaan

Gambar 3.6. Peta Rencana Lokasi IPAL di Kecamatan Benowo

3.1.2. Sektor Persampahan A. Sistem Penanganan Sampah Pengelolaan sampah di kawasan perencanaan, yang sebagian besar direncanakan merupakan kawasan permukiman mengacu pada Tata Cata Pengelolaan Sampah di Permukiman (SK SNI-T12-1991-03), Tata cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F) terutama mengenai persyaratan hukum dan persyaratan teknis operasionalnya. Tata cara pengelolaan sampah perkotaan yang direncanakan pada kawasan perencanaan meliputi kegiatan: 1. Pewadahan sampah : merupakan tahap awal dalam pengelolaan sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak langsung sampah dengan lingkungan di sekitarnya. 2. Pengumpulan sampah : pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampai transfer depo atau lokasi pembuangan sampah sementara (TPS). 3. Pengangkutan sampah : pengangkutan sampah dari tranfer depo/TPS ke lokasi pengolahan sampah atau pembuangan akhir. 4. Pengolahan sampah : tempat dimana sampah diolah sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan yang dapat dilakukan dengan berbagi cara. Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu. Sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi. Tata cara pengelolaan sampah disajikan pada pada bagan 3.1. dan bagan 3.2. tentang alternatif II pengelolaan teknis sampah Kota Surabaya serta bagan 3.3. tentang alternatif III pengelolaan teknis sampah Kota Surabaya.


BAB 1 -

Rencana Pengembangan Pengelolaan Sampah : 1. Prakiraan Timbulan Sampah

III – 5


3.

Timbulan sampah yang akan dihasilkan di Kota Surabaya berasal dari kawasan perumahan (domestik), industri, kawasan komersil, wisata dan fasilitas umum lainnya. Timbulan sampah yang dikelola adalah timbulan sampah non B-3 (Bahan Beracun dan Beracun/Hazardous Waste). Laju timbulan sampah domestik adalah 2,90 L/orang/hari. Dengan penduduk di Kota Surabaya ± 2,7 juta jiwa, maka produksi sampah sekitar 7.800 m3/hari. Pelayanan Pengelolaan Sampah Secara umum pola pelayanan pengelolaan sampah yang direncanakan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : • Penanganan persampahan dilakukan melalui upaya 3 R (Reduce, Recycle & Reuse) • Pemisahan sampah dari sumber timbulan sampah : sampah organik dan non organik. Pemisahan dilaksanakan dari sumber, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. sehingga seluruh sarana dan prasarana pengelolaan sampah direncanakan dengan sistem terpisah. Dari langkah ini diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berdaya guna lebih. • Upaya reduksi dan pengolahan sampah dilaksanakan secara terpadu sejak di rumah tangga dengan pemberdayaan masyarakat • Pembangunan TPS-TPS dan instalasi pengumpul/pengolah sementara pada lingkunganlingkungan penghasil sampah tinggi • Menciptakan dan mengembangkan Teknologi persampahan yang aman dan mampu memberikan income (berupa energi) dan tentunya ZERO WASTE pada TPA Benowo • TPA sampah yang ada di Kota Surabaya disarankan lebih dari satu TPA untuk mengefisiensikan operasional dan cakupan pelayanan persampahan. • Sampah rumah tangga dan hasil penyapuan jalan akan diolah di TPA yang ada maupun rencana sesuai dengan target tingkat pelayanan dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya. • Sampah buangan industri yang berbahaya harus diolah terlebih dahulu oleh industri yang bersangkutan sampai buangan tersebut layak dan tidak berbahaya untuk dibuang ke TPA sampah. • Lumpur dari pelayanan umum seperti lumpur instalasi pengolahan air minum PDAM, pembersihan saluran dan lain-lain, untuk kondisi saat ini adalah menjadi tanggung jawab masing-masing dan demikian pula untuk rencana jangka panjang akan tetap dilaksanakan kebijaksanaan tersebut diatas. • Buangan yang berasal dari rumah sakit ditangani terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit dengan inecerator, untuk selanjutnya di buang ke TPA sampah. • Kerjasama lintas daerah dan peningkatan peran swasta dalam bentuk kerjasama pengelolaan/joint operation dan kerjasama patungan/joint venture dalam pengelolaan sampah Pewadahan dan Pengolahan di Sumber Timbulan Sampah Pewadahan timbulan sampah bertujuan untuk memudahkan pengumpulan sampah, dengan batasan-batasan sebagai berikut : • Wadah dipisahkan antara sampah organik dan non organik. Pemisahan dilakukan dengan pembedaan warna wadah sampah.


BAB 1 -

2.

2010

III – 6


2010

•

4.

Volume wadah individual 30 L dimana dapat menampung sampah rumah tangga selama dua hari dengan asumsi satu KK rata-rata terdiri atas 5 orang. • Untuk domestik, wadah dapat berupa tong sampah yang terbuat dari bahan yang tidak korosif, konstruksi murah, mudah dirawat dan wadah tertutup. Wadah diletakan di depan rumah untuk memudahkan pengumpulan sampah. • Wadah untuk kawasan komersil dan fasilitas umum menggunakan bin container. • Wadah komunal ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau namun tidak terlalu dekat dengan rumah. Pengumpulan Sampah Pengelolaannya diserahkan kepada RT/RW setempat yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan sampah dari sumber ke Depo/TPS. Kecuali sumber yang menghasilkan sampah 2,5 m3 atau lebih per hari diwajibkan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah sendiri langsung ke Lokasi Pembuangan Akhir (TPA) dan sampah yang berasal dari rumah sakit adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dengan penanganan khusus.

5.

Radius layanan pengumpulan sampah ± 1 km. Pengumpulan sampah dari wadah individual diangkut menggunakan gerobak dengan kapasitas 0,8 – 1,0 m3 yang dapat dihela oleh 1 orang. • Ritasi gerobak untuk pengumpulan dari sumber timbulan sampah 1 – 2 ritasi per hari. Sampah paling lama berada di dalam wadah selama 2 hari untuk menghindari pembentukan lindi selama di dalam. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah TPS yang direncanakan di Kota Surabaya berupa landasan Container dan Transfer Depo. Landasan Container digunakan untuk lokasi-lokasi dengan akumulasi timbulan sampah yang besar namun memungkinkan dibangunnya tranfer depo Seperti pada gambar, perkantoran, pertokoan, permukiman yang tidak teratur dan sebagainya. Pada landasan ini diletakan hauled containrt untuk menampung timbulan sampah kemudian langsung diangkut dengan Ammrol truck. Transfer depo direncanakan menjadi tempat pemilahan dan pengolahan sampah. Pada TPS ini diharapkan telah terjagi reduksi volume sampah yang haruas diangkut ke TPA sebesar 20-40%. Kegiatan yang direncanakan ditransfer di transfer depo adalah : • Pemilihan sampah organik dan on organik. • Pembuatan kompos dari sampah organik. Metode pengomposan dapat dilakukan dengan vermics composting, anaerobic maupun aerobic composting. Untuk mempercepat pengomposan dilakukan kegiatan pencacahan sampah organik, penambahan bahan aditif berupa isolat mikroorganisme pendegradasi sampah maupun pengomposan dengan bantuan cacing tanah. Komposisi bahan organik pada sampah domestik berkisar antara 40-70%, sehingga kegiatan pembuatan kompos ini akan sangat membantu dalam menurunkan volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA. • Daur ulang sampah non organik. Kegiatan ini dapat melibatkan pemulung untuk pemilahan sampah non organik yang masih dapat dimanfaatkan (re-use) maupun yang dapat didaur ulang (re-cycling).


BAB 1 -

• •

III – 7

6.

7.

2010

Kegiatan pengolahan sampah di TPS ini selain akan meningkatkan nilai ekonomis sampah juga akan menghemat biaya pengengkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di TPS ini, maka luas lahan yang diperlukan 1 transfer depo adalah 100-500 m2. Perhitungan kebutuhan TPS berdasarkan daya angkut petugas gerobak sampah dari sumber sampah menuju TPS (asumsi 1 orang maksimal 1 km dengan berjalan kaki) maka kebutuhan TPS ± 26 lokasi untuk mencapai jumlah TPS ideal di Kota Surabaya. Pengangkutan Sampah • Pengelolaan kegiatan pengangkutan sampah adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas mengelola sistem pengangkutan dari Depo/TPS sampai ke TPA, baik yang dikelola sendiri maupun yang diserahkan ke pihak swasta. • Pengangkutan dengan armroll truck untuk mengangkut hauled container yang mempunyai kapasitas 0,8 – 1 m3. • Ritasi pengangkutan 2-3 ritasi per hari dengan penerapan sistem penjadwalan pengangkutan sampah sehngga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan raya. • Pemisahan alat angkut sampah organik dan non organik dengan pembedaan warna truk dan container yang digunakan untuk mengangkut sampah. • Sampah organik diangkut setiap hari, sedangkan sampah non organik diangkut tiga hari sekali. • Sampah harus tertutup selama pengangkutan sehingga tidak tercecer di jalan. • Pengangkutan melewati jalur jalan yang tidak macet dan dijadwalkan bukan pada jamjam lalu lintas sibuk. Pengolahan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. • TPA sampah di Kota Surabaya yang beroperasi adalah TPA Benowo. Terletak di Kecamatan Benowo di tengah-tengah areal tambak. Permukiman penduduk terdekat berjarak 500 meter dari lokasi TPA. Transportasi pengangkutan menuju TPA ini menggunakan jalur jalan menuju Gresik. TPA ini direncanakan dengan sistem Sanitary Landfill. • Pengelolaan dan penyediaan sarana pengolahan dan pembuangan akhir sampah adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya reduksi volume sampah di TPS, maka luas lahan yang diperlukan untuk pembuangan sampah dapat berkurang. Di TPA juga dilakukan kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan. • Sistem yang direncanakan diterapkan di TPA adalah sisem sanitary landfill yang dilengkapi dengan lapisan kedap air dan sistem pengolahan lindi. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. • Sistem yang telah direncanakan sampai saat ini dalam operasional dan pemeliharaannya belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga yang tampak adalah TPA yang dioperasikan secara open dumping dengan kontrol lindi. Permasalahan dengan masyarakat di sekitar TPA merupakan salah satu hal yang menghambat penerapan teknologi yang sesuai dengan perencanaan di samping berbagai masalah lainnya baik teknis maupun non teknis.


BAB 1 -


III – 8


2010

Penutupan cell sampah diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan timbunan sampah dan untuk membantu proses degradasi sampah. Untuk memperpanjang umur teknis TPA dapat dilakukan daur ulang dan pemanfaatan sampah yang telah terdegradasi menjadi kompos atau tanah penutup cell sampah. • Jika umur teknis TPA sudah habis, sampah yang ditimbun di lokasi telah dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Untuk pemanfaatan ini hanya diperlukan pengujian kualitas kompos yang terbentuk dari timbunan sampah di TPA dan pengayakan untuk memisahkan kompos dengan bahan-bahan lain yang mengganggu. Selanjutnya bekas lahan TPA tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan bahkan bangunan setelah melalui pengujian terhadap kondisi dan kekuatan tanah. • Guna meningkatkan pelayanan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah timbulan sampah maka perlu untuk meningkatkan jumlah LPS di tempat-tempat strategis atau lokasi yang belum terjangkau oleh tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan pada tujuan untuk mengganti : ∗ Biaya pengumpulan sampah ∗ Biaya pengangkutan sampah ∗ Biaya pemusnahan/pengolahan sampah ∗ Biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan ∗ Biaya penyediaan fasilitas persampahan ∗ Biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa Penambahan TPS (dengan tingkat pelayanan rata-rata 100 Ha) yang diperlukan sejumlah 93 buah dan container 337 buah dengan kapasitas 41 m3. (Bappeko, 2002). Secara umum, sampah dapat diklasifikasikan menurut sumbernya yaitu sampah rumah tangga, pasar, daerah komersial dan sampah jalan. Sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah dibedakan untuk tiap-tiap area sebagai berikut : • Area Perumahan : pengumpulan dilakukan oleh RT/ RW setempat dengan frekuensi setiap hari untuk timbulan yang tinggi, 3 sampai 4 kali seminggu untuk timbulan sedang dan untuk timbulan rendah lebih jarang lagi disesuaikan dengan volume bak sampah yang terdapat ditiap-tiap wilayah. Sarana pengumpulan untuk area perumahan ini dapat berupa tong sampah, bak pasangan bata, bak plastik dan lain-lain. • Area Komersial : berdasar Perda No 6 th 1986 dan No 2 th 1990, bagi industri yang menghasilkan sampah > 2,5 m3/hari diharuskan membuang sampahnya sendiri atau meminta langsung kepada Dinas Kebersihan untuk melaksanakannya. Jika volume < 2,5 m3/hari pengumpulannya dilakukan seperti pada perumahan oleh RT/RW setempat. Frekuensi pengumpulan dilakukan 1-2 kali sehari terganung volume sampah yang dihasilkan • Pasar : dibedakan menjadi dua yaitu pasar yang dimiliki oleh PD Pasar dilakukan oleh pekerja pasar sendiri, dan pasar sementara dilakukan oleh RT/RW setempat. • Industri : untuk industri dengan volume sampah > 2,5 m3/hari mengangkut sampahnya sendiri ke LPA, sedang industri yang menghasilkan volume sampah < 2,5 m3/hari dan pegawai lebih dari 10 orang mengangkut sampahnya sendiri ke LPS dan untuk industri kecil (home industry) pengangkutannya dilakukan oleh RW/RT setempat. Frekuensi pengangkuan tergantung pada perusahaan masing-masing. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

•

III – 9


2010

•

8.

Untuk industri yang menghasilkan sampah yang termasuk dalam kategori B3 harus lebih dahulu dikelola secara terpisah agar menjadi aman. Sampah dalam kategori ini tidak diperkenankan dibuang di LPA. Peningkatan Peran Serta Masyarakat


BAB 1 -

Pola penanganan sampah yang dikembangkan untuk Kota Surabaya harus mampu menstimulasi dan secara konkrit melibatkan dunia usaha maupun peran serta masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa pengelolaan sampah yang direncanakan lebih menekankan pada pengurangan (reduce) volume sampah yang dihasilkan dan yang dibuang ke TPA. Bentuk pengelolaan seperti ini memerlukan peran serta dari semua pihak baik pemerintah (dalam hal ini Dinas Kebersihan) maupun masyarakat. Dalam Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya (Bappeko, 2002) dikembangkan sistem pengolahan sampah yang memadukan program uji coba (pilot project) dengan kampanye skala kota dengan suatu mekanisme kerja yang dikendalikan oleh prinsipprinsip bottom-up. Kelompok-kelompok strategis yang menjadi sasaran sistem tersebut dijelaskan pada bagan 4.4. dan uraian berikut.

III – 10


2010

Gambar 3.7. Skema Kegiatan Pengolahan Sampah Dalam Konteks Perubahan Perilaku

Kampanye Tingkat Kota

Ujicoba di tingkat RW& Kelurahan

Program Peningkatan Pelayanan

Sub-program Wilayah Uji Coba I

Sarana

Subprogram Kampanye

Sub-program Wilayah Uji Coba II

Pengadaan Sarana

Subprogram Kampanye

Pengadaan

Sub-program Wilayah Uji Coba III

Unit Konsultasi

Subprogram Kampanye

Masyarakat Kota Surabaya

1.

2.

Lembaga/Instansi Pendamping Lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator. Termasuk dalam kelompok ini adalah LSM, Perguruan Tinggi/akademisi, Pemkot (misal Dinas Kebersihan), serta organisasi dari warga masyarakat relevan dan kapabel. Rumah Tangga Umumnya ibu rumah tangga adalah yang mengelola masalah sampah di rumah tangga. Pendekatan dilakukan melalui organisasi PKK/Dasawisma.


BAB 1 -

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Tahun 2009

III – 11


4. 5.

6. 7. 8.

9.

Pendekatan terhadap kelompok ditujukan supaya aktivitas pengorganisasian terhadap ibu-ibu memperoleh dukungan yang lebih kuat. Pengangkut Sampah Swakelola Pengangkut sampah swakelola (dibayar oleh warga melalui RT) sangat berperan dalam keberhasilan pemilahan sampah mulai dari sumber (rumah tangga). Sehingga pendekatan terhadap kelompok ini perlu dilakukan selain juga diperlukan modifikasi sarana pengangkut sampah. Kelompok Pemuda/Remaja Pemulung Pemulung merupakan kelompok yang berurusan langsung dengan sampah, terutama di TPS. Selam ini seeringkali kelompok ini dianggap sebagai pihak yang kooperatif dalam pengelolaan sampah kota. Namun tidak dapat dihindari bahwa kelompok ini cukup dominan pada masalah sampah di tingkat TPS. Petugas Kebersihan di TPS. Aparat Tingkat Lokal. Instansi terkait.

Kerjasama Pengelolaan Sampah Manajemen sampah yang optimal memerlukan sinergitas berbagai pihak serta keterlibatan elemen masyarakat. Peran serta dapat digalang dari sektor swasta, kerjasama skala regional dengan daerah sekitar kota, yakni kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Gresik 1. Peran Serta Swasta Bentuk kerja sama pemkot dengan pihak swasta dapat dilakukan melalui 3 (tiga) bentuk dasar yang dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk kerjasama) yaitu ; 1. Kerjasama pengelolaan (Joint Operation) yaitu, Pemkot dengan pihak swasta bersama-sama mengelola suatu usaha yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama, tanpa membentuk badan usaha baru. 2. Kerjasama Patungan (Joint Venture) yaitu Pemkot dan pihak swasta bersama-sama membentuk suatu Perseroan Terbatas (PT) patungan, dengan tidak menghilangkan keberadaan Pemerintah Kota (Pemkot). 3. Kerjasama pemanfaatan antara Pemerintah Kota dengan pihak swasta melalui sistem lelang investasi Strategi kerja sama dan peningkatan peran serta swasta secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Segera ditetapkan adanya suatu aturan main yang fair dengan azas “win-win solution” artinya aturan main dimana pihak pemerintah kota diuntungkan, pihak swasta diuntungkan dan pihak masyarakat juga diuntungkan. 2. Segera dilakukan investigasi yang lebih mendalam tentang masing-masing aspek antara lain aspek timbulan, aspek pengumpulan, aspek pembuangan sementara (TPS), aspek transportasi dan aspek pembuangan akhir (TPA) baik secara sosial ekonomi, teknik, manajemen, finansial dan lingkungan.


BAB 1 -

3.

2010

III – 12


2010

Dalam seluruh proses pengelolaan sampah kota, ada beberapa alternatif yang dapat ditawarkan kepada pihak swasta untuk bekerjasama: a. Peran Serta Swasta di Tingkat Pengangkutan Sebelum memberikan rekomendasi keterlibatan swasta dalam hal pengangkutan ini, maka perlu dilakukan terlebih dahulu analisa yang menyangkut biaya-biaya pengangkutan. Biaya angkut sampah perton perkilometer sangat bervariasi dan yang sangat berpengaruh terhadap hal tersebut adalah kecepatan rata-rata dan waktu angkut per trip. Apabila dilakukan kerjasama dengan swasta pada tingkat pengangkutan maka dasar perhitungannya adalah dilandaskan kepada “Biaya Angkut Sampah Aktual”, dari hasil aktual tersebut tentunya diperlukan adanya keuntungan dari pihak swasta. b. Peran Serta Swasta di Tingkat TPA • Pembuatan Kompos dan Pemanfaatan Gas (WTE / Waste To Energy) • Sanitary Landfill Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5–5 m dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15–30 cm. • Daur Ulang / Recycling Dalam kerja sama ini Pemkot menyediakan lahan untuk TPA yang bisa dicarikan pada daerah yang murah dan tidak berhasil guna. Kemudian pihak swasta mengadakan semua peralatan, menerapkan teknologi pengelolaan sampah dan mengoperasikan Sanitary Landfill tersebut.

b. Kabupaten Sidoarjo Pusat pertumbuhan di Kabupaten Sidoarjo relatif menyebar, sedangkan TPA yang ada saat ini di Tambak Kaisogo. Masalah yang tibul adalah transportasi sampah dari pusat-pusat pertumbuhan ke TPA tersebut yang relatif tidak ekonomis. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

2. Kerjasama Skala Regional Berbagai permasalahan pengelolaan sampah kota di Jawa Timur seperti kesulitan penyediaan lahan untuk TPA dan TPS, terbatasnya sarana dan prasarana, serta dampakdampak sosial yang terjadi pada masyarakat akibat kegiatan pengelolaan sampah mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk melakukan kerjasama dalam skala regional. Pada saat ini sedang dikaji kerjasama antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dalam bidang pengelolaan sampah kota. Kondisi dan potensi dari masing-masing daerah tersebut adalah sebagai berikut : a. Kota Surabaya Luas TPA Benowo saat ini ± 37 Ha dengan sistem control landfill dan akan direncanaka mencapai luasan ± 150 Ha dengan sistem sanitary landfill sehingga umur teknisnya akan panjang. Sebagai tindakan antispatif dari peningkatan jumlah sampah di masa datang perlu dilakukan kerjasama regional untuk memecahkan masalah lahan TPA dan pengangkutan.

III – 13


2010

Daerah yang tumbuh dengan cepat adalah daerah yang berdekatan dengan Surabaya seperti Waru, Taman, Sedati, Buduran dan sebagainya. Peluang kerjasama dengan Kota Surabaya masih memungkinkan, dimana Surabaya memiliki dana, sumber daya manusia dan teknologi sedangkan Sidoarjo memiliki lahan yang dapat memenuhi syarat sebagai TPA. c. Kabupaten Gresik Sama halnya dengan Sidoarjo, pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Gresik justru jauh dari Kota Gresik sendiri. Pusat-pusat pertumbuhan cepat di Kabupaten Gresik seperti Driyorejo, Menganti, Kedamaian dan Cerme yang merupakan daerah perbatasan dengan Kota Surabaya, sejauh ini belum memiliki TPA. Sedangkan sampah Kota Surabaya Selatan cukup jauh dan mahal bila harus di buang ke TPA Benowo. Untuk melaksanakan kerjasama tersebut perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan perencanaan teknis yang matang sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat dieliminasi baik dampak terhadap lingkungan maupun terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Lebih lanjut isu pokok dan rancangan rencana pengelolaan sampah disajikan pada Tabel 3.15. Tabel 3.15. Isu Pokok Sampah dan Rencana Pengelolaan

1

ISU SAMPAH

RENCANA

a. Kapasitas sampah semakin bertambah b. Kesulitan lahan untuk lokasi TPS dan pembuangan akhir sampah (TPA) c. Belum adanya aturan dan sanksi baku yang terkait dengan karakteristik sampah yang boleh dibuang ke TPS maupun TPA d. belum optimalnya pemilahan sampahnya oleh masyarakat e. Masih banyak anggapan bahwa sampah tidak mempunyai nilai ekonomis f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. g. Belum adanya masterplan persampahan.

Sampah Rumah Tangga a. pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga menuju TPS b. pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, pupuk cair dll dapat dilakukan mulai di sumber sampah sampai ke TPA c. Pemanfaatan sampah anorganik dengan cara mendaur ulang sampah anorganik (re-cycling) mulai di Sumber sampah sampai TPA d. Penggunaan kembali (re-use) dilakukan di sumber sampah. Sampah Pasar a. Sampah pasar dengan volume lebih dari 2,5 M3 harus langsung ditransfer ke TPA b. Setiap pasar harus dilengkapi dengan fasilitas transfer depo dan rumah kompos Sampah Penyapuan Jalan


BAB 1 -

Sampah dari hasil penyapuan jalan diangkut pada saat itu juga dan dibuang ke TPS atau fasilitas transfer depo yang terdekat.

III – 14


ISU SAMPAH

2010

RENCANA Sampah Rumah Sakit a. Melakukan pemilahan jenis sampah organik, anorganik dan B-3 b. Setiap rumah sakit harus mempunyai fasilitas incenerator c. Setiap rumah sakit harus melakukan pengolahan dan pengelolaan untuk seluruh jenis karakteristik sampahnya sendiri dibawah pengawasan dinas kebersihan dan dinas kesehatan kota. Sampah Industri a. Melakukan pemilahan jenis sampah organik, anorganik dan B-3 b. Setiap industri harus mempunyai fasilitas IPAL. c. Khusus limbah B3 harus langsung diolah di Cileungsi, Bogor. d. Setiap industri harus melakukan pengolahan dan pengelolaan untuk seluruh jenis dan karakteristik sampahnya sendiri dibawah pengawasan dinas kebersihan dan pertamanan dan Badan lingkungan Hidup e. Bagi sampah yang berasal dari industri rumah tangga perlu dilakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap karakteristik sampah yang dibuangnya.

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2009 (Hasil Analisa) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

Aturan dan Kelembagaan a. Perlu memanage kinerja, kedisiplinan dan tanggung jawab setiap SDM yang bertugas di pengelolaan sampah kota secara rutin b. Perlu penetapan aturan dan sanksi hukum yang tegas untuk industri yang melanggar c. Perlu peninjauan kembali penggolongan retribusi sampah (review terhadap perda no. 4 tahun 2000 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan) d. Sudah saatnya Pemerintah Kota memikirkan sistem privatisasi thdp pengelolaan sampah. e. Sudah saatnya Pemerintah Kota memikirkan kontrol daya dukung sampah kota di setiap wilayah yang menerima limbah untuk memudahkan pengelolaannya.

III – 15


2010

3.1.3. Sektor Drainase Lingkungan Dalam rangka penanggulangan banjir, diadakan Rencana Prasarana Pematusan Utama yang diusulkan dalam SDMP. Perubahan utama dari kondisi yang ada diuraikan sebagai berikut : • Konversi saluran Gunungsari dengan bangunan pengatur lengkap dengan pintu untuk menaikkan elevasi muka air menjadi serangkaian saluran pematusan yang dihubungkan ke muara pembangunan sungai yang diperbaiki, serta sebuah saluran sudetan baru (High Level Diversion Channel) yang semuanya membuang debit aliran ke pantai utara. • Pembangunan muara pembuangan yang diperbaiki untuk saluran primer Kenjeran, Kali Kepiting, Kali Dami, Kali Bokor, Kali Wonorejo dan Kali Rungkut melewati permukiman baru dan tambak ikan di kawasan pantai agar menurunkan elevasi muka air pada jaringan pematusan pada saat intensitas curah hujan tinggi. • Menyediakan 2 waduk/boezem untuk sistem daerah rendah Kenjeran/Kali Kepiting dan Kali Wonorejo/Kali Rungkut untuk ditempatkan pada lahan yang saat ini digunakan untuk tambak ikan, untuk menampung air pada saat laut pasang. • Menyediakan boezem mini baru dengan pompa pematusan untuk mengalirkan air limpasan dari bagian atas sistem Medokan Semampir langsung ke Kali Wonokromo, sehingga menurunkan elevasi puncak muka air pada bagian atas sistem ini dan mengurangi banjir. • Pembangunan satu waduk penampungan baru di bagian hulu dari sistem Kali Kedurus dan 4 waduk penampungan baru di pematusan Gunungsari, supaya mengurangi aliran puncak waduk masuk ke sistem pematusan hilir. • Perbaikan rumah pompa pematusan yang ada dan pembangunan rumah pompa baru untuk menyediakan sejumlah 35 rumah pompa. Peran rumah pompa ini sangat penting berkenaan dengan aliran puncak pada kawasan dengan kemiringan sangat kecil, khususnya karena lahan tidak tersedia bagi pelebaran saluran untuk memberi tampungan. Untuk penanggulangan banjir pada daerah yang memiliki elevasi rendah. • Pengembangan kawasan industri yang direncanakan pada kawasan barat daya kota dengan serangkaian boezem kecil, yang masing-masing dengan rumah pompa, dengan pembuangan ke sungai-sungai yang direncanakan untuk diperbaiki berhubungan dengan penanganan air limpasan dari sistem Gunungsari. Dari pada memfokuskan penampungan pada boezem boezem besar sepanjang pantai utara (sebagaimana diusulkan sebelumnya oleh Brantas Hilir). Boezem lokal yang lebih kecil perlu disediakan yang dapat dibangun oleh pengembang kawasan industri sebagai bagian dari infrastruktur mereka sendiri. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

Rencana pengelolaan prasarana dan sarana kebersihan dan penanganan sampah di Kota Surabaya dilakukan melalui : a. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan permukiman; b. Penyediaan transef depo pada setiap unit timbulan sampah pasar; c. Pengembangan pengelolaan sampah untuk energy alternative di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo; d. Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di bagian timur Kota Surabaya; e. Pengembangan system composting pada TPS dan rumah kompos; f. Pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan pengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaur-ulangan sampah.

III – 16


2010

Rencana pengembangan sistem drainase kota atau juga di sebut system pematusan dilakukan melalui pembentukan system rayon; 1. Pengembangan Sistem Pematusan di Daerah dibagi dalam 5 Wilayah Sistem Pematusan, yaitu: a. rayon Genteng, meliputi sistem Pompa Air (PA). Darmokali, Ciliwung, PA. Dinoyo, PA. Keputran, Gubeng-Kayon Grahadi, PA. Kenari-Embong Malang, PA. Flores, Peneleh, Kali Mas, Pelabuhan Barat, Pelabuhan Timur dan Greges; b. rayon Gubeng, meliputi sistem Pegirian, Tambak Wedi, Jeblokan Hulu, Jeblokan Hilir, Tanah Kali Kedinding, Lebak Indah, Kenjeran, Kali Kepiting, Kalidami, Kalibokor Hulu, Kalibokor Hilir, Daratan Pantai Timur, Oloran Utara Kalidami dan Oloran Selatan Kalidami; c. rayon Jambangan, meliputi sistem Kali Mir Hulu, Kali Mir Hilir, PDAM Ngagel, Kali Sumo, Medokan Semampir, Tambak Keputih, Kali Wonorejo, Kali Rungkut, Kali Kebonagung dan Kali Perbatasan; d. rayon Wiyung, meliputi sistem Kali Kedurus dan Karang Pilang; dan e. rayon Tandes, meliputi sistem Gunungsari dan Dataran Rendah Barat. 2. Sistem jaringan pematusan dibagi menjadi system primer, sekunder dan tersier pada setiap rayon; 3. Pengelolaan system drainase untuk mengurangi banjir dan genangan dilakukan melalui : pembangunan pintu air dan rumah pompa, normalisasi dan perawatan saluran serta pengembangan retensi dan detensi pond/waduk.

3.1.4.1.Instalasi Pengolahan Air Minum Ada beberapa unit Instalasi Pengolahan Air Minum yang sampai saat ini beroperasi di Kota Surabaya. Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum berupa peningkatan kapasitas produksi pada masing-masing Instalasi Pengolahan Air Minum dan sarana penunjangnya. 1. Instalasi Pengolahan Air Minum Ngagel : ∗ Unit I kapasitas 1800 L/dt ∗ Unit II kapasitas 1000 L/dt ∗ Unit III kapasitas 1600 L/dt 2. Instalasi Pengolahan Air Karang Pilang : ∗ Unit I kapasitas 1200 L/dt ∗ Unit II kapasitas 2000 L/dt Untuk memenuhi kebutuhan air Kota Surabaya seperti pada proyeksi kebutuhan air pada Tabel 3.18. akan diperlukan instalasi pengolahan air baru di Karang Pilang pada tahun 2008-2009 (KP III) dan pada tahun 2015 untuk KP IV. Bendungan Wonorejo akan memasok air baku untuk IPA Karang Pilang III. Sedangkan IPA Karang Pilang IV dipasok dari sumber air baku baru dari Genteng atau Dam Beng atau Mata Air Umbulan. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

3.1.4. Sektor Air Bersih Berdasarkan Water Supply Master Plan to 2025 for Surabaya City (2002), kebutuhan air PDAM Surabaya diperkirakan akan meningkat dari 6,8 m3/detik pada tahun 2001 sampai menjadi 10,1 – 11,5 m3/detik pada tahun 2025. Cakupan penyediaan air diperkirakan akan naik dari 64% pada tahun 2002 menjadi 98% pada tahun 2025, dimana 94% merupakan sambungan rumah tangga secara langsung. Secara lebih rinci proyeksi kebutuhan air disajikan pada Tabel 3.16.

III – 17


2010

Tabel 3.16. Proyeksi Kebutuhan Air DESKRIPSI

UNIT

2002

2005

2015

2025

-

277.151

306.610

454.642

571.557

-

3.180

3.116

1.601

1.347

-

24.842

27.447

40.430

50.769

-

305.173

337.173

496.673

623.673

-

12.000

10.000

17.000

8.000

2.645.11 7 1.385.75 6

2.714.58 3 1.533.05 1

318.000

311.600

160.100

134.700

-

1.703.75 6

1.844.65 1

2.433.308

2.992.48 7

% % %

52,4 12,0 64,4

56,5 11,5 68,0

79,0 5,6 84,6

94,0 4,4 98.4

178

173

170

170

39

33

30

30

4.283

4.208

4.079

4.109

m3/hari

241.542

261.447

379.736

482.694

m3/hari

12.291

10.442

5.058

4.065

m3/hari m3/hari

106.389 360.223

115.493 387.381

164.912 549.706

208.611 695.370

%

70,47

70,19

70,00

70,00

m3/hari

360.223

387.381

549.706

695.370

m3/dt

4,17

4,48

6,36

8,05

% m3/dt -

41,23 7,09 1,10

38,23 7,26 1,10

33,81 9,61 1,10

30,00 11,50 1,10

m3/dt

7,80

7,98

10,57

12,65

Proyeksi Sambungan (Akhir Tahun) Sambungan Rumah (SR) Sambungan Hidran Umum (HU) Komersial, Industri, Sambungan lain Jumlah Sambungan Sambungan Baru dalam Tahun

2

Proyeksi Populasi Populasi Kota Surabaya Populasi yang dilayani oleh SR Populasi yang dilayani oleh HU

5 org/KK 100 org/HU

Total Populasi Terlayani 3

Konsumsi Khusus Konsumsi per orang dalam rumah tangga Konsumsi per orang dalam Hidran Umum Konsumsi per Sambungan Lain

5

L/org.h r L/org.h r L/hr

Konsumsi Air (rata-rata setahun) Konsumsi oleh rumah tangga Konsumsi oleh Hidran Umum Konsumsi lain Total air yang dikonsumsi Domestik/rasio total air yang dikonsumsi Rata-rata harian air yang dikonsumsi Rata-rata harian air yang dikonsumsi

6

2.273.208

3.041.57 5 2.857.78 7

Rasio/Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan oleh SR Cakupan pelayanan oleh HU Total Cakupan Pelayanan

4

2.877.903

Kebutuhan Produksi Air Kehilangan air/UFW Rata-rata harian produksi air Faktor bulan puncak Rata-rata harian pada bulan puncak

Sumber: Water Supply Master Plan to 2025 for Surabaya City


BAB 1 -

1

III – 18


2010

Kapasitas produksi air di IPA Karang Pilang III dan IPA Karang Pilang IV masing-masing adalah 2,0 m3/detik. Di dalam proses pengolahan tersebut meliputi unit koagulasi-flokulasi, pengendapan, filtrasi dan klorinasi. Rencana ultimate untuk pembangunan fasilitas IPA di Karang Pilang berupa adanya instalasi dengan kapasitas 12,2 m3/detik yang memperoleh airnya dari Saluran Pelayaran melewati 2 syphon di bawah Kali Surabaya. Fasilitas penyadapan di KP akan dirancang sedemikian rupa, agar air baku dapat juga bisa diambil dari Kali Surabaya jika aliran air dari Saluran Pelayaran mengalami gangguan. Untuk menunjang kelancaran distribusi maka dibangun beberapa reservoar dan stasiun dengan rincian sebagai berikut: a.

b.

Reservoar ditujukan untuk mengatasi fluktuasi kebutuhan air dan pengaturan tekanan pada pipa distribusi. • Reservoar Putat Gede, terdiri atas Ground Reservoar I dengan volume 5.000 m3, Ground Reservoar II dengan volume 5.000 m3, dan Elevated Reservoar volume 1000 m3. • Reservoar Wonokitri, terdiri atas Ground Reservoar I kapasitas 1200 m3 dan Ground Reservoar II kapasitas 6000 m3. • Elevated Reservoar Krembangan kapasitas 1500 m3 • Ground Reservoar Sukolilo volume 10.000 m3 dan Booster Pump 3 x 500 L/dt yang direncanakan diadakan pada tahun 2015. • Ground Reservoar Lidah Wetan volume 5000 m3 dibangun pada tahun 2005. • Ground Reservoar Tambahan Lidah Wetan volume 5000 m3 dibangun pada tahun 2020. • Ground Reservoar Wonocolo. Stasiun Pompa Wonocolo, terdiri atas lima stasiun pompa dengan kapasitas masing-masing 800 L/dt.

3.1.4.2. Transmisi dan Distribusi Peningkatan kapasitas produksi air bersih, maka diharapkan diikuti bertambahnya jumlah pelanggan yang berarti tingkat penjualan air akan meningkat. Oleh karena itu sarana jaringan pipa distribusi akan bertambah sesuai dengan perluasan daerah pelayanan. Selain memperluas daerah pelayanan PDAM juga mengadakan penelitian jaringan pipa distribusi secara rutin agar kerusakan dapat diperbaiki serta dapat memperkecil tingkat kehilangan air. Penurunan tingkat kehilangan air (kebocoran air) juga dilakukan dengan pembentukan enam zona distribusi yang terpisah yang disuplai dari sistem transmisi khusus. Dengan pembentukan zona tersebut diharapkan akan dapat menekan angka kehilangan air dan mempermudah proses monitoringnya sekaligus untuk memeratakan tekanan air, sehingga tingkat pelayanan serta pendapatan penjualan air menjadi meningkat sebagaimana yang menjadi tujuan perusahaan.


BAB 1 -

Untuk menjaga keseimbangan arus di dalam sistem distribusi dan untuk mengurangi fluktuasi di instalasi-instalasi direncanakan adanya reservoar-reservoar tambahan untuk Program Jangka Menengah dan Panjang. Reservoar-reservoar yang diusulkan itu akan meningkatkan sistem penyimpanan untuk suplai selama 4-5 jam. Rencana pengembangan jaringan distribusi termasuk pengembangan transmisi disajikan pada Tabel 3.19.

III – 19


2010

PDAM direncanakan memulai kegiatan untuk menurunkan tingkat kebocoran air (UFW) pada tahun 2003 dengan tujuan (i) menurunkan kehilangan air secara teknis maupun non teknis, (ii) memberikan pelatihan pada staf PDAM dalam mengendalikan kehilangan air, (iii) membentuk struktur organisasi yang permanen untuk mengendalikan kehilangan air dan (iv) membangun kapasitas sumber daya manusia dan sistem untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pengendalian kehilangan air jangka panjang. Tabel 3.18. Kebutuhan Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi (perpipaan) φ PIPA

Kebutuhan ( m )

No ( mm )

2010

2015

2020

1.

1400

18.000

-

-

2.

1200

2.700

-

-

3.

1000

-

10.550

14.900

4.

900

3.100

3.600

-

5.

800

17.500

3.600

8.100

6.

700

5.800

10.800

-

7.

600

14.400

10.500

4.500

8.

500

7.200

5.400

-

9.

400

12.600

8.100

3.000

10.

300

4.500

6.300

3.000

11.

200

5.000

4.500

-

12.

150

262.324

236.428

254.020

13.

100

655.810

588.580

660.050


BAB 1 -

Sumber : Water Supply Master Plan 2020, PDAM Kota Surabaya

III – 20


2010

Tabel 3.19. Kebutuhan Rencana Pengembangan Transmisi - Distribusi

Kategori

Pipa primer/sekunder Pipa tersier Service Conection Meter Elevated Reservoar Service Reservoar Reservoar di IPA Total Reservoar Stasiun Pompa Forwarding Stasiun Pompa Distribusi

Unit

Jangka Pendek 20032007

Eksisting 2002

Jangka Menengah 2008-2014

Jangka Panjang 20152025

Total 20032025

Km

702

1

62

54

117

Km

2978

486

1.201

1.887

3.573

-

-

52.000

119.000

187.000

358.000

-

-

52.000

119.000

187.000

358.000

3

2.500

2.200

3

30.850 15.592 48.942

70.000 44.200 116.400

37.000 12.200 49.200

107.000 56.400 165.600

-

9

3

1

4

-

2

2

m

m 3 m 3 m

2.200

2

Sumber: Water Supply Master Plan to 2025 for Surabaya City

3.1.4.3.Pelanggan Pada saat ini PDAM Kota Surabaya melayani pelanggan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : Sosial Umum, Sosial Khusus, Rumah Tangga, Pemerintah, Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil, Industri Besar dan Khusus. Target pelayananan terhadap pelanggan PDAM Kota Surabaya sampai dengan tahun 2020 minimal mencapai 90 %.


BAB 1 -

3.1.4.4.Kebijakan Perhitungan Tarif Konsep perhitungan tarif air minum yang diterapkan di PDAM Kota Surabaya, menganut sistem cost subsidi diantara jenis pelanggan dan konsep pembatasan pemakaian air. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan membebankan tarif lebih tinggi kepada golongan yang mengkomersilkan air dan tarif lebih rendah kepada golongan yang berpenghasilan rendah atau untuk sosial. Tarif dan struktur tarif di Surabaya perlu ditinjau kembali dengan serius. Hal tersebut harus dibuat lebih sederhana, lebih efisien dan lebih merata. Harus dapat juga dinaikkan untuk dapat memenuhi biaya. Rata-rata harga jual yang ditentukan oleh PDAM yang sekarang Rp. 1.600.00 jauh di bawah harga yang ditentukan oleh Pedoman Mendagri. Tingkat dana yang diperlukan untuk menutup biaya-biaya total pengoperasian dan administrasi, perbaikan dan pemeliharaan, ditambah penyusutan dan pembayaran hutang diperkirakan sebesar Rp. 2.100,00 untuk tahun 2003.

III – 21


2010

Tabel 3.20. Isu Pokok Air Bersih dan Rencana Pengelolaan NO

ISU AIR BERSIH

1

a. Kurangnya kuantitas sumber air yang dibutuhkan b. Kuaitas air baku belum memenuhi standart Golongan B c. Kinerja Instalasi pengolahan belum bekerja optimal d. Kualitas air Produksi masih belum memenuhi standart air minum e. Umur pipa jaringan distribusi banyak yang sudah tua f. Tekanan air pada jaringan distribusi kurang dari 6 m kolom air

RANCANGAN RENCANA a. Kuantitas air baku : Untuk memenuhi kebutuhan Kota Surabaya diperlukan tambahan dari sumber lain misalnya seperti dari Umbulan atau sumber lain. b. Kualitas air baku : Untuk mendapatkan kualitas air yang memenuhi Golongan B dengan nilai BOD ≤ 4 mg/lt diperlukan monitoring kualitas air baku bersama-sama dengan instansi terkait misalnya dengan Jasa Tirta Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya. c. Instalasi Pengolahan dan kualitas air produksi : Melakukan kontrol kinerja seluruh unit instalasi secara rutin Meningkatkan aktivitas pemeliharaan instalasi Memanage seluruh fasilitas dan peralatan di instalasi Memonitor kualitas air produksi setiap saat terlebihlebih pada setiap pergantian musim Peningkatan Standar mutu air bersih menjadi air siap minum pada fasilitas publik kota Pembangunan water treatment plant d. Jaringan Distribusi : Melakukan pengecekan tekanan pada seluruh jaringan distribusi yang ada Melakukan pengecekan minimal 2 kali dalam setahun seperti pada setiap awal musim kemarau dan awal musim penghujan. Kerjasama antar wilayah dan swasta dalam penyediaan air bersih kota

Sumber : Hasil Analisa


BAB 1 -

e. Tarif Kelembagaan : Perlu memanage kinerja, kedisiplinan dan tanggung jawab setiap SDM yang bertugas di PDAM secara rutin Perlu peninjauan kembali penggolongan tarif air minum

III – 22


2010

Sistem penyediaan air minum kota, meliputi : a. b. c. d.

3.2.

Penyediaan air minum Kota Surabaya menggunakan sumber umbulan dan pengolahan Kali Surabaya; Instalasi pengolah air minum menggunakan IPAM Ngagel dan Karangpilang; Pengembangan distribusi jaringan air minum ke seluruh wilayah yang belum terlayani; Penyediaan air siap minum pada pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, fasilitas umum dan komersial serta taman kota

Aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3.2.1. Surabaya Green dan Clean (SGC)

Dari tahun pertama hingga saat ini, Program Surabaya Green and Clean (SGC), yang merupakan kompetisi di bidang kebersihan, penghijauan dan kesehatan antar Kecamatan se-wilayah Kota Surabaya banyak mendapat respon positif masyarakat. SGC kini menjelma sebagai sebuah ikon kota Surabaya. Ajang ini dianggap tidak sekedar meraih predikat kampung bersih, tapi ada unsur pendidikan dan partisipatif masyarakat. Semarak kampanye SGC hasil kerjasama lintas bidang (Pemerintah Kota Surabaya, Pihak Swasta dan Media Jawa Pos serta Radar Surabaya) beberapa waktu lalu memang pantas mendapat apresiasi yang tinggi. Bukan saja karena program ini mendapat pujian dari pemerintah pusat. Tapi lebih dari itu, kegiatan ini memberi gambaran bahwa masih ada warga masyarakat yang peduli tentang kebersihan dan kesehatan dalam kondisi seperti sekarang ini. Dengan kampanye Surabaya Green and Clean, diharapkan program ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Salah satu aspek penting yang perlu diapresiasi adalah proses berlangsungnya kegiatan tersebut. Karena salah satu ciri kota sehat adalah proses dinamika sosial yang berlangsung terus menerus sebagai sebuah gerakan masyarakat yang mengarah ke penyehatan lingkungan secara berkelanjutan. Di dalam proses menuju kota sehat terdapat pula proses bottom up, aspiratif, transparansi dan demokratis. Kegiatan Surabaya Green and Clean bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam proses penyadaran akan pentingnya hidup sehat. 3.2.2. Surabaya Green School (SGS) Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya menggandeng Yayasan Unilever Indonesia menggelar program Surabaya Green School (SGS). Sasaran program SGS ini membidik siswa di 70 SMP negeri/swasta se-Surabaya. Dengan adanya program SGS ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam perilaku hidup bersih dan sehat bagi insan pendidikan.


BAB 1 -

Sampai saat ini di tingkatan Sekolah Dasar telah prestasi yang diraih dalam Adiwiyata. Untuk tingkatan Sekolah Menengah Atas sudah digarap program Toyota Eco Youth. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama diharapkan juga ada prestasi yang bisa dilahirkan dalam program SGS. Program ini diluncurkan berangkat dari kesuksesan dua program sebelumnya yakni Surabaya Green and Clean dan Surabaya Green Office. Dari berbagai pertimbangan dan diskusi saat ini diperoleh

III – 23


2010

masukan bahwa tingkat SMP perlu mendapat pendampingan agar dapat menunjukkan perilaku bersih dan hijau. 3.2.3. Peningkatan Sekolah Peduli Lingkungan (Adiwiyata) Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggi ternyata banyak menimbulkan perilaku masyarakat yang eksploitatif terhadap sumber daya alam yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kualitas dan kuantitas dengan sangat cepat, maka kualitas manusia menjadi isu sentral dan mempunyai peranan penting dalam penyelamatan lingkungan dan pelestarianya, hal ini sangat penting dan harus diselesaikan bersama – sama pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Pada tanggal 19 Februari 2004 Kementerian Negara Lingkungan Hidup bersama - sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Depertemen Agama, dan Depertemen Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup yang intinya merupakan kebijakan dasar sebagai arahan bagi semua stakeholders ( pimpinan ) dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang diyakini merupakan sala satu alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selama ini masih belum memberikan pengaruh positif terhadap perubahan dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan yang menguntungkan bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Membangun kesadaran terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup akan lebih baik dimulai usia dini, hal ini lebih mudah dilakukan di sekolah sekaligus untuk mencerminkan bahwa kondisi lingkungan hidup masa kini dan masa depan adalah milik mereka sehingga mereka harus segera berbuat nyata agar lingkungan hidup lebih baik, sehat dan berkelanjutan.

Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Sebagai tindak lanjutnya maka sangat diharapkan instansi terkait, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok – kelompok masyarakat bersinergi melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup utamanya di lingkungan sekolah – sekolah SD/MI,SMP, dan SMA/SMK, baik sekolah negeri maupun swasta melalui program Kegiatan Peningkatan Sekolah Peduli Lingkungan (Adiwiyata), yaitu program yang bertujuan untuk mendorong dan membantu sekolah – sekolah agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Program Kegiatan Peningkatan Sekolah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

Dalam implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal diarahkan agar semua pihak dapat dapat melakukan antara lain : 1. Mengembangkan kelembagaan pendidikan lingkungan hidup, 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 3. Pengembangan sarana dan prasarana, 4. Peningkatan efisiensi dan penggunaan anggaran 5. Pengembangan materi pendidikan lingkungan hidup, 6. Peningkatan komunikasi dan informasi, 7. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan 8. Pengembangan metode Pendidkan.

III – 24


2010

Peduli Lingkungan (Adiwiyata) di Kota Surabaya diadakan sejak tahun 2006 yang telah disosialisasikan dan dilombakan ditingkat Kota Surabaya. Maksud dan tujuan kegiatan Peningkatan Sekolah Peduli Lingkungan (Adiwiyata) kepada Sekolah di Kota Surabaya adalah: 1. Menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah ( Guru, Murid, Orang Tua, dan Pekerja lainnya ), sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya – upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 2. Mendorong dan membantu sekolah – sekolah agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang. 3. Warga sekolah dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

3.3.

ASPEK NON TEKNIS

3.3.1.1.Ruang Terbuka Hijau (RTH) Potensi yang ada dalam penanganan ruang terbuka hijau, antara lain : 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ruang Terbuak Hijau (RTH) yang memuat arahan pengelolaan penataan ruang terbuka hijau. 2. Adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang didalamnya telah tercantum kegiatan ruang terbuka hijau. 3. Minat beberapa pihak swasta dalam pengelolaan RTH, antara lain : PT. Telkom PT. Unilever PT. HM. Sampoerna dan lain - lain Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

3.3.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kebijakan sanitasi di lingkungan Kota Surabaya dapat diketahui dari beberapa rencana pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota Surabaya Tahun 2009 yang terkait sektor sanitasi. Di dalam penyelenggaraan/penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diperlukan lembaga untuk menangani RPIJM tersebut, sehingga program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kondisi daerah dan dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing dinas yang terkait. Untuk menjalankan program tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya, maka personal-personal yang duduk di lembaga tersebut benar-benar mempunyai waktu dan tenaga untuk penyusunan RPIJM. Adapun dinas-dinas yang terkait dalam penyusunan RPIJM adalah : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 3. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya 7. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya

III – 25


4.

2010

Investasi dan Bisnis Properti berkembang, yang berpeluang untuk menyediakan RTH pada masing-masing Kegiatannya.

3.3.1.2.Kawasan Lindung Kawasan lindung merupakan kawasan barier atau penyangga antar kawasan yang berbeda fungsi dan karakteristiknya. Kawasan lindung Kota Surabaya diarahkan di wilayah timur dan wilayah barat: 1. Pengembangan kawasan konservasi di wilayah timur diarahkan pada wilayah pantai timur. Hal ini untuk menyiasati perkembangan akibat adanya sedimentasi laut yang diupayakan, atau yang lebih dikenal dengan lahan oloran. Pengembangan konservasi pantai timur ini dengan pertimbangan kecenderungan dari masyarakat sekitar pantai untuk memanfaatkan tanah tersebut, padahal daerah tersebut merupakan daerah pantai yang selayaknya dilindungi. 2. Pengembangan konservasi di wilayah barat diarahkan ke kecamatan Pakal yaitu berupa tambak. Kawasan ini merupakan pembatas perkembangan kawasan industri dan pergudangan dengan daerah terbangun lainnya. 3.3.1.3.Permasalahan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan Secara umum kendala yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan pengendalian tata bangunan dan lingkungan antara lain: 1. Rencana tata ruang yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kota saat ini 2. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 3. Kurangnya pemahaman partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 4. Masih banyaknya pelaku pembangunan yang tidak menyediakan ruang terbuka hijau pada areal proyeknya. 5. Penataan ruang lebih banyak berorientasi pada kebutuhan peningkatan perekonomian sehingga pembangunan fisik yang dilakukan tidak diikuti dengan pembangunan lingkungan terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai buffer zone 6. Banyaknya perubahan penataan ruang yang sebelumnya untuk open space menjadi building area karena mengikuti lajunya pertumbuhan ekonomi dan investor yang masuk di Kota Surabaya.


BAB 1 -

3.3.1.4.Potensi Sektor Persampahan Pertumbuhan dan perkembangan kota saat ini cukup pesat, sehingga menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana kota yang semakin baik dan memadai. Salah satu pembangunan sarana dan prasarana perkotaan diwujudkan dengan upaya pengelolaan persampahan suatu kota. Adapun potensi penanganan pengelolaan persampahan yaitu : 1. Pengelolaan komposting dengan menggunakan keranjang sakti (metode Takakura), 2. Adanya program penurunan sampah 24.44 % per tahun dengan program 3R dan Pengelolaan Mandiri, 3. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bahwa kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan pihak swasta dalam hal penyapuan jalan pada saat ini sudah mencapai 60% dari jumlah keseluruhan jalan utama yang ada, 4. Pengangkutan sampah oleh sumber sampah yang menghasilkan sampah > 2.5 m³ saat ini sudah tidak dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan tetapi oleh penghasil

III – 26


5. 6. 7.

2010

sampah sendiri, hal ini akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sampah organik sebagai bahan dasar pupuk kompos sangat berlimpah, Proses Pengelolaan sampah di TPA Benowo, hasil akhir dapat digunakan sebagi sumber energi listrik, Adanya peran serta dari pihak Swasta, LSM, Media Masa dan masyarakat dalam peningkatan pengelolaan sampah.

3.3.1.5.Permasalahan Sektor Persampahan Secara umum pengelolaan persampahan di Kota Surabaya masih banyak menemui permasalah/kendala yaitu : 1. Proses pemilahan sampah basah dan kering di lokasi sumber sampah maupun TPS sebagian besar masih tercampur. 2. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan model pewadahan permanen, khususnya di perumahan. Hal ini menyulitkan petugas pengumpul dalam memindahkan sampah ke gerobak serta membutuhkan waktu lebih banyak untuk memindahkan sampah ke gerobak. 3. Pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS tidak semuanya dilakukan setiap hari sehingga mengakibatkan penumpukan pada wadah sampah yang berpontensi menimbulkan bau serta berserakan karena diacak-acak kucing, anjing dan tikus. Hal ini disebabkan terbatasnya tenaga pengumpul dan gerobak sampah, sementara daerah yang dilayani cukup luas serta banyaknya volume sampah yang membuat pengumpul sampah harus membagi wajtu pengangkutan. 4. Komposisi sampah yang masih didominasi oleh sampah organik yaitu ± 71,85% dari total sampah. Karena sampah organik lebih cepat membusuk, maka dibutuhkan pengelolaan sampah yang cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat sekitarnya. 5. Masih tingginya prosentase sampah plastik yaitu 7.6 %. Hal ini menyebabkan TPA Benowo menjadi lebih cepat penuh, karena sampah jenis ini sulit terdegradasi. Tingginya sampah plastik disebabkan oleh : a. Banyak jenis plastik yang tidak diinginkan oleh pemulung, karena nilai jualnya rendah atau tidak laku. b. Kemasan produk berbahan plastik banyak yang tidak dapat didaur ulang, sehingga menambah jumlah sampah. c. Kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam membuat produk dan kemasan yang ramah lingkungan.


BAB 1 -

3.3.1.6. Potensi Sektor Drainase Aliran sungai yang ada di Surabaya adalah Kalimas, yang merupakan kelanjutan dari Sungai Surabaya dengan suplai dari sungai Brantas. Air Sungai Surabaya digunakan untuk kepentingan industri, air baku PDAM dan sebagian kegiatan domestik. Di wilayah Kota Surabaya mengalir sungai Wonokromo dan Kalimas yang merupakan hilir dari Sungai Surabaya sungai ini merupakan pembuangan dari Sungai Brantas.

III – 27


2010

3.3.1.7.Sungai Kalimas Sungai Kalimas mengalir ke arah utara melalui tengah Kota Surabaya dan berakhir di Ujung-Perak (Selat Madura). Fungsi Sungai Kalimas bagi Kota Surabaya saat ini adalah : 1. Sebagai saluran drainase untuk pengendalian banjir. 2. Pemasok air irigasi bagi persawahan di Surabaya Timur, melalui saluran Sungai Kalibokor, saluran irigasi ini dapat berubah menjadi saluran drainase sesuai dengan perkembangan kota. 3. Pengatur permukaan air tanah di sekitar sungai. 4. Dengan adanya dam Gubeng berperan untuk mencegah instrusi air laut lebih jauh ke dalam. 3.3.1.8.Sungai Wonokromo Sungai Wonokromo mengalir ke arah timur yang pada akhirnya berakhir di selat Madura. Fungsi Sungai Wonokromo bagi Kota Surabaya saat ini adalah : 1. Sebagai saluran drainase kota, untuk pengendalian banjir. 2. Pada saat debit besar mengalir ke selat Madura yang jaraknya lebih pendek dibandingkan membuang melalui Sungai Surabaya. 3. Pemasok air tawar untuk tambak, yang banyak terdapat di wilayah Surabaya Timur. 3.3.1.9.Sungai Surabaya Sungai Surabaya mengalir kira-kira sepanjang ± 50 Km yaitu mulai dari hulunya dipintu air Mlirip Mojokerto sampai ke Sungai Kalimas dan kanal Wonokromo, sebelum melimpah habis di selat Madura. Sungai Surabaya dengan panjang ± 50 Km merupakan cabang dari Sungai Brantas yang airnya digunakan untuk berbagai macam kegunaan, antara lain : 1. Air baku instalasi pengolahan air minum di Ngagel dan Karangpilang yang digunakan untuk kepentingan penduduk Kota Surabaya. 2. Irigasi sebagian daerah sistem delta Brantas. 3. Perikanan tambak yang penyaluran airnya melalui kanal-kanal irigasi. 4. Penggelontoran dan pengenceran air buangan yang berada dalam saluran-saluran drainase Kota Surabaya. 5. Pembawa buangan-buangan industri dan rumah tangga menuju laut. 3.3.1.10.Sistem Pematusan Perkotaan Garis besar sistem pematusan/drainase untuk Kota Surabaya adalah : 1. Saluran pematusan primer untuk mengalirkan banjir yang berasal dari luar Surabaya diarahkan ke laut (Sungai Surabaya dan Sungai Wonokromo). 2. Pengumpulan limpasan dari area perkotaan melalui saluran-saluran tertier, sekunder dan primer dibantu oleh pompa-pompa drainase pada daerah yang tidak mungkin adanya aliran secara gravitasi. 3. Tanggul laut dengan pintu-pintu laut digunakan untuk mencegah arus balik di saluran pematusan primer selama pasang.


BAB 1 -

3.3.1.11.Kondisi Topografi Kondisi topografi Kota Surabaya yang sangat datar dan sebagian kawasan pantai timur dan barat yang berada dibawah permukaan laut pada saat pasang mengakibatkan pengaruh back water (aliran

III – 28


2010

balik). Kawasan pantai timur yang bertambah panjang (oloran) setiap tahun karena perluasan tambak dan sedimen transport dari Sungai Wonokromo menambah datarnya kawasan ini. 3.3.1.12.Sistem Pengendali Banjir Kota (Urban Flood Controle) Kota Surabaya Kota Surabaya terletak di hilir Sungai Surabaya (Urban Flood Controle) yang bercabang menjadi 2 (dua) ke Sungai Wonokromo (Urban Flood Controle) dan Kalimas (Urban Drainase). Permasalahannya adalah sistem drainase kota yang terkait dengan Sungai Surabaya, Sungai Wonokromo dan Kalimas adalah sebagai berikut : 1. Air Sungai Surabaya masuk melewati pintu intake (eks irigasi) sistem pematusan di rayon Jambangan (sistem pematusan Sungai Wonorejo, Sungai Kebon Agung, dan Sungai Perbatasan) yang terletak di Sungai Surabaya sehingga menambah debit banjir sistem pematusan tersebut. 2. Air dari Kalimas masuk melalui pintu intake (eks irigasi) sistem pematusan di rayon Jambangan yaitu sistem pematusan Sungai Jeblokan sehingga menambah debit banjir sistem pematusan Sungai Jeblokan. 3.3.1.13.Genangan yang Terjadi Genangan yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2007 adalah seluas 3.481,48 Ha, jauh berkurang dibandingkan yang terjadi pada tahun 1999 - 2000 yang mencapai 5.418,74 ha. Sebagian besar genangan yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan oleh meluapnya saluran Gunungsari (eks saluran irigasi) yang membentang sepanjang 20 Km dari selatan ke barat kota, kemudian meluap ke sistem pematusan Pompa Air (PA) Darmokali, Pompa Air (PA) Kupang/Dinoyo dan Sungai Greges. Selain menggenangi kawasan terbangun, dampak genangan banjir menimbulkan kemacetan lalu-lintas pada kawasan tertentu seperti kawasan seputar Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Indragiri dan Jalan Petemon Kali.

3.3.1.15.Potensi Sektor Air Limbah Potensi yang ada dalam penanganan air limbah domestik adalah : 1. Adanya peraturan pengurusan ijin pembuangan limbah cair ke badan air. 2. Adanya pengelolaan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 3. Adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengumpulan dan pengangkutan lumpur tinja. 4. Adanya retribusi tinja untuk mendukung operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. 5. Adanya pelaksanaan sosialisasi dan Program Sungai Bersih oleh pihak swasta maupun perguruan tinggi. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

3.3.1.14.Jaringan Saluran Pematusan Secara umum permasalahan jaringan pematusan adalah : 1. Kebanyakan kapasitas saluran pematusan primer dan sekunder tidak cukup untuk mengalirkan debit banjir tahunan, serta dimensi saluran tersier/tepi jalan tidak direncanakan untuk melayani/mematus petak tersier kawasan terbangun, tetapi hanya untuk melayani badan jalan. 2. Operasi prasarana pematusan masih kurang optimal.

III – 29


2010

3.3.1.16.Permasalahan Sektor Air Limbah Permasalahan limbah domestik di Kota Surabaya erat kaitannya dengan sistem pembuangan dan sistem pengolahan yang dipilih. Umumnya untuk menyalurkan buangan limbah domestik dapat menggunakan sistem on-site atau off-site, sedangkan untuk pengolahannya dipilih teknologi pengolahan limbah yang sesuai dengan karakteristik limbahnya. Beberapa permasalahan limbah domestik di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 1. Belum seluruh masyarakat mempunyai sarana pembuangan limbah domestik yang memenuhi syarat, seperti septik-tank dan resapannya, sehingga masyarakat membuang limbah di sungai atau badan air terdekat. 2. Belum optimalnya kegiatan pelaksanaan penertiban permukiman kumuh atau permukiman liar di Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Beberapa jamban komunal seperti di daerah Wonokromo, Kenjeran belum terpelihara dengan baik, sehingga semakin berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. 4. Terkait dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), kapasitas pengolahan IPLT mampu untuk mengolah Debit sampai 400 m3/hr, tetapi debit tinja yang masuk ke IPLT hanya 100 m3/hr. 5. Periode pengurasan septik-tank yang tidak rutin, menjadikan IPLT tidak memprediksi secara tepat volume tinja yang harus diolah. 6. Jarak IPLT dengan daerah pelayanan yang terlalu jauh, seperti untuk daerah Surabaya Barat dan Surabaya Selatan, sehingga ongkos pengangkutan tinja semakin mahal.

3.3.1.17.Potensi Sektor Air Minum Adapun potensi yang dapat digali dari Sistem Penyediaan Air Minum Kota Surabaya adalah : 1. Kenaikan upah regional yang konsisten. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 3. Pola pemakaian air masyarakat yang tinggi. 4. Minat menjadi pelanggan yang cukup besar. 5. Terbatasnya sumber air alternatif bagi pelanggan. 6. Tipikal geografi lokasi yang datar.


BAB 1 -

3.3.1.18.Permasalahan Sektor Air Minum Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan Air Minum di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 1. Kehilangan air yang masih cukup tinggi ± 34.45%, karena adanya pipa yang sudah tua dan rusak sehingga perlu diganti, 2. Ketersediaan sumber air baku menurun baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, 3. Beberapa jaringan perpipaan air minum sudah dalam kondisi tua dan memerlukan penggantian, 4. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan dan kelembagaan.

III – 30


2010

3.3.2. Keuangan Bagian ini menjelaskan tentang profil keuangan Kota Surabaya daerah untuk membuat taksiran dana yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan investasi program PU/Cipta Karya di Kota Surabaya. Gambaran umum kondisi keuangan daerah dipergunakan untuk mengetahui: 1.

2. 3. 4.

Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencakup a. Struktur penerimaan daerah b. Struktur belanja daerah Trend perkembangan penerimaan Trend besarnya penerimaan dana bantuan dari pemerintah atas Profil perkembangan APBD

Sumber data untuk analisis kapasitas daerah adalah data yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk menyusun rencana program investasi jangkah menengah tahun 2010 - 2014 maka diperlukan data realisasi anggaran 2005 - 2009 dan APBD tahun 2010.

Berdasarkan Tabel 3.1., Tabel 3.2. dan Tabel 5.3. dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Surabaya cenderung meningkat tiap tahunnya dimana tingkat pertumbuhan ratarata mencapai 13,94 %. Pada tahun 2008, pos yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Surabaya adalah dari pos pajak yaitu sebesar Rp. 397.990.196.000,- (55 %), kontribusi terbesar dari sektor pajak adalah dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 139.349.033.000,- (35 %) dan yang kedua dari Pajak Hotel sebesar Rp 88.256.980.000,- (22 %), kemudian Retribusi sebesar Rp 169.558.366.000,- (23 %) dari retribusi yang dominan adalah Retribusi pemakaian tanah atau tempat-tempat yang dikuasai pemerintah kota Rp. 32.922.553.000,- (19 %) dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rp. 31.384.037.000,- Lain lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 119.144.729.000,- (16 %), Hasil perusahaan milik daerah dan Pengelolaaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 42.520.028.000,- (6 %) dengan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

BAB 1 -

3.3.2.1.Penerimaan Daerah Penerimaan daerah adalah penerimaan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Pendapatan daerah bersumber dari : a. Pendapatan asli daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut beradasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli Kota Surabaya pada tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 894.139.182.244,- mengalami peningkatan dari realisasi tahun anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 809.795.526.042,-. Kenaikan realisasi PAD ini terutama pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, kenaikan yang sangat tinggi yaitu pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp 51.643.491.000,- sedangkan pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 119.144.729.000,- untuk lebih jelasnya, kondisi pendapatan asli daerah Kota Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun (2005 - 2008), dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

III – 31


2010

demikian dapat dikatakan bahwa Kota Surabaya dalam pengelolaan pungutan Pajak dan Retribusi sangat efektif antar unit instansi yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak sangat tinggi ditunjang dengan sarana dan operasional yang memadai. b.

Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas : 1. Dana Bagi Hasil Pajak 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus, serta 5. Transfer dari pemerintah pusat/provinsi/ dan lainya Profil dana perimbangan Kota Surabaya tahun 2005 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.1.


BAB 1 -

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat dilihat bahwa kondisi dana perimbangan dalam APBD Kota Surabaya cenderung naik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 9,1 % dalam kurun waktu 4 tahun (2004 - 2008). Adapun pos dari dana perimbangan yang memberikan kontribusi terbesar dalam Realisasi APBD Kota Surabaya adalah dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.713.590.304.000,- (55 %), sedangkan dari pos dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 563.352.853.000,- (44 %) serta pos DAK sebesar Rp.8.075.000.000,- (1 %). Pada tahun 2008 jumlah penerimaan daerah Kota Surabaya mencapai Rp.2.318.762.769.609,(56 %) dari pos perimbangan, dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) 31 %, dari lain-lain pendapatan yang sah 12 %, transfer pemerintah pusat lainnya 0,4 % dan Pendapatan yang sah 0,3 %.

III – 32

BAB 1 -


Pendapatan yang sah Pendapatan hibah Pendapatan lainnya Jumlah Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Tahun 2005 - 2008

1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yanga dipisahkan Lain2 Pendapatan pendapatan asli daerah yang sah Jumlah Pendapatan Asli daerah 2 Dana Perimbangan/Pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi Jumlah Dana Perimbangan/Pendapatan transfer 3 Lain2 pendapatan yang sah Bantuan dana kontinjensi/perimbangan dari pemerintah Bagi hasil pajak propinsi Bagi hasil propinsi lainnya Dana penyesuaian dan otonomi daerah Jumlah Lain2 pendapatan yang sah Transfer pemerintah pusat lainnya Dana penyesuaian Jumlah Transfer pemerintah pusat lainnya

No

Uraian Bagian dan Pos

432.387.358 453.753.000 9.550.000 278.157.214 1.173.847.572

392.451.394 359.520.000

1.526.325.376

48.328.120

48.328.120

1.712.217.507

0

21.479.455 44.507.613 538.369.935

33.236.765 35.226.281 496.535.503

229.490.359 981.461.753

305.405.046 166.977.821

2006

269.195.758 158.876.699

2005

639.590.000 7.408.900

527.146.589

38.385.988 51.643.491 607.649.295

340.833.935 176.785.881

2007

2.029.556.866

238.490.292 2.592.421 6.679.369 247.762.082

1.174.145.489

REALISASI

1.000.000 5.640.930 6.640.930 2.318.762.768

9.573.181 9.573.181

284.123.808

280.702.512 3.421.296

1.289.211.530

563.352.853 4.193.373 713.590.304 8.075.000

42.520.028 119.144.729 729.213.319

397.990.196 169.558.366

2008

14,99

213,67

8,85 15,99

9,81

12,99 0,00 26,25 (4,48)

18,04 57,70 13,77

13,94 2,29

% RATA-RATA PERTUMBUHAN

5,83 16,34

54,58 23,25

PORPSI %

( Rp. 000 )

Tabel 3.1. Tabel Realisasi Pendapatan Kota Surabaya

1.060.000 5.979.386 7.039.386 2.550.120.542

10.147.572 10.147.572

308.772.763 3.763.426 7.080.131 319.616.320

1.417.964.948

619.688.138 4.444.975 784.949.334 8.882.500

46.772.031 131.059.202 795.352.316

437.789.216 179.731.868

2010

1.123.600 6.338.149 7.461.749 2.804.161.913

10.756.426 10.756.426

339.650.040 4.139.768 7.504.939 351.294.747

1.559.761.443

681.656.952 4.889.473 863.444.268 9.770.750

51.449.234 144.165.122 874.887.548

481.568.137 197.705.055

2011

1.191.016 6.718.438 7.909.454 3.083.549.179

11.401.812 11.401.812

373.615.043 4.553.745 7.955.235 386.124.024

1.715.737.587

749.822.647 5.378.420 949.788.695 10.747.825

56.594.157 158.581.634 962.376.303

529.724.951 217.475.560

PROYEKSI 2012

1.262.477 7.121.544 8.384.021 3.390.813.437

12.085.920 12.085.920

410.976.548 5.009.119 8.432.549 424.418.217

1.887.311.346

824.804.912 5.916.262 1.044.767.564 11.822.608

62.253.573 174.439.798 1.058.613.933

582.697.446 239.223.116

2013

1.338.226 7.548.837 8.887.062 3.728.738.681

12.811.076 12.811.076

452.074.203 5.510.031 8.938.502 466.522.736

2.076.042.480

907.285.403 6.507.888 1.149.244.320 13.004.868

68.478.930 191.883.778 1.164.475.326

640.967.191 263.145.428

2014

( Rp. 000 )

Strategi Sanitasi Kota Surabaya 2010

III – 33


2010

Tabel 3.2. Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( Rp. 000 ) No

REALISASI


2005

1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yanga dipisahkan Lain2 Pendapatan pendapatan asli daerah yang sah Jumlah Pendapatan Asli daerah Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengengolaan Keuangan, Tahun 2005 - 2008

2006

2007

2008

% RATA-RATA PERTUMBUHAN

PORPSI %

269.195.758 158.876.699

305.405.046 166.977.821

340.833.935 176.785.881

397.990.196 169.558.366

13,94 2,29

54,58 23,25

33.236.765 35.226.281 496.535.503

21.479.455 44.507.613 538.369.935

38.385.988 51.643.491 607.649.295

42.520.028 119.144.729 729.213.319

18,04 57,70 13,77

5,83 16,34

Tabel 3.3. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Kota Surabaya No 1 2 3 4 5 6

SUMBER PENERIMAAN - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir Jumlah hasil pajak

2005 55.047.165 53.161.825 11.515.307 35.291.269 106.881.285 7.298.907 269.195.758

2006 63.439.967 63.433.934 14.389.539 40.434.183 115.365.055 8.342.368 305.405.046

REALISASI 2007 PAK 70.163.403 68.864.047 15.863.382 44.196.660 122.959.240 9.700.000 331.746.732

2007 72.134.918 70.991.797 15.992.823 45.821.527 126.000.698 9.892.173 340.833.936

2008 2008 PAK 90.692.800 88.256.980 87.068.000 83.845.438 21.830.706 20.577.531 57.092.944 51.867.059 142.090.700 139.349.033 15.316.500 14.094.154 414.091.650 397.990.195

(Rp. 000) % PROY PORPSI PERTBH % 17,10 16,45 21,59 13,70 9,25 25,12

22% 21% 5% 13% 35% 4% 70%

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Tahun 2005 - 2008

3.3.2.2. Pengeluaran Daerah Komponen pengeluaran belanja terdiri dari : 1. Belanja Operasi 2. Belanja Administrasi Umum 3. Belanja Modal 4. Belanja tak terduga


BAB 1 -

Pada tabel 3.4. dapat diketahui bahwa besarnya pengeluaran biaya di Kota Surabaya pada tahun 2008 mencapai Rp. 2.019.238.285.368,-. Dilihat dari perkembangan total biaya di Kota Surabaya tiap tahunnya (2005 - 2008) cenderung meningkat, di mana rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya adalah sebesar 227.37 %, peningkatan yang sangat tinggi adalah dari tahun 2006 yaitu Rp. 209.706.337.000,- ke tahun 2007 sebesar Rp.1.556.472.089.000,- peningkatan yang sangat tinggi ini dari pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan karena pada tahun anggaran 2007 dan tahun 2008 Belanja Administrasi Umum ditiadakan. Belanja yang terbesar pada tahun 2008 di pos Belanja Operasi sebesar Rp. 1.543.553.732.000.-.

III – 34

BAB 1 -


TOTAL BELANJA

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan - Transfer Bagi Hasil Restribusi 7 BELANJA TIDAK TERDUGA -Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan BELANJA MODAL - Belanja Modal Bangunan Air - Belanja Tanah - Belanja Modal Peralatan & Mesin - Belanja Modal Instalasi - Belanja Modal Jaringan - Belanja Monumen - Belanja Modal Bangunan Gedung - Belanja Modal Jalan,irigasi & Jaringan - Belanja Modal Alat Berat - Belanja Modal Alat Angkutan - Belanja Modal Alat Bengkel & Alat Ukur - Belanja Modal Alat Pertanian - Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga - Belanja Modal Alat Studio & Komunikasi - Belanja Modal Alat Laboratorium - Belanja Modal Buku/Perpustakaan - Belanja Modal Barang Bercorak Seni & Budaya -Belanja Modal Hewan & Ternak serta tanaman - Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan - Belanja Modal aset lainnya Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Aparatur Daerah Jumlah Belanja Pelayanan Publik BELANJA BAGI HASIL - Belanja Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak Jumlah Belanja bagi hasil BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan -Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota

Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja bantuan Sosial - Belanja Hibah/Belanja Bagi Hasil - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan Jumlah Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan -Belanja Pegawai dan Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan sosial - Belanja Pemeliharaan

Bagian dan Pos

32.879.045 32.879.045 34.449.206

967.948 967.948 209.706.337

33.037.883 33.037.883 33.037.883

148.784 148.784 190.349.928

1.570.161 1.570.161

29.530.493 174.289.183

25.310.358 157.163.261

14.850

41.181 7.066.572 88.567 81.554 18.925.619 1.205.074 559.661 473.451 367.813 630.889 2.310

14.190 39.600 34.012

2.145 3.836.629 101.267 3.960 18.811.330 1.264.386 43.856 24.814 54.599

768.000

83.561

300.961

69.631.820

8.582.098 5.104.171

1.205.885 5.668.315 70.778.031

19.774.054 36.171.497

33.618.035 29.998.555 11.807.619 3.113.015 8.397.265 75.126.870

2006

REALISASI

22.715.243 41.188.588

25.777.589 23.391.428 8.695.530 5.222.157 6.683.698 61.074.872

2005


6

5

3

2.

1

No

Uraian

1.556.472.089

3.131.079 3.131.079

1.333.620

9.681.495 248.491.112 1.552.007.390

11.361.770 114.114.569

51.053.671 62.279.607

1.303.516.278

30.640.610

743.925.180 520.568.899 8.381.589

-

743.925.180 520.568.899 8.381.589 30.640.611 1.333.620

2007

2.019.238.285

1.120.839

7.503.398 474.563.714 2.018.117.446

224.929.315 132.607.590

23.107.403 86.416.008

1.543.553.732

859.823.217 588.455.871 6.290.921 86.599.392 2.384.331

-

859.823.217 588.455.871 6.290.922 2.384.331 86.599.392

2008

(8)

(0)

227

225 225

-

(50) (27) 19 (26) 593 8 910 42 (6) 980 0 (2) 588 904 287 (42) (11) 283 277

596

259 (10)

1.222 447

30 28 (29,02) (92,22) 6.393,56 (40) 26 23

PERTUMBUHAN (%)

PROY

2.224.606.300

3.444.187 3.444.187

1.232.923

8.253.738 522.020.085 2.219.929.191

247.422.247 145.868.349

25.418.143 95.057.609

1.697.909.105

945.805.539 647.301.458 6.920.013 95.259.331 2.622.764

945.805.539 647.301.458 6.920.014 2.622.764 95.259.331 -

2010

2.334.669.652

3.788.606 3.788.606

1.356.215

9.079.112 574.222.094

272.164.471 160.455.184

27.959.958 104.563.370

1.755.302.737

2.885.041

1.040.386.093 712.031.604

1.040.386.093 712.031.604 7.612.016 2.885.041 104.785.264 -

2011

Tabel 3.4. Tabel Realisasi Dan Proyeksi Belanja Pemerintah Kota Surabaya

2.568.136.617

4.167.466 4.167.466

1.491.837

9.987.023 631.644.303

299.380.918 176.500.702

30.755.953 115.019.707

1.930.833.011

3.173.545

1.144.424.702 783.234.764

1.144.424.702 783.234.764 8.373.217 3.173.545 115.263.791 -

2012

PROYEKSI

2.824.950.279

4.584.213 4.584.213

1.641.020

10.985.725 694.808.734

329.319.010 194.150.773

33.831.549 126.521.677

2.123.916.312

3.490.899

1.258.867.172 861.558.241

1.258.867.172 861.558.241 9.210.539 3.490.899 126.790.170 -

2013

3.107.445.306

5.042.634 5.042.634

1.805.122

12.084.298 764.289.607

362.250.911 213.565.850

37.214.704 139.173.845

2.336.307.943

3.839.989

1.384.753.889 947.714.065

1.384.753.889 947.714.065 10.131.593 3.839.989 139.469.187 -

2014

(Rp. 000)


III – 35


2010

3.3.2.3.Pembiyaan Kota Surabaya Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak lain dan penyertaan modal pemerintah. Tingkat rata- rata pertumbuhan pembiyaan daerah Kota Surabaya pada tahun 2005 - 2008 mencapai 57,97 %, peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 2007 sebesar Rp. 817.619.995.000,- ke tahun 2008 sebesar Rp. 1.279.557.630.000,- (lihat Tabel 3.5.). 3.3.2.4.Public Saving Public Saving dilakukan untuk mengetahui besarnya penyediaan dana penyimpanan yang dimiliki Kota Surabaya untuk membiayai program pembangunan dimana public saving dihitung dari pendapatan dikurangi belanja wajib. Jumlah ini adalah dana yang siap digunakan untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah. Dalam proyeksi ini dihitung perkembangan realisasi pendapatan dan belanja dan nilai rata-rata perkembangannya. Kemampuan daerah tercermin dari indikator pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang kontinyu yaitu pendapatan pajak dan retribusi. Public saving diperhitungkan dengan rumus : PS = (PAD + DBH + DAK + pendatan transfer + pendapatan lainya yang sah) - Belanja wajib Belanja wajib = belanja mengikat dan kewajiban daerah Yang termasuk dalam perhitungan public saving Kota Surabaya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, transfer dari pemerintah pusat/daerah/lainnya, dan pendapatan lain-lain yang sah, kemudian dikurangi belanja wajib yaitu belanja pegawai (belanja non-operasional pegawai). Besarnya public saving pada tahun 2005 dan tahun 2006 mengalami surplus tetapi pada tahun 2007 dan 2008 mengalami defisit yaitu tahun 2007 minus Rp.344.535.218,- dan tahun 2008 minus Rp. 980.033.147,-. Tabel public saving Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 3.5. Tabel 3.5. Tabel Public Saving Kota Surabaya

I II

2005

REALISASI 2006 2007

Penerimaan BELANJA WAJIB a. PEMBIAYAAN b. PEMBELANJAAN

1.526.325.376 1.712.217.507 2.029.556.866 515.002.682 720.416.919 2.374.092.084 324.652.754 510.710.582 817.619.995 190.349.928 209.706.337 1.556.472.089

PUBLIC SAVING

1.011.322.694

991.800.588

-344.535.218

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Tahun 2005 - 2008 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kelompok Kerja Sanitasi Kota Surabaya

2008 2.318.762.768 3.298.795.915 1.279.557.630 2.019.238.285

% PROYEKSI PERTUMBUHAN 14,99 102,79 57,97 227,37

(Rp. 000) PROPORSI % 100% 100% 39% 61%

-980.033.147

BAB 1 -

No

SUMBER PENERIMAAN

III – 36


2010

3.3.2.5.Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Berdasarkan tabel 5.6. dapat diketahui perkembangan pembayaran pinjaman realisasi pembayaran angsuran pokok pinjaman Kota Surabaya tahun 2005 - 2008. Pada Tabel 3.6. memperlihatkan trend perkembangan kelayakan pinjaman (DSCR). Debt service coverage ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainya seperti pajak penghasilan perseorangan, serta dana alokasi umum, setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR (debt service coverage ratio) merupakan penjumlahan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dana bagi hasil dikurangi dan reboisasi. Kemudian hasilnya dikurangi belanja wajib yang merupakan belanja non-operasional pegawai yang didalamnya termasuk belanja pegawai, DPRD, dan bupati, dibagi dengan penjumlahan pokok pinjaman dan bunga serta biaya lainya, diperhitungkan dalam rumus sebagai berikut : DSCR = (PAD+DAU+OTSUS+(DBH-DBHR))-BELANJA POKOK PINJAMAN+BUNGA+BIAYA LAIN Keterangan : PAD DAU OTSUS DBH DBHR

: Pendapatan Asli Daerah : Dana Alokasi Umum : Otonomi Khusus : Dana Bagi Hasil : Dana Bagi Hasil Reboisasi

Pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa DSCR keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun 2008 sebesar 77, yang mengindikasikan bahwa tingkat perbandingan pinjaman daerah dibandingkan dengan pendapatan dan belanja Kota Surabaya di atas 2,5 (standar minimum DSCR). Dengan demikian Kota Surabaya masih layak melakukan pinjaman. Tabel 3.6. Tabel DSCR Kota Surabaya


(Rp. 000) % PROY PERTUMBUHAN

REALISASI 2006

2007

2008

538.369.935 453.753.000 9.550.000

607.649.295 639.590.000 7.408.900

729.213.319 713.590.304 8.075.000

13,77 26,25 (4,48)

430.552.134 1.835.224

525.432.376 1.714.214

563.352.853 4.193.373

13,05 101,78

738.364.665 6.586.207 11.520.818 11.807.619

518.232.829 15.304.982 11.496.215 8.381.589

667.286.222 16.933.242 10.960.748 6.290.922

2,95 44,30 (2,53) (6,06)

77

BAB 1 -

Uraian Bagian dan Pos 2005 RASIO PERHITUNGAN DSCR Pendapatan Asli Daerah (PAD) 496.535.503 POS DANA ALOKASI UMUM (DAU) 359.520.000 POS DANA OTONOMI KHUSUS 0 POS DANA BAGI HASIL: Pos bagi hasil pajak 391.764.805 Pos bagi hasil bukan pajak 686.589 POS DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBHD) BELANJA WAJIB : Belanja pegawai 671.847.669 Belanja anggota DPRD 7.327.227 ANGSURAN POKOK PINJAMAN 11.844.316 ANGSURAN BUNGA PINJAMAN 8.695.530 BIAYA LAIN (Biaya komitmen+jasa giro+perbankan+provisi) DSCR Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Tahun 2005 - 2008

III – 37


2010

3.3.2.6.Potensi Keuangan Kota Surabaya Potensi keuangan Kota Surabaya yang dapat digali antara lain : 1. Pajak Daerah, yang meliputi : - Pajak Penerangan Jalan tahun 2008 = Rp. 139.349.033.000,00 - Pajak Hotel tahun 2008 = Rp. 88.256.980.000,00 - Pajak Restoran tahun 2008 = Rp. 83.845.438.000,00 - Pajak Hiburan tahun 2008 = Rp. 20.577.531.000,00 - Pajak Reklame tahun 2008 = Rp. 51.867.059.000,00 - Pajak Parkir tahun 2008 = Rp. 14.094.154.000,00 - Dan lain-lain. 2. Retribusi Daerah, antara lain : - Retribusi Pemakaian Tanah = Rp. 32.922.553.000,00 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan = Rp. 31.384.037.000,00 - Retribusi Pelayanan Persampahan = Rp. 25.864.662.000,00 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta = Rp. 22.158.819.000,00 - dan lain-lain. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil deviden BUMD. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah.

3.3.2.7.Permasalahan Keuangan Kota Surabaya Permasalahan utama pada kondisi keuangan Pemerintah Kota adalah pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), permasalahan yang masih dijumpai adalah : 1. Keterlambatan informasi dan penyaluran Dana Perimbangan dan Bagi Hasil sehingga belum dapat ditepatinya pencairan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. 2. Beberapa target PAD utamanya pada pajak tahun 2008 ini (Tabel 3.7. Realisasi Penerimaan Pajak Kota Surabaya) masih belum memenuhi target yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya krisis global. Tabel 3.7. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Kota Surabaya No 1 2 3 4 5 6

SUMBER PENERIMAAN - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir Jumlah hasil pajak

2005 55.047.165 53.161.825 11.515.307 35.291.269 106.881.285 7.298.907 269.195.758

2006 63.439.967 63.433.934 14.389.539 40.434.183 115.365.055 8.342.368 305.405.046

REALISASI 2007 PAK 70.163.403 68.864.047 15.863.382 44.196.660 122.959.240 9.700.000 331.746.732

2007 72.134.918 70.991.797 15.992.823 45.821.527 126.000.698 9.892.173 340.833.936

2008 2008 PAK 90.692.800 88.256.980 87.068.000 83.845.438 21.830.706 20.577.531 57.092.944 51.867.059 142.090.700 139.349.033 15.316.500 14.094.154 414.091.650 397.990.195

(Rp. 000) % PROY PORPSI PERTBH % 17,10 16,45 21,59 13,70 9,25 25,12

22% 21% 5% 13% 35% 4% 70%


BAB 1 -


III – 38


2010


BAB 1 -

3.3.2.8.Pengeluaran Daerah Kota Surabaya Komponen pengeluaran belanja terdiri dari : 1. Belanja Operasi 2. Belanja Administrasi Umum 3. Belanja Modal 4. Belanja tak terduga Pada Tabel 3.8. dapat diketahui bahwa besarnya pengeluaran biaya di Kota Surabaya pada tahun 2008 mencapai Rp. 2.019.238.285.368,-. Dilihat dari perkembangan total biaya di Kota Surabaya tiap tahunnya (2005 - 2008) cenderung meningkat, dimana rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya adalah sebesar 227.37 %, peningkatan yang sangat tinggi adalah dari tahun 2006 yaitu Rp. 209.706.337.000,- ke tahun 2007 sebesar Rp. 1.556.472.089.000,- peningkatan yang sangat tinggi ini dari pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan karena pada tahun anggaran 2007 dan tahun 2008 Belanja Administrasi Umum ditiadakan. Belanja yang terbesar pada tahun 2008 di pos Belanja Operasi sebesar Rp. 1.543.553.732.000,-.

III – 39

BAB 1 -


Uraian

TOTAL BELANJA

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan - Transfer Bagi Hasil Restribusi 7 BELANJA TIDAK TERDUGA -Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan BELANJA MODAL - Belanja Modal Bangunan Air - Belanja Tanah - Belanja Modal Peralatan & Mesin - Belanja Modal Instalasi - Belanja Modal Jaringan - Belanja Monumen - Belanja Modal Bangunan Gedung - Belanja Modal Jalan,irigasi & Jaringan - Belanja Modal Alat Berat - Belanja Modal Alat Angkutan - Belanja Modal Alat Bengkel & Alat Ukur - Belanja Modal Alat Pertanian - Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga - Belanja Modal Alat Studio & Komunikasi - Belanja Modal Alat Laboratorium - Belanja Modal Buku/Perpustakaan - Belanja Modal Barang Bercorak Seni & Budaya -Belanja Modal Hewan & Ternak serta tanaman - Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan - Belanja Modal aset lainnya Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Aparatur Daerah Jumlah Belanja Pelayanan Publik BELANJA BAGI HASIL - Belanja Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak Jumlah Belanja bagi hasil BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan -Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota

Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja bantuan Sosial - Belanja Hibah/Belanja Bagi Hasil - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan Jumlah Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan -Belanja Pegawai dan Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan sosial - Belanja Pemeliharaan

Bagian dan Pos

32.879.045 32.879.045 34.449.206

967.948 967.948 209.706.337

33.037.883 33.037.883 33.037.883

148.784 148.784 190.349.928

1.570.161 1.570.161

29.530.493 174.289.183

25.310.358 157.163.261

14.850

41.181 7.066.572 88.567 81.554 18.925.619 1.205.074 559.661 473.451 367.813 630.889 2.310

14.190 39.600 34.012

2.145 3.836.629 101.267 3.960 18.811.330 1.264.386 43.856 24.814 54.599

768.000

83.561

300.961

69.631.820

8.582.098 5.104.171

1.205.885 5.668.315 70.778.031

19.774.054 36.171.497

33.618.035 29.998.555 11.807.619 3.113.015 8.397.265 75.126.870

2006

REALISASI

22.715.243 41.188.588

25.777.589 23.391.428 8.695.530 5.222.157 6.683.698 61.074.872

2005


6

5

3

2.

1

No

1.556.472.089

3.131.079 3.131.079

1.333.620

9.681.495 248.491.112 1.552.007.390

11.361.770 114.114.569

51.053.671 62.279.607

1.303.516.278

30.640.610

743.925.180 520.568.899 8.381.589

-

743.925.180 520.568.899 8.381.589 30.640.611 1.333.620

2007

2.019.238.285

1.120.839

7.503.398 474.563.714 2.018.117.446

224.929.315 132.607.590

23.107.403 86.416.008

1.543.553.732

859.823.217 588.455.871 6.290.921 86.599.392 2.384.331

-

859.823.217 588.455.871 6.290.922 2.384.331 86.599.392

2008

(8)

(0)

227

225 225

-

(50) (27) 19 (26) 593 8 910 42 (6) 980 0 (2) 588 904 287 (42) (11) 283 277

596

259 (10)

1.222 447

30 28 (29,02) (92,22) 6.393,56 (40) 26 23

PERTUMBUHAN (%)

PROY

2.224.606.300

3.444.187 3.444.187

1.232.923

8.253.738 522.020.085 2.219.929.191

247.422.247 145.868.349

25.418.143 95.057.609

1.697.909.105

945.805.539 647.301.458 6.920.013 95.259.331 2.622.764

945.805.539 647.301.458 6.920.014 2.622.764 95.259.331 -

2010

2.334.669.652

3.788.606 3.788.606

1.356.215

9.079.112 574.222.094

272.164.471 160.455.184

27.959.958 104.563.370

1.755.302.737

2.885.041

1.040.386.093 712.031.604

1.040.386.093 712.031.604 7.612.016 2.885.041 104.785.264 -

2011

Tabel 3.8. Tabel Realisasi Dan Proyeksi Belanja Pemerintah Kota Surabaya

2.568.136.617

4.167.466 4.167.466

1.491.837

9.987.023 631.644.303

299.380.918 176.500.702

30.755.953 115.019.707

1.930.833.011

3.173.545

1.144.424.702 783.234.764

1.144.424.702 783.234.764 8.373.217 3.173.545 115.263.791 -

2012

PROYEKSI

2.824.950.279

4.584.213 4.584.213

1.641.020

10.985.725 694.808.734

329.319.010 194.150.773

33.831.549 126.521.677

2.123.916.312

3.490.899

1.258.867.172 861.558.241

1.258.867.172 861.558.241 9.210.539 3.490.899 126.790.170 -

2013

3.107.445.306

5.042.634 5.042.634

1.805.122

12.084.298 764.289.607

362.250.911 213.565.850

37.214.704 139.173.845

2.336.307.943

3.839.989

1.384.753.889 947.714.065

1.384.753.889 947.714.065 10.131.593 3.839.989 139.469.187 -

2014

(Rp. 000)


III – 40


2010

3.3.2.9.Proyeksi Keuangan Kota Surabaya Proyeksi kemampuan keuangan Kota Surabaya dilakukan dengan menyesuaikan kondisi keuangan (APBD) Kota Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar yaitu: melihat kecenderungan trend (past trend), estimasi pertumbuhan akibat adanya action plan, serta ada tidaknya pelaksanaan khusus pemerintah daerah setempat yang mempengaruhi trend perkembangan proyeksi keuangan daerah. 3.3.2.10.Proyeksi Penerimaan Kota Surabaya Berdasarkan kondisi eksisting penerimaan daerah Kota Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun (2005 2008), maka dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Kota Surabaya adalah sebesar 14.99 % sehingga pada tahun 2010 - 2014 di proyeksikan kenaikan rata-rata 9,96 %, besar. Tabel 3.9. Proyeksi Penerimaan Pendapatan Kota Surabaya ( Rp. 000 ) No


1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yanga dipisahkan Lain2 Pendapatan pendapatan asli daerah yang sah Jumlah Pendapatan Asli daerah 2 Dana Perimbangan/Pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi Jumlah Dana Perimbangan/Pendapatan transfer 3 Lain2 pendapatan yang sah Bantuan dana kontinjensi/perimbangan dari pemerintah Bagi hasil pajak propinsi Bagi hasil propinsi lainnya Dana penyesuaian dan otonomi daerah Jumlah Lain2 pendapatan yang sah Transfer pemerintah pusat lainnya Dana penyesuaian Jumlah Transfer pemerintah pusat lainnya Pendapatan yang sah Pendapatan hibah Pendapatan lainnya Jumlah Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Tahun 2005 - 2008

2010

2011

PROYEKSI 2012

2013

2014

437.789.216 179.731.868

481.568.137 197.705.055

529.724.951 217.475.560

582.697.446 239.223.116

640.967.191 263.145.428

46.772.031 131.059.202 795.352.316

51.449.234 144.165.122 874.887.548

56.594.157 158.581.634 962.376.303

62.253.573 174.439.798 1.058.613.933

68.478.930 191.883.778 1.164.475.326

619.688.138 4.444.975 784.949.334 8.882.500

681.656.952 4.889.473 863.444.268 9.770.750

749.822.647 5.378.420 949.788.695 10.747.825

824.804.912 5.916.262 1.044.767.564 11.822.608

907.285.403 6.507.888 1.149.244.320 13.004.868

1.417.964.948

1.559.761.443

1.715.737.587

1.887.311.346

2.076.042.480

308.772.763 3.763.426 7.080.131 319.616.320

339.650.040 4.139.768 7.504.939 351.294.747

373.615.043 4.553.745 7.955.235 386.124.024

410.976.548 5.009.119 8.432.549 424.418.217

452.074.203 5.510.031 8.938.502 466.522.736

10.147.572 10.147.572

10.756.426 10.756.426

11.401.812 11.401.812

12.085.920 12.085.920

12.811.076 12.811.076

1.060.000 5.979.386 7.039.386 2.550.120.542

1.123.600 6.338.149 7.461.749 2.804.161.913

1.191.016 6.718.438 7.909.454 3.083.549.179

1.262.477 7.121.544 8.384.021 3.390.813.437

1.338.226 7.548.837 8.887.062 3.728.738.681


BAB 1 -

3.3.2.11.Proyeksi Belanja Kota Surabaya Berdasarkan kondisi realisasi APBD tahun 2004 - 2008 belanja Kota Surabaya mengalami rata-rata peningkatan yang sangat tinggi yaitu 227 %. Tetapi dasar penghitungan proyeksi tidak mengikuti tren rata-rata peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan hanya terjadi dari tahun 2006 ke 2007 sehingga proyeksi tahun 2010 - 2014 sebesar 10 %.

III – 41


2010

Tabel 3.10. Proyeksi Belanja Pemerintah Kota Surabaya (Rp. 000) Uraian No

PROYEKSI

Bagian dan Pos

2010

Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja bantuan Sosial - Belanja Hibah/Belanja Bagi Hasil 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan -Belanja Pegawai dan Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bunga - Belanja Hibah - Belanja Bantuan sosial Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan 3 BELANJA MODAL - Belanja Tanah - Belanja Modal Peralatan & Mesin - Belanja Modal Bangunan Gedung - Belanja Modal Jalan,irigasi & Jaringan - Belanja Modal aset lainnya Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Aparatur Daerah Jumlah Belanja Pelayanan Publik 6 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN - Transfer Bagi Hasil Restribusi 7 BELANJA TIDAK TERDUGA -Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA

2011

2012

2013

2014

945.805.539 647.301.458 6.920.014 2.622.764 95.259.331

1.040.386.093 712.031.604 7.612.016 2.885.041 104.785.264

1.144.424.702 783.234.764 8.373.217 3.173.545 115.263.791

1.258.867.172 861.558.241 9.210.539 3.490.899 126.790.170

1.384.753.889 947.714.065 10.131.593 3.839.989 139.469.187

945.805.539 647.301.458 6.920.013 95.259.331 2.622.764 1.697.909.105

1.040.386.093 712.031.604

1.144.424.702 783.234.764

1.258.867.172 861.558.241

1.384.753.889 947.714.065

2.885.041 1.755.302.737

3.173.545 1.930.833.011

3.490.899 2.123.916.312

3.839.989 2.336.307.943

25.418.143 95.057.609 247.422.247 145.868.349 8.253.738 522.020.085 2.219.929.191

27.959.958 104.563.370 272.164.471 160.455.184 9.079.112 574.222.094

30.755.953 115.019.707 299.380.918 176.500.702 9.987.023 631.644.303

33.831.549 126.521.677 329.319.010 194.150.773 10.985.725 694.808.734

37.214.704 139.173.845 362.250.911 213.565.850 12.084.298 764.289.607

1.232.923

1.356.215

1.491.837

1.641.020

1.805.122

3.444.187 3.444.187

3.788.606 3.788.606

4.167.466 4.167.466

4.584.213 4.584.213

5.042.634 5.042.634

2.224.606.300

2.334.669.652

2.568.136.617

2.824.950.279

3.107.445.306

1

TOTAL BELANJA


3.3.2.12.Rencana Pembiayaan RPIJM Kota Surabaya Rencana pendanaan dijabarkan dari ketersediaan dana masing-masing daerah. Ketersediaan dana dihitung dari besarnya proyeksi penerimaan perhitungan APBD tahun 2010 – 2014. Besarnya proyeksi penerimaan APBD adalah rata-rata sebesar 9,96 %. Dari perhitungan tersebut maka proyeksi tahun 2010 -2014 tampak dalam tabel berikut : Tabel 3.11. Proyeksi Penerimaan APBD Tahun 2011 - 2014 ( Rp. 000 ) PROYEKSI

2,804,161,913

2012 3,083,549,179


2013 3,390,813,437

2014 3,728,738,681

BAB 1 -

2011

III – 42

BAB 1 -


PEMBIAYAAN

852

36,069

94,550

41,283

4 Air Limbah

5 Pengembangan Pemukiman

6 Tata Bangunan Lingkungan

1,326

31,150 10,133

34,550 60,000

500 12,154

63

1,027,900 579,568 330,579

1,389

TOTAL

1,278

APBN

0

0

0

0

0

94,339 23,415

0

0

0 23,415

0

94,339

0

3,350

1,560

APBN 1,790

APBD Kota

32,562

0

24,410 17,038 9,149

7,372

500

12,000

0

0

0

0

0

0

0

0 23,413

0

69,327

0

2,600

1,560

1,040

33,900

1,280

24,410 16,538

9,259

7,872

0

12,500

500 12,000

0

0

0

0

0

0 23,361

0

0

0

0 976,442 485,886 328,691 138,504 23,361

0

0 130,000 30,000 100,000

0

0

(000.000;)

0

0

0

0

0

0

2012 APBD APBD Masy. swasta Kota Propinsi

0 773,032 436,008 198,520 138,504

0

2011 JUMLAH APBD Masy. swasta APBN Propinsi

0 960,269 490,177 377,352 69,327 23,413

12,500

0 155,000 30,000 125,000

0

0

0 732,447 441,079 222,041

0

2010 JUMLAH APBD APBD Masy. swasta Kota Propinsi

852,481 512,027 246,114

2,129

JUMLAH

3 Sampah

2 Drainase

1 Air Minum

No.

Tabel 3.12. Rencana Alokasi Pendanaan RPIJM Kota Surabaya Tahun 2010 -2014


III – 43


BAB 1 -

PEMBIAYAAN

110,000

6 Tata Bangunan Lingkungan TOTAL

110,000

5 Pengembangan Pemukiman

6,259

0

0

0

0

0 23,361

0

0

0

1,172,798 555,973 423,117 170,347 23,361

30,000 80,000

30,000 80,000

1,280

0

30,900

16,038 57,372

4 Air Limbah

0

73,410

1,040

APBD Kota

3 Sampah

1,560

APBN

845,888 477,095 198,446 170,347

2,600

JUMLAH

2 Drainase

1 Air Minum

No.

0

2,600

1,560

APBN

0

5,924

90,000 30,000 60,000

90,000 30,000 60,000

29,282

7,347

1,040

APBD Kota

0 325,542 167,873 134,311

0

0

0

0 113,660 106,313

0

0

2013 JUMLAH APBD Masy. swasta Propinsi

0

0

0

0

0 23,357

0

0

0 23,357

0

0

0

0

0

0

0

0

(000.000;) 2014 APBD Masy. swasta Propinsi


III – 44


2010

Dana yang diproyeksikan tersebut dipergunakan untuk pembelanjaan, untuk pengoperasian dan pemeliharaan prasarana. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru. Untuk menghitung dana yang tersedia untuk kegiatan Cipta Karya maka tabel tersebut harus disesuaikan dengan dana yang diproyeksikan tersebut diatas. Dana untuk RPIJM pada tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.13. Tabel Proyeksi Pendanaan RPIJM Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 ( Rp. 000.000 )

2011 960.269

PROYEKSI 2012 976.442

2013

2014

1.172.798

325.542

Sedangkan kegiatan RPIJM yang didanai oleh APBD II kota Surabaya diproyeksikan sebagai berikut : Tabel 3.14. Tabel Proyeksi Pendanaan RPIJM Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 Dana APBD II ( Rp. 000.000 )

2011

377.352

PROYEKSI 2012

328.691

2013

2014

423.117

134.311

Dengan demikian APBD II kota Surabaya mampu untuk membiayai kegiatan RPIJM, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


BAB 1 -

Penentuan besarnya dana yang digunakan untuk program-program kegiatan daerah baik yang didanai sendiri atau didanai pemerintah pusat, atau pemerintah provinsi harus disesuaikan dengan kesepakatan daerah itu sendiri.

III – 45


2010

3.3.3. Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya akan melakukan sosialisasi mengenai program sanitasi bagi masyarakat Kota Surabaya yang terkait dengan sektor air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air minum/bersih lebih diprioritaskan melalui media massa elektronik yaitu beberapa radio dan televisi yang ada di Kota Surabaya, karena hal ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam menjangkau sasaran masyarakat Kota Surabaya . Program dan kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk : a. Sosialisai pemberantasan sarang nyamuk secara serentak di Kota Surabaya melalui serangkaian program dialog interaktif. b. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh Dinas Kesehatan melalui buku saku PHBS. c. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat oleh Dinas Kesehatan. d. Iklan layanan masyarakat baik dalam bentuk spot dan ad-lips. 3.3.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dirancancang dalam rangka mengejar ketertinggalan dan percepatan pembangunan sektor sanitasi di Indonesia. Program ini tentu saja akan membutuhkan dana yang relatif besar. Saat ini anggaran sektor sanitasi memang relatif kecil bila dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan dan lain-lain. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi target pembangunan sanitasi yang ada. Strategi menghadapi kendala pendanaan tersebut selain mengandalkan APBD Kota Surabaya, juga harus digali sumber-sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Propinsi Jawa TImur, bantuan luar negeri, dan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya yang sah dan tidak mengikat. Namun untuk mendapatkan dana tersebut diperlukan perencanaan dan program sanitasi yang memadai seperti Strategi Sanitasi Kota, Master Plan Sanitasi, Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Sanitasi serta dokumen penunjang lainnya. Hal lainnya adalah meningkatkan peranan sektor swasta sebagai operator dalam pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi kota, sebagai contoh pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur tinja, pengelolaan IPLT, dan lain-lain. Dengan demikian dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sekaligus menggairahkan perekonomian kota dan membuka lapangan pekerjaan.


BAB 1 -

Sebagai suatu program sanitasi yang berbasis masyarakat, maka peranan masyarakat sangat besar. Peranan ini juga dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota, seperti biaya pengadaan tanah / lahan (misalnya untuk TPS atau MCK), biaya tenaga kerja (baik untuk masa pembangunan maupun pemeliharaan), pembersihan saluran drainase atau sungai, kepedulian untuk pemilahan sampah dan melakukan komposting sehingga mengurangi beban pengangkutan sampah, dan lain-lain. Walaupun jumlah kontribusi dana dari masyarakat relatif kecil, namun paling tidak dapat mengurangi

III – 46


2010

beban Pemerintah Kota dan yang terpenting adalah rasa memiliki masyarakat, kepedulian terhadap kesehatan lingkungan, dan membuka lapangan kerja. 3.3.5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Peran serta masyarakat dalam bidang air limbah, persampahan, drainase lingkungan maupun air minum/bersih adalah keterlibatan masyarakat dalam bertanggung jawab pasif maupun aktif, secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungan. Sungguh merupakan hal yang sangat baik bila peran serta masyarakat memenuhi syarat untuk menjadi sub sistem, tetapi kondisi masyarakat tidak dapat dipaksakan karena menyangkut masalah sosial budaya dan homogenitas, sehingga hanya daerah tertentu saja yang mampu untuk melaksanakannnya. Hal tersebut bukannya peran serta masyarakat tidak dapat diharapkan, tetapi memerlukan waktu untuk mengkondisikannya, sehingga hanya daerah tertentu saja yang mampu untuk melaksanakannya. Hal tersebut bukannya peran serta masyarakat tidak dapat diharapkan, tetapi memerlukan waktu untuk mengkondisikannya, sehingga pada tahap (setting) pertama peran serta masyarakat dianggap sebagai komponen lingkungan. Baik di kota maupun di desa pada umumnya kesehatan lingkungan yang terkait dengan air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air minum/bersih kurang diperhatikan oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh: Kurangnya pengertian bahwa kesehatan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak negatif pada lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Kurang menyadari arti kebersihan dan keindahan Kekurang-pahaman teknologi maupun pengorganisasian pengelolaan air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air minum/bersih . Adanya anggapan terutama di kota bahwa pengelolaan air limbah, persampahan, drainase lingkungan serta air minum/bersih merupakan tanggung jawab pemerintah kota.


BAB 1 -

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan adalah: 1. Membayar retribusi sampah setiap bulan melalui pembayaran rekening PDAM bagi masyarakat yang berlangganan PDAM dan melalui kelurahan bagi masyarakat yang tidak berlangganan PDAM. Sistem ini kurang efektif karena bagi masyarakat yang tidak berlangganan PDAM, retribusi yang masuk tidak dapat diharapkan secara kontinyu, karena hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, tidak ada sistem penagihan secara langsung. Berdasarkan data retribusi yang masuk dari tahun ke tahun terlihat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah retribusi, namun jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran pengelolaan sampah, nilai tersebut masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya adalah karena retribusi yang harus dibayar terlalu kecil dan tidak didasarkan atas jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga, dan pengelolaan sampah lebih dipandang sebagai pengelolaan yang bersifat sosial. Diperlukan peninjauan ulang terhadap dasar penentuan retribusi dan besarnya retribusi yang harus dibayar masyarakat. 2. Masyarakat dalam lingkup RT/RW membayar iuran bulanan untuk pengumpulan sampah dengan menggunakan jasa pasukan kuning untuk melakukan pengumpulan sampah dari tiaptiap rumah tangga ke TPS terdekat. Peran masyarakat dalam tahap pengumpulan sampah ini

III – 47


3.

4.

2010

meringkankan biaya operasional yang harus disediakan Dinas Kebersihan karena pemerintah tidak perlu menyediakan biaya pengumpulan sampah. Sebagian masyarakat/swasta turut serta dalam pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan menjadi mitra Dinas Kebersihan. Hal ini dilakukan karena jumlah armada pengangkutan dan personil Dinas Kebersihan saat ini belum dapat mengangkut semua sampah yang ada. Sebagian kecil masyarakat telah berpartisipasi pada proses pengolahan sampah di beberapa kelurahan dengan melakukan pengolahan sampah menggunakan sistem komposting individual.

Keberadaan peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan air minum/sehat saat ini telah menunjukkan peningkatan. Tampilnya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok masyarakat murni melalui pendampingan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta memberikan kontribusi yang cukup baik dalam membantu Pemerintah Kota Surabaya untuk menangani kesehatan lingkungan.


BAB 1 -

3.3.6. Aspek Monitoring dan Evaluasi Dalam rangka memantau dan mengevaluasi pencapaian sektor santasi maka perlu disusun suatu sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Sistem ini untuk memastikan apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, bila tidak akan dievaluasi faktor-faktor penyebabnya. Indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, khususnya:: 1. Progres Sektoral : monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau progres dari masingmasing sektor dan subsektor sanitasi secara umum, seperti pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan air minum/bersih. 2. Progres Wilayah : monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau progres perbaikan dan pembangunan sanitasi di masing-masing Wilayah Pembangunan (WP), kecamatan dan kelurahan. Dalam hal ini dinilai sejauh mana perbaikan sanitasi telah dilakukan di masingmasing wilayah atau kawasan, tingkat pelayanan dan berapa besar penduduk yang masih belum terlayani. 3. Progres Tata Kelola Sanitasi: monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau kinerja dari dinas /instansi yang terkait dengan pembangunan sanitasi, juga dinilai mengenai koordinasi dan kerjasama antar lembaga, anggaran yang disediakan untuk sanitasi, Peraturan Daerah atau Surat Keputusan . 4. Secara berkala juga akan akan diadakan evaluasi mengenai manfaat proyek. Guna mendukung Sistem Monitoring dan Evaluasi tersebut maka sangat dibutuhkan adanya dukungan data dan informasi yang memadai.

III – 48

BAB 3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA ASPEK TEKNIS DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Recommend Documents