BAB II KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KABUPATEN

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)BERAU

BAB II KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KABUPATEN

2.1. Gambaran Umum Sanitasi Kabupaten Berau 2.1.1. Rona Wilayah A. Keadaan geografis dan Administrasi Secara geografis wilayah Kabupaten Berau berada antara 116° BT–119° BT 1° LT–2°33’LUyang luasnya sekitar 34.127 Km2. Wilayah Kab. Berau secara administratif meliputi 13 Kecamatan dengan 10 Kelurahan dan 107 desa. Dari 13 kecamatan, wilayah yang terbangun secara intensif adalah wilayah Kecamatan perkotaan, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb sebagai ibukota kabupaten, Teluk Bayur, Sambaliung dan gunung Tabur.

B. Profil Wilayah Kabupaten Berau Letak geografis Kabupaten Berau yang dekat dengan Garis Khatulistiwa menjadikan daerah ini memiliki iklim tropis, yang akan memiliki curah hujan tinggi dengan hari hujan merata sepanjang tahun. Intensitas penyinaran matahari yang tinggi menjadikan suhu udara relatif tinggi sepanjang tahun dengan kelembaban udara yang tinggi pula. Curah hujan cenderung tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 99,5 – 576,0 mm3 perbulan.Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 99,5 mm3 perbulan.Pada bulan ini merupakan pertengahan musim kemarau yang sangat terik.Curah hujan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Februari sebesar 579,0 mm3. Kelembaban udara di Kabupaten Berau selama tahun 2010 berkisar antara 50 - 100% perbulannya.Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 63 %.Sedangkan tingkat kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, April dan Agustus yaitu sebesar 99 %.

II- 1


Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Berau adalah 179.079 jiwa dengan sebaran jumlah penduduk terbesar adalah di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu 62.725 jiwa dan yang paling sedikit di Kecamatan Maratua sebesar 3.076 jiwa. 2.1.2. Tinjauan Kebijakan Umum Kabupaten Berau Saat ini kondisi infrastruktur Kabupaten Berau umumnya relatif baik, demi mewujudkan visi Kabupaten Berau sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Utara maka pembangunan fisik perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Permasalahan dalam pembangunan fisik yang terjadi di Kab. Berau saat ini dibagi atas beberapa persoalan yaitu akibat limitasi dan kendala fisik wilayah, permukiman, lingkungan hidup, arah perkembangan kawasan terbangun kota, jaringan air bersih, persampahan, banjir dan transportasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, maka disusun strategi kebijakan untuk masing-masing sub bidang dalam bidang prasarana dan pengembangan wilayah, meliputi bidang penataan ruang, pertanahan, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, dan lingkungan hidup. Kebijakan pengembangan Kabupaten Berau meliputi kebijakan di bidang hukum, politik dan pemerintahan, ekonomi dan lingkungan, infrastruktur, sosial. 1. Kebijakan dibidang hukum, politik dan pemerintahan, diarahkan pada peningkatan kinerja dan mutu aparatur pemerintah;meningkatkan ketertiban keamanan daerah; kesejahteraan masyarakat dan pelayanan berdasarkan SPM. 2. Kebijakan dibidang ekonomi dan lingkungan meliputi peningkatan ekonomi berbasis agribisnis dan ekowisata; pemanfaatan lahan dan SDA sesuai tata ruang; peningkatan promosi pariwisata; optimalisasi sarana & prasarana pertanian; perikanan; peternakan; ketahanan pangan;industri; koperasi. 3. Kebijakan dibidang infrastruktur diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar seperti jaringan komunikasi, air bersih, listrik; sarana prasarana dasar perkotaan; percepatan infrastruktur di wilayah pedalaman; sumber energy; irigasi; drainase; perumahan; jalan dan jembatan; persampahan dan RTH. 4. Kebijakan dibidang

sosial diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan

masyarakat dan mewujudkan masyarakat sejahtera. A.

Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau II- 2


A.1. Visi dan Misi Kabupaten Berau Visi :Mewujudkan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agribisnis Dan Tujuan Wisata, Serta Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Sejahtera. Misi: 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Berakhlak Mulia; 2. Membangun, Mengembangkan Dan Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Dalam Arti Luas Dalam Menunjang Ekowisata Dan Agribisnis; 3. Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Layak Dan Sejahtera; 4. Mewujudkan

Perbaikan

Sistem

Subsidi,

Perlindungan

Sosial

Dan

Penanggulangan/Pengentasan Masyarakat Miskin; 5. Mewujudkan Pemberdayaan dan Kemandirian Kelembagaan masyarakat Dengan Pendekatan Partisipatif; 6. Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Pro Kerakyatan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan; 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa . 8. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Berakhlak Mulia; 9. Membangun, Mengembangkan Dan Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Dalam Arti Luas Dalam Menunjang Ekowisata Dan Agribisnis; 10. Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Layak Dan Sejahtera; 11. Mewujudkan

Perbaikan

Sistem

Subsidi,

Perlindungan

Sosial

Dan

Penanggulangan/Pengentasan Masyarakat Miskin; 12. Mewujudkan Pemberdayaan dan Kemandirian Kelembagaan masyarakat Dengan Pendekatan Partisipatif; 13. Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Pro Kerakyatan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan; 14. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa .

II- 3


A.2. Kebijakan RPJP danRPJM Kabupaten Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang diarahkan pada optimalisasi penataan ruang yang konsisten antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta didukung oleh regulasi yang tidak bertentangan antar sektor dengan tetap memperhatikan keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah melalui : 1.

Strategi Peningkatan Kapasitas Strategi yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kapasitas aparatur dan ekonomi daerah agar dapat memanfaatkan sumberdaya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan.

2.

Strategi Perluasan Kesempatan Strategi yang diarahkan untuk menciptakan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan dan hak-hak dasar serta hidup yang layak.

3.

Strategi Penataan Kemitraan Strategi yang diarahkan membangun dan mengembangkan hubungan kesetaraan perusahaan besar dan kecil, eksekutif dan legeslatif, pemerintah dan swasta, kaya dan miskin, laki dan perempuan yang saling menguntungkan.

A.3. Kebijakan RPIJM Pembentukan struktur ruang kotadimaksudkan untuk dapat mengarahkan penempatan pusatpusat kegiatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam suatu kerangka kegiatan yang efisien. Kebijakan bidang prasarana dan pengembangan wilayahmeliputi : 1.

Penataan Ruang : •

Pengembangan pertamanan kota dalam upaya meningkatkan kondisi estetika, teduh, bersih, indah dan tertib.

•

Memindahkan kawasan industri yang berada di pusat kota

•

Pembangunan perkotaan ditingkatkan dan dilaksanakan secara terencana dan terpadu

•

Kerjasama dengan daerah lain dalam upaya pemecahan permasalahan yang timbul di Kabupaten Berau

2.

Pertanahan : •

Sosialisasi pertemuan mengenai pertanahan rakyat II- 4


• 3.

Menertibkan sertifikat

Perumahan dan Permukiman: •

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat

•

Pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan tata ruang dan keterkaitan lingkungan sosial

4.

•

Meningkatkan peran koperasi dan swasta dalam pembiayaan pembangunan perumahan

•

Revitalisasi kawasan kumuh

•

Penciptaan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, bersih, sehat, dan aman

Pekerjaan Umum •

Perbaikan dan pemeliharaan sarana irigasi

•

Mencari sumber air baku baru

•

Pembangunan sarana irigasi

•

Peningkatan peran pemerintah dalan operasi pemeliharaan jaringan air

•

Pembangunan sarana transportasi

•

Pembangunan jalan perkotaan dan pedesaan yang diserasikan dengan perkembangan transportasi jalan raya

5.

Perhubungan: •

Sistem transportasi daerah ditata dan disempurnakan yang didukung SDM yang berkualitas

•

Pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan

•

Pembangunan transportasi darat harus mampu mengembangkan secara terpadu antar dan intra moda

•

Pembangunan transportasi udara untuk memenuhi jasa transportasi regional, nasional dan internasional

•

Peningkatkan keserasian antar beban dan kepadatan lalulintas kendaraan dengan kemampuan jalan

6.

•

Memperluas jariangan perhubungan darat, laut dan udara

•

Pengembangan SDM

Lingkungan Hidup: •

Peningkatan kemampuan SDM untuk mencari sumber air baku II- 5


•

Sosialisasi pentingnya Hutan Lindung

•

Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dan seimbang dengan perkembangan penduduk

•

Pemanfataan SDA laut, udara dan darat dengan memelihara kelestarian lingkungan hidup

•

Konservasi kawasan hutan termasuk flora dan fauna

•

Pembangunan berwawasan lingkungan yang dikembangkan dengan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air serta SDA lainnya.

B.

Tinjauan Kebijakan Tata Ruang Sektoral dalam RTRW Kabupaten Berau

B.1. Kebijakan dan Strategi Prasarana dan Pengembangan Wilayah Kebijakan pengembangan wilayahberdasarkan RTRW Kab.Berau diarahkan pada mewujudkan kabupaten sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata, berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: a.

pembangunan kawasan sentra industri;

b.

peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata;

c.

pengembangan kawasan pertanian;

d.

peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan;

e.

pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;

f.

pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan;

g.

pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah;dan

h.

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berdasarkan sistem pusat kegiatan Kab. Berau dibagi menjadi: a.

Sistem Perkotaan; dan

b.

Sistem Perdesaan.  Sistem perkotaan meliputi: a.

PKW adalah Perkotaan Tanjung Redeb

b.

PKL meliputi: 1. Perkotaan Merancang; 2. Perkotaan Tepian Buah; 3. Perkotaan Tanjung Batu; dan II- 6


4. Perkotaan Talisayan. c.

PKL meliputi: 1. Perkotaan Mangkajang; dan 2. Perkotaan Labanan.

d.

PPK meliputi: 1. Sambakungan; 2. Kasai; 3. Teluk Harapan; 4. Bebanir/Bangun; 5. Tumbit Melayu; 6. Tubaan; 7. Biatan Lempake; 8. Tembudan; 9. Batu Putih; 10. Biduk-Biduk; 11. Merapun; 12. Long Keluh; 13. Merasa; 14. Bukit Makmur; 15. Sido Bangen; dan 16. Long Laai.

Dengan rencana fungsi utama kawasan perkotaan terdiri dari: a.

PKW sebagai Pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, Pusat pelayanan jasa pariwisata, Pusat transportasi darat dan laut regional, Pendidikan tinggi, Pusat pelayanan kesehatan, Pusat Siaran dan Telekomunikasi, Pusat Olah Raga skala Provinsi, Pengendalian Lingkungan Kelautan, Pusat transportasi laut regional dan internasional, Pusat perikanan tangkap, Pusat Penelitian Kelautan, Pusat Industri, Pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan, Pengembangan perikanan tangkap;

b.

PKL sebagai Pusat pengembangan agropolitan, Pelayanan Pariwisata, Pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, Pendidikan tinggi, Pengembangan II- 7


Agroindustri dan Agribisnis, Pengembangan budidaya perikanan darat, Pengembangan energi / kelistrikan, Pengelolaan / industri pengelolaan perkebunan, Pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas Pergudangan, Industri c.

PKLp sebagai Pusat transportasi udara regional, Pusat pengembangan agropolitan, Pelayanan Pariwisata, Pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, Pengembangan Agroindustri dan Agribisnis, Pengembangan budidaya perikanan darat, Pengembangan energi / kelistrikan, Pengelolaan / industri pengelolaan perkebunan, Pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas Pergudangan, Industri

d.

PPK sebagai Pelayanan kegiatan perikanan tangkap, Pelayanan kegiatan budidaya tambak, Industri rakyat, Pelayanan Jasa dan Perdagangan, Pengembangan Pertanian, Pengembangan Perkebunan, Pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat

 Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.

PPL Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur;

b.

PPL Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur;

c.

PPL Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur;

d.

PPL Kampung Samburakat Kecamatan Gunung Tabur;

e.

PPL Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur;

f.

PPL Kampung Pulau Besing Kecamatan Gunung Tabur;

g.

PPL Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur;

h.

PPL Kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan;

i.

PPL Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan;

j.

PPL Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan;

k.

PPL Kampung Bohe Silian Kecamatan Maratua;

l.

PPL Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua;

m.

PPL Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua;

n.

PPL Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung;

o.

PPL Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung;

p.

PPL Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung;

q.

PPL Kampung Bena Baru Kecamatan Sambaliung;

r.

PPL Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung;

s.

PPL Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung; II- 8


t.

PPL Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung;

u.

PPL Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung;

v.

PPL Kampung Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung;

w.

PPL Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung;

x.

PPL Kampung UPT Sukan Tengah III Kecamatan Sambaliung;

y.

PPL Kampung UPT Sukan Tengah IV Kecamatan Sambaliung;

z.

PPL Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung;

å.

PPL Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur;

ä.

PPL Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar;

ö.

PPL Kampung Semurut Kecamatan Tabalar;

aa.

PPL Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar;

bb.

PPL Kampung Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar;

cc.

PPL Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar;

dd.

PPL Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan;

ee.

PPL Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan;

ff.

PPL Kampung Manunggal Jaya Kecamatan Biatan;

gg.

PPL Kampung Biatan Ulu Kecamatan Biatan;

hh.

PPL Kampung Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan;

ii.

PPL Kampung Karangan Kecamatan Biatan;

jj.

PPL Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan;

kk.

PPL Kampung Sumber Mulya Kecamatan Talisayan;

ll.

PPL Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan;

mm. PPL Kampung Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan; nn.

PPL Kampung Suka Murya Kecamatan Talisayan;

oo.

PPL Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan;

pp.

PPL Kampung Capuak Kecamatan Talisayan;

qq.

PPL Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan;

rr.

PPL Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan;

ss.

PPL Kampung Campu Sari Kecamatan Talisayan;

tt.

PPL Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih;

uu.

PPL Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih; II- 9


vv.

PPL Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih;

ww.

PPL Kampung Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih;

xx.

PPL Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih;

yy.

PPL Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk;

zz.

PPL Kampung Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk;

åå.

PPL Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk;

ää.

PPL Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk;

öö.

PPL Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk.

aaa. PPL Kampung Merabu Kecamatan Kelay; bbb. PPL Kampung Mapulu Kecamatan Kelay; ccc.

PPL Kampung Panaan Kecamatan Kelay;

ddd. PPL Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay; eee. PPL Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay; fff.

PPL Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay;

ggg.

PPL Kampung Long Duhung Kecamatan Kelay;

hhh. PPL Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay; iii.

PPL Kampung Long Pelay Kecamatan Kelay;

jjj.

PPL Kampung Long Sului Kecamatan Kelay;

kkk.

PPL Kampung Pandan Sari Kecamatan Segah;

lll.

PPL Kampung Siduung Indah Kecamatan Segah;

mmm. PPL Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah; nnn. PPL Kampung Harapan Jaya Kecamatan Segah; ooo. PPL Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah; ppp. PPL Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah; qqq.

PPL Kampung Long Ayan Kecamatan Segah;

rrr.

PPL Kampung Long Ayap Kecamatan Segah;

sss.

PPL Kampung Punan Mahakam Kecamatan Segah; dan

ttt.

PPL Kampung Punan Segah Kecamatan Segah.

Dimana rencana fungsi perdesaan adalah sebagai berikut : 1. PPL memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

10

II-


2. Untuk operasionalisasi Kawasan Perkotaan PKL, PKLp dan PPK akan disusun Rencana Rinci Tata Ruang PKL, PKLp dan PPK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Untuk perencanaan pengembangan prasarana perkotaan, kebijakan dan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau pada masing-masing sektor adalah: 1.

PHBS : Tujuan

Sasaran

1. Membangun

1. Meningkatnya masyarakat

perilaku

yang

berperilaku

hidup bersih

bersih dan sehat

Strategi

Kebijakan

1. Penguatan Kampanye 1. Meningkatkan

hidup

dan

penambahan

sarana PHBS

kerjasama

dengan

media;

dan sehat

2. Optimalisasi

fungsi

POS YANDU 2. Meningkatnya perilaku hidup

1. Peningkatan kualitas

bersih dan sehat

1. Meningkatkan

hidup

masyarakat

melalui

penerapan

pelayanan kesehatan

dan

melalui upaya promotif,

PHBS

perlindungan

dan

pengembangan

preventif,

dan

lingkungan sehat

pengembangan regulasi

bidang

kesehatan 2.Meningkatkan

1.

Peyuluhan

terpadu

1. Penguatan koordinasi

kebersihan

MCK yang aman di wilayah

tentang penggunaan

antar

lingkungan

pedesaan

untuk

MCK

lembaga

dari

menurunkan

angka

melalui

ISPA

dan Diare

11

1. Meningkatnya pembangunan

kejadian ISPA dan Diare

yang

multi pihak

aman

kerjasama

SKPD

dan non

pemerintah serta pihak swasta

II-


2. AIR BERSIH Tujuan 1. Meningkatkan

Sasaran 1. Meningkatkan

Strategi 1. Pengurangan

derajat kesehatan

cakupan layanan

tingkat

masyarakat

PDAM dari 61,6 %

kehilangan /

melalui

menjadi 80 %

kebocoran air

penyediaan air

PDAM yang

bersih

terdistribusi. 2. Peningkatan akses

1. Bekerjasama

Kebijakan 1. Pengembangan Jaringan PDAM.

1. Memaksimalkan advokasi

layanan air bersih

dengan

pendanaan

pedesaan

Pemerintah,

pembangunan air bersih

PNPM, CSR 2. Meningkatkan produksi air bersih

1. Meningkatnya

1. Peningkatan

cakupan layanan

pelayanan air

air bersih PDAM

bersih

1. Penyedian alternatif sumber air baku baru

dari 61,6% menjadi 80%

12

II-


3. AIR LIMBAH Tujuan 1. Meningkatkan

Sasaran 1. Sarana dan

Strategi 1. Revitalisasi IPLT

Kebijakan 1. Meningkatkan

layanan air limbah

prasarana air

yang ada dan

pemahaman masyarakat

permukiman

limbah berfunsi

Revitlisasi sarana

terhadap pentingnya

optimal

pengangkutan air

pengelolaan air limbah

limbah

pemukiman

permukiman. 2. Pengembangan sistem pengelolaan

2. Pengembangan dan Pengelolaan air limbah pemukiman.

air limbah pemukiman 2. Membangun

1. Minimal 6

1. Membangun

1. Peningkatan upaya

kemitraan strategis

perusahaan

kemitraan dengan

advokasi untuk

dalam

tergabung dalam

berbagai pihak

mendapatkan

pembangunan

forum CSR

dalam penyediaan

pembiayaan yang

sanitasi

kab.Berau

sarana dan

bersumber dari

prasarana sanitasi

masyarakat dan swasta

3. Meningkatkan

1. Meningkatkan

1. Peningkatan

1. Meningkatkan sarana

pengendalian

cakupan

pengelolaan air

dan prasarana air

pencemaran

pelayanan dan

limbah

limbah di kawasan padat

lingkungan

pengelolaan air

penduduk dan kawasan

limbah

pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

13

II-


4. PERSAMPAHAN Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan peran

1.

aktif masyarakat dan

jumlah

swasta

sekolah

dalam

Strategi

Meningkatnya KSM

dan yang

1.

Kebijakan

Mendorong 1. Peningkatan peran serta

masyarakat swasta

dan

masyarakat

dalam

untuk

pengelolaan

sampah

pengelolaan

melakukan

berperan aktif dalam

persampahan mandiri

pengelolaan sampah

pengelolaan

berbasis

komunitas

3R yang terbina dari

kebersihan

dapat

3 kelompok menjadi

untuk mengurangi

volume

mandiri; 2. Sosialisasi peraturan peraturan kebersihan 3. Pemberdayaan

6 Kelompok

sampah yang masuk

masyarakat

dalam

ke TPA

pengelolaan

sampah

yang

berkelanjutan

dengan teknologi ramah lingkungan 2.

Meningkatkan

1.

Meningkatnya

1.

Pengembangan 1. Pemenuhan

cakupan layanan dan

cakupan pelayanan

manajemen

kualitas

persampahan

pengelolaan sampah

sistem

dari

pengelolaan

57,6

%

(sampah

persampahan

terangkut)

menjadi

dan Sarana.

sarana

prasarana persampahan. 2. Penambahan

tenaga

kerja

85 %

14

II-


5. DRAINASE Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan sistem 1.

Strategi

Meningkatnya 1.

Perluasan

Kebijakan

1. Penguatan koordinasi

jaringan drainase dan

drainase jalan dan

jaringan

pemda

dengan

pengendalian banjir

permukiman dari 70

drainase.

pemmerintah pusat.

% menjadi 80 % 2. Meningkatkan fungsi 1. Menurunnya kondisi 1. sistem drainase

jaringan

drainase

tersumbat

Peningkatan penganganan

dari 40 % menjadi

sistem

15%

drainase

jaringan dan

pengendalian banjir

1. Normalisasi

saluran

drainase perkotaan 2. Penurapan sungai. 3. Pembuatan drainase. 4. Penguatan koordinasi dan

kerja

sama

dengan RT.

2.1.2. Gambaran Umum Situasi Sanitasi Kabupaten Berau 1. Kondisi Kesehatan Lingkungan Dari hasil inspeksi Sanitasi Sarana Rumah Sehat diperoleh gambaran bahwa jumlah rumah sehat yang ditempati Kepala Keluarga mengalami peningkatan dari 66,7% pada tahun 2009 menjadi 70% tahun 2010. Sedangkan kondisi rumah sehat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan dari 66,7% pada tahun 2009 menjadi 70% pada tahun 2010. Namun bila dilihat dari wilayah Puskesmas cakupan Rumah Sehat yang tertinggi adalah Puskesmas Sambaliung sebesar 15,2 % dan terendah di wilayah Puskesmas Maratua sebesar 0,36 %. Kondisi jamban keluarga berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan inspeksi sanitasi, kondisi jamban yang memenuhi syarat sebesar 14.346 kk dari 35.197kk. Untuk kondisi jamban yang memenuhi syarat yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb

15

II-


sebesar 33,8 % dan terendah terdapat di Kecamatan Maratua sebesar 0,29 %. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. 2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Sejalan dengan laju perkembangan dan perubahan waktu, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dalam kehidupan keseharian, berbagai upaya kebijakan dan program telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Berau. Penyediaan fasilitas kesehatan baik secara kualitatif dan kuantitatif telah berdampak terhadap perubahan kondisi kesehatan masyarakat, seperti tingkat angka kematian yang mengalami penurunan. Salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan komponen sektor kesehatan bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Berau pada tahun 2010 sebanyak 1.126 bayi per 1000 kelahiran atau 20 % dari jumlah kelahiran hidup. Berdasarkan data kunjungan puskesmas di Kabupaten Berau tahun 2010 tercatat ada 84.296 kasus. Kasus Infeksi akut pada saluran bagian Atas (ISPA) menduduki peringkat pertama dengan 33.429 kasus sedangkan 14 jenis penyakit lainnya, yakni sebesar 50.867 kasus atau 60% dari jumlah kasus. Sedangkan Penyakit Pada Sistem Otot dan Jaringan Penyakit (Rematik) sebesar 11,62 % dan Diare berada pada peringkat delapan hanya 3,92% dari jumlah kasus. 3. Kualitas dan Kwantitas Air Pengguna air di kabupaten Berau untuk keperluan sehari – hari masih dominan menggunakan air PDAM sebrsar 29,8% dari total populasi sedangkan lainnya menggunakan sumur pompa 0,2%, sumur gali 12%, PAH 5,7%, lain-lain 10,5 %. 4. Limbah Cair Rumah Tangga Sampai saat ini upaya pelestarian lingkungan melalui penanganan pembuangan limbah cair rumah tangga (grey water) belum dilakukan secara optimal, masih banyak dijumpai pembuangan air limbah secara sembarangan di Kabupaten Berau. Sebagian besar

16

II-


pembuangan limbah cair rumah tangga melalui saluran selokan terbuka atau langsung ke sungai. Sebagian kecil melalui proses pengeolahan limbah cair domestik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a.

Sistem pembuangan air limbah yang berasal dari toilet dialirkan ke dalam septic tank (tangki septik) dan air limpasan dari tangki septik diresapkan ke dalam tanah atau dibuang ke saluran umum

b. Air limbah non toilet yang berasal dari mandi, cuci dan buangan dapur dibuang langsung ke saluran umum/sungai. Data kepemilikan Jamban Keluarga di Kabupaten Berau terlihat pada table berikut. Tabel 2.1 Cakupan Jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi Syarat di Kabupaten Berau Tahun 2010 No

Kecamatan

1.

Tanjung Redeb

2. 3.

Sambaliung Tl. Bayur

4.

Gn. Tabur

5.

Pl. Derawan

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

17

Maratua Biduk-Biduk Tabalar Biatan Talisayan Segah Kelay Batu Putih Kabupaten Berau

Puskesmas Tanjung Redeb Bugis Sambaliung Tl. Bayur Labanan Gn. Tabur Merancang Tanjung Batu Pl. Derawan Maratua Biduk-Biduk Tubaan Biatan Lempake Talisayan Tepian Buah Kelay Batu Putih

Jlh KK Diperiksa

Jlh KK Memilik

4.926 3.435 2.730 2.042 232 120 584 1.388 267 120 401 695 623 1.587 1.349 332 172 21.003

6.456 4.975 5.213 2.047 1.254 2.045 808 1.440 267 450 1.378 1.037 1.210 1.980 2.446 757 1.434 35.197

Sumber : Data Profil Bina Penyehatan Lingkungan Thn 2010

Cakupan Jaga Memenuhi Syarat Sarana % 4.858 3.252 1.393 1.573 97 120 483 850 188 42 211 236 223 233 453 55 79 14.346

98,6 94,5 51 77 42 100 83 61 70 35 53 34 36 15 34 17 46 68

II-


5. Limbah Padat (Sampah) Sampah di Kabupaten Berau berasal dari rumah tangga, kantor pemerintah dan swasta, pasar dan sebagainya, Untuk sampah rumah tangga sebagian sudah diolah di tempat khususnya yang berada di pedesaan. Dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Berau, Instansi teknis yang menangani adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran. Tabel 2.2 Pelayanan Persampahan di Kabupaten Berau No.

Asal Sampah

Timbulan sampah (m3/hari)

1

Permukiman

223,46

2

Fasilitas Perdagangan & Jasa (pasar & jasa lainnya)

11,80

3

Fasilitas Kesehatan (RSUD & Puskesmas)

3,00

4

Fasilitas Umum (Pendidikan, perkantoran,, dll)

11,70

Jumlah

249,96

Sumber : KKPPK Tahun 2010 Sedangkan pelayanan persampahan di Kabupaten Berau mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu Tanjung Redeb, IKK Teluk Bayur, IKK Gn. Tabur dan IKK Sambaliung.

18

II-


6. Drainase Lingkungan Wilayah Kabupaten Berau memiliki beberapa sungai yang merupakan drainase utama untuk mengalirkan air hujan yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air limbah dari masyarakat. Saluran drainase yang ada di Kabupaten Berau dengan hirarki saluran drainase sebagai berikut : •

Saluran induk (primer) adalah saluran drainase yang bermuara pada sungai atau badan air lainnya;

•

Saluran sekunder adalah saluran drainase yang bermuara pada saluran induk atau saluran primer drainase;

•

Saluran tersier adalah saluran drainase yang bermuara pada saluran skunder drainase.

7. Limbah Medis Di Kabupaten Lombok Utara terdapat 17 unit Puskesmas induk, puskesmas pembantu 96 unit, Apotik dan toko obat 17 unit dan 14 unit, dan 6 Poskesdes. Dari sejumlah sarana kesahatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk Penanganan Limbah Medis saat ini sebagian masih ditangani oleh Puskesmas masing– masing Kecamtan. Pengolahan Limbah Medis yang ada menerapkan teknik pembakaran dengan membentuk bak penampungan yang dibakar sedikit demi sedikit. Dan belum ada pemusnahan dilakukan dengan teknologi insinerator kecuali di rumah sakit yang sudah memiliki IPAL sendiri. Sampah dibakar secara terkendali sehingga berubah menjadi gas, asap dan abu. Teknologi ini harus mampu menghasilkan limbah gas yang sesuai standar baku mutu udara, memerlukan biaya tinggi dan diperlukan perencanaan yang matang. 2.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Berau 2.2.1 VISI SANITASI KABUPATEN BERAU : VISI : ”Mewujudkan Masyarakat Sehat Menuju Berau Bersih Tahun 2015 Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Kabupaten Berau”

19

II-


2.2.2 MISI SANITASI KABUPATEN BERAU : MISI : 1. Mendorong peningkatan atau perubahan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 3. Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara kualitas maupun kuantitas. 4. Mewujudkan pengelolaan air limbah secara berkelanjutan dan terjangkau. 5. Mewujudkan pengelolaan persampahan yang mandiri dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan berlanjutan ; 2.2.3. Arahan Pentahapan Pencapaian Sektor Sanitasi A. AIR LIMBAH Untuk pentahapan pengembangan dalam penetapan prioritas penanganan pelayanan air limbah dapat diidentifikasikan, berdasarkan.; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampaha, 3) kondisi area beresiko dan 4) kondisi tanah. Kabupaten Berau tedapat 2 zona yang dapat diiustrasikan sebagai berikut: •

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan sistem setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama seperti program STBM, CLTS, MCK+ dan wilayah ini kepadatan penduduknya dihitung berdasarkan luas administrasi wilayah, sehingga penentuan sistemnya adalah on site, dan melihat dari potensi wilayah atau dihitung berdasarkan wilayah pengembangan maka penentuan sistemnya itu berbasis rumah tangga Zona ini mencakup seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Berau kecuali desa/kelurahan Tanjung Redeb, Bugis, Karang Ambun dan Gayam. Di dalam peta diberi warna hijau.

20

II-


•

Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off site) dalam jangka menengah. Zona ini mencakup 4 desa/kelurahan yang ada di semuanya ada di Kecamatan Tanjung Redep yaitu: Tanjung Redeb, Bugis, Karang Ambun dan Gayam. Dalam peta diberi warna Kuning.

21

II-


B. PERSAMPAHAN Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasikan. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Berau tedapat 2 (dua) zona yang dapat diiustrasikan sebagai berikut: •

Zona 1, merupakan area yang dilayani seperlunya dalam jangka waktu panjang. Terdapat di 97 kelurahan dari 110 kelurahan di Kabupaten Berau kecuali 13 Kelurahan:

Kelurahan Talisayan,

Tanjung Batu, Puau Derawan, Sambaliung, Sungai Bedungan, Tanjung Redeb, Bugis, Gunung Panjang, Karang Ambun, Gayam, Gunung Tabur, Rinding, Teluk Bayur. Dalam peta diberi warna Hijau Muda. •

Zona 2, merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA. Termasuk layanan sapuan jalan. Terdapat di 13 Kelurahan dalam zona ini Yaitu: Kelurahan Talisayan, Tanjung Batu, Puau Derawan, Sambaliung, Sungai Bedungan, Tanjung Redeb, Bugis, Gunung Panjang, Karang Ambun, Gayam, Gunung Tabur, Rinding, Teluk Bayur, Zona ini juga merupakan area padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD). Dalam peta diberi warna Coklat.

22

II-


C. DRAINASE Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat desa, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu : Kepadatan penduduk, tata guna lahan (Perdagangan, jasa maupun permukiman), daerah genangan air hujan serta tingkat resiko kesehatan. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan drainase ke depan dapat digambarkan sebagai berikut: •

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dalam jangka pendek. Zona ini mencakup 4 kelurahan yaitu : Kelurahan Tanjung Redeb, Kelurahan Bugis, Kelurahan Gayam, Kelurahan Karang Ambun. Dalam Peta diberi warna Colat Muda

•

Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup seluruh desa dan kelurahan kecuali 4 kelurahan di zona 1 Dalam peta diberi warna Kuning

23

II-


D. AIR BERSIH Selanjutnya wilayah prioritas pengembangan air bersih disusun berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya tata guna lahan, kepadatan penduduk, kualitas air dan kemampuan membayar masyarakat. Hasil penyusunan prioritas ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: •

Zona 1, merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek dan segera, mencakup 4 Kelurahan, yaitu; Karang Ambun, Bugis, Gayam dan Kelurahan Tanjung Redeb. Dalam peta diberi warna Biru Muda. Pilihannya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan PDAM.

•

Zona 2, merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek dan segera, mencakup seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Berau kecuali 4 kelurahan, yaitu:. Karang Ambun, Bugis, Gayam dan Kelurahan Tanjung Redeb. Pilihannya adalah penyediaan setempat (ABT, sumur gali). Dalam peta diberi warna hijau muda.

24

II-

BAB II KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KABUPATEN

Recommend Documents