BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI 2.1

Visi dan Misi Sanitasi

2.1.1. Visi Sanitasi Kabupaten Muna Dalam penetapan Visi Sanitasi Kabupaten Muna tak lepas dari Visi dan Misi Kabupaten Muna yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna 2010-2015. Visi dan Misi Kabupaten Muna tersebut merupakan penjabaran dari kehendak yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam kurun waktu 2010-2015 serta berdasarkan kondisi dan potensi Sumber Daya dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan yang akan menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Muna dalam waktu 5 tahun ke depan. Dalam RPJMD Kabupaten Muna 2010-2015, Visi Kabupaten Muna yang ditetapkan adalah 2015 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Muna yang Maju dan Sehat 2015”. Maju dimaksudkan untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Muna dengan akselerasi yang lebih dinamis, berkesinambungan, dan terdepan di Sulawesi Tenggara dan didukung oleh sendi-sendi kemandirian lokal yang kokoh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatnya peran dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehat dimaksudkan untuk : (1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; (2) mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya/ kearifan lokal serta mampu berkerja keras, cerdas, dan ikhlas; dan (3) mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip pro poor, pro job, dan pro growth. Sedangkan Misi Kabupaten Muna 2010-2015 yang telah ditetapkan berdasarkan visi tersebut adalah : 1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju; dimaksudkan untuk memajukan perekonomian Kabupaten Muna dimana desa memiliki kelompok usaha yang maju dan mandiri dan Startegi Sanitasi Kab Muna

II - 1

kecamatan memiliki produk unggulan yang memiliki dan mampu menjamin pasar, sentrasentra produksi perikanan menjadi mata rantai produksi yang terintegrasi dalam kawasan minapolitan, dan Muna menjadi tujuan utama investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Mewujudkan masyarakat yang sehat; dimaksudkan untuk menciptakan

seluruh desa

menjadi Desa Siaga, Rumah sakit, Puskesmas serta jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat Muna menjadi Keluarga yang cukup gizi dan ikut KB. Dengan sehat masyarakatnya sehingga anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan SLTA yang memiliki keterampilan dan berbudaya, dan masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif

dan bebas buta aksara

sehingga mampu menjadikan pemuda dan pemudi Muna meraih prestasi di bidang olah raga, sosial budaya dan iptek. 3. Mewujudkan pembangunan yang sehat; dimaksudkan untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai RTRW dan Kawasan pemukiman yang memiliki tranportasi dan infrastruktur dasar yang memenuhi syarat serta seluruh sentra produksi memiliki akses transportasi, air, listrik, telekomunikasi dan sanitasi yang handal. 4. Mewujudkan pemerintahan yang sehat; dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat dan terkini, serta pelayanan publik terintegrasi secara online dan memenuhi standar pelayanan prima dan menjangkau seluruh masyarakat dengan didukung seluruh desa menerapkan sistem pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel dan seluruh SKPD memiliki sumber daya aparatur kompeten sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara tertib dan harmonis. Oleh karena itu maka Visi Sanitasi Kabupaten Muna dapat dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Muna diatas. Pada Visi Kabupaten Muna terdapat kata yang sangat relevan dengan istilah sanitasi yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sehat. Pernyataan Masyarakat Muna yang Maju dan Sehat 2015 merupakan pernyataan yang memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan pembangunan sanitasi. Untuk Misi sanitasi sendiri ditetapkan berdasarkan tiap sub sektor yaitu sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor air bersih dan sub sektor drainase. Visi dan Misi sanitasi Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. Startegi Sanitasi Kab Muna

II - 2

Tabel 2.1. Visi dan Misi Kabupaten Muna, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Muna Visi Kabupaten Muna Terwujudya

Misi Kabupaten Muna 1. Mewujudkan

Visi Sanitasi Kabupaten Muna Terwujudnya

system

Misi Sanitasi Kabupaten Muna Misi Sub Sektor Air Limbah

masyarakat

Perekonomian yang

sanitasi

Kabupaten

1. Meningkatkan akses pelayanan air limbah melalui

Muna

Maju

maju

Muna yang memadai

pembangunan infrastruktur pendukung pengelolaan

dan

sehat

menuju

air limbah

2015

2. Mewujudkan masyarakat

yang

sehat 3. Mewujudkan

masyarakat

Muna Yang Maju dan

2. Meningkatkan akses layanan air limbah untuk MBR

Sehat

dan wilayah padat dan kumuh 3. Merumuskan PERDA tentang air limbah dan

pembangunan yang sehat 4. Mewujudkan

retribusinya 4. Menyiapkan kelembagaan pengelolaan air limbah 5. Meningkatkan peran stakeholder terkait dan swasta

pemerintahan yang sehat

dalam pengeleloaan air limbah domestik 6. Meningkatkan peran media dalam mensosialisasikan pengelolaan air limbah domestik

Misi Sub Sektor Persampahan 1.

Meningkatkan pelayanan dan menyiapkan sarana prasarana untuk wilayah yang memiliki resiko persampahan

2.

Meningkatkan

operasional

dan

pemeliharaan

infrastruktur persampahan 3.

Meningkatkan system pengelolaan TPA Lakauduma menjadi Sanitary Landfill

4.

Meningkatkan peran serta masyarakat (kader peduli) dan swasta dalam penelolaan persampahan

5.

Merumuskan

PERDA

tentang

pengelolaan

persampahan di Kabupaten Muna 6.

Peningkatan peran media dalam mensosialisasikan pengelolaan persampahan

Misi Sub Sektor Drainase 1.

Meningkatkan kwalitas jaringan drainase dan penambahan jaringan drainase

2.

Mengurangi daerah dengan khususnya pada daerah produktif

3.

Startegi Sanitasi Kab Muna

Meningkatkan pemeliharaan terhadap jaringan

II - 3

drainase eksisting 4.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan

5.

Merumuskan

PERDA

tentang

pengelolaan

drainase 6.

Meningkatkan

peran

media

dalam

mensosialisasikan pengelolaan drainase

Misi Sum Sektor Prohisan 1.

Meningkatkan Promosi hygiene dan sanitasi di sektor rumah tangga

2.

Meningkatkan

kesadaran

dan

kemampuan

masyarakat dalam promosi dan kampaye hygiene dan sanitasi. 3.

Mendorong

penyusunan

Stantar

Operasional

Pruduk (SOP) dan PERDA Prohisan 4.

Menigkatkan kemandirian berprilaku hidup sehat dari

tatanan

sekilah,

rumah

tangga

dan

pemerintahan 5.

Meningkatkan

pemahaman

dan

kesadaran

masyarakat tentang hidup sehat melalui media lokal 6.

Meningkatkan ketersediaan pendanaan sub sektor Prohisan.

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Muna (2010) dan Kesepakatan Tim (2013)

2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi Dalam pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna mempertimbangkan beberapa faktor diantara : 1. Faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan O & M, dan kepemilikan aset. 2. Faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfataan lahan dan topografi) 3. Faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan dan mekanisme pendanaan). Faktor-faktor tersebut diatas saling mempengaruhi dalam rangka sukses atau tidaknya pengembangan sanitasi pada suatu wilayah termasuk di Kabupaten Muna. Dalam pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna dilakukan secara bertahap yaitu jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10-15 tahun).


II - 4

2.2.1. Pengembangan Sanitasi Jangka Pendek Dalam jangka pendek pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna diarahkan pada pembenahan infrastruktur yang terkait dengan sanitasi yaitu drainase, air bersih, air limbah dan persampahan. Pembenahan tersebut meliputi perbaikan jaringan dan fasilitas eksisting yang teah terbangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu dalm jangka pendek ini, pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna diarahkan pada upaya meningkatkan status Kabupaten Muna dalam hal kebersihan melalui target pencapaian predikat peraih Adipura. Upaya untuk mencapai predikat tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas sanitasi yang telah ada serta pembenahan pada aspek pelayanan kesanitasian bagi segenap komponen masyarakat khususnya pada fasilitas publik, fasilitas pemerintahan dan kawasan permukiman penduduk. 2.2.2. Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah Dalam jangka menengah pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna diarahkan pada upaya mewujudkan Misi Sehat Masyarakat dan Misi Sehat Pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna. Misi tersebut menekankan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan kualitas Infrastruktur dasar wilayah pada semua kawasan pemukiman, pemantapan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kehendak dari misi tersebut sangat berkorelasi terhadap program pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna. Oleh karena itu maka arahan pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna pada jangka menengah adalah peningkatan akses dan kualitas infrastruktur sanitasi (air limbah, drainase, air bersih dan persampahan) pada kawasan permukiman) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 2.2.3. Pengembangan Sanitasi Jangka Panjang Pengembangan sanitasi secara jangka panjang di Kabupaten Muna diarahkan pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Muna yang memiliki kemampuan dalam hal kemandirian untuk mengatasi masalah sanitasi dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan sektor sanitasi guna menopang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muna. Pada tahap ini peran pemerintah daerah lebih bersifat sebagai fasilitator dan regulator dalam pengelolaan sanitasi. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sanitasi lebih banyak/dominan diselesaikan oleh masyarakat secara mandiri. Selain itu secara jangka menengah pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna lebih ditekankan pada optimalisasi jaringan infrastruktur sanitasi yang telah terbangun melalui reempowering lembaga/lembaga pengelola infrastruktur keseanitasian agar mampu mengelola fasilitas yang telah terbangun secara maksimal. Hal lain yang juga menjadi concern secara jangka menengah adalah pertumbuhan nol (Zero Growth) masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Muna yang berkaitan dengan sektor sanitasi seperti Diare, Malaria, DBD dan lain-lain. Secara lengkap tahapan pengembangan sanitasi di Kabupaten Muna dapat dilihat pada peta-peta berikut ini yang pengembangannya berdasarkan tiap sub sektor sanitasi yatu sub sektor air limbah domsetik, sub sektor persampahan dan sub sektor drainase. Pemetaan ini beradasarkan data-data yang diinput pada instrumen 1 SSK yang bersumber dari area beresiko pada Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muna, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna serta data-data lainnya yang telah terverifikasi keabsahannya. Data-data yang telah diinput pada Startegi Sanitasi Kab Muna

II - 5

instrumen tersebut selanjutnya akan direlianasikan pada peta per sub sektor diatas. Berikut Peta tahapan pengembangan air limbah di Kabupaten Muna .


II - 6

Peta 2.1. Peta Tahapan Pengembangan Sub Sektor Air Limbah di Kabupaten Muna Kawasan Perkotaan Raha


II - 6

Zoning wilayah Air limbah Domestik Kab. Muna terbagi dalam dua zona yakni : 1. Zona I Onsite Komunal ( > 25 jiwa /Ha ), sistem onsite komunal ini dipersiapkan untuk perencanaan jangka menengah sistem terpusat Kelurahan yang termasuk dalam zona ini adalah Kecamatan Katobo yang terdiri dari Kelurahan Wamponiki, Kelurahan Watunea, Kelurahan Butung-butung, Kel. Raha 1, Kelurahan Raha II, Kelurahan Raha III, Kelurahan Laende dan Kelurahan Manggakuning. Wilayah-wilayah ini memiliki resiko kesehatan berdasarkan IRS studi EHRA dan kondisi kepadatan penduduk. 2. Zona II Onsite Individual ( > 25 Jiwa /Ha), sistem ini dipersiapkan untuk perencanaan sistem terpusat jangka panjang. Wilayah kecamatan/kelurahan yang termasuk dalam zona ini adalah semua kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Tikep, Kecamatan Towea, Kecamatan Lawa, Kecamatan Duruka, Kecamatan Batalaiworu, Napabalano, Kecamatan Tikep, Kecamatan Wakarumba selatan dan Kecamatan Maligano. yang didorong menggunakan sistem terpusat jangka panjang ; wilayah-wilayah ini bukan merupakan area beresiko berdasarkan IRS studi EHRA. Dan kondisi kepadatan penduduk Tabel 2.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Muna No

Sistem

Sistem On Site 1 Individual (Tangki septik) 2 Komunal (MCK, MCK++ 3 Cupluk dan sejenisnya 4 IPAL Komunal/Septic Tank komunal B Sistem Off Site Skala Kota Skala Wilayah C BABS TOTAL

Cakupan Layanan Eksisting (%)

2014

2015

2016

2017

2018

A

47%

52%

57%

62%

67%

72%

5%

8%

12%

15%

18%

21%

12%

9%

6%

3%

0%

0%

0%

0%

3%

6%

9%

12%

0% 0% 36% 100%

0% 0% 31%

0% 05 26%

0% 0% 21%

0% 0% 16%

0% 0% 11%

Sumber: Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kab Muna. Berdasarkan tabel tahapan pengembangan air limbah Kabupaten Muna, cakupan layanan eksisiting sistem On-Site yakni individual Jamban keluarga kondisi eksisting 47% dengan target penambahan setiap tahunnya yaitu 5%. Jamban cubluk /Helikopter, Sungai, Kebun, Pantai cakupan layanan eksisting sebesar 12 % target pengurangannya yaitu 3%, pertahun .cakupan layanan eksisting MCK, MCK ++ sebesar 5 % target penanbahan setiap tahunnya yaitu 3 % setiap tahunnya. Pemda saat ini menargetkan peningkatan kepemilikan jamban pribadi hingga 72% di akhir tahun 2018 dengan memaksimalkan pemicuan STBM dan kampanye stop BABS. Untuk sistem komunal yakni IPAL komunal/septik tank komunal ditargetkan mencapai 12% pada tahun 2018 warga di daerah peri urban. Untuk sistem terpusat pemerintah baru akan melakukan sosialisasi pra kelayakan pengelolaan Air limbah sistem off site.


II - 7

Zoning wilayah Pengembangan Persampahan Kab. Kolaka terbagi dalam 2 zona yakni : 1. Zona I Penanganan Langsung Coverage >100% ; jika kepadatan penduduk >25 jiwa/ha atau wilayah tersebut merupakan area centrall business distrik (CBD) Pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kawasan CBD sudah harus sistem langsung dimana sampah-sampah yang dihasilkan dari titik timbulan pada area tersebut langsung dibawa oleh armada pengangkut sampah ke TPA. Wilayah kelurahan yang termasuk dalam zona ini adalah Kecamatan Katobu yang terdiri dari Kelurahan Wamponiki, Kelurahan Watunea, Kelurahan Butung-Butung, Kelurahan Raha I, Kelurahan Raha II, Kelurahan Raha III, Kelurahan Laende dan Kelurahan Mangga Kuning. 2. Zona II Penanganan langsung dan tidak langsung coverage > 70 % ; jika kepadatan > 25 jiwa/ha Sampah yang dihasilkan dari titik timbulan (user interface) pada area-area padat penduduk /pusat-pusat permukiman, pengelolaan sampah sudah harus ditangani secara langsung akan tetapi pada wilayahpermukiman yang belum padat penduduk sampah diolah dengan sistem tidak langsung artinya sampah yang ada dari titik timbulan akan melalui beberapa proses pemindahan mulai dari bak sampah diangkut oleh armada pengumpul untuk dipindahkan ke TPS, kontainer atau dibawa ke TPST /komposter, lalu diangkut oleh armada pengangkut sampah ke TPA untuk diproses lebih lanjut. Wilayah kelurahan yang termasuk dalam zona ini adalah Kelurahan Wakorambu, Kelurahan Wawesa, Kelurahan Sidodadi, dan desa laiworu 3. Zona III Penanganan tidak langsung coverage < 70 % ; jika kepadatan < 25 jiwa/ha Sampah yang dihasilkan dari titik timbulan (user interface) akan melalui beberapa proses dikelola langsung/ individu dengan pelayanan seperlunya. Layanan ini berlaku pada wilayah yang masih kurang dari 25 jiwa /ha. Zone III ini berada pada Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Towea, Kecamatan Duruka, Kecamatan, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Wakorsel dan Kecamatan Maligano.


II - 7

Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Persampahan No A

Sistem

Penanganan Langsung (Direct) 1 Kawasan Komersial B Penanganan Tidak Langsung Kawasan Permukiman (Inderect) 1 Pemilahan Rumah Tangga 2 Pengumpulan setempat a. Pengumpulan 3R  Motor sampah 3R  Gerobak sampah 3R b. Pengumpulan Biasa  Gerobak sampah  Motor Sampah C Penanganan Berbasis Masyarakat

Cakupan Layanan Eksisting (%) 2.60%

2014

2015

2016

2017

2018

4.60%

8.60%

10,60%

12.60%

14.60

3.7% 13.7%

23.7%

43.7%

53.7%

63.7%

0% 10% 0% 10%

20% 20%

30% 30%

40% 40%

50% 50%

10% 20% 0% 10% 0% 5%

30% 10% 10%

40% 10% 15%

50% 10% 20%

60% 10% 25%

97.40%

Zoning wilayah Pengembangan Drainase Kab. Kolaka terbagi dalam tiga zona yakni : 1. Zona I (> 25 jiwa/Ha), coverage minimal 80 % dengan mengevaluasi drainase makro dan mikro. Wilayah kelurahan yang termasuk dalam zona ini adalah Kelurahan Wamponiki dan Kelurahan Butung-Butung, pada derah tersebut terdapat area genangan dan memiliki resiko kesehatan berdasarkan IRS EHRA. 2. Zona II (> 25 jiwa/Ha), coverage 80 % belum diperlukan untuk melakukan evaluasi drainase makro dan mikro Wilayah yang termasuk dalam zone II ini adalah Kelurahan Watunea, Kelurahan Raha I, Kelurahan Raha II, Kelurahan Raha III, Kelurahan Laende dan Kelurahan manga


II - 8

Kuning. pada derah tersebut tidak terdapat area genangan serta bukan merupakan area resiko kesehatan berdasarkan IRS EHRA 3. Zona III (< 25 jiwa/Ha) coverage minimal 60% Wilayah yang masuk dalam Zone III ini adalah semua desa yang berada di Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Tikep, Kecamatan Towea, Kecamatan Lawa, Kecamatan Duruka, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Wakarumba Selatan dan Kecamatan Maligano. Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Persampahan No A B C

Sistem Drainase Primer Drainase Sekunder Drainase Tersier

Cakupan Layanan Eksisting (%) 30% 25% 25%


2014 35% 30% 30%

2015 40% 35% 40%

2016 45% 40% 45%

2017 50% 45% 50%

2018 55% 50% 55%

II - 9


II - 10

2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Sanitasi No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp)

2008 I

2009

2010

2011

Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 +1.3 +1.4) 5,121,821,800 5,036,480,000 5,739,217,038 4,634,182,240 Air Limbah Domestik 2,678,400,000 3,360,000,000 2,495,956,656 1,142,837,540 Sampah Rumah Tangga 2,201,236,800 1,269,450,000 2,367,747,782 2,229,634,700 Drainase Lingkungan 151,000,000 396,115,000 790,832,600 1,239,300,000 PHBS 91,185,000 10,915,000 84,680,000 22,410,000 2 Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3 ) 3,375,900,000 4,135,000,000 3,448,918,708 1,996,657,595 2.1 DAK Sanitasi 2,678,400,000 3,360,000,000 2,495,956,656 1,142,837,540 2.2 DAK Lingkungan Hidup 697,500,000 775,000,000 952,962,052 853,820,055 2.3 DAK Perumahan dan Permukiman 0 0 0 0 3 Pinjaman Hibah Untuk Sanitasi 0 0 0 0 Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi (1+2+3) 1,745,921,800 901,480,000 2,290,298,330 2,637,524,645 Total Belanja Langsung 215,311,379,897 173,517,046,431 157,453,885,926 199,077,393,030 APBD Murni Terhadap Belanja Langsung 0.81 0.52 1.45 1.32 Komitmen APBD untuk Pendanaan Sanitasi ke depan (% terhadap Belanja Langsung ataupun penetapan nilai absolut) 1.1 1.2 1.3 1.4


2012 6,719,797,387 1,871,965,385 1,684,261,002 3,094,031,000 69,540,000 2,824,927,437 1,871,965,385 952,962,052 0 0 3,894,869,950 275,374,886,183 1.41

II - 7

Pertumbu han Rata-Rata 9.51

1.32

42.13 9.02 35.47

Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan No 1 2 3

Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)

Perkiraan Belanja Lansung Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

Total Pendanaan

2008

2009

2010

2011

2012

327,292,976,739 7,868,002,209

356,814,803,241 11,182,791,540

388,999,498,494 15,894,101,616

424,087,253,258 22,590,286,627

462,339,923,502 32,107,574,383

1,959,534,455,234 89,642,756,375

Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi No

Uraian


Belanja Saniitasi Air Limbah Domestik Biaya Operasional/pemeliharaan (justified) Sampah Rumah Tangga Biaya Operasional/pemeliharaan (justified) Drainase Lingkungan Biaya Operasional/pemeliharaan (justified)

2008

2009

2010

2011

2012

Pertumbuhan Rata-Rata

150,000,000 0 0

955,980,000 0 0

2,181,732,427 0 0

3,636,024,645 0 0

5,066,414,950 0 0

192.88% 0% 0%

0 0

901,480,000

2,102,649,167

2,637,524,645

3,894,869,950

901,480,000

2,102,649,167

2,637,524,645

3,894,869,950

51.59%

150,000,000 150,000,000

54,500,000 54,500,000

79,083,260 79,083,260

998,500,000 998,500,000

1,171,545,000 1,171,545,000

290.34%


II - 6


II - 6

Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Muna Untuk Kebutuhan Operasional Pemeliharaan Aset Sanitasi No

Uraian


Belanja Saniitasi Air Limbah Domestik Biaya Operasional/pemeliharaan (justified) Sampah Rumah Tangga Biaya Operasional/pemeliharaan (justified) Drainase Lingkungan Biaya Operasional/pemeliharaan (justified)

Total Pendanaan

2014

2015

2016

2017

2018

1,121,190,315 177,030,050 177,030,050

1,593,547,794 251,612,810 251,612,810

2,264,909,480 357,617,286 357,617,286

3,219,115,844 508,281,449 508,281,449

4,575,329,350 722,420,424 722,420,424

12,774,092,783 2,016,962,018

507,486,143 507,486,143

721,290,054 721,290,054

1,025,169,554 1,025,169,554

1,457,073,487 1,457,073,487

2,070,938,548 2,070,938,548

5,781,957,786

436,674,123 436,674,123

620,644,930 620,644,930

882,122,640 882,122,640

1,253,760,908 1,253,760,908

1,781,970,378 1,781,970,378

4,975,172,979


II - 6

Tabel 2.9: Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Muna Dalam Mendanai Program Kegiatan SSK No

Uraian


Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Perkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1) Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

Total Pendanaan

2014

2015

2016

2017

2018

1,121,190,315

1,593,547,794

2,264,909,480

3,219,115,844

4,575,329,350

12,774,092,783

7,868,002,209 7,826,000,000

11,182,791,540 11,150,000,000

15,894,101,616 15,132,000,000

22,590,286,627 22,563,000,000

32,107,574,383 32,187,000,000

89,642,756,375 88,858,000,000

6,746,811,895

9,589,243,746

13,629,192,136

19,371,170,783

27,532,245,033

76,868,663,592

6,704,809,685

9,556,452,206

12,867,090,520

19,343,884,156

27,611,670,650

76,083,907,217


II - 7


II - 6


II - 6

BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents