BAB 2 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Kerangka Pengembangan Sanitasi

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB 2 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI Sebagai sebuah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi skala kota, kerangka kebijakan pembangunan sanitasi tentunya tidak boleh terpisah dari kebijakan umum pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang telah disusun. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan sektor sanitasi harus tetap mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ada, disamping harus juga memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan sanitasi secara nasional.

2.1

Visi Misi Sanitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi misi pembangunan sanitasi Kota Banjarbaru dirumuskan dengan mengacu kepada RPJMD sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk mencapai visi misi kota secara komprehensif. Visi Kota Banjarbaru 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 – 2015 adalah “Mandiri dan Terdepan dalam Pelayanan”. Penjabaran dari visi tersebut adalah bahwa kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2015 mendatang adalah Kota Banjarbaru yang terdepan dalam pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi (jasa, industri dan perdagangan), pelayanan permukiman dan pelayanan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2011-2015 adalah “Mewujudkan Banjarbaru Yang Berdaya Saing dan Sejahtera” Salah satu sektor yang tidak mungkin diabaikan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera adalah sektor sanitasi. Sanitasi yang baik merupakan salah satu syarat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehinggar anak-anak dapat sekolah, dan para pekerja dapat melaksanakan aktivitasnya sehingga roda perekonomian daerah berjalan lebih cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mencapai kondisi masyarakat Banjarbaru yang sehat di dalam lingkungan kota yang hijau, bersih dan ramah lingkungan, diperlukan arah kebijakan pengelolaan sanitasi yang jelas dan terukur. Hal ini terlihat jelas dalam agenda pembangunan Kota Banjarbaru dengan menetapkan salah satu tujuan pembangunan jangka menengah 2011-2015 adalah membangun Lingkungan yang sehat dan dinamis melalui 3 sasaran pembangunan yaitu : a. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar. b. Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar c. Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan Berdasarkan indikator tersebut, maka visi misi pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru dirumuskan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1 Visi Misi Pembangunan Sanitasi Kota Banjarbaru Visi Misi Kota Banjarbaru Visi Kota Banjarbaru 2011-2015 : “Mandiri Dan Terdepan Dalam Pelayanan”

Visi Misi Sanitasi Kota Banjarbaru Visi Sanitasi Kota Banjarbaru 2013-2017 : “Masyarakat Banjarbaru Sehat dalam Lingkungan Bersih dan Lestari”

Misi :

Misi :

Mewujudkan Banjarbaru Berdaya Saing dan Sejahtera

1. Misi Air Limbah Domestik: Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah yang berkualitas.

2. Misi Persampahan Mendorong pembangunan sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan 3. Misi Drainase Mengembangkan infrastruktur drainase yang terkoneksi dalam skala kota 4. Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat Meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di Kota Banjarbaru. Partisipasi masyarakat dan peran serta swasta harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga ke tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

2.2

Tahapan Pengembangan Sanitasi

Pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD serta dokumen RTRW. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah : a. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kota Banjarbaru dalam jangka panjang b. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan c. Kawasan beresiko sanitasi d. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah) 2.2.1 Tahapan Pengembangan Sub Sektor Air Limbah Domestik Seiring perkembangan pembangunan yang cukup pesat, yang kemudian ditambah dengan daya tarik perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalaimantan Selatan ke Kota Banjarbaru, jumlah



penduduk meningkat dalam laju yang sangat tinggi, rata-rata sekitar 5,27% dalam kurun 2005-2011. Pertambahan jumlah penduduk tersebut pada akhirnya berakibat pada meningkatnya volume buangan atau limbah domestik, baik air limbah cucian dan kamar madi (grey water) maupun limbah WC (black water). Perkembangan ini tentunya memerlukan antisipasi pengelolaan agar tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan di Kota Banjarbaru. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing kawasan. Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tersebut adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan (Center of Business Development/ komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut membagi daerah kajian ke dalam beberapa zonasi sistem pengelolaan air limbah. Dengan menggunakan trend pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru 2005 – 2011 yang menghasilkan rata-rata pertumbuhan 5,27% pertahun, beberapa wilayah yang saat ini masih termasuk dalam kategori rural area pada 15 tahun ke depan telah berkembang menjadi peri urban area. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kelurahan Kemuning, Kelurahan Sungai Besar, Loktabat Utara, Komet dan Kelurahan Sungai Ulin. Sementara Kelurahan Mentaos yang saat ini sudah termasuk dalam kategori peri urban, diestimasi akan berkembang menjadi urban low. Berdasarkan estimasi tersebut serta memperhatikan faktor-faktor lain seperti rencana tata guna lahan dan kondisi tanah, maka sistem pengelolaan air limbah di Kota Banjarbaru dibagi ke dalam 3 zonasi sistem. Wilayah-wilayah yang diklasifikasikan dalam area peri-urban kecuali Kelurahan Sungai Ulin termasuk dalam Zona I, yaitu area dengan resiko sanitasi relatif tinggi karena penduduknya yang relatif padat dan termasuk dalam kawasan komersil (CBD), yang harus diatasi dengan sistem terpusat (off-site) dalam jangka menengah. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka sistem terpusat yang akan dikembangkan adalah dalam skala kawasan (kluster). Sementara Kelurahan Sungai Ulin diklasifikasikan dalam Zona II, yaitu area yang diperkirakan memiliki resiko sanitasi tinggi dalam jangka panjang karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yang dicirikan oleh tingginya tingkat pertumbuhan pembangunan perumahan di wilayah tersebut. Sistem sanitasi yang dipilih untuk mengatasi kondisi ini adalah sistem terpusat dalam jangka panjang. Zona III meliputi wilayah-wilayah lainnya yang masih termasuk dalam kategori rural area, sistem pengelolaan sanitasi yang dipilih adalah on-site system melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta penyediaan MCK++. Prinsip pendekatan STBM adalah non subsidi. Masyarakat akan di “bangkitkan” kesadarannya bahwa masalah sanitasi adalah masalah masyarakat sendiri dan bukan masalah pihak lain. Dengan demikian yang harus memecahkan permasalahan sanitasi adalah masyarakat sendiri. Di harapkan dengan bermula dari STBM, kemudian dilanjutkan dengan program kesehatan lainnya seperti program kampanye cuci tangan, dan program kesehatan lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.



Gambar 2.1 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik



Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota No.

A

Sistem

Cakupan Layanan Eksisting (%)

Cakupan Layanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang

Sistem On-site 1 Individual (tangki septik)

81,6

83

85

87

2

4,2

6

7

8

B

Komunal (MCK, MCK++)

Sistem Off-site 1

Skala Kota

----

---

---

---

2

Skala Wilayah

----

1

3

5

Keterangan : *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk

2.2.2 Tahapan Pengembangan Sub Sektor Persampahan Penentuan kebutuhan penanganan persampahan dikelompokkan menurut wilayah pelayanan. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/ CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah. Dari hasil analisis yang didasarkan pada kedua kriteria tersebut maka didapatkan zona-zona kebutuhan pelayanan persampahan yang dapat diuraikan sebagai berikut : Zona 1

: merupakan area dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 orang/Ha (area rural dan peri-urban), kawasan yang termasuk dalam zona ini dilayani dengan sistem tidak langsung yakni sampah dari rumah tangga dibuang ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) atau di kelola di TPST baru diangkut oleh armada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Terdapat 19 kelurahan yang termasuk dalam dalam zona ini, dalam peta diberi warna hijau muda.

Zona 2

: merupakan area komersil dan padat penduduk (urban low) yang harus dilayani secara penuh (full coverage) dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat 1 (satu) kelurahan dalam zona ini yaitu Kelurahan Mentaos, dalam peta diberi warna hijau tua.



Gambar 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan



Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Pelayanan Persampahan Kota No.

A

Sistem



Penanganan langsung (Direct) 1 Kawasan komersial

B

N/A

3

5

5

57,5%

65

75

100

Penanganan tidak langsung (indirect) 1 Kawasan komersial dan permukiman


2.2.3 Tahapan Pengembangan Sub Sektor Drainase Sebagaimana halnya sub-sektor sanitasi lainnya, pengembangan sub sektor drainase juga memerlukan analisis yang tepat untuk menentukan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Berbagai keterbatasan mengharuskan pemerintah untuk mengklasifikasikan setiap kawasan ke dalam beberapa zona prioritas agar pengembangan sistem drainase dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (kawasan CBD/komersil atau permukiman), daerah genangan air baik oleh ROB maupun karena air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Hasil analisis yanag akan menjadi acuan untuk perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan sebagai berikut : Zona 1

: merupakan area dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 orang/Ha (rural), sehingga tingkat resiko yang dihadapi relative kecil. Pengelolaan drainase pada zona ini dapat dilakukan dalam jangka panjang, mencakup 13 kelurahan yang tersebar di 4 (empat) kecataman di Kota Banjarbaru. Dalam peta diberi warna kuning muda.

Zona 2

: merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, peruntukan komersil (CBD) serta resiko kesahatan lingkungan. Kawasan-kawasan yang termasuk dalam zona ini harus ditangani dalam jangka pendek. Zona ini mencakup 6 kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yaitu Kelurahan Mentaos, Komet, Loktabat Utara, Sungai Ulin, Kelurahan Kemuning, Guntung Paikat dan Sungai Besar.



Gambar 2.3 Peta tahapan pengembang drainase



Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kota No.

1

2


Sistem


Drainase Makro N/A

100

N/A

100

Drainase Mikro


2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Alokasi belanja untuk sektor sanitasi di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan pendanaan mencapai 15,31% pertahun, angka ini 2 (dua) kali lipat dari pertumbuhan belanja langsung untuk seluruh sektor. Tabel 2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota untuk Sanitasi Uraian

No 1.

Belanja Sanitasi

2008

2009

Belanja Sanitasi ( Rp.) 2010

2011

2012

Pertumbuhan

14.401.125.550

18.527.054.250

16.766.986.067

19.370.031.960

24.514.593.800

15,31%

-

-

686.654.950

2.384.986.420

1.743.988.400

110,23%

1.2 Sampah rumah tangga

3.674.048.050

3.791.686.050

3.313.010.350

5.464.712.860

10.011.520.000

34,68%

1.3 Drainase Lingkungan

10.118.386.750

14.111.442.550

12.155.581.642

10.765.364.630

11.869.319.400

6,11%

608.690.750

623.925.650

611.739.125

754.968.050

889.766.000

10,45%

1.552.000.000

3.119.000.000

1.489.500.000

2.818.100.010

2.616.790.000

32,69%

1.552.000.000

3.119.000.000

891.000.000

2.818.100.010

2.616.790.000

59,67%

2.2 DAK Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

2.3 DAK Perumahan dan Pemukiman

1.1 Air Limbah

1.4 PHBS 2

Dana Alokasi Khusus 2.1 DAK Sanitasi

3

Rata-rata

-

-

598.500.000

-

-

Pinjaman Hibah untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

Belanja APBD murni untuk Sanitasi

12.849.125.550

15.408.054.250

15.277.486.067

16.551.931.950

21.897.803.800

14,93%

249.873.282.658 280.267.759.350 205.005.114.972 272.720.700.000 308.534.374.888

7,87%

Total Belanja Langsung % APBD Murni thd Belanja Langsung

5,14%

5,50%

7,45%

6,07%

7,10%

-

10,21%

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pendanaan untuk pembangunan sanitasi Kota Banjarbaru selama periode 2008 – 2012 dengan rata-rata pertumbuhan 15%, diperoleh proyeksi pendanaan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan yang mencapai besaran sekitar Rp. 38,2 Milyar, atau sekitar 10% dari alokasi belanja langsung tahun 2017.



Tabel 2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Ke Depan No

Uraian

1 Perkiraan Belanja Langsung

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi ( Rp.) 2014 2015 2016

2013

300.368.675.720 318.732.504.454

Total Pendanaan

2017

338.219.054.141 358.896.965.279 380.839.074.881

1.316.217.199.594

2 Perkiraan APBD murni untuk Sanitasi

23.043.402.550

25.148.784.684

28.902.703.048

33.216.962.728

38.175.204.963

148.487.057.974

3 Perkiraan Komitmen pendanaan Sanitasi

23.043.402.550

26.483.053.933

30.436.136.507

34.979.289.315

40.200.591.187

155.142.473.491

Tabel 2.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi No

Uraian

Belanja Sanitasi ( Rp.) 2010

2008

2009

14.401.125.550

18.527.054.250

1.1 Air Limbah Domestik 1.1.1 Biaya Operasional/ Pemeliharaan (justified)

-

Pertumbuhan Rata-rata

2011

2012

16.766.986.067

19.370.031.960

24.514.593.800

15,31%

-

686.654.950

2.384.986.420

1.743.988.400

110,23%

-

-

-

131.321.800

151.320.000

15,23%

1.2 Sampah Rumah Tangga 1.2.1 Biaya Operasional/ Pemeliharaan (justified)

3.674.048.050

3.791.686.050

3.313.010.350

5.464.712.860

10.011.520.000

34,68%

1.915.578.800

2.397.159.750

2.711.550.000

4.271.450.360

4.305.443.150

24,14%

1.3 Drainase Lingkungan 1.3.1 Biaya Operasional/ Pemeliharaan (justified)

10.118.386.750

14.111.442.550

12.155.581.642

10.765.364.630

11.869.319.400

6,11%

6.713.482.850

7.837.749.350

4.781.340.130

5.191.626.400

4.792.558.200

-5,34%

1

Belanja Sanitasi

Analisis terhadap pembiayaan operasional pelayanan sanitasi atau pemeliharaan infrastruktur sanitasi selama periode tahun 2008 – 2012 memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi terutama untuk sektor persampahan. Sementara untuk sektor drainase sangat berfluktuatif sehingga tidak bisa ditemukan trend pertumbuhan pembiayaannya. Tabel 2.8 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017 No 1

Uraian

2013

Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp.) 2014 2015 2016

2017

Total Pendanaan

Belanja Sanitasi

30.096.292.550

33.574.910.603

37.455.597.566 41.784.825.747 46.614.438.861 189.526.065.327

1.1 Air Limbah Domestik 1.1.1 Biaya Operasional/ Pemeliharaan (justified)

2.277.516.450

3.025.219.743

3.787.486.900

4.544.939.927

5.271.685.743

18.906.848.764

161.019.000

178.439.637

197.745.011

219.139.032

242.847.672

999.190.351

14.073.617.949 16.678.389.642 19.765.257.381

72.413.868.574

1.2 Sampah Rumah Tangga 1.2.1 Biaya Operasional/ Pemeliharaan (justified)

10.020.953.350 11.875.650.253

1.3 Drainase Lingkungan 1.3.1 Biaya Operasional/ Pemeliharaan (justified)

16.702.112.750 17.490.808.598

6.358.243.050

6.964.087.600

6.742.039.141

7.297.737.837

7.149.001.920

8.038.105.504

35.867.919.391

18.316.747.708 19.181.688.754 20.087.473.460

91.778.831.270

7.647.373.295

7.580.529.776

8.013.759.829

8.397.699.983

38.320.658.544



Berdasarkan perhitungan perkiraan pendanaan APBD murni dan perhitungan perkiraan besaran komitmen pendanaan ke depan untuk sektor sanitasi, yang kemudian dibandingkan dengan perkiraan pendanaan perasional/pemeliharaan, diketahui perkiraan ketersediaan atau kemampuan APBD untuk mendanai berbagai program dan kegiatan sanitasi 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai visi dan tujuan pembangunan sanitasi di Kota Banjarbaru. Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK Pendanaan 2015

2016

2017

13.483.349.650 14.218.216.614

14.994.120.226

15.813.428.637

16.678.653.159

75.187.768.286

23.043.402.550 25.148.784.684

28.902.703.048

33.216.962.728

38.175.204.963

148.487.057.974

23.043.402.550 26.483.053.933

30.436.136.507

34.979.289.315

38.850.000.000

153.791.882.305

1.4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2.1)

9.560.052.900 10.930.568.070

13.908.582.822

17.403.534.091

21.496.551.805

73.299.289.687

1.5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3.1)

9.560.052.900 12.264.837.318

15.442.016.280

19.165.860.678

22.171.346.841

78.604.114.018

No 1

Uraian Perkiraan Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan Sanitasi

1.2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 1.3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

2013

2014

Total Pendanaan

BAB 2 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Recommend Documents